KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN BELANJA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN PENYUSUNAN FORMULA ANGGARAN
Oleh Dewi Marhaeni Diah Herawati
PROGRAM DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011
i
KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN BELANJA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN PENYUSUNAN FORMULA ANGGARAN
ISBN : 978 – 602 – 96793 – X– X
Penulis : Dewi Marhaeni Diah Herawati
Diterbitkan oleh: Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah mada Gedung Pasca Sarjana FK UGM , Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Telp & Fax. 0274 (545458) Website : www.s3fk.ugm.ac.id Email :
[email protected]
ii
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Penyusunan buku dimaksudkan mengingat bahwa tugas Kementrian Kesehatan dalam era desentralisasi ini cukup berat, utamanya dalam transfer anggaran Kementrian Kesehatan baik berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus yang langsung di transferkan oleh Pemerintah kepada Propinsi dan Kabupaten/kota. Kementrian Kesehatan harus mampu membagi anggaran tersebut secara berkeadilan agar tidak menjadi polemik bagi seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota. Desentralisasi Fiskal untuk sektor kesehatan sangat penting bagi daerah agar mereka dapat mengatasi permasalahan kesehatan sesuai dengan kondisi lokal spesifik. Keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah sangat tergantung dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan demikian formula anggaran sangat dibutuhkan agar pembagian anggaran menjadi adil, merata dan berkecukupan. Penyusunan buku ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada: 1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD; Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD; Prof. Dr. Warsito Utomo dan Prof. Dr. Abdul Halim, MBA. 2. Suamiku tercinta Dr. Deni K Sunjaya, dr. DESS Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan buku ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, Harapan penulis semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi Kementrian Kesehatan dalam membagi anggaran ke kabupaten/kota. Selain itu semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Pasca Sarjana FK Unpad yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode “Mix Method”.
Bandung.
Oktober
2010
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Hal
PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR SINGKATAN INTISARI ABSTRACT
iii iv vii vii x xii xiii
BAB I. PENDAHULUAN 1.A. Latar Belakang 1.B. Perumusan Masalah 1.C. Keaslian Penelitian 1.D. Tujuan Penelitian 1.E. Manfaat Penelitian
1 1 10 10 11 12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEP 2.A. Tinjauan Pustaka A.1.Desentralisasi A.2.Desentralisasi Fiskal A.2.1. Transfer Anggaran Kesehatan A.2.2. Formula Anggaran Kesehatan A.2.3. Ruang Keputusan A.3. Penyusunan Formula Anggaran Kesehatan 2.B. Landasan Teori 2.C.Kerangka Konsep Penelitian C.1.Kerangka Konsep Transfer Anggaran Kesehatan C.2.Kerangka Konsep Penyusunan Formula Anggaran
13 13 13 17 19 22 24 25 28 29 29 30
iv
BAB III. METODE PENELITIAN 3.A.Tahap Pertama A.1.Rancangan Dan Jenis Penelitian A.2.Lokasi, Unit Analisis Dan Subyek Penelitian A.3.Populasi Dan Sampel Penelitian A.4.Instrumen Penelitian A.5.Variabel Penelitian A.6. Definisi Konseptual A.7. Definisi Operasional A.8. Analisis Data 3.B.Tahap Kedua 3.C.Etika Penelitian 3.D. Jalannya Penelitian 3.E.Kesulitan dan Kelemahan Penelitian 3.F.Sistematika Pembahasan
31 31 31 31 32 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38
BAB IV. HASIL RISET TAHAP I 4.A.Hasil Riset Di Pusat A.1. Pengantar A.2. Deskripsi Tentang Anggaran APBN A.2.1. Proses Penganggaran Dana APBN A.2.2. Proses Penganggaran Dana Dekonsentrasi A.2.3.Proses Penganggaran Tugas Pembantuan A.3. Mekanisme Transfer Anggaran A.4. Formula Anggaran A.5. Ruang keputusan 4.B.Hasil Riset Di Propinsi DIY B.1. Mekanisme Transfer Anggaran B.2. Ruang keputusan 4.C.Hasil Riset Di Kabupaten Bantul C.1. Mekanisme Transfer Anggaran C.2. Ruang keputusan 4.D.Hasil Riset Di Propinsi Kalimantan Timur D.1. Mekanisme Transfer Anggaran D.2. Ruang keputusan 4.E.Hasil Riset Di Kota Balikpapan E.1. Mekanisme Transfer Anggaran E.2. Ruang keputusan 4. F. Kesimpulan Hasil Penelitian di Tahap I
39 39 39 39 39 41 41 43 49 52 58 58 62 65 65 70 74 74 78 81 81 84 88
v
BAB V. PENYUSUNAN FORMULA DAN HASIL SIMULASI 5.A.Penyusunan Formula Anggaran Kesehatan 5.B.Hasil Simulasi
90 90 100
BAB VI. PEMBAHASAN 6.A.Pengantar 6.B.Kebijakan Transfer Anggaran Kesehatan Saat Ini B.1. Mekanisme Anggaran B.2. Formula Anggaran B.3. Ruang keputusan 6.C. Faktor- Faktor Yang Berperan Dalam Transfer Anggaran Kesehatan C.1. Intervensi Politik C.2. Pertimbangan Teknis C.3. Dukungan Kebijakan 6.D. Reformasi Hubungan Fiskal Pusat-Daerah
129 129 129 132 135 137
BAB VII. SCENARIO PLANNING DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 7.A. Scenario Planning 7.B. Rekomendasi Kebijakan
152 152 155
BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 8.A.Kesimpulan 8.B.Saran
162 162 163
DAFTAR PUSTAKA
164
vi
139 139 142 149 150
DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1. Grafik Anggaran Program Kesehatan ibu Tahun 2000-2006 Gambar 2. Grafik Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Pencegahan Penyakit Tahun 2000-2006 Gambar 3. Grafik Persentase Alokasi Dana Sektoral Pada Masing-Masing Kuadran Tahun 1999-2005 Gambar 4. Grafik Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 1998-2005 Gambar 5. Flow APBN Gambar 6. Kerangka Konsep Transfer Anggaran Kesehatan Gambar 7. Kerangka Konsep Penyusunan Formula Anggaran Kesehatan Gambar 8. Grafik Trend Anggaran Kesehatan Ibu, TBC, Rumah Sakit, Gakin Dan Obat Tahun 2004-2009 Gambar 9. Grafik Trend Proporsi Anggaran Kesehatan Ibu, TBC, Rumah Sakit, Gakin Dan Obat Tahun 2005-2009 Gambar 10. Perubahan Pola Transfer Yang Diusulkan Gambar 11. Proses Politik Dalam Penganggaran Dana APBN Gambar 12. Matrik Skenario (Ringland, 1998)
4 5 6 6 20 29 30 48 48 90 140 153
DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8.
Tabel 9.
Peta Ruang Keputusan Program Kesehatan Ibu Di Daerah DHS I Tahun 2006 Peta Ruang keputusan Program Kesehatan Ibu Di Propinsi DIY Tahun 2006 Peta Ruang keputusan Hasil Analisis Korelasi Anggaran Program Kesehatan Ibu, TBC, Rumah Sakit, Obat dan Gakin Tahun 2006 Perbandingan Transfer Anggaran Program Kesehatan Ibu, TBC, Rumah Sakit, Gakin dan Obat Tahun 2006 Ruang Keputusan Pusat Tahun 2006 dan 2007 Perbandingan Ruang Keputusan Program Kesehatan Ibu Tahun 2006 dan 2007 Perbandingan Ruang Keputusan Program TBC Tahun 2006 dan 2007 Perbandingan Ruang Keputusan Program Rumah Sakit Tahun 2006 dan 2007
8 9 24 51 57 57 86 87
87
vii
Tabel 10. Perbandingan Ruang Keputusan Program Obat Tahun 2006 dan 2007 Tabel 11. Perbandingan Ruang Keputusan Program Gakin Tahun 2006 dan 2007 Tabel 12. Perbandingan Ruang keputusan Program Kesehatan Ibu, TBC, Rumah Sakit, Obat Gakin Tahun 2006 dan 2007 Tabel 13. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Kesehatan Ibu Th 2006 Tabel 14. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Kesehatan Ibu Tabel 15. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Kesehatan Ibu Tabel 16. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program TBC Th 2006 Tabel 17. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program TBC Tabel 18. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program TBC Tabel 19. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Rumah Sakit Th 2008 (Model 1) Tabel 20. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Rumah Sakit Tabel 21. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Rumah Sakit Tabel 22. Perbandingan Perolehan Anggaran Tugas Pembantuan Rumah Sakit Antara Propinsi Kaltim dan NTT Tahun 2008(Model 1) Tabel 23. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Rumah Sakit Th 2008 (Model 2) Tabel 24. Perbandingan Perolehan Anggaran Tugas Pembantuan Rumah Sakit Antara Propinsi Kaltim dan NTT Tahun 2008(Model 2) Tabel 25. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Rumah Sakit Th 2008 (Model 3) Tabel 26. Perbandingan Perolehan Anggaran Tugas Pembantuan Rumah Sakit Antara Propinsi Kaltim dan NTT Tahun 2008 (Model 3) Tabel 27. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Obat Th 2006 Tabel 28. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Obat Tabel 29. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Obat Tabel 30. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran Depkes Program Gakin Th 2006
viii
87 88 88 101 101 102 104 104 105 107 108 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117
Tabel 31. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Gakin Tabel 32. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran Depkes Program Gakin Tabel 33. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK Puskesmas Th 2008 Tabel 34. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran DAK Puskesmas Tabel 35. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran DAK Puskesmas Tabel 36. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK Puskesmas Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2008 Tabel 37. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK Puskesmas Kabupaten/Kota Di Propinsi Kaltim Tahun 2008 Tabel 38. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK RS Th 2008 Tabel 39. Perbandingan Hasil Korelasi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran DAK RS Tabel 40. Perbandingan Hasil Regresi Antara Anggaran Simulasi Dan Anggaran DAK RS Tabel 41. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK RS Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2008 Tabel 42. Perbandingan Anggaran Simulasi Dengan Anggaran DAK RS Kabupaten/Kota Di Propinsi Kaltim Tahun 2008
119 119 120 121 121 123 124 124 126 126 127 127
ix
DAFTAR SINGKATAN ADKIi ADTBi ADRSi ADOi ADGi ADPi AKI APBN APN AHS AHP Balai POM BTA Binkesmas BOR BLN Bumil Resti CF CE DB DIPA DAU DAK DHS DOTS DJPB DJAPK Form R/R GER HWS HPI IA IKK IPM JPKMM JPN JBdn JBP JPKTB JRS JPDBD JPD JGB JBR JP KLB KF
x
: Alokasi Dana Kesehatan Ibu di propinsi ke-i : Alokasi Dana TBC di propinsi ke-i : Alokasi Dana Rumah Sakit di propinsi ke-i : Alokasi Dana Obat di propinsi ke-i : Alokasi Dana Gakin di propinsi ke-i : Alokasi Dana Puskesmas di propinsi ke-i : Angka Kematian Ibu : Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara : Asuhan Persalinan Normal : Area Health Services : Analityc Hierarchy Process : Balai Pengawasan Obat dan Makanan : Basil Tahan Asam : Bina Kesehatan Masyarakat : Bed Occupancy Rate : Bantuan Luar Negeri : Ibu Hamil Resiko Tinggi : Celah Fiskal : Center of Excellence : Daerah Bencana : Daftar Isian Perencanaan Anggaran : Dana Alokasi Umum : Dana Alokasi Khusus : District Health Services : Directly Observed Treatment, Shortcourse chemotherapy : Dirjen Perbendaharaan : Direktorat Jendral Anggaran Perimbangan Keuangan : Form Reporting dan Recoding : Gap of Existing Resources to Standard : Health Workforce Strategy : Human Poverty Index : Indeks Akhir : Indeks Kemahalan Konstruksi : Indeks Pembangunan Manusia : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin : Jumlah Persalinan Normal : Jumlah Bidan : Jumlah BTA Positip : Jumlah Penemuan Kasus TBC : Jumlah Rumah Sakit : Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue : Jumlah Penderita Diare : Jumlah Gizi Buruk : Jumlah Bumil Resti : Jumlah Penduduk : Kejadian Luar Biasa : Kapasitas Fiskal
KBF LAKIP LPLPO LW MOU MDGs OAT PPGDON PDRB POK PMO PONED PBF PP RJHRIRS RJKRJRS RDF RKP RKAKL RAPBD Obat PKD SPM SKPD SPJ SRAA UKRJP UHRIP UTD UGD UU UPT Yanmed
: Kebutuhan Fiskal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Laporan Penggunaan dan Permintaan Obat : Luas Wilayah : Memorandum of Understanding : Millenium Development Goals : Obat Anti Tuberkulose : Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal : Produk Domestik Regional Bruto : Petunjuk Operasional Kegiatan : Pendamping Minum Obat : Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar : Pabrik Besar Farmasi : Peraturan Pemerintah : Rata-rata Jumlah Hari Rawat Inap Rumah Sakit : rata-rata Jumlah Kunjungan rawat Jalan Rumah Sakit : Resource Distribution Formula : Rencana Kerja Pembangunan : Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Obat Pelayanan Kesehatan Dasar : Standar Pelayanan Minimal : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Surat Pertanggung Jawaban : Surat Rincian Alokasi Anggaran : Utilisasi Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas : Utilisasi Hari rawat Inap Puskesmas : Unit Transfusi Darah : Unit Gawat Darurat : Undang-Undang : Unit Pelaksana Teknis : Pelayanan Medik
xi
INTISARI
Transfer anggaran belanja Depkes yang meliputi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sektoral banyak digunakan untuk membiayai programprogram di daerah. Permasalahan pokok dalam transfer anggaran belanja Depkes adalah belum adanya dasar atau kriteria dalam pembagian anggaran. Hal ini menyebabkan daerah yang mempunyai celah fiskal tinggi justru mendapat anggaran yang besar. Dengan demikian keadilan dan pemerataan antar daerah tidak dapat tercapai. Permasalahan pokok yang lain adalah menu kegiatan diatur oleh pusat, daerah hanya sebagai pelaksana kegiatan sehingga ruang keputusan daerah adalah sempit. Akibatnya, anggaran tersebut diatas tidak dapat memenuhi kebutuhan kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di program kesehatan ibu, TBC, rumah sakit, obat dan gakin. Penelitian ada dua tahapan, tahap pertama merupakan tahap analysis of policy dan tahap kedua merupakan analysis for policy berupa penyusunan formula anggaran kesehatan. Hasil tahap satu, mekanisme anggaran di lima program tersebut sangat bervariasi. Mekanisme anggaran program kesehatan ibu dan gakin telah diatur oleh Kepmenkes dan PerMenkes, sedang yang lain tidak diatur. Pembagian anggaran untuk lima program belum menggunakan dasar atau formula. Hal ini disebabkan karena kapasitas pengelola program dalam membuat formula sangat kurang. Selain itu juga tidak adanya dukungan kebijakan dalam pembagian anggaran. UU 33 tahun 2004 hanya mengatur formula anggaran untuk DAU dan DAK. PP 7 tahun 2008 belum mengatur pembagian anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan menggunakan formula. Akibatnya intervensi politik DPR lebih berperan dalam perolehan anggaran kabupaten/kota. Pusat mengatur menu kegiatan atau rambu-rambu di lima program. Terlihat jelas bahwa intervensi pusat sangat besar dalam mengatur alokasi anggaran, karena pusat (prinsipal) tidak percaya terhadap agen (daerah). Akibatnya daerah hanya sebagai pelaksana kegiatan saja sehingga ruang keputusannya adalah sempit. Hasil analysis for policy, merekomendasikan bahwa sebaiknya pembagian anggaran dengan menggunakan prinsip-prinsip equity, equality dan adequacy. Equity dihitung dari celah fiskal yang merupakan selisih dari kapasitas fiskal dikurangi kebutuhan fiskal. Equality dihitung dari health need masing-masing program. Adequacy dihitung dari jumlah bidan, jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit dll. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pembagian anggaran simulasi lebih memenuhi prinsip equity, equality dan adequacy dibanding pembagian anggaran Depkes.
Kata Kunci: desentralisasi, formula anggaran, ruang keputusan.
xii
ABSTRACT
The MoH budget transfer including deconcentrated fund, assissting fund, and sector fund is frequently applied in funding the local programs. The core problem on the MoH budget transfer lies on the absence of budget division criteria or bases. This results in that the local having high fiscal gap receives higher budget. Hence, the principles of equity and sound distribution among the locals are not achieved. The other problem is that the government determines the activity menu, where as the local serves as the program executor. In such circumstance the decision space of the local is limited. The impact is that the budget does not fulfill the needs of the district/local. The research studies the programs of maternal health, TB, hospital, pharmacy and impoverished household. The research carries out two stages; the first is the analysis of policy stage and the second is the analysis for policy stage in form of generating the formula of health budgeting. The result of the first stage; the budget mechanism of the five programs varies. The budget mechansim of the maternal health and impoverished household programs are specified by Kepmenkes and PerMenkes; others were not. The budget division of the five programs does not apply any formula or basis. This is due to the limited capacity of the program manager in generating formula. Besides, there hardly any supported policy on the budget division. Law No. 33 Year 2004 only specifies the budget formula of DAU (General Allocated Fund) and DAK (Specific Allocated Fund). Government Regulation (PP) No. 7 Year 2008 has not yet specified the budget division of deconcentrated fund, assissting fund on the basis of any formula. The impact is that the House of Legislative’s political intervention plays more role on the budget distributed to the district/municipality. The central determines the activity menu or the program requirement. It is obvious that the central intervention is quite extensive in managing the budget allocation because the central (principal) does not traust the agent (local). As a result, the local merely serves as the program executor retaining limited decision space. The result of the analysis for policy recommends that it is better to apply the principles of equity, equality dan adequacy in distributing the budget. Equity is measured on the fiscal gap which represents the fiscal capacity subtracted by the fiscal needs. Equality is measured on the health needs of each program. Adequacy is measured on the number of midwives, health centers, hospitals, etc. The simulation results in that the simulated budget division fulfills the principles of equity, equality dan adequacy as compared to that of the MoH.
Key words: budget formula, decision space, decentralization,.
xiii
15 Formatted: Space Before: 3 pt, Line spacing: single, Tab stops: 1.75", Left
BAB I PENDAHULUAN
Formatted: Left: 0.79", Right: 0.79", Top: 0.79", Bottom: 0.98", Width: 6.4", Height: 9.84" Formatted: Space Before: 3 pt, Line spacing: single
1.A. Latar Belakang
Formatted: Font: 11 pt
Terbitnya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian di amandemen menjadi UU 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 merupakan langkah penting yang diambil Pemerintah Indonesia. Terjadi perubahaan tata pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, , dimana memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada daerah. Menurut Sidik dkk (2004) terjadi perubahan tata pemerintahan dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada daerah. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ddesentralisasi diyakini dapat meningkatkan efektifitas dalam membuat kebijakan-kebijakan nasional dengan cara mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah. Bentuk desentralisasi yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini sesuai dengan teori Mills (1991) maupun Cheema dan Rondinelli (1983). Adapun bentuk-bentuk desentralisasi tersebut meliputi dekonsentrasi, devolusi, delegasi dan pemberian wewenang kepada lembaga non pemerintah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi yaitu hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dapat berjalan dengan baik bila dalam kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dilakukan oleh daerah sendiri serta tidak diatur oleh pusat atau ada intervensi dari pusat. Selain itu daerah juga berada pada sistem yang menerapkan prinsipprinsip akuntabilitas, transparan, terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan secara cepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan desentralisasi harus diikuti dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal membawa konsekwensi, bahwa dalam penyerahan atau pelimpahan wewenang ke daerah diikuti dengan pemberian anggaran untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No 32 Tahun 2004, masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini disebabkan oleh persoalan desentralisasi yang sangat rumit dan kompleks serta banyak sekali terkait dan melibatkan variabel lainnya. Salah satu isu penting pelaksanaan desentralisasi adalah hubungan 1
Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: 10 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 3 pt, Line spacing: single
Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Right, Right: 0.25"
