KEBIJAKAN ANGGARAN BIDANG KESEHATAN

KEBIJAKAN ANGGARAN BIDANG KESEHATAN MARDIASMO WAKIL MENTERI KEUANGAN RI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2017 JAKARTA, 28 FEBRUARI 2017

Kesehatan & pendidikan pondasi hadapi era persaingan…. "Tahun 2025 hingga 2035 kita akan mendapatkan bonus demografi, tapi kalau kualitasnya tidak kita perbaiki, skill-nya tidak kita upgrade, itu akan jadi beban negara,"

Presiden Jokowi pada penyerahan PKH, KIS, dan PMT di Ambon, Maluku, Rabu (8/2) siang. (Foto: Humas/Agung/Setkab)

“Harus disiapkan betul anak-anak kita agar nanti pintar-pintar, pandai-pandai, sehatsehat, dan bisa memenangkan persaingan antara negara kita dengan negara (lain),” http://setkab.go.id/serahkan-347-kis-di-ambon-presiden-laporkan-kalau-tidak-dilayani-semestinya/ http://www.antaranews.com/berita/611360/presiden-jokowi-kesehatan--pendidikan-pondasi-hadapi-era-persaingan

KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Pondasi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia, sebagai bangsa maju dan kompetitif, disiapkan oleh Kementerian yang memiliki dan memegang teguh nilai-nilai luhur birokrasi yang ekselen…. Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.


3

…masih dibutuhkan kerja keras, mengoptimalkan sumber daya pembangunan

meskipun supply layanan kesehatan meningkat, namun berada di bawah negara tetangga 3.000

120.000

2.500

100.000

2.000

80.000

1.500

60.000

1.000

40.000

500

20.000

Singapura

Malaysia

RI

0

0 2012

2013

2014 Jumlah RS

2015

Sumber: sirs.buk.depkes.go.id

Jumlah RS dan jumlah dokter terus meningkat, khususnya pada 2013 mengalami peningkatan tinggi, kemudian meningkat dengan perlambatan.

Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura serta negara maju, penyediaan layanan kesehatan masih sangat kurang, dinilai dari rasio dokter/penduduk dan rasio jumlah tempat tidur/penduduk

4

Pembangunan ekonomi Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat tantangan yang harus diselesaikan

MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

TANTANGAN EKONOMI DALAM NEGERI


Mengentaskan Meningkat Mengura kan Kemiskinan ngi produktivit Ketimpan as dan gan Kapasitas daya saing Tingkat Pasar Infrastructure, Inovasi yang rendah

Produktivitas Rendah

produksi yang terbatas

Technology, and Skill Gap

Daya Saing Rendah

Keuangan Dangkal

Kemiskinan & Ketimpangan

5

Salah Satu Faktor Kunci Keberhasilan Menjaga Kinerja Perekonomian Adalah Efektivitas APBN Sebagai Instrumen Penting Dalam Pengelolaan Ekonomi 2.500

18,1

2.000 1.500

1.491,2

18,2 1.650,4

16,9 1.777,3

30 15,7

16,5

15,2

20

2.082,9

2.080,5

10

1.806,4

0

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pem Pusat

-10

1.000

-20

500

-30

0

% thd PDB

-40

2012

Mendukung Daya Beli

 Gaji/Pensiun (Rp343,4 T)

Subsidi Masyarakat /transfer keluarga miskin (Rp204,6 T)

2013

2014

2015

Investasi membangun produktivitas dan daya saing

 belanja infrastruktur (Rp387,7 T)  belanja pendidikan (20% APBN)  belanja kesehatan (5% APBN)  belanja riset/litbang (Rp15,3 T)

2016

2017

Membangun institusi

 belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (Rp6,1 T)  Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (Rp8,4 T)  Eksekutif (Pusat, Pemda)

Menjaga stabilitas dan keamanan

 Belanja Kemhan/TNI (Rp108 T)  Belanja POLRI (Rp84 T)

6


Sejak tahun 2015 : perbaikan kualitas belanja, Mengarah ke belanja yang lebih produktif Awal Reformasi

Komitmen Reformasi

Alokasi Anggaran (trillion rupiah)

450,0

416,1Pendidikan 387,3 Infrastruktur

375,5

400,0

350,3

350,0

Δ 2017 : 2014

10, 8% 117,7 %

300,0 250,0 177,9

200,0 150,0 100,0

104,0 Kesehatan 77,3 Subsidi Energi

67,5

50,0

54,1% 77,9 %

0,0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: MoF


7

Pelaksanaan APBNP 2016 aman dengan defisit 2,46% PDB, sehingga kredibilitasnya terjaga di tengah tantangan global

Memberikan keyakinan pada pasar dan pelaku ekonomi bahwa APBN dapat dikelola dengan baik dan sustainable dalam jangka menengah 2016 DESKRIPSI (trililun rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L 2. Belanja non K/L II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) % Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN


Outlook (Penghematan)

APBNP

2017 Realisasi Sementara

% thd Outlook (Penghematan)

APBN

1.786,2

1.582,9

1.551,8

98,0

1.750,3

1.784,2 1.539,2 245,1

1.580,9 1.320,2 260,7

1.546,0 1.283,6 262,4

97,8 97,2 100,6

1.748,9 1.498,9 250,0

2,0

2,0

5,8

295,2

1,4

2.082,9

1.898,6

1.859,5

97,9

2.080,5

1.306,7 767,8 538,9

1.195,3 672,0 523,3

1.148,6 677,6 471,0

96,1 100,8 90,0

1.315,5 763,6 552,0

776,3 729,3

703,3 659,1

710,9 664,2

101,1 100,8

764,9 704,9

47,0

44,2

46,7

105,7

60,0

(105,5) (296,7) (2,35) 296,7

(126,4) (315,7) (2,50) 315,7

(124,9) (307,7) (2,46) 330,3

98,8 97,5 104,6

(109,0) (330,2) (2,41) 330,2

299,3 (2,5) 0,0

319,1 (3,4) (0,0)

344,9 (14,6) 22,7

108,1 -

357,0 (26,9)

8

Indonesia bisa menjaga Keseimbangan Ekonomi & Pembangunan : dengan Defisit Anggaran yang rendah, pertumbuhan ekonomi salah satu yang tertinggi

6,7

5,3 2,1

0,6

1,0

2,7

2,1

-0,7 -3,3

-0,2

Thai

Indonesia

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC, diolah


-1,1

-3,0

Italy

Aus

Malaysia

S. Africa

Brazil

UK

-7,5

India

Japan

-7,7

-3,4

2,9

2. Average deficit in the last 5 years (%) 0

-5,9

US

-6,2

-4,9

-3,9

4,4

Turkey

2,0

5. 5

9

20


39 44 27 31 36 49 51 52 56 76 66 68 133

107

89

1.338,98 997,03

2016 32.224,33 62.019,94

85.635,43

249

4.945,33 4.265,75 933,74 1.665,06 2.917,28 2.467,74 2.500,53

2006

6.017,02 7.200,12 1.157,41

Rasio utang thd PDB(%)

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016, diolah

Argentina Brazil India Japan Malaysia Mexico Philippines Russia South Africa Thailand Turkey United Kingdom United States Vietnam Indonesia

Chile Indonesia Turkey Philippines Australia Thailand Colombia South Africa Poland Malaysia India Germany Brazil United Kingdom United States Italy Japan

Pengelolaan Utang yang terjaga untuk mendukung Pembangunan : Tingkat utang publik Indonesia salah satu yang relatif rendah

Utang per kapita (US$)

10

Tantangan Pengelolaan APBN adalah menyusun perkiraan pendapatan yang akurat, dan kredibel, serta belanja yng efektif dan efisien

Penerimaan Proyeksi & Estimasi

Komitmen

Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara

Rasio penerimaan perpajakan masih rendah

Reformasi perpajakan Sangat dibutuhkan


Belanja

Membuat keputusan belanja yang strategis

Efektif dan memperbaiki fondasi Indonesia

Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan yang merata

Memerangi inefisensi dan korupsi

Reformasi belanja menuju efisiensi dan efektifitas

11

Tantangan belanja negara

Meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi EFISIENSI

DAYA SERAP

KORUPSI

Mandatory Spending dan belanja wajib relatif besar. Serta belanja bersifat operasional masih tinggi

Belanja K/L masih berkisar 90%-95% dan masih menumpuk pada triwulan III dan IV

Masih terjadi korupsi dan tindakan yang merugikan keuangan negara

PERENCANAAN Harus dilakukan sejak awal (Januari tahun sebelumnya) dan dalam dimensi medium term expenditure framework (MTEF)

Tingkat Penyerapan Belanja K/L 597,3 572,8

2014

795,5 732,1

Belanja Operasional

767,8 677,6

272,3 261,4

319,2

175,9 194,6

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2017

APBNP


12

Kebijakan Penganggaran Bidang Kesehatan

1 3


Anggaran untuk kesehatan dalam APBN tidak hanya dari belanja K/L (Kementerian Kesehatan) Anggaran Kesehatan dalam APBN dialokasikan melalui: 1. Belanja K/L a. Yang memiliki tusi terkait kesehatan  Kemenkes, BKKBN, Badan POM b. Yang memiliki kegiatan pengelolaan rumah sakit  Polri dan Kemenhan 2. Belanja non K/L a. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah (Iuran BPJS untuk PNS)

b. Cadangan anggaran kesehatan 3. Transfer ke daerah a. DAK Fisik (Kesehatan dan Keluarga Berencana) b. DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK dan Bantuan Operasional KB) c. Dana Otsus yang diperkirakan untuk anggaran kesehatan 4. Pembiayaan anggaran a. Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jamsos Kesehatan


14

Anggaran Kesehatan terus meningkat, seiring dengan peningkatan volume belanja negara (naik rata-rata 18,7% per tahun) Anggaran Kesehatan, 2009-2017

Rp Triliun

% 6,0

160,0 5,0

140,0 3,8

100,0 80,0

5,0 5,0

120,0 2,7

2,8

3,0

4,0

3,3 2,7

2,8

3,0

60,0

2,0

40,0 1,0

20,0 -

2009

2010

2011 2012 APBNP

2013 2014 Real

2015 2016 % thd BN

2017

1. Anggaran kesehatan dialokasikan melalui : belanja KL, transfer ke daerah, dan pembiayaan; 2. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatan dialokasikan 5% dari APBN; 3. Peningkatan anggaran kesehatan sejak tahun 2016 utamanya dialokasikan untuk peningkatan dan perluasan layanan kesehatan, baik dari sisi demand (BPJS Kesehatan) dan supply.


Komponen Anggaran Kesehatan 1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat

2015

2016

2017

Real

APBNP

APBN

54,6

76,1

75,2

50,2

70,1

65,4

45,9

62,7

58,3

ii. Badan POM

1,0

1,5

1,8

iii. BKKBN

2,2

3,6

3,4

4,4

6,0

9,8

4,4

5,5

5,7

2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa

7,4

21,2

25,2

A. DAK Kesehatan dan KB B. Perkiraan Otsus Papua untuk Kesehatan

6,3 1,1

16,5 1,2

24,0 1,2

5,0

6,8

3,6

67,0

104,1

104,0

1.796,6

2.082,9

2.080,5

3,7

5,0

5,0

A. Melalui K/L a.l. i. Kementerian Kesehatan

B. Melalui BA BUN a.l. - Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah

3. Melalui Pembiayaan 4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 5. Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN KESEHATAN (%)

15

Kemenkes Mendapatkan Pagu Alokasi TERBESAR KE-5 dalam 2 tahun terakhir (2016 – 2017) Rp T

108,0 108,7

KEMENHAN

70,0

101,5 97,1

KEMEN PUPR

KEMENAG

60,2 56,2

KEMENKES

58,3 62,7

KEMENKEU

40,8 38,1

KEMENDIKBUD

39,8 43,6

30,0 20,0 -

163,2 171,0

K/L Lainnya

0

40

80

18,9

10,0

22,1 27,6

KEMENTAN

58,3

40,0

39,7 40,6

KEMENRISTEKDIKTI

APBNP Real

50,0

APBN 2017 : Rp763,6 T

46,0 42,9

KEMENHUB

62,7

60,0

84,0 79,3

POLRI

Perkembangan Anggaran Kemenkes 2009-2017

120

160

200

 Pagu Kemenkes mengalami kenaikkan 3 kali lipat dalam periode 2009-2017

 Penyerapan Belanja rata-rata sekitar 94%

16

Capaian 2016, Target 2017, serta Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan

1 7


Realisasi Anggaran Kesehatan Pada Tahun 2016 Berada Pada Kisaran 88% Dari Pagu, Utamanya Disebabkan Kebijakan Penghematan Tahap II Pelaksanaan APBNP 2016 (Triliun Rupiah)

Anggaran Kesehatan

120

Realisasi: 2015 89,6% 2016 88,6%

104,1

2016 Uraian

Target

Real

92,4

91,1

4.001.210

4.006.979

n.a

80,7

30,5

26,1

n.a

201

1

KIS/PBI ( juta jiwa)

2

Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan (bayi)

3

Persentase Kab./Kota (%) Imunisasi Lengkap

4

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)

20

5

RS terakreditasi (RSUD)

0

6

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

92,5

81,5

7

Jumlah Kab. Eliminasi Malaria

245

247

92,3

100 80

74,8

67,0

60 40

APBNPRealisasi 2015

belanja K/L

APBNPRealisasi 2016

non K/L

18


Dalam Tahun 2017, Anggaran Kesehatan Tetap Dijaga 5% Dengan Fokus Memperkuat Upaya Promotif Dan Preventif, Serta Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan


19

Evaluasi PBI JKN: Coverage PBI Telah Menunjukkan Peningkatan Penduduk Miskin Yan Terlindungi, Tapi Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain Thailand

Philippines

China

Vietnam

Mexico

Indonesia

2001

2005

2002

2003

2003

2014

65.4 juta (98%)

73.7juta (78%)*

1.304juta (95%)

65.3juta (72%)*

111.7juta (92%)

156.79juta (61%)

Pembiayaan program

• Pemerintah pusat • Sin taxes (informal)

• Pemerintah pusat • Pemerintah daerah • Iuran peserta (formal) • Sin taxes (th 2013)

• Pemerintah pusat • Pemerintah daerah • Iuran peserta




Badan Penyelenggara

Beberapa penyelengg ara di tingkat nasional

Satu penyelenggara tingkat nasional

Satu penyelenggara di masingmasing daerah

Satu penyelenggara di tingkat nasional

Satu penyelenggara di masingmasing daerah

Satu penyelenggara tingkat nasional

Tahun dimulai Cakupan (thn 2015)

* tahun 2014 Sumber: World Bank, WHO, jointlearningnetwork


20

Evaluasi PBI JKN: Sebagai Salah Satu Program Bantuan Sosial Terbesar, Ketepatan Sasaran Penerima PBI-JKN Sudah Membaik Namun Masih Perlu Dilakukan Perbaikan Tahun 2015 masih terdapat 53% dari 20% masyarakat termiskin yang belum terjangkau PBI, sehingga perlu penyempurnaan basis data Jumlah Penerima JKN-PBI tahun 2015 – Manfaat yang diterima berdasarkan desil

Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang

20%

0

18% 14,0% 13,3% 12,3% 11,0% 10,1% 8,6%

14%

Incidence

12% 10% 8%

Poin Persen

16%

15,7%

6,9% 5,4%

6% 4%

-5

-10

2,8%

2% 0% 1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 Expenditure decile (Target 40% termiskin)

-15 Exclusion Error

Inclusion Error

Sumber: Susenas 2015


21

KesiapanLayananPuskesmas, Serta Gap Antara Daerah Perkotaan Dan Perdesaan PerluMendapatkan Perhatian

2007 Training Adult Scale

Adult Scale

BP apparatus

BP apparatus

Measurement tape

Measurement tape

Stethoscope

Stethoscope

Blood glucose test

Blood glucose test

Urine test

Urine test

Medicine (eg. metformin)

Medicine (eg. metformin)

0

20

40

Rural

Training

2014

60

80

100

Urban

0

20

Percentage (%) Source: IFLS 2007 & 2014

40% Puskesmas tidak bisa mendeteksi kencing manis  potensi biaya tinggi apabila tidak terdeteksi dini

40

60

80

100

Percentage (%) Source: IFLS 2014

Masih terdapat kesenjangan layanan puskesmas di daerah perkotaan dan terpencil

Kajian Worldbank, 2016

22

Kebijakan Promotif dan Preventif


23

Anggaran Kesehatan Pemerintah, Didominasi Oleh Intervensi Yang Bersifat Kuratif  Mengurangi Resource Untuk Upaya Preventif Komposisi anggaran fungsi kesehatan 2013 dan 2015

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35 49,8

9 8 36

Other (administrationrelated)

Komposisi funsi kesehatan menurut jenis belanja 100%

57

Social Assistance Capital

40%

8

Goods and services

20%

23

80% 60%

Other health 6 5 32

10

6

2013

2015

Research and Development

0%

12 2014

Source: World Bank COFIS database using MoF data

Dari komposisi anggaran kesehatan berdasarkan sub fungsi dan jenis belanja menunjukkan intervensi kuratif masih dominan, yang mencakup : bantuan sosial (PBI, mendanai tindakan kesehatan di RS/Puskesmas); obat-obatan dan peralatan medis. Intervensi yang bersifat preventif seperti kesehatan ibu hamil, nutrisi, dan distribusi vaksin masih relatif kecil (tahun 2015)  perlu dianalisis untuk tahun yang lebih update Kajian Worldbank, PER 2016

24 KEMENTERIAN KEUANGAN

Alokasi Anggaran dan Realisasi Promotif, Preventif dan Kuratif Kementerian Kesehatan 2014-2017

Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah) 30,000

23,401

25,613

20,445

25,558

20,000 10,000

2,048 2,446

2,717 2,697

3,018 4,581

2,331 3,140

2014

2015

2016

2017

-

promotif Upaya Kesehatan

2014 Alokasi

preventif

kuratif

2015

Realisasi

Alokasi

2016

Realisasi

Alokasi

2017

Realisasi

Alokasi

Promotif

2,048

1,721

2,717

2,334

3,018

2,639

2,331

Preventif

2,446

2,455

2,697

2,246

4,581

3,477

3,140

23,401

23,369

20,445

19,951

25,613

24,893

25,558

Kuratif


25

Pendekatan Upaya Kesehatan

REHABILIT ATIF

KURATIF

4

3

PREVENTI F

2

PROMOTI F

1

Dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan

Promotif


Preventif

26

Penganggaran Bidang Kesehatan pada Transfer ke Daerah

2 7


DAK Fisik: Konsep, Tujuan, dan Distribusi

• Pengertian: 1. dialokasikan untuk daerah tertentu 2. mendanai kegiatan khusus urusan daerah 3. sesuai dengan prioritas nasional. • Tujuan: 1. membantu penyediaan infrastruktur 2. mendorong pencapaian prioritas nasional 3. mengatasi ketimpangan layanan publik antar daerah PERMASALAHAN 1. Pengalokasian, bersifat topdown, berakibat:  mismatch alokasi dengan kebutuhan daerah  Ketidaksinkronan perencanaan pusat-daerah  komitmen daerah kurang. 2. Penyaluran :  Berdasarkan pagu alokasi per daerah  Belum berdasarkan kinerja penyerapan 3.Pelaporan, hanya laporan realisasi dana 4. Pelaksanaan:  Wajib dana pendamping 10%  Juknis terlambat


Formulasi DAK 2015 & sebelumnya

28

Perbandingan DAK 2016 vs DAK 2017 DAK 2016  Belum mendorong penerapan MTEF  Menu kegiatan yang merupakan satuan terkecil Usulan Daerah tidak dapat dihitung biaya satuannya  Tidak terlihat skala prioritas bagi daerah dalam pengusulannya  Penilaian Usulan Daerah dilakukan oleh 2 instansi pusat  K/L menilai kelayakan kegiatan dan target output  Kemenkeu menilai kinerja penyerapan DAK tahun-tahun sebelumnya  Belum adanya proses sinkronisasi dan harmonisasi pada level provinsi terhadap usulan kegiatan yang akan didanai DAK  Penyaluran dan pelaporan realisasi penggunaan DAK dilakukan per bidang  Daerah tidak diwajibkan menyampaikan soft copy usulan DAK  Daerah tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping


DAK 2017  Mendorong penerapan MTEF  Menu kegiatan yang merupakan satuan terkecil Usulan Daerah dirancang agar dapat dihitung biaya satuannya  Urutan kegiatan yang diusulkan oleh daerah menunjukkan skala prioritas kegiatan bagi daerah  Penilaian Usulan Daerah dilakukan oleh 3 instansi pusat  K/L menilai kelayakan usulan kegiatan, target output kegiatan, dan kewajaran biaya satuan  Bappenas menilai skala prioritas usulan kegiatan  Kemenkeu menilai kinerja penyerapan DAK tahuntahun sebelumnya dan kewajaran biaya satuan  Adanya proses sinkronisasi dan harmonisasi pada level provinsi terhadap usulan kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan, dan link antar kegiatan  Penyaluran dan Pelaporan Realisasi Penggunaan DAK dilakukan per Bidang  Daerah wajib mengirimkan usulan dalam bentuk hard copy dan soft copy (ms. Excel) sehingga memudahkan pengolahan data  Daerah tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping

29

DAK Fisik: Mekanisme Pengalokasian Proposal Based

Maret

April-Mei

•Penetapan Bidang/Subbidang

Oktober •Penetapan Alokasi DAK per Daerah

Sept-Okt •Pembahasan RUU APBN bersama DPR

Juli-Agustus Sinkronisasi dan Harmonisasi rencana kegiatan DAK di Provinsi

Juni

•Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK

•Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu

Agustus

Agustus

•Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Juli-Agustus

•Penghitungan alokasi sementara DAK

•Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis

Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional.


Bappenas Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c.Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

30

Jenis Dan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 1. DAK REGULER Untuk membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publik dan mendukung kegiatan perekonomian daerah 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Perumahan dan Permukiman; 4) Pertanian; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Sentra Industri Kecil; dan 7) Pariwisata

2. DAK PENUGASAN

• Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP • Menu dan lokus terbatas

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pendidikan SMK; Kesehatan (Rumah Sakit dan Rujukan); Air Minum; Sanitasi; Jalan; Pasar; Irigasi; dan Energi Skala Kecil

3. DAK AFFIRMASI

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

1) Perumahan dan Permukiman; 2) Transportasi (Transportasi Desa, Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu) 3) Kesehatan (Puskesmas)

KEBIJAKAN DAK FISIK: 1. Mempertajam fokus bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik. 2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. 3. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. 4. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar bidang/subbidang DAK, antar daerah, antara DAK dengan nonDAK. 5. Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK dengan Perpres dan berlaku 3 tahun. 6. Melakukan penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja pelaksanaan.


31

Perbaikan Pelaksanaan DAK Fisik  Percepatan penyampaian informasi alokasi DAK kepada daerah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan APBD;  Percepatan penetapan Juknis DAK;

 Penetapan target output kegiatan per bidang oleh Kementerian/Lembaga teknis sebagai dasar pembahasan rincian kegiatan dengan masing-masing daerah.  Penyaluran DAK dilaksanakan berdasarkan penyerapan dana dan capaian hasil kegiatan (output).

kinerja

 Perbaikan sistem pelaporan realisasi penyerapan dan dan capaian hasil kegiatan (output) :  berbasis aplikasi web,  Terintegrasi (1 laporan, namun dapat digunakan untuk semua K/L),  sederhana, dan  dapat digunakan utk dasar penyaluran, monev, pengendalian, dan pengalokasian DAK TA berikutnya.  Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik.


Perbaikan Petunjuk Teknis DAK Fisik Melalui Perpres Juknis DAK Fisik TUJUAN:  Memberikan informasi yang cepat kepada pemerintah daerah mengenai ruang lingkup menu kegiatan dan sasaran/target DAK Fisik per bidang untuk dasar menyusun penyusunan APBD;  Mempercepat penetapan Juknis tepat waktu sebelum TA dimulai;  Memberikan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan/mengelola kegiatan DAK Fisik. MANFAAT:  Memberikan kepastian bagi Pemda dalam melaksanakan DAK Fisik;  Mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di daerah dengan penetapan juknis yang tepat waktu;  Memperkuat landasan hukum pelaksanaan DAK Fisik.


PENETAPAN DAN MASA BERLAKU:  Perpres ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak Perpres Rincian APBN 2017 ditetapkan;  Perpres berlaku 3 tahun untuk memberikan panduan yang bersifat jangka menengah bagi Pemda;  Perubahan atas ketentuan Perpres dengan Peraturan Menteri. MATERI JUKNIS, antara lain:  Ketentuan umum pelaksanaan DAK;  Tatacara pelaksanaan DAK masingmasing bidang;  Tatacara pelaksanaan sisa DAK;  Penetapan target/sasaran output kegiatan perbidang/subbidang;  Tatacara pelaporan teknis/capaian output kegiatan.

33

Sebaran Alokasi dan Target Output DAK Fisik 2017

Kalimantan Rp6,83T

Sulawesi Rp9,99T

Sanitasi Maluku & Papua Rp8,21T

Maluku

Sumatera Rp15,99T

Bali

Nusa Tenggara

Jawa Rp11,86T

• Baru : 5.000 Ha • Rehab :755.200 Ha • 10.000 unit embung


Air Minum

Bali & Nusa Tenggara Rp5,45T

Irigasi dan Pertanian

Jala n Pendidikan • Rehab Ruang Belajar: 27.140 unit • Ruang Kelas Baru: 3.590 unit

 169.500 SR  1.026 unit IPAL USK  348.000 unit tangki septik individu  TPS 3R sebanyak 700 unit.

Kondisi Mantap: Provinsi: 71,75% Kab/Kota: 60,76%

Kesehata n • Rumah Sakit : 453 unit • Puskesmas : 5.059 unit

• 448 SPAM bagi 716.352 rumah tangga. • Akses air minum layak bagi 688.436 rumah tangga

Perumaha n 49.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

34

DAK Fisik: Postur DAK Fisik dalam APBN 2017 (dalam trilliun Rupiah)

JENIS & BIDANG DAK Dana Alokasi Khusus Fisik A. DAK Reguler 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

0,7

6. Kelautan dan Perikanan

1,1

7. Prasarana Pemda

0,3

8. Lingkungan Hidup & Kehutanan

1,4

1,3

11. Penyelesaian Kurang Salur

0,6

DAK AFIRMASI (Air Minum, Sanitasi, Irigasi dan Kesehatan)

B.

DAK Reguler

APBN 2017 58,3

20,4

1.

Pendidikan

2.

Kesehatan dan KB

3.

Perumahan dan Permukiman

0,6

4.

Pertanian

1,6

5.

Kelautan dan Perikanan

0,9

6.

Sentra IKM

0,5

7.

Pariwisata

DAK Penugasan

6,1 10,0

0,5 34,5

1.

Pendidikan SMK

1,9

2.

Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)

4,8

3.

Air Minum

1,2

4.

Sanitasi

5.

Jalan

19,7

6.

Pasar

1,0

7.

Irigasi

4,0

8.

Energi Skala Kecil (Listrik)

0,5

0,8

Sarana Prasarana Perdagangan (Sarana 10. Perdagangan, IKM dan Pariwisata)

Sarpras Penunjang (Jalan, Irigasi, Air Minum, Kesehatan dan Pasar)

A.

15,4

0,5

Transportasi (Infrastruktur Jalan, Perhubungan, dan Transportasi Desa)

Dana Alokasi Khusus Fisik

2,7

5. Energi Skala Kecil

13. Tambahan DAK B. DAK IPD


62,3

4,1

12.

C.

89,8

4. Kedaulatan Pangan

9.

JENIS & BIDANG DAK

APBN P 2016

45,1 10.3 24,8 2,6

C.

DAK AFIRMASI

1,2

3,5

1.

Perumahan dan Permukiman

0,4

2.

Transportasi (Jalan dan TransDes)

0,8

3.

Kesehatan (Puskesmas)

2,2

35

Rancangan DAK Fisik 2018

Jenis DAK

APBN 2017

RAPBN 2018

Pengertian Selisih

DAK Reguler

20.396,3

30.858,1

10.461,8

DAK Penugasan

34.466,8

36.541,4

2.074,6

3.479,2

7.996,2

4.517,0

58.342,3

75.395,7

17.053,4

DAK Afirmasi Total DAK Fisik

DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebijakan Umum • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah • Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan • peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan


36

Kebijakan DAK Fisik TA 2018

DAK REGULER

DAK FISIK

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN


 Untuk mendukung kebutuhan daerah dalam jangka menengah dalam rangka pemenuhan SPM;  Berbasis kebutuhan per Bidang (Sector Based) untuk DAK Reguler;  Berbasis kebutuhan Kewilayahan (Area Based) untuk DAK Afirmasi (daerah perbatasan, kepulauan, dan tertinggal);  Usulan Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, dan disampaikan secara terpadu melalui aplikasi e-proposal.

 Untuk mendukung pencapaian prioritas Nasional di daerah;  Berbasis program pembangunan tertentu (Program based);  Usulan Daerah sesuai dengan Prioritas Nasional, dan disampaikan secara terpadu melalui e-Proposal.

37

Rancangan Jenis Dan Bidang DAK Fisik TA 2018 DAK REGULER  Sector Based: Bidang-bidang yang diusulkan Daerah adalah bidang-bidang pelayanan dasar sesuai kebutuhan daerah yang bersifat wajib dan kebutuhannya perlu ditangani dalam jangka menengah/panjang, antara lain: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan dan KB; 3. Perumahan dan Permukiman; 4. Jalan; 5. Sanitasi 6. Air Minum


DAK AFIRMASI  Area /Spatial based: Target penerima DAK Afirmasi adalah Lokasi Prioritas (Lokpri), yaitu kecamatan tertentu pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal  Usulan Lokpri dan Bidang: 1. Lokpri Perbatasan: Bidang-bidang Pelayanan dasar, Pasar, Perhubungan (Transportasi Darat), IKM; 2. Lokpri Kepulauan: Bidang-bidang Pelayanan dasar, Perhubungan (Dermaga Rakyat), Kelautan dan Perikanan; 3. Lokpri Tertinggal: Bidang-bidang Pelayanan dasar, IKM, ESDM.

DAK PENUGASAN  Program-based: Usulan Daerah adalah dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan Daerah, antara lain: 1. Program Kedaulatan Pangan: Bidang Irigasi, Pertanian; 2. Program Penanggulangan Kemiskinan: Bidang Pendidikan, Kesehatan, IKM.

38

Bidang/Subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2018 DAK REGULER

• • • •

DAK PENUGASAN

• • • • • •

DAK AFIRMASI


Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Subbidang Pelayanan Kefarmasian Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Kelas RS Rujukan Nasional Peningkatan Kelas Rujukan Provinsi Peningkatan Kelas Rujukan Regional Kelas C Peningkatan Kelas Rujukan Regional Kelas D Peningkatan Fasyankes Rujukan Pariwisata Rehabilitasi Bapelkes (24 Bapelkes)

• Puskesmas Tertinggal • Peningkatan Fasyankes Dasar Pariwisata • RS Pratama

39

Pokok-Pokok Kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) •

•

•

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas Peningkatan standar manajemen dan pengelolaan puskesmas dan rumah sakit Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Sasaran


Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana:  menurunkan (LPP)

laju

pertumbuhan

penduduk

 angka kelahiran total (TFR)

 meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)  menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)  menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)  menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

9.740 Puskesmas

5,3 juta ibu hamil

4.856 balai penyuluhan KB

104 Rumah Sakit

20.740 Faskes KB

508 kampung KB

40

Bantuan Operasional Kesehatan: 2016 - 2017

Evaluasi BOK TA 2016

BOK TA 2017 •

Alokasi BOK TA 2017 sebesar Rp6,6 T, atau naik 170,7% dari realisasi TA 2016.

•

Cakupan:

6.617,2

3.344,2 2.444,4

APBNP

• •

Realisasi

APBN

2016

2017

Realisasi BOK TA 2016 sebesar Rp2,4 T atau 73,1% dari pagu APBNP 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh keterlambatan daerah penyampaian laporan realisasi yang merupakan syarat penyaluran triwulan berikutnya.

• Biaya operasional Puskesmas dan kegiatan Promotif dan Preventif  Rp4,8 T • Akreditasi Rumah Sakit  Rp48,5 M • Akreditasi Puskesmas  Rp0,5 T • Jampersal  1,3T Pengembangan sistem aplikasi pelaporan secara online (on-progress)


41

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2016-2017

Evaluasi BOKB TA 2016

292,8

215,7 186,2

APBNP

• •


Realisasi

APBN

2016

2017

Realisasi BOKB TA 2016 sebesarRp186,2 miliar atau 86,3% dari pagu APBNP 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh keterlambatan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi yang merupakan syarat penyaluran semester berikutnya.

BOKB TA 2017 •

Alokasi BOKB TA 2017 sebesar Rp`. 292,8 miliar, atau naik 57,3% dari realisasi TA 2016.

•

Cakupan: • Biaya operasional penyuluhan  Rp218,5 miliar • Distribusi alat dan obat kontrasepsi  Rp22,5 miliar • Penggerakan program kampung KB  Rp51,8 miliar Pengembangan sistem aplikasi pelaporan secara online (onprogress)

42

Arah Kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan)


43

Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2016-2017 Menurut Provinsi (dalam ribuan rupiah)

No.

Nama Provinsi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kalimantan Tengah JUMLAH


2016

APBNP 2016

17,395,331 17,629,509 22,941,233 23,250,070 13,360,571 13,540,432 10,169,454 10,306,356 8,808,602 8,927,185 12,906,963 13,080,718 318,596,988 322,885,977 633,688,108 642,218,890 19,977,448 20,246,387 1,439,397,008 1,458,774,334 7,485,170 7,585,937 16,552,621 16,775,334 12,439,751 12,607,216 241,405,196 244,655,020 15,249,112 15,454,397 5,981,594 6,062,118 0 0 2,796,355,150 2,834,000,000

APBN 2017 19,924,882 17,138,184 14,516,938 8,605,331 8,789,354 12,295,208 346,068,576 690,580,727 20,120,379 1,554,921,740 6,129,306 18,243,760 12,207,084 235,797,702 17,175,097 7,817,062 7,228,669 2,997,560,000

44

Latar Belakang Perubahan Kebijakan Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (1) Kendala penyerapan dana DBH CHT di daerah, antara lain: 1. Penggunaannya di-earmarked kepada 5 kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal sesuai UU ttg Cukai; 2. Terdapat kekhawatiran daerah (berdasarkan kasus yang terjadi), ketidaksesuaian dengan 5 kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU dan PMK menjadi objek pemeriksaan aparat hukum; 3. Proses lelang yang diulang/gagal •

Penggunaan DBH CHT perlu dioptimalkan lebih baik lagi sehingga bisa menekan SiLPA DBH CHT yang terjadi yakni rata-rata 20% dari penyaluran setiap tahunnya semenjak tahun 2008.

•

Penggunaan DBH CHT dalam UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017: Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan: a) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan b) Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.


45

Latar Belakang Perubahan Kebijakan Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (2) •

Konsumsi Rokok Tahun 1970 sebanyak 30 milyar batang/th dan tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi 302 milyar batang/th. Dengan penduduk sebanyak 240 juta jiwa, kalau dibagi maka setiap mulut penduduk Indonesia per tahun (termasuk bayi) di “penuhi” dengan 1.250 batang atau 3,4 batang per hari.

•

Indonesia menempati peringkat ke tiga dunia utk jumlah perokok (60 juta penduduk perokok). Prevelensi perokok di kalangan remaja dan masyarakat miskin terus meningkat

•

Rokok bersifat adiksi (menimbulkan ketagihan) dan bahaya bagi kesehatan (mengandung 4.000 zat kimia, 69 diantaranya karsinogenik/pencetus kanker), masyarakat perlu dilindungi dari bahaya asap rokok.

•

Berdasarkan data BPS, masyarakat miskin membelanjakan pendapatannya sekitar 20% untuk rokok, mengalahkan belanja untuk beras dan kebutuhan primer rumah tangga lainnya.

•

Kematian akibat penyakit yg terkait dengan merokok di Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang sebanyak 190.260 orang (12,7% dari total kematian) atau 520 orang/hari.

•

Pembuka Jalan (Gate-Way) dan kecenderungan menuju pemakaian narkoba, minuman keras dan akan berakhir dengan HIV/AIDS  Silent disaster.

Perlu penanganan dampak negatif rokok melalui penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok ditambah dengan penyakit lainnya sebagai upaya perluasan ruang lingkup kegiatan DBH CHT.


Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau di Bidang Kesehatan

PMK Nomor 28/PMK.07/2016 Dalam mengatasi eksternalitas negatif dari produk tembakau, DBH CHT salah satunya digunakan untuk kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan, berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif maupun rehabilitatif yang berada di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain milik pemerintah daerah, antara lain: 1. bangunan/gedung/ruang; 2. alat kesehatan; 3. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan reagen; 4. sarana transportasi rujukan; dan 5. mobile unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.


TERIMA KASIH


48

KEBIJAKAN ANGGARAN BIDANG KESEHATAN

Recommend Documents