DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
MODUL KHUSUS KOMUNITAS
Transparansi Akuntabilitas
PNPM Mandiri Perkotaan
C31
Modul 1
Kegiatan 1:
Modul 2
Memahami Transparansi dan Akuntabilitas
1
Diskusi Kasus Transparansi dan Akuntabilitas
2
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas
10
Kegiatan 1
Diskusi Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan BKM/LKM
11
Kegiatan 2
Diskusi Cara Membangun Transparansi dan Akuntabilitas
11
Modul 1 Topik: Memahami Transparansi dan Akuntabilitas
1. Peserta memahami pengertian transparansi & akuntabilitas 2. Peserta memahami tujuan dan manfaat transparansi dan akuntabilitas 3. Peserta mempunyai motivasi untuk menerapkan transparansi & akuntabilitas
Kegiatan 1 : Diskusi Kasus Transparansi & Akuntabilitas
2 Jpl (90’)
Lembar Kasus : Penetapan Penerima Manfaat BLM Libatkan Masyarakat Lembar Kasus : BKM Kembangkan Lembaga Pengelola Infak
• Kertas Plano, kuda-kuda untuk Flip-chart • LCD • Metaplan, spidol, selotip kertas dan jepitan besar • Papan Tulis dengan perlengkapannya
1
Diskusi Kasus Transparansi & Akuntabilitas 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai proses belajar mengenai transparansi & akuntabilitas. Uraikan apa tujuan modul ini : Peserta memahami pengertian transparansi & akuntabilitas. Peserta memahami tujuan dan manfaat transparansi dan akuntabilitas Peserta mempunyai motivasi untuk menerapkan transparansi & akuntabilitas 2) Sampaikan bahwa kita akan belajar mengenai transparansi dan akuntabilitas menggunakan studi kasus. 3) Bagilah peserta menjadi 3 – 4 kelompok, untuk mendiskusikan Lembar Kasus : Penetapan Penerima Manfaat BLM Libatkan Masyarakat. Minta kelompok untuk mendiskusikan : a. Apa tujuannya BKM/LKM melibatkan masyarakat dalam penetapan penerima manfaat BLM? b. Apa manfaatnya tindakan tersebut bagi citra BKM/LKM? c. Apakah ini salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas? d. Adakah tindakan-tindakan lain yang pernah BKM/LKM anda lakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas? 4) Berilah kesempatan kepada wakil setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dorong diskusi bersama seluruh peserta. Sepakati apa yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas. 5) Sampaikan kembali kesimpulan pembelajaran yang telah diperoleh. Apabila diperlukan, untuk memperkuat pemahaman peserta, ajak peserta membaca bersama Lembar Kasus: BKM Kembangkan Lembaga Pengelola Infak.
2
Transparansi adalah bagaimana BKM/LKM menjelaskan (memberikan informasi) kepada masyarakat mengenai kegiatannya seperti pembukuan, program dan sebagainya. Dalam transparansi dan akuntabilitas terkandung nilai-nilai kejujuran. Dengan tidak transparan mungkin saja terjadi fitnah dan akan menimbulkan konflik – konflik antara BKM dan masyarakat begitu juga dengan KSM. Dengan melakukan transparansi akan menumbuhkan kepercayaan penuh. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu lembaga/perorangan, seperti keuangan, program, penerima manfaat, dll Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga/ perorangan dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Mengapa BKM/LKM harus transparansi & akuntabilitas ? • Masyarakat berhak mendapat informasi mengenai pemanfaatan BLM • Mencegah terjadinya penyimpangan • Menghindarkan salah persepsi / salah duga • Mendorong masyarakat untuk melembagakan sikap tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil • Membangun kepercayaan semua pihak • Menjamin pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP dilakukan dengan ketentuan, prinsip dan nilai – nilai kemanusiaan Penerapan transparansi & akuntabilitas bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan Transparansi, akuntabilitas & partisipasi kaitannya sangat erat sekali : Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelstarian sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi / tugas yang telah diembannya.
3
Penetapan Penerima Manfaat BLM Libatkan Masyarakat Sesuai Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) BLM III BKM Sejahtera Mandiri Gampong Seulalah, Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tercantum kegiatan lingkungan berupa Perbaikan 15 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan dana BLM Rp 30 juta. Untuk itu, beberapa minggu sebelumnya BKM dan Relawan menginventarisir kondisi rumah kategori skala tiga (rumah dengan dinding papan lapuk, lantai tanah dan atap rumbia) terhadap warga miskin yang tercantum dalam Pemetaan Swadaya (PS)-2. Mengingat azas BKM adalah mengedepankan musyawarah dan transparansi, maka BKM Sejahtera Mandiri berinisiatif menggandeng semua pihak berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung di Gampong Seulalah. Pihak-pihak tersebut, antara lain, geuchik dan perangkat desa/keplor, tuha peuet, Relawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk calon penerima manfaat langsung. Pertemuan pun digelar beberapa kali. Pada pertemuan, BKM dan KSM memaparkan rencana berikut alokasi dana yang ada, kendalakendala yang diperkirakan bisa terjadi, dan baik buruknya bagi penerima manfaat. Kendala yang utama adalah memberi pemahaman kepada warga yang merasa berhak tetapi tidak menjadi penerima manfaat. Hal ini terjadi karena masih ada pemahaman yang keliru pada warga bahwa jika sudah atas nama bantuan pasti semua ingin mendapatkannya. BKM dan KSM tidak begitu saja memutuskan nama-nama kelima belas penerima manfaat RTLH itu, melainkan berdasar rembug, mulai dari tingkat dusun yang dipimpin oleh keplor hingga persetujuan di tingkat gampong oleh geuchik tuha peuet tokoh agama, dan tokoh masyarakat lain. Pasalnya, BKM berusaha memperkecil kemungkinan adanya unsur nepotisme. Bahkan, dalam teknis pelaksanaan atau pengerjaan perbaikan rumah, BKM dan KSM mengajak semua pihak berembug bersama. Hal ini mungkin dinilai sangat bertele-tele bagi sebagian orang. Tetapi, langkah yang diambil oleh BKM dan KSM untuk merangkul semua pihak pantas diacungi jempol, karena ini merupakan bukti bahwa BKM berpihak kepada warga yang membutuhkan. Warga Gampong Seulalah juga telah membuktikan diri sebagai warga yang peduli sesama. Hal ini tampak pada kebesaran hati warga untuk mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dan bergotong-royong dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Wujud kerjasama BKM, KSM, relawan, geuchik/perangkat desa, tuha peuet, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga Seulalah ini adalah suatu harmonisasi yang indah dalam membangun gampong. (Raihan/Tim KMW III P2KP-3 NAD, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
4
BKM Kembangkan Lembaga Pengelola Infak Upaya membangun kemandirian yang dilakukan oleh Korkot Klaten terhadap BKM-BKM ternyata mulai membuahkan hasil. Salah satunya adalah BKM Amanah Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yang mampu menggalang kekuatan masyarakat dengan membentuk sebuah Lembaga Pengelola Infak (LPI), sebagai salah satu divisi dari Unit Pengelola Sosial. Desa Ngawonggo yang mencakup delapan dusun dan terdiri dari 17 RW dan 41 RT ini memiliki penduduknya sekitar 5.507 jiwa (1.117 KK), terdiri dari 2.239 penduduk dewasa dan 501 KK. Lahirnya LPI tersebut didasarkan pada masih banyaknya permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan di Desa Ngawonggo. Antara lain, masih banyaknya anak putus sekolah, penduduk tidak mampu berobat karena tidak punya uang, kondisi rumah tidak layak huni, bahkan ada rumah yang hanya memiliki satu buah meja saja. Selain itu, terinspirasi sebuah media cetak yang menceritakan tentang seseorang yang tersayat hatinya karena kerawanan masalah sosial, kemudian orang tersebut menggalang kekuatan dengan membentuk lembaga sosial infak, yang lambat laun ternyata dapat menjadi sebuah lembaga infak besar. Dari realitas sosial, lalu terinspirasi pengalaman orang sukses, akhirnya para anggota BKM Ngawonggo melakukan serangkaian pertemuan guna membahas hal tersebut. Para anggota juga kerap diperdalam dengan bacaan-bacaan atau literatur tentang manajemen bebas dhuafa. “Sebenarnya, ide ini sudah sejak setahun lalu, tapi baru pada Bulan September 2007 ini bisa terwujud,” kata Koordinator BKM Amanah Ngawonggo Drs. Ismail Fahmi Islamika, yang saat itu didampingi anggota BKM lainnya H.M. Farochan, di Sekretariat BKM. Menurut Fahmi, dibentuknya LPI bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran sosial antarsesama. Dengan visi terwujudnya lembaga yang amanah, profesional dan rahmatan lil’alamin, serta misi menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana umat demi kepentingan dan kesejahteraan umat; membantu mengantarkan kemandirian umat; memberikan pelayanan yang prima kepada donatur dengan manajemen yang rapi dan SDM yang amanah; serta melakukan kegiatan pendayagunan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Infak yang terkumpul, akan didistribusikan kembali dengan skala prioritas orang mustahiq (orang yang berhak menerima zakat—Red), melalui 10 program LPI. Program pertama: Peduli Anak Yatim, yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yatim dari kalangan dhuafa. Program kedua: Peduli Anak Sekolah, yaitu subsidi beasiswa SPP dan atau alat tulis sekolah yang ditujukan kepada kaum dhuafa, diutamakan yang berprestasi. Program ketiga: Santunan Lansia Jompo, yaitu santunan yang diberikan kepada lansia dan jompo dari kalangan dhuafa.
Program keempat: Paket Sembako Dhuafa, yaitu bentuk pemberian cuma-cuma kepada kaum sangat dhuafa. Program kelima: Paket Sembako Murah, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk subsidi separuh harga pasar atau umum. Program keenam: Pelayanan Kesehatan, yaitu pelayanan cumacuma dan dilaksanakan secara temporal dan dalam bentuk yang berbeda-beda, ditujukan melayani atau membantu meringankan biaya kesehatan. Program ketujuh: Santunan Da’i, yaitu pemberian santunan kepada para pembina TPA, MD, Marbot Masjid/Mushola, guru ngaji keliling dan sejenisnya dari kalangan dhuafa. Program kedelapan:
5
Pemberdayaan, yakni pembiayaan pelatihan-pelatihan bagi kaum dhuafa dalam rangka mengembangkan skill atau usaha. Program kesembilan: Peduli Rumah Layak, yaitu pemberian bantuan material bagi rumah yang kurang layak huni baik dari aspek keamanan maupun kesehatan. Program kesepuluh: Peduli Balita, yakni pemberian makanan tambahan dan subsidi kesehatan. Gerakan Seribu Rupiah Penggalangan dana yang kini mulai dilakukan oleh BKM melalui LPI ini adalah menggandeng serta channeling dengan beberapa tokoh serta lembaga yang ada di Desa Ngawonggo. Seperti, RT/RW, BPD, LPMD, PKK, tokoh masyarakat, Posyandu, Lembaga Pendidikan, Ta’mir Masjid, Majlis Ta’lim dan pengusaha. Upaya penggalangan dana yang dilakukan melalui program Gerakan Seribu Rupiah ini ternyata cukup efektif dan ampuh. “Dalam jangka waktu kurang dari dua bulan telah terkumpul dana sebesar Rp 1 juta. Kenapa Gerakan Seribu Rupiah? Karena masyarakat tidak merasa keberatan mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000 dari kantong sakunya,” jelas Farochan. Dan, tidak menutup kemungkinan ada donatur yang ingin memberikan infak lebih dari Rp 1.000. Farochan menceritakan efektifitas dari Gerakan Seribu Rupiah ini, pada pertemuan PKK, misalnya. Di sela-sela kegiatannya, anggota PKK yang juga bertugas sebagai pengurus LPI akan mensosialisasikan Gerakan Seribu Rupiah kepada ibu-ibu PKK lainnya. Walhasil, terkumpul dana seribuan dari anggota PKK. Bahkan, mereka bertekad akan menjaring infak dalam setiap pertemuan rutin, yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus LPI. Selain Gerakan Seribu Rupiah, pengurus sudah mencoba menjaring dan mendata para donatur tetap, dengan besaran tergantung kesangggupan dan keikhlasannya. Sejauh ini, donatur yang sudah terdaftar adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk anggota BKM sendiri. Kini LPI sudah membuka rekening sendiri, yakni No. Rekening: 33-22-2147, BRI Unit Ceper a/n LPI BKM Amanah. Profesional dan Transparan Keberhasilan dan keberlanjutan LPI ini tentu dibarengi dengan upaya pengelolaan secara profesional dalam pelaksanaan kegiatan, dan transparan dalam penggunaannya. Dalam rangka mewujudkan itu, pengurus merancang beberapa program kerja, meliputi:
Pertama, konsolidasi organisasi. Kedua, konsolidasi teknis, meliputi bagaimana sistem pengumpulan infak, bagaimana menginventarisir atau mendata calon donatur, serta mencari channeling baik person, lembaga pemerintah maupun swasta. Ketiga, peningkatan SDM pengurus dan petugas lapangan. Keempat, peningkatan pelayanan. Kelima, penelitian dan pengembangan. Keenam, pengelolaan infak. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan, menginformasikan, serta mempromosikan kegiatan ini kepada berbagai pihak. Salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pengurus LPI meliputi: membuat papan nama LPI, membuat spanduk, bendera dan umbul-umbul, membuat kalender, membuat brosur, serta membuat buletin. Khusus brosur atau buletin, akan digunakan sebagai media transparansi dan akuntabilitas pengelola, yang akan disebarkan kepada masyarakat dan donatur secara berkala. Hal ini juga sebagai upaya agar donatur merasa dana yang diberikan memang digunakan secara benar dan tidak terjadi penyimpangan. Keberhasilan BKM Amanah melahirkan LPI ini tidak lain berkat dukungan dan bimbingan Tim Faskel yang bertugas, yakni Suci Widanarko, Suparjo ST, dan Ery Karyatno, SE. Sudahkah Anda infak hari ini? (Dade Saripudin, Faskel KMW XIV P2KP-2 Jawa Tengah/Tim Sosialisasi KMP P2KP-2; Nina)
6
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
7
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
8
Slide 11
Slide 12
9
Modul 2 Topik: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas
1. Peserta memahami dan menyadari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 2. Peserta memahami media – media untuk menerapkan transparansi & akuntabilitas 3. Peserta memahami tatacara menerapkan transparansi & akuntabilitas 4. Peserta mempunyai motivasi untuk menerapkan transparansi & akuntabilitas
Kegiatan 1 : Diskusi Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan BKM/LKM Kegiatan 2 : Diskusi Cara Membangun Transparansi dan Akuntabilitas
3 Jpl (135’)
Media Bantu
: Rapat Kota
Media Bantu
: Praktek Lapangan
Bahan Bacaan : Tata Cara Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas. Bahan Bacaan : Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel Bahan Bacaan : Public Accountability Ornop
• Kertas Plano, kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan, spidol, selotip kertas dan jepitan besar • Papan Tulis dengan perlengkapannya
10
Diskusi Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan BKM/LKM 1) Beri pengantar bahwa saat ini kita akan merefleksikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja-kerja keseharian BKM/LKM. 2) Lakukan curah pendapat untuk menggali tindakan-tindakan atau hal-hal yang membuat BKM/LKM tidak transparan dan tidak akuntabel. Curah pendapat bisa menggunakan metaplan dengan warna yang berbeda, misalnya merah untuk “yang membuat BKM tidak transparan” dan kuning untuk “yang membuat BKM tidak akuntabel”. 3) Dorong diskusi untuk mencapai kesepahaman bersama mengenai hal-hal yang membuat BKM tidak transparan dan tidak akuntabel. 4) Sampaikan bahwa kita bersama-sama akan mengecek rambu-rambu yang telah kita hasilkan tersebut dengan kejadian-kejadian atau kasus yang mungkin terjadi di lapangan. 5) Bagi peserta menjadi 3 – 4 kelompok. Jelaskan bahwa kita akan berdiskusi menggunakan metode rapat kota. Jelaskan bahwa nanti akan dibacakan kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan setiap kelompok diminta untuk memberikan pendapat. 6) Bacakan kasus pertama. Beri kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengemukakan pendapat. Dorong perdebatan antarkelompok. Sampaikan bahwa apabila ada anggota kelompok yang tidak setuju terhadap pendapat kelompoknya, dipersilahkan pindah duduk ke kelompok lain yang pendapatnya sama. Perdebatan tidak mesti mencapai satu kesepakatan. Beralihlah ke kasus berikutnya. Tidak semua kasus harus dibacakan. Ambillah beberapa kasus saja. 7) Setelah selesai rapat kota, ajaklah peserta untuk merefleksikan hasil diskusi tersebut. Benturkan pendapat peserta dengan rambu-rambu yang telah disusun diawal dan nilai-nilai yang selama ini kita junjung dalam hal transparansi dan akuntabilitas. 8) Beri umpan balik dan kaji ulang proses diskusi yang telah berlangsung.
Diskusi Cara Membangun Transparansi dan Akuntabilitas 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memulai kegiatan 2 dalam modul ini, yaitu mendiskusikan tatacara membangun transparansi & akuntabilitas.
11
2) Bagilah peserta menjadi 3 - 4 kelompok untuk mendiskusi beberapa hal sebagai berikut : a. b. c.
Media – media apa saja yang dapat digunakan untuk menerapkan transparansi & akuntabiltas Bagaimana tatacara menerapkan transparansi & akuntabilitas? Jenis – jenis informasi apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat ?
3) Setelah diskusi kelompok selesai, beri kesempatan kepada wakil tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah semua kelompok selesai presentasi, beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 4) Sepakati cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendorong agar BKM/LKM lebih transparan dan akuntabel. Media – Media untuk menerapkan transparansi & akuntabilitas, diantaranya : Papan informasi Media cetakan seperti Leaflet / koran kampung Pertemuan warga/rapat Tatacara menerapkan transparansi : penempelan informasi melalui papan informasi di tempat – tempat strategis pertemuan – pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat untuk menginformasikan perkembangan kegiatan pertemuan – pertemuan rutin dengan perangkat desa / kelurahan, lembaga formal yang ada atau kelompok peduli setempat untuk menginformasikan perkembangan kegiatan dan permasalahan yang ada. penyebarluasan informasi melalui surat kepada KSM dan masyarakat mengenai perkembangan keuangan, kegiatan, dll pembuatan leaflet dan buletin Jenis – jenis informasi yang harus disebarkan ke masyarakat : • Keputusan – keputusan yang telah ditetapkan BKM/LKM • PJM Pronangkis desa / kelurahan • Daftar warga miskin hasil Pemetaan swadaya (PS – 2) • Rencana pencairan dana BLM • BAPPUK • Daftar Anggota BKM & UP - UP • Perkembangan organisasi dan kegiatan BKM / UP – UP • Laporan posisi keuangan (bulanan) • Daftar KSM dan anggota KSM yang memperoleh pinjaman • Daftar KSM / panitia pelaksana kegiatan • Daftar KSM yang membayar dan menunggak angsuran • Rencana penggunaan dana BOP BKM • Hasil Audit keuangan • Rencana kerja BKM & UP – UP • Daftar tunggu KSM • Dll
12
Tatacara menerapkan akuntabilitas, diantaranya : konsultasi public (mengenai keputusan yang berkaitan dengan masyarakat) rapat koordinasi triwulan BKM/LKM dengan KSM dan masyarakat rapat bulanan anggota BKM/LKM rembug para pihak tingkat desa / kelurahan mengoptimalkan komunitas belajar kelurahan melakukan audit melakukan rembug warga tahunan Sedangkan parameter akuntabilitas BKM/LKM, diantaranya : UP-UP BKM/LKM dikelola secara aktif sesuai dengan rencana atau program BKM/LKM ada pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standard P2KP Dana tersalur ke BKM/LKM dan KSM utuh tidak terpotong Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik terhadap BOP maupun penyaluran dana Penarikan dana dari rekening Bank BKM/LKM ditandatangani 3 orang anggota BKM/LKM Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM/LKM Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM lengkap dan benar termasuk didalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan Minimal 90% dana pinjaman merupakan outstanding loan Tingkat pengembalian pinjaman minimal 90% Tidak ada pemotongan dana kepada KSM 100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2 Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD/ART
13
Rapat Kota Format diskusi ini sangat cocok untuk kelas yang besar. Dengan membuat suasana mirip dengan sebuah rapat kota, maka seluruh peserta bisa menjadi terlibat dalam diskusi. Langkah – langkah : • Pilihlah sebuah topik masalah kasus yang menarik mengenai materi belajar yang akan dibahas. • Sajikan materi tersebut dengan seobjektif mungkin secara singkat, dengan memberikan beberapa sudut pandang yang berbeda. Jika diperlukan siapkan dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan topik atau masalah tadi. • Jelaskan bahwa anda ingin mendapatkan pandangan peserta terhadap masalah tersebut. • Mintalah satu orang peserta untuk mengemukakan pandangannya terhadap topik atau masalah tadi di depan kelas. Berilah waktu yang cukup. • Apabila telah selesai mintalah pembicara tadi untuk menyebutkan salah satu nama peserta lain agar maju ke depan kelas dan mengemukakan pandangannya. • Doronglah agar peserta membuat pidato singkat, agar lebih banyak peserta lain dapat berpartisipasi dalam rapat kota itu. • Refleksikan hasil pandangan – pandangan peserta tadi Variasi : • Aturlah pertemuan ini menjadi ’faksi-faksi’ pendapat. Minta peserta untuk duduk berdasarkan pendapat yang mereka yakini kebenarannya. Dorong diskusi antarkelompok yang berbeda ini. • Mulailah pertemuan kota dengan diskusi panel. Mintalah para panelis menyampaikan pandangannya – pandangannya dan kemudian minta peserta untuk berpihak pada pendapat panelis tertentu.
14
Praktik Lapangan 1. Karena takut terjadi kecemburuan sosial, maka BKM/LKM tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencairan BLM. Bagaimana menurut pendapat anda? 2. Batas waktu pencairan BLM sudah habis, sementara itu KSM belum terbentuk. Akhirnya demi kepentingan masyarakat, maka BKM/LKM membuat daftar KSM sementara yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM yang benar di masyarakat. Bagaimana menurut anda? 3. Karena BKM/LKM sudah dipercaya penuh oleh masyarakat, maka di dalam setiap keputusannya BKM/LKM menentukan sendiri tanpa berkonsultasi dengan masyarakat. Bagaimana menurut anda? 4. Sehubungan dengan harus ada biaya untuk melakukan audit, maka akhirnya BKM/LKM tidak melakukannya. Bagaimana menurut pendapat anda? 5. Dalam melakukan rembug warga tahunan, BKM/LKM hanya mengundang orang – orang yang menurutnya akan menyetujui laporan pertanggungjawaban BKM/LKM. Bagaimana menurut anda? 6. Pada pencatatan pembukuan BKM/LKM, terdapat beberapa transaksi yang tidak ada bukti transaksinya, akhirnya UPK bersama BKM/LKM membuatkan nota (bukti transaksi) sejumlah dana yang tidak ada buktinya. Bagaimana menurut pendapat anda? 7. BKM/LKM dan UP-UP hubungannya sangat dekat sekali, sehingga UP-UP tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BKM/LKM. Bagaimana menurut anda? 8. Anggota BKM/LKM meminjam uang kepada UPK tanpa memenuhi persyaratan seperti masyarakat lainnya. Bagaimana menurut anda? 9. Karena sudah terbentuk BKM/LKM, maka pertemuan–pertemuan tidak perlu melibatkan lagi masyarakat. Bagaimana menurut anda? 10. Untuk kepentingan administrasi dan kelangsungan BKM/LKM, maka BKM/LKM memotong dana yang dicairkan ke KSM sebesar 2 % dan KSM pun menyetujuinya. Bagaimana menurut anda ?
15
Tata Cara Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas 1.
Transparansi
Transparansi dalam pelaksanaan PNPMMP pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPMMP, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPMMP, baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat . Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan P2KP harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, bulletin, dan berbagai media yang dimungkinkan. Pada tataran masyarakat dan panitia kemitraan, maka notulensi pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan keuangan bulanan, nama serta jumlah pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, penunggak pinjaman, dan lain-lain juga harus disebarluaskan ke masyarakat serta harus ditempelkan di papanpapan pengumuman di seluruh pelosok kelurahan, khususnya di tempat-tempat strategis. Pada sisi lain, PNPMMP juga berupaya mendorong masyarakat luas untuk menuntut hak atas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan serta dana bantuan PNPMMP oleh pelakupelaku PNPMMP. Sebaliknya, pelaku-pelaku PNPMMP dan masyarakat penerima manfaat didorong pula untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat serta pihak terkait lainnya yang ingin mengetahui informasi dana serta kegiatan PNPMMP. Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku PNPMMP tersebut pada dasarnya dimaksudkan, antara lain; (1) mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (2) menghindarkan miss komunikasi ataupun salah persepsi, (3) mendorong proses masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (4) membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan PNPMMP secara keseluruhan, serta (5) agar pelaksanaan PNPMMP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai PNPMMP. Pelaksanaan transparansi oleh seluruh pihak yang berkepentingan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program PNPMMP, misalnya Pedoman-Pedoman PNPMMP, Surat Keputusan SKS PNPMMP, Keppres, AD/ART, dan sebagainya Transparansi dalam pelaksanaan PNPMMP ini harus dilakukan di semua tataran, antara lain sebagai berikut: a) Di tataran penyelenggara Program Untuk menjaga agar transparansi pengelolaan Program ini dapat selalu dijaga, maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: • Secara periode SKS PNPMMP wajib mensosialisasikan substansi dan ketentuan PNPMMP, baik di tataran pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakat sesuai kebutuhan. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif dengan berbagai media yang dibutuhkan, seperti lokakarya, pertemuan, lobby, silaturahmi serta pengadaan dan penyebarluasan media-media cetak (buku-buku pedoman, spanduk, brosur/leaflet, dll).
16
• •
•
Muatan sosialisasi dititikberatkan pada substansi program PNPMMP, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dll. Secara periodik SKS PNPMMP wajib mendiseminasikan PNPMMP secara luas, melalui berbagai media masa, seperti antara lain; radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yang disediakan Program ke masyarakat dan pemda serta sejauh mana pencapaian Program; SKS PNPMMP wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet (Web-site) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap Program PNPMMP dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembangan PNPMMP; dan SKS PNPMMP juga wajib menyelenggarakan audit Program baik dari segi finansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait.
b) Di tataran daerah Untuk menjaga transparansi pengelolaan Program di daerah, terutama penggunaan Dana PAKET, maka pemerintah daerah, khususnya penanggung jawab Dana PAKET, harus melakukan hal-hal sebagai berikut : • Secara periodik wajib mendiseminasikan Program PNPMMP ini secara luas melalui berbagai media masa seperti antara lain; radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yang ditawarkan oleh Program ke masyarakat dan sejauh mana pencapaian Program serta penggunaan Dana PAKET; • Kepada penanggung jawab Dana PAKET harus dilakukan audit menjelang akhir tahun anggaran oleh indipenden auditor, baik dari segi finansial maupun manajemen, yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait; dan • Menjamin pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan Program - baik untuk BLM maupun PAKET – yang dilakukan oleh BPKP maupun auditor independen kepada pelakupelaku PNPMMP di wilayahnya masing-masing. c) Di tataran masyarakat Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM oleh BKM/LKM maupun dana PAKET oleh Panitia Kemitraan, sehingga dapat diketahui oleh semua warga, BKM/LKM diwajibkan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan BKM/LKM/UP-UP, laporan posisi keuangan, KSM beserta anggota yang memperoleh pinjaman, Panitia Kemitraan beserta anggotanya, serta informasi-informasi lain, dengan cara: • Penempelan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga. Jenis papan informasi yang diperlukan adalah papan informasi kegiatan (Program), papan informasi BKM/LKM dan papan informasi KSM, papan informasi Panitia Kemitraan dan kegiatan PAKET, papan-papan informasi kegiatan pembangunan, kegiatan sosial, dengan muatan/isi yang bervariasi sesuai perkembangan dll; • Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat; • Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan, lembaga kelurahan formal yang ada dan kelompok peduli setempat, demikian pula pertemuan rutin masyarakat dengan dinas dan kelompok peduli dalam kaitan dengan pelaksanaan PAKET. • Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat • Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin, dll • Melakukan audit tahunan BKM/LKM dan hasilnya disebar luaskan ke masyarakat melalui rapat tahunan pertanggung jawaban BKM/LKM (lihat akuntabilitas) • BKM/LKM, UP-UP serta pelaku PNPMMP di tingkat kelurahan harus bersifat terbuka memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh KMW, perangkat pemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen yang dapat dilakukan setiap saat serta audit independen yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
17
2.
Akuntabilitas
Selain wajib menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPMMP, tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggunganjawaban para pengambil keputusan, baik ditingkat Program, daerah dan masyarakat . Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran Program harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya Pedoman PNPM, Surat Edaran, Keppres, AD/ART, dsb Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan sebagai berikut : a) Konsultasi Publik Dalam hal BKM/LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; Peta Kemiskinan, Pronangkis, Pencairan dana BLM dan PAKET, KSM penerima manfaat dll), maka keputusan yang ditetapkan oleh BKM/LKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis. Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan konsultasi publik, BKM/LKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima. b) Rapat Koordinasi Triwulan BKM/LKM dengan KSM dan Masyarakat Anggota-anggota BKM/LKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM, dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya. c) Rapat Bulanan Anggota BKM/LKM Anggota BKM/LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota BKM/LKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana BKM/LKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan BKM/LKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan. d) Rapat Tahunan BKM/LKM BKM/LKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan BKM/LKM yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Rapat tahunan BKM/LKM tersebut disamping sebagai pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota BKM/LKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART BKM/LKM. Masyarakat, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW, dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban anggota BKM/LKM tersebut serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota BKM/LKM. e) Rembug Para-Pihak Terkait di Tingkat Kelurahan BKM/LKM, pemerintah kelurahan dan kelompok peduli terkait perlu menyelenggarakan rembug para-pihak di tingkat kelurahan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengenai program perbaikan pelayanan public (good governance) serta matching program dalam kaitan dengan pelaksanaan PAKET, dan lain-lain yang menyangkut kepentingan seluruh para-pihak. f) Komunitas Belajar Kelurahan BKM/LKM, melalui UPS, mengkoordinir relawan-relawan setempat, yang terdiri dari orang-orang peduli dan ikhlas, perangkat pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, dalam forum kajian reflektif yang disebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Fungsi utama KBK adalah turut membantu masyarakat setempat dalam rangka menjaga dan melembagakan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal, sehingga kontrol sosial masyarakat tetap
18
terbangun dan BKM/LKM serta UP-UP tetap berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin maupun pembangunan kelurahan di wilayahnya. Pada akhirnya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasi untuk mendorong keberlanjutan PNPMMP oleh masyarakat secara mandiri.. g) Audit dan Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM/LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, BKM/LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. Demikian pula halnya terkait dengan pelaksanaan PAKET, maka para-pihak terkait sesuai ketentuan wajib melakukan audit pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana PAKET yang diterimanya, dengan beban pendanaan berasal dari swadaya yang bersangkutan. Audit ini harus dilakukan oleh auditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, Para pihak terkait di lokasi PAKET dengan semua panitia kemitraan harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat.
19
Pengelolaan Pembangunan Yang Akuntabel: Pengalaman Ornop Di Lapangan1 Oleh:
Alimaturahim Forum Masyarakat Sipil (FORMAS) I. PENDAHULUAN
Suatu kegiatan pembangunan – terutama yang dikelola oleh organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop) maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) – pada hakekatnya dituntut agar dapat memberikan kepuasan politik (political satisfaction) kepada empat kelompok utama yang terkait, yaitu: (1) masyarakat yang menjadi penerima manfaat (beneficiaries) atau kelompok sasaran (target groups) serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholders); (2) pihak penyandang dana atau lembaga donor; (3) pemerintah selaku administratur pembangunan; dan (4) para pengelola pembangunan itu sendiri – dalam hal ini Ornop atau OMS yang bersangkutan. Tanpa memuaskan ke empat kelompok ini, maka kelestarian pembangunan (sustainability of development) menjadi terancam. Untuk memenuhi kepuasan ke empat kelompok itu diperlukan sejumlah instrumen pertanggungjawaban (responsibility) secara formal berupa sistem pelaporan seperti laporan keuangan (financial report), laporan kemajuan (progress report) atau laporan naratif, serta berbagai alat verifikasi lainnya. Namun dalam praktek, bentuk-bentuk pertanggung-jawaban seperti ini kerap kurang memuaskan bagi sebagian besar dari ke empat kelompok tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada pertanggungjawaban lainnya yang lebih substansial, yakni akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan The Liang Gie dkk., akuntabilitas (accountability) adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya. Perbedaan antara responsibility dengan accountability adalah tanggung jawab dalam konteks responsibility ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks accountability ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri. Meskipun sangat substansial, namun hingga kini akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan lebih menonjol sebagai wacana ketimbang praktek dalam realita akibat cukup banyaknya kendala untuk merealisasikannya. Di samping itu, sistem pengelolaan pembangunan yang diterapkan selama seperempat abad era Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) – yang hingga kini cenderung masih terus berlangsung – telah menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi tumbuhnya akuntabilitas di seluruh pelosok negeri ini. Faktor lainnya yang kurang menyenangkan adalah masih adanya segelintir lembaga donor skala kecil yang kurang bijak dimana dalam skema dana bantuannya tidak menyediakan komponen gaji atau honor untuk pengelola proyek. Bagi Ornop-ornop kecil yang mengakses dana bantuan seperti ini namun tak mampu
1
Bahan diskusi yang disajikan dalam Lokakarya Nasional tentang Akuntabilitas Publik dan Ornop yang diselenggarakan oleh SMERU bekerjasama dengan FES dan Universitas Satya Wacana di Hotel Century Saphyre, Yogyakarta, tanggal 14 Nopember 2001. 20
menyediakan gaji atau honor, sukar untuk menghindari praktek korupsi; akuntabilitas pun semakin jauh dari realita. Namun apapun yang terjadi, akuntabilitas perlu diwujudkan agar pembangunan lebih akseptabel dan langgeng. Persoalannya sekarang adalah: bagaimana mewujudkan akuntabilitas dalam pembangunan? Atau lebih spesifik lagi: bagaimana menciptakan model pengelolaan pembangunan yang akuntabel? Dalam kaitan inilah FORMAS ingin berbagi pengalaman. II. LATAR BELAKANG 1. FORMAS FORMAS adalah singkatan dari Forum Masyarakat Sipil (Civil Society Forum). Forum ini didirikan oleh 30 pimpinan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) di Sulawesi Tenggara, pada tanggal 7 Maret 1999 namun dideklarasikan baru pada tanggal 9 Oktober 2000. Kini FORMAS beranggotakan 81 OMS dan KSM dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Tujuan FORMAS adalah memfasilitasi masyarakat sipil dalam memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. FORMAS bekerja untuk dan bersama-sama dengan ke-81 OMS dan KSM tersebut. Kegiatan utama FORMAS ialah pengembangan kapasitas, konservasi sumberdaya alam, kampanye publik, demonstrasi, dialog publik interaktif di radio, polling, dan publikasi. FORMAS dikelola oleh sebuah Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). SC dikendalikan oleh ketua, sekretaris dan 81 OMS dan KSM sebagai anggota tetap FORMAS. SC mengontrol sepenuhnya kebijakan dan agenda FORMAS lalu menugaskan OC untuk melaksanakannya. OC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 Koordinator Program yaitu: (1) Koordinator Program Demokrasi, (2) Koordinator Program Hak Azasi Manusia, (3) Koordinator Program Koreksi Kebijakan Publik, (4) Koordinator Program Konservasi Keragaman Hayati, dan (5) Koordinator Program Pengentasan Kemiskinan. 2. Pentingnya Akuntabilitas Bagi FORMAS Seperti telah diuraikan di atas, FORMAS adalah suatu forum yang beranggotakan 81 OMS dan KSM yang sangat beragam. Organisasi-organisasi anggota ini umumnya sangat kritis menyebabkan FORMAS sangat dinamis namun juga rentan terhadap perpecahan serta berbagai konflik internal. Dalam upaya menjaga keutuhan organisasi, FORMAS berusaha keras meningkatkan kinerjanya agar lebih akseptabel bagi para anggotanya. Dalam kaitan ini, akuntabilitas – di samping formal responsibility – menjadi sangat vital bagi keutuhan dan kelangsungan hidup FORMAS. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas secara internal, FORMAS telah merancang dan menerapkan sejumlah prosedur tetap (protap) yang akuntabel sehingga kinerja organisasi lebih memuaskan bagi para anggota. Protap-protap yang telah disusun dan diterapkan antara lain adalah protap pencarian dana (fundraising), protap pengelolaan keuangan, protap penetapan personil proyek, dan sebagainya. Semua protap ini terusmenerus dievaluasi dan direvisi agar lebih akuntabel, akseptabel, dan efektif. Dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan, FORMAS pun telah mendesain dan menerapkan sejumlah instrumen pengelolaan pembangunan yang juga akuntabel.
21
III. INSTRUMEN PEMBANGUNAN YANG AKUNTABEL DAN PENERAPANNYA 1. Jenis dan Prinsip FORMAS telah mendesain dan menerapkan dua jenis instrumen pengelolaan pembangunan pedesaan atau pengembangan masyarakat (community development) yang akuntabel. Jenis instrumen yang pertama diperuntukkan bagi kelompok sasaran (target groups) yang sebagian anggotanya tidak “melek” huruf; sedangkan jenis yang kedua adalah untuk kelompok sasaran yang relatif “melek” huruf. Pada hakekatnya instrumen-instrumen ini didisain berdasarkan sejumlah pengalaman dari negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang kemudian dipadukan dengan pengalaman dan gagasan dari para anggota FORMAS; sintesis ini menghasilkan suatu instrumen pengelolaan pembangunan yang bukan hanya efisien dan efektif, melainkan juga akuntabel – lebih-lebih setelah dibandingkan dengan pengalaman para organisasi anggota FORMAS di masa lalu. Instrumen-instrumen ini diupayakan agar selalu bertumpu di atas prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: •
Keterlibatan (involvement): keempat kelompok yang terkait itu – yaitu masyarakat (utamanya kelompok sasaran), lembaga donor, pemerintah, dan Ornop/OMS yang bersangkutan – perlu terlibat penuh dalam seluruh rangkaian proses pengelolaan pembangunan, yakni identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Namun, pada dasarnya aspirasi, kepentingan dan prakarsa itu harus dirangsang agar tumbuh dari bawah (bottom-up), tidak boleh dipaksakan dari atas (top-down).
•
Transparansi: kegiatan pembangunan harus dikelola dengan setransparan mungkin. Keempat kelompok terkait itu (masyarakat, donor, pemerintah dan Ornop/OMS yang bersangkutan) harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran yang telah maupun yang belum digunakan.
•
Kontrol sumberdaya oleh kelompok sasaran: masyarakat selaku kelompok sasaran harus mendapat wewenang (entitlement) untuk mengontrol (meskipun tidak menguasai langsung) seluruh sumber daya pembangunan, utamanya dana; sebab pada hakekatnya semua sumber daya pembangunan adalah milik publik, khususnya kelompok sasaran. Dalam wacana pembangunan, batas antara memberdayakan masyarakat dengan memperdayakan masyarakat sangatlah kabur. Bedanya, yang disebut terakhir ini tidak memberi wewenang kepada kelompok sasaran untuk mengontrol sumber daya pembangunan.
2. Hasil yang Dicapai Kedua jenis intrumen pembangunan yang akuntabel ini telah diterapkan oleh seluruh organisasi anggota FORMAS dalam berbagai kegiatan pembangunan mereka di lokasi-lokasi proyeknya masingmasing. Dalam rangka ini, FORMAS telah melatih para koordinator program serta fasilitator lapangan agar mereka dapat menggunakan instrumen-instrumen itu dengan baik. Hasil-hasil yang telah mereka capai selama ini berkat diterapkannya instrumen-instrumen tersebut adalah: •
Meningkatnya rasa saling percaya – yang pada gilirannya menjadi faktor pendorong kerjasama yang sangat efektif – di kalangan keempat pihak terkait tersebut (masyarakat, lembaga donor, pemerintah dan Ornop/OMS yang bersangkutan).
22
•
Tumbuhnya kelompok-kelompok sasaran yang kuat dan mandiri secara ekonomi maupun politik;
•
Sangat tingginya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan. Dalam Proyek Empang Parit di Kabupaten Muna, misalnya, dana yang tersedia hanya Rp 55 juta. Setelah dievaluasi secara independen oleh Pemda Kabupaten Muna, ternyata nilai proyek ini seluruhnya berjumlah lebih dari Rp 200 juta.
•
Adanya kesediaan dari pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, untuk memberikan kontribusi, baik berupa dana maupun tenaga dan fasilitas.
•
Meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan budaya demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan jender, pelestarian lingkungan hidup dan kepemimpinan rakyat; semua ini merupakan arus-utama dari proses pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui instrumen pembangunan yang akuntabel tersebut.
3. Pelajaran yang Dipetik Hikmah yang dipetik dari instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini adalah: •
Ternyata dengan menerapkan metode pengelolaan pembangunan yang akuntabel – yang sangat transparan – pengelolaan pembangunan menjadi lebih akseptabel, efisien, efektif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
•
Pengelolaan pembangunan yang akuntabel merangsang tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging) dan partisipasi yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan yang sangat krusial.
IV. PENUTUP 1. Kesimpulan •
Guna mencapai kelestarian pembangunan, perlu ada upaya untuk memberi kepuasan politik kepada empat kelompok utama yang terkait, yaitu masyarakat, lembaga donor, pemerintah, dan Ornop/OMS yang bersangkutan. Dalam rangka ini perlu ada pertanggung-jawaban secara formal yang dilengkapi dengan pertanggung-jawaban secara substansial yang disebut akuntabilitas. Secara spesifik diperlukan adanya instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel.
•
Instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel harus bertumpu di atas tiga prinsip dasar, yakni: keterlibatan, transparansi, dan kontrol sumberdaya oleh kelompok sasaran. Tanpa hal yang terakhir ini, kita akan cenderung memperdayakan ketimbang memberdayakan masyarakat.
•
FORMAS telah berusaha mengembangkan instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel yang ternyata sangat akseptabel, efisien dan efektif serta berdayatangkal terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus merangsang tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging) dan partisipasi yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan yang sangat krusial.
23
2. Saran •
Diharapkan agar instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini dapat disempurnakan oleh para pembuat kebijakan maupun para praktisi pembangunan, baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, utamanya para peneliti pembangunan serta kalangan Ornop/OMS, sehingga ke depan nanti pengelolaan pembangunan bakal lebih efisien, efektif dan akseptabel.
•
Pihak pemerintah dan kalangan donor diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini. Kontribusi tersebut antara lain berupa penyediaan sumberdaya untuk kegiatan penelitian, seminar, lokakarya pelatihan, serta publikasi instrumen ini dalam bentuk buku dan CD-ROM.
•
Instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini juga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di kalangan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang telah dibentuk oleh pemerintah di tiap desa di seluruh Indonesia dalam rangka otonomi daerah. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga tersebut banyak yang mandek utamanya karena kelemahan manajemen.
24
Public Accountability Ornop Oleh
Teten Masduki Indonesian Corruption Watch (ICW) Mulai sering kita dengar suara sumbang mengenai Organisasi Non-pemerintah (Ornop), atau pada masa orba lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dalam hubungannya dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ada yang terlibat dalam penyimpangan dana JPS, KUT, Bulog atau menjadi pendukung fanatik salah satu kekuatan politik tertentu. Atau Ornop digugat oleh masyarakat yang diperjuangkannya. Sementara dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ORNOP-birokrat yang menakjubkan dari segi jumlah, mungkin ribuan, yang dipicu oleh lembaga-lembaga dana internasional yang mensyaratkan bagi pemerintah untuk kerjasama dengan masyarakat sipil dalam menjalankan proyekproyek pembangunan yang didanai mereka. Sebagian dari “Ornop birokrat” hasil budidaya pejabat itu ada yang terang-terangan didirikan pejabat pemerintah, berkantor di instansi-instansi pemerintah atau di kediaman pejabat, dan mendapat kucuran dana dari kocek pemerintah. Di mata masyarakat awam, wajah Ornop tidak semanis dulu, yang dikenal sebagai agen perubahan sosial, tapi mulai bopeng-bopeng dengan noda partisan, korupsi, pemerasan, orientasi profit atau proyek dan seterusnya. Sementara masyarakat Ornop sejati, yang merasa dirugikan oleh kelakuan Ornop gadungan tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme untuk menegakan code of conduct dan mengelemininasi mereka. Jurus yang ditempuh kalangan Ornop sekarang ini adalah “biarkan masyarakat menilainya sendiri”, sepandai-pandai bangkai menyembunyikan bau akhirnya akan tercium juga. Terlepas dari adanya kesan buruk tersebut, sekarang ini ada desakan dari masyarakat kepada kalangan Ornop, yang dari hari ke hari tuntutan itu semakin nyata, agar Ornop lebih terbuka, demokratis, jujur dalam mengelola organisasinya dan dalam menjalankan kegiatannya. Suatu hal yang wajar manakala Ornop menuntut sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, jujur dan memihak rakyat kecil, ada tuntutan yang sama terhadap moralitas kalangan Ornop juga. Jangan lupa legitimasi Ornop terletak pada kepercayaan masyarakat, atau yang mengklaim atas nama rakyat, atau fasilitator atau artikullator kepentingan rakyat, sudah semestinya kalangan Ornop mengembalikan recovery public trust tersebut. Dukungan-dukungan dana kepada Ornop dari lembaga donor juga didasarkan atas kepercayaan bahwa dukungannya itu akan digunakan untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Seperti pepatah bagai aparat penegak hukum, bagaimana mau membersihkan kotoran kalau sapunya kotor. Atau bagaimana mau mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, kalau agen sosialnya tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Dalam konsep good governance (GG), yang sejak krisis ekonomi melanda Indonesia menjadi “mantra” baru dalam upaya untuk mengatur tatanan baru mengenai penggunaan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara, yang transparan dan bertanggungjawab, partisipatif, efektif, adil dan adanya kepastian hukum, agenda perubahan bukan saja dialamatkan kepada pemerintah, tapi juga kepada sector swasta dan masyarakat sipil. Sebagaimana sudah banyak didiskusikan, konsep GG atau yang banyak diartikan sebagai suatu tata pemerintahan yang baik berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level di dalam negara, (DPR, eksekutif, yudikatif, militer), masyarakat madani (LSM, pers, organisasi profesi, gereja,
25
pesantren) dan sektor swasta (perusahaan, lembaga keuangan). Dalam hal ini penting adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara negara, masyarakat dan sektor swasta guna mencari suatu kesepakatan bersama menyangkut pengaturan negara, tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam GG yang mempunyai kontrol yang absolut. Masalahnya bagaimana bisa mewujudkan prinsipprinsip GG, misalnya, fairness, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan rule of law di dalam pemerintahan, manakala sektor swasta atau kalangan civil society korup, misalnya. Sebab kesuksesan GG akan sangat ditentukan oleh kadar kemauan politik dan collective action dari pilarpilar utama GG. Karena itu dalam konteks ini, di kalangan bisnis juga kita konsep good corporate governace. Yaitu, suatu konsep pengaturan dan pengendalian korporasi yang seimbang antara kepentingan shareholder dan stakeholder. Sementara ide governance belum banyak didiskusikan untuk kepentingan meningkatkan public accountability Ornop dalam hubunganya dengan stakeholder, dalam hal ini masyarakat . Bahkan tidak sedikit Ornop yang cenderung ingin mempertahankan struktur oligarki di dalam organisasinya, manajemen tertutup, menolak diaudit, perkoncoan, mark up anggaran dan sebagainya. Padahal sekarang ini penting menerapkan konsep governance di dalam Ornop guna mengoptimasikan pengelolaan sumberdaya secara disiplin dan bertanggungjawab, peningkatan kontribusi Ornop bagi kemajuan masyarakat, perbaikan citra sebagai agen perubahan social dan demokrasi yang bertanggungjawab, membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat untuk mendukung dan terlibat aktif dalam setiap perjuangan Ornop dan seterusnya. IMPLEMENTASI PRINSIP NGO GOVERNANCE Ornop dan masyarakat sipil lainnya semestinya memelopori penerapan prinsip prinsip governance. Upaya-upaya Ornop untuk menerapkan prinsip accountability terhadap masyarakat, memang telah mulai dicoba. Misalnya, Ornop di bidang advokasi hak asasi manusia (HAM) pernah menggelar peradilan bagi aktivis LSM yang melakukan pelecehan seksual terhadap sesama aktivis, harus dilihat sebagai upaya nyata dari dalam Ornop untuk menunjukan kepada publik bahwa mereka juga tidak tutup mata terhadap penyimpangan di dalam tubuhnya sendiri. Tapi sampai sekarang masih banyak Ornop yang melindungi aktivisnya yang mengkorupsi angaran, baik dari jerat hukum maupun dari audit lembaga donor, dan enggan melakukan pemecatan. Entah hal itu karena ada kekhawatiran dari kalangan Ornop terbuka aib di masyarakat, yang akan mengancam legitimasinya. Dalam hal ini, hampir sama dengan institusi militer, yang senantiasa melindungi jenderalnya yang terlibat dalam kejahatan HAM. Untuk menguji sejauh mana sistem akuntabilitas Ornop terhadap masyarakat, barangkali beberapa pertanyaan berikut ini menarik untuk didiskusikan: 1. Apakah ada pelaporan kepada masyarakat mengenai informasi yang terkait dengan kinerja organisasi (keuangan dan aktifitas), secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten; 2. Apakah ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi; 3. Apakah menerapkan prinsip-prinsip akuntasi dan audit yang lazim digunakan dan diterima luas; 4. Apakah ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam kesepakatan dasar organisasi; 5. Apakah ada sistem audit internal; 6. Apakah memiliki code of conduct dan sistem untuk menjamin pelaksanaannya, temasuk kewajiban untuk mentaati hukum; 7. Apakah ada sistem untuk menegakan kejujuran (integritas), disiplin dan sanksi dan sistem penilai kinerja personal; 8. Apakah menghormati hak-hak buruh, dan menerapak keadilan gender; 9. Apakah ada SOP dalam rekruitmen pegawai dan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN; 10. Apakah ada SOP pencarian dana yang menjamin kemandirian organisasi dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta dan bebas KKN; 11. Apakah ada mekanisme untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan evaluasi kinerja organisasi;
26
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
