IMPLEMENTASI PENGGUNAAN FORMULA ANGGARAN di KEMENTRIAN KESEHATAN
DEWI MDH
Isi :
Pendahuluan Implementasi formula dalam transfer anggaran
1. 2.
3.
Program RS Program Kesehatan Ibu Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Anak BOK
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pendahuluan Latar Belakang: Anggaran kesehatan propinsi dan kabupaten/kota berasal dari transfer anggaran daerah (DAU dan DAK) dan transfer anggaran belanja Kemenkes (Dekon, TP). Sebelum tahun 2009 transfer anggaran belanja Kemenkes lebih diwarnai intervensi politik (Dewi, MDH, 2008). Policy, technical dan political stream tidak sejalan Untuk mengatasi bottleneck dalam transfer anggaran belanja Kemenkes perlu dibuat model formula anggaran yang memenuhi prinsip-prinsip equity, equality dan adequacy.
Mekanisme Penganggaran Dana APBN Tanpa kriteria alokasi yang jelas
ATAS USULAN DEPKES
SE DEPKEU & BAPPENAS No. 1046/M.PPN/03/ 2005-SE 49/MK/2005
SUB UNIT MEMBAGI ANGGARAN PROPINSI
UNIT MEMBAGI ANGGARAN SUB UNIT
MENKES MEMBAHAS ANGGARAN UNIT PD SAAT RAKORPIM
MENETAPKAN PAGU INDIKATIF & MEMBERITAHUKAN KE DEPKES
DEPKEU MENETAPKAN PAGU SEMENTARA
DEPKES MEMBAHAS & MENGUSULKAN PAGU SEMENTARA
Lebih berpengaruh DITETAPKAN MENJADI PAGU DEFINITIF
Sumber : Dewi MDH, 2008
DIUSULKAN & DIBAHAS DI DPR
LOBBY/ NEGOSIASI
Implementasi Formula Anggaran
Program Rumah Sakit
Tahun 2008 telah menggunakan formula, perubahan chanelling dari TP menjadi DAK. Bekerjasama dengan pihak akademisi. Faktanya meskipun telah menggunakan formula, namun intervensi politis DPR tetap tinggi. Terjadi perubahan perolehan anggaran untuk daerah, saat penetapan pagu definitif di DPR.
Formula yang dibuat terlihat sangat rumit, dimana variabel operasional juga masuk menjadi hitungan.
Kebijakan DAK rumah sakit (Juknis DAK 2010) adalah untuk: 1. Peningkatan fasilitas TT Kl III RS. 2. Pemenuhan peralatan UTD dan bank darah RS. 3. Peningkatan fasilitas IGD RS dalam mendukung safe community. 4. Peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan untuk program PONEK RS.
Idealnya variabel dalam kriteria teknis sesuai dengan tujuan kebijakan.
Alokasi DAK Rumah Sakit Th 2010 No
Kabupaten/Kota
Nama RS
Celah Fiskal
Alokasi Anggaran
1
Kab. Aceh Timur
RS Idi Rayeuk
2,70
1.693.300.000
2
Kab. Bireuen
RS. Dr. Fauziah
1,90
3.104.000.000
3
Kab. Karimun
RS. Karimun
1,21
2.687.900.000
4
Kota Pangkalpinang RS. Depati Hamzah
-0,90
1.976.100.000
5
Kab. Lembata NTT
RSU Lewoleba
1,72
1.858.300.000
6
Kab. Jayawijaya
RSUD Wamena
3,13
9.451.800.000
7
Kab. Yahukimo
RSUD Yahukimo
5,66
5.860.600.000
Program Kesehatan Ibu
Menggunakan variabel APN dan kapasitas fiskal. Berdasar 2 variabel tersebut maka daerah dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu: 1. Daerah dg kapasitas fiskal tinggi dan cakupan APN tinggi. 2. Daerah dg kapasitas fiskal tinggi dan cakupan APN rendah. 3. Daerah dg kapasitas fiskal rendah dan cakupan APN tinggi 4. Daerah dg kapasitas fiskal rendah dan cakupan APN rendah.
Formula yang telah dibuat oleh program kesehatan ibu, sudah cukup baik dan simpel. Adanya formula di program kesehatan ibu perlu diberi apresiasi, namun kedepan formula yang ada dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Perbedaan kapasitas fiskal pada satu kuadran sangat bervariasi, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Idealnya dihitung juga kebutuhan fiskal dan celah fiskal suatu daerah, agar dapat menggambarkan keadilan antar daerah.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terjadi perubahan chanelling obat, sebelum tahun 2010 melalui dana dekonsentrasi (obat buffer stock). Mulai tahun 2010 melalui DAK, dimana kriteria umum dan khusus yang membuat Kemenkeu, sedang kriteria teknis Kemenkes. Pemegang program mengalami kesulitan dalam membuat kriteria teknis. Pemegang program akan melakukan evaluasi terhadap kriteria teknis yang telah dibuat.
Kebijakan DAK obat tahun 2010 (sesuai Juknis DAK 2010) adalah: Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Meliputi obat, perbekalan, reagensia dan vaksin diluar imunsasi dasar yang digunakan untuk PKD serta kekurangan obat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program P2PL, gizi, kes ibu dan anak.
Alokasi DAK Obat dan Perbekalan Kesehatan Th 2010 No
Kabupaten/Kota
Celah Fiskal
Alokasi Anggaran
1
Kota Jakarta Selatan
- 6,43
-
2
Kota Balikpapan
- 3,25
-
3
Kota Cimahi
1,68
3.372.700.000
4
Kabupaten Bogor
10,04
18.087.200.000
5
Kabupaten Sukabumi
6,13
8.497.500.000
6
Kabupaten Rote Ndao
1,05
7
Kota Kupang
1,06
1.826.000.000
Program Kesehatan Anak
Mulai tahun 2009 telah membagi anggaran ke daerah dengan menggunakan formula. Formula dirumuskan dg menggunakan prinsip-prinsip equity, equality dan adequacy. Bekerjasama dengan pihak akademisi.
a) Kriteria Umum: keterbatasan anggaran daerah, variabel yang diukur adalah Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) (1). Kapasitas Fiskal (KF) (2). Kebutuhan Fiskal (KBF) : a. Jumlah Penduduk (JP) b. Luas Wilayah (LW) c. IKK b) Kriteria Khusus: faktor pengali (1). Jumlah Penduduk Miskin (JPM) c) Kriteria Teknis: beban kerja (1). Jumlah Bidan Desa (2). Cakupan Persalinan Nakes (PN) (3). Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) (4). Cakupan Imunisasi Campak(IC) (5). Cakupan Vit. A (VA) (6). Cakupan BGM/D (BGM/D) (7). Diare (D)
Indeks akhir :
Indeks akhir
IA = (ICF + IJB + IPN+ IKN+ IIC+ IVA+ IGK+ ID+ IJD) * IJPM
Anggaran Kes Anak Kab/Kota (AKAB) di Popinsi ke-i adalah
ADPi = IAi /Juml IA x Pagu
Data yang akurat dan reliable memegang peranan penting dalam formula anggaran. Adanya data yang meragukan, outlier berpengaruh pada perolehan anggaran daerah. Kebijakan dalam menditribusikan anggaran ke daerah harus didefinisikan secara jelas, karena sangat terkait dengan formula yang dibuat.
Draft Alokasi Dana Dekon Kesehatan Anak Th 2011 N Kabupaten/Kota o
Celah Fiskal
BGM/D
Alokasi Anggaran
1 Kab. Asahan
4,60
6,71
802.633.000
2 Kab. Langkat
2,19
70,79
5.110.323.000
3 Kota Jakarta Pusat
- 8,85
0,17
-
4 Kota Balikpapan
- 3,25
0,10
-
Bantuan Operasional Kesehatan
Tahun 2010 Pemerintah membuat kebijakan memberikan bantuan untuk operasional Puskesmas dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan. Merupakan anggaran belanja Kemkes yang ditransferkan ke daerah dalam bentuk bantuan. Tahun 2010 pembagian BOK ke puskesmas belum menggunakan formula, pemilihan sampel kab/kota dengan menggunakan kriteria inklusi. Kebijakan BOK meliputi: 1. Puskesmas Uji Coba: 100 juta 2. Puskesmas Non Uji Coba: 18 juta 3. Puskesmas Non Uji Coba: 22 Juta 4. Puskesmas Dapil: 100 juta?.
Penerima Dana BOK (SK Menkes 551/Menkes/SK/V/2010) N o
Kriteria
1
Daerah uji coba
2 3
Jumlah Kab/kota
Jumlah Pusk
Unit Cost
Total Anggaran
57
582
100.000.000
58.200.000.000
Daerah non uji coba
275
5587
18.000.000
100.566.000.000
Daerah non uji coba
186
2568
22.000.000
56.496.000.000
Total
518
8737
215.262.000.000
Perbandingan Alokasi BOK Daerah Uji Coba dan Non Uji Coba Th 2010 N o
Kabupaten/Kota
Celah Fiskal
Jumlah Puskesmas
Unit cost
Alokasi Anggaran
1
Kota Jakarta Selatan
- 6,43
7
100 jt
700.000.000
2
Kota Jakarta Pusat
- 8,85
7
100 jt
700.000.000
3
Kota Yogyakarta
1,27
18
100 jt
1.800.000.000
4
Kab. Rote Ndao
1,05
12
100 jt
1.200.000.000
5
Kab. Timor Tengah Selatan
2,48
15
100 jt
1.500.000.000
6
Kab. Kapuas Hulu
6,52
23 Ada 5 pusk DTPK -Pusk Badau -Pusk Lanjak
22 jt
506.000.000
Perbandingan Transfer Anggaran Kemkes Sebelum Th 09 dan Setelah Th 09 Program
Sebelum th 09
Sebelum th 09
Setelah th 09
Tahun
Jenis Angg
Formula
Jenis Angg
Formula
Kesehatan Ibu
Dekon
Belum
Dekon
Sudah (2010)
-
Kesehatan Anak
Dekon
Belum
Dekon
Sudah (2009)
-
Obat
Dekon
Belum
DAK
Sudah (2010)
-
Rumah Sakit
TP
Sudah
DAK
Sudah (2008)
V
Bantuan
Belum
V
BOK
-
-
Intervensi Politis
LOW Chaos Garbage can decision making
agreement by people taking the action about outcome certainty
Zone of complexity Emergent decision making Stable linear zone Rational decision making
HIGH
Certainty about how outcome relate to input
LOW Stacey diagram
Hasil simulasi (penelitian tahun 2008) menunjukkan bahwa pembagian anggaran dengan menggunakan formula maka perolehan daerah terlihat lebih adil. Saat ini beberapa program di Kemenkes telah membagi anggaran dengan menggunakan formula. Kebijakan transfer anggaran dengan menggunakan formula digunakan untuk insentif atau membantu daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum? Penting : menetapkan tujuan kebijakan
Formula merupakan peraturan yang digunakan untuk membagi anggaran sektor pemerintah di negara Amerika Serikat (Moore, 2003). Pembuatan formula anggaran kesehatan di New South Wales (Gibbs dkk, 2002) dan negara Inggris (Hill dkk, 1998) membutuhkan waktu yang lama. Formula anggaran bertujuan untuk menghindari terjadinya “negatif behavior” dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan.
Pemberian dana dekon untuk program kesehatan ibu dan kesehatan anak, dikhawatirkan melanggar PP 7/08 pasal 5, dimana propinsi tidak boleh melimpahkan kepada kabupaten/kota. Anggaran dekon dan TP secara bertahap masuk ke DAK, sesuai UU No 33/04 pasal 108 dan PP No 7/08 pasal 76-77. Lebih mudah merubah menjadi DAK atau TP?
Kesimpulan
Transfer anggaran belanja Kemkes telah mulai didasarkan pada rasionalitas teknis. Perlu penyempurnaan formula anggaran yang telah dibuat. Intervensi politik masih mendominasi khususnya dalam pembagian anggaran rumah sakit dan BOK. Data belum tersedia dengan baik.
Rekomendasi
Kemenkes mengusulkan perubahan dekon dan TP menjadi DAK. Kebijakan DAK tidak hanya untuk kegiatan yang bersifat fisik. Kemenkes perlu membentuk tim formula anggaran yang terdiri dari akademisi, biro perencanaan dan direktorat. Kemenkes melakukan evaluasi kebijakan transfer anggaran belanja ke daerah: 1. Pencapaian daerah dalam standar pelayanan minimal. 2. Pencapaian daerah dalam MDGs 4 dan 5. Pembenahan sistem informasi kesehatan.
