Transparansi Penggunaan Anggaran

Transparansi Penggunaan Anggaran (Disampaikan pada Rapat Kerja RRI Seluruh Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 11 Agustus 2015) Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

• Perubahan Paradigma Pemerintahan • Badan Publik dan PPID • Jenis Informasi dan Perlakuannya • Ketentuan Pidana 2

Perubahan Paradigma Pemerintahan

.

3

Platform Pemerintahan Sebelum Era 19800-an

Era 1990-an

Era 2000-an

o Pemerintahan yang kuat (Strong Government)

o Pemerintahan yang baik (Good Government)

Pemerintahan yang terbuka (Open Goverment)

o Pemerintahan yang membangun (Government and Development)

o Pemerintahan yang bersih (Clean Government)

Ciri: 1. Transparansi dalam birokrasi. 2. Partisipasi masyarakat dalam bernegara. 3. Kolaborasi antarkomponen negara.

o Pemerintahan yang demokratis (Democratic Government)

o Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 4

Sosio-Historis Pemerintahan Terbuka di Indonesia UU No 25/2009 Pelayanan Publik

Perkembangan ICT

Perkembangan Demokrasi

UU No 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik

5

Prinsip-prinsip Good Government (Yang Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP) No

Prinsip

Pengertian

1

Partisipasi

Warga memiliki hak (dan lalu mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat dan bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2

Penegakan Hukum

Hukum diberlakukan bagi siapa pun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3

Transparansi

Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan memadai.

4

Kesetaraan

Adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas, berusaha, dan dalam pemerintahan.

5

Daya Tanggap Kepekaan para pengelola Badan Publik terhadap aspirasi masyarakat (ada yang menyebutnya dengan istilah: Responsif).

6

Prinsip-prinsip Good Government (Yang Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP) No

Prinsip

Pengertian

6

Wawasan ke Depan

Pengelolaan masyarakat dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.

7

Akuntabilitas

Adanya laporan dari Badan Publik dan para penentu kebijakan kepada publik.

8

Pengawasan Publik

Terlibatnya publik dalam mengontrol kegiatatan Badan Publik (pemerintah, parlemen, dan aparat hukum)

9

Efektivitas dan Efisiensi

Terselenggaranya kegiatan Badan Publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

10

Profesionalisme

Kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan/Badan Publik untuk mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat kepada publik dengan biaya yang terjangkau.

* Diolah dari berbagai literatur. 7

Perubahan Paradigma Pasca-Terbitnya UU KIP

Tujuan UU No.14/2008 (Pasal 3) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

9

Badan Publik dan PPID

.

10

Pengertian Badan Publik Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

11

Kewajiban Badan Publik (Pasal 7) (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelol Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 12

Kewajiban Badan Publik (Pasal 7) (5) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

13

Pasal 13 UU KIP (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

14

Apa Itu PPID? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ialah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (BP).

15

Siapakah PPID? Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan BP negara di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. (Pasal 12 Ayat 1 PP 61/2010). PPID ditunjuk oleh pimpinan BP yang bersangkutan. (Pasal 12 Ayat 2 dan 3 PP 61/2010). PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (Pasal 13 Ayat 1 PP 61/2010).

16

Apa Tugas PPID? PPID bertugas melakukan: 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; 2. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; 3. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; 4. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya; 5. Penetapan informasi yang dikecualikan; 6. Pengujian konsekuensi; 7. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil. (Pasal 14 Ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010)

17

Tanggung Jawab PPID PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di Badan Publik yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. Informasi serta-merta; d. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

18

Wewenang PPID a.

Mengkoordinasikan setiap unit dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

a.

Memutuskan Informasi Publik dapat diakses/tidak berdasarkan uji konsekuensi;

b. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis jika informasi tersebut termasuk informasi yg dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan ttg hak dan tata cara untuk mengajukan keberatan;

c.

Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

19

PPID Penting, Mengapa? 1. Memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi; 2. Memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar; 3. Menghindari pejabat BP yang tidak membidangi informasi dan komunikasi disibukkan oleh urusan pelayanan informasi; 4. Pelayanan Informasi Publik satu pintu. 5. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik; 6. Meminimalkan sengketa informasi publik.

20

Fungsi Strategis PPID o Semua informasi dan dokumentasi di suatu Badan Puplik dikelola oleh PPID. o PPID menjalankan semua fungsi manajemen (POAC) atas informasi dan dokumentasi: - Planning. - Organizing. - Actuating. - Controlling. o PPID menjalankan fungsi pelayanan (Servicing). o PPID menjalankan fungsi penanganan/pengelolaan sengketa (Dispute Management). o PPID menjalankan fungsi “melindungi” pimpinan Badan Publik. o Tapi PPID harus diberi kewenangan akses lintas-sektor (unit kerja) demi pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik harus dimiliki PPID.

21

Organisasi PPID (Generik) . ATASAN PPID TIM PERTIMBANGAN PPID

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

BIDANG PENGADUAN DAN PSI

PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER ) 22

Pelayanan Informasi o Pendayagunaan Portal/Website: Jenis-jenis dan daftar Informasi Publik ditayangkan melalui website Badan Publik. o Aktivasi Helpdesk: Melayani beragam permohonan informasi secara tatap muka. o Menjawab Pengaduan: Dilakukan melalui beragam media seperti telepon, fax, SMS, surat, surat elektronik (e-mail), dsb.

23

Transformasi dari Humas ke PPID .

24

Jenis Informasi dan Perlakuannya

.

25

Jenis Informasi di Badan Publik Informasi di Badan Publik

Terbuka

Berkala (9)

Tersedia Setiap Saat (11)

Dikecualikan (17)

Serta Merta (10)

Rahasia Negara

- Penegakan hukum. - Hankam. - Kekayaan alam. - Ketahanan ekonomi. - Hubungan LN. - Surat antar-BP yang rahasia. - Lainnya yg diatutr UU

Rahasia Pribadi

Rahasia Bisnis

- Akta otentik dan wasiat. - Informasi pribadi.

- Persaingan usaha sehat. - HAKI

26

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9 UU KIP) o Informasi tentang profil Badan Publik. o Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik. o Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik bersangkutan, berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

o Ringkasan laporan keuangan *) o Laporan ringkasan akses Informasi Publik. o Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang telah dikeluarkan. o Informasi tentang hak dan tatacara memperoleh Informasi Publik, serta tatacara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi beserta pihak yang bertanggung jawab. o Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja. o Pengumuman pengadaan barang dan jasa. o Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darirat di kantor Badan Publik. *) Dalam Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP dirinci terdiri: - rencana dan laporan realisasi anggaran, - neraca, - laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi, - daftar aset dan investasi. 27

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (1) o Daftar Informasi Publik. Sekurang-kurangnya terdiri dari: Nomor, ringkasan informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuar/penerbit informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. o Informasi tentang peraturan, keputusaN dan/atau kebijakan Badan Publik. o Seluruh informasi lengkap yang wajib diumumkan secara berkala.

o Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan *) o Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya. o Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik terkait pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya. o Syarat-syarat perizinan, izin yang dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang sudah dikeluarkan. *) Dalam Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP dirinci terdiri: - pedomannya, - anggaran BP secara umum dan UPT beserta laporan keuangannya, data statistik. 28

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (2) o o o o o o o o o o

Data perbendaharaan atau inventaris. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. Agenda kerja pimpinan Satker. Informasi tentang pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan (termasuk sarana-prasarana dan kondisinya, SDM dan kualifikasinya, anggaran, serta laporan penggunaannya. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilakukan. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya. Daftar dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan sebagai informasi terbuka. Informasi tentang standar pengumuman informasi. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

29

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta o Informasi tentang bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa. o Informasi tentang bencana nonalam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan. o Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antarkelompok atau antara komunitas, teror. o Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular. o Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat. o Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.  Dalam hal ini harus disertai informasi tentang potensi bahaya atau besaran dampak, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan tempat evakuasi, cara menghindari bahaya atau dampak yang ditimbulkan, cara mendapatkan bantuan dari yang berwenang, pihak-pihak yang wajib mengumumkan, tatacara pengumuman, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. 30

Perlakuan terhadap Klasifikasi Informasi o Jika itu merupakan informasi terbuka (berkala, tersedia setiap saat, serta merta) maka harus dibuka sesuai ketentuan undang-undang, baik itu UU, PP, maupun Perki. o Jika dinilai sebagai informasi yang dikecualikan, maka harus dilakukan uji konsekuensi. o Siapa yang menetapkan suatu informasi itu dikecualikan dan siapa melakukan uji konsekuensi? Pasal 19 UU KIP mengatakan, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.” 31

Asas Pengecualian 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

32

Uji Konsekuensi (untuk Informasi yang Dikecualikan) o Uji Konsekuensi dilakukan hanya terhadap ketentuan Pasal 17 UU KIP, harus dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang, dengan analisis minimal yang memuat: Konten informasi. Dasar hukum. Alasan informasi harus dikecualikan. Batas waktu pengecualian. Akibat jika informasi tersebut dibuka dan manfaat jika ditutup. o Hasil Uji Konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID.

33

Contoh-contoh Perkara di Beberapa BP Termohon: Polri – Rekening Gendut, BAP Puslabfor Bareskrim. Kemendikbud – Kunci Jawaban UN SMP dan SMA. Kemenaker dan BP lainnya – Transparansi Tender. BPN – Tanah Warisan, Perizinan, Pemalsuan Serifikat. Ditjen Pajak, Kemen Kumham, Perum PPD – Pemecatan Karyawan. BPK - LHP Hambalang II. TNI – Dokumen pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto. PSSI – Dana operasional, penjualan tiket, sponsorship, dll. Berbagai Daerah – DPRD, Pemprov, Pemkot, Pemkab, Kantor/Dinas Pertanahan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Bappeda  umumnya informasi terbuka tapi ditutup oleh Badan Publik sehingga menjadi sengketa. Lainnya. Pemohon: Individu, ormas, organisasi masasisawa, LSM, dll. Ada juga yang motifnya tidak baik dan menjengkelkan BP seluruh Indonesia. 34

Kategori BP yang Disengketakan 2010 - 2014 300

250

200

150

100

50

0

eksekutif

Yudikatif

2010

Legislatif

2011

2012

BUMN

2013

Badan Lain

2014

Partai Politik

Lembaga/badan/ organisasi masyarakat

35

Jenis Informasi Disengketakan 2010 - 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2010 2011 2012 2013 2014

36

Ketentuan Pidana

.

37

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (1)

38

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (2)

39

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (3)

40

Sekian Terima Kasih…

41