Input Delegasi Indonesia
PERAN PARLEMEN DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN AIPA Workshop on Parliamentary Budgeting / Transparency Jakarta, 9-12 September, 2013 Disampaikan oleh : Drs. Setyanta Nugraha, M.M
Yth. Para Anggota Parlemen Yth. Sekretaris Jenderal AIPA Para Delegasi dan hadirin sekalian, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai proses anggaran dan peran parlemen dalam mendukung transparansi anggaran di Indonesia. Indonesia telah dan terus melaksanakan reformasi anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran Negara. Proses ini tidak hanya terjadi di level pemerintah, melalui pelaksanaan paket UU di bidang keuangan Negara, tapi juga melibatkan peningkatan peran parlemen dalam proses pembahasan, penetapan dan akuntabilitas anggaran. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal transparansi anggaran, Indonesia telah melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal proses pembahasan dan penetapan APBN, partisipasi public dan mekanisme pengawasan anggaran. THE ROLE OF PARLIAMENT Sesuai dengan konstitusi, peran DPR dalam fungsi anggaran sangat kuat.Setiap tahun pemerintah mengajukan RUU APBN untuk tahun anggaran berikutnya guna dibahas dan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 1
disetujui oleh DPR.Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka Pemerintah menggunakan anggaran setinggi-tingginya sejumlah anggaran tahun berjalan. Reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan 3 (tiga) paket UU di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut antara lain menegaskan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian system akuntabilitas kinerja dalam system penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Dalam kaitan ini persetujuan anggaran yang dilakukan oleh DPR meliputi persetujuan secara rinci yang meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. DPR RI juga memiliki peran penting dalam merumuskan, membahas, menetapkan dan melakukan perubahan terhadap APBN. Dalam hal perumusan dan pembahasan anggaran, peran penting DPR RI antara lain : 1. Membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (Badan Anggaran) 2. Membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal yang digunakan sebagai acuan bagi kementrian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran (Badan Anggaran) 3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementrian dan lembaga (di Komisi) Pelaksanaan peran tersebut senantiasa berpegang pada tiga fungsi yang dimiliki DPR, yaitu : 1. Fungsi Legislasi dilaksanakan dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR bertanggung jawab untuk menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa. Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Fungsi Anggaran dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam menjalan fungsi ini, DPR melakukan penyempurnaan terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah sebelum diambil keputusan. 3. Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara (Komisi dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara). Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 2
Sesuai siklus anggaran, pembahasan APBN dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut : a. Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah untuk RAPBN tahun berikutnya pada pertengahan bulan Mei-pertengahan Juli. Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah untuk di bahas adalah Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro, dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang memuat kebijakan prioritas anggaran. b. Pembahasan RUU tentang APBN untuk tahun fiscal berikutnya dilakukan pada Pertengahan Agustus-akhir Oktober. c. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II untuk APBN tahun berjalan dilakukan pada bulan Juli. d. Pembahasan Perubahan APBN tahun berjalan, yang waktunya disesuaikan dengan pengajuan Pemerintah e. Pembahasan dan Persetujuan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun sebelumnya. Dokumen Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berisi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri atas Laporan Keuangan, neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Rugi/Laba. RUU ini diserahkan kepada DPR 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan dan setelah diaudit oleh BPK. Persetujuan Parlemen selambat-lambatnya 3 bulan sejak BPK menyampaikan hasil audit terhadap LKPP kepada DPR. Berdasarkan pada siklus anggaran tersebut, dokumen yang disampaikan oleh pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut Pre Budget Document (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Budget (ringkasan anggaran di media massa dan website), In Year Report (laporan realisasi anggaran secara periodik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan Audit Report (Laporan Audit BPK). PROSES PEMBAHASAN APBN Parlemen menerima dokumen RAPBN secara resmi setiap tanggal 16 Agustus.Penyampaian secara langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dan DPD. Selain dokumen RUU APBN dan Nota Keuangan, Pemerintah juga menyampaikan dokumen pendukungnya, yaitu himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) seluruh Kementerian dan lembaga. Pemerintah telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework).KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 3
anggaran.Untuk pembahasan RAPBN tahun anggaran 2014, pemerintah juga telah menyusun alokasi anggaran kementerian negara/lembaga untuk 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2015 – 2017. Pembahasan APBN di Parlemen melibatkan fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Sebelum dilakukan pembahasan di Komisi I-XI, dan Badan Anggaran, Fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBN yang diajukan oleh Presiden, kemudian Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapinya. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna terbuka dalam waktu yang berbeda. Setelah itu Komisi I-XI bersama pasangan kerjanya membahas secara detil anggaran di masing-masing Kementerian/lembaga. Sementara itu Badan Anggaran membahas RAPBN secara keseluruhan meliputi Asumsi Makro, besaran Pendapatan Negara, besaran Belanja Negara, Kebijakan Defisit, dan Pembiayaan untuk menutup defisit. Berdasarkan pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, DPR RI dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Perubahan pada besaran asumsi makroekonomi akan berdampak pada besaran pendapatan Negara, belanja Negara dan pembiayaan defisit APBN. Proses perubahan anggaran dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara Parlemen dan Pemerintah, baik di komisi terkait maupun di Badan Anggaran. Persetujuan final terhadap APBN dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri juga oleh Wakil Pemerintah. Proses pengambilan keputusan diawali dengan Laporan Ketua Badan Anggaran yang menyatakan pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan dan meminta untuk diambil keputusan. Dalam laporan tersebut, Ketua Badan Anggaran melaporkan juga mengenai pendapat dan catatan-catatan dari masing-masing fraksi.Kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh anggota Parleman apakah dapat menyetujui atau menolak hasil pembahasan tersebut. Persetujuan pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, namun apa bila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak (voting) Persetujuan atas RAPBN dalam satu UU yang meliputi seluruh pendapatan, belanja, baik belanja Pemerintah pusat maupun dana transfer ke daerah, dan besaran pembiayaan defisit. Persetujuan APBN oleh Parlemen selambat-lambatnya harus dilakukan pada akhir bulan Oktober atau 2 bulan sebelum diberlakukannya UU tersebut.Jadi pembahasan dilakukan kurang dari 3 bulan.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 4
DUKUNGAN TEKNIS DARI SUPPORTING SYSTEM Dukungan teknis, khususnya dalam pembahasan anggaran dilakukan oleh unsur suporting system yang terdiri atas Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli.Salah satu unsur pendukung yang langsung terlibat dalam pembahasan APBN adalah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yaitu unit organisasi Eselon II yang memiliki fungsi memberikan dukungan secara teknis, administratif, dan substansi.Dalam hal substansi, dukungan yang diberikan adalah dalam bentuk analisis, kajian, dan referensi. KESIMPULAN Reformasi anggaran yang ditandai dengan dikeluarkannya paket UU di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah menjadi babak baru dalam system pengelolaan keuangan Negara secara menyeluruh. Di sisi legislative, pemberlakuan UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 juga untuk mengatur mekanisme pembahasan APBN dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan upaya untuk meningkatkan transparansi anggaran juga tercermin dengan semakin membaiknya skor yang dimiliki Indonesia dalam survey Open Budget Index tahun 2012 yang dilakukan oleh International Budget Partnership dibandingkan pada tahun 2010. Dari 59 negara yang mengalami peningkatan skor antara tahun 2008 dan 2012, Indonesia masuk dalam 7 negara yang mengalami kenaikan signifikan, yaitu dari skor 51 (tahun 2010) menjadi 62 (tahun 2012). Kenaikan skor ini menunjukan bahwa transparansi anggaran Indonesia berada di kategori kedua dalam hal penyediaan informasi anggaran secara substansial.Hasil survei tersebut mendudukan Indonesia meraih nilai OBI tertinggi di wilayah Asia Tenggara dan terbaik kedua di kawasan Asia (setelah Korea Selatan). Terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di satu sisi telah menciptakan peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan, khususnya APBN dan di sisi lain adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap informasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya. DPR RI secara terus menerus berupaya meningkatkan transparansi dalam hal pembahasan Anggaran baik melalui perubahan mekanisme dan proses pembahasan anggaran, maupun dari sisi SDM pendukungnya yang secara langsung memberikan dukungan atas pelaksanaan fungsi anggaran dewan. Proses persetujuan anggaran oleh DPR yang harus dilakukan terinci berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 5
menuntut adanya peningkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas supporting system. Menanggapi hal tersebut, DPR-RI saat ini telah merintis pembentukan Badan Fungsional Keahlian yang diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi Dewan di bidang anggaran, pengawasan dan perundang-undangan secara substansial.
Terima kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 6
