KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 telah berhasil disusun. LAKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Semarang dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. LAKIP ini adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang kepada publik mengenai kinerja selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Pemerintah Kota Semarang diukur, dievaluasi, dianalisis dan dilaporkan dalam LAKIP. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, serta keberhasilan capaian kinerja pada tahun anggaran yang telah berlangsung. Penyusunan LAKIP juga merupakan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good
Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang . Melalui pengukuran capaian kinerja beserta analisis dan evaluasinya yang dipaparkan dalam LAKIP, diharapkan upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut merupakan dorongan dan kebutuhan dukungan seluruh Perangkat Daerah Kota Semarang, agar senantiasa meningkatkan kinerja, sehingga akan mendukung percepatan perwujudan daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Semarang. Semarang,
2013
WALIKOTA SEMARANG
HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Page | i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam LAKIP ini mencakup hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013. Dengan mengusung motto “Waktunya Semarang Setara” diharapkan motivasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (pemerintah – masyarakat – swasta) di Kota Semarang dapat terwujud untuk bersama membangun dan mengoptimalkan potensi Kota Semarang serta mempermudah implementasi visi dan misi Kota Semarang 2010-2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA SejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan. Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari :
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
Penanganan rob dan banjir,
Peningkatan pelayanan publik,
Peningkatan infrastruktur,
Peningkatan kesetaraan gender,
Peningkatan pelayanan pendidikan
Peningkatan pelayanan kesehatan. Selaras dengan motto yang diusung dan dengan memperhatikan pada potensi yang ada di
Kota Semarang, visi Kota Semarang adalah “Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera“ pada tahun 2010-2015. Visi tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) misi yang menjadi pedoman pembangunan Kota Semarang. Kelima misi tersebut berusaha diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Secara umum, terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya. Namun demikian, juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013. Meskipun capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat performance gap pada pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga capaian indikator kinerjanya tidak mencapai 100%. Secara terperinci, performance gap masingPage | ii
masing kegiatan diuraikan dalam lampiran. Performance gap tersebut diantaranya disebabkan adanya berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Secara lebih lengkap capaian kinerja tahun 2013 sebagai berikut : MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA SEMARANG YANG BERKUALITAS
MANUSIA
DAN
MASYARAKAT
KOTA
TUJUAN : Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional SASARAN 1 : Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
PAUD
>56%
53,72%
95,93%
SD/MI
>100%
107,25%
107,25%
SLTP/MTs
>100%
112,20%
112,20%
SMA/SMK/MA
>100%
119,56%
119,56%
SD/MI
>90%
92,58%
102,86%
SLTP/MTs
>75%
79,14%
105,52%
SMA/SMK/MA
>75%
84,11%
112,14%
SD/MI
> 99,9%
100%
100,00%
SLTP/MTs
NO 1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Kelulusan (AL) > 95,5%
99,54%
104,23%
SMA/SMK/MA
> 97%
99,87%
102,96%
Penuntasan Buta Aksara
> 95%
99,8%
SASARAN 2 : Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter
100 %
100%
100%
2
Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional
1 Sekolah
1
100%
3
Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran
16 Sekolah
32
200%
4
Capaian SMP pelaksanaan e-pembelajaran
60 %
52%
86,66%
5
Mempertahankan jumlah SD SBI
1 Sekolah
1
100%
6
Mempertahankan jumlah SMP SBI
5 Sekolah
7
140%
7
Meningkatkan jumlah SMK ber ISO 9001-2008
9 Sekolah
10
111,11%
8
Mempertahankan jumlah sekolah SMA RSBI
5 Sekolah
7
140%
9
Mempertahankan jumlah sekolah SMK RSBI
5 Sekolah
4
80%
10
Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008
11 sekolah
9
81,818%
11
meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95%
95 %
94%
98,947%
12
meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B
90 %
88%
97,77%
13
meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%
90 %
84%
93,33%
SASARAN 3 : Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak (kelas rusak berkurang 70 ruang per tahun)
70 Ruang
73 ruang
104,285%
2
Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak ((kelas rusak berkurang 27 ruang per tahun)
27 Ruang
28 ruang
103,703%
3
Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87%
87%
92%
105,75%
4
Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi 90%
90%
92%
102,22%
5
Jumlah guru SD berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88%
88%
64%
72,73%
6
Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98%
98%
88%
89,79%
Page | iii
SASARAN 4 : Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus NO
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi
2
Akreditasi PKBM
3
Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan)
4
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
10%
9,6%
96%
10%
9%
90%
13 Kec
13 kec
100%
16 TBM
14 TBM
87,5%
TUJUAN 2 : Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan / rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Angka Usia harapan hidup
-
72,30
-
2
Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi
-
10.67
-
3
Angka Kematian Balita
-
12.28
-
4
Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
-
80.15
-
5
Angka Prevalensi Penyakit TBC
-
182
-
6
Angka Prevalensi Penyakit DBD
-
70.90
-
7
Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS
-
2.93
-
8
Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP)
-
2.7
-
9
Angka Kematian karena Penyakit TBC
-
3.9
-
10
Angka Kematian karena Penyakit DBD
-
1.76
-
11
Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS
-
16.3
-
12
Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA
-
64
-
13
Presentase balita gizi buruk
-
0.69
-
14
Prevalensi gizi kurang pada balita
-
6.10
-
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE 103,46%
SASARAN 2 : Meningkatnya paradigma Semarang Sehat NO
INDIKATOR KINERJA
1
Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif
50%
51.73
2
Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
96%
96
100%
3
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
97%
98.20
101,23%
4
Angka bebas jentik
91%
91,99
100%
5
Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI)
100%
100
100%
6
persentase Posyandu purnama dan mandiri
70%
73,91
105,58%
7
Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi
72%
72%
100%
8
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
90%
90.02%
100%
9
persentase tempat tempat umum sehat
82%
83.7%
102,072%
10
Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe
95%
95.86%
100%
11
Pemberian Vitamin A pada bayi
100%
100%
100%
12
Penurunan balita yang menderita pneumonia
30%
25%
83,33%
13
persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam
100%
100%
100%
15
Persentase kasus DBD yang ditangani
100%
100%
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015 1
Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan
100%
100%
100%
2
Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
-
56.91%
100%
Page | iv
TUJUAN 3 : Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi SASARAN 1 : Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pengendalian Angka Kelahiran (TFR)
2
Peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam kehidupan berkeluarga Jumlah PIK remaja per jumlah kecamatan Jumlah sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll) Jumlah pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt Kota
3
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
<2
2.16
100%
51 140 kel
51 140 kelompok
100% 100%
6
6
100%
16
16
100%
Jumlah petugas KB Petugas UPTB, PLKB/PKB
74
74
100%
PPKBD/SKD
177
177
100%
Sub PPKBD
1415
1421
100%
Kelompok KB
9200
9,353
100%
4
Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kel
1:02
1:04
100%
5
Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di setiap kel
1:02
1:04
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
198,606
SASARAN 2 : Peningkatan jumlah akseptor KB baru, baik laki-laki dan perempuan NO
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah peserta KB aktif
-
2
Jumlah peserta KB Baru
-
36,416
3
Jumlah pasangan usia subur (PUS)
260,000
261,390
100%
4
Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB
198,000
198,606
100%
5
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
0.5
0.5
100%
6
Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
76
77,10
101%
7
Jumlah penggunaan jenis alat kontrasepsi pada PUS
260,000
261,390
101%
TUJUAN 4 : Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja / berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global SASARAN 1 : Menurunnya angka pengangguran dari 14,9% menjadi 12,4% NO 1
INDIKATOR KINERJA Tingkat pengangguran terbuka
TARGET
REALISASI
14,26%
71.378 0rang (10,07%)
PERSEN TASE 70,617%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 66,71%
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE 95,807%
1
Angka partisipasi angkatan kerja
62,73%
60,10%
2
Tingkat partisipasi angkatan kerja ( TPAK )
65,73%
53,90%
82,002%
3
Penempatan pencari kerja AKAL AKAD AKAN
9.350 9,200 25 125
10,263 10,090 38 135
109,764% 109,673% 152% 108%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja NO
INDIKATOR KINERJA
1
Upah Minimum Kota Semarang
Tidak ada
991.500
103,139%
2
Kebutuhan Hidup Layak
Tidak ada
1.232.306
122,03%
Page | v
3
Peningkatan jumlah serikat buruh
4
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% )
5
Jumlah kecelakaan kerja
619 PUK
658 PUK
106%
329
395
120,06%
Tidak ada
389 0rg
-
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
200
192
96%
100%
100%
100%
-
296
91,076%
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial NO
INDIKATOR KINERJA
1
Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK, Unjukrasa 2 % pertahun
2
Kasus perselisihan yang ditangani
3
Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi ketenagakerjaan
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Jumlah Bursa Tenaga Kerja
1
1
100%
2
Tenaga kepelatihan yg berkompetensi
5%
6,40
128%
3
Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
420
420
100%
TUJUAN 5 : Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan - Karang taruna - Organisasi kepemudaan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
177 47
177 48
100% 100%
2
Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan
14
11
78,57%
3
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
1 keg
1
100%
4
Pendidikan Life skill/kewirausahaan
1 keg
1
100%
TUJUAN 6 : Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pembangunan/rehab sarana olahraga
2
Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum
3
Data jumlah sarana prasarana olahraga
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
2
2
100%
100%
100%
100%
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
60 96 104
60 96 104
100% 100% 100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan per tahun Jalan sehat Sepeda santai Senam Sehat
2
Prosentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga
10%
9,18 %
91,8%
3
Prosentase penduduk aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga satu kali seminggu
30%
35%
116,66%
4
Peningkatan Pembinaan dan Permasyaratan olahraga
12 keg
12 keg
100%
Page | vi
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga NO 1
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia (LIPIO) Tk. SMA Tk. SMP
Mempertahankan
Mempertahankan capaian pada POPDA tahun sebelumnya
Mempertahankan
REALISASI
Juara I Tk. Jateng Juara I Nasional Juara I
PERSEN TASE
100% 100%
TUJUAN 7 : Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 buah
1
100%
1
Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang
2
Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar
163
163
100%
3
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan
1.700.000 orang
1.731.142
100%
4
Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan
80%
80%
100%
5
Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT
Ada
Ada
100%
- Keberadaan data buku secara digital
Ada
Ada
100%
- Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital
Ada
Ada
100%
6
Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan
Ada
Ada
100%
7
Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan
Ada
Ada
100%
8
Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
Ada
Ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75 % NO
INDIKATOR KINERJA
1
Presentase peningkatan budaya baca
80%
80%
100%
2
Penyelenggaraan Pameran Buku
2 kali
2 kali
100%
3
Promosi Gerakan Membaca
2 kgt
2 kgt
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku
9.275 buku
21.191
228,474%
2
Terkelolanya koleksi buku perpustakaan
10.481 buku
10.500
100%
3
Jumlah koleksi buku perpustakaan
65.500 buku
65.529
100%
4
Jumlah judul buku perpustakaan
19.300 buku
19.302
100%
TUJUAN 8 : Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah 1. Upacara Tradisional Dugderan 2. Sesaji Rewanda 3. Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 4. Ketoprak 5. Wayang orang 6. Pentas Budaya 7. Pameran Tosan Aji
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
7 kegiatan
7 kegiatan
100%
Page | vii
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Dafta Cagar Budaya di Kota Semarang
315 buah
315 buah
100%
2
Jumlah obyek Cagar Budaya
8 tempat
8 tempat
100%
3
Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir
171 tempat
171 tempat
100%
4
Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata
8 tempat
8 tempat
100%
5
Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
1 situs
1 situs
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya local NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE 20%
1
Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang
100 sanggar
20 sanggar
2
Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang yang divina
100 sanggar
20 sanggar
20%
3
Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
4
Jumlah organisasi budaya
64 orgnsasi
64 organisasi
100%
5
Jumlah sanggar seni dan budaya
100 sanggar
20 sanggar
20%
6
Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang divina
100 sanggar
20 sanggar
7
Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya - Wayang kulit - Kethoprak - Wayang orang - Atraksi Budaya - Apitan/sedekah bumi - Sesaji Rewanda - Upacara Tradisi Dugderan - Pagelaran Musik Tradisi - Tari - Rebana, Jipin - Lomba mewarnai - Semarang Night Carnival - Band/Vocal Grup - Teater
20% 100%
11 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 20 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali
10 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali
8
Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
1 kali setahun
1 kali setahun
100%
9
Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun
24 kali
24 kali
100%
10
Jumlah gedung kesenian
13 buah
13 buah
100%
MISI KEDUA : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM TUJUAN 1 : Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat SASARAN 1 : Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama
2
Kegiatan Pembauran Kebangsaan
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
150 org
150 org
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
TARGET
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada NO 1
INDIKATOR KINERJA Pendataan dan Monitoring Partai Politik
Page | viii
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda)
43
14
35,55%
2
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang
50
50
100%
3
Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan - Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun
43
14
35,55%
- Jumlah Raperda yang diusulkan
43
43
100%
4
Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD
25
25
100%
5
Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun
6
Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
7
Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang
8
- Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
-
44
100%
100%
44
100%
-
9
225%
100%
9 7
100%
TUJUAN 2 : Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city SASARAN 1 : Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
sudah
sudah
100%
1
Penerapan e-procurement
2
Paket yang dilelang melalui e-procurement
274
274
100%
3
Pengembangan SIM e-gov
26 sim
26
100%
4
Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik
sudah
sudah
100%
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
2
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
16 Kecamatan
16 Kecamatan
100%
3
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan
177 Kelurahan
177 Kelurahan
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
12,5%
14,05%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Rp.2.278.353. 606.000,-
Rp.2.539.566. 972.095,-
SASARAN 3 : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Pembentukan Pejabat PPID
TUJUAN 3 : Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
SASARAN 2 : Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan NO 1
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Pendapatan Daerah
111,47 %.
Page | ix
SASARAN 3 : Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Sosialisasi penyusunan neraca aset
1 kegt
1 kegt
100%
2
Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah
1 kegt
1 kegt
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
WTP
Tahun 2011 WDP Tahun 2012 WTP
SASARAN 4 : Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) NO 1
INDIKATOR KINERJA Opini dari BPK RI
100%
TUJUAN 4 : Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007
2
Penyusunan Kajian Kelembagaan
3
Penyusunan Analisis Jabatan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
sesuai
sesuai
100%
54 buku
54 buku
100%
1 keg
1 keg
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
1
Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
2
Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan
7 diklat
7 Diklat
100%
3
Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan
11 diklat
11 Diklat
100%
4
Pelaksanaan AKD
1 keg
1 keg
100%
REALISASI
PERSEN TASE
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Hubungan Antar Lembaga
TARGET 100%
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penyusunan Buku LKPJ
1 buku
1 buku
100%
2
Penyusunan Buku LPPD
1 buku
1 buku
100%
3
Penyusunan Buku LAKIP
1 buku
1 buku
100%
SASARAN 5 : Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
2
Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
3
Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
60 kali
60 kali
100%
4
Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga
1 paket
100%
1 paket
Page | x
5
Tersusunnya database kerjasama
6
Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang
7 8
106 perjanjian
106 perjanjian
100%
1 kali
1 kali
100%
Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri
1 tahun
1 tahun
100%
Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
-
5,66
100%
100%
100%
100%
SASARAN 6 : Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Indeks Persepsi Korupsi
2
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
TUJUAN 5 : Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima SASARAN 1 : Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Pelaksanaan IKM
100%
100%
100%
2
Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat
90%
99,6%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
50%
50%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan SOP
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi NO
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah SIM dari SKPD
26
26
100%
2
Jumlah Website SKPD
35
35
100%
3
Website Kota Semarang
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan NO
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah database kependudukan
3
3
100%
2
Tingkat validitas database kependudukan
93%
93
100%
3
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
96%
96
100%
4
Jumlah ruangan pelayanan kependudukan yang representatif di wilayah kecamatan
7
7
100%
5
Perekaman E KTP
80%
85,31%
106,6%
TUJUAN 6 : Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan Kegiatan FORKOMPIDA/MUSPIDA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
Page | xi
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya NO 1
INDIKATOR KINERJA Operasi Penegakan Peraturan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
REALISASI
PERSEN TASE
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) mencapai 80% NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Penurunan angka kriminalitas
30 kali
45 kali
150%
2
Perekrutan anggota linmas baru
100 org
177 orang
177%
3
Jumlah anggota linmas yang ber KTA
4
Pos Kamling yang aktif
6.647
6.647
100%
4.500 buah
4.673 buah
103,84%
TUJUAN 7 : Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab SASARAN 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik NO 1
INDIKATOR KINERJA Peraturan tentang pengelolaan informasi
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Massa NO
INDIKATOR KINERJA
1
Siaran keliling
24
24
100%
2
Dialog interaktif melalui media TV Lokal
14
14
100%
3
Dialog melalui media TV Nasional
1
1
100%
4
Sosialisasi melalui media radio
29
29
100%
5
Sosialisasi melalui media cetak
22
22
100%
6
Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard)
141
141
100%
7
Baliho dan spanduk DBHCHT
52
52
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase bantuan masyarakat yang masuk
MISI KETIGA : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH TUJUAN 1 : Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing SASARAN 1 : Meningkatnya persentase koperasi aktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase koperasi aktif
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
78%
78,62%
104,82%
Page | xii
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase koperasi sehat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
42%
2
Jumlah Koperasi aktif
776
REALISASI 39,9 % 831
PERSEN TASE 95 % 107 %
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah UMKM
REALISASI
PERSEN TASE
11.208
98,62 %
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
90 KUMKM
87 KUMKM
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
4%
4,8%
100%
TARGET 11.365
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Pasilitasi permodalan
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja yang terserap
TUJUAN 2 : Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja SASARAN 1 : Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang NO 1
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
penanaman modal asing (PMA)
43
43
100%
penanaman modal dalam negeri (PMDN)
19
19
100%
INDIKATOR KINERJA Jumlah permohonan penanaman modal
Investasi lainnya (Non PMA/PMDN)
2.722
2.722
100%
2.120.266.230.907
2.120.266.230.907
100%
Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN)
2.741
2.741
100%
4
Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
214.031.284.407
214.031.284.407
100%
5
Laju pertumbuhan investasi
27,89
27,89
100%
6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
62
62
100%
7
Jumlah dan jenis promosi
2
2
100%
8
Jumlah dan jenis Investasi
15
15
100%
9
Nilai Potensi investasi
3.483.704.579.000
3.483.704.579.000
100%
10
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang
20.370
20.370
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
2
Nilai investasi penanaman modal asing (PMA)
3
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama
Page | xiii
SASARAN 3 : Revitalisasi kawasan-kawasan industry NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan jumlah kluster industri
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
5
5
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
TUJUAN 3 : Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kenaikan Nilai Tukar Petani
106%
106,17%
100%
2
Cakupan bina kelompok tani
15%
15,97%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
10%
5,53%
55,3%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
3.750 Ha
3.816,6 Ha
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1.559,7 ha
1.559,7 ha
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan NO 1
INDIKATOR KINERJA Kenaikan produksi peternakan
SASARAN 3 : Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan Luas Lahan Produktif
SASARAN 4 : Mempertahankan luasan hutan produktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan areal hutan rakyat
TUJUAN 4 : Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk
117.816,00
167.086,04
145%
2
Ketersediaan energi perkapita (%)
2.090 kkal
2.200 kkal
100%
3
Ketersediaan protein perkapita (%)
57 gram kkal
62 gram kkal
108,77%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
12 Kelurahan
12 Kelurahan
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan NO 1
INDIKATOR KINERJA Kelurahan mandiri pangan tahun 2012
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah NO 1
INDIKATOR KINERJA Penguatan cadangan pangan
10 ton
17 kelurahan
170 %
Page | xiv
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
TARGET
REALISASI
75 % (36 sampel Aman)
75 % (36 sampel Aman)
PERSEN TASE 100%
TUJUAN 5 : Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
5 keg
13 kegiatan
260%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1.944.979 orang
3.157.658 orang
147,82%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
21 wahana
22 wahana
104,76%
618 orang
588 orang
95,14%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
80%
80%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
7%
42,2646%
16,56%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
360 kali
455 kali
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kunjungan wisatawan
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang NO
INDIKATOR KINERJA
1
Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata
2
Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
TUJUAN 6 : Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan
NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan rata rata pendapatan nelayan
SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyuluhan perikanan
SASARAN 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan budidaya
554,80 ton
1.823,80 ton
318,73
Page | xv
SASARAN 4 : Meningkatnya Produksi Ikan Olahan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan tangkap
TARGET 377,60 ton
PERSEN TASE
REALISASI 1.296,50 ton
29,23%
SASARAN 5 : Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi ikan olahan
TARGET 11,517 ton
PERSEN TASE
REALISASI 12.158,30 ton
11,54
SASARAN 6 : Meningkatnya Konsumsi Ikan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan konsumsi ikan per kapita
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
24,44 kg/kapita/th
24,93 kg/kapita
3,7%
TUJUAN 7 : Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor SASARAN 1 : Berkembangnya pasar tradisional modern NO
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
PERSEN TASE
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
30%
40%
100%
TARGET
1
Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional
2 buah
2
Pembangunan/rehab pasar tradisional
pasar
SASARAN 2 : Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru NO 1
INDIKATOR KINERJA Kajian tentang pengaturan pasar retail modern
SASARAN 3 : Penataan PKL NO 1
INDIKATOR KINERJA Pemberdayaan dan penataan sentra PKL
TUJUAN 8 : Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Terwujudnya City Branding Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan penyusunan City Branding
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 keg
1 keg
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
3.559
3.559
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah industry
Page | xvi
MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN TATA BERKELANJUTAN
RUANG
WILAYAH
DAN
INFRASTRUKTUR
YANG
TUJUAN 1 : Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis
NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehablitasi Hutan Mangrove
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
70,19 ha
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100 %
100
100
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cakupan pengawasan AMDAL NO
INDIKATOR KINERJA
1
Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL
2
Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
16 Kel/ tahun
48 Kelurahan
100
3
Persentase Kasus Yang ditangani
50 Perkara
48
100
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pemanen Air Hujan
39 unit
39 unit
100%
2
Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan
21,5 ha
21,5 ha
100%
3
Cakupan wilayah biopori
15%
15,17%
100%
TUJUAN 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah SASARAN 1 : Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan
2
Jumlah kelurahan yang terlayani
REALISASI
PERSEN TASE
87%
81%
93,103%
177 kel
134 kel
75,70%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
60%
66%
110%
TARGET
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair NO 1
INDIKATOR KINERJA Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air
TUJUAN 3 : Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Page | xvii
SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehab Taman Kota
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
8 taman
8 taman
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
188 taman
237 taman
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik NO 1
INDIKATOR KINERJA Taman yang dikelola Pemerintah
TUJUAN 4 : Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Penetapan Perda RTRW
ada
ada
100%
2
Monitoring dan Evaluasi
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 dokumen
1 dokumen
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Rp. 16.413.998.678
Rp. 6.675.978.460
33%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
SASARAN 3 : Meningkatnya Pengelolaan Reklame NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan pengelolaan reklame
2
Jumlah titik reklame
1.070 titik
1.025 titik
95,79%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
90%
90%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
6 ATCS
6 ATCS
100%
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 keg
1 keg
100%
TUJUAN 5 : Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal NO 1
INDIKATOR KINERJA Cakupan pelayanan angkutan umum
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pembangunan ATCS
2
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran NO 1
INDIKATOR KINERJA Manajemen Perpakiran
Page | xviii
TUJUAN 6 : Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang SASARAN 1 : meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
1.336 km
1.433 km
93,23
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
75%
80%
1,06
53.100
53.372
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
NO 1
TUJUAN 6 : Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
2.
Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
SASARAN 2 : Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Jumlah titik LPJU baru terpasang
2.
Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan
3.
Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan)
4
Panjang jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum
5.
Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU
1.266
1.266
100%
53.100
53.372
100%
75
80
99,80%
65.574
65.449
93,74%
95
92
96,84%
TUJUAN 9 : Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Meningkatnya fasilitas Rusunawa
85 %
85 %
100%
2
Data sarpras lingk. permukiman
1 dok
1 dok.
100%
3
Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu
200 unit
610 unit
100%
4
Luas urugan lahan Rusunawa
6.907 m³
6.907 m³
100%
5
Data permukiman kumuh
1 dok.
1 dok.
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
204 unit
204 unit
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
60%
50%
100%
15 TPU
15
100%
SASARAN 2 : Pemugaran rumah tidak layak huni NO 1
INDIKATOR KINERJA Perbaikan rumah tidak layak huni
SASARAN 3 : Peningkatan penyediaan rumah layak huni NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan ketersediaan TPU
2
Rehab TPU
Page | xix
TUJUAN 10 : Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase SASARAN 1 : Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan
120 menit
120 menit
100%
2
Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan banjir & rob
7.500 ha
7.500 ha
100%
REALISASI
PERSEN TASE
276
276 titik proyek
100%
-
16.500 liter/dtk
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan sistem jaringan drainase NO
INDIKATOR KINERJA
1
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir
2
Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan Pompa dan Polder
3
TARGET
-
Kawasan Semarang Barat
5
5
100%
-
Kawasan Semarang Tengah
18
18
100%
-
Kawasan Semarang Timur
4
4
100%
2 titik
2 titik
100%
Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik)
TUJUAN 11 : Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku SASARAN 1 : meningkatnya persentase ketersediaan air baku NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelayanan air bersih
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
16.090 KK
16.651 KK
69,85%
MISI KELIMA : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA TUJUAN 1 : Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi SASARAN 1 : Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan NO 1
INDIKATOR KINERJA Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Peningkatan Gender Development Indeks (GDI) NO
INDIKATOR KINERJA
1
Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender
100%
100%
100%
2
Pemberdayaan GOW
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Mewujudkan Kota Layak Anak NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kebijakan Kota Layak Anak
100%
100%
100%
2
Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak
5 Kel
5 Kelurahan
100%
Page | xx
3
Fasilitasi Forum Anak
16 Kec
16 Kecamatan
100%
TUJUAN 2 : Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan social SASARAN 1 : Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20% NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan
3.411
3.411
100%
2
Jumlah PMKS tahun ini
67.986
67.986
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya upaya Mitigasi bencana NO 1
INDIKATOR KINERJA Penanganan Bencana
TUJUAN 3 : Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya SASARAN 1 : Penurunan jumlah warga miskin NO
INDIKATOR KINERJA
1
Verifikasi Warga Miskin
2
Kelurahan Sasaran
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
2%
445.739 jiwa
-
48 kel
48 kelurahan
100%
Capaian kinerja yang dipaparkan dalam bab III merupakan capaian yang bersifat umum dan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang diadopsi menjadi Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan pada semua urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diuraikan secara terperinci dalam lampiran. Capaian kinerja yang dipaparkan dalam lampiran menunjukkan jumlah anggaran, keluaran (output) dan hasil (outcome). Secara garis besar, perkembangan positif dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang selama Tahun 2013 antara lain dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekolah dasar dan menengah yang murah dan berkualitas, pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin, serta perbaikan infrastruktur dan wajah kota.
Page | xxi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................
xxii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG .....................................................................................
1
B.
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG ........
1
1. Kondisi Kota Semarang ..............................................................................
1
a. Kondisi Geografis ..................................................................................
1
b. Kondisi Demografis ...............................................................................
2
c. Kondisi Ekonomi ...................................................................................
5
2. Struktur Organisasi .....................................................................................
12
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....................................................................
13
PERENCANAAN STRATEGIS A. VISI DAN MISI
.....................................................................................
14
STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG .......................
17
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..........................................
20
D. PENETAPAN KINERJA ..................................................................................
24
B.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ...................................................
44
B.
63
ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................
MISI I
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang berkualitas .....................................................................................
MISI II
84
Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum .................................................................................
88
Page | xxii
MISI III
Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ....................... 116
MISI IV
Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan........................................................................................... 139
MISI V
C.
BAB IV
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ............................... 152
AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................. 173
PENUTUP .............................................................................................................. 198
Page | xxiii
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pemerintah Kota Semarang dibentuk dan ditetapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur bahwa Semarang ditetapkan sebagai salah satu Kotapraja di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sejak pembentukan tersebut, Kota Semarang telah mengalami perubahan secara administratif kewilayahan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1976 dan tahun 1992. Pada tahun 1976, wilayah Semarang yang semula terdiri dari 5 kecamatan, diperluas menjadi 9 kecamatan. Penambahan wilayah tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Wilayah Kota Semarang yang semula hanya meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan dan Semarang Tengah, bertambah luas yang meliputi wilayah Mijen, Gunungpati dan Tembalang di sebelah selatan, Genuk di sebelah Timur dan Tugu di sebelah Barat. Sedangkan pada tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, wilayah administrasi kecamatan yang semula berjumlah 9, ditata menjadi 16 kecamatan. B.
GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG
a.
KONDISI GEOGRAFIS Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan tempat kedudukan kantor
Gubernur Jawa Tengah, sehingga dalam pemerintahan posisi Kota Semarang cukup strategis. Apalagi Kota Semarang berada pada perlintasan jalur jalan pantai utara pulau Jawa yang menghubungkan Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat. Posisi koordinat Kota Semarang terletak di antara 109o35„ – 110o50„ bujur timur dan 6o50‟ – 7o10‟ lintang selatan. Luas wilayah kota semarang adalah 373,70 km2, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :
Sebelah Utara
:
Laut Jawa.
Sebelah Selatan
:
Kabupaten Semarang
Sebelah Timur
:
Kabupaten Demak
Sebelah Barat
:
Kabupaten Kendal
Page | 1
Secara topografi, wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/dataran tinggi. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan laut jawa dan meliputi + 1% dari wilayah Kota Semarang. Daerah ini memiliki kemiringan tanah antara 0% sampai 2% dan ketinggian antara 0 – 0,75 m dpl. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, seperti daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan ketinggian antara 0,75 – 3,5 m dpl. Daerah perbukitan/dataran tinggi merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti 136 m dpl di wilayah Jatingaleh, 253 m dpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 m dpl di wilayah Gunungpati. Adanya daerah-daerah tersebut menjadikan Kota Semarang memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan sebagian besar wilayahnya terdapat areal persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93Km2 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, Kota Semarang termasuk beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih bergantian sepanjang tahun. Sedangkan temperatur udara rata-rata berkisar antara 27,500 C dengan temperatur terendah berkisar 24,200C dan tertinggi 31,800 C, serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 79 persen. b.
GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan perhitungan sementara
Badan Pusat Statistik sebanyak 1.581.014 jiwa, terdiri dari laki – laki 785.545 jiwa dan perempuan 795.469 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar 1.559.198 jiwa (Sumber : Kota Semarang dalam Angka 2012). Persebaran penduduk di Kota Semarang cukup beraneka ragam. Penduduk di kecamatan di wilayah pusat kota dan kawasan permukiman cenderung lebih padat daripada penduduk di kawasan perbatasan dan wilayah yang bersifat agraris. Berikut ini jumlah penduduk Kota Semarang yang dirinci berdasarkan kecamatan. JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2013 No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Gunungpati
Jumlah (Jiwa) 87.725 132.134 165.756 83.456 75.810 73.345
Persentase (%) 5,38 8,25 10,37 5,16 4,70 4,76 Page | 2
Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 7 Kecamatan Tugu 29.683 1,93 8 Kecamatan Mijen 54.769 3,55 9 Kecamatan Genuk 89.195 5,76 10 Kecamatan Gajah Mungkur 64.923 4,09 11 Kecamatan Tembalang 139.386 8,96 12 Kecamatan Candisari 82.706 5,18 13 Kecamatan Banyumanik 129.931 8,24 14 Kecamatan Ngaliyan 119.623 7,67 15 Kecamatan Gayamsari 75.962 4,73 16 Kecamatan Pedurungan 176.610 11,28 JUMLAH 1.581.014 100,00 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) No
Kecamatan
Selain berdasarkan wilayah tempat tinggal, komposisi penduduk juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Dari komposisi tersebut, dapat dilihat Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio), yang menggambarkan beban penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Angka beban ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15-64 tahun) dengan yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Adapun angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 28,32 %. Secara lebih rinci, komposisi penduduk berdasar kelompok umur pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2013 Jumlah Persentase (jiwa) (%) 0–4 126.257 7,99 5–9 125.283 7,92 10 – 14 121.692 7,70 15 – 19 147.796 9,35 20 – 24 157.901 9,99 25 – 29 149.703 9,47 30 – 34 139.013 8,79 35 – 39 124.657 7,88 40 – 44 118.307 7,48 45 – 49 105.948 6,70 50 – 54 89.789 5,68 55 – 59 63.893 4,04 60 – 64 36.326 2,30 65 + 74.449 4,71 Jumlah 1.581.014 100,00 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) Kelompok Umur
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Semarang menyebar hampir merata pada tingkat SD/MI sederajat, SLTP/MTs / sederajat, SLTA/MA / sederajat serta yang tidak/belum tamat SD, yaitu berkisar pada angka 20%. Adapun penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 4%, baik untuk tingkat Diploma I/II/III maupun untuk tingkat D IV, S1, S2, S3. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.
Page | 3
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR PENDIDIKAN KONDISI TAHUN 2013 Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 1 Tidak / belum pernah sekolah 101.817 6,44 2 Tidak / belum tamat SD 324.266 20,51 3 SD/MI sederajat 356.835 22,57 4 SLTP/MTs / sederajat 320.630 20,28 5 SLTA/MA / sederajat 336.914 21,31 6 Diploma I / II / III 69.090 4,37 7 D IV, S1, S2, S3 71.462 4,52 JUMLAH 1.581.014 100,00 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) No
Tingkat pendidikan
Sementara itu, dilihat dari mata pencaharian penduduk Kota Semarang, profesi terbanyak adalah buruh industri, kemudian PNS/TNI/POLRI, pedagang dan buruh bangunan. Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kota Semarang berdasar mata pencaharian pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR MATA PENCAHARIAN KONDISI TAHUN 2013 Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 1 Petani Sendiri 28.732 3,91 2 Buruh Tani 19.767 2,69 3 Nelayan 2.866 0,39 4 Pengusaha 56.729 7,72 5 Buruh Industri 188.483 25,65 6 Buruh Bangunan 88.326 12,02 7 Pedagang 91.927 12,51 8 Angkutan 27.262 3,71 9 PNS/TNI/POLRI 101.112 13,76 10 Pensiunan 42.399 5,77 11 Lainnya 87.224 11,87 JUMLAH 734.827 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2013 (angka sangat sementara) No
Jenis mata pencaharian
Dalam rangka memantau perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan, UNDP telah memperkenalkan indikator yang disebut dengan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator komposit dari tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent
living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah). Data terakhir IPM Kota Semarang yang penghitungannya dilaksanakan oleh BPS adalah tahun 2012. Berikut ini data IPM Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Page | 4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SEMARANG TAHUN 2008 - 2012 KOMPONEN
2008 Indeks Pembangunan Manusia 76,50 Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2013
c.
KONDISI EKONOMI
1)
Potensi Unggulan Daerah
2009 76,90
Tahun 2010 77,11
2011 77,42
2012 77,98
Kota Semarang merupakan pusat industri besar dan sedang terbesar di Provinsi Jawa Tengah.
Perdagangan dan industri pengolahan berperan amat dominan dalam
perekonomian Kota Semarang. Kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB lebih dari 50 persen. Sedangkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang tersedia di Kota Semarang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO
SARANA & PRASARANA
JUMLAH
TAHUN 2012 TAHUN 2013*) Restoran 32 124 Rumah Makan 109 139 Cafe 19 48 Hotel berbintang 34 44 Hotel non-berbintang 51 62 Pasar Tradisional 67 50 Pasar Kota 9 16 Pasar Wilayah 21 11 Pasar Lingkungan 37 23 7 Pasar Modern 438 444 Mall/Plaza 5 5 Swalayan/Supermarket/Toserba 26 32 Mini Market 406 406 Pasar Grosir 1 1 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Tahun 2013 *) data tahun 2012 1 2 3 4 5 6
Sedangkan untuk pengusaha kecil atau pengusaha ekonomi lemah, jenis usaha yang paling banyak digeluti adalah di bidang perberasan dan bumbon. Sebaran pengusaha jenis ini merata di hampir seluruh kecamatan di Kota Semarang. Jenis usaha lain yang juga banyak digeluti masyarakat di Kota Semarang adalah usaha ikan laut/asin, konveksi, dan sayur-mayur. Konsentrasi pengusaha ikan laut/asin terdapat di Kecamatan Semarang Barat. Sedangkan konsentrasi pengusaha konveksi terdapat di Kecamatan Semarang Tengah. Sementara pengusaha sayur-mayur tersebar merata di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Adapun jumlah sentra industri di Kota Semarang sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 16 sentra industri kecil yang tersebar di 21 Kelurahan tercakup dalam 13 Kecamatan. Sedangkan diluar sentra-sentra industri kecil tersebut, juga terdapat industriindustri kecil yang juga mampu menghasilkan komoditi unggulan yang tersebar di 156
Page | 5
kelurahan yang belum memiliki sentra industri kecil. Penyebaran sentra-sentra industri dan bidang usahanya dapat ditunjukkan pada tabel berikut : SENTRA INDUSTRI KECIL No 1.
Nama Sentra Pengasapan ikan
2 3 4
Rangka jog kursi Mebel Bata merah
5
Tahu
6
Tempe
7
Bandeng Presto
8 9 10
Krupuk Terung Kerajinan kayu affal Terasi
11 12
Kolang kaling Tas imitasi
13 14 15 16
Barang dari kaleng Kenteng Las Kristik Sepatu
Kelurahan Bandarharjo Krobokan Tawang Mas Mangunharjo Tanjung Emas Bandarharjo Tanjung Emas Pedurungan Kidul Penggaron Kidul Plamongansari Gunungpati Jatisari Tandang Gunungpati Pedurungan Kidul Krobokan Kembangsari Sekayu Tandang Krobokan Tambakrejo Krobokan dan Karangayu Lamper Tengah Tanjung Emas Tambakrejo Jatirejo Sarirejo Sendangguwo Bugangan Sarirejo Gajahmungkur
Kecamatan Smg Utara Smg Barat Smg Barat Tugu Smg utara Smg utara Smg utara Pedurungan Pedurungan Pedurungan Gunungpati Mijen Tembalang Gunungpati Pedurungan Smg Barat Smg Tengah Smg Tengah Tembalang Smg Barat Gayamsari Smg Barat Smg Selatan Smg utara Gayamsari Gunungpati Smg Timur Tembalang Smg Timur Smg Timur Gajahmungkur Pedurungan, Smg Timur, Gayamsari, Smg Tengah, Genuk
JUMLAH Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (sampai dengan 2013)
Unit Usaha 58 20 4 12 12 7 13 33 65 43 24 25 10 15 1 66 24 16 23 11 20 12 11 6 17 7 9 7 60 17 13 52 710
Sedangkan guna penentuan potensi unggulan daerah Kota Semarang digunakan enam indikator, yaitu Faktor kondisi dan potensi pemasaran; Faktor Input Produksi; Faktor Potensi Kewirausahaan; Faktor Prasarana; Faktor Potensi Pertumbuhan; dan Faktor Persepsi Pengusaha yang digunakan. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut maka :
Wilayah Semarang Utara dan Selatan mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada Kondisi dan Prospek Usaha;
Wilayah Semarang Utara dan Timur mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada Faktor Potensi Kewirausahaan;
Wilayah Semarang Utara dan Selatan mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada faktor Input Produksi;
Wilayah Semarang Barat dan Utara mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada faktor Prasarana; Page | 6
Wilayah Semarang Utara dan Selatan mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada faktor pertumbuhan; serta
Wilayah Semarang Barat dan Utara mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada faktor Persepsi Pengusaha Kecil terhadap Kebijakan Pemerintah.
Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat dan Semarang Timur, potensial untuk dijadikan sentra. Sedangkan bila dikelompokkan berdasar wilayah dan komoditas maka komoditas potensial yang ada dapat dikelompokkan, yaitu : I. Utara : (1) Kimia dan Barang Kimia, (2) Industri Pengolahan Hasil Hutan, (3) Percetakan, Kertas dan Pulp, (4) Makanan, II. Selatan : (1) Makanan, (2) Percetakan, Kertas dan Pulp, (3) Kimia dan Barang Kimia, (4) Alat Angkut, (5) Minuman, III. Timur : (1) percetakan, Kertas dan Pulp, (2) Alat Angkut, (3) Tas, Dompet, Sepatu, Sandal, Ikat Pinggang, (4) Logam, V. Pusat : (1) Percetakan, Kertas dan Pulp, (2) Makanan, (3) Industri Pengolahan Hasil Hutan, (4) Alat Angkut, (5) Minuman. Adapun untuk memperjelas gambaran riil mengenai potensi komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut ini : INDUSTRI KECIL FORMAL JUMLAH UNIT USAHA 1 Kimia dan Barang Kimia 156 2 Minuman 238 3 Makanan 373 4 Furniture dan Barang dari Kayu 300 5 Kulit / Barang dari kulit dan plastik 20 6 Percetakan 175 7 Logam / Mesin 182 8 Elektronika 15 9 Alat Angkut 1 10 Tekstil dan produk dari Tekstil 65 11 Aneka 99 12 Industri lain 3 JUMLAH 1.627 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (sampai dengan 2013) NO
KELOMPOK INDUSTRI
PERSENTASE (%) 9,59 14,63 22,93 18,44 1,23 10,76 11,19 0,92 0,06 4,00 6,08 0,18 100,00
INDUSTRI KECIL NON FORMAL JUMLAH UNIT USAHA 1 Kimia dan Barang Kimia 7 2 Minuman 284 3 Makanan 332 4 Furniture dan Barang dari Kayu 213 5 Kulit / Barang dari kulit dan plastik 11 6 Logam / Mesin 14 7 Tekstil dan produk dari Tekstil 75 8 Aneka 132 9 Industri lain 27 JUMLAH 1.095 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (sampai dengan 2013) NO
KELOMPOK INDUSTRI
PERSENTASE (%) 0,64 26,06 30,82 19,54 1,01 1,28 6,88 12,11 2,11 100,00
Page | 7
INDUSTRI MENEGAH NON FASILITAS JUMLAH PERSENTASE UNIT USAHA (%) 1 Kimia dan Barang Kimia 56 8,04 2 Minuman 77 10,77 3 Makanan 72 10,19 4 Furniture dan Barang dari Kayu 171 24,64 5 Kulit / Barang dari kulit dan plastik 17 2,44 6 Percetakan 106 15,21 7 Logam / Mesin 90 12,92 8 Elektronika 18 2,58 9 Alat Angkut 4 0,57 10 Tekstil dan produk dari Tekstil 18 2,58 11 Aneka 50 7,17 12 Industri lain 18 2,59 JUMLAH 697 100,00 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Sampai dengan 2013) NO
KELOMPOK INDUSTRI
INDUSTRI BESAR NON FASILITAS Jumlah Persentase Unit Usaha (%) 1 Kimia dan Barang Kimia 18 10,59 2 Minuman 17 10,00 3 Makanan 14 8,24 4 Furniture dan Barang dari Kayu 28 16,47 5 Kulit / Barang dari kulit dan plastik 7 4,12 6 Percetakan 9 5,29 7 Logam / Mesin 18 10,59 8 Elektronika 4 2,35 9 Alat Angkut 10 5,88 10 Tekstil dan produk dari Tekstil 8 4,71 11 Aneka 23 13,53 12 Industri lain 14 8,24 JUMLAH 170 100,00 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Sampai dengan 2013) No
Kelompok Industri
Berdasar tingkat potensi nya maka Industri unggulan yang ada di Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi :
Industri potensial : (1) Industri Makanan, (2) Industri Minuman, (3) Furniture Barang dari Kayu, (4) Industri Logam, (5) Industri Pakaian Jadi,
Industri Kurang Potensial : (1) Industri Alat Angkut, (2) Elektronika, (3) Barang dari Kulit.
Selain Potensi Industri sebagaimana disampaiakan diatas, Kota Semarang juga memeiliki karakteristik sebagai Kota Perdagangan. Artinya Kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi dengan menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan, dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. 2)
Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Kegiatan ekonomi suatu daerah secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang diindikasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Page | 8
merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang dicerminkan dari angka-angka PDRB, masih memperlihatkan keadaan yang relatif baik. Dari hasil penghitungan sementara yang dilakukan oleh BPS, terjadi perubahan agregat PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp. 54.384.654.530.000,- menjadi Rp. 61.317.000.860.000,-pada tahun 2013, sehingga terjadi penambahan sebesar Rp. 6.932.346.330.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 12,75%. Sedangkan apabila menurut harga konstan 2000, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,84%, atau mengalami kenaikan sebesar dari Rp. 24.196.487.780.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 25.608.529.150.000,- pada tahun 2013. Secara lebih rinci, PDRB Kota Semarang berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini : PDRB KOTA SEMARANG TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 LAPANGAN USAHA 1. 2.
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
3.
INDUSTRI PENGOLAHAN
4.
LISTRIK,GAS & AIR MINUM
5.
KONSTRUKSI PERDAGANGAN,HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN,PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN
6. 7. 8. 9.
JASA-JASA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Harga Berlaku
Harga Konstan
2012*) 588.074,44
2013**) 627.301,59
2012*) 246.649,51
2013**) 248.028,30
81.153,57
86.553,32
33.799,64
34.222,00
13.396.296,80
15.121.999,80
6.432.298,02
6.750.992,29
776.041,22
860.675,61
294.792,96
305.343,85
10.562.309,17
11.797.229,92
3.747.765,85
3.986.401,22
15.460.952,20
17.614.828,33
7.522.659,90
8.015.473,75
5.091.566,72
5.703.089,07
2.314.801,61
2.440.468,17
1.452.004,58
1.634.369,03
661.403,13
702.266,69
6.976.255,85
7.870.954,19
2.942.317,15
3.125.332,87
54.384.654,53
61.317.000,86
24.196.487,78
25.608.529,15
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara Page | 9
Berdasarkan sumbangan atau kontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013, terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar, yaitu 28,73%, disusul kemudian sektor industri pengolahan sebesar 24,66%, sektor konstruksi sebesar 19,24% dan sektor jasa-jasa sebesar 12,84%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,14%. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2013 LAPANGAN USAHA
2010
2011
1. PERTANIAN 1,17 1,15 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,17 0,16 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 24,16 24,36 4. LISTRIK,GAS & AIR MINUM 1,53 1,47 5. KONSTRUKSI 19,82 19,68 6. PERDAGANGAN,HOTEL & RESTORAN 27,92 28,01 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 9,82 9,55 8. KEUANGAN,PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 2,73 2,68 9. JASA-JASA 12,69 12,94 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 100,00 100,00 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara
2012*)
2013**)
1,08 0,15 24,63 1,43 19,42 28,43 9,36 2,67 12,83 100,00
1,02 0,14 24,66 1,40 19,24 28,73 9,30 2,67 12,84 100,00
Apabila dilihat pertumbuhan tiap sektor atas dasar harga konstan 2000 di Kota Semarang, lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sejumlah 6,55, disusul sektor bangunan sejumlah 6,37, sektor jasa-jasa 6,22. Sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian sejumlah 0,56. PERTUMBUHAN TIAP SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 DI KOTA SEMARANG LAPANGAN USAHA
2010
1. PERTANIAN 2,78 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 2,83 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4,90 4. LISTRIK,GAS & AIR MINUM 4,16 5. BANGUNAN 7,17 6. PERDAGANGAN,HOTEL & RESTORAN 5,93 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,87 8. KEUANGAN,PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 3,19 9. JASA-JASA 7,46 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 5,87 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara
2011 1,74 2,33 5,50 4,78 7,04 6,67 6,06 5,56 8,15 6,41
2012*)
2013**)
0,54 1,96 6,36 3,76 6,03 7,08 5,61 7,44 6,67 6,42
0,56 1,25 4,95 3,58 6,37 6,55 5,43 6,18 6,22 5,84
Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Bila pada tahun 2000 adalah sebesar 9.180.071,90 rupiah, pada tahun 2013 telah mencapai 39.124.435,42 rupiah, berarti telah terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat selama 13 tahun. Dan jika dilihat berdasarkan harga konstan 2000, pertumbuhan pendapatan per kapita dalam periode 2000 - 2013 juga mengalami peningkatan. Dari kedua informasi tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 peningkatan pendapatan yang terjadi mampu mengangkat pendapatan per kapita hampir 4 kali lipat dibanding pada kondisi tahun 2000. Pada tahun 2013, pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang Page | 10
berdasarkan perhitungan sementara adalah Rp. 39.124.435,42 untuk harga berlaku dan Rp. 16.339.991,04 untuk harga konstan tahun 2000. PDRB PER KAPITA KOTA SEMARANG Tahun
Harga Berlaku
Harga Konstan
2010
27.891.154,90
13.731.386,57
2011
31.101.850,41
14.591.731,86
2012*)
34.787.877,69
15.477.609,72
2013**) 39.124.435,42 16.339.991,04 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah) keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara
Selain dari PDRB, kondisi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari laju inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,85%., sedangkan pada tahun 2013 angka inflasi Kota Semarang sebesar 8,19% atau sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 8,38%, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah yang tercatat 7,98%. Faktor yang berkontribusi paling besar pada naiknya angka inflasi di Kota Semarang adalah kenaikan harga pada bidang transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 12,94%, serta bahan makanan yang mencapai 11,94%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai angka 3,5% dan 1,25%, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika dan mata uang lainnya, menjadi penyebab tingginya angka inflasi di hampir seluruh daerah di Indonesia. LAJU INFLASI DI KOTA SEMARANG BULAN
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 -0,09 0,75 0,60 0,42 0,99 0,13 0,47 -0,12 0,37 0,90 0,67 -0,20 -0,11 0,33 0,95 -0,17 0,37 -0,54 0,14 -0,43 0,09 0,02 0,13 0,36 -0,17 0,14 0,84 0,43 0,68 0,86 0,46 1,73 0,67 0,83 3,50 0,32 0,53 0,57 1,26 1,25 1,17 1,04 0,51 -0,10 -0,61 0,41 0,02 -0,19 0,07 0,12 -0,27 0,63 0,51 -0,01 0,42 0,27 0,70 0,38 0,41 0,21
1 Januari 2 Februari 3 Ma ret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Year on Year 3,19 7,11 2,87 4,85 8,19 (Kalender Desember) Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember Tahun 2013 Page | 11
3.
Struktur Organisasi Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari : a.
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 13 bagian.
b.
Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
c.
Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
d.
Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
e.
Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
WALIKOTA
DPRD
WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DAERAH
Bag Persidangan dan Risalah Bag. Umum Bag. Keuangan
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMB. DAN KESRA
ASISTEN ADMINISTRASI INFORMASI DAN KERJASAMA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Bag. Otonomi Daerah Bag. Tata Pemerintahan Bag. Hukum
Bag. Perekonomian Bag. Pembangunan Bag. Kesra
Bag. Humas Bag. PDE Bag. Kerjasama
DINAS DAERAH KECAMATAN
KELURAHAN
UPTD
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Kesehatan 4. Dishubkominfo 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas Bina Marga 8. Dinas PSDA dan ESDM 9. Dinas Tata Kota dan Perumahan 10. Dinas Koperasi UMKM 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Pertanian 13. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 16. Dinas Kebakaran 17. Dinas Pasar 18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bag. Organisasi Bag. Umum dan Protokol Bag. Rumga dan Santel Bag. Perlengkapan
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1. Bappeda 2. Badan Kesbangpolinmas 3. Bapermas, Per dan KB 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Inspektorat 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Rumah Sakit Umum Daerah 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan 11. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 12. Kantor Ketahanan Pangan
GARIS KEBIJAKAN DAN PERT ANGGUNGJAWABAN : GARIS KOMANDO : GARIS PERT ANGGUNG JAWABAN : GARIS KOORDINASI :
Page | 12
C.
SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013. Capaian kinerja Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Semarang Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum Pemerintah Kota Semarang meliputi kedudukan, kondisi Kota Semarang, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Semarang; Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Semarang dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Page | 13
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
A. VISI DAN MISI Sebagai panduan untuk memberikan arahan pembangunan kota, diperlukan suatu visi dan misi yang harus dicapai dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Suatu wilayah atau kota harus memiliki visi dan misi untuk perencananaan jangka panjang yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maupun jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. LAKIP ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang selama tahun 2012, dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010–2015. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2010-2015, visi Pemerintah Kota Semarang adalah : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Kota Jasa, memiliki makna bahwa Kota Semarang lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai
kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan
kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya: 1.
Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
2.
Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya. Page | 14
3.
Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement)
4.
Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah pembangunan manusia
yang
diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya
yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi
luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2.
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel
dengan
menerapkan
daerah
prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih
Clean
Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan Hak
Asasi Manusia. Perwujudan
pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3.
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah
pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian
daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. 4.
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang
dan
pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan Page | 15
kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5.
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana. Visi dan Misi Kota Semarang dalam RPJMD tersebut diselaraskan dengan motto
pembangunan Provinsi Jawa Tengah ”Bali nDeso mBangun Deso”. Motto tersebut bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal. Dalam rangka sinergitas dan pencapaian visi, dicanangkan “Waktunya Semarang Setara” sebagai motto Kota Semarang untuk membangun motivasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (pemerintah – masyarakat – swasta) untuk bersama membangun dan mengoptimalkan potensi Kota Semarang serta mempermudah implementasi visi dan misi Kota Semarang 2010-2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA SejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan. Langkah konkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari :
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
Penanganan rob dan banjir,
Peningkatan pelayanan publik,
Peningkatan infrastruktur,
Peningkatan kesetaraan gender,
Peningkatan pelayanan pendidikan
Peningkatan pelayanan kesehatan.
Sapta Program kemudian disusun dalam tahapan selama kurun waktu tahun 2010-2015, yaitu sebagai berikut: 1.
Tahap Konsolidasi, Juli 2010-2011
2.
Tahap Percepatan Infrastruktur, tahun 2012
3.
Tahap Percepatan Pencapaian Sapta Program, tahun 2013
4.
Tahap Pemantapan Pencapaian Sapta Program, tahun 2014
5.
Tahap Pengembangan, tahun 2015 Page | 16
Implementasi pelaksanaan target-target dalam RPJMD Tahun 2010-2013 selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang tertuang di dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui penetapan strategi dan prioritas pembangunan. B.
STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG Perumusan strategi pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
langkah untuk menyelaraskan program - program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam pencapaian visi Kota Semarang. Beberapa kriteria yang dipakai Pemerintah Kota dalam memilih strategi dan prioritas pembangunan didasarkan pada : kebutuhan mendesak, kebermanfaatan tinggi, berdampak pada lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Rumusan strategi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Strategi dalam mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas meliputi: 1)
Pengembangan sekolah murah.
2)
Pengembangan kualitas layanan pendidikan.
3)
Pengembangan pendidikan non formal dan informal.
4)
Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
5)
Pengurangan resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana.
6)
Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan.
7)
Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat.
8)
Peningkatan kualitas SDM Kesehatan.
9)
Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan KB.
10)
Peningkatan cakupan pelayanan KB yang berkualitas.
11)
Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
12)
Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.
13)
Peningkatan penempatan tenaga kerja.
14)
Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
15)
Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
16)
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.
17)
Pemasyarakatan olahraga.
18)
Pembinaan atlit dan pelaku olahraga.
19)
Pengembangan budaya baca masayarakat.
20)
Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal.
21)
Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya.
22)
Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif. Page | 17
2.
Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Strategi dalam mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum meliputi :
3.
1)
Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.
2)
Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman.
3)
Pengembangan infra dan supra struktur politik.
4)
Pengembangan jaringan dan sistem infomrasi manajeman Teknologi Informatika.
5)
Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif.
6)
Penguatan kapasitas kelembagaan perencana.
7)
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah.
8)
Peningkatan manajemen asset daerah.
9)
Peningkatan manajemen keuangan daerah.
10)
Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah.
11)
Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian.
12)
Peningkatan kemampuan dan kapasitas Aparatur.
13)
Penguatan otonomi daerah.
14)
Peningkatan pengawasan internal.
15)
Peningkatan pelayanan prima.
16)
Pengembangan data dan informasi.
17)
Pengembangan pengamanan swakarsa.
18)
Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman.
19)
Penyiapan pranata kebijakan keterbukaan informasi publik.
20)
Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi.
21)
Peningkatan jalinan kemitraan baik dengan media massa maupun elektronik.
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Strategi dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah meliputi: 1)
Pengembangan kelembagaan koperasi.
2)
Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM.
3)
Pengembangan kebijakan peningkatan ekonomi lokal.
4)
Pengembangan kualitas SDM koperasi.
5)
Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi.
6)
Pengembangan kerjasama investasi yang strategis.
7)
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perkebunan.
8)
Pemberdayaan petani .
9)
Peningkatan agribisnis pertanian dan hutan lestari. Page | 18
4.
10)
Pengembangan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
11)
Pengembangan penganekaragaman pangan.
12)
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
13)
Pengembangan kualitas obyek dan even-even pariwisata.
14)
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
15)
Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan.
16)
Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern.
17)
Pengembangan Ekspor komoditas non migas.
18)
Pengembangan produk industri unggulan.
19)
Pengembangan kebijakan industri dan industri penunjang.
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Strategi dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, meliputi : 1)
Pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.
2)
Pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
3)
Pengembangan manajemen pengelolaan sampah.
4)
Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area.
5)
Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan rancang kota.
6)
Revitalisasi bangunan cagar budaya.
7)
Pengembangan moda transportasi masal yang aman, nyaman serta tepat waktu dan terjangkau.
8)
Pengembangan manajemen pola perpakiran.
9)
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi.
5.
10)
Peningkatan aksesbilitas dan pengurangan kemacetan lalu lintas.
11)
Penataan “Wajah Kota”.
12)
Perumahan tidak layak huni.
13)
Pembangunan dan Revitalisasi tempat pemakaman umum/TPU.
14)
Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir.
15)
Optimalisasi sumber-sumber air baku.
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Strategi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera meliputi : 1)
Pengarustamaan gender dan perlindungan anak.
2)
Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Page | 19
3)
Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus.
4)
Peningkatakan manajemen mitigasi bencana.
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2013 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isuisu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan Dokumen perencanaan daerah lainnya, sehingga diharapkan adanya kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen perencanaan di daerah. Rumusan prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas, diprioritaskan pada : 1)
Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi;
2)
Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global;
3)
Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai, dan tenaga pendidik/kependidikan yang profesional serta peningkatan tatakelola pendidikan berstandar nasional;
4)
Pengembangan pelayanan, aksesibilitas, sarana prasarana perpustakaan optimalisasi minat baca masyarakat
serta rintisan
pertumbuhan
dan
perpustakaan
berbasis teknologi informasi; 5)
Pengembangan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan persebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
6)
Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan;
7)
Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai;
8)
Pengembangan kepedulian terhadap pengembangan dan perlindungan serta pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat;
9)
Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan Page | 20
melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama serta fasilitasi peningkatan sarana prasarana peribadatan; 10)
Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya
yang di dukung oleh peningkatan
kualitas sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. 2.
Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis, dan bertanggung jawab, diprioritaskan pada : 1)
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city;
2)
Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat;
3)
Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional;
4)
Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat;
5)
Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel;
6)
Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi informatika guna mewujudkan pelayanan prima;
7)
Pengembangan
upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara
keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi; 8)
Pengembangan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat, serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM;
9)
Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertangung jawab. Page | 21
3.
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, diprioritaskan pada: 1)
Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi, produk unggulan daerah, BUMD, dan aset-aset daerah;
2)
Pengembangan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana -prasarana pendukung;
3)
Pengembangan peran koperasi dan UMKM dan lembaga keuangan daerah dalam pemenuhan kebutuhan pasar , serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong daya saing;
4)
Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
5)
Pengembangan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis;
6)
Pengembangan produktivitas kelautan perikanan yang berorientasi
pada sistem
agribisnis; 7)
Penanganan masalah kerusakan kawasan pertambangan dan rehabilitasi daerah tangkapan air melalui regulasi insentif dan disinsentif;
8)
Revitalisasi pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pedagang-pedagang pasar tradisional;
9)
Pengembangan destinasi dan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana-prasarana pendukung.
4.
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, diprioritaskan pada : 1)
Penataan wajah Kota meliputi pemeliharaan jalan protokol, peningkatan dekorasi kota, normalisasi drainase dan street furniture;
2)
Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air guna mengurangi banjir dan rob (normalisasi sungai, dam/waduk, kolam retensi/polder, tanggul pantai);
3)
Pengembangan wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
4)
Penataan lahan bekas galian C, penataan
lahan kritis dan kawasan pantai dan
pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi; 5)
Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana pengelolaan sampah serta
pengembangan kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dan Pengembangan (Penambahan luasan dan Optimalisasi) TPA JATIBARANG dan Perintisan TPA Regional; 6)
Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7)
Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang antar wilayah melalui : peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan; Page | 22
8)
Pengembangan fasilitas transportasi (terminal dan pemberhentian akhir/stop station); dan perencanaan kebijakan pengembangan perparkiran (on street parking dan off
street parking, pola pergerakan angkutan dan terminal barang, pengembangan dan pengelolaan lalu lintas (traffic management); 9)
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal yang melayani antar kawasan perkotaan, antar dan inter moda angkutan darat, laut, udara
10)
Penyediaan lahan jalan lingkar luar (outer ring road) dan jalan radial; Pengembangan perencanaan persimpangan tidak sebidang (overpass underpass, flyover);
11)
Perencanaan kelengkapan jalan (street furniture);
12)
Perencanaan dan penyediaan lahan serta pengembangan jalan tol Semarang - Batang;
13)
Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun serta fasilitas pendukungnya beserta pemakaman umum;
14)
Pengembangan ketersediaan air baku dan Pembentukan kelembagaan (Badan Air) dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota;
15) 5.
Peningkatan sarana prasarana telekomunikasi ke seluruh wilayah;
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diprioritas pada : 1)
Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis
dan saling percaya guna
mempercepat
penurunan jumlah warga miskin; 2)
Pengembangan
pengarusutamaan
gender
melalui
fasilitasi
pengembangan
kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja
dan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan
eksploitasi; 3)
Pengembangan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) , lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial
dan penyandang cacat
secara sistematis,
berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial; 4)
Pengembangan
kesadaran masyarakat tentang manajemen bencana serta mobilisasi
kekuatan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana
Page | 23
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA SEMARANG YANG BERKUALITAS
MANUSIA
DAN
MASYARAKAT
KOTA
TUJUAN : Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional SASARAN 1 : Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan
NO 1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Penuntasan Buta Aksara
TARGET >56% >100% >100% >100% >90% >75% >75% > 99,9% > 95,5% > 97% > 95%
SASARAN 2 : Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran Capaian SMP pelaksanaan e-pembelajaran Mempertahankan jumlah SD SBI Mempertahankan jumlah SMP SBI Meningkatkan jumlah SMK ber ISO 9001-2008 Mempertahankan jumlah sekolah SMA RSBI Mempertahankan jumlah sekolah SMK RSBI Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008 meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95% meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%
TARGET 100% 1 Sekolah 16 Sekolah 60% 1 Sekolah 5 Sekolah 9 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 11 sekolah 95% 90% 90%
SASARAN 3 : Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus
NO 1
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak (kelas rusak berkurang
70 ruang per tahun)
TARGET 70 Ruang
Page | 24
2
Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak ( (kelas rusak
3 4 5 6
Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87% Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi 90% Jumlah guru SD berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88% Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98%
berkurang 27 ruang per tahun)
27 Ruang 87% 90% 88% 98%
SASARAN 4 : Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi Akreditasi PKBM Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan) 1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)
TARGET 10% 10% 13 Kec 16 TBM
TUJUAN 2 : Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan / rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA Angka Usia harapan hidup Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka Prevalensi Penyakit TBC Angka Prevalensi Penyakit DBD Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) Angka Kematian karena Penyakit TBC Angka Kematian karena Penyakit DBD Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Presentase balita gizi buruk Prevalensi gizi kurang pada balita
TARGET -
SASARAN 2 : Meningkatnya paradigma Semarang Sehat
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR KINERJA Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka bebas jentik Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI) persentase Posyandu purnama dan mandiri Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat persentase tempat tempat umum sehat Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe Pemberian Vitamin A pada bayi Penurunan balita yang menderita pneumonia
TARGET 50% 96% 97% 91% 100% 70% 72% 90% 82% 95% 100% 30%
Page | 25
13 15
persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam Persentase kasus DBD yang ditangani
100% 100%
SASARAN 3 : Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015 1 2
Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
100% -
TUJUAN 3 : Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi SASARAN 1 : Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
NO 1 2
3
4 5
INDIKATOR KINERJA Pengendalian Angka Kelahiran (TFR) Peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam kehidupan berkeluarga Jumlah PIK remaja per jumlah kecamatan Jumlah sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll) Jumlah pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt Kota Jumlah petugas KB Petugas UPTB, PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kel Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di setiap kel
TARGET <2
51 140 kel 6 16 74 177 1415 9200 1:02 1:02
SASARAN 2 : Peningkatan jumlah akseptor KB baru, baik laki-laki dan perempuan
NO 1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta KB aktif Jumlah peserta KB Baru Jumlah pasangan usia subur (PUS) Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif Jumlah penggunaan jenis alat kontrasepsi pada PUS
TARGET 260,000 198,000 0.5 76 260,000
TUJUAN 4 : Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja / berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global SASARAN 1 : Menurunnya angka pengangguran dari 14,9% menjadi 12,4%
NO 1
INDIKATOR KINERJA Tingkat pengangguran terbuka
TARGET 14,26%
SASARAN 2 :
Page | 26
Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 66,71%
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja ( TPAK ) Penempatan pencari kerja AKAL AKAD AKAN
TARGET 62,73% 65,73% 9.35 9,200 25 125
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
NO 1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA Upah Minimum Kota Semarang Kebutuhan Hidup Layak Peningkatan jumlah serikat buruh Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% ) Jumlah kecelakaan kerja
TARGET Tidak ada Tidak ada 619 PUK 329 Tidak ada
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK, Unjukrasa 2 % pertahun Kasus perselisihan yang ditangani Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi ketenagakerjaan
TARGET 200 100% -
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Jumlah Bursa Tenaga Kerja Tenaga kepelatihan yg berkompetensi Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
TARGET 1 5% 420
TUJUAN 5 : Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan
NO 1
2 3 4
INDIKATOR KINERJA Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan - Karang taruna - Organisasi kepemudaan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pendidikan Life skill/kewirausahaan
TARGET 177 47 14 1 keg 1 keg
Page | 27
TUJUAN 6 : Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Pembangunan/rehab sarana olahraga Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum Data jumlah sarana prasarana olahraga
TARGET 2 100% ada
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat
NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan per tahun · Jalan sehat · Sepeda santai · Senam Sehat
2
Prosentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga
3 4
Prosentase penduduk aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga satu kali seminggu Peningkatan Pembinaan dan Permasyaratan olahraga
TARGET
60 96 104 10% 30% 12 keg
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga
NO 1
2
INDIKATOR KINERJA Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia (LIPIO) Tk. SMA Tk. SMP
TARGET Mempertahankan
Mempertahankan capaian pada POPDA tahun sebelumnya
Mempertahankan
TUJUAN 7 : Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI
NO 1 2 3 4 5
6 7 8
INDIKATOR KINERJA Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT - Keberadaan data buku secara digital - Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
TARGET 1 buah 163 1.700.000 orang 80% Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Page | 28
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75 %
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Presentase peningkatan budaya baca Penyelenggaraan Pameran Buku Promosi Gerakan Membaca
TARGET 80% 2 kali 2 kgt
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku Terkelolanya koleksi buku perpustakaan Jumlah koleksi buku perpustakaan Jumlah judul buku perpustakaan
TARGET 9.275 buku 10.481 buku 65.500 buku 19.300 buku
TUJUAN 8 : Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional
NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah 1. Upacara Tradisional Dugderan 2. Sesaji Rewanda 3. Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 4. Ketoprak 5. Wayang orang 6. Pentas Budaya 7. Pameran Tosan Aji
TARGET 7 kegiatan
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya
NO 1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA Dafta Cagar Budaya di Kota Semarang Jumlah obyek Cagar Budaya Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
TARGET 315 buah 8 tempat 171 tempat 8 tempat 1 situs
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya local
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang yang divina Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
TARGET 100 sanggar 100 sanggar 1 kali/tahun
Page | 29
4 5 6 7
8 9 10
Jumlah organisasi budaya Jumlah sanggar seni dan budaya Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang divina Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya Wayang kulit Kethoprak Wayang orang Atraksi Budaya Apitan/sedekah bumi Sesaji Rewanda Upacara Tradisi Dugderan Pagelaran Musik Tradisi Tari Rebana, Jipin Lomba mewarnai Semarang Night Carnival Band/Vocal Grup Teater Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun Jumlah gedung kesenian
64 orgnsasi 100 sanggar 100 sanggar
11 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 20 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali 1 kali setahun 24 kali 13 buah
MISI KEDUA : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM TUJUAN 1 : Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat SASARAN 1 : Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat
NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kegiatan Pembauran Kebangsaan
TARGET 100% 150 org
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
NO 1
INDIKATOR KINERJA Pendataan dan Monitoring Partai Politik
TARGET 1 kegiatan
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda) Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan - Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun
TARGET 43 50 43
Page | 30
4 5 6 7 8
- Jumlah Raperda yang diusulkan Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang - Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
43 25 100% 100%
TUJUAN 2 : Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city SASARAN 1 : Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA Penerapan e-procurement Paket yang dilelang melalui e-procurement Pengembangan SIM e-gov Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik
TARGET sudah 274 26 sim sudah
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan
TARGET 1 kegiatan 16 Kecamatan 177 Kelurahan
SASARAN 3 : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang
NO 1
INDIKATOR KINERJA Pembentukan Pejabat PPID
TARGET ada
TUJUAN 3 : Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TARGET 12,5%
SASARAN 2 : Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan
NO 1
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Pendapatan Daerah
TARGET Rp.2.278.353. 606.000,-
Page | 31
SASARAN 3 : Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah
NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Sosialisasi penyusunan neraca aset Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah
TARGET 1 kegt 1 kegt
SASARAN 4 : Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
NO 1
INDIKATOR KINERJA Opini dari BPK RI
TARGET WTP
TUJUAN 4 : Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007 Penyusunan Kajian Kelembagaan Penyusunan Analisis Jabatan
TARGET sesuai 54 buku 1 keg
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan Pelaksanaan AKD
TARGET 100% 7 diklat 11 diklat 1 keg
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Hubungan Antar Lembaga
TARGET 100%
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Penyusunan Buku LKPJ Penyusunan Buku LPPD Penyusunan Buku LAKIP
TARGET 1 buku 1 buku 1 buku
Page | 32
SASARAN 5 : Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga Tersusunnya database kerjasama Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
TARGET 1 tahun 1 tahun 60 kali 1 paket 106 perjanjian 1 kali 1 tahun 1 tahun
SASARAN 6 : Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Indeks Persepsi Korupsi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
TARGET 100%
TUJUAN 5 : Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima SASARAN 1 : Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat
NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan IKM Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat
TARGET 100% 90%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan
NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan SOP
TARGET 50%
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Jumlah SIM dari SKPD Jumlah Website SKPD Website Kota Semarang
TARGET 26 35 ada
SASARAN 4 : Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan
NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah database kependudukan
TARGET 3
Page | 33
2 3 4 5
Tingkat validitas database kependudukan Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah ruangan pelayanan kependudukan yang representatif di wilayah kecamatan Perekaman E KTP
93% 96% 7 80%
TUJUAN 6 : Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan Kegiatan FORKOMPIDA/MUSPIDA
TARGET 100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya
NO 1
INDIKATOR KINERJA Operasi Penegakan Peraturan
TARGET 100%
SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) mencapai 80%
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA Penurunan angka kriminalitas Perekrutan anggota linmas baru Jumlah anggota linmas yang ber KTA Pos Kamling yang aktif
TARGET 30 kali 100 org 6.647 4.500 buah
TUJUAN 7 : Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab SASARAN 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik
NO 1
INDIKATOR KINERJA Peraturan tentang pengelolaan informasi
TARGET ada
SASARAN 2 : Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Massa
NO 1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA Siaran keliling Dialog interaktif melalui media TV Lokal Dialog melalui media TV Nasional Sosialisasi melalui media radio Sosialisasi melalui media cetak Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) Baliho dan spanduk DBHCHT
TARGET 24 14 1 29 22 141 52
Page | 34
SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase bantuan masyarakat yang masuk
TARGET 100%
MISI KETIGA : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH TUJUAN 1 : Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing SASARAN 1 : Meningkatnya persentase koperasi aktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase koperasi aktif
TARGET 78%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase koperasi sehat NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Jumlah Koperasi aktif
TARGET 42% 776
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah UMKM
TARGET 11.365
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Pasilitasi permodalan
TARGET 90 KUMKM
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja yang terserap
TARGET 4%
TUJUAN 2 : Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja SASARAN 1 : Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang
Page | 35
NO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah permohonan penanaman modal 43
·
penanaman modal asing (PMA)
·
penanaman modal dalam negeri (PMDN)
· Investasi lainnya (Non PMA/PMDN) Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Laju pertumbuhan investasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah dan jenis promosi Jumlah dan jenis Investasi Nilai Potensi investasi Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang
19 2.722 2.120.266.230.907 2.741 214.031.284.407 27,89 62 2 15 3.483.704.579.000 20.37
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama
TARGET 100%
SASARAN 3 : Revitalisasi kawasan-kawasan industry NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan jumlah kluster industri
TARGET 5
TUJUAN 3 : Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Kenaikan Nilai Tukar Petani Cakupan bina kelompok tani
TARGET 106% 15%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan NO 1
INDIKATOR KINERJA Kenaikan produksi peternakan
TARGET 10%
SASARAN 3 : Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan Luas Lahan Produktif
TARGET 3.750 Ha
SASARAN 4 : Mempertahankan luasan hutan produktif
Page | 36
NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan areal hutan rakyat
TARGET 1.559,7 ha
TUJUAN 4 : Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk
117.816,00
2
Ketersediaan energi perkapita (%)
2.090 kkal
3
Ketersediaan protein perkapita (%)
57 gram kkal
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan NO 1
INDIKATOR KINERJA Kelurahan mandiri pangan tahun 2012
TARGET 12 Kelurahan
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah NO 1
INDIKATOR KINERJA Penguatan cadangan pangan
TARGET 10 ton
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
TARGET 75% (36 sampel Aman)
TUJUAN 5 : Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan
TARGET 5 keg
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kunjungan wisatawan
TARGET 1.944.979 orang
Page | 37
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang NO 1 2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata
21 wahana 618 orang
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
TARGET 80%
TUJUAN 6 : Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan rata rata pendapatan nelayan
TARGET 7%
SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyuluhan perikanan
TARGET 360 kali
SASARAN 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan budidaya
TARGET 554,80 ton
SASARAN 4 : Meningkatnya Produksi Ikan Olahan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan tangkap
TARGET 377,60 ton
SASARAN 5 : Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi ikan olahan
TARGET 11,517 ton
Page | 38
SASARAN 6 : Meningkatnya Konsumsi Ikan NO 1
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan konsumsi ikan per kapita
TARGET 24,44 kg/kapita/th
TUJUAN 7 : Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor SASARAN 1 : Berkembangnya pasar tradisional modern NO 1 2
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional Pembangunan/rehab pasar tradisional
SASARAN 2 : Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru NO INDIKATOR KINERJA 1
Kajian tentang pengaturan pasar retail modern
TARGET 2 buah pasar
TARGET ada
SASARAN 3 : Penataan PKL NO 1
INDIKATOR KINERJA Pemberdayaan dan penataan sentra PKL
TARGET 30%
TUJUAN 8 : Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Terwujudnya City Branding Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan penyusunan City Branding
TARGET 1 keg
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah industry
TARGET 3.559
Page | 39
MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN TATA BERKELANJUTAN
RUANG
WILAYAH
DAN
INFRASTRUKTUR
YANG
TUJUAN 1 : Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehablitasi Hutan Mangrove
TARGET 100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C
TARGET 100%
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cakupan pengawasan AMDAL NO
INDIKATOR KINERJA
1 2
Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
3
Persentase Kasus Yang ditangani
TARGET 100% 16 Kel/ tahun 50 Perkara
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Pemanen Air Hujan Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan Cakupan wilayah biopori
TARGET 39 unit 21,5 ha 15%
TUJUAN 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah SASARAN 1 : Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan Jumlah kelurahan yang terlayani
TARGET 87% 177 kel
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Page | 40
1
Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air
60%
TUJUAN 3 : Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehab Taman Kota
TARGET 8 taman
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik NO 1
INDIKATOR KINERJA Taman yang dikelola Pemerintah
TARGET 188 taman
TUJUAN 4 : Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Penetapan Perda RTRW Monitoring dan Evaluasi
TARGET ada 100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
TARGET 1 dokumen
SASARAN 3 : Meningkatnya Pengelolaan Reklame NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan pengelolaan reklame
2
Jumlah titik reklame
TARGET Rp. 16.413.998.678 1.070 titik
TUJUAN 5 : Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal NO 1
INDIKATOR KINERJA Cakupan pelayanan angkutan umum
TARGET 90%
SASARAN 2 :
Page | 41
Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Pembangunan ATCS Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi
TARGET 6 ATCS 100%
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran NO 1
INDIKATOR KINERJA Manajemen Perpakiran
TARGET 1 keg
TUJUAN 6 : Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang SASARAN 1 : meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan NO 1
INDIKATOR KINERJA Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
TARGET 1.336 km
TUJUAN 6 : Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
TARGET 75% 53.1
SASARAN 2 : Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO 1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA Jumlah titik LPJU baru terpasang Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) Panjang jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU
TARGET 1.266 53.1 75 65.574 95
TUJUAN 9 : Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh NO 1 2 3
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya fasilitas Rusunawa Data sarpras lingk. permukiman Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu
TARGET 85% 1 dok 200 unit
Page | 42
4 5
Luas urugan lahan Rusunawa Data permukiman kumuh
6.907 m³ 1 dok.
SASARAN 2 : Pemugaran rumah tidak layak huni NO 1
INDIKATOR KINERJA Perbaikan rumah tidak layak huni
TARGET 204 unit
SASARAN 3 : Peningkatan penyediaan rumah layak huni NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Peningkatan ketersediaan TPU Rehab TPU
TARGET 60% 15 TPU
TUJUAN 10 : Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase SASARAN 1 : Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan banjir & rob
TARGET 120 menit 7.500 ha
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan sistem jaringan drainase NO 1 2
3
INDIKATOR KINERJA Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan Pompa dan Polder - Kawasan Semarang Barat - Kawasan Semarang Tengah - Kawasan Semarang Timur Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik)
TARGET 276 5 18 4 2 titik
TUJUAN 11 : Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku SASARAN 1 : meningkatnya persentase ketersediaan air baku NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelayanan air bersih
TARGET 16.090 KK
Page | 43
MISI KELIMA : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA TUJUAN 1 : Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi SASARAN 1 : Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan NO 1
INDIKATOR KINERJA Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan
TARGET 100%
SASARAN 2 : Peningkatan Gender Development Indeks (GDI) NO 1 2
INDIKATOR KINERJA
TARGET 100% 100%
INDIKATOR KINERJA
TARGET 100% 5 Kel 16 Kec
Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender Pemberdayaan GOW
SASARAN 3 : Mewujudkan Kota Layak Anak NO 1 2 3
Kebijakan Kota Layak Anak Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak Fasilitasi Forum Anak
TUJUAN 2 : Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan social SASARAN 1 : Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20% NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan Jumlah PMKS tahun ini
TARGET 3.411 67.986
SASARAN 2 : Meningkatnya upaya Mitigasi bencana NO 1
INDIKATOR KINERJA Penanganan Bencana
TARGET 100%
TUJUAN 3 : Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya SASARAN 1 : Penurunan jumlah warga miskin NO 1 2
INDIKATOR KINERJA Verifikasi Warga Miskin Kelurahan Sasaran
TARGET 2% 48 kel
Page | 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing misi Kota Semarang. Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Di Kota Semarang, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang. Secara umum, terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya. Namun demikian, juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013. Sedangkan capaian kinerja dilihat dari indikator kinerja masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat sebagai berikut : MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA SEMARANG YANG BERKUALITAS
MANUSIA
DAN
MASYARAKAT
KOTA
TUJUAN : Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional SASARAN 1 : Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan NO 1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
>56%
53,72%
95,93%
SD/MI
>100%
107,25%
107,25%
SLTP/MTs
>100%
112,20%
112,20%
SMA/SMK/MA
>100%
119,56%
119,56%
SD/MI
>90%
92,58%
102,86%
SLTP/MTs
>75%
79,14%
105,52%
SMA/SMK/MA
>75%
84,11%
112,14%
SD/MI
> 99,9%
100%
100,00%
SLTP/MTs
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Kelulusan (AL) > 95,5%
99,54%
104,23%
SMA/SMK/MA
> 97%
99,87%
102,96%
Penuntasan Buta Aksara
> 95%
99,8%
SASARAN 2 : Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter
100 %
100%
100%
2
Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional
1 Sekolah
1
100%
3
Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran
16 Sekolah
32
200%
Page | 45
4
Capaian SMP pelaksanaan e-pembelajaran
60 %
52%
86,66%
5
Mempertahankan jumlah SD SBI
1 Sekolah
1
100%
6
Mempertahankan jumlah SMP SBI
5 Sekolah
7
140%
7
Meningkatkan jumlah SMK ber ISO 9001-2008
9 Sekolah
10
111,11%
8
Mempertahankan jumlah sekolah SMA RSBI
5 Sekolah
7
140%
9
Mempertahankan jumlah sekolah SMK RSBI
5 Sekolah
4
80%
10
Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008
11 sekolah
9
81,818%
11
meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95%
95 %
94%
98,947%
12
meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B
90 %
88%
97,77%
13
meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%
90 %
84%
93,33%
SASARAN 3 : Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak (kelas rusak berkurang 70 ruang per tahun)
70 Ruang
73 ruang
104,285%
2
Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak ((kelas rusak berkurang 27 ruang per tahun)
27 Ruang
28 ruang
103,703%
3
Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87%
87%
92%
105,75%
4
Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi 90%
90%
92%
102,22%
5
Jumlah guru SD berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88%
88%
64%
72,73%
6
Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98%
98%
88%
89,79%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
10%
9,6%
96%
SASARAN 4 : Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus NO
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi
2
Akreditasi PKBM
3
Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan)
4
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)
10%
9%
90%
13 Kec
13 kec
100%
16 TBM
14 TBM
87,5%
TUJUAN 2 : Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan / rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Angka Usia harapan hidup
-
72,30
-
2
Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi
-
10.67
-
3
Angka Kematian Balita
-
12.28
-
4
Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
-
80.15
-
5
Angka Prevalensi Penyakit TBC
-
182
-
6
Angka Prevalensi Penyakit DBD
-
70.90
-
7
Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS
-
2.93
-
8
Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP)
-
2.7
-
9
Angka Kematian karena Penyakit TBC
-
3.9
-
10
Angka Kematian karena Penyakit DBD
-
1.76
-
11
Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS
-
16.3
-
12
Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA
-
64
-
13
Presentase balita gizi buruk
-
0.69
-
14
Prevalensi gizi kurang pada balita
-
6.10
-
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
50%
51.73
103,46%
SASARAN 2 : Meningkatnya paradigma Semarang Sehat NO 1
INDIKATOR KINERJA Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif
Page | 46
2
Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
96%
96
100%
3
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
97%
98.20
101,23%
4
Angka bebas jentik
91%
91,99
100%
5
Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI)
100%
100
100%
6
persentase Posyandu purnama dan mandiri
70%
73,91
105,58%
7
Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi
72%
72%
100%
8
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
90%
90.02%
100%
9
persentase tempat tempat umum sehat
82%
83.7%
102,072%
10
Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe
95%
95.86%
100%
11
Pemberian Vitamin A pada bayi
100%
100%
100%
12
Penurunan balita yang menderita pneumonia
30%
25%
83,33%
13
persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam
100%
100%
100%
15
Persentase kasus DBD yang ditangani
100%
100%
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015 1
Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan
100%
100%
100%
2
Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
-
56.91%
100%
TUJUAN 3 : Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi SASARAN 1 : Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
<2
2.16
100%
51 140 kel
51 140 kelompok
100% 100%
6
6
100%
Petugas UPTB,
16
16
100%
PLKB/PKB
74
74
100%
PPKBD/SKD
177
177
100%
Sub PPKBD
1415
1421
100%
Kelompok KB
9200
9,353
100%
4
Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kel
1:02
1:04
100%
5
Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di setiap kel
1:02
1:04
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
198,606
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pengendalian Angka Kelahiran (TFR)
2
Peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam kehidupan berkeluarga Jumlah PIK remaja per jumlah kecamatan Jumlah sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll) Jumlah pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt Kota
3
Jumlah petugas KB
SASARAN 2 : Peningkatan jumlah akseptor KB baru, baik laki-laki dan perempuan NO
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah peserta KB aktif
-
2
Jumlah peserta KB Baru
-
36,416
3
Jumlah pasangan usia subur (PUS)
260,000
261,390
100%
4
Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB
198,000
198,606
100%
5
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
0.5
0.5
100%
6
Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
76
77,10
101%
7
Jumlah penggunaan jenis alat kontrasepsi pada PUS
260,000
261,390
101%
TUJUAN 4 : Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja / berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global SASARAN 1 : Menurunnya angka pengangguran dari 14,9% menjadi 12,4%
Page | 47
NO 1
INDIKATOR KINERJA Tingkat pengangguran terbuka
TARGET
REALISASI
14,26%
71.378 0rang (10,07%)
PERSEN TASE 70,617%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 66,71% NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE 95,807%
1
Angka partisipasi angkatan kerja
62,73%
60,10%
2
Tingkat partisipasi angkatan kerja ( TPAK )
65,73%
53,90%
82,002%
3
Penempatan pencari kerja
9.350
10,263
109,764%
AKAL
9,200
10,090
109,673%
AKAD
25
38
152%
AKAN
125
135
108%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja NO
INDIKATOR KINERJA
1
Upah Minimum Kota Semarang
Tidak ada
991.500
103,139%
2
Kebutuhan Hidup Layak
Tidak ada
1.232.306
122,03%
3
Peningkatan jumlah serikat buruh
619 PUK
658 PUK
106%
4
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% )
329
395
120,06%
5
Jumlah kecelakaan kerja
Tidak ada
389 0rg
-
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
200
192
96%
100%
100%
100%
-
296
91,076%
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial NO
INDIKATOR KINERJA
1
Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK, Unjukrasa 2 % pertahun
2
Kasus perselisihan yang ditangani
3
Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi ketenagakerjaan
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Jumlah Bursa Tenaga Kerja
1
1
100%
2
Tenaga kepelatihan yg berkompetensi
5%
6,40
128%
3
Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
420
420
100%
TUJUAN 5 : Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan - Karang taruna - Organisasi kepemudaan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
177 47
177 48
100% 100%
2
Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan
14
11
78,57%
3
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
1 keg
1
100%
4
Pendidikan Life skill/kewirausahaan
1 keg
1
100%
TUJUAN 6 : Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
Page | 48
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pembangunan/rehab sarana olahraga
2
Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum
3
Data jumlah sarana prasarana olahraga
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
2
2
100%
100%
100%
100%
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
60 96 104
60 96 104
100% 100% 100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan per tahun Jalan sehat Sepeda santai Senam Sehat
2
Prosentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga
10%
9,18 %
91,8%
3
Prosentase penduduk aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga satu kali seminggu
30%
35%
116,66%
4
Peningkatan Pembinaan dan Permasyaratan olahraga
12 keg
12 keg
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga NO 1
2
INDIKATOR KINERJA Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia (LIPIO) Tk. SMA Tk. SMP
Mempertahankan
Mempertahankan capaian pada POPDA tahun sebelumnya
Mempertahankan
Juara I Tk. Jateng Juara I Nasional Juara I
100% 100%
TUJUAN 7 : Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang
REALISASI
PERSEN TASE
1 buah
1
100%
163
163
100%
TARGET
2
Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar
3
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan
1.700.000 orang
1.731.142
100%
4
Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan
80%
80%
100%
5
Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT
Ada
Ada
100%
- Keberadaan data buku secara digital
Ada
Ada
100%
- Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital
Ada
Ada
100%
6
Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan
Ada
Ada
100%
7
Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan
Ada
Ada
100%
8
Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
Ada
Ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75 % NO
INDIKATOR KINERJA
1
Presentase peningkatan budaya baca
80%
80%
100%
2
Penyelenggaraan Pameran Buku
2 kali
2 kali
100%
3
Promosi Gerakan Membaca
2 kgt
2 kgt
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka NO
INDIKATOR KINERJA
Page | 49
1
Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku
9.275 buku
21.191
228,474%
2
Terkelolanya koleksi buku perpustakaan
10.481 buku
10.500
100%
3
Jumlah koleksi buku perpustakaan
65.500 buku
65.529
100%
4
Jumlah judul buku perpustakaan
19.300 buku
19.302
100%
TUJUAN 8 : Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah 8. Upacara Tradisional Dugderan 9. Sesaji Rewanda 10. Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 11. Ketoprak 12. Wayang orang 13. Pentas Budaya 14. Pameran Tosan Aji
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
7 kegiatan
7 kegiatan
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya NO
INDIKATOR KINERJA
1
Dafta Cagar Budaya di Kota Semarang
315 buah
315 buah
100%
2
Jumlah obyek Cagar Budaya
8 tempat
8 tempat
100%
3
Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir
171 tempat
171 tempat
100%
4
Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata
8 tempat
8 tempat
100%
5
Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
1 situs
1 situs
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya local NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang
100 sanggar
20 sanggar
20%
2
Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang yang divina
100 sanggar
20 sanggar
20%
3
Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
4
Jumlah organisasi budaya
64 orgnsasi
64 organisasi
100%
5
Jumlah sanggar seni dan budaya
100 sanggar
20 sanggar
20%
6
Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang divina
100 sanggar
20 sanggar
7
Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya - Wayang kulit - Kethoprak - Wayang orang - Atraksi Budaya - Apitan/sedekah bumi - Sesaji Rewanda - Upacara Tradisi Dugderan - Pagelaran Musik Tradisi - Tari - Rebana, Jipin - Lomba mewarnai - Semarang Night Carnival - Band/Vocal Grup - Teater
20% 100%
11 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 20 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali
10 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali
1 kali setahun
1 kali setahun
100%
8
Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
9
Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun
24 kali
24 kali
100%
10
Jumlah gedung kesenian
13 buah
13 buah
100%
Page | 50
MISI KEDUA : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM TUJUAN 1 : Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat SASARAN 1 : Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama
2
Kegiatan Pembauran Kebangsaan
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
150 org
150 org
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
TARGET
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada NO 1
INDIKATOR KINERJA Pendataan dan Monitoring Partai Politik
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda)
43
14
35,55%
2
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang
50
50
100%
3
Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan - Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun
43
14
35,55%
- Jumlah Raperda yang diusulkan
43
43
100%
4
Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD
25
25
100%
5
Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun
6
Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
7
Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang
8
- Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
-
44
100%
100%
44
100%
-
9
225%
100%
9
100%
7
TUJUAN 2 : Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city SASARAN 1 : Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
sudah
sudah
100%
274
274
100%
1
Penerapan e-procurement
2
Paket yang dilelang melalui e-procurement
3
Pengembangan SIM e-gov
26 sim
26
100%
4
Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik
sudah
sudah
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
16 Kecamatan
16 Kecamatan
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota
2
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
Page | 51
3
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan
177 Kelurahan
177 Kelurahan
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
12,5%
14,05%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Rp.2.278.353. 606.000,-
Rp.2.539.566. 972.095,-
SASARAN 3 : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Pembentukan Pejabat PPID
TUJUAN 3 : Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat SASARAN 1 : Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
SASARAN 2 : Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan NO 1
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Pendapatan Daerah
111,47 %.
SASARAN 3 : Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Sosialisasi penyusunan neraca aset
1 kegt
1 kegt
100%
2
Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah
1 kegt
1 kegt
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
WTP
Tahun 2011 WDP Tahun 2012 WTP
SASARAN 4 : Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) NO 1
INDIKATOR KINERJA Opini dari BPK RI
100%
TUJUAN 4 : Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007
2
Penyusunan Kajian Kelembagaan
3
Penyusunan Analisis Jabatan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
sesuai
sesuai
100%
54 buku
54 buku
100%
1 keg
1 keg
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
100%
100%
100%
2
Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan
7 diklat
7 Diklat
100%
3
Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan
11 diklat
11 Diklat
100%
4
Pelaksanaan AKD
1 keg
1 keg
100%
Page | 52
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Hubungan Antar Lembaga
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penyusunan Buku LKPJ
1 buku
1 buku
100%
2
Penyusunan Buku LPPD
1 buku
1 buku
100%
3
Penyusunan Buku LAKIP
1 buku
1 buku
100%
SASARAN 5 : Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
2
Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
3
Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
60 kali
60 kali
100%
4
Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga
1 paket
100%
5
Tersusunnya database kerjasama
6
Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang
7 8
1 paket 106 perjanjian
106 perjanjian
100%
1 kali
1 kali
100%
Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri
1 tahun
1 tahun
100%
Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
-
5,66
100%
100%
100%
100%
SASARAN 6 : Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Indeks Persepsi Korupsi
2
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
TUJUAN 5 : Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima SASARAN 1 : Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Pelaksanaan IKM
100%
100%
100%
2
Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat
90%
99,6%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
50%
50%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
26
26
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan
NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan SOP
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah SIM dari SKPD
Page | 53
2
Jumlah Website SKPD
35
35
100%
3
Website Kota Semarang
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan NO
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah database kependudukan
3
3
100%
2
Tingkat validitas database kependudukan
93%
93
100%
3
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
96%
96
100%
4
Jumlah ruangan pelayanan kependudukan yang representatif di wilayah kecamatan
7
7
100%
5
Perekaman E KTP
80%
85,31%
106,6%
TUJUAN 6 : Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan Kegiatan FORKOMPIDA/MUSPIDA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya NO 1
INDIKATOR KINERJA Operasi Penegakan Peraturan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
REALISASI
PERSEN TASE
100%
SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) mencapai 80% NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Penurunan angka kriminalitas
30 kali
45 kali
150%
2
Perekrutan anggota linmas baru
100 org
177 orang
177%
3
Jumlah anggota linmas yang ber KTA
6.647
6.647
100%
4
Pos Kamling yang aktif
4.500 buah
4.673 buah
103,84%
TUJUAN 7 : Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab SASARAN 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik NO 1
INDIKATOR KINERJA Peraturan tentang pengelolaan informasi
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Massa NO
INDIKATOR KINERJA
1
Siaran keliling
24
24
100%
2
Dialog interaktif melalui media TV Lokal
14
14
100%
3
Dialog melalui media TV Nasional
1
1
100%
4
Sosialisasi melalui media radio
29
29
100%
5
Sosialisasi melalui media cetak
22
22
100%
6
Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard)
141
141
100%
7
Baliho dan spanduk DBHCHT
52
52
100%
Page | 54
SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase bantuan masyarakat yang masuk
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
MISI KETIGA : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH TUJUAN 1 : Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing SASARAN 1 : Meningkatnya persentase koperasi aktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Persentase koperasi aktif
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
78%
78,62%
104,82%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase koperasi sehat NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
42%
2
Jumlah Koperasi aktif
776
39,9 % 831
95 % 107 %
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah UMKM
REALISASI
PERSEN TASE
11.208
98,62 %
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
90 KUMKM
87 KUMKM
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
4%
4,8%
100%
TARGET 11.365
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Pasilitasi permodalan
SASARAN 5 : Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja yang terserap
TUJUAN 2 : Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja SASARAN 1 : Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang
NO 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
43
43
100%
Jumlah permohonan penanaman modal penanaman modal asing (PMA) penanaman modal dalam negeri (PMDN) Investasi lainnya (Non PMA/PMDN)
19
19
100%
2.722
2.722
100%
2
Nilai investasi penanaman modal asing (PMA)
2.120.266.230.907
2.120.266.230.907
100%
3
Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN)
2.741
2.741
100%
4
Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
214.031.284.407
214.031.284.407
100%
5
Laju pertumbuhan investasi
27,89
27,89
100%
Page | 55
6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
62
62
100%
7
Jumlah dan jenis promosi
2
2
100%
8
Jumlah dan jenis Investasi
9
Nilai Potensi investasi
10
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang
15
15
100%
3.483.704.579.000
3.483.704.579.000
100%
20.370
20.370
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
5
5
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor NO 1
INDIKATOR KINERJA Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama
SASARAN 3 : Revitalisasi kawasan-kawasan industry NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan jumlah kluster industri
TUJUAN 3 : Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kenaikan Nilai Tukar Petani
106%
106,17%
100%
2
Cakupan bina kelompok tani
15%
15,97%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
10%
5,53%
55,3%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
3.750 Ha
3.816,6 Ha
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1.559,7 ha
1.559,7 ha
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan NO 1
INDIKATOR KINERJA Kenaikan produksi peternakan
SASARAN 3 : Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan Luas Lahan Produktif
SASARAN 4 : Mempertahankan luasan hutan produktif NO 1
INDIKATOR KINERJA Mempertahankan areal hutan rakyat
TUJUAN 4 : Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
117.816,00
167.086,04
145%
1
Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk
2
Ketersediaan energi perkapita (%)
2.090 kkal
2.200 kkal
100%
3
Ketersediaan protein perkapita (%)
57 gram kkal
62 gram kkal
108,77%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan
Page | 56
NO 1
INDIKATOR KINERJA Kelurahan mandiri pangan tahun 2012
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
12 Kelurahan
12 Kelurahan
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah NO 1
INDIKATOR KINERJA Penguatan cadangan pangan
10 ton
17 kelurahan
170 %
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
TARGET
REALISASI
75 % (36 sampel Aman)
75 % (36 sampel Aman)
PERSEN TASE 100%
TUJUAN 5 : Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
5 keg
13 kegiatan
260%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1.944.979 orang
3.157.658 orang
147,82%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
21 wahana
22 wahana
104,76%
618 orang
588 orang
95,14%
Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah kunjungan wisatawan
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang NO
INDIKATOR KINERJA
1
Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata
2
Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
80%
80%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
7%
42,2646%
16,56%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
360 kali
455 kali
100%
TUJUAN 6 : Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan rata rata pendapatan nelayan
SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyuluhan perikanan
SASARAN 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Page | 57
NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan budidaya
TARGET 554,80 ton
PERSEN TASE
REALISASI 1.823,80 ton
318,73
SASARAN 4 : Meningkatnya Produksi Ikan Olahan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi perikanan tangkap
TARGET 377,60 ton
PERSEN TASE
REALISASI 1.296,50 ton
29,23%
SASARAN 5 : Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan NO 1
INDIKATOR KINERJA Produksi ikan olahan
TARGET 11,517 ton
PERSEN TASE
REALISASI
12.158,30 ton
11,54
SASARAN 6 : Meningkatnya Konsumsi Ikan NO 1
INDIKATOR KINERJA Peningkatan konsumsi ikan per kapita
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
24,44 kg/kapita/th
24,93 kg/kapita
3,7%
TUJUAN 7 : Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor SASARAN 1 : Berkembangnya pasar tradisional modern NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional
2 buah
2 buah
100%
2
Pembangunan/rehab pasar tradisional
pasar
pasae
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
ada
ada
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
30%
40%
100%
SASARAN 2 : Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru NO 1
INDIKATOR KINERJA Kajian tentang pengaturan pasar retail modern
SASARAN 3 : Penataan PKL NO 1
INDIKATOR KINERJA Pemberdayaan dan penataan sentra PKL
TUJUAN 8 : Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung SASARAN 1 : Terwujudnya City Branding Kota Semarang NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan penyusunan City Branding
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 keg
1 keg
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
3.559
3.559
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi NO 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah industry
Page | 58
MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN TATA BERKELANJUTAN
RUANG
WILAYAH
DAN
INFRASTRUKTUR
YANG
TUJUAN 1 : Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehablitasi Hutan Mangrove
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
70,19 ha
100%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) NO 1
INDIKATOR KINERJA Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase cakupan pengawasan AMDAL NO
INDIKATOR KINERJA
1
Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL
100 %
100
100
2
Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
16 Kel/ tahun
48 Kelurahan
100
3
Persentase Kasus Yang ditangani
50 Perkara
48
100
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 4 : Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pemanen Air Hujan
39 unit
39 unit
100%
2
Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan
21,5 ha
21,5 ha
100%
3
Cakupan wilayah biopori
15%
15,17%
100%
TUJUAN 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah SASARAN 1 : Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan
2
Jumlah kelurahan yang terlayani
REALISASI
PERSEN TASE
87%
81%
93,103%
177 kel
134 kel
75,70%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
60%
66%
110%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
8 taman
8 taman
100%
TARGET
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair NO 1
INDIKATOR KINERJA Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air
TUJUAN 3 : Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) SASARAN 1 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan NO 1
INDIKATOR KINERJA Rehab Taman Kota
Page | 59
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik NO 1
INDIKATOR KINERJA Taman yang dikelola Pemerintah
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
188 taman
237 taman
100%
TUJUAN 4 : Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan SASARAN 1 : Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Penetapan Perda RTRW
ada
ada
100%
2
Monitoring dan Evaluasi
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 dokumen
1 dokumen
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Rp. 16.413.998.678
Rp. 6.675.978.460
33%
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya NO 1
INDIKATOR KINERJA Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
SASARAN 3 : Meningkatnya Pengelolaan Reklame NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan pengelolaan reklame
2
Jumlah titik reklame
1.070 titik
1.025 titik
95,79%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
90%
90%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
6 ATCS
6 ATCS
100%
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1 keg
1 keg
100%
TUJUAN 5 : Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi SASARAN 1 : Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal NO 1
INDIKATOR KINERJA Cakupan pelayanan angkutan umum
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pembangunan ATCS
2
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi
SASARAN 3 : Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran NO 1
INDIKATOR KINERJA Manajemen Perpakiran
TUJUAN 6 : Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang SASARAN 1 : meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan NO 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
1.336 km
1.433 km
93,23
Page | 60
TUJUAN 6 : Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
2.
Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
75%
80%
1,06
53.100
53.372
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Jumlah titik LPJU baru terpasang
2.
Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan
3.
Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan)
4
Panjang jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum
5.
Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU
1.266
1.266
100%
53.100
53.372
100%
75
80
99,80%
65.449
93,74%
65.574 95
92
96,84%
TUJUAN 9 : Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya SASARAN 1 : Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Meningkatnya fasilitas Rusunawa
85 %
85 %
100%
2
Data sarpras lingk. permukiman
1 dok
1 dok.
100%
3
Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu
200 unit
610 unit
100%
4
Luas urugan lahan Rusunawa
6.907 m³
6.907 m³
100%
5
Data permukiman kumuh
1 dok.
1 dok.
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
204 unit
204 unit
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Pemugaran rumah tidak layak huni NO 1
INDIKATOR KINERJA Perbaikan rumah tidak layak huni
SASARAN 3 : Peningkatan penyediaan rumah layak huni NO
INDIKATOR KINERJA
1
Peningkatan ketersediaan TPU
2
Rehab TPU
60%
50%
100%
15 TPU
15
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
TUJUAN 10 : Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase SASARAN 1 : Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob NO
INDIKATOR KINERJA
1
Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan
120 menit
120 menit
100%
2
Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan banjir & rob
7.500 ha
7.500 ha
100%
Page | 61
SASARAN 2 : Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan sistem jaringan drainase NO
INDIKATOR KINERJA
1
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir
2
Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan Pompa dan Polder
3
REALISASI
PERSEN TASE
276
276 titik proyek
100%
-
16.500 liter/dtk
TARGET
-
Kawasan Semarang Barat
5
5
100%
-
Kawasan Semarang Tengah
18
18
100%
-
Kawasan Semarang Timur
4
4
100%
2 titik
2 titik
100%
Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik)
TUJUAN 11 : Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku SASARAN 1 : meningkatnya persentase ketersediaan air baku NO 1
INDIKATOR KINERJA Pelayanan air bersih
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
16.090 KK
16.651 KK
69,85%
MISI KELIMA : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA TUJUAN 1 : Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi SASARAN 1 : Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan NO 1
INDIKATOR KINERJA Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 2 : Peningkatan Gender Development Indeks (GDI) NO
INDIKATOR KINERJA
1
Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender
100%
100%
100%
2
Pemberdayaan GOW
100%
100%
100%
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
SASARAN 3 : Mewujudkan Kota Layak Anak NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kebijakan Kota Layak Anak
100%
100%
100%
2
Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak
5 Kel
5 Kelurahan
100%
3
Fasilitasi Forum Anak
16 Kec
16 Kecamatan
100%
TUJUAN 2 : Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan social SASARAN 1 : Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20% NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
1
Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan
3.411
3.411
100%
2
Jumlah PMKS tahun ini
67.986
67.986
100%
Page | 62
SASARAN 2 : Meningkatnya upaya Mitigasi bencana NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penanganan Bencana
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
100%
100%
100%
TUJUAN 3 : Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya SASARAN 1 : Penurunan jumlah warga miskin NO
INDIKATOR KINERJA
1
Verifikasi Warga Miskin
2
Kelurahan Sasaran
TARGET
REALISASI
PERSEN TASE
2%
445.739 jiwa
-
48 kel
48 kelurahan
100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berikut ini akan dipaparkan secara garis besar hasil kinerja pembangunan selama tahun anggaran 2013. MISI I MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG YANG BERKUALITAS TUJUAN 1 : MENGEMBANGKAN PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN RINTISAN WAJAR 12 TAHUN DIDUKUNG OLEH SARANA/ PRASARANA YANG MEMADAI DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG PROFESIONAL SERTA PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG BERSKALA STANDAR NASIONAL. SASARAN 1 : MENINGKATNYA
PEMERATAAN
DAN
JANGKAUAN
AKSES
PELAYANAN
PENDIDIKAN MENCAPAI 100% Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja 1
2
1 Meningkatkan APK PAUD 62% SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni SD/MI
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
>56% >100% >100% >100%
53,72% 107,25% 112,20% 119,56%
53,72% 107,25% 112,20% 119,56%
95,93% 107,25% 112,20% 119,56%
>90%
92,58%
92,58%
102,86%
Target
Persentase
Page | 63
Indikator Kinerja
3
4
SLTP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Buta Aksara
>75% >75%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 79,14% 84,11%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 79,14% 84,11%
> 99,9% > 95,5% > 97% > 95%
100% 99,54% 99,87% 99,8%
100% 99,54% 99,87% 99,94 %.
Target
Persentase 105,52% 112,14% 100,00% 104,23% 102,96% 105,2%
Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2012 APK PAUD sebesar 53,72% dan pada tahun 2013 APK PAUD sebesar 57,38% mengalami peningkatan sebesar 3,66%. APK berkisar diatas 100 % yaitu 107,45%, dan APM sebesar 92,22% yang berarti di Kota Semarang sudah tidak ada permasalahan akses layanan dan pemerataan pendidikan tingkat SD. Pada tahun 2013 tingkat kelulusan SD sebesar 99,999% dimana hanya 1 siswa yang tidak lulus dan angka melanjutkan sebesar 102,18%, hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD secara umum tidak ada kendala dalam kelulusan dan semua siswa yang lulus dapat tertampung pada jenjang SMP. APK sebesar 117,19% serta APM sebesar 80,23%. Ruang kelas yang tersedia sebanyak 2.056 ruang. APK SMP Tahun 2013 sebesar 117,19% seperti tersebut menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan SMP di Kota Semarang tidak mengalami kendala. Sedangkan untuk kelulusan jenjang SMP mencapai 99,75% hal ini membawa konsekwensi pembinaan lebih lanjut dengan memberikan kesempatan siswa yang belum lulus UN untuk mengikuti Ujian Nasional Program Paket pada jalur Non Formal. APK sebesar 118,97% dan besaran APM 81,87%, Dengan capaian APK seperti tersebut diatas menunjukkan keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA sebesar 99,94% dan SMK dengan kelulusan 99,79%, Bagi yang belum lulus dapat mengikuti UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) atau Ujian Kejar Paket C. Penuntasan buta aksara tahun 2009 ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara, pada tahun 2013 angka melek huruf telah mencapai 99,94 %. Pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket A, B, C Program untuk buta aksara di tujukan sebagai langkah pelestarian dalam arti sebagai kegiatan untuk mempertahankan dan menguatkan kemampuan baca tulis bagi mantan penyandang buta aksara. SASARAN 2 : MENINGKATNYA MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN BERSTANDAR NASIONAL UNTUK SD/ MI MENCAPAI 40 %, SMP/ MTS 60%, SMA/ SMK/ MA 40% DAN STANDAR INTERNASIONAL PADA MASING-MASING SEKOLAH 1 TINGKAT Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :
1
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
1
2
Penerapan Sistem Pembelajaran
100 %
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
3
4
5 (4/2*100%)
100%
100%
100%
Page | 64
2
3 4 5 7 8 9
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
1
1
100%
32
32
200%
52%
52%
86,66%
9
10
111,11%
94%
94%
98,947%
88%
88%
97,77%
84%
84%
93,33%
berkarakter Mempertahankan jumlah TK 1 NBI dan mendorong menjadi Sekolah TK Bertaraf Internasional Capaian 16 rintisan SD 16 pelaksanaan e- pembelajaran Sekolah Capaian SMP pelaksanaan e60 % pembelajaran Meningkatkan jumlah SMK ber 10 ISO 9001-2008 Sekolah meningkatkan jumlah sekolah SD, 95 % SMP terakreditasi 95% meningkatkan 90% SD dan SMP 90 % terakreditasi min. B meningkatkan jumlah SMA 90 % berkreditasi B sebesar 90%
Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme, patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga, sekolah, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), yang menyatakan bahwa keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka TK Negeri bertaraf Internasional di Kota Semarang berubah menjadi TK Negeri Sendang Mulyo. Pada Tahun 2013 dalam kerangka kepatuhan hukum menindak lanjuti keputusan MK terkait dengan Sekolah RSBI, Kota Semarang telah melakukan penyesuaian dengan merubah SMA RSBI di Kota Semarang sebanyak 7 sekolah dan SMK RSBI sebanyak 4 sekolah kembali menjadi sekolah reguler. Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan kegiatan yang melimpah/tidak tertampung di 6 program lainnya. Pada tahun 2013 sekolah SMK telah melaksanakan sertifikasi ISO berjumlah 10. Jumlah SMP yang terakreditasi sebesar 97,11% dan yang berakreditasi B sampai tahun 2013 sebesar 79,32%, sedangkan jumlah SMA berakreditasi B sebesar 83,56%. SASARAN 3 : MENINGKATNYA
PROSENTASE
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
SARANA
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM DAN KHUSUS MENCAPAI 100% Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :
1
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
308 ruang
73 ruang
104,285%
Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak (kelas rusak berkurang 70
70 Ruang
ruang per tahun)
Page | 65
Indikator Kinerja 2
Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak ((kelas rusak berkurang 27
Target 27 Ruang
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
105 ruang
28 ruang
103,703%
ruang per tahun)
Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif dilakukan melalui rehabilitasi bangunan Ruang kelas, gedung dan sarana prasarana Peningkatan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana pada jenjang SD setiap tahun ditargetkan 70 ruang diperbaiki. Selama kurun waktu 1 tahun dari tahun 2012 – 2013 sudah 212 ruang kelas diperbaiki. Sedangkan pada jenjang SMP ada 78 ruang yang diperbaiki pada tahun 2013. Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
1
Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87%
87%
92%
92%
105,75%
2
Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi 90%
90%
92%
92%
102,22%
3
Jumlah guru SD berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88%
88%
64%
64%
72,73%
4
Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98%
98%
88%
88%
89,79%
Peningkatan mutu satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya pada sarana dan prasarana atau infrastruktur tetapi dapat juga dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidik (guru). Pada tahun 2013 jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S1/DIV sebesar 92,94%, sedang jumlah guru SMA/SMK bersertifikat mengajar sebesar 92,94%. Pada bagian SD jumlah guru berkualifikasi S1/DIV sebesar 70% , pada SMP jumlah guru berkualifikasi S1/DIV sebesar 90%.
SASARAN 4 : MENINGKATNYA RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KHUSUS. Pendidikan non formal atau pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak, atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan sasaran yang dituju adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal.
1
Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi
10%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 4%
2
Akreditasi PKBM
10%
8%
Indikator Kinerja
Target
1
2
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
9,6%
96%
9%
90%
Persentase
Page | 66
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
13 Kec
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 10 Kec
13 kec
100%
16 TBM
14 TBM
14 TBM
87,5%
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan)
4
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)
Persentase
Tahun 2013 jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 11,9%. Sedang PKBM yang terakreditasi sebesar 15,15% PKBM, untuk peningkatan keahlian dan mengurangi kemiskinan di masing-masing kecamatan sekurang-kurangnya ada 1 kelurahan Vokasi (percontohan) sampai tahun 2013 telah terdapat 14 kelurahan yang terbina kegiatan Vokasi. Untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sampai tahun 2013 telah terdapat minimal masing-masing 1 TBM di setiap Kecamatan.
TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN
PEMERATAAN
JANGKAUAN
DAN
MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN/ RUJUKAN RUMAH
DENGAN SAKIT,
RINTISAN
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN BERSKALA PROFESIONALISME
DAN
KOMPETENSI
TENAGA KESEHATAN YANG DIDUKUNG DENGAN PESEBARAN SARANA DAN PRASARANA DAN TERWUJUDNYA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT. SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Capaian : Indikator Kinerja 1
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
2
3
4
1
Angka Usia harapan hidup
-
72,30
Belum dihitung
2
Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi
-
10.67
9,45
3
Angka Kematian Balita
-
12.28
11,26
4
Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
-
80.15
118,62
5
Angka Prevalensi Penyakit TBC
-
182
-
6
Angka Prevalensi Penyakit DBD
-
70.90
134,09
7
Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS
-
2.93
-
8
Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP)
-
2.7
22
9
Angka Kematian karena Penyakit TBC
-
3.9
-
10
Angka Kematian karena Penyakit DBD
-
1.76
-
11
Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS
-
16.3
9,3
12
Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA
-
64
-
13
Presentase balita gizi buruk
-
0.69
0,87%
14
Prevalensi gizi kurang pada balita
-
6.10
5,32%
Page | 67
a. Mortalitas. Kejadian kematian dalam masyarakat digunakan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. -
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran bayi di kota Semarang tahun 2013 berdasar laporan Puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Semarang tercatat 9,45/1000 KH dengan jumlah kematian 251 bayi, hal ini sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 10.67/1000 KH yaitu 293 bayi meninggal.
-
Angka Kematian Balita mengalami sedikit penurunan yaitu dari 12,28 / 1000 KH di tahun 2012 menjadi 11,26 / 1000 KH ditahun 2013.
-
Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan di tahun 2013 dibandingkan (jumlah kematian ibu 29 kasus / 107.9/100.000 Kelahiran Hidup) dan di tahun 2012 jumlah kematian ibu 22 kasus (80,15/100.000 Kelahiran Hidup). Angka Kematian Ibu 2013 masih dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 118,62/ 100.000 Kelahiran Hidup
b. Morbiditas adalah keadaan sakit; terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari data angka Prevalensi, Angka Kematian dan Angka Penanganan Penyakit : -
Jumlah penderita DBD pada tahun 2012 sebanyak 1.250 kasus (IR 70.90/100.000 penduduk) dengan angka kematian 22 orang (CFR 1,76 %). Pada tahun 2013 terjadi kenaikan dengan jumlah penderita sebanyak 2.364 kasus (IR 134,09/100.000 penduduk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,1 %). Akan tetapi rangking Incident Rate (IR) Kota Semarang dari rangking 1 menjadi rangking 2 se Jawa Tengah.
-
Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami penurunan dari 1.128 penderita di tahun 2012 menjadi 1.120 penderita di tahun 2013. Hal ini menunjukkan kinerja program TB lebih baik di tahun 2013, karena semakin banyak kasus TB yang ditemukan dan diobati, akan memutus rantai penularan TB di Masyarakat.
-
Jumlah HIV positif mengalami penurunan, pada tahun 2012 terdapat 520 penderita dan menjadi 430 penderita baru di tahun 2013 dengan jumlah penderita asli penduduk Kota Semarang sebesar 174 orang.
-
Jumlah penderita baru AIDS mengalami penurunan dari 104 orang di tahun 2012 menjadi 75 orang di tahun 2013. Dengan presentase kematian 16,3% di tahun 2012 dan turun di tahun 2013 sebesar 9.3 % Dengan jumlah total OTDHA mulai tahun 1995 – 2013 sebesar 2661 angka ini termasuk penderita dari luar Kota Semarang
-
Angka kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis ) atau biasa disebut lumpuh layu di tahun 2013 adalah 2.2 hal ini lebih bagus dibanding tahun 2012 yang mencapai 2.7 karena target yang ada adalah kurang dari 2.
c. Status Gizi ; Status gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Tahun 2013 telah dilakukan penurunan persentase balita gizi buruk yaitu dari upaya di tahun 2012 sebesar 0,69 % meningkat menjadi 0,87%. -
Pada tahun 2012 prevalensi balita gizi buruk 0,69 % dan tahun 2013 menjadi 0,87 %
-
Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2012 adalah 6,1 % turun menjadi 5,32 % pada tahun 2013.
Page | 68
SASARAN 2 : PARADIGMA SEMARANG SEHAT 75% Capaian : 1.
Perilaku sehat,peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu indikator pembangunan kesehatan Kota Semarang adalah masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dengan demikian masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek tetapi juga mampu sebagai subyek dalam pembangunan kesehatan.
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
50%
51.73
51.73
103,46%
96%
96
96
100%
97%
98.20
98.20
101,23%
91% 100%
91,99 100
91,99 100
100% 100%
70%
74,35
73,91
105,58%
Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka bebas jentik Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI) persentase Posyandu purnama dan mandiri
a. Perilaku sehat ; Perilaku sehat masyarakat dalam indikator keluarga sadar gizi antara lain adalah pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif selama 2012 – 2013 memperlihatkan peningkatan yaitu dari 51,73% menjadi 53,33%, hal ini di karenakan telah dilaksanakannya program untuk peningkatan cakupan Asi Eksklusif, dengan pembuatan Perwal tentang Peningkatan pemberian Asi Eksklusif dan Penyuluhan serta pelatihan konselor menyusui. b. Peran serta masyarakat ; Bentuk peran serta masyarakat yang lain dalam pembangunan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota Semarang salah satunya adalah dalam bentuk posyandu. Posyandu yang ada terbagi dalam empat katagori yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari keempat strata posyandu tersebut, dapat dikatakan posyandu purnama dan mandiri yang memiliki mutu pelayanan yang baik karena didukung oleh kader posyandu yang aktif maupun jenis kegiatan yang memadai secara kuantitas maupun kualitasnya. Kegiatan Posyandu Purnama dan Mandiri tahun 2012 sebesar 74,35 % meningkat di tahun 2013 menjadi 77,33% dengan rincian cakupan posyandu purnama tahun 2012 sebesar 35,93% dan tahun 2013 meningkat sebesar 39,85 %. Sedangkan posyandu mandiri di tahun 2012 dan 2013 yaitu berturut turut 37,98% menjadi 37,48%. c. Pemberdayaan masyarakat ; pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah terlihat dalam Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2013 rumah bebas jentik nyamuk sebesar 91,99% di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 84,69%.
Page | 69
2.
Lingkungan Sehat dengan indikator : Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
72%
89,7%
72%
100%
90%
89,.7%
90.02%
100%
82%
85%
83.7%
102,072%
Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat persentase tempat tempat umum sehat
1 2 3
a.
Keadaan Lingkungan : adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Persentase rumah tangga sehat Tahun 2013 lebih baik dari tahun 2012 karena telah meningkat dari 89,7% menjadi 91% hal ini juga di tunjang oleh hasil cakupan penggunaan air bersih 96,7%, kualitas air minum yang memenuhi syarat 83,65% dan kualitas air bersih yang memenuhi syarat 71,62% serta rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah sebesar 85,8%.
b.
Higiene Sanitasi di tempat-tempat umum dan pengolahan makanan; tempat – tempat umum yang sudah memenuhi higiene sanitasi sehat tahun 2012 sebesar 85% mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 100% sedangkan institusi yang dibina mengalami perubahan yaitu dari 79% di tahun 2012 menjadi 80 % di tahun 2013. Sedangkan Higiene sanitasi tempat pengolahan makanan dapat dilihat dari Industri Rumah tangga makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2013 sebesar 84 % meningkat dari tahun 2012 yang hanya sebesar 83,7 %. Pelayanan Kesehatan dengan indikator :
3.
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
95%
95.86%
95.86%
100%
100% 30%
100,61% 25%
100% 25%
100% 83,33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe Pemberian Vitamin A pada bayi Penurunan balita yang menderita pneumonia persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam Persentase kasus DBD yang ditangani
1 2 3 4 5
a.
Pelayanan kesehatan keluarga ; Pelayanan kesehatan keluarga memiliki beberapa sasaran diantaranya: -
Pelayanan Kesehatan Ibu mengalami peningkatan Kunjungan ibu hamil (K-4) tahun 2012 – 2013 yaitu dari 96,90% menjadi 97,21%. pelayanan pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 2012 tercatat 95,86%.dan pada tahun 2013 pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil naik menjadi 96,36%, Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan yaitu di tahun 2012 sebesar 98,20 % meningkat di tahun 2013 menjadi 98,33 %
-
Pemberian vitamin A pada bayi tahun 2012 mencapai 100,61% dan meningkat di tahun 2013 menjadi 121,6%, demikian halnya pemberian vitamin A pada balita di Page | 70
tahun 2012 sebesar 99,54 % di tahun 2012 meningkat menjadi 100,2%. Sedangkan pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai sebesar 106,59% pada tahun 2012, dan di tahun 2013 sebesar 100,05%. -
Pelayanan pemantauan pertumbuhan balita yang ada di Kota Semarang berdasarkan balita yang datang dan ditimbang (D/S) pada tahun 2013 sebesar 78,51% hal ini naik dibandingkan tahun 2012, sebesar 79,69% sedangkan balita yang naik berat badannya (N/D) 88,33% di tahun 2012, menjadi 88,58% ditahun 2013.
Penemuan balita yang menderita pneumonia, pada tahun 2012 sebanyak 25% dan pada tahun 2013 sebanyak 20%. Semua balita yang menderita pneumonia dalam kurun waktu tersebut telah mendapat pelayanan kesehatan, baik ditangani langsung oleh petugas puskesmas maupun dilakukan rujukan bagi pneumonia berat. Pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit ; Pelayanan pemberantasan demam berdarah dapat dilihat dari fogging pada kasus yang dilakukan sesuai standar ≤ 5 hari pada tahun 2012 sebesar 94,8% dan meningkat menjadi 100% di tahun 2013. Persentase kasus DBD yang ditangani pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 100%. -
b.
4.
Sumber Daya Kesehatan dengan indikator : a. Sumber Daya Manusia ; Perkembangan tenaga kesehatan yang ada di Kota Semarang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat melalui Rasio Dokter umum tahun 2012 sebesar 45,1 per 100.000 penduduk dan meningkat di tahun 2013 yaitu menjadi 91 per 100.000 penduduk. Rasio Dokter Gigi tahun 2012 sebesar 23.2 per 100.000 penduduk dan di tahun 2013 yaitu menjadi 21 per 100.000 penduduk. Rasio Dokter Spesialis tahun 2012 sebesar 47,4 per 100.000 penduduk menjadi 40 per 100.000 penduduk di tahun 2013. Sedangkan Bidan dari 53 menjadi 28 per 100.000 penduduk dari tahun 2012 ke 2013. Jumlah Perawat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2012 sebesar 199 per 100.000 penduduk menjadi 204 per 100.000 penduduk di tahun 2013. Di sisi lain ada bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan seperti kader posyandu, petugas pemantau jentik, pengawas minum obat bagi penderita TB, hanya jumlahnya masih terbatas dan perlu upaya peningkatan. 5. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang RSUD Kota Semarang yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) adalah milik Pemerintah Kota Semarang yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan pari purna dan profesional terutama peningkatan kepuasan pelanggan. Tahun 2013 Kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang berupa kapasitas ruang rawat inap sebesar 400 tempat tidur di tahun 2012 menjadi 548 tempat tidur hal ini dikarenakan adanya pembangunan gedung baru terutama untuk kelas III yaitu dengan jumlah tempat tidur sebanyak 128 dan ruang perawatan khusus sebesar 86 tempat tidur di tahun 2012, menjadi 98 tempat tidur di tahun 2013 Dengan persentase pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate) di tahun 2012 sebesar 72,49% dan di tahun 2013 sebesar 83,07%. Sedangkan rata – rata lama hari pasien dirawat (Length Of Stay) 3,99 hari di tahun 2012 menjadi 5,36 hari di tahun 2013. Untuk rata – rata jeda waktu tempat tidur dipakai disaat Page | 71
terisi ke terisi berikutnya (Turn Over Interval) tahun 2012 yaitu 1,52 hari menjadi 0,80 hari di tahun 2013. Frekuensi penggunaan tempat tidur (Bed Turn Over) ditahun 2012 sebesar 66,44 kali dan tahun 2013 sebesar 77,71 kali. Hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk RSUD tahun 2012 sebesar 74,48 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 75 artinya bahwa kepuasan pelanggan pelayanan kesehatan perorangan di RSUD Kota Semarang meningkat. SASARAN 3 : MENINGKATNYA CAKUPAN UNIVERSAL COVERAGE TH.2013 SEBESAR 100% Capaian :
1 2
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
100%
100%
100%
100%
55%
55.79%
56.91%
100%
Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesh
Persentase penduduk kota yang memiliki jaminan kesehatan Tahun 2013 sebesar 56,91%,bila masih ada masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh jaminan kesehatan serta memerlukan pelayanan kesehatan dapat menjadi peserta Jamkesmaskot (open member) dengan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dengan demikian penduduk kota Semarang sudah 100 % tercover dalam Jaminan Kesehatan (Universal Coverage). Jumlah Pasien miskin yang mendapatkan pembebasan /keringan biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang tahun 2012 sebesar 54.442 orang menjadi 73.830 orang di tahun 2013.
TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN PERSEBARANNYA,
SISTEM
PENGENDALIAN
FASILITASI
KELUARGA
LAJU
PERTUMBUHAN
BERENCANA
DAN
DAN
SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN TOTAL FERTILITY RATE DIBAWAH 2 (TFR<2) Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2011)
Kondisi Akhir (Capaian 2012)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
Pengendalian Angka Kelahiran (TFR)
<2
2.16
2,16.
100%
Page | 72
2
3
4 5
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2011)
Kondisi Akhir (Capaian 2012)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
59
51
51
100%
140 kel
140 kelompok
140 kelompok
100%
6
6
6
100%
16 74 177 1415 9200 1:02
16 74 177 1421 9,353 1:04
16 74 177 1421 9,353 1:04
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1:02
1:04
1:04
100%
peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam kehidupan berkeluarga Jml PIK remaja per jumlah kecamatan Jml sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll) Jml pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt Kota Jumlah petugas KB Petugas UPTB, PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kel Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di setiap kel
Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut: a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 523 kelompok, yang aktif sebanyak 522 (99,81%) kelompok dengan jumlah anggota 6.857 anggota ; b. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)Ada 316 Kelompok BKL di 16 Kecamatan, adapun BKL aktif sejumlah 314 kelompok, dengan jujmlah anggota yang aktif sejumlah 11.574 . adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ; c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 318 Kelompok di 16 Kecamatan, yang aktif 318 Kelompok dengan 13.206 kader yang aktif dan terlatih dari 36.371 anggota. d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 166 Kelompok, anggota yang aktif sebesar 5.602 anggota yang terlatih dari 68.301 anggota . e. Jumlah Penyuluh KB idealnya adalah 1 : 2 , artinya 1 (satu) orang penyuluh mengampu 2 (dua) kelurahan, tetapi penyuluh KB yang merupakan tenaga teknis fungsional khusus kondisinya saat ini masih 1 : 4, atau 1 (satu) orang penyuluh mengampu 4 (empat) kelurahan. SASARAN 2 : PENINGKATAN JUMLAH AKSEPTOR KB, BAIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Jumlah peserta KB aktif Jumlah peserta KB Baru
Target 2 -
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 198,606 36,416
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
198,606 36,416
Persentase 5 (4/2*100%) -
Page | 73
Indikator Kinerja 3 4
Target
1 Jumlah pasangan usia subur (PUS) Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB
2 260,000 198,000
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 261,390 198,606
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
261,390 198,606
Persentase 5 (4/2*100%) 100% 100%
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2012 sebesar 201.532 ( 77,10 %) dari jumlah pasangan usia subur (PUS) 261.390 PUS, sedangkan pada tahun 2013 , tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB yaitu sebesar 201.739 ( 76,46%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 263.862 orang Peserta KB baru tahun pada tahun 2012 : 36.416 peserta (92,49%) dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 39.372 orang., Sedangkan pada tahun 2013 peserta KB baru 35.122 peserta (111,10%) dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 31.514 permintaan. Jumlah akseptor dengan metode kontrasepsi sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6
KONTRASEPSI
2012 5.870 2.295 2.018 18.665 4.416 3.101
IUD MOW Implant Suntik Pil Kondom
2013 17.404 14.032 1.721 12.611 27.566 14.490
Pada tahun 2012, dari jumlah peserta KB tersebut diatas, apabila dilihat berdasarkan tempat pelayanannya adalah sebagai berikut : a. Klinik pemerintah : 13.409 peserta KB (36,82%) b. Klinik Swasta : 10.079 peserta KB (27,68%) c. Dokter Praktek Swasta : 2.022 peserta KB (6%) d. Bidan Praktek Swasta : 10.906 peserta KB (30 %) Sedangkan Pada tahun 2013, adalah sebagai berikut : a. Klinik pemerintah : .1.331 peserta KB ( 44,74%) b. Klinik Swasta : 737 peserta (24,77%) c. Dokter Praktek Swasta : 163 peserta (5,48%) d. Bidan Praktek Swasta : 744 peserta (25,01 %)
TUJUAN 4 : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA/ BERUSAHA, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, SERTA KUALITAS TENAGA KERJA YANG MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL. SASARAN 1 : MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN DARI 14,9 % MENJADI 12,4% Capaian : Indikator Kinerja 1
Tingkat pengangguran terbuka
Target 14,26%
Kondisi Awal (Capaian 2012) (10,07%
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
71.378 0rang (10,07%)
Persentase
70,617%
Page | 74
Hasil pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun menunjukkan adanya Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebesar 8,89% mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2012 SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DARI 64,75% MENJADI 66,71 % Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 60,10 53,90
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
60,10% 53,90%
95,807% 82,002%
-
89,93
9.350 9,200 25 125
10,263 10,090 38 135
91,11 10,263 10,090 38 135
109,764% 109,673% 152% 108%
Target
1 Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja ( TPAK ) Tingkat kesempatan kerja Penempatan pencari kerja AKAL AKAD AKAN
2 62,73% 65,73%
Persentase
Partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 64,39% sedangkan tahun 2012 sebesar 60,10% Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (berdasarkan hasil survey pengangguran) pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 66,21% Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2013 sebesar 8,89% mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2012 (berdasarkan hasil survey penganggur) Tingkat kesempatan kerja tahun 2013 sebesar 91,11% meningkat dari tahun 2012 sebesar 89,93% Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2012 sejumlah 10.263 orang dan tahun 2013 sebanyak 18.819 orang.. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 sebesar 874.532 orang dari jumlah jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas sebesar 1.320.794 orang Jumlah tenaga terdidik dari jenjang SD, SMP, SMA, D1 s/d D3, dan S1 pada tahun 2013 sejumlah 143.387 orang secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 sejumlah 286.253 orang. Namun apabila dilihat dari segi tingkat pendidikan mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari proporsi terbesar tenaga terdidik didominasi lulusan SMA sebesar 60,30%. Sedangkan pada Tahun 2013 proporsi terbesar tenaga terdidik merupakan lulusan D1 s/d D3 sesuai tabel di bawah ini: 2012 (Org) 11.784(4,12%)
2013 (Org)
SD
TENAGA TERDIDIK SMP
40.192(14,04%)
8.028(11,25%)
SMA
172.618(60,30%)
14.376(20,13%)
D1 s/d D3
27.394(9,57%)
29.577(41,44%)
S1
34.265(11,97%)
8.367(11,71%)
S1
-
7.352(10,30%)
286.253(100%)
143.387(100%)
JUMLAH
3.687(5,17%)
Page | 75
SASARAN 3 : MENINGKATNYA
PERSENTASE
PERLINDUNGAN
DAN
JAMINAN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4
5
1 Upah Minimum Kota Semarang Kebutuhan Hidup Layak Peningkatan jumlah serikat buruh Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% ) Jumlah kecelakaan kerja
2 Tidak ada
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 991.500
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
991.500
103,139%
Tidak ada 619 PUK
1.232.306 658 PUK
1.232.306 658 PUK
122,03% 106%
329
395
395
120,06%
Tidak ada
389 0rg
389 0rg
-
Target
Persentase
Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2013 meskipun belum memenuhi nilai Kebutuhan Hidup Layak, namun mengalami peningkatan cukup besar mencapai 21,95% menjadi sebesar Rp.1.209.100,- dimana dalam penetapannya tidak menimbulkan gejolak yang besar seperti daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional. Jumlah serikat buruh mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 700 PUK dengan anggota 118.023 orang (binaan Disnakertrans 373 PUK dengan anggota 65.731 orang) dibandingkan tahun 2012. Jumlah perusahaan di Kota Semarang Tahun 2012 sebanyak 3.325 Perusahaan, dan yang menerapkan K3 445 Perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2012. PERUSAHAAN Jumlah Perusahaan di Kota Semarang Jumlah perusahaan yang berhasil di pantau Disnakertrans Kota Semarang Jumlah perusahaan yang menerapkan K3
2012 3.325 1.096
1.500
2013
395
445
-
Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2013 sebanyak 494 orang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 389 orang, namun apabila dilihat dari tingkat keparahan kecelakaan maka mengalami penurunan sesuai tabel di bawah ini: KECELAKAAN KERJA Jumlah kecelakaan kerja Kejadian kecelakaan : Kecelakaan Tempat Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat keparahan kecelakaan : Meninggal Luka Berat Luka Ringan Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013
2012 (Org) 389 0 235 154 0 7 0 382
2013 (Org) 494 0 284 210 0 5 0 279
Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik namun belum dapat menurunkan angka kecelakaan hal ini dapat dilihat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2012 sebanyak 389 kecelakaan dengan rincian meninggal 7 0rang , luka berat 0 0rang ,luka ringan 382 0rang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan di tempat kerja sebanyak 235 0rang, kecelakaan lalulintas / menuju tempat kerja sebanyak 154 0rang, pada tahun 2013 sebanyak 494 kecelakaan dengan rincian meninggal 5 0rang, luka berat 0 0rang, luka ringan 279 0rang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan di tempat kerja sebanyak 284 0rang , kecelakaan lalulintas / menuju tempat kerja sebanyak 210 0rang
Page | 76
SASARAN 4 : MENINGKATNYA
PERSENTASE
FASILITASI
PENYELESAIAN
MASALAH
HUBUNGAN INDUSTRIAL MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja 1
2 3
4
2 200
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 192
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
192
96%
100% -
100% 296
100% 296
100% 91,076%
-
0
145
-
Target
1 Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK ,Unjukrasa 2 % pertahun Kasus perselisihan yang ditangani Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi ketenagakerjaan Penyelesaian bipartite ( pihak berselisih tidak melapor, usai mediasi awal ).
Persentase
Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) tahun 2013 sebanyak 211 kasus naik dari tahun 2012 sebanyak 192 kasus. Hal ini terjadi karena adanya upaya peningkatan penanganan oleh mediator atas kasus yang diadukan pekerja, SP/SB maupun pengusaha Kasus pelanggaran regulasi ketenagakerjaan tahun 2013 sebanyak 357 kasus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 296 kasus. SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENYELENGGARAAN DAN SISTEM INFORMASI PASAR KERJA YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3
2 1 5%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1 6,40
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1
5 (4/2*100%) 100%
6,40
128%
420
420
420
100%
Target
1 Jumlah Bursa Tenaga Kerja Tenaga kepelatihan yg berkompetensi Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Persentase
Kegiatan bursa kerja yang dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 1 kali sedangkan tahun 2012 sebanyak 1 kali Peningkatan jumlah tenaga kepelatihan yang berkompetensi dengan target 5% pada tahun 2013 dapat terealisasi sebesar 25,39% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sesuai tabel di bawah ini : NO
PELATIHAN
2012 (ORG)
2013 (ORG)
1.
Pelatihan yg dilaksanakan BLK
420
660
2.
Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans
260
220
11.575
11.674
3. Pelatihan yg dilaksanakan LPK Binaan Disnakertrans Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013
Page | 77
DATA PERKEMBANGAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR, LOWONGAN DAN PENEMPATAN DI DISNAKERTRANS No
Uraian
1
Pencari Kerja yg terdaftar
2
Luwongan Kerja yg terdaftar
3
Penempatan Tenaga Kerja
2011
2012
2013
9.349
13.995
27.039
14.133
13.637
21.719
9.003
10.263
18.819
TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN
PERAN PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
MENDUKUNG SIKAP DAN PERILAKU, KEPELOPORAN, KEMANDIRIAN, INOVASI, DAN KREATIVITITAS SERTA WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN. SASARAN 1 : PROSENTASE PERAN SERTA AKTIF GENERASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN SEBESAR 75 % Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
177 48
177 48
100% 100%
56.500 orang
-
Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan - Karang taruna - Organisasi kepemudaan
2
Jumlah warga yang mengikuti organisasi kepemudaan
-
55 48 39.204 orang
2
Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pendidikan Life skill/kewirausahaan
14
11
11
78,57%
1 keg
1
1
100%
1 keg
1
1
100%
3 4
Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda dilaksanakan melalui kegiatan peringatan sumpah pemuda dan fasilitasi kegiatan kepemudaan serta mengalami peningkatan peserta sebesar 1,16 % Pada tahun 2013 Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Semarang sebanyak 48 buah, sedangkan jumlah warga yang mengiktui organisasi kepemudaan sebanyak 56.500 orang dengan kegiatan kepemudaan sejumlah 11 kali antara lain : a)
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan peserta upacara sebanyak 1.600 orang;
Terselenggaranya fasilitasi kegiatan kepemudaan dengan kegiatan : 1) Terselenggaranya workshop kepemudaan sebanyak 30 orang; 2) Terselenggaranya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda sebanyak 30 orang. Page | 78
b) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a. Terbinanya organisasi kepemudaan sebanyak 103 orang; b. Terbentuknya Tim Paskibraka Tingkat Kota Semarang; c. Terseleksinya pemuda yang mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi negara dan pemuda pelopor pembangunan tingkat provinsi sebanyak 50 orang. d. Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Destruktif bagi Generasi Muda sebanyak 100 orang; e. Terselenggaranya lomba pidato bahasa Inggris bagi generasi muda dengan peserta sebanyak 30 orang; f. Terselengaranya Lomba karya ilmiah bagi generasi muda dengan peserta sebanyak 60 orang; g. Terselenggaranya Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris-berbaris yang dipersiapkan sebagai tim yang mewakili lomba Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan peserta lomba sebanyak 150 orang; h. Terselenggaranya lomba debat berbahasa Inggris dengan peserta sebanyak 30 orang; c) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda a. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan teknisi handphone bagi Pemuda sebanyak 32 orang dan perbengkelan sebanyak 20 orang; b. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan perbengkelan bagi Pemuda sebanyak 20 orang; TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN FASILITASI OLAHRAGA PRESTASI
UNGGULAN
YANG DIDUKUNG SARANA PRASARANA
OLAHRAGA YANG MEMADAHI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SEBESAR 80% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
3
1 Pembangunan/rehab sarana olahraga Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum Data jumlah sarana prasarana olahraga
2 2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 4
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 2
5 (4/2*100%) 100%
100%
100%
100%
100%
ada
ada
ada
100%
Target
Persentase
Pembangunan / rehab sarana olahraga di Kota Semarang yaitu : a. Tersalurkannya bantuan peralatan olahraga untuk 28 kelompok masyarakat; b. Terlaksananya perbaikan Kolam Renang Manunggal Jati; c. Terlaksananya sosialisasi dan pendataan pengembangan Informasi Data Base bidang sosial pemuda dan olahraga untuk 193 orang; Page | 79
d.
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana olahraga dengan kegiatan pavingisasi Lapangan Sepak Bola Sidodadi. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013
1. Jumlah gelanggang olahraga di Kota Semarang
2. Jumlah Stadion sepakbola di Kota Semarang
Tahun 2012 4
Tahun 2013
KET
4
2
2
- 2 milik Kota Semarang (GOR Manunggal Jati dan GOR Tri Lomba Juang), - 1 milik provinsi Jawa Tengah (GOR Jatidiri), - 1 milik swasta (GOR Satria) 1 milik Kota Semarang (Stadion Citarum), 1 milik Provinsi Jawa Tengah (Stadion Jatidiri)
87 68 387 33 68 321 26 5 197 100 %
110 86 529 55 103 445 32 5 28 100 %
4
2
3. Jumlah lapangan olahraga di Kota Semarang Lapangan sepakbola Lapangan tennis Lapangan badminton Lapangan futsal Lapangan basket Lapangan bola voli Kolam renang Lapangan Golf 4. Jumlah fasilitasi bantuan olahraga 5. Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum 6. Jumlah pembangunan rehab sarana olahraga di Kota Semarang
(kolam renang manunggal jati dan lapangan sepakbola sidodadi)
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan per tahun Jalan sehat Sepeda santai Senam Sehat
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
60 96 104
60 96 104
60 96 104
100% 100% 100%
Target
Persentase
KEGIATAN OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013 Nama Kegiatan Tahun 2012 1. Jogging 60 2. Senam 12 3. Renang 3 4. Voli 1 5. Badminton 6 6. Tennis 1 7. Basket 5 8. Futsal 3 9. Sepeda santai 96 Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
Tahun 2013
96 96 4 5 6 3 6 96
Pada Tahun 2013, kegiatan pembinaan dan permasyaratan olahraga di Kota Semarang antara lain : Page | 80
a. b.
Terselenggaranya tes bakat dan potensi pelajar dalam olahraga sebanyak 200 pelajar SD/MI. Terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan peserta sebanyak 8.000 orang; Terlaksananya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 1) Terselenggaranya Penyuluhan Persiapan Pra Lansia dan Lansia sebanyak 50 orang; 2) Terselenggaranya Lomba Catur bagi Manula dengan peserta sebanyak 50 orang; Terselenggaranya kompetisi Futsal dan Tenis Lapangan bagi mahasiswa, karyawan dan masyarakat dengan peserta sebanyak 150 orang;
c.
d.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENCAPAIAN PRESTASI OLAHRAGA MENCAPAI 80% Capaian : Indikator Kinerja 1
2
1 Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia (LIPIO) Tk. SMA Tk. SMP Mempertahankan capaian pada POPDA tahun sebelumnya
Target 2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Mempertaha Juara I Tk. Jateng nkan Juara I Nasional Mempertaha Juara I nkan
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Juara I Tk. Jateng Juara I Nasional Juara Umum I
100%
Terselenggaranya kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) Tingkat Kota Semarang dengan jumlah peserta Kelompok SD sebanyak 14 team, Kelompok SMP sebanyak 13 team dan Kelompok SMA sebanyak 16 team. Terseleksinya Tim Kota Semarang untuk mengikuti kejuaraan LIPIO Tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional dengan hasil Juara I Tingkat Nasional untuk kelompok SMP dan Juara I Tingkat Jawa Tengah untuk kelompok SMA. Mengalami peningkatan prestasi, pada Tahun 2013 untuk kelompok SMP meraih Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Juara I Tingkat Nasional, sedang untuk kelompok SMA meraih Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Juara II Tingkat Nasional. Terlaksananya partisipasi Atlit Kota Semarang dalam Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan meraih Juara Umum II. Terlaksananya partisipasi Atlit Kota Semarang dalam Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Kelompok SD, SMP dan SMA dengan prestasi meraih Juara Umum I untuk masing-masing Kelompok. DAFTAR PRESTASI PARTISIPASI ATLIT KOTA SEMARANG DALAM BERBAGAI KOMPETISI TAHUN 2013 NAMA KEGIATAN I. Pada Pekan Olahraga Pelajar - Liga Pendidikan Indonesia (Lipio) a. Tingkat SMA b. Tingkat SMP -
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) b. Tingkat SMP c. Tingkat SMA
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Juara I Tk. Jateng Juara I Nasional
Juara I Tk. Jateng 16 besar
a. Tingkat SD Juara Umum I Juara Umum I
Juara Umum I Page | 81
NAMA KEGIATAN
TAHUN 2012 Juara Umum I
- Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesanteren (Pospeda)
TAHUN 2013
Juara Umum I Juara Umum I
Daerah Juara Umum II
Tidak Diselenggarakan Rangking 6 Tk. Jateng II. Pada Pekan Olahraga Nasional a. Jumlah medali yang diperoleh PON (Total) Medali Emas Medali Perak Medali Perunggu
Tidak Diselenggarakan -
45 15 14 16 4 4
PORCANAS Medali Perak b. Prosentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dibandingkan jumlah keseluruhan nomor cabang olahraga yang dipertandingkan
-
63,9 %
-
TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL, BANGUNAN BERSEJARAH SERTA BENDA CAGAR BUDAYA DALAM RANGKA MEMPERKUAT IDENTITAS DAN JATI DIRI MASYARAKAT. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL MENCAPAI 3,66% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah 1. Upacara Tradisional Dugderan 2. Sesaji Rewanda 3. Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 4. Ketoprak 5. Wayang orang 6. Pentas Budaya 7. Pameran Tosan Aji
Target 2 7 kegiatan
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 7 kegiatan
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 7 kegiatan
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Program Pengembangan Nilai Budaya, keluaran yang dihasilkan adalah penyelenggaraan kegiatan kegiatan kebudayaan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelestarian terhadap Tradisi Budaya antara lain ; a. Dalam rangka memperingati bulan Ramadhan dilaksanakan Upacara Tradisional Dugderan. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali menjelang bulan Ramadhan yang diikuti oleh pelajar dan segenap lapisan masyarakat berbagai etnis.sehingga tercermin rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat Kota Semarang. b. Tradisi Rewanda diperingati setiap 3 Syawal yang sekaligus untuk mengenang saat Sunan Kalijaga mencari kayu jati yang akan digunakan untuk pembangunan Masjid Demak. Ritual Page | 82
c. d. e. f. g.
ini merupakan atraksi budaya lokal masyarakat warga Talun Kacang Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Kota Semarang dalam menapak tilas perjalan Sunan Kalijogo di Gua Kreo. Pagelaran Wayang Kulit ; dilaksanakan 30 kali , setiap malam jumat kliwon dan tanggal 1 muharam dan di selenggarakan di 16 kecamatan . Ketoprak dilaksanakan di Musium Ronggowarsito sebanyak 4 kali Wayang Orang ; pagelaran wayang orang Ngesti Pandowo dilaksanakan digedung Ki Narto Sabdo sebanyak 52 kali Pentas Seni ; pentas yang dilaksanakan untuk penyambutan tamu dan turis sebanyak 60 kali. Pameran Tosan Aji ; dilaksanakan untuk melestarikan peninggalan benda benda pusaka.
SASARAN 2 : MENINGKATNYA
PERSENTASE
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
BANGUNAN
BERSEJARAH DAN BENDA CAGAR BUDAYA MENCAPAI 53,21% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4 5
1 Dafta Cagar Budaya di Kota Semarang Jumlah obyek Cagar Budaya Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 315 buah
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 315 buah
5 (4/2*100%) 100%
8 tempat 171 tempat 8 tempat
8 tempat 171 tempat
8 tempat 171 tempat
100% 100%
8 tempat
8 tempat
100%
1 situs
1 situs
1 situs
100%
Target 2 315 buah
Persentase
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya , Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pelestarian Benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang sejumlah 315 tempat dan yang telah terinventarisir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 171 tempat. Sedangkan Benda Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata ada 8 tempat . yaitu ; a. Kawasan kota lama ; disebut sebagai little Netherland didalamnya terdapat 50 bangunan kuno dimana sebagai World Haritage yang harus dilestarikan keberadaanya .b. Lawang sewu ; bangunan kuno peninggalan jaman kolonial Belanda yang harus dilestarikan keberadaanya .c. Tugu Muda ; Sebagai Monumen perjuangan untuk mengenang pertempuran lima hari di semarang .d. Masjid Kauman : merupakan masjid tua yang dibangun pada abad ke 16 yang harus dilestarikan keberadaanya .e. Sam Poo Kong ; merupakan Klenteng tertua di pulau Jawa peninggalan sejarah sam poo tay djien sehingga harus dilestarikan keberadaanya .f. Musium Mandala Bhakti ; merupakan bangunan bersejarah yang digunakan sebagai musium perjuangan TNI ,Page | 83
g. h.
Kawasan Pecinan ; merupakan kawasan bangunan kuno berarsitektur Cina yang harus dilestarikan keberadaanya .Gereja Blenduk : bangunan kuno berarsitektur phantheon merupakan gereja pertama di kota semarang yang harus dilestarikan keberadaanya.-
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SENI DAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL 12,72% Capaian : Indikator Kinerja 1
2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya - Wayang kulit - Kethoprak - Wayang orang - Atraksi Budaya - Apitan/sedekah bumi - Sesaji Rewanda - Upacara Tradisi Dugderan - Pagelaran Musik Tradisi - Tari - Rebana, Jipin - Lomba mewarnai - Semarang Night Carnival - Band/Vocal Grup - Teater Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang yang divina Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Jumlah organisasi budaya Jumlah sanggar seni dan budaya Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang divina Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun Jumlah gedung kesenian
Target 2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
11 kali 2 kali 2 kali 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali -
20%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
11 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 20 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali 100 sanggar
140 sanggar
10 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali 20 sanggar
100 sanggar
140 sanggar
20 sanggar
20%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
64 orgnsasi
64 organisai
64 organisasi
100%
100 sanggar 100 sanggar
140 sanggar 140 sanggar
20 sanggar 20 sanggar
20% 20%
1 kali setahun
1 kali setahun
1 kali setahun
100%
24 kali
19 kali
24 kali
100%
13 buah
13 buah
13 buah
100%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah . Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 telah memfasilitasi dengan menyelenggarakan pagelaran /festival / pentas seni dan budaya yang meliputi : JENIS KEGIATAN Jumlah penyelenggaraan kegiatan Jenis Pagelaran/Festival/Pentas Seni dan Budaya Pentas Wayang Kulit Pentas Wayang Orang Pentas Ketoprak
2012 8 kegiatan
2013 8 kegiatan
11 kali 2 kali 2 kali 3 kali
30 kali 52 kali 4 kali 4 kali
Page | 84
JENIS KEGIATAN Atraksi Budaya Apitan/Sedekah Bumi Sesaji Rewanda Pagelaran Seni Musik Tradisi Pentas seni Rebana, Jipin Semarang Night Carnival Band/Vocal Group Pendukung acara Festifal Film Indonesia Pameran Kesenian/Kebudayaan
2012 3 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2013 4 kali 1 kali 3 kali 60 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 kali 1 kali 1 kali
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Tahun 2013
Adapun kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di Kota Semarang yaitu : JENIS KEGIATAN Jumlah sanggar/group/kelompok kesenian Jumlah sanggar/group/keompok kesenian di Kota Semarang yang dibina Frekuensi pembinaan sanggar seni dan Jumlah organisasi budaya Jumlah gedung kesenian Jumlah kegiatan fasilitasi untuk mengembangkan ksenian dan kebudayaan Penyuluhan Subtansial maupun tekhnikal Promosi
2012 140 sanggar 140 sanggar 1 kali/tahun 24 organisasi 13 gedung
2013 200 sanggar 200 sanggar 30 kali/tahun 24 organisasi 14 gedung
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Tahun 2013
Gedung antara lain ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kesenian yang berfungsi sebagai Ruang Pertunjukkan Kesenian di Kota Semarang Gedung Ki Narto Sabdo TBRS Open Teatre TBRS Gedung Serba Guna TBRS Auditorium RRI Open Teatre Taman KB Gedung B6 FBS UNNES Ruang Teatre FIB UNDIP Auditorium IAIN Walisongo Gedung marabunta Gedung Kesenian Sobokarti Ruang Cinema Gedung Thomas Aquinas UNIKA Sugijapranata Sanggar Greget Gedung Pertunjukan PKJT Marina Convention Center ( MCC )
TUJUAN 8 : PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI,
AKSESBILITAS PERPUSTAKAAN BERBASIS
OPTIMALISASI MINAT BACA MASYARAKAT DAN
RINTISAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TI SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERPUSTAKAAN BERBASIS TI SEBESAR 5% Page | 85
Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4 5
6
7
8
1 Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT - Keberadaan data buku secara digital - Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
2 1 buah
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1
5 (4/2*100%) 100%
163
163
163
100%
1.700.000 orang 82%
1.731.142
1.751.143
103%
80%
80%
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
Ada
100%
Target
Persentase
Pemerintah Kota Semarang telah memiliki 1 gedung perpustakaan yang terletak di Gedung Pandanaran lantai 1, sedangkan untuk perpustakaan milik non pemerintah yang berada dibawah pembinaan Pemerintah Kota Semarang mencapai 170 unit meningkat daripada tahun 2012 sebanyak 163 unit. Pelayanan otomasi perpustakaan yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 82% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 80%. Selain itu pula dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui website dengan alamat http://perpustakaandanarsip.semarangkota.go.id dan sarana prasarana penunjang lainnya yang memadai. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 sebanyak 1.751.143 orang meningkat dari tahun 2012 sebanyak 1.731.142 orang. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE MINAT BACA MASYARAKAT MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3
1 Presentase peningkatan budaya baca Penyelenggaraan Pameran Buku Promosi Gerakan Membaca
2 80%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 80%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 80%
5 (4/2*100%) 100%
2 kali
2 kali
2 kali
100%
2 kgt
2 kgt
2 kgt
100%
Target
Persentase
Page | 86
Budaya baca masyarakat Kota Semarang dimana pada tahun 2013 sebesar 83% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 80% Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat ditingkatkan dengan mengadakan talkshow yang dapat terlaksana pada tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebanyak 2 kali dan 1 kali kegiatan Selain itu pula dalam rangka meningkatkan budaya baca, Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan pameran buku sebanyak 2 kegiatan dan pada tahun 2012 sebanyak 2 kegiatan. Pameran buku ini berperan dalam pelestarian Gerakan Gemar Membaca untuk masyarakat Kota Semarang, dan menjadikannya sebagai salah satu agenda tahunannya. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa kegiatan Pameran Buku dapat sebagai bukti lain kekayaan buku itu yaitu kekayaan budaya perbukuan yang tentunya memiliki banyak kesempatan besar dan tujuan besar yang besar bagi para pelakunya atau penggerak kegiatannya . Kegiatan promosi gerakan membaca pada tahun 2013 dan 2012 telah terlaksana masingmasing sebanyak 2 kali. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PELESTARIAN DAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4
1 Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku Terkelolanya koleksi buku perpustakaan Jumlah koleksi buku perpustakaan Jumlah judul buku perpustakaan
Target 2 9.275 buku 10.481 buku 65.500 buku 19.300 buku
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
65.529
21.191
228,474%
10.500
10.500
100%
65.529
65.529
100%
19.302
19.302
100%
Persentase
Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan dan arsip Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 87.127 buku meningkat dari tahun 2012 sebanyak 65.529 buku. Dalam rangka Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan telah dilakukan langkah – langkah dalam merawat koleksi perpustakaan. a. Koleksi buku perpustakaan yang telah dikelola dengan baik pada tahun 2013 sebanyak 14.500 buku sedangkan tahun 2012 sebanyak 10.500 buku b. Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 87.127 buku meningkat dari tahun 2012 sebanyak 65.529 buku c. Judul buku perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 25.764 judul dibandingkan tahun 2012 sebanyak 19.302 judul. Dengan adanya kenaikan pengadaan bahan pustaka, maka otomatis akan terjadi penambahan koleksi perpustakaan. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan sebesar 4% Kenaikan koleksi perpustakaan tersebut, diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pemustaka dalam rangka pelayanan prima.
Page | 87
MISI II. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM. TUJUAN 1 : PENGEMBANGAN PEMAHAMAN POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS YANG SANTUN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG DIDUKUNG OLEH INFRA DAN SUPRA STRUKTUR POLITIK YANG SEHAT SASARAN 1 : MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT 80% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kegiatan Pembauran Kebangsaan
2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
5 (4/2*100%) 100%
150 org
-
150 org
100%
Target
Persentase
Di Indonesia, sejak lahir kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam perbedaan, keanekaragaman,kemajemukan atau pluralitas baik suku,agama, ras, kelompok, golongandan budaya.Hal ini adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.Perbedaan itu ada sejak kita ada, sehingga tidak perlu untuk dipertentangkan, tetapi untuk dijadikan kekayaan. Para pendiri Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan falsafah ”Bhineka Tunggal Ika” menjadikan keberagaman SARA adalah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak perlu untuk dipertentangkan. Oleh karena itu pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara, meningkatkan rasa nasionalisme serta sebagai upaya untuk mewujudkan cara pandang Bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah syarat mutlak untuk terlaksananya pembangunan dalam segala bidang, karena bangsa yang tidak rukun akan menciptakan konflik SARA yang berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dengan hasil sebagai berikut : a. Pada tahun 2013 telah terwujud kehidupan antar umat beragama yang rukun berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati dan bertoleransi, yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama pada tahun 2013. Selain itu pemerintah telah memberikan jaminan kemerdekaan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi terhadap umat minoritas dan dominasi mayoritas. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi efektif antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi efektif antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah yang terwadahi dalam Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas). b. Melaksanakan Pembauran Kebangsaan bagi generasi muda yang tergabung dalam berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Kelompok Mahasiswa dan Pelajar sebanyak 150 orang, kegiatan dikemasdalam bentuk Kemah. Melalui pembauran ini telah dapat menyadarkan Page | 88
peserta akan arti pentingnya kebersamaan dalam kemajemukan sehingga dapat mencegah tawuran pelajar/mahasiswa dan konflik antar OKP. Melaksanakan pengelolan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Peran pemerintah selaku regulator bagi Ormas/LSM dilakukan melalui monitoring kelembagaan dan kegiatan organisasi, pengawasan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dan pemberdayaan organisasi. Monitoring kelembagaan telah menghasilkan database Ormas/LSM tingkat Kota Semarang yang telah terdaftar sebanyak 158 organisasi, melalui perangkat lunak (software) database ini telah terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan monitoring kegiatan Ormas/LSM dilaksanakan dengan menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan arahan. Pengawasan terhadap penyimpangan dan penyalahggunaan dilakukan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang diduga melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terdapat 6 (enam) Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini dalam taraf pengawasan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Mengadakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Ormas dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan metode pengadaan jasa secara swakelola. Kegiatan ini sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dengan kegiatan ini keberadaan Ormas telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu mensukseskan program pemerintah. .
c.
d.
e.
f.
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERSENTASE PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA MENCAPAI 75% Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Pendataan dan Monitoring Partai Politik
2 1 kegiatan
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 -
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 kegiatan
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Terkait dengan pendidikan politik, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan pengurus parpol, telah dapat memberikan pemahaman secara komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Selain itu dalam program ini juga melaksanakan monitoring keberadaan Partai Politik tingkat Kota Semarang, sehingga dapat diketahui keberadaannya. Pada tahun 2013 di tingkat Kota Semarang terdapat 37 Partai Politik. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Semarang telah diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.788.567.125. Bantuan keuangan tersebut sebagian besar digunakan untuk pendidikan politik. Page | 89
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERAN DAN FUNGSI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 100% Capaian : Indikator Kinerja 1
2 3
4 5 6 7 8
LEMBAGA
2 29
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 14
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
14
35,55%
50
50
50
100%
29
14
14
35,55%
29
43
43
100%
17
25
25
100%
100%
44
44
100%
100%
44
44
100%
0
9
9
225%
100%
9
9
100%
7
7
Target
1 Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda) Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan - Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun - Jumlah Raperda yang diusulkan (baik inisiatif DPRD maupun inisiatif dari Pemkot untuk dibahas di DPRD selama setahun Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun Jumlah KeputusanDPRD yang ditindaklanjuti Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang - Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
POLITIK
Persentase
Berkaitan dengan produk – produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : pada tahun 2013, jumlah raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak 29 buah yang terdiri dari 17 Raperda merupakan usulan/inisiatif Dewan dan 12 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 12 Perda atau sekitar 41,37 %. Dari 12 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, yang merupakan inisiatif DPRD sebanyak 1 Perda, dan sisanya yang sebanyak 11 Perda merupakan usulan eksekutif. Adapun pada tahun 2012, DPRD telah berhasil menetapkan 14 Perda dari 43 Raperda yang masuk Prolegda atau sekitar 32,56 %. Disisi lain, pada tahun 2013 DPRD juga telah mengeluarkan keputusan DPRD sebanyak 46 keputusan. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 44 keputusan. DATA JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No 1 2 3
Uraian Raperda yang masuk Prolegda Perda Yang ditetapkan Keputusan DPRD yang ditetapkan
2012 43 14 44
2013 29 12 46
Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2012
Dalam rangka melaksanakan penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD tersebut diatas , DPRD telah melakukan rangkaian kegiatan sidang/rapat seperti Paripurna, Komisi, Pansus,
Page | 90
Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Sidang/Rapat Rapat Paripurna Rapat Komisi Rapat Pansus Rapat Badan Musyawarah Rapat Badan Anggaran Rapat Badan Legislasi Rapat Badan Kehormatan
Jumlah Kegiatan 2012 2013 26 28 255 185 41 69 37 16 18 17 27 20 6 2
Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2012.
Disisi lain, guna meningkatkan
kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menghasilkan produk – produk hukum DPRD seperti Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi baik ke Kementerian dan DPR sebanyak 46 kegiatan, kunjungan kerja sebanyak 53 kegiatan, workshop sebanyak 3 kegiatan dan bimbingan teknis sebanyak 25 kegiatan. Selain itu, DPRD juga telah melakukan 12 kegiatan penyusunan kajian terkait dengan produk-produk hukum DPRD. DATA JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA, WORKSHOP DAN BINTEK TAHUN 2012 DAN 2013 No 1 2 3 4
Nama Kegitan Konsultasi Kunjungan Kerja Workshop Bintek Jumlah
Jumlah Kegiatan 2012 2013 42 46 41 53 1 3 19 25 103 127
Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2013
Berkaitan dengan penerimaan/penyerapan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui unjuk rasa dan pengaduan masyarakat, selama tahun 2013, jumlah unjuk rasa yang dilakukan terhadap DPRD sebanyak 11 kasus. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 9 kasus. Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD pada tahun 2013 sebanyak 29 pengaduan, dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan. Sedangkan pada tahun 2012 DPRD telah berhasil menindaklanjuti 7 kasus pengaduan dari 9 kasus pengaduan. TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DIDUKUNG PENERAPAN E-GOVERNMENT MENUJU E-CITY SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENERAPAN INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Penerapan e-procurement
Target 2 sudah
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 sudah
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 sudah
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Page | 91
Indikator Kinerja 2 3 4
1 Paket yang dilelang melalui eprocurement Pengembangan SIM e-gov Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik
2 274
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 274
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
274
100%
26 sim sudah
26 sudah
26 sudah
100% 100%
Target
Persentase
Dalam rangka peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa, pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk selalu meningkatkan keterbukaan/transparansi dan menghindari terjadinya kontak langsung antara Pokja Unit Layanan Pengadan (ULP) dengan para penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengadaan barang/jasa sistem
E – Procurement
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penggunaan
sistem E – Procurement
yang mulai
dilaksanakan sejak tahun 2010 ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , pada tahun 2013, semua proses lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) pada tahun 2013 sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang dilelangkan sebanyak 368 paket, dengan perincian bahwa 336 paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 32 paket mengalami gagal lelang. Ke 32 paket yang gagal dilelangkan dikarenakan berbagai kondisi, antara lain jangka waktu pelaksanaan yang terlalu sempit, lokasi pekerjaan rawan keamanan, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.. Sedangkan pada tahun 2012 penggunaan sistem E – Procurement melalui LPSE diikuti oleh 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 274 paket . Selain dilakukan melalui sistem E – Procurement, upaya peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 1(satu)
kegiatan
bimbingan
teknis/sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti oleh 100 PNS. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 6 PNS atau 6 % (prosen). Sedangkan pada tahun 2012, pelaksanaan bimbingan teknis/setifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah diikuti oleh 100 PNS. Kegiatan pada tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Kota Semarang sejalan dengan konsep E-Gov dan program-program RPJM Kota Semarang adalah berupa pengembangan SIM GAKIN, SIM CARD (Sistem Informasi Manajemen Kartu Identitas Pegawai), SIM DIKLAT, SIM Page | 92
Siswa Miskin, SIM TPP, dan Pembangunan SIM Bank Data Center. SIM yang sudah dibangun di Kota Semarang adalah sebanyak 26 buah. Selain itu, tersedianya aplikasi Bank Data Center yang ada di Kota Semarang adalah untuk mengintegrasikan SIM-SIM yang ada di SKPD guna mempermudah penyajian data yang aktual. Pemerintah
Kota
Semarang
juga
melakukan
pengembangan
aplikasi
website
www.semarangkota.go.id, dengan format baru menggunakan frame work (CMS/open source) yang telah di manage dari segi keamanan sistemnya termasuk pula telah terbangun website yang disediakan untuk SKPD khususnya SKPD yang belum mempunyai website. Sampai dengan tahun 2013, website di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang merupakan website SKPD aktif berjumlah 17 buah. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERENCANAAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3
1 Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan
DALAM
2 1 kegiatan
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1 kegiatan
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 kegiatan
5 (4/2*100%) 100%
16 Kecamatan
16 Kecamatan
16 Kecamatan
100%
177 Kelurahan
177 Kelurahan
177 Kelurahan
100%
Target
Persentase
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan wilayah , dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang ada. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2013 Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Forum Warga (RT dan RW) dilanjutkan dengan Murenbang tingkat Kelurahan kemudian Musrenbang Tingkat Kecamatan dan selanjutnya seluruh usulan rencana pembangunan di masing masing wilayah digabung dan dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kota. Melalui forum Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan akan dilakukan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif yakni masyarakat terlibat langsung secara berjenjang dari bawah ke atas sehingga masyarakat akan mampu menyusun rencana pembangunan secara tepat dan fleksibel sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Page | 93
Kepesertaan Musrenbang yaitu dari lembaga masyarakat (LPMK, PKK ,RT/RW ) dan tokoh masyarakat serta tokoh agama . Pada tahun 2013, pelaksanaan Musrenbang telah menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan (SIMPERDA) dari mulai tingkat kelurahan hingga tingkat Kota. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas serta mendorong keterbukaan terhadap proses Musrenbang dan hasil-hasilnya. SASARAN 3 : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA SEMARANG Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Pembentukan Pejabat PPID
Target 2 ada
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 ada
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 ada
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Di Kota Semarang telah disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.29/265 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai langkah konkrit dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG POTENSIAL DAN KREATIF DENGAN TIDAK MEMBEBANI RAKYAT. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBESAR 12,5% PERTAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target 2 12,5%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 778.866.930.000
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
14,05%
100%
Persentase
Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp.930.577.133.513,--. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yang sebesar Rp.786.578.411.659,Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.683.708.489.950- atau sekitar 116,47 prosen dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2012 yang sebesar Rp.598.872.260.463,- penerimaan dari pajak daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,17 %. Adanya kenaikan penerimaan pajak daerah ini tidak lepas dari upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan realisasi pajak daerah seperti sosialisasi pajak daerah, Page | 94
pendekatan secara langsung dengan wajib pajak potensial, penerapan sistem online dalam pembayaran pajak, percepatan proses administrasi penerbitan SKPD/SKPDKB, pelaksanaan pekan panutan PBB dan operasi bhakti PBB, pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak daerah berprestasi yang patuh membayar pajak hotel, pengundian nota restoran bagi konsumen restoran dan pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang membayar PBB tepat waktu, pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang di lakukan 3 (tiga) kali setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan Realisasi PAD mencapai 119,48% dari target PAD Tahun 2013. NO
URAIAN
1.
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
587.050.000.000
683.708.489.950
96.658.489.950
116,47%
598.872.260.463
104.730.906.000
102.695.048.493
(2.035.857.507)
98,06%
84.877.260.948
6.872.760.000
7.650.778.888
778.018.888
111,32%
6.777.319.253
80.213.264.000
136.522.816.182
56.309.552.182
170,20%
96.051.570.995
Jenis PAD
667.883.642.000
778.866.930.000
930.577.133.513
151.710.203.513
119,48%
2. 3.
4.
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
SASARAN 2 : MENINGKATNYA RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MENCAPAI 25 % Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatkan Pendapatan Daerah
2 2.594.562.688.000
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 2.539.285.286.650
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 Rp.2.539.566. 972.095,-
Persentase 5 (4/2*100%) 111,47 %.
Pada Tahun Anggaran 2013 usaha peningkatan PAD difokuskan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya yang sudah dimiliki dengan tidak memberatkan pada masyarakat. Untuk kegiatan ekstensifikasi, di antaranya dengan mengidentifikasi dan menemukan obyek-obyek pajak/retribusi daerah yang baru. Keberhasilan pencapaian target dibutuhkan upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari pendaftaran dan pendataan obyek wajib pajak daerah sampai dengan pengawasan penyetoran pajak daerah ke Kas Daerah. pendapatan daerah ditarget sebesar Rp.2.594.562.688.000,- dan realisasinya sebesar Rp.2.801.228.549.867,- atau sekitar 107,97 %. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2012 yang sebesar Rp. 2.539.285.286.650,- maka realisasi pendapatan daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 261.943.263.217,Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp.930.577.133.513,--. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yang sebesar Rp.786.578.411.659,- Adapun Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.191.097.523.757,- dan yang bersumber dari lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp.679.553.892.597,-. Page | 95
Rincian Target dan Realisasi pendapatan adalah sebagai berikut : JENIS PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan
NO 1. 2.
ANGGARAN 2013
3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jumlah Pendapatan Daerah.
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
778.866.930.000
930.577.133.513
151.710.203.513
119,48%
786.578.41.659
1.219.637.347.000
1.191.097.523.757
(28.539.823.243)
97,66%
1.165.886.786.903
596.058.411.000
679.553.892.597
83.495.481.597
2.278.353.606.000
2.594.562.688.000
2.801.228.549.867
114,01%
586.820.088.088
206.665.861.867
107,97%
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2012
SASARAN 3 : MENINGKATNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DENGAN PENEKANAN
PADA
KETERSEDIAAN
DATA
ASET
YANG
AKURAT
DAN
PENGAMANAN ASET DAERAH SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 sosialisasi penyusunan neraca aset Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah
2 1 kegt
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1 kegt
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 kegt
5 (4/2*100%) 100%
1 kegt
1 kegt
1 kegt
100%
Target
Persentase
Selain itu, dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah memanfaatkan tehnologi informasi seperti Aplikasi SIM APBD dan SIMPERDA, SIM SPP-SP2D, SIMBADA Aset, SIAPDA, dan SIMPAD. Adapun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah disusun dan diterbitkan 1 Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang. Terkait dengan permasalahan yang muncul dengan penggunaan aset Pemerintah Kota Semarang. Penggunaan aset Pemerintah Kota Semarang yang mengalami permasalahan sebanyak 6 bidang aset. Dari jumlah tersebut yang permasalahan yang menjadi permasalahan hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 4 bidang asetnya, sisanya adalah permasalah yang muncul sebelum tahun 2013 . Sedangkan permasalahan yang menjadi permasalahan diluar hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 2 bidang aset yaitu rumah sewa dan pondok boro. Dari 6 bidang aset yang menjadi permasalahan hukum tersebut sampai sekarang masih dalam proses penyelesaikan di lembaga hukum. Dalam rangka meningkatkan kualitas adminitrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan sosialisasi tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang . Selain itu, berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah, telah dilakukan penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD) melalui penerbitan 30 buku ketetapan penggunaan barang milik daerah (BMD), dan penerbitan 30 buku inventaris tahun 2013. Sedangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD telah disusun dan diterbitkan 25 buku rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di lingkungan Sekretariat Daerah.
Page | 96
Adapun guna mengetahui tingkat kebutuhan dan distribusi barang daerah telah dilakukan 2 kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan checking distribusi barang milik daerah (BMD) di 80 tempat (unit kerja), yang hasilnya dituangkan dalam 15 buku hasil survey kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dan 15 buku hasil cheking distribusi Barang Milik Daerah (BMD). Dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien, pada tahun 2013 telah dilakukan Rapat Koordinasi Aset dan pembinaan bagi pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 52 SKPD. Disisi lain, dalam rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan tanah eks bengkok, telah dilakukan pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah eks bengkok di 49 Kelurahan. Sedangkan dalam rangka pendataan ulang seluruh aset Pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2013 telah dilakukan Sensus Barang Milik Daerah di 188 SKPD dan UPTD. Adapun untuk meminimalisasi terjadinya resiko atas penggunaan kendaran dinas, pada tahun 2013 semua kendaraan dinas roda 4 telah diasuransikan kepada penjamin asuransi yang tertuang dalam 1 dokomen perjanjian asuransi.
SASARAN 4 : TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
WTP
WDP
Tahun 2011 WDP Tahun 2012 WTP
100%
Opini dari BPK RI
Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Selain dilakukan secara intern oleh Inspektorat, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya pemerintah Kota Semarang selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
TUJUAN 4 : PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA MENUNJANG TATA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DIDUKUNG OLEH KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH DENGAN BERBAGAI PIHAK BAIK TINGKAT LOKAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.
Page | 97
SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAN PEMERINTAHAN GUNA MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENCAPAI 90% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007
2 sesuai
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 sesuai
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 sesuai
5 (4/2*100%) 100%
Target
Persentase
2
Penyusunan Kajian Kelembagaan
25 buku
54 buku
25 buku
100%
3
Penyusunan Analisis Jabatan
1 keg
1 keg
1 keg
100%
Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur yang diikuti oleh 78 PNS dari 62 SKPD termasuk 16 Kelurahan. Selain itu, untuk penanganan administrasi ketatalaksanaan telah dilakukan penyusunan laporan kegiatan administrasi ketatalaksanaan sejumlah 5 buku. Sedangkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional umum, pada tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 62 PNS dari 62 SKPD. Disamping itu, dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disusun laporan peta jabatan sebanyak 50 buku dan laporan pengelolaan dan pemrosesan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan sebanyak 25 buku. Disisi lain, dalam rangka penataan kelembagaan, tatalaksana dan aparatur, pada tahun 2013 telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang hasilnya tertuang dalam dokumen analisis jabatan SKPD sebanyak 65 buku. Adapun terkait dengan peningkatan kualitas penataan kelembagaan perangkat daerah, pada tahun 2013 telah dilakukan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah yang hasilnya tertuang dalam dokumen kajian penataan kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang terdiri dari 25 buku kajian penataan kelembagaan perangkat Daerah, 25 buku kajian kelembagaan berdasarkan perbandingan Regulasi Dinas, dan 25 buku kajian pemetaan kelembagaan berdasarkan Urusan. Hasil Kajian kelembagaan perangkat daerah ini sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di bidang kelembagaan. Disamping itu pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Penataan Perangkat Daerah terkait masuknya fungsi Linmas yang semula di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang yang akan menjadi Instansi Vertikal. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi birokrasi tahun 2010 – 1025. Road Map Reformasi Birokrasi yang telah tersusun tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Page | 98
Pemerintah Kota Semarang telah dijadikan sebagai salah satu daerah percontohan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis jabatan, dan analisis beban kerja SKPD, penyusunan road map Reformasi Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti lomba penilaian kinerja Pembina/penanggungjawab dan kinerja unit pelayanan publik dalam memperoleh piala penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bakti Abdi Negara, maka untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik telah ditunjuk BPPT dibidang pelayanan administrasi, RSUD dibidang pelayanan kesehatan dan SMKN 7 di bidang pelayanan pendidikan. Disisi lain untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai pemberi layanan administrasi, jasa dan barang diperlukan adanya partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) yang disampaikan melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik berupa saran/keluhan/aduan dan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Selama tahun 2013 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 338 pengadu dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 338 pengadu. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KAPASITAS BIROKRASI DAN PROFESIONALISME APARAT DENGAN PENEKANAN PADA PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU APARAT PEMERINTAH DAERAH YANG BERMORAL, BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, RESPONSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 75% Capaian :
1 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
2
Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan
7 diklat
7 Diklat
7 Diklat
100%
3
Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan
11 diklat
11 Diklat
11 Diklat
100%
4
Pelaksanaan AKD
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
Indikator Kinerja 1
Target
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
100%
100%
Persentase
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS untuk meningkatkan kemampuan atau Page | 99
kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi, pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TINGKAT PENDIDIKAN S-3 S-2 S-1 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD JUMLAH
JUMLAH PNS (ORANG) 4 773 7415 1123 1175 141 3357 466 291 14.745
PERSENTASE (%) 0,03 5,24 50,29 7,62 7,97 0,96 22,77 3,16 1,97 100
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013
Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai. a. Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya. Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian sebagai berikut :
Page | 100
No 1 2 3 4
Tingkat Pendidikan
Jumlah Peserta
S-1 D-3 D-2 SLTA Jumlah
46 3 46 95
Lulus 46 2 46 94
Hasil Ujian Tidak Lulus 1 1
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013
b.
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut : 1). Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%); 2). Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang (100%); 3). Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 4). Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus sebanyak 3 (tiga) orang CPNS, sehingga realisasinya mencapai 100%.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE SINERGITAS HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga
Target 2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Capaian :
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
PENGAWASAN
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
INTERNAL
2 1 buku
Kondisi Awal (Capaian 20112) 3 1 buku
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 buku
5 (4/2*100%) 100%
Penyusunan Buku LPPD
1 buku
1 buku
1 buku
100%
Penyusunan Buku LAKIP
1 buku
1 buku
1 buku
100%
Indikator Kinerja
Target
1
1 Penyusunan Buku LKPJ
2 3
Persentase
Page | 101
pada tahun 2013 telah berhasil disusun dan dicetak buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012 sebanyak 150 buku. Sedangkan dalam rangka penyampaian laporan capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang atas kinerja program dan kegiatan selama satu tahun, pada tahun 2013 telah disusun dan di cetak Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 sebanyak 75 buku. Untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012 telah disampikan kepada DPRD dan telah dilakukan pembahasan, sedangkan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 , telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang tahun 2012 sebanyak 75 buku Disisi lain, guna mendorong pencapai kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan penetapan kinerja yang ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Walikota dan antara Walikota dengan Gubernur, yang terdokumen dalam bentuk buku penetapan kinerja sebanyak 75 buku. Sedangkan dalam rangka memberikan pedoman dan acuan bagi SKPD dalam melakukan pengukuran kinerja, pada tahun 2013 telah tersusun buku Indikator Kinerja Utama (IKU) masing- masing SKPD yang telah dicetak dalam 61 buku. SASARAN 5 : PERSENTASE PENINGKATAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SWASTA, PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAIN, PROVINSI, PUSAT DAN LUAR NEGERI 75% Capaian : Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
1
2
3
4
5 (4/2*100%)
1
Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
2
Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
3
Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
60 kali
60 kali
60 kali
100%
4
Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga
1 paket
1 paket
1 paket
100%
5 6
Tersusunnya database kerjasama
106 perjanjian
106 perjanjian
7 8
Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang
106 perjanjian
100%
1 kali
1 kali
1 kali
100%
Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
Guna optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga memegang peranan penting karena dengan kerjasama tersebut pengelolaan potensi daerah yang ada dapat lebih mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan bisa lebih mengoptimalkan Page | 102
pemanfaatan aset dan pelayanan publik untuk meningkatkan investasi di Kota Semarang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang undangan, yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan barang Daerah; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota semarang 2010 – 2015; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031; 8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan pada tahun 2013 antara lain : a. Kerjasama Sewa Menyewa Lahan b. Kerjasama Program Dana Bergulir c. Selain kerjasama tersebut diatas,Pemerintah Kota Semarang telah melakukan fasilitasi optimalisasi pengembangan lapangan golf Manyaran Indah dengan PT. Mega Kuantum Properti Indonesia yang menghasilkan perjanjian sewa menyewa selama 30 tahun dengan masa grace period diawal untuk pembangunan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2045 dengan nilai sewa sebesar Rp. 44.270.000.000,- (empat puluh empar milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) SASARAN 6 : BERKURANGNYA PERSENTASE PENYIMPANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBESAR 50% Capaian :
1 2
PENYELENGGARAAN
2 -
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 5,66
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 6,29
5 (4/2*100%) 100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Target
1 Indeks Persepsi Korupsi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Persentase
Terkait dengan pelaksanaan pengawasan internal sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang . Page | 103
Pada tahun 2013, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler di 161 obyek pemeriksaan yang meliputi Setwan, Satpol PP, Asisten, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK,SMP dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan Belajar. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa sebanyak 160 obrik. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan nilai indek integritas pelayanan publik atas survei integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK, pada tahun 2013 Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 33 Obrik (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Pelaksanaan pemeriksaan khusus pelayanan publik ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 6,29, dan nilai ini telah memenuhi standar KPK yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kualitas pelayanan publik, maka nilai indek integritas sektor pelayanan publik harus memenuhi standar nilai yaitu minimal 6. Nilai indek integritas sektor pelayanan publik tahun 2013 yang sebesar 6,29 ini, mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan nilai indek integritas tahun 2011 yang sebesar 3,61 dan tahun 2012 yang sebesar 5,66. Dalam rangka meningkatkan tingkat kediplinan aparatur dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan termasuk tugas –tugas pelayanan publik, pada tahun 2013 Inspektorat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan 25 kegiatan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan khusus sebanyak 6 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin yang diperiksa sebanyak 13 kasus. Disisi lain, pada tahun 2013 Inspektorat juga telah melakukan 96 kegiatan sidak penegakan disiplin PNS baik yang dilakukan di lingkungan SKPD maupun di fasilitas umum seperti di sejumlah mall dan pasar. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan akuntabilis kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, pada tahun 2013 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 20 LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pada tahun yang sama Inspektorat Kota Semarang juga melakukan audit kinerja pada BLU Terminal Mangkang. Selain dilakukan secara intern oleh Inspektorat, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya pemerintah Kota Semarang selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan secara intern, telah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengawas fungsional melalui Diklat dan Bimbningan Teknis Pengawasan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan 40 orang aparat pengawas fungsional untuk mengikuti Diklat dan Bintek pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Page | 104
Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah aparat pengawas fungsional yang mengikuti Diklat dan Bintek sebanyak 11 orang. TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN SYSTEM DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI SESUAI KEWENANGAN PADA BIDANG PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG BERBASIS TEKNOLOGI INFOMATIKA GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MENCAPAI 80% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Pelaksanaan IKM Tertanganinya Masyarakat
Pelayanan
2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
5 (4/2*100%) 100%
90%
100%
99,6%
100%
Target
Pengaduan
Persentase
Capaian Indikator Kinerja Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 100%, dengan diawali penyelenggaraan Workshop Indeks Kepuasan Masyarakat yang diikuti dengan penyusunan penelitian Indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh CV Krisis Research And Consultane Institute , sebagai tolok ukur penilaian kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah kota semarang . Mengingat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik tidak akan lepas dari adanya pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang, maka penanganan pengaduan masyarakat menjadi suatu hal yang selalu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang ada di Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5), pada tahun 2013 telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 338 pengaduan. Dari 338 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 338 pengaduan atau 100 %. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah pengaduan yang masuk ke Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) sebanyak 455 pengaduan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 453 pengaduan atau sekitar 99,6 %, dan yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 0,4 %, dimana 2 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian pada tahun 2012, saat ini telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan. DATA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISAMPAIKAN MELALUI PUSAT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P5) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 NO
URAIAN
1 2
Jumlah Pengaduan yang masuk ke P5 Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke SKPD untuk diproses tindak lanjutnya Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Jumlah pengaduan yang masih dalam proses tindaklanjut oleh SKPD
3 4
TAHUN 2012 JUMLAH PROSEN 455 455 100%
TAHUN 2013 JUMLAH PROSEN 388 388 100 %
453
99,6%
388
100%
2
0,4 %
0
0%
Sumber data : Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) Tahun 2013
Page | 105
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE STANDAR MUTU PELAYANAN MENCAPAI 90% Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Penyusunan SOP
2 50%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 30%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 50%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
SKPD yang telah menyusun SOP sebanyak 50% dari 62 jumlah SKPD yang ada di Kota Semarang.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENCAPAI 75% Capaian :
1
1 Jumlah SIM dari SKPD
2 26
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 26
2
Jumlah Website SKPD
35
35
35
100%
3
Website Kota Semarang
ada
ada
ada
10%
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 26
5 (4/2*100%) 100%
Persentase
Kegiatan pada tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Kota Semarang sejalan dengan konsep E-Gov dan program-program RPJM Kota Semarang adalah berupa pengembangan SIM GAKIN, SIM CARD (Sistem Informasi Manajemen Kartu Identitas Pegawai), SIM DIKLAT, SIM Siswa Miskin, SIM TPP, dan Pembangunan SIM Bank Data Center. SIM yang sudah dibangun di Kota Semarang adalah sebanyak 26 buah. Selain itu, tersedianya aplikasi Bank Data Center yang ada di Kota Semarang adalah untuk mengintegrasikan SIM-SIM yang ada di SKPD guna mempermudah penyajian data yang aktual. Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan data/informasi secara elektronik dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah ( SIMDA) pada beberapa SKPD dimana pengolahan datanya menghasilkan informasi yang kemudian dapat diakses secara langsung oleh para pengguna. Hal tersebut sejalan dengan implementasi Electronic Government (E-Gov) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan demi pelayanan kepada masyarakat. Konsep E-Gov pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dalam sistem demokrasi. E-Gov apabila dijalankan dengan baik, mampu memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang merata dan demokratis. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pengembangan website www.semarangkota.go.id, dimana dibanding dengan website lama yang dibangun dan dilaunching tanggal 2 Mei 2001 menggunakan program mambo joomla yang sering mengalami trouble shooting dikarenakan virus waleware maupun serangan hacker sehingga tidak terjamin keamanan sistemnya, di tahun 2013 telah terbangun aplikasi website www.semarangkota.go.id dengan format baru menggunakan frame work (CMS/open source) yang telah di manage dari segi keamanan sistemnya termasuk pula telah terbangun website yang disediakan untuk SKPD khususnya SKPD yang belum Page | 106
mempunyai website. Sampai dengan tahun 2013, website di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang merupakan website SKPD aktif berjumlah 17 buah dari 35 website yang ada. SASARAN 4 : TEWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 1 2 3
4
6
a)
Jumlah database kependudukan Tingkat validitas database kependudukan Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah warga Kota Semarang Jumlah warga Kota Semarang yang telah memiliki KTP Jumlah ruangan pelayanan kependudukan yang representatif di wilayah kecamatan Perekaman E KTP
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
Persentase
2
3
4
5 (4/2*100%)
3
3
3
100%
93
93
93
101,07
96
96
96
100%
-
1,718,940
1.741.824
-
1,219,390
1.213.961
7
7
7
100%
80%
85,31%
88,05%
110,62
Database Kependudukan. Pemerintah Kota Semarang dalam rangka Penataan Administrasi Kependudukan memiliki 3 aplikasi yaitu Database SIAK, Database Penduduk Sementara dan Database Penduduk Asing.: Database SIAK; Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya -
pencetakan dokumen administrasi kependudukan.
sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai kependudukan meliputi : o Data berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan dan pekerjaan. o Data berdasarkan kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. Sampai dengan tahun 2013 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah dilakukan untuk beberapa kegiatan antara lain: 1. Buku Induk Kependudukan (BIP). 2. DP4 Pemilu. 3. DRT (Daftar Rumah Tangga) untuk pemuktahiran data 4. Data urbanisasi penduduk. 5. Proyeksi Penduduk. 6. Statistik Kependudukan. -
Page | 107
Untuk proses transaksi data kependudukan dengan mengunakan database SIAK yaitu: 1. Surat Pindah Penduduk : 21.825 lembar / tahun 2. Surat Kedatangan Penduduk : 22.119 lembar / tahun 3. Updating Data : 43.583 data / tahun Database Penduduk Sementara Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara yang melakukan permohonan percetakan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTP) dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Database Penduduk Asing. Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan permohonan percetakan KTP WNA Sementara. b) Tingkat Validasi Database Kependudukan. Dengan adanya penerapan sistem aplikasi SIAK Online maka tingkat validasi dan akurasi database penduduk pada tahun 2013 mencapai 94%. sedangkan sisanya sebesar 6% merupakan data kemungkinan ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). c)
Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk yang tercatat di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.825 jiwa, sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719,228 jiwa sehingga terdapat penurunan penduduk sebesar 22.597 jiwa atau sebesar 1,31 % karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID)
d) Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah Penduduk yang memiliki KTP = Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
x 100%
1.213.961 =
e)
x 100%
= 96 %
1.264.542 Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP pada tahun 2013 adalah 1.213.961 orang atau sebesar 96 % dari jumlah wajib KTP sebesar 1.264.524 orang. Sedangkan sejumlah 50.563 orang atau 4 % adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. Kegiatan Penerapan E_KTP di Kota Semarang. Kegiatan penerapan E_KTP di Kota Semarang pada tahun 2013 terdiri dari : a. Perekaman data penduduk Page | 108
Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16 Kecamatan dengan target target 1.205.691 wajib E_KTP. Capaian perekaman E_KTP pada tahun 2013 mencapai 1.061.601 wajib E_KTP atau 88,05% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 85,31%. Percepatan pencapaian target perekaman E_KTP dilakukan melalui penyisiran Wajib E_KTP yang belum melaksanakan perekaman di lingkungan sekolah dan kelurahan. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ENROLLMENT E_KTP TAHUN 2013 JUMLAH WAJIB TOTAL KECAMATAN KTP ENROLL Semarang Tengah 57.519 44.699 Semarang Utara 101.885 81.456 Semarang Timur 65.900 58.452 Gayamsari 56.474 79.907 Genuk 65.060 62.796 Pedurungan 134.298 107.755 Semarang Selatan 63.543 57.439 Candisari 64.596 56.907 Gajahmungkur 47.320 39.753 Tembalang 109.719 88.748 Banyumanik 101.344 83.890 Gunung Pati 58.864 53.915 Semarang Barat 122.906 104.265 Mijen 41.787 38.251 Ngaliyan 90.691 74.235 Tugu 23.785 29.133 JUMLAH 1.205.691 1.061.601
% 77,71% 79,95% 88,70% 141,49% 96,52% 80,24% 90,39% 88,10% 84,01% 80,89% 82,78% 91,59% 84,83% 91,54% 81,85% 122,48% 88,05%
b. Distribusi hasil cetak E_KTP Pencetakan E_KTP sampai dengan akhir tahun 2013 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sehingga Kota Semarang hanya dapat menunggu kiriman hasil cetak E_KTP dari Kementrian Dalam Negeri. Upaya dalam rangka percepatan pencapaian target distribusi hasil cetak E_KTP hanya dapat dilakukan dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Adapun penerimaan hasil cetak E_KTP yang sudah didistribusikan kepada warga masyarakat sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut: REKAPITULASI PENERIMAAN HASIL CETAK E_KTP TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
TOTAL ENROLL
PENERIMAAN CETAK E_KTP
%
1
Semarang Tengah
44.699
44.277
99
2
Semarang Utara
80.681
82.136
101
3
Semarang Timur
57.628
53.119
91
4
Gayamsari
62.003
47.266
59
5
Genuk
61.984
60.879
97
6
Pedurungan
105.696
117.355
109
7
Semarang Selatan
56.980
47.874
82
8
Candisari
56.589
54.564
96
9
Gajahmungkur
39.469
39.257
99
10
Tembalang
86.998
101.266
114
11
Banyumanik
82.155
88.925
106
12
Gunung Pati
53.525
53.933
100
Page | 109
13
Semarang Barat
101.628
104.412
101
14
Mijen
37.994
36.532
95
15
Ngaliyan
72.760
82.882
112
16
Tugu
29.133
19.780
68
1.029.922
1.034.457
98
JUMLAH
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013
f)
g)
Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang sebanyak 525.894 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2012 sebesar 2,47% atau bertambah 12.78 kepala kelurga dari tahun 2012 sebesar 513.216 kepala keluarga. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga. Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga). Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga =
x 100 % Jumlah kepala keluarga 525.894
=
x 100 % 525.894
= 100 % Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 525.894 Kepala Keluaraga sampai akhir tahun 2013 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK). h) Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan. Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan diupayakan sesuai dengan standarisasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11 (sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang dan Ngaliyan (tahun anggaran 2011), Kecamatan Semarang Selatan, Gunung Pati, Mijen dan Genuk (tahun anggaran 2012) sedangkan untuk tahun anggaran 2013 telah terbangun 4 gedung TPDK Kecamatan lainya yang dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang yaitu di Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. i) Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan, capaian pelayanan tahun 2012 disebabkan pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut : a. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. b. Sejak1 Oktober 2010 telah menerapkan program aplikasi ke SIAK Online yang lebih akuntabel sehingga meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal tersebut dapat memunculkan adanya kemungkinan data ganda dalam database kependudukan, selain Page | 110
itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.
TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN, PERSATUAN, DAN KESATUAN SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERJAMINNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM & TEGAKNYA HUKUM SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN TERHADAP MASYARAKAT YANG DIDUKUNG OLEH SARANA PRASARANA KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MEMADAHI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 80% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Kegiatan MUSPIDA/FORKOMPIND A
Target 2 43 kali
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 (43 kali) 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan oleh Walikota Semarang bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang serta Perangkat Daerah yang ada. Bersama dengan para Pimpinan Wilayah, Walikota Semarang melakukan rapatrapat atau menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Daerah Plus (Muspida Plus), sedangkan dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas dan situasi kondisi daerah yang kondusif. Dalam prakteknya Walikota Semarang selaku Ketua, sedapat mungkin langsung memimpin rapat-rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, untuk dapat merumuskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan permufakatan dan kesamaan pendapat di antara seluruh anggota. Selama tahun 2013 pelaksanaan rapat-rapat koordinasi di tingkat Muspida Plus selalu efektif dalam membantu memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, termasuk memelihara kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Di samping fungsi tersebut peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini juga sangat sentral dan strategis guna memadukan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan kota dan pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain : 1)
Membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakan- kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengefektifkan program-program pembangunan kota yang dilaksanakan, seperti pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota, keamanan wilayah dan lain-lain.
Page | 111
2)
Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara berdaya guna dan berhasil guna.
3)
Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas umum pemerintahan koordinasi Muspida dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, konsultasi dan rapat-rapat koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2013 adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu. Pada tahun 2013 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Semarang telah beberapa kali melaksanakan pertemuan formal maupun informal untuk membahas dan mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan dengan data sebagai berikut : 4)
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, MIRAS, DAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) LAINNYA 80 % Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Operasi Penegakan Peraturan
2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah, selama tahun 2013 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran 24 buah peraturan daerah. Penegakan peraturan daerah tersebut difokuskan pada peraturan daerah yang frekuensi pelanggarannya tinggi dan memiliki pengaruh strategis terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Identifikasi pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan melalui patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 139 kegiatan, selain itu identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat salah satunya melalui SMS gateway sebanyak 37 pengaduan. Dan laporan dari SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 294 laporan. Selama tahun 2013 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan daerah, dan telah dilakukan 845 operasi penertiban. Dari 54 peraturan daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak 24 buah peraturan daerah Page | 112
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) MENCAPAI 80% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4
1 Penurunan angka kriminalitas Perekrutan anggota linmas baru Jumlah anggota linmas yang ber KTA Pos Kamling yang aktif
Target 2 30 kali 100 org 6.647 4.500 buah
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 45 kali 177 orang 6.647 4.673 buah
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
Persentase 5 (4/2*100%)
45 kali
150%
177 orang
177%
6.647
100%
4.673 buah
103,84%
Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada tahun 2013 terjadi penurunan angka kriminalitas atau gangguan keamanan yaitu sebanyak 30 kali dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 45 kali, namun demikian kriminalitas atau gangguan yang terjadi tidak berdampak luas terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan Kamtibmas dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui wadah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Pada tahun 2013 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 6.667 orang, Untuk regenerasi anggota Linmas pada tahun 2013 telah dilaksanakan rekrutmen dilanjutkan pelatihan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 150 orang yang berusia 25 – 35 tahun. Pemenuhan sarana anggota Linmas khususnya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) secara periodik 5 (lima) tahun sekali telah disediakan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penugasan anggota linmas dalam pengamanan TPS Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 memberikan sarana berupa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya sebanyak 310 unit. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 3.065 unit. Pemerintah Kota Semarang mengerahkan secara aktif anggota Linmas dalam pengamanan terbuka beberapa obyek vital dan setiap event yang melibatkan massa. Anggota Linmas dapat melaporkan setiap kejadian gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama 24 jam kepada Posko Kewaspadaan Linmas yang berada di Kantor Satpol PP. Selain berfungsi sebagai tempat melaporkan kejadian, Posko Kewaspadaan Linmas juga melakukan pemantauan wilayah secara langsung melalui patroli dan pemantauan tidak langsung melalui sistem radio komunikasi.
Page | 113
TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP INFORMASI YANG DIDUKUNG OLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG BERTANGGUNGJAWAB. SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 1
Peraturan tentang pengelolaan informasi
2
Kondisi Awal (Capaian 20112 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
ada
belum
ada
100%
Target
Persentase
Di Kota Semarang telah disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.29/265 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai langkah konkrit dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SASARAN 2 : MENINGKATNYA HUBUNGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN MEDIA MASA MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Siaran keliling Dialog interaktif melalui media TV Lokal Dialog melalui media TV Nasional Sosialisasi melalui media radio Sosialisasi melalui media cetak Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) Sosialisasi cukai (DBHCHT) melalui TV dan radio Baliho dan spanduk DBHCHT Kolom khusus DBHCHT
ANTARA
2 24 14
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 24 14
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
24
100%
14
100%
1
1
1
100%
29 22 141
29 22 141
29
100%
22
100%
141
100%
10
10
52
100%
52 10
52 10
52
100%
5
50%
Target
Persentase
Pemerintah Kota Semarang selalu berusaha memberikan informasi publik yang terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Media yang digunakan untuk penyaluran informasi publik bermacam-macam, mulai dari penggunaan teknologi informasi, media cetak/elektronik, dan komunikasi secara langsung (face to face) dengan tetap mengedepankan unsur umpan balik atau interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, seperti siaran keliling, dialog interaktif baik secara langsung maupun melalui media massa. Siaran keliling tentang program pemerintah selama tahun 2013 telah Page | 114
dilakukan sebanyak 48 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui media TV Lokal dalam tahun anggaran 2013 adalah sebanyak 8 kali, sedangkan dialog melalui TV Nasional tentang Semarang adalah sebanyak 1 kali. Sosialisasi di media radio adalah sebanyak 40 kali dan sosialisasi di media cetak adalah sebanyak 8 kali. Jumlah pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 177 buah disbanding tahun 2012 yang hanya sebanyak 141 buah. Untuk sosialisasi tentang cukai (DBHCHT) terdapat dialog di TV maupun di radio tentang cukai sebanyak 5 kali pada tahun 2013. Selain itu juga terdapat pemasangan baliho dan spanduk tentang DBHCHT yaitu sebanyak 42 buah dan kolom khusus DBHCHT yaitu 5 paket. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH 100% Capaian : Indikator Kinerja 1 1
Persentase bantuan masyarakat yang masuk
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
100%
-
100%
100%
Target
Persentase
Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat Kota Semarang khususnya pembangunan sarana prasarana umum dan tempat ibadah, maka sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat dipandang perlu memberikan bantuan dimaksud. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bagian Pembangunan melalui kegiatan : a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum. b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Tempat Ibadah. Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan stimulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umum di lingkungan masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan. Adapun jenis bantuan stimulan pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah berupa bantuan stimulan fasilitasi lingkungan permukiman dengan proposal yang menerima bantuan adalah sebanyak 165 dan bantuan stimulan alat teknologi tepat guna dengan proposal yang menerima bantuan adalah sebanyak 4.
Page | 115
MISI III. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH. TUJUAN 1 : MENGEMBANGKAN PERAN KOPERASI DAN UMKM SERTA LEMBAGA KEUANGAN MIKROU DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR, SERTA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN LOKAL UNTUK MENDORONG DAYA SAING. SASARAN 1: MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI AKTIF MENCAPAI 78% Capaian :
1
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 78,62%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 78,62%
78%
831
831
776
1.057
987
Indikator Kinerja
Target
1 Persentase koperasi aktif
2
Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi
Persentase 5 (4/2*100%) 104,82% 107
Jumlah Koperasi Aktif di Kota Semarang pada tahun 2012 sebanyak 831 (78,62%) Unit dari total Koperasi secara keseluruhan sebanyak 1.057 Unit. Sedangkan pada Tahun 2013 Jumlah Unit Koperasi Aktif yang ada di Kota Semarang sebesar 777 (78,72) dengan Jumlah keselurahan Koperasi yang aktif sebanyak 831 Unit. Dari Jumlah Unit Koperasi tersebut terjadi peningkatan persentase atas Kinerja Koperasi dalam kategori SEHAT (Keaktifan) pada tahun 2013 dibandingkan dibandingkan pada tahun 2012 meski jumlah unit Koperasi mengalami penurunan. Dari keberhasilan capaian kondisi tersebut, di dukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terdiri dari : 1.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan kegiatan : Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Penyelenggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah. Penyelenggaraan promosi produk UMKM Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
2.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan : Sosialisasi Pronsip-prinsip pemahaman Perkoperasian. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi.
Page | 116
Dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tersebut terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyebabkan Koperasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. (2) Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (3) Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib administrasi dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga menyulitkan dalam updating data. Solusi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut antara lain : (1) Membuat Surat Edaran Walikota Semarang kepada Koperasi tentang Peraturan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi. (2) Menunggu surat Edaran dari Kementrian Koperasi dan UMKM RI tentang Proses Perijinan atau Badan Hukum Koperasi sambil terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar Koperasi dapat aktif beroperasi kembali. (3) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI SEHAT MENCAPAI 55% Capaian : Indikator Kinerja
Target
1
1 % Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2 42 %
2
Jumlah Koperasi aktif
831
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 39,9 % 831
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 47,5% 777
Persentase 5 (4/2*100%) 100 % 93.50 %
Pada tahun 2012 kinerja yang dicapai adalah peringkat kesehatan koperasi dari yang semula Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat 831 Unit menjadi 777 unit atau 39,9 % pada Tahun 2013. Kondisi tersebut dicapai antara lain dengan pelaksanaan program/ kegiatan : (1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD (2) Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (3) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian (4) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (5) Peningkatan & pengembangan jaringan kerjasama usaha kop (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi Pada saat pelaksanaan program/kegiatan tersebut terdapat kendala/hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian target hanya 95 % yaitu ada 6 Koperasi besar yang berubah Badan Hukumnya menjadi tingkat Propinsi dan Nasional dikarenakan perkembangan Koperasi tersebut. Solusi dan Tindak Lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihab terhadap Koperasi terutama yang belum memenuhi kriteria Sehat dan cukup sehat terutama dalam hal penataan manajemen Perkoperasian.
Page | 117
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH UMKM NON BPR/ LKM Capaian : Indikator Kinerja 1
Target
1 Jumlah UMKM
2 11.208 unit
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 11.208 unit
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
11.208
Persentase 5 (4/2*100%)
98,62 %
Pada tahun 2013 kinerja yang dicapai adalah berhasil dengan meningkatkan Jumlah UMKM dari yang semula Jumlah UMKM 11.208 Unit ditahun 2012 meningkat menjadi 11.383 unit dengan Persentase peningkatan sebesar 1,56%. Kondisi tersebut dicapai antara lain karena program/ kegiatan yang telah dilaksnakan, yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi Kelompok masyarakat (2) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah (3) Peningkatan dan Pengembangan OVOP (4) Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM (5) Fasilitasi Kemudahan Formalisasi badan Usaha Kecil dan Menegah SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE AKSES PERMODALAN KUMKM MENCAPAI 25% Capaian : Indikator Kinerja 1 Pasilitasi permodalan
1
Target Rp.
2 861.000.000
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 Rp. 861.000.000
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
87 KUMKM
100%
Persentase
Fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah pada tahun 2013 sebesar Rp. 569.000.000,diberikan kepada 2.846 KUMKM dan pada tahun 2012 Fasilitasi Permodalan sebesar Rp 861.000.000,- yang diberikan kepada 2.372 KUMKM. Jumlah omzet UMKM di tahun 2012 sebesar Rp. 314.184.000.000,- Menjadi Rp. 330.291.000.000,- Pada tahun 2013 atau mengalami penigkatan jumlah Omzet UMKM sebesar 105 %. Untuk jumlah omzet Koperasi tahun 2012 sebesar Rp. 1.432.265.000.000,- menjadi Rp. 1.074.469.839.000,- pada tahun 2013 dengan persentase penurunan sebesar 75 % sedangkan jumlah Asset Koperasi pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.801.128.858.000,- menjadi Rp.1.270.760.670.000,- pada tahun 2013 menurun sebesar 70,6 %, sedangkan SHU pada tahun 2012 sebesar Rp. 99.977.427.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp.106.323.547.000,- naik sebesar 106,3 %. Penurunan omzet dan Asset Koperasi disebabkan berpindahnya 6 Koperasi berskala besar ke tingkat Propinsi dan Nasional melalui proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UMKM Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Jumlah tenaga kerja yang terserap Koperasi UMKM
2 4%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 4%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 4,8%
5 (4/2*100%) 100%
1.614 17.428
1.614 17.428 orang
1.795 17.936 orang
111% 103%
Target
Persentase
Page | 118
Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2012 sebesar 2.372 unit menjadi 2.846 unit pada tahun 2013 dengan mengalami peningkatan sebesar 83,3%, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 25%, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2012 sebanyak 17.428 orang menjadi 17.936 orang pada tahun 2013.
TUJUAN 2 : MENGEMBANGKAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN INVESTASI, POTENSI DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG BERDAYA SAING SERTA MENGEMBANGKAN BUMD DAN ASET-ASET DAERAH UNTUK MENDORONG SEKTOR RIIL DALAM RANGKA MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KOTA SEMARANG MENCAPAI 80% Capaian : Indikator Kinerja 1
2
1 Jumlah permohonan penanaman modal penanaman modal asing (PMA) penanaman modal dalam negeri (PMDN) Investasi lainnya (Non PMA/PMDN) Nilai investasi penanaman modal asing (PMA)
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Target 2
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
43
43
43
19
19
19
3.520
3.520
2.120.266.230.907
2.120.266.230.907
% 5
100% 100%
2.722
100%
2.120.266.230.907 100%
3
Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN)
2.741
4
Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
1.559.7356.046.30
2.741
2.741
1.559.7356.046.30
105%
214.031.284.407 100%
5
Laju pertumbuhan investasi
28
28
27,89
6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
62
62
62
7
Jumlah dan jenis promosi
9
9
2
100%
8
Jumlah dan jenis Investasi
15
100%
9
Nilai Potensi investasi
3.483.704.579.000
100%
10
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang
27
27
3.980.704.579.000
3.980.704.579.000
7.267
7.267
100% 100%
20.370 100%
Selama tahun 2013, Urusan Penanaman Modal telah melakukan berbagai upaya untuk menunjukan hasil Kinerja Positif, antara lain dengan terjadinya kenaikan laju pertumbuhan Investasi dan jumlah Investor Nasional yang menanamkan Modal Usaha di Kota Semarang. Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri menunjukkan kenaikan di mana pada tahun 2012 Jumlah Proyek Dalam Negeri sebanyak 2.741 proyek sedangkan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 2.866 proyek dengan mengalami peningkatan sebesar 95,63%. Page | 119
Peningkatan jumlah proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi penanaman modal dalam negeri dari Rp. 1.554.973.560.463,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 4.129.104.274.907,- di tahun 2013. Dampak positif lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang dari 7.267 orang menjadi 26.337 orang. Pada tahun 2013 juga telah tersedianya pranata investasi berupa dokumen pemetaan potensi. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DENGAN INVESTOR MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama
Target 2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaan kerjasama yang kurang menguntungkan Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai potensi konflik / bermasalah selama ini, pada tahun 2013 telah dilakukan langkah tegas penyelesaian dengan melakukan pemutusan / pengakhiran perikatan perjanjian kerjasama yaitu: Penghentian perjanjian sewa tanah di Jl. Pandanaran Kel. Mugassari yang dipergunakan untuk SPBU oleh PT.Rabas dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait denda keterlambatan pembayaran uang sewa yang sampai saat ini masih proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau maka saat ini tanah tersebut di fungsikan sebagai taman kota. Pemutusan perikatan perjanjian sewa tanah dan bangunan lapangan golf Gombel Golf Semarang berserta fasilitasnya di Jl. Gombel Lama Nomor 90 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Semarang oleh PT. Damar Djaya Lestari dikarenakan adanya cidera janji pihak PT.Damar Djaya Lestari yaitu: - Tidak membayar bank garansi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) - Tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 2 tahun (tahun 2012 dan 2013) berserta dendanya sebesar Rp. 767.000.0000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) per September 2013. Dasar : - Surat Walikota Semarang Nomor : 030/04175 tanggal 10 Oktober 2013 perihal Pemutusan Perikatan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Golf “Gombel Golf Semarang”. - Berita Acara Serah Terima Nomor :030/04332 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
Page | 120
Untuk menghindari kekosongan pengelolaan lapangan golf Gombel Golf Semarang, maka saat ini ditunjuk Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah sebagai pengelola sementara dengan cara sewa sampai ditunjuknya pengelola tetap atau paling lama 1 tahun. Dasar: - Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 030/579 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang Oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah. - Surat Perjanjian Nomor : 019.6/218/2013 – Nomor : 019/SEK/PGIJTG/XII/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Sementara Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang Oleh Persatuan Golf Indonesia Provinsi Jawa Tengah. - Berita Acara Nomor : 031/04335 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. d.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kajian terhadap beberapa obyek yang di pandang mempunyai potensi untuk di kerjasamakan / dikembangkan yaitu: 1. Kajian Peluang Kerjasama Pengembangan Kawasan Tinjomoyo Kota Semarang. 2. Kajian Potensi Kerjasama Pemanfaatan Pasar Ikan Higienis (PIH) Mina Rejomulyo Kota Semarang. 3. Kajian Peruntukan Terbaik Lapangan Pancasila Terhadap Pengembangan Kawasan Simpanglima Terpadu. 4. Kajian Strategi Pengembangan Goa Kreo Kota Semarang 5. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Kota Lama Di Kota Semarang 6. Kajian Pemanfaatan Kawasan Banjir Kanal Barat Sebagai Wisata Air Kota Semarang (Waterfront City)
e.
Sedangkan dalam rangka evaluasi perjanjian kerjasama maka telah diadakan kajian yaitu: 1. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Peningkatan Daya Guna Tanah Di Sekitar Tugu Tabanas Gombel Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 2. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama No.90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
Page | 121
SASARAN 3 : REVITALISASI KAWASAN-KAWASAN INDUSTRI SEBESAR 50% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Mempertahankan jumlah kluster industri
Target 2 5
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 5
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 5
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
5 (lima) Kluster Industri di Kota Semarang : 1. Kluster furniture 2. Kluster Batik 3. Kluster Bandeng 4. Kluster Pengolahan Pangan 5. Handycraft
TUJUAN 3 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN YANG BERORIENTASI PADA SISTEM AGRIBISNIS SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 75% Capaian :
1 2
106%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 105,78*
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 106,17*
15%
6,08%
15,97%
Indikator Kinerja
Target
1 Kenaikan Nilai Tukar Petani Cakupan bina kelompok tani
2
Persentase 5 (4/2*100%) 100% 100%
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan petani, dimana petani dikatakan sejahtera jika nilai NTP lebih dari 100. Dibandingkan tahun 2012, NTP tahun 2013 relatif naik sebesar 0,9% yaitu dari 105,78 menjadi 106,73. Kenaikan NTP mengindikasikan bahwa program-program kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Pada tahun 2013 kapasitas SDM petani menunjukkan kemajuan, dimana terdapat 8 kelompok tani mengalami kenaikan kelas dalam klasifikasi kelompok tani. Adapun jumlah kelompok tani berkurang sebanyak 22 kelompok karena kondisi kelompok yang tidak aktif dan setelah dilakukan penilaian kelas kelompok tani didapati bahwa ke-22 kelompok tersebut sudah tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah kelompok tani melainkan sebagai kelompok masyarakat. Berkurangnya jumlah kelompok tani berimplikasi pada berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani sehingga jumlah penyuluhan dan pendampingan petani tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013.
Page | 122
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS PETERNAKAN SEBESAR 10% PER TAHUN Capaian :
2. 3.
Kenaikan produksi peternakan Populasi sapi potong Produksi daging non unggas Produksi daging unggas Produksi susu Produksi telur Peningkatan populasi ternak bantuan pemerintah Jumlah promosi produk peternakan yang diikuti
KUANTITAS
10% 5.497 ekor 5.982.694 kg 7.605.814 kg 3.846.813 lt 6.708.241 kg 278 ekor
Kondisi Awal (Capaian 2012) 5.443 ekor 5.923.459 kg 7.530.509 kg 3.332.523 lt 6.641.823 kg 268 ekor
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 5,53% 4.642 ekor 5.848.891 kg 7.505.153 kg 3.009.036 lt 8.316.301kg 466 ekor
6 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
Indikator Kinerja 1 1.
DAN
Target
PRODUKSI
Persentase 55,3%
167% 100%
Tahun 2013 produksi hasil peternakan mengalami penurunan terutama pada komoditas daging dan susu, yaitu berturut-turut 0,8% dan 9,71%. Kelangkaan sapi potong dan harga yang tinggi menyebabkan berkurangnya penyebelihan sapi sehingga konsumen beralih ke produk beku maupun olahan. Dampak lain kondisi tersebut adalah meningkatnya permintaan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Kelangkaan sapi potong juga mengakibatkan berkurangnya populasi sapi perah karena dipotong untuk mencukupi kebutuhan daging sehingga produksi susu ikut berkurang. Sementara itu, bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kambing, belum dapat berkonstribusi pada peningkatan produksi daging secara signifikan meskipun jumlah ternak bantuan pemerintah tersebut naik 74% dari tahun 2012.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN 1% PER TAHUN Capaian : a)
PRODUKSI
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Produksi tanaman pangan (padi) mengalami penurunan sebesar 96,84 Ton dan luas panen menurun sebesar 141 ha. Luas panen dan produksi padi dapat terlihat dari tabel berikut : Luas Panen (ha) Produksi (Ton) Komoditas Tanaman 2012 2013 2012 2013 Padi sawah 7.343 7.172 39.212,00 39.015,68 Padi gogo 304 334 976,00 1.075,48 Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2012
Penurunan produksi padi terutama pada komoditas padi sawah yang disebabkan oleh musim kemarau yang relatif panjang dan kering yang menyebabkan ketersediaan air berkurang sehingga penanaman padi sawah berkurang dan petani beralih pada komoditas palawija lainnya seperti jagung.
Produksi tanaman palawija Produksi tanaman palawija di Kota Semarang dapat dilihat dari tabel berikut : Page | 123
Produksi (ton)
Komoditas Tanaman
2012 Jagung 3.101 Ubi kayu 15.776 Kacang tanah 450 Kacang hijau 156 Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2012
2013 3.675,29 15.425,80 607,43 147,51
Produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 3.101 ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.675,29 ton. Sedangkan luas panen pada tahun 2011 sebesar 664 ha dan pada tahun 2012 meningkat seluas 787 ha. Sedangkan produksi kacang tanah pada tahun 2011 sebanyak 450 ton dan pada tahun 2012 meningkat sebanyak 607,43 ton.
Produksi tanaman buah di Kota Semarang Produksi tanaman buah dapat terlihat dari tabel berikut : Komoditas Tanaman Durian Mangga Pisang Rambutan
Produksi (Kw) 2012 2013 27.549 11.898 13.330 255.453 53.295
Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2012
Produksi tanaman buah durian, mangga dan rambutan pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, hal ini disebabkan karena perubahan (variabilitas) iklim yang tinggi/ekstrem yang mempengaruhi pertumbuhan generatif tanaman sehingga banyak bunga yang merupakan bakal buah rontok akibatnya produktivitas tanaman menjadi rendah. Selain itu juga disebabkan umur tanaman yang rata-rata sudah tua sedangkan tanaman baru yang merupakan pengembangan buah unggulan Kota Semarang yang baru dirintis tahun 2011 belum sampai pada umur produktif. Khusus untuk tanaman pisang dengan varietas unggul raja bulu meningkat produksinya sebesar 20%.
Produksi tanaman perkebunan di Kota Semarang Luas panen dan produksi tanaman perkebunan dapat terlihat dari tabel berikut : Komoditas Tanaman Kopi robusta Kelapa Cengkeh Mete Kapuk Siwalan
Produksi (Ton) 2012 2013 22,42 18,65 789,65 315,17 34,15 33,30 23,06 22,05 24,14 29,35 8,39 11,19
Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2012
Pada tahun 2012 luas areal tanaman perkebunan berkurang 48% dari tahun 2011 karena alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian seperti perumahan dan komersial. Implikasinya luas panen dan produksi perkebunan menurun. Penurunan produksi untuk tanaman kelapa disebabkan berkurangnya luas areal dan luas panen serta serangan hama kelapa sehingga produktivitas tanaman rendah. Page | 124
b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk-produk hasil budidaya pertanian baik produk primer maupun produk-produk derivasi atau olahannya. Hal ini dilakukan terutama melalui pameran-pameran baik tingkat lokal (sekitar Kota Semarang), regional, maupun nasional. Melalui kegiatankegiatan tersebut petani maupun pelaku agroindustri Kota Semarang dapat memperkenalkan produk-produk hasil pertaniannya serta memperluas dan membuka jaringan pemasaran yang baru. Meningkatnya pemasaran produksi hasil pertanian secara tidak langsung dapat dilihat dari tumbuh berkembangnya kegiatan agrobisnis di Kota Semarang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kota Semarang.
SASARAN 4 : MEMPERTAHANKAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF SEBESAR 90 % Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Mempertahankan Luas Lahan Produktif
Target 2 3.750 Ha
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 3.827 Ha
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 3.816,6 Ha
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Luas areal lahan sawah yang ditanami padi pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 tetapi realisasi tahun 2013 melebihi target yang telah ditetapkan. Secara umum sektor pertanian Kota Semarang pada tahun 2013 mengalami penurunan produksi. Dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi dan musim yang tidak menentu dapat mempengaruhi luas panen dan produktivitas tanaman. Pada subsektor tanaman pangan, penurunan luas panen menyebabkan produksi turun meskipun di sisi lain produktivitas berhasil naik dengan penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pada subsektor hortikultura (tanaman buah, bunga, dan obat), curah hujan yang tinggi pada saat pertumbuhan generatif menyebabkan produktivitas tanaman menjadi rendah sehingga produksi turun. Pada subsektor perkebunan dengan komoditas utama kelapa dalam produksi turun sebesar 48,15%, implikasi dari berkurangnya areal tanaman kelapa dalam, yaitu sebesar 8,18%. Rendahnya kepemilikan lahan menyebabkan usaha budidaya perkebunan kurang menguntungkan sehinggan petani banyak yang beralih ke komoditas lain terutama hortikultura buah-buahan. Curah hujan yang tinggi juga memicu berkembangnya hama dan penyakit tanaman yang berdampak pada penurunan produktivas tanaman. Meskipun demikian, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tersebut dapat dikendalikan seluruhnya berkat dilaksanakanya Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). SASARAN 5 : MEMPERTAHANKAN LUASAN HUTAN PRODUKTIF SELUAS 1.559,7 HA Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Mempertahankan areal hutan rakyat
Target 2 1.559,7 ha
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1.559,7 ha
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1.559,7 ha
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Page | 125
Luas lahan kritis di Kota Semarang pada tahun 2013 mengalami peningkatan karena banyaknya kegiatan penambangan (galian C) untuk pembangunan infrastruktur kota yang menyebabkan munculnya lahan kritis baru padahal lahan kritis yang lama belum sepenuhnya terehabilitasi. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman penghijauan mengalami kenaikan sebesar 3,43 % melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Selain itu juga luas lahan produktif di dalam hutan untuk meningkatkan fungsi hutan dapat dipertahankan sebesar 1.559,7 ha. Sedangkan produksi kayu hutan rakyat mengalami penurunan karena populasi tanaman yang siap panen berkurang dan disisi lain masih banyak tanaman yang umurnya belum cukup untuk dipanen.
TUJUAN 4 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS BAHAN PANGAN UNTUK MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DAN MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA SEBESAR 10% Capaian : Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 167.086,04
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 169.590,02
2.090 kkal
-
2.200 kkal
105%
57 gram kkal
-
62 gram kkal
108%
Indikator Kinerja 1 2 3
1 Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk Ketersediaan energi perkapita (%) Ketersediaan protein perkapita (%)
Target 2 117.816,00
Persentase 5 (4/2*100%) 143%
Capaian kinerja penyelenggara Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1. Program Ketahanan Pangan a. Penumbuhan warung desa merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk. Melalui kegiatan penumbuhan warung desa yang tahun 2013 berjumlah 25 buah dapat meningkatkan akses pangan masyarakat miskin sejumlah 1.665 KK. Adapun lokasi warung desa / lumbung pangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: DAFTAR LOKASI WARUNG DESA / LUMBUNG PANGAN TAHUN 2013 NO (1) 1 2
NAMA PENERIMA BANTUAN
ALAMAT
(2) Warung Desa Kelurahan Purwosari Warung Desa Kelurahan Tugurejo
(3) Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu
3
Warung Desa Kelurahan Kramas
Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang
4
Warung Desa Kelurahan Kudu
Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk
5 6
LPMK RW II Ngemplak Simongan LPMK RW II Bongsari
Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat
7
Kendali Candi
Kelurahan Candi Kecamatan Candisari
Page | 126
8
LPMK RW V Manyaran
9 10
Rumah Pintar V Wonodri Sendang KP Wonoharjo RW XI
11
Jangli Makmur
Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang
12
Warung Desa RW X
Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang
13
Warung Desa Cempaka
Barat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari
14 15
PKK Kel. Karangroto
Kel. Karangroto Kec. Genuk
PKK Kel. Kalipancur
Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan
PKK Kel. Siwalan
Kel. Siwalan Kec. Gayamsari
18
PKK Kel. Gisikdrono Kelompok Makmur I
Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kel. Jatibarang Kec. Mijen
19
Kelompok Makmur II
Kel. Jatibarang Kec. Mijen
20
Kelompok Rukun Tani
Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu
21
Kelompok Lumbung Makmur
Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu
22
Kelompok Tani Rejo Makmur
Kel. Mangunharjo Kec. Tugu
23
Warung Ibu Sakino
Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari
24
Warung Desa Kel. Karangayu
Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat
25
Warung Desa Kel. Lamper Kidul
Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan
16 17
b.
NO 1 2 3
Rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik, Pemberian bantuan untuk penanganan rawan pangan/ rawan gizi pada tahun 2013 ditujukan untuk 240 KK yang lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang ditujukan untuk 60 KK. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : PENERIMA BANTUAN RAWAN PANGAN / RAWAN GIZI TAHUN 2013 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
PENERIMA BANTUAN 80 KK
Kelurahan Bubakan Kecamatan Tambakaji
80 KK
Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu
80 KK
TOTAL
240 KK
NAMA PENERIMA Forum Kesehatan Kelurahan Tambakaji Forum Kesehatan Kelurahan Bubakan Kelompok Tani Makmur
ALAMAT
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
c.
Dari segi konsumsi umbi-umbian, ada peningkatan dari jumlah konsumsi umbi-umbian juga mengalami peningkatan dari yang semula hanya 73,5 gr/kapita/hr pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 73,9,9 gr/kapita/hr. Sedangkan skor pola pangan harapan dengan target 86 telah terpenuhi yang semula 86,3 pada tahun 2012 meningkat menjadi 88,7 tahun 2013.
Page | 127
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PANGAN 6% Capaian :
PERSENTASE
Indikator Kinerja 1
PENGEMBANGAN
Target
1 Kelurahan mandiri pangan tahun 2012
2 12
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 10 Kelurahan
KELURAHAN
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 12 Kelurahan
MANDIRI
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2013 sudah berjumlah 12 kelurahan bertambah 2 kelurahan dibandingkan tahun 2012. Sampai dengan tahun 2012, sasaran pemberian bantuan mandiri pangan berjumlah 44 kelompok afinitas (585 KK) sehingga sampai dengan tahun 2013 berjumlah 50 kelompok afinitas (675 KK). Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : LOKASI DESA MANDIRI PANGAN S/D TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LOKASI DESA MANDIRI PANGAN Kel. Patemon Kec. Gunungpati Kel. Bubakan Kec. Mijen Kel. Wonolopo, Kec. Mijen Kel. Wonoplumbon, Kec. Mijen Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati Kel. Rowosari, Kec. Tembalang Kel. Tandang, kec. Tembalang Kel. Jatibarang, Kec. Mijen Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara Kel. Wates, Kec. Ngaliyan JUMLAH
JUMLAH KELOMPOK
JUMLAH KK
3 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 50 kelompok
45 45 50 50 70 70 70 55 50 70 50 50 675 KK
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013 Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian, diantaranya adalah : 1. Adanya Gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak; 2. Lambatnya pengembangan usaha penyediaan bahan pangan sumber protein dan sumber zat gizi mikro; 3. Kurangnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga; 4. Kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas, dengan semakin terbatasnya lahan pertanian. 5. Penerapan teknologi pengolahan pangan lokal dan teknologi dimasyarakat tidak mampu mengimbangi pangn olahan asal import yang membanjiri pasar SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE CADANGAN PANGAN DAERAH 11% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Penguatan cadangan pangan
Target 2 10 Ton
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 10 Ton
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 17 kelurahan
Persentase 5 (4/2*100%) 170 %
Indikator penguatan cadangan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketahanan Page | 128
Pangan yang diperuntukkan bagi penanganan kerawanan pangan akibat bencana (banjir, tanah longsor dan sebagainya). Berdasarkan target Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan pangan minimal sebesar 60% pada tahun 2015 60 ton dari 100 ton. Sampai dengan tahun 2013 sudah dilakukan penguatan cadangan pangan berupa beras sejumlah 20 ton atau bertambah 10 ton dari tahun 2012 . Dengan demikian sudah ada 20% cadangan pangan pemerintah. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian, diantaranya adalah : 1. Keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat yang mulai pudar ; 2. Kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas, dengan semakin terbatasnya lahan pertahanan; 3. Masih berkurangnya kemampuan mengelola cadangan masyarakat. 4. Masih kurangnya masyarakat untuk memanfaatkan cadangan pangan.
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS BAHAN PANGAN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU PANGAN SEBESAR 5% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target 2 75 %
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 36 Sampel Aman
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 75sampel Aman
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
40 sampel Aman
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan 40 sampel, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari peningkatan jumlah indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan data diatas terlihat bahwa, kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sudah memenuhi target sebanyak : 40 sampel Aman Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian, diantaranya adalah : 1. Masih ada pangan yang belum memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan yang dapat membahayakan konsumen; 2. Laju peningkatan kebutuhan beberapa komoditas pangan lebih cepat dari laju peningkatan produksi; 3. Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan
TUJUAN 5 : MENGEMBANGKAN KUALITAS PARIWISATA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN, OBYEK WISATA DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE SEMARANG SEBESAR 20%
TUJUAN
DESTINASI
WISATA
DI
KOTA
Page | 129
Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan
Target 2 5 keg
Kondisi Awal (Capaian 2011) 3 5 kegiatan
Kondisi Akhir (Capaian 2012) 4 13 kegiatan
Persentase 5 (4/2*100%) 260%
Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kota Semarang : SARANA / PRASARANA Jumlah obyek wisata di Kota Semarang Jumlah obyek wisata unggulan di Kota Semarang
2012 25 6
2013 25 6
Kegiatan promosi / pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau diikuti oleh pemerintah kota semarang antara lain ; 1) Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara di jakarta; 2) Borobudur Travel Mart di Magelang; 3) Pameran Kuliner di TMII di Jakarta; 4) ICMITM ( Indonesia Corporate Meeting & incentive Travel Mart ) di Semarang; 5) Festival Jamu Tradisional di semarang; 6) Gebyar UMKM di Semarang; 7) Pandanaran Artfest di semarang; 8) Penyelenggaraan Denok Kenang di Semarang; 9) Mengikuti Pemilihan Duta wisata jawa Tengah di Semarang. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pariwisata yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 2 kegiatan antara lain : a. Pelestarian Kelompok sadar wisata ( Sosialisasi Sapta Pesona ) b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata ( bina pelaku usaha Pariwisata ) Sedangkan event event pariwisata yang diadakan di tahun 2013 adalah sebagai berikut ; a. Festival Film Indonesia (FFI) dengan berbagai acara tambahan yang dilaksanakan sebelum malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2013 pada 7 Desember 2013. b. Pemilihan Denok Kenang ; adalah sarana untuk mempromosikan pariwisata kota semarang sekaligus membrdayakan generasi muda untuk lebih mengenal pariwisata kota Semarang c. Semarang Night Carnival ; mempromosikan potensi wisata kota Semarang dengan mengadakan event karnaval di malam hari d. Pandanaran Art festival ; penyelenggaraan festival seni dan kuliner kota Semarang yang di kemas dalam perpaduan 4 pilar seni budaya antara lain budaya Jawa, budaya Cina, budaya Arab dan budaya Belanda e. Promosi Pentas Seni di TMII ; Mempromosikan Seni Budaya kota Semarang di tingkat Nasional.
Page | 130
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUANTITAS KUNJUNGAN WISATA KE KOTA SEMARANG RATA-RATA SEBESAR 10 % PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Jumlah kunjungan wisatawan
Target 2 1.944.979 orang
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 2.712.442 orang
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 3.157.658 orang
Persentase 5 (4/2*100%) 162,34
Perkembangan Kepariwisataan Kota Semarang cukup menggembirakan hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 menunjukan peningkatan sebanyak 3.157.658 wisatawan. Kunjungan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata tahun 2012 sebanyak 2.712.442 orang wisatawan. Data data berikut menunjukan kondisi kepariwisataan Kota Semarang dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun terakhir , dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ( wisman ) dan wisatawan nusantara ( wisnus ) NO 1. 2. 3. 4. 5.
TAHUN Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
JUMLAH 1.633.042 orang 1.915.892 orang 2.100.926 orang 2.712.442 orang 3.157.658 orang
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013
Dari data tersebut diatas menunjukan adanya perkembangan yang positif pada bidang pariwisata di Kota Semarang dari tahun ke tahun. Dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2013 sebanyak 3.157.658. Sedangkan target kunjungan wisatawan tahun 2013 adalah sebanyak 1.944.979 orang . berarti melebihi target sebesar 62 %. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE DAYA SAING DAN DAYA JUAL DESTINASI WISATA DI KOTA SEMARANG MENCAPAI 25% Capaian :
1 Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata
2 21 wahana
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 21 wahana
Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata
618 orang
618 orang
Indikator Kinerja 1 2
Target
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 22 wahana
5 (4/2*100%) 104,76%
588 orang
95,14%
Persentase
Pendapatan sektor pariwisata tahun 2013 terhadap PAD Kota Semarang sebesar Rp. 107.163.316.629,00, sedangkan Pendapatan Pariwisata pada tahun 2012 sebesar Rp. 87.978.572.590 Adapun pendapatan sektor pariwisata selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut ;
Page | 131
NO
TAHUN
JUMLAH
1 2. 3. 4. 5.
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Rp. 55.148,335.851,00 Rp. 65.767.643.499,00 Rp. 78.344.794.420,00 Rp. 87.978.572.590,0 Rp. 107.163.316.629,00
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2012
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA PARIWISATA SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA 10% Capaian : SARANA / PRASARANA Jumlah obyek wisata di Kota Semarang Jumlah obyek wisata unggulan di Kota Semarang Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata - Hotel - Restoran/Rumah makan
2012 25 6
2013 25 6
95 194
107 280
Tempat Hiburan
79
116
-
Biro perjalanan
108
122
-
MICE
53
88
-
SARANA
Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2013 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel sebanyak 12 buah, Restoran/rumah makan sebanyak 86 buah dan tempat hiburan sebanyak 37 buah Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata pada tahun 2013 adalah sebagai berikut ; 2012
SARANA PROMOSI - Situs Online - Buku
- Brosur/leftet Kota Lama Wisata Kota Semarang
o o o o
www.semarangtourism.com Guide Book : 1400 bh Kalender Event : 950 bh Buku Direktori : 50 bh 7.500 lembar 1.000 lembar 3.000 lembar
2013 www.semarangtourism.com Guide Book : 1000 bh Kalender Event : 1.200 bh Buku Direktori : 60 bh 16.500 lembar 1.000 lembar 1.000 lembar
Peta Wisata
2.000 lembar
4.500 lembar
Wisata Kuliner
1.000 lembar
2.000 lembar
-
1.500 lembar 1.500 embar 1.500 lembar 1.000 lembar 1.500 lembar 1.000 lembar 100 keping 32 titik 1 kegiatan 1kali
Taman Margasatwa Semarang Kampoeng Wisata Taman Lele Taman Budaya Raden Saleh Wisata Religi Desa Wisata Wisata MICE DVD Wisata Kota Semarang Baliho Airport TV Majalah Penerbangan
o Majalah Pariwisata
50 keping 1 kali 1 kali
2 kali
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013
Page | 132
TUJUAN 6 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERORIENTASI PADA SISTEM AGRIBISNIS SASARAN 1 : MENINGKATNYA TINGKAT PERIKANAN 7% PERTAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Peningkatan rata rata pendapatan nelayan
KESEJAHTERAAN
Target 2 7%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 Rp. 924.567,/kapita/th
NELAYAN
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 Rp. 1.315.300,/kapita/th (naik 42,2646%)
DAN
PETANI
Persentase 5 (4/2*100%) 16,56%
Kebijakan pembangunan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan laut maupun darat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. Adapun capaian kinerja pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat antara lain : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Jumlah nelayan di Kota Semarang pada tahun 2012 sebanyak 1.315 orang dan di tahun 2013 sebanyak 1.317 orang. b. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan selain nelayan adalah sebagai berikut :
Jumlah petambak pada tahun 2012 adalah 500 orang dan pada tahun 2013 tetap sejumlah 500 orang.
Jumlah pengolah pada tahun 2012 sebanyak 430 orang namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 462 orang.
Jumlah pembudidaya sebanyak 480 orang pada tahun 2012 meningkat pada tahun 2013 sebanyak 485 orang.
c.
d.
Jumlah pedagang ikan hias sebanyak 40 orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 50 orang pada tahun 2013. Adapun rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan sebesar 42,26% pada tahun 2012 sebesar Rp. 924.567,-/kapita/th dan meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.315.300/kapita/th. Sedangkan rata-rata pendapatan tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan selain nelayan sebagai berikut :
Petambak, pada tahun 2012 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp. 1.182.353,per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.574.300,- per orang per bulan pada tahun 2013. Dengan demikian rata-rata pendapatan petambak meningkat sebesar 33,14%.
Pengolah, pada tahun 2012 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp. 1.850.000,per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.908.500,- per orang per bulan pada tahun 2013. Dengan demikian rata-rata pendapatan pengolah meningkat sebesar 3,16%. Page | 133
e. f. g.
h.
Petani ikan, pada tahun 2012 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp. 878,919,- per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.022.500,- per orang per bulan pada tahun 2013. Dengan demikian rata-rata pendapatan petani ikan meningkat sebesar 16,34%. Panjang garis pantai yang rawan abrasi di Kota Semarang pada tahun 2012 adalah 36,63 km dan pada tahun 2013 masih tetap sepanjang 36,63 km. Luas hutan mangrove yang ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Semarang pada tahun 2012 adalah 94,39 ha dan pada tahun 2013 luasnya 95,89 ha. Untuk mengatasi abrasi, salah satu upayanya adalah dengan rehabilitasi hutan mangrove. Sedangkan luas hutan mangrove yang berhasil direhabilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2012 adalah 68,69 ha dan tahun 2013 yang direhabilitasi seluas 70,19 ha atau meningkat 2,18%. Di Kota Semarang belum ada pelaporan mengenai illegal fishing, hal ini dilihat dari nihilnya jumlah kasus pencurian ikan di tempat budidaya ikan (kolam/tambak/dsb) maupun jumlah kasus penangkapan ikan oleh nelayan asing (bukan warga Semarang) di wilayah perairan Kota Semarang yang bermasalah sehingga tidak ada kerugian akibat illegal fishing baik pencurian ikan di tempat budidaya ikan (kolam/tambak/dsb) maupun penangkapan ikan oleh nelayan asing (bukan warga Semarang) di wilayah perairan Kota Semarang.
SASARAN 2 : MENINGKATNYA CAKUPAN BINAAN KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN RATA-RATA 20% PER TAHUN Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Penyuluhan perikanan
2 360 kali
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 360 kali
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 455 kali
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Jumlah kegiatan penyuluhan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2012 sebanyak 360 kali dengan 9 orang penyuluh perikanan sedangkan pada tahun 2013 kegiatan penyuluhan sebanyak 455 kali dengan jumlah penyuluh perikanan sebanyak 9 orang.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE BUDIDAYA PERIKANAN RATA-RATA 15% PER TAHUN Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Produksi perikanan budidaya
2 554,80 ton
a.
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1.823,80 ton
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1.896,19 ton
Persentase 5 (4/2*100%) 29,25
Selain hasil perikanan laut, Kota Semarang juga memiliki potensi perikanan darat yang lebih besar daripada perikanan laut yang terlihat dari jumlah ikan hasil perikanan darat Page | 134
b.
c.
sebesar 1.823,83 ton pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,13% menjadi 1.896,19 ton pada tahun 2013. Sedangkan nilai ikan hasil perikanan darat tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp. 9.219.094.500,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 14.213.700.000,- pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 54,18 %. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Kota Semarang adalah 1626,13 ha yang terdiri dari kolam dan tambak. Luas kolam untuk budidaya perikanan pada tahun 2012 adalah 52,18 ha dan bertambah 7,57% pada tahun 2013 menjadi 56,13 ha. Sedangkan luas tambak yang ada di Kota Semarang adalah 1.570 ha.
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP RATA-RATA 5% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Produksi perikanan tangkap
a.
b.
c. d.
e. f.
Target 2 377,60 ton
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 715,53 ton
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1.296,50 ton
Persentase 5 (4/2*100%) 29,23%
Peningkatan jumlah ikan hasil tangkapan dari laut sebesar 81,2% dimana pada tahun 2012 jumlah ikan hasil tangkapan dari laut sebesar 715,53 ton dan pada tahun 2013 menjadi 1.296,50 ton. Sedangkan nilai ikan hasil tangkapan dari laut tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp. 6.254.421.250,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 16.980.161.000,- pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 271,49%. Jumlah pengolah hasil laut pada tahun 2012 sebanyak 430 dan pada tahun 2013 jumlahnya meningkat 7,4 % sebanyak 462 mencakup 14 jenis usaha. Nilai ekspor hasil laut pada tahun 2012 sebesar $ 20.389.344,93 meningkat menjadi $ 21.938.202,23 pada tahun 2013. Nilai ekspor hasil laut mengalami peningkatan sebesar 107,60% Kota Semarang hanya memiliki 1 (satu) buah pelabuhan perikanan dan 1 (satu) buah Tempat Pelelangan Ikan dan pemasaran hasil laut yaitu TPI Tambak Lorok. Adapun nilai rata-rata transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasaran hasil laut pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.117.916,- per hari dan tahun 2013 sebesar Rp. 6.401.342,- per hari sehingga ada peningkatan sebesar 25,08 %.
SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN SEBESAR 3% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Produksi ikan olahan
Target 2 11,517 ton
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 10,90 ton
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 12.158,30 ton
Persentase 5 (4/2*100%) 11,54
Page | 135
Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat dari jumlah produksi olahan pada pada tahun 2012 adalah 10.900,30 ton sedangkan pada tahun 2013 adalah 12.158,30 ton. Dengan demikian pada tahun 2013 jumlah produksi olahan mengalami peningkatan sebesar 11,54%. SASARAN 6 : MENINGKATNYA PERSENTASE KONSUMSI MAKANAN DARI IKAN SEBESAR 3% PER KAPITA PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1 Peningkatan konsumsi ikan per kapita
1
Target 2 24,44 kg/kapita/ tahun
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 24,04 kg/kapita/tahun
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 24,93 kg/kapita
Persentase 5 (4/2*100%) 3,7%
Jumlah konsumsi ikan mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,7% dimana pada tahun 2012 sebesar 24,04 kg/kapita menjadi 24,93 kg/kapita pada tahun 2013.
TUJUAN 7 : RINTISAN PASAR-PASAR TRADISIONAL MODERN DAN PERLINDUNGAN BAGI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EKSPOR. SASARAN 1 : BERKEMBANGNYA PASAR TRADISIONAL MODERN SEBANYAK 2 BUAH PER TAHUN Capaian : Untuk mengimbangi keberadaan pasar modern dan melindungi pasar tradisional, dikembangkan konsep Pasar Tradisional Modern. Implementasi konsep tersebut di antaranya adalah Pasar Sampangan dan yang saat ini dalam proses pembangunan yaitu Pasar Bulu. SASARAN 2 : PENGATURAN BERKEMBANGNYA PASAR-PASAR RETAIL MODERN YANG BARU Capaian : Indikator Kinerja 1
Kajian tentang pengaturan pasar retail modern
Target ada
Kondisi Awal (Capaian 2012) ada
Kondisi Akhir (Capaian 2013) ada
Persentase 100%
Meningkatnya jumlah pasar modern maupun sentra perdagangan menunjukkan tren positif Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan. Proses berdirinya tidak lepas dari pengawasan karena harus melalui regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Semarang. SASARAN 3 : PENATAAN PKL 100% Capaian : Indikator Kinerja
Target
1 Pemberdayaan dan penataan sentra PKL
30%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 20%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 40%
Persentase 100%
Page | 136
Pada Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima menitik beratkan pada sektor PKL dan pedagang asongan. Dalam sektor formal dan informal, pasar tradisional dan pedagang kaki lima serta pedagang asongan harus mendapat perhatian khusus dengan melakukan pembinaan PKL dan asongan sebanyak 3 Kelompok. Fungsi dan peran pasar tradisional dan pedagang kaki lima sangat strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan pada sektor perdagangan dan jasa. Dari Hasil identifikasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan, jumlah pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Semarang sebanyak ± 13.444 orang dengan Jumlah titik sebanyak 522 titik pedagang kaki lima di 149 Kelurahan. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan Pemerintah Kota Semarang melakukan pengendalian dan Penertiban terhadap PKL yang ilegal yang dapat menggangu kenyamanan dan ketertiban umum.
TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KUALITAS PRODUK SEKTOR PERINDUSTRIAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE STRUKTUR INDUSTRI YANG KUAT BERBASIS PADA PENDEKATAN KLASTER DAN BERDAYA SAING TINGGI SEBESAR 50% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Jumlah industry
Target 2 -
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 3.559 Unit
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 3.559 unit
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri berakibat pada investasi di bidang industri yang berada di luar kawasan industri sementara tidak diterbitkan karena perusahaan industri yang akan menjalankan industri setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di kawasan industri. Capaian kinerja Urusan Perindustrian selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain : a. Meningkatnya jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2012 sebesar 3.559 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 3.589 unit terdapat peningkatan sebesar 0,84% atau 30 unit usaha. Bidang usaha industri baru terdiri dari industri makanan, logam, elektronik, kayu kertas, karoseri, pupuk, sepeda, lem, sabun, bumbu masak mie kering, alat pertanian. b. Adanya penambahan jenis industri, yaitu industri besar tahun 2012 sebesar 166 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 169 unit sehingga meningkat 1,8 % atau 3 unit, industri sedang tahun 2012 sebesar 689 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 697 unit sehingga meningkat sebesar 1,16 % atau 8 unit, industri kecil tahun 2012 sebesar 1619 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 1.632 unit sehingga meningkat 0,8% atau 13 unit, dan industri kecil non formal tahun 2012 sebesar 1.090 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 1.096 unit sehingga meningkat 0,55%. c. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di perusahaan industri, pada tahun 2012 sebesar 2.901 dan pada tahun 2013 sebesar 2.880 dari target tahun 2013 sebesar 2.427 jadi terdapat Page | 137
peningkatan dari target sebesar 18,66% atau 453 tenaga kerja, yang terdiri dari industri besar sebesar 1.310 tenaga kerja, industri sedang sebesar 1.503 tenaga kerja, industri kecil sebesar 67 orang tenaga kerja. d. Pembinaan terhadap IKM melalui pelatihan, tahun 2013 sebanyak163 IKM. Jenis pelatihan adalah sebagai berikut : 1) Pelatihan ketrampilan pemberdayaan kewirausahaan pada industri kecil dan menengah, 2) Pelatihan ketrampilan pemberdayaan kewirausahaan pada industri kecil dan menengah pengolahan pangan, 3) Pelatihan batik, 4) Pelatihan cenderamata, 5) Pelatihan produk tekstil, 6) Pelatihan sablon. Kegiatan yang telah di lakukan ini dapat menumbuhkan wirausaha baru serta meningkatkan ketrampilan bagi industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan, daya saing produk dan pendapatan.
Page | 138
MISI IV. MEWUJUDKAN TATA BERKELANJUTAN
RUANG
WILAYAH
DAN
INFRASTRUKTUR
YANG
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PENATAAN LAHAN KRITIS, PENATAAN LAHAN BEKAS GALIAN C DAN PENATAAN KAWASAN PANTAI DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI, REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENGENDALIAN POLUSI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENATAAN LAHAN KRITIS SEBESAR 15 % Capaian : Indikator Kinerja 1
1)
1 Rehablitasi Hutan Mangrove
Target 2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 68,69 ha atau meningkat 12,18%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 70,19 ha
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Berkurangnya luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 724,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 719,23 Ha pada tahun 2013. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai Kota Semarang dengan konservasi mangrove dari 36.202,5 meter tahun 2012 menjadi 36.102 meter tahun 2013 Peningkatan luas areal mangrove yang ditangani atau disulam dari 427,5 meter tahun 2012 menjadi 527,5 meter tahun 2013 Untuk mengatasi abrasi, salah satu upayanya adalah dengan rehabilitasi hutan mangrove. Sedangkan luas hutan mangrove yang berhasil direhabilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2012 adalah 68,69 ha dan tahun 2013 yang direhabilitasi seluas 70,19 ha atau meningkat 2,18%.
2)
3) 4)
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN C DAN PENGUNAAN AIR BAWAH TANAH (ABT) 25 % Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C
Target 2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Pelaksanaan Kegiatan / program urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 telah menyusun Naskah Akademik Pengelolaan Pengangkutan Galian Tanah (semula Galian C) sebagai kerangka dasar pertimbangan untuk Page | 139
menyusun Rancangan Peraturan Daerah harapannya kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan Raperdanya oleh bersama oleh DPRD Kota Semarang. 2. a)
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Capaian kinerja Program ini dapat dilihat antara lain sebagai berikut : Berdasarkan hasil pendataan, jumlah sumur bor (ABT) yang ada di wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut : NO TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8
1990 1995 2000 2009 2010 2011 2012 2013
300 320 1.050 1.700 1.929 3852 3924
KAP PRODUKSI (M3/THN) 23.000.000 27.000.000 38.000.000 45.000.000 48.000.000 90.000.000 102.000.000
4046
104.965.665
JUMLAH SUMUR
Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Tahun 2013
b)
c)
Program ini juga diarahkan pada penguatan data dan dalam hal penyediaan air baku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terjangkau pelayanan PDAM, Pemerintah Kota selama 5 tahun terus berupaya memberikan layanan jangkuan air bersih, pada daerah yang tidak terjangkau jaringan PDAM, daerah rawan air bersih dan kekeringan melalui kegiatan pembangunan sumur-sumur air tanah di wilayah Kecamatan Ngaliyan, Tugu, Mijen, Candisari, Tembalang Pedurungan dan Gunungpati. Kegiatan tersebut untuk satu unit sumur dapat mencukupi kebutuhan warga ± 200 KK dengan debit pengambilan 1,5 l/dt. Dalam kegiatan pengeboran tetap mempertimbangkan konteks konservasi sesuai kajian teknis, konstruksi dan design pengeboran sumur yang mengatur kedalaman pemasangan pipa, saringan, pompa, pembatasan debit pengambilan air tanah dan larangan pengambilan air tanah pada zona merah. Namun masih dalam konteks pengendalian seperti, pembangunan sumur/ pemberian ijin rekomendasi dilakukan di luar zona Merah Pengambilan ABT. Dalam hal kegiatan Penambangan Galian C upaya yang dihasilkan produk galian tanah atau batu bata, sebagai permintaan akan Pembangunan dilakukan dalam kerangka pengendalian, Adapun hasil pendataan luas dan Perkiraan produksi golongan galian C khusus tanah urug di Kota Semarang meliputi : Lokasi No Kecamatan 1
Tembalang
2
Ngaliyan
3
Gunungpati
Kelurahan Mangunharjo Rowosari Tandang Meteseh Ngaliyan Bambankerep Kalipancur Wonosari Sukorejo Mangunsari Cepoko
Tahun 2012 Produksi Jumlah Khusus tanah Penambang Urug (Org) (m3/hari) + 60 + 240 + 20 + 1.200 0 0 0 0 + 10 + 80 + 10 + 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2013 Produksi Jumlah khusus Penambang tanah urug (Org) (m3/Hari) 1 240 2 1280 1 80 1 5 2 160 1 120 1 50 1 60 1 40 1 120 1 20 Page | 140
Tahun 2012 Produksi Jumlah No Khusus tanah Penambang Urug Kecamatan Kelurahan (Org) (m3/hari) Ngadirgo 0 0 4 Mijen Kedungpane + 20 + 160 Polaman + 20 + 10 Tambangan 0 0 Jatibarang 0 0 Wates 0 0 Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Tahun 2013
Tahun 2013 Produksi Jumlah khusus Penambang tanah urug (Org) (m3/Hari) 1 20 0 0 0 0 1 60 1 (BSB) 100 1 25
Lokasi
Dari Potret Tabel produksi golongan galian C khusus tanah urug terjadi peningkatan utamanya terkait permintaan tanah urug dalam rangka kepentingan pembangunan perumahan/ permukiman yang sangat diperlukan. Untuk itu perlu perangkat / regulasi dalam pengendalian tata cara galian tanah. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AMDAL 100% Capaian : Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 100
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100
5 (4/2*100%) 100
Persentase
1 Cakupan pelaksanaan pengawasan AMDAL
2 100 %
2
Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
16 Kel/ tahun
32 Kelurahan
48
100
3
Jumlah kasus pencemaran lingkungan yang ditangani
50 Perkara
48
48
100
1
a.
b.
c.
d. e.
Meningkatnya pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) lingkungan di Kota Semarang melalui koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders, khususnya dalam bidang pemantauan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah Kota Semarang, yang disertai dengan pembinaan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara. Meningkatnya prosentase jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air dari 66 % pada tahun 2012 menjadi 92,31 % pada tahun 2013. Meningkatnya prosentase jumlah industri dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari 47 % pada tahun 2012 menjadi 86,67 % pada tahun 2013. Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang dari 32 Kelurahan pada tahun 2012 menjadi 48 Kelurahan pada tahun 2013. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan dari 48 perkara pada tahun 2012 berkurang menjadi 33 perkara pada tahun 2013 dan dari kasus yang muncul baik pada tahun 2012 maupun 2013 dapat ditanagani 100%. Page | 141
f.
g.
h. i.
j.
k.
Penurunan jumlah industri/kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan dari 154 industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 120 industri/kegiatan pada tahun 2013 . Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 100 industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 114 industri / kegiatan usaha pada tahun 2013. Berkurangnya luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 724,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 719,23 Ha pada tahun 2013. Peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat dapat dilihat dari pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diajukan sejumlah 33 dapat ditindaklanjuti 100%. Peningkatan jumlah titik pantau khususnya terhadap kualitas air yang telah dilakukan pada 34 sungai di Kota Semarang atau sebesar 53,1% dari total jumlah sungai yang ada sebanyak 64 sungai. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan melalui penyusunan berkas perkara dan pelimpahan bekas perkara kasus penambangan minerba eks galian C di Kota Semarang ke Kejaksanaan. Pada saat ini masih dalam tahap penyidikan dan pengumpulan data.
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE MITIGASI DAN ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 50% Capaian :
b. c. d.
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 39 unit
21,5 ha
21,5 ha
21,5 Ha
100%
15%
15,17%
15,1%
100%
Target
1 Pemanen Air Hujan
2
Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan
3
Cakupan wilayah biopori
1
a.
2 39 unit
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 39 unit
Indikator Kinerja
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai antara lain : Peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting / pemanen air hujan dari 39 unit pada tahun 2012 menjadi 49 unit pada tahun 2013 Peningkatan konservasi lahan kritis dari 21,5 Ha pada tahun 2012 menjadi 26,5 Ha pada Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang pada tahun 2013. Diketahuinya status kondisi awal lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di 12 (dua belas) kelurahan di Kecamatan Gunungpati. Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 15 % pada tahun 2012 dari 48 kelurahan menjadi 15 % pada tahun 2013 dari 64 kelurahan.
Page | 142
TUJUAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH SERTA PENGEMBANGAN KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN SKALA PELAYANAN PENANGANAN SAMPAH SAMPAI DENGAN 87% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan Jumlah kelurahan yang terlayani
2 87%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 81%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
81%
93,103%
177 kel
134 kel
134 kel
75,70%
Target
Persentase
Capaian kinerja selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain : a.
Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 81% pada tahun 2012 menjadi 83 % di tahun 2013 dimana volume sampah yang terangkut sebesar 3.853 m3/hari pada tahun 2012 meningkat menjadi 4.836 m3/hari pada tahun 2012.
b.
Jumlah total produksi sampah di Kota Semarang meningkat dari 4.757 m 3/hari di tahun 2011 menjadi 4.836 m3/hari pada tahun 2012. Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Sedangkan TPA Jatibarang mempunyai luas 46,1830 ha dengan pembagian 27,7098 ha untuk lahan buang dan 18,4732 ha untuk infrastruktur kolam lindi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover sedangkan daya tampung TPA mencapai 4,15 juta m3 namun saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intens.
c.
Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 135 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat.
d.
Pendapatan retribusi sampah di tahun 2013 terpenuhi dari target Rp. 9.799.956.000 dengan realisasi Rp. 13.631.303.800,- Retribusi sampah ini meningkat 58 % .
e.
Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah melibatkan 16 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tentunya keberadaannya sangat mendukung kinerja.
Page | 143
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR 50% Capaian :
1
a.
Indikator Kinerja
Target
1 Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air
2 60%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 66%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 92,31%
Persentase 5 (4/2*100%) 64,99838
Meningkatnya pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) lingkungan di Kota Semarang melalui koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders, khususnya dalam bidang pemantauan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah Kota Semarang, yang disertai dengan pembinaan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara. Meningkatnya prosentase jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air dari 66 % pada tahun 2012 menjadi 92,31 % pada tahun 2013.
b.
TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KUANTITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH). SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS RTH KAWASAN PERKOTAAN SEBESAR 20% Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Rehab Taman Kota
2 8 taman
Kondisi Awal (Capaian 2011) 3 -
Kondisi Akhir (Capaian 2012) 4 8 taman
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Untuk mewujudkan ruang Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Semarang, ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, dan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2031. Sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan dan strategi penataan ruang, pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan untuk menyusun Naskah Akademis dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Ruang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar sampangan untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Page | 144
Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 237 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif antara lain Taman dan patung Proklamator di Jalan Sukarno Hatta, Taman Tlogosari, Taman Tirto Agung, Taman Madukoro, Taman Ngalian dan Taman Adipura serta Taman Air Mancur di Jalan Pahlawan. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN RTH PUBLIK SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Taman yang dikelola Pemerintah
Target 2 188 taman
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 188 taman
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 237 taman
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 237 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif.
TUJUAN 4 : PERWUJUDAN STRUKTUR TATA RUANG YANG SEIMBANG, PENINGKATAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG KONSISTEN DENGAN RENCANA TATA RUANG YANG DITETAPKAN. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG SESUAI DENGAN FUNGSI KAWASAN MELALUI PENATAAN KAWASAN STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERDA RTRW 50% Capaian :
1
1 Penetapan Perda RTRW
2 ada
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 ada
2
Monitoring dan Evaluasi
100%
100%
Indikator Kinerja
Target
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 Ada
5 (4/2*100%) 100%
100%
100%
Persentase
Untuk mewujudkan ruang Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Semarang, ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, dan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2031. Sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan dan strategi penataan ruang, pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan untuk menyusun Naskah Akademis dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang. RDTR merupakan rencana rinci tata ruang yang diperlukan dalam sebuah kota ketika RTRW Kota tidak/belum bisa dijadikan dasar atau acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang kerena belum memiliki kedalaman RDTR (1:5000). Dan/atau ketika dalam RTRW kota yang telah disusun sudah mengamatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTRnya. Sedangkan untuk Kota yang telah memiliki RTRW dengan kedalaman RDTR hanya memerlukan Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Page | 145
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk: 1. Pengaturan tata guna tanah (Land Regulation); 2. Penerbitan surat keterangan pemanfaatan ruang; 3. Penerbitan Advise Planning; 4. Penerbitan izin prinsip pembangunan; 5. Penerbitan izin lokasi; 6. Pengaturan teknis bangunan; 7. Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan; dan 8. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Sebelum produk perda RDTR Kota Semarang disahkan oleh pemerintah Kota Semarang, maka raperda RDTR harus mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang dan rekomendasi Gubernur. Selain itu dalam proses konsultasi Pemerintah Kota Semarang harus menyertakan dokumen meteri teknis RDTR Kota Semarang dan album peta sebagai lampiran raperda. Mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas maka pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda Kota Semarang menyusun naskah akademis sebagai pendukung dalam legalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) RDTR Kota Semarang. Kegiatan lain dalam kerangka urusan wajib penataan ruang adalah kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang didalamnya terdiri atas fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Desk Kota Lama, dan Perubahan Iklim. BKPRD adalah badan yang bersifat ad hoc di provinsi dan kabupaten/ kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/ walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Kegiatan BKPRD meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang.
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBESAR 75% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Labelisasi benda budaya
2 1 dokumen
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 -
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 dokumen
5 (4/2*100%) 100%
88
-
88
100%
Target
Persentase
Dalam upaya penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya pada Tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan berupa: 1. Penyusunan kebijakan ini, bertujuan untuk mendata secara teknis kondisi bangunan cagar budaya. Dari hasil pendataan ini dibuatkan juga kebijakan pengendalian terhadap bangunan cagar yang dimaksud sehingga dapat dijadikan pedoman pengembangan bangunan cagar budaya. Page | 146
2.
Terlaksananya labelisasi terhadap bangunan cagar budaya terhadap 88 bangunan cagar budaya.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN REKLAME 50% Capaian : Indikator Kinerja
Target
Kondisi Awal (Capaian 2012)
Kondisi Akhir (Capaian 2013)
1
2
3
4
1
Peningkatan pengelolaan reklame
2
Jumlah titik reklame
3
Penertiban reklae ilegal
Rp. 18.465.748000,-
Rp. 9.104.059.955
Rp. 6.675.978.460
Persentase 5 (4/2*100%) 33%
1.070 titik
1015 titik
1.025 titik
95,79%
100%
100%
100%
100%
Dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan, dalam hal ini ditandai dengan menurunnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2012 kontribusi reklame terhadap perolehan PAD Kota Semarang sebesar Rp. 9.104.059.955,-, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi sebesar Rp. 6.675.978.460, hal ini dikarenakan pemberlakuan Undang-undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa titik-titik reklame yang berada di jalan atau berada dalam wilayah kerja Dinas Bina Marga dan yang berada di lahan pribadi (masyarakat) tidak dikenakan retribusi. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian reklame terlaksana dengan cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami kenaikan dari 27.228 buah pada tahun 2012 menjadi 35. 891 buah pada tahun 2013, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi baik ke biro reklame maupun ke masyarakat dan monitoring serta pengawasan yang lebih intensif.
TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PELAYANAN TRANSPORTASI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI MASSAL 50% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Cakupan pelayanan angkutan umum
Target 2 90%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 90%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 90%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2013 ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 737 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani oleh 1488 armada jenis mobil Page | 147
penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada. Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) sampai 2013 sudah melayani + 90% sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum terlayani 10%. Pelayanan Angkutan di Terminal, pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut : a) Jumlah penumpang di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar 187.464 orang (23%) dari 808.460 orang pada tahun 2012 menjadi 995.924 orang pada tahun 2013. Namun ada penurunan rit sebesar 33.927 rit (18%) yang mana pada tahun 2012 sebesar 184.101 rit menjadi 150.174 rit pada tahun 2013. b) Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami penurunan sebesar 234.553 rit atau sebesar 65% yang mana pada tahun 2012 sebesar 357.363 rit menjadi 122.810 rit pada tahun 2013. Jumlah penumpang juga mengalami penurunan sebesar 2.103.204 orang atau sebesar 41% dimana pada tahun 2012 sebesar 5.107.236 orang menjadi 3.004.032 orang pada tahun 2013. c) Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit sebesar 132.838 rit atau sebesar 79% dimana pada tahun 2012 sebesar 168.151 rit menjadi 35.313 rit pada tahun 2013. Jumlah penumpang juga mengalami penurunan sebesar 1.110.030 orang atau sebesar 59% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.877.843 orang menjadi 767.813 orang pada tahun 2013. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2013 dengan koridor yang ada antara lain ; 1. Koridor I : Mangkang – Penggaron 2. Koridor II : Terboyo – Sisemut 3. Koridor IV : Cangkiran – Bandara A. Yani Untuk Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan masih diperlukan koordinasi dengan instansi pengelola Pelabuhan Tanjung Mas kaitannya dengan ijin masuk BRT mendekati tempat tunggu penumpang di dalam Pelabuhan Tanjung Mas. Pengoperasian koridor IV merupakan pemenuhan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yaitu 3 (tiga) koridor. Dengan penambahan koridor IV akan menghubungkan wilayah selatan Kota Semarang meliputi Gunungpati dan Mijen dengan wilayah tengah Kota Semarang. Selain itu dengan operasional koridor IV sebagai perintis koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi antara shelter moda darat dan bandara untuk moda udara.
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN LALU LINTAS SEBESAR 80% Capaian : Page | 148
1 2
2 6
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 -
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 6 persimpangan
5 (4/2*100%) 100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Target
1 Pembangunan ATCS Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi
Persentase
Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 persimpangan untuk mengoptimalkan waktu siklus traffic light dipersimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS; Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu– rambu, marka serta fasilitas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi -
Uraian Jumlah rambu lalu lintas terpasang Panjang marka jalan Gason Pemasangan Down counter Shelter BRT Lampu flashing Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) Pagar Pengaman Jalan
Satuan bh m bh bh unit unit unit m
Tahun 2012 2.598 29.167 676 95 110 35 95 126
Tahun 2013 2.718 30.767 776 113 155 45 110 198
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013 a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2012 terpasang sebanyak 2.598 buah menjadi 2.718 buah pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebesar 4,6%. b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2012 terpasang sebanyak 29.167 m2 menjadi 30.767 m2pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 5,5%. c) Pengadaan gasson sampai dengan tahun 2012 tersedia 676 buah menjadi 776 buah pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 14,79%. d) Pemasangan down counter sampai dengan 2012 sebanyak 95 buah menjadi 113 buah pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 8,4%. e) Pengadaan shelter BRT sampai dengan tahun 2012 sebanyak 110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 40,9%. f) Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2012 sebanyak 35 unit menjadi 45 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 28,57%. g) Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan tahun 2012 sebanyak 95 unit menjadi 110 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 15,78%. h) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2012 sebanyak 126 m menjadi 198 m pada tahun 2013 atau meningkat 57%.
Page | 149
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN PERPARKIRAN SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Manajemen Perpakiran
Target 2 1 keg
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1 keg
Jumlah titik lokasi parkir - Parkir tepi jalan umum 1.270 1.270 - Parkir khusus 162 162 - Jumlah juru parkir 1.205 1.205 2 Tingkat ketersediaan 1.270 1.270 titik parkir on street di wilayah perkantoran 3 Tingkat ketersediaan 162 162 titik parkir off street Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1 keg
5 (4/2*100%) 100%
1.127 183 1.127 1.127
112% 93,52% 112%
183
112%
Persentase
1
Dari data tahun 2013 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan sebanyak 143 titik atau sebesar 11% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.270 titik menjadi 1.127 titik pada tahun 2013 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 21 titik atau sebesar 135% dimana pada tahun 2012 sebanyak 162 titik menjadi 183 titik pada tahun 2013. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan. TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN STRUKTUR JARINGAN JALAN YANG SISTEMATIS SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG SASARAN 1 : PROSENTASE PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA JARINGAN JALAN 50% Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
1.336 km
1.336 km
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1.433 km
Persentase 5 (4/2*100%) 93,23
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infratsruktur Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.690 km di wilayah Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:
Page | 150
PROFIL KONDISI JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NO KECAMATAN 1. BANYUMANIK 2. CANDISARI GAJAH 3. MUNGKUR 4. GAYAMSARI 5. GENUK 6. GUNUNGPATI 7. MIJEN 8. NGALIYAN 9. PEDURUNGAN
PANJANG JALAN (m) 326.732 109.790
TAHUN 2013
KONDISI JALAN BAIK SEDANG RUSAK (m) (m) (m) 119.484 129.745 77.503 75.515 27.475 6.800
83.902
37.379
30.187
16.336
82.840 163.110 233.065 172.021 213.978 224.107
57.194 68.340 81.118 75.365 86.983 127.418
19.758 71.135 78.682 38.663 62.643 69.010
5.888 23.635 73.265 57.993 64.353 27.679
10. SMG BARAT
326.155
178.753
113.229
34.173
11. SMG SELATAN 12. SMG TENGAH 13. SMG TIMUR 14. SMG UTARA 15. TEMBALANG 16. TUGU (m) TOTAL PANJANG (km)
80.033 119.158 92.023 143.062 274.948 44.713 2.689.636 2.690
48.166 78.386 44.876 100.670 119.892 35.987 1.335.526 1.336
19.591 27.291 38.816 39.477 80.116 7.015 852.833 853
12.276 13.482 8.331 2.915 74.940 1.711 501.279 501
PANJANG JALAN (m) 326.732 109.790 83.902
KONDISI JALAN BAIK SEDANG RUSAK (m) (m) (m) 124.957 128.670 58.942 77.770 31.873 147 41.777 27.218 9.976
82.840 163.110 233.065 172.021 213.978 224.107 326.860
63.192 74.439 87.393 82.141 94.087 135.163 185.183
13.120 61.940 76.805 31.887 55.538 61.721 110.056
4.288 20.237 39.314 47.277 39.861 12.646 26.311
80.033 119.158 92.023 143.062
54.987 88.697 50.147 106.997
12.770 16.979 33.545 30.803
9.287 7.625 4.615 2.915
274.948 44.713 2.690.342 2.690
127.523 38.658 1.433.111 1.433
72.485 1.798 767.208 767
63.949 3.580 350.970 351
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data tersebut merupakan data time series untuk melihat perkembangan kondisi jalan. Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jenis konstruksi jalan . TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN KELENGKAPAN JALAN (STREET FURNITURE). SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM 35 % Capaian : Indikator Kinerja 1 2
Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik
75%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 80%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 80%
53.100
52.000
53.372
Target
Persentase 1,06 100
Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor Selatan, dan beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan diupayakan mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru, Pemasangan lampu high mast di Pertigaan Sompok Peterongan, Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan, Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan, Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah
Page | 151
penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif. SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM 30 % Capaian : Indikator Kinerja 1. 2. 3.
4 5.
1 Jumlah titik LPJU baru terpasang Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) Panjang jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU
2 1.266
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 1.792
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 1.266
53.100
52.000
53.372
75
80
80
106,66
65.574
63.657
65.449
99,80
Target
95
90
92
Persentase 5 (4/2*100%) 100 100
96,84%
Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2011 dengan jumlah titik lampu yang terpasang dan terpelihara sebanyak 1.262 titik, sedangkan pada tahun 2012 bertambah pemasangan baru 1.792 titik serta pemasangan lampu high mast sebanyak 7 titik dengan 39 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.
TUJUAN 9 : PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEREMAJAAN PERUMAHAN DI KAWASANKAWASAN KUMUH MENCAPAI 20% Capaian : 2 85 %
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 -
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 85 %
5 (4/2*100%) 100%
Data sarpras lingk. permukiman
1 dok.
-
1 dok.
100%
3
Data Perum. Masyarakat kurang mampu
1 dok
-
1 dok.
100%
4
Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu
200 unit
204 unit
610 unit
100%
5
Luas urugan lahan Rusunawa
6.907 m³
-
6.907 m³
100%
6
Data permukiman kumuh
1 dok.
-
1 dok.
100%
Indikator Kinerja
Target
1
1 Meningkatnya fasilitas Rusunawa
2
Persentase
Page | 152
1.
Study Inventarisasi Permukiman Kumuh Tersedianya data permukiman kumuh di Kecamatan Candisari, Gajahungkur, Mijen dan Banyumanik, yang nantinya sebagai dasar penataan lingkungan permukiman di daerah tersebut.
2.
Penanganan dan Penataan Permukiman Kumuh Terlaksananya penanganan dan penataan permukiman kumuh, di Kecamatan Semarang Utara (pada Kelurahan Purwosari, Kel.Tanjung Mas) dan Kecamatan Semarang Timur (pada Kel.Mlati Baru/ jl. Progo, Kel. Mlatiharjo / Jl. Cimandiri XI, Kel. Rejomulyo/ Kp. Pedalangan, Kel. Kemijen) dengan melalui pembangunan peninggian jalan dan pemasangan paving. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan lingkungan yang tertata, bersih dan sehat (melayani kawasan yang tertangani 2,5 Ha).
3.
DED Penanganan dan Penataan Permukiman Kumuh Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan penataan permukiman kumuh, sebagai dasar acuan pembangunan penataan permukiman kumuh.
SASARAN 2 : PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 1000 RUMAH Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Perbaikan rumah tidak layak huni
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 204 unit
Target 2 200 unit
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 610 unit
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Perbaikan permukiman layak huni dan rumah sehat setiap tahunnya merehab dengan target rata-rata 200 rumah. Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan perbaikan/ rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin sebanyak 202 unit rumah di 16 Kecamatan atau di 55 Kelurahan. Rehab rumah miskin/ pemugaran rumah layak huni pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing 204 unit dan tahun 2013 dengan capaian 202 unit, sehingga capaian sampai dengan tahun 2013 sebanyak 610 unit rumah. Adapun jumlah rumah layak huni pada tahun 2013 mencapai 323.831 unit meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 317.960 unit, sehingga peningkatan perbaikan permukiman layak huni dan rumah sehat mencapai 91,35% pada tahun 2013.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMAKAMAN UMUM (TPU) 30% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Peningkatan ketersediaan TPU
2
Rehab TPU
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
TEMPAT
2 35%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 45%
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 50%
5 (4/2*100%) 100%
15 TPU
15 TPU
15 TPU
100%
Target
Persentase
Di bidang pemakaman. peningkatan ketersediaan TPU per satuan penduduk hingga 2015 ditargetkan 60% dimana kondisi awal pada Tahun 2012 sebesar 35% dengan peningkatan per tahun 5%. sehingga di tahun 2013 ditargetkan mencapai 50%. Page | 153
Daya tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16 Kecamatan Kota Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU yang daya tampungnya sudah penuh dan beberapa sudah mencapai 99%. TABEL DATA TPU YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TPU TPU Banyumanik TPU Sendangmulyo TPU Kembangarum TPU Banjardowo TPU Pedurungan Lor TPU Kedungmundu Kristen TPU Veteran TPU Tawangaglik TPU Bergota TPU Sompok TPU Sendangguwo TPU Palir TPU BSB TPU Jabungan TPU Ngadirgo
DAYA TAMPUNG 99,75% 15% 25% 0,50% 0,50% 27,5% 27,5% 85,5% 99,5% 100% 27,5% 0,2% 1% -
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2013
Upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada, selain itu diperlukan adanya kerja sama dengan pihak kelurahan dalam mengidentifikasi ketersediaan tanah bengkok untuk dijadikan TPU baru, serta melakukan kerja sama dengan pengembang perumahan agar dapat menyediakan lahan makam baik di luar maupun di dalam lingkungan permukiman tersebut. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pemakaman adalah sebagai berikut: 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan dalam operasional di area makam yaitu peralatan kebersihan dan alat-alat kerja makam di 15 TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. 2.
Registrasi Makam Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan melaksanakan pendataan sehingga memudahkan pencarian data-data makam khususnya di TPU Bergota, TPU Tawangaglik dan TPU Veteran sekaligus untuk penghitungan potensi retribusi. Kegiatan regristasi makam ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, pada akhir tahun anggaran 2013 ini dilaksanakan pendataan dan pemasangan plat pengenal / peneng sebanyak 8.500 pada nisan di TPU-TPU tersebut diatas.
3.
Rehabilitasi TPU-TPU se Kota Semarang Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TPU berupa urugan tanah, pembangunan talud, rehab kantor dan pengerasan jalan di TPU Tawangaglik (Urugan tanah 202,57 m³, Talud panjang 87 m¹), TPU Kembangarum (Urugan tanah 353,63 m³, Talud panjang 12 m¹), TPU Banyumanik (Pengerasan jalan panjang 90 m¹, Talud panjang 30 m¹, TPU Sendangmulyo (Talud panjang 39 m¹, Pengerasan jalan panjang 10 m¹), TPU Kedungmundu Kristen (Rehab kantor 1 unit, Talud panjang 125 m¹), TPU Kedungmundu Veteran (Talud panjang 30 m¹), TPU Banjardowo (Urugan tanah 332 m³) dan TPU Bergota (Talud 38 m2). Makam Lempongsari (Talud panjang 12 m1), Makam Mbah Toyib Kelurahan Page | 154
Babankerep (Talud panjang 35 m1, Paving 30 m2), Makam Bambankerep Kecamatan Ngalian (Talud panjang 48 m¹, Paving 484 m²), Makam Tenggang, Kelurahan Tambakrejo/ Gayamsari (Urugan 1.000 m³), Makam Muktiharjo Lor, Kelurahan Muktiharjo/ Genuk (Urugan tanah 1.000 m³), Makam Sigawe Kelurahan Tembalang (Pagar panjang 100 m¹, Gapuro 1 unit), Makam Sasono Loyo Kelurahan Tegalsari (Tempat keranda, gudang, kamar mandi dan pendopo 1 unit), Makam Giriloyo Kelurahan Ngalian (Talud dan saluran 84 m¹, Paving 164 m²), Makam Gondoriyo Kelurahan Gondoriyo (Pagar panjang 100 m¹), Makam Tikung Kelurahan Wonosari (Pagar panjang 12 m¹, Gapuro 1 unit, Talud 17 m¹), Makam Kedondong 1 Kelurahan Wonosari (Pendopo 1 unit), Makam Kedondong 2 (Pagar panjang 18,5 m¹, Gapuro 1 unit, Talud 31 m¹). 4.
Pengukuran batas makam Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan melaksanakan pembuatan patok pembatas makam sebanyak 40 buah patok di TPU Bukit Semarang Baru (BSB).
5.
Pelayanan Pemakaman Sektor TPU se Kota Semarang Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman di luar hari dan jam kerja kantor serta hari libur, sehingga pelayanan tidak akan terjadi kekosongan. Karena pada hakekatnya pelayanan di bidang pemakaman tidak dapat ditunda sesuai dengan keinginan/kemauan masyarakat dalam pemakaman ahli warisnya yang telah meninggal.
6.
Penataan TPU Jabungan Terlaksananya penataan pada TPU Jabungan, dengan pengerukan tanah (cut) seluas 1.404,49 m³ dan pengurugan tanah (fill) seluas 1.404,49 m³ serta pemasangan patok pembatas sebanyak 40 batang, sehingga mewujudkan sarana prasarana makam yang memadai.
TUJUAN 10 : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SYSTEM JARINGAN DRAINASE. SASARAN 1 : MENURUNNYA PERSENTASE LUASAN GENANGAN BANJIR DAN ROB 50% Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1 Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan banjir & rob
Target 2 120 menit 7.500 ha
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 120 menit
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 120 menit
5 (4/2*100%) 100%
7.800 ha
7.500 ha
100%
Persentase
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya Page | 155
melalui yaitu (1) (2) (3)
dukungan pembangunan Waduk Jatibarang yang meliputi 3 paket proyek pembangunan, Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat, pembangunan Waduk Jatibarang serta pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa proyek yang lain. Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat dibantu TNI. Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut : POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012 NO I II A B C D
Sistem Sungai/Drainase Pengendali banjir Drainase Kota Kawasan Barat Kawasan Tengah Kawasan timur Kawasan Selatan Jumlah
Jml 3
Panjang (M) 40.586
Tangkapan (Ha) 5.687
11 3 2 46 65
31.229 21.316 27.270 86.105 206.506
4.518 1.977,16 3.740,15 21.378,69 37.301,00
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir, cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang. PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2012 Pompa Pengendali Banjir Jumlah No Sistem Drainase Kapasitas Areal Layanan Pompa/Pol Lt/dt (ha) der 1 Kawasan Semarang Barat 3 1275 250 2 Kawasan Semarang Tengah 17 22.010 1050 3 Kawasan Semarang Timur 4 1.985 30,45 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Luas Genangan
Ket
977 1.025 1.015
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2013 No 1
Sistem Drainase
Jumlah Pompa/Polder
Pompa Pengendali Banjir Kapasitas Areal Layanan Lt/dt (ha) 5 1.575 250
Kawasan Semarang Barat 2 Kawasan Semarang 18 Tengah 3 Kawasan Semarang 5 Timur Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Luas Genangan 977
23.210
1250
1.225
2.185
50,45
1.012
Page | 156
Ket
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENANGANAN SYSTEM JARINGAN DRAINASE MENCAPAI 50% Capaian : 2 276
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 221 titik proyek
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 276 titik proyek
5 (4/2*100%) 100%
-
15.900 liter/dtk
16.500 liter/dtk
-
5 18 4 2 titik
3 17 4 2 titik
5 18 4 2 titik
100% 100% 100% 100%
Indikator Kinerja
Target
1 1. Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir 2. Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan Pompa dan Polder 3. Penambahan Pompa Baru - Kawasan Semarang Barat - Kawasan Semarang Tengah - Kawasan Semarang Timur 4. Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik)
Persentase
TUJUAN 11 : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BAKU MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, HULU HILIR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KOTA DALAM PENGELOLAAN AIR BAKU SASARAN 1 : PROSENTASE PENINGKATAN KETERSEDIAAN AIR BAKU SEBESAR 60% Capaian :
1
Indikator Kinerja
Target
1 Pelayanan air bersih
2 16.090 KK
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 11.239 KK
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 16.651 KK
Persentase 5 (4/2*100%) 69,85%
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah. POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI TAHUN 2013
TAHUN 2012 No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan
Daerah Irigasi Teknis 7
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non Teknis 71 30 5 2 1 2
Gunungpati 701 Mijen Tugu 6 270 Ngaliyan 1 20 Tembalang Banyumanik Jumlah 991 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Areal (ha) 1.611 686 229 82 10 118 2.736
Daerah Irigasi Teknis 7 6 1
Areal (ha) 721 270 20
Daerah Irigasi Non Teknis 71 30 5 2 1 2
1.011
Page | 157
Areal (ha) 1611 686 229 82 25 118 2.751
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan tipe irigasi : 1. irigasi teknis seluas 991 hektar, 2. irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel). Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis. POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012 Lokasi No I
Jenis Infrastruktur Deep Well/Sumur Dalam
Kel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Kuningan Tanjung Mas Bandarharjo Siwalan Kaligawe Muktiharjo Lor Bangetayu Kulon Genuksari Sembungharjo Plamongansari Pedurungan Lor Pedurungan Kidul Tlogosari Wetan Tlogosari Kulon Mangunharjo Rowosari Sendangguwo Sambiroto Jangli Tandang Sendangmulyo Tembalang Pudak Payung Gedawang Banyumanik Jabungan Srondol Kulon Padangsari Wonoplumbon Wonolopo Purwosari Mijen Purwoyoso Kalipancur Wonosari Beringin Gondoriyo Bambankerep Wates Tambak aji Ngaliyan Karanganyar Randugarut Tugurejo Mangkang Kulon Mangkang Wetan Mangunharjo Kembangarum Manyaran Pakintelan Patemon
Debit/ Kec. SMG Utara SMG Utara SMG Utara Gayamsari Gayamsari Genuk Genuk Genuk Genuk Pedurungan Pedurungan Pedurungan Pedurungan Pedurungan Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Mijen Mijen Mijen Mijen Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngalian Ngaliyan Tugu Tugu Tugu Tugu Tugu Tugu Smg Barat Smg Barat Gn Pati Gn Pati
Instalasi
(lt/dt)
(Pipa Distribusi) (m)
2-3 2-3 1-2 2-3 1–3 2-3 4-5 2-3 1–2 2-3 2-3 1–3 1–3 1–3 2-3 2-3 2-3 2-3 6–7 2-3 1–2 1–2 6–7 2-3 1-2 2-3 1–2 1–2 2-3 4–5 1–2 1–2 3–4 2-3 7–8 2-3 6–7 1-2 3–4 4–5 1–2 3–4 2-3 4–5 4–5 2-3 1–3 2-3 1–3 2–3 6–7
1500 1500 200 1500 100 1500 1800 1500 0 1500 1500 100 300 200 1500 1500 1500 1500 1800 1500 100 60 1900 1500 160 1500 100 200 1500 1700 200 182 1800 1500 3706 1500 866 296 558 562 200 1600 1500 1800 1600 1500 300 1500 66 460 366
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
(KK)
200 200 100 200 150 200 300 200 150 200 200 150 200 150 200 200 200 200 400 200 150 150 150 200 110 200 100 150 200 350 200 150 500 200 570 200 450 150 300 400 150 250 200 350 350 200 150 200 150 260 300
84 78 150 163 120 180 240 220 50 110 130 30 80 90 161 227 236 108 352 182 50 30 270 98 93 122 90 80 90 148 100 50 570 186 650 120 255 50 210 270 100 210 110 260 180 100 90 210 100 85 260
Page | 158
Lokasi No
II
Jenis Infrastruktur
Sistem Penyediaan (SIPAS)
III
Sumur Dangkal/Gali
IV
Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
Kel. 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Kec.
Gunungpati Mangunsari Cepoko Nongkosawit Candi Tegalsari Karanganyar gunung Jangli Tandang Srondol Kulon Padangsari Sekaran Mangunsari Gunungpati Wonoplumbon Mijen Pesantren Cangkiran Beringin Podorejo Bangunharjo Bulusan Meteseh Lamper Tengah Padangsari Plamongan Sari Bendan Ngisor (TA) Genuk Sari (TA) Muktiharjo Lor (HU) Gedawang (HU) Rowosari (HU)
Debit/
Instalasi
Rencana
Realisasi
Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan
Pelayanan
(lt/dt)
(m)
(KK)
(KK)
Gn Pati Gn Pati Gn Pati Gn Pati Candisari Candisari Candisari
8–9 1–2 1–2 1–2 2-3 1–2 2
456 150 66 317 300 300 72
550 100 100 150 200 150 200
330 60 90 90 192 90 210
Tembalang Tembalang Banyumanik Banyumanik Gunungpati Gunungpati Gunungpati Mijen Mijen Mijen Mijen Ngaliyan Ngaliyan SMG Tengah Tembalang Tembalang SMG Selatan Banyumanik Pedurungan Gajah Mungkur
2 2 2 1-2 3 2 2 2 1-2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 300
100 100 100 150 700 100 200 100 150 100 100 100 800 100
400 200 200 100 500 200 150 200 100 200 200 200 110 40 40 40 40 40 40 40
310 210 90 60 265 115 70 98 75 72 89 128 50 35 38 20 25 35 20 30
Genuk Genuk
300 300
100 100
40 40
28 26
Banyumanik Tembalang
300 300
100 100
40 40
26 34
11.239
16.090
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013 Lokasi No I
Jenis Infrastruktur Deep Well/Sumur Dalam
Kel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kuningan Tanjung Mas Bandarharjo Siwalan Kaligawe Muktiharjo Lor Bangetayu Kulon Genuksari Sembungharjo Plamongansari Pedurungan Lor Pedurungan Kidul Tlogosari Wetan Tlogosari Kulon Mangunharjo Rowosari Sendangguwo Sambiroto
Kec. SMG Utara SMG Utara SMG Utara Gayamsari Gayamsari Genuk Genuk Genuk Genuk Pedurungan Pedurungan Pedurungan Pedurungan Pedurungan Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang
Debit/
Instalasi
Rencana
Realisasi
Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan
Pelayanan
(lt/dt)
(m)
(KK)
(KK)
2-3 2-3 1-2 2-3 1-3 2-3 4-5 3–4 1–2 2-3 3-4 1–3 1–3 1–3 3-4 2-3 2-3 3-4
1500 1500 200 1500 100 1500 1800 1500 324 1500 1662 100 300 200 1500 1500 1500 1795
200 200 100 200 150 200 300 200 230 200 300 150 200 150 350 200 200 400
84 78 150 163 120 180 240 220 100 110 210 30 80 90 211 227 236 228
Page | 159
Lokasi No
II
Jenis Infrastruktur
Sistem Penyediaan (SIPAS)
III
Sumur Dangkal/Gali
IV
Pembangunan Terminal
Kel. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 1
Jangli Tandang Sendangmulyo Tembalang Pudak Payung Gedawang Banyumanik Jabungan Srondol Kulon Padangsari Wonoplumbon Wonolopo Purwosari Mijen Purwoyoso Kalipancur Wonosari Beringin Gondoriyo Bambankerep Wates Tambak aji Ngaliyan Karanganyar Randugarut Tugurejo Mangkang Kulon Mangkang Wetan Mangunharjo Kembangarum Manyaran Pakintelan Patemon Gunungpati Mangunsari Cepoko Nongkosawit Candi Tegalsari Karanganyar gunung Jangli Tandang Srondol Kulon Padangsari Sekaran Mangunsari Gunungpati Wonoplumbon Mijen Pesantren Cangkiran Beringin Podorejo Bangunharjo Bulusan Meteseh Lamper Tengah Padangsari Plamongan Sari Bendan Ngisor (TA)
Kec. Tembalang Tembalang Tembalang Tembalang Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Banyumanik Mijen Mijen Mijen Mijen Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngaliyan Ngalian Ngaliyan Tugu Tugu Tugu Tugu Tugu Tugu Smg Barat Smg Barat Gn Pati Gn Pati Gn Pati Gn Pati Gn Pati Gn Pati Candisari Candisari Candisari Tembalang Tembalang Banyumanik Banyumanik Gunungpati Gunungpati Gunungpati Mijen Mijen Mijen Mijen Ngaliyan Ngaliyan SMG Tengah Tembalang Tembalang SMG Selatan Banyumanik Pedurungan Gajah Mungkur
Debit/
Instalasi
Rencana
Realisasi
Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan
Pelayanan
(lt/dt)
(m)
(KK)
(KK)
6-7 3-4 2-3 2-3 9 - 11 2-3 2-4 2-3 1–2 3-6 2-3 4–5 2-4 3-6 3–4 3-5 9 - 12 5-8 6–7 1-2 3–4 7–9 2–4 3–4 3-4 5-7 4–5 3-4 2-5 3-5 1–3 3-5 6–7 8-9 1–2 1–2 1–2 3-4 1–2 2
2500 1787 176 136 2537 1500 246 1500 100 659 1500 1900 828 1282 2154 2702 5208 2276 1732 296 558 2060 1375 1600 1500 2611 1600 2731 1236 1678 66 653 921 986 150 596 846 1059 300 72
550 350 250 300 570 200 220 200 100 270 200 450 300 530 720 650 880 725 900 150 300 1060 500 250 200 650 350 580 350 350 150 450 830 680 100 220 300 500 150 200
452 262 130 125 577 98 173 122 90 130 90 208 150 300 770 556 905 470 510 50 210 780 370 210 110 440 180 320 270 310 100 235 600 450 60 190 180 462 90 210
2 2 2 1-2 3 2 2 2 1-2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 300
100 100 100 150 700 100 200 100 150 100 100 100 800 100
400 200 200 100 500 200 150 200 100 200 200 200 110 40 40 40 40 40 40 40
310 210 90 60 265 115 70 98 75 72 89 128 50 35 38 20 25 35 20 30
Page | 160
Lokasi No
Jenis Infrastruktur Air/Hidran Umum (TA/HU)
Kel. 2 3 4 5
Genuk Sari (TA) Muktiharjo Lor (HU) Gedawang (HU) Rowosari (HU)
Kec.
Debit/
Instalasi
Rencana
Realisasi
Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan
Pelayanan
(lt/dt)
(m)
(KK)
(KK)
Genuk Genuk
300 300
100 100
40 40
28 26
Banyumanik Tembalang
300 300
100 100
40 40
26 34
23.815
16.651
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun 2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana.
Page | 161
MISI V. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT TUJUAN 1 : PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK, REMAJA DAN PEREMPUAN DALAM SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DAN EKSPLOITASI. SASARAN 1 : MENURUNNYA PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBESAR 80% Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan
Target 2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2011) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2012) 4 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, Pemerintah Kota Semarang sangat intens terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT ) hal ini diwujudkan dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT) di 10 Kecamatan (Banyumanik, Pedurungan, Smg Utara, Timur, Gunungpati, Genuk, Mijen, Ngaliyan dan Tembalang ) yang fungsinya menangani pengaduan masyarakat tentang adanya kasus KDRT, kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum . Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) juga bekerjasama dengan PPT SERUNI Kota Semarang dalam hal advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Jumlah kasus KDRT di Kota Semarang pada tahun 2013 yang tercatat dan dalam advokasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 109 kasus, terdiri dari 15 kasus yang masih dalam proses penyidikan, dan 94 kasus sudah terselesaikan dengan perincian 62 kasus yang sudah diputus pengadilan negeri semarang, kasus yang selesai dimediasi / non litigasi sebanyak 32 kasus.
SASARAN 2 : PENINGKATAN GENDER DEVELOPMENT INDEKS (GDI) Capaian : Indikator Kinerja 1 2
1. 2.
1 Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender Pemberdayaan GOW
2 100%
Kondisi Awal (Capaian 2011) 3 100%
Kondisi Akhir (Capaian 2012) 4 100%
5 (4/2*100%) 100%
100%
100%
100%
100%
Target
Persentase
Terlaksananya fasilitasi berupa Bintek Penyusunan Anggaran Responsif Gender Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif . Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender (P2MBG), yang kegiatannya, antara lain melaksanakan pelatihan dengan bekerjasama dengan institusi terkait, setelah itu Pemerintah Kota Semarang memberikan modal barang senilai 2 juta rupiah untuk 16 Kelompok Usaha Bersama di 16 kelurahan . Page | 162
3.
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, optimalisasi peran PKK, Dharma Wanita, GOW dan organisasi -organisasi kewanitaan lainya serta peningkatan jumlah kader posyandu. DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2012-2013 No
Data umum PKK
1 2 3 4 5
Tim Penggerak PKK Kelurahan Kelompok PKK RW Kelompok PKK RT Dasa Wisma Jumlah kader PKK : a. Anggota tim penggerak PKK b. Umum
Tahun 2012 177 1.421 9.523 20.643
Tahun 2013 177 1418 9564 20.739
100 99,8 100,43 100,47
4.218 113.439
4214 125.998
99,90 111,08
%
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1.
2.
3.
Jenis Data Kegiatan Jumlah Kader : a. Kader PPBN b. Kader Kadarkum c. Kader Pola Asuh Jumlah Kelompok Simulasi : a. Kelompok Simulasi PPBN b. Kelompok Simulasi Kadarkum c. Kelompok Simulasi Pola Asuh Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan : a. Pelaksanaan Penyuluhan PPBN b. Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum c. Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh
Tahun 2012
Tahun 2013
%
1527 1791 1917
1551 1726 2200
101,57 96,37 114,76
263 317 468
285 383 482
120,82 103
553 607 661
548 617 678
99,09 101,64 102,57
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2011-2012 No 1. 2 3 4 5 6
Jenis Kelompok Kegiatan Kerja Bakti Rukun Kematian Keagamaan/Rohani Jimpitan Arisan Lansia
Tahun 2012 18.070 7.800 4.679 10.747 11.722 854
Tahun 2013 19.999 7.823 4.819 11.145 12.152 868
% 110,67 100,30 103 103,70 103,70 101,64
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
DATA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN PEREMPUAN TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1 2 3
Jenis Kegiatan/Kelompok Warga Yang Masih 3 Buta Kelompok Belajar Paket A a. Kelompok Belajar b. Warga Belajar Kelompok Belajar Paket B a. Kelompok Belajar
Tahun 2012 11 262
Tahun 2013 156 149 1 148
14
3 Page | 163
No
Tahun 2012 293
Jenis Kegiatan/Kelompok b. Warga Belajar Kelompok Belajar Paket C a. Kelompok Belajar b. Warga Belajar Kelompok Belajar PAUD Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan
4 5 6
Tahun 2013 266
13 278 157 21
12 221 354 44
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No
Tahun 2012
Jenis Kader dan Kegiatan
1
Jumlah Kader : a. Pangan b. Sandang c. Perumahan Pemanfaatan Pekarangan : a. Peternakan b. Perikanan c. Warung Hidup d. TOGA e. Tanaman Keras Jumlah Industri Rumah Tangga : a. Pangan b. Sandang/Konveksi c. Jasa d. Lainnya
2
3
Tahun 2013
%
3.495 1.775 1.915
3.998 1.918 1936
114,40 108,056 101,097
21.872 3.011 49.148 33.615 59.961
21.478 3809 36.826 33.650 56.218
98,2 126,5 75 100,1 93,80
618 23.017 4.164
29.214 770 22.739 4.245
124,60 98,80 102
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1
2
3
Jenis Kader dan Kegiatan Jumlah Kader : a. Posyandu b. Gizi c. Kesehatan Lingkungan Jumlah POSYANDU a. Pratama b. Madya c. Purnama d. Mandiri POSYANDU LANSIA
Tahun 2012
Tahun 2013
%
17.395 5.538 5.550
17.519 5.608 4.650
100,71 101,27 83,80
42 360 561 585 854
39 362 561 588 854
92,86 100,6 100,51 100 100
Sumber : Bapermasper Kota Semarang Tahun 2013
SASARAN 3 : MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK Capaian : Indikator Kinerja 1 2 3
1 Kebijakan Kota Layak Anak Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak Fasilitasi Forum Anak
2 100% 5 Kel
Kondisi Awal (Capaian 2011) 3 100% -
Kondisi Akhir (Capaian 2012) 4 100% 5 Kelurahan
5 (4/2*100%) 100% 100%
16 Kec
-
16 Kecamatan
100%
Target
Persentase
Page | 164
Salah satu program unggulan di Kota Semarang, adalah Menuju Semarang Kota Layak Anak (KLA) merupakan model pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan layak anak dan kecamatan atau kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan pisik dan psikologisnya. Adapun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 dalam rangka KLA ini adalah : a) Terlaksananya Fasilitasi Forum Anak di 16 kecamatan serta Forum Anak tingkat kota, yaitu dengan terselenggaranya aksi damai dalam rangka peringatan Hari AIDS se-dunia b) Terlaksananya fasilitasi pembangunan Taman Bermain Anak . c) Fasilitasi Kecamatan Ramah Anak di 2 Kelurahan , yaitu 1) Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk 2) Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati Bentuk fasilitasinya yaitu memberikan alat -alat permaianan anak seperti ayunan/ jungkatjungkit alat outbound. d) Pembentukan zona aman sekolah dan sekolah ramah anak sebanyak 4 sekolah. e) Hari Anak Nasional tahun 2013, dengan diadakannya lomba-lomba seperti : Lomba mewarnai kelompok umur TK danSD, lomba menggambar, Lomba pidato bahasa inggris dan Jawa serta lomba tari tradisional untuk siswa SMA f) Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Semarang Tahun 2013. Atas capaian kinerja program Semarang Kota Layak Anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menganugrahkan KOTA LAYAK ANAK PRATAMA Tingkat Nasional Tahun 2013 kepada Walikota Semarang pada tanggal 23 Juli 2013 di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta
TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS), LANSIA, ANAK JALANAN DAN ANAK TERLANTAR, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, KORBAN NAPZA, PENYANDANG HIV- AIDS, WANITA RAWAN SOSIAL DAN PENYANDANG CACAT SECARA SISTEMATIS, BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT MELALUI PELAYANAN PANTI, NON PANTI MAUPUN RUMAH SINGGAH DILANDASI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENANGANAN, PELAYANAN DAN REHABILITASI PMKS 20 % Capaian : Indikator Kinerja 1 1. Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan 2. Jumlah PMKS tahun ini
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
5 (4/2*100%)
3.411
3.411
3.542
103,84 %
67.986
67.986
57.244
84,19 %
Target
Persentase
Page | 165
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan salon dan manik-manik bagi keluarga miskin dengan peserta sebanyak 96 orang dan pemberian bantuan alat kerja sebanyak 96 paket, mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 peserta pelatihan sebanyak 60 orang; 2. Terlaksananya pelatihan ketrampilan bordir, souvenir dan rias pengantin dengan peserta 60 orang, untuk tahun 2012 dilaksanakan pelatihan ketrampilan perbengkelan dengan peserta 18 orang. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan kegiatan : 1. Terlaksananya identifikasi PMKS sebanyak 28 kali; 2. Terlaksananya patroli bagi PMKS sebanyak 34 kali; 3. Terselenggaranya Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan dan pemberian alat kerja dengan peserta sebanyak 60 orang; DATA PENYANDANG MASALAH SOSIAL HASIL VERIFIKASI TAHUN 2012 s.d AKHIR DESEMBER 2013 NO 1.
2. 3. 4. 5.
INDIKATOR KINERJA Jumlah penyandang masalah sosial Total 1. Anak balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak korban tindak kekerasan 4. Anak nakal 5. Anak yang mengalami masalah hukum 6. Anak jalanan 7. Anak cacat tubuh 8. Anak cacat rungu wicara 9. Anak cacat netra 10. Anak cacat mental 11. Anak cacat reterdasi 12. Anak cacat ganda 13. Wanita rawan sosial ekonomi 14. Wanita korban tindak kekerasan 15. Lanjut usia terlantar 16. Lanjut usia tindak kekerasan 17. Cacat tubuh 18. Cacat netra 19. Tuna rungu wicara 20. Cacat mental eks psikotik 21. Cacat mental reterdasi 22. Cacat ganda 23. Penyandang cacat bekas kronis 24. Penyandang HIV Penderita AIDS”) 25. Tuna Susila 26. Pengemis 27. Gelandangan 28. Bekas napi 29. Korban penyalahgunaan nafsa 30. Pekerja migran 31. Keluarga fakir miskin 32. Keluarga berumah tak layak huni 33. Keluarga bermasalah sosial psikologis 34. Keluarga rentan 35. Komunitas adat terpencil 36. Korban bencana alam 37. Korban bencana sosial Jumlah penyandang masalah sosial yang tertangani : Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah , dll yang mendapat bantuan sarana prasarana Persentase jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan.
KONDISI AWAL (1 JANUARI 2013)
KONDISI AKHIR (31 DESEMBER 2013)
59.871 192 357 4 64 11 204 482 397 131 148 526 301 667 103 519 20 256 46 190 41 344 161 586 31 967 130 199 131 82 40.171 6.539 355 4.893 508 100 12 3411 119
56.329 30 222 4 64 11 114 217 397 24 75 526 301 100 13 284 20 83 46 190 41 344 30 586 30 951 17 86 131 39 38.375 6.539 355 4.893 508 100 12 3.542 125
80
55
5,02%
6.18 %
SUMBER DATA Disospora
3 Panti milik provinsi
Page | 166
NO
INDIKATOR KINERJA -
Jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan Jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun
KONDISI AWAL (1 JANUARI 2013) 3.411
KONDISI AKHIR (31 DESEMBER 2013) 3.542
67.986
57.244
SUMBER DATA
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
Data diatas berdasarkan database Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari masing-masing seksi Kesejahteraan Sosial di kelurahan dan kecamatan se Kota Semarang sampai dengan akhir Desember 2013. b. Terselenggaranya pemberian ketrampilan dan paket usaha ekonomi produktif (UEP) bagi PMKS purna bina berupa alat kerja asesoris HP dan etalase alumunium bagi peserta sebanyak 50 orang. JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG TERTANGANI 1. 2.
Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan Jumlah PMKS tahun ini
Tahun 2012 (orang) 3.411 67.986
Tahun 2013 (orang) 3.542 57.244
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a. Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pijat bagi penyandang cacat dan eks trauma dan pemberian bantuan alat kerja dengan peserta sebanyak 25 orang, Pada Tahun 2012 dilaksanakan pelatihan pembuatan kest bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 11 orang. b. Terlaksananya pemberian bantuan alat kesehatan bagi penyandang cacat berupa kursi roda sebanyak 20 buah dan alat bantu dengar sebanyak 10 buah. Pada tahun 2012 pemberian kursi roda sebanyak 27 buah dan hearing sebanyak 20 buah,. 4.
Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo a. Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dengan mengadakan 7 (tujuh) lomba dan puncak peringatan dihadiri 500 orang; meningkat dibandingkan Tahun 2012 yang dihadiri 250 orang. b. Terlaksananya pelatihan ketrampilan speaker aktif bagi anak panti dengan peserta sebanyak 20 orang, untuk Tahun 2012 dilaksanakan pelatihan jahit bordir. c. Terlaksananya character building bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 40 orang; d. Terselenggaranya kegiatan Festival 10 Muharam dan Tahun Baru Hijriyah bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 1.000 orang.
5.
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya kegiatan Operasional Panti Khusus Among Jiwo selama 1 (satu) tahun; b. Terlaksananya sosialisasi kesehatan bagi lansia dengan peserta sebanyak 400 orang; c. Terlaksananya workshop pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan peserta sebanyak 50 orang;
Page | 167
JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2013 Tahun 2012 Tahun 2013 70 kelompok 70 kelompok 1. Jumlah KUBE yang ada 2. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta 50 orang 50 orang program pemberdayaan masyarakat (KUBE) Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
d.
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilainilai kepahlawanan dengan kegiatan antara lain: 1) Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi mantan pejuang (veteran) sebanyak 10 orang; 2) Terlaksanya pemberian bantuan tanda mata pejuang (bambu runcing) Sebanyak 100 buah; 3) Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dengan peserta sebanyak 205 orang; 4) Terlaksananya Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila dengan peserta sebanyak 1.500 orang; 5) Terlaksananya Upacara Peringatan Pertempuran 5 Hari Di Semarang dengan peserta sebanyak 2.250 orang; 6) Terlaksannya Upacara Peringatan Hari Pahlawan dengan peserta sebanyak 1.500 orang; 7) Terlaksananya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dengan peserta sebanyak 350 orang; 8) Terlaksananya Ziarah wisata ke makam Sunan Pandanaran dengan peserta sebanyak 60 orang; 9) Terlaksananya Lomba menggambar dan mewarnai dengan peserta sebanyak 1.620 orang; 10) Terlaksananya Ziarah wongso negoro dengan peserta sebanyak 100 orang;
e.
Terlaksananya peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial dengan kegiatan antara lain: 1) Terselenggaranya Seleksi calon Askesos dengan peserta sebanyak 3 (tiga) LKS; 2) Terlaksananya kegiatan pengelolaan asuransi kesejahteraan sosial pada (3) tiga tempat yaitu Yayasan Ar Rohman, Yayasan Al Bariq Nurul Jannah, Yayasan Asyarof dengan peserta sebanyak 300 orang.
f.
Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna dengan kegiatan antara lain: 1) Terlaksananya seleksi dan pembinaan karang taruna berprestasi dengan peserta sebanyak 3 karang taruna; 2) Terselenggaranya lomba karang taruna berprestasi tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 3) Terlaksananya Pembinaan Taruna Siaga Tanggap Bencana (Tagana) dengan peserta sebanyak 30 orang; 4) Terlaksananya pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan peserta sebanyak 16 orang; Terlaksananya fasilitasi terhadap Organisasi Sosial dengan peserta sebanyak 200 orang;
g.
Page | 168
h.
Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya Lomba pekerja sosial masyarakat (PSM) berprestasi Tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 2). Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan peserta sebanyak 50 orang. i. Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya sosialisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dengan peserta sebanyak 60 orang; 2). Terlaksananya kegiatan home visit LK3 sebanyak 10 orang; 3). Terlaksananya kegiatan Case Confrence bagi LK3 sebanyak 30 orang; j. Terselenggaranya bimbingan teknis usaha ekonomi produktif dengan peserta sebanyak 30 orang; k. Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelajar dan mahasiswa sebanyak 111 proposal dan sosialisasi Permendagri Nomor 32 tahun 2011 kepada pelajar dan mahasiswa; l. Terlaksananya kegiatan pengkajian 17 proposal bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan non formal; m. Terlaksananya kegiatan pengkajian 37 proposal bantuan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan; n. Terbantunya jama'ah haji sebanyak 2.117 orang dan petugas TPHD/TKHD Kota Semarang; o. Terlaksananya kegiatan donor darah dan sunatan massal sebanyak 4 (empat) kegiatan; p. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 kegiatan; q. Terlaksananya klaim asuransi kematian kepada warga miskin sebanyak 2.200 warga Kota Semarang r. Terpenuhinya sarana buku pengetahuan agama Islam bagi masyarakat sebanyak 4.000 buku; SASARAN 2 : MENINGKATNYA UPAYA MITIGASI BENCANA SEBESAR 75 % Capaian : 1
2
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3
Kegiatan penanganan bencana
100%
100%
Indikator Kinerja 1.
Target
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4 100%
Persentase 5 (4/2*100%) 100%
Potensi utama bencana yang ada di wilayah Kota Semarang adalah banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, potensi lainnya adalah tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan telah mengantisipasi untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan terjadi. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap Page | 169
darurat dan pasca bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan informasi potensi bencana, gladi lapang penanganan bencana, pembentukan kelurahan siaga bencana, penambahan sarana dan prasarana penangangan bencana, penyiapan logistik berupa bahan makanan dan obat-obatan serta pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Dengan dilaksanaakannya mitigasi bencana ini telah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana pada suatu wilayah yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Selain itu juga telah meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat beserta sarana dan prasarana dalam kesiapan menghadapi bencana. 2) Melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilaksanakan dengan mengoperasionalkan posko penanggulangan bencana yang bersiaga 24 jam untuk memantau dan menerima laporan masyarakat. Dengan dilaksanakannya kesiapsiagaan ini telah mampu melakukan tindakan pertama setiap terjadi kejadian yang diakibatkan oleh bencana. 3) Melaksanakan tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan. Dalam masa tanggap darurat bencana melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas, Satgana dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam organisasi sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Rescue, Bankom dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini telah mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat bencana terjadi. 4) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kepada para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Pada tahun 2013 bantuan sosial berupa uang yang telah diberikan kepada para korban bencana adalah sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
Page | 170
TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR WARGA MISKIN SECARA ADIL, MERATA, PARTISIPATIF, KOORDINATIF, SINERGIS DAN SALING PERCAYA GUNA MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA MISKIN. SASARAN 1 : MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA MISKIN DENGAN PERSENTASE PENURUNAN SEBESAR 2% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja 1
1 Verifikasi Warga Miskin
2
Kelurahan Sasaran
2 2%
Kondisi Awal (Capaian 2012) 3 445.739 jiwa
Kondisi Akhir (Capaian 2013) 4
373.978 jiwa.
5 (4/2*100%) 100%
48 kel
48 kelurahan
48 kelurahan
100%
Target
Persentase
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan database warga miskin Kota Semarang yang valid, akurat, tepat dan obyektif, yang dapat digunakan sebagai acuan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Walikota Nomor 180 tahun 2009 tentang Indikator, Kriteria Dan Klarifikasi Warga Miskin Kota Semarang yang mengamanatkan dilaksanakannya pendataan warga miskin tiap dua tahun. Hasil dari pendataan diperoleh data jumlah warga miskin Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 113.259 KK/373.978 jiwa. Dengan asumsi jumlah penduduk Kota Semarang sejumlah 1.741.824 jiwa, maka persentase warga miskin Kota Semarang tahun 2013 adalah sebesar 21,49%. Persentase warga miskin ini menurun dari pendataan warga miskin di tahun 2011 yang sebesar 26,44%, atau terdapat penurunan 4,95% dalam kurun waktu 2011 hingga 2013. Hasil pendataan warga miskin tersebut selanjutnya ditetapkan dengan melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/176/2013, serta dapat diakses informasinya pada website data warga miskin di alamat www.simgakin.semarangkota.go.id. Upaya Percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang lewat kebijakan dan program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui GERDU KEMPLING. Sesuai dengan yang tercantum dalamSapta Program, maka salah satu program pertama dari Sapta Program yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Semarang adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Untuk itu diperlukan pengembangan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat program, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan profil, kebutuhan, karakteristik dan potensi warga miskin. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Melalui GERDU KEMPLING jumlah warga miskin dapat tertangani minimal 2 % per tahun atau turun sekitar 2.573 KK atau 8.968 jiwa pada tahun 2012 (amanah RPJMD Kota Semarang 2010-2015).
Page | 171
Jumlah warga miskin di Kota Semarang hasil pendataan pada tahun 2011 ditetapkan sebesar 128.647 KK atau 448.398 jiwa yang tersebar di 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan perincian : -
Penduduk rawan miskin sejumlah 80.328 KK atau 286.193 jiwa
-
Penduduk Miskin sejumlah 48.257 KK atau 162.037 jiwa
- Penduduk Sangat Miskin sejumlah 62 KK atau 168 jiwa. Hasil Pendataan Tahun 2013, jumlah warga miskin menurun menjadi 113.259 KK atau 373.978 jiwa sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota tahun 2013. -
Penduduk hampir miskin sejumlah 96.452 KK atau 319.842 jiwa
-
Penduduk Miskin sejumlah 16.769 KK atau 54.028 jiwa
Penduduk Sangat Miskin sejumlah 38 KK atau 108 jiwa. Rekap Gerdu Kempling Tahun 2013 adalah jumlah Warga Miskin Penerima Manfaat/yang Tertangani :melalui Program/Kegiatan/ Bantuan dari SKPD dengan dana APBD tahun 2013, termasuk untuk 48 Kelurahan Sasaran Gerdu Kempling dan melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari CSR (BUMN/ BUMD/ Perbankan/ Perusahaan) dengan pendamping PTN/PTS, dan Pihak lainnya serta Swadaya Masyarakat adalah sejumlah Rp 414.878.760.589,- dengan jumlah tertangani sebesar 6.005 KK atau 4,60 %. Adapun rekapitulasi data warga miskin Kota Semarang tahun 2013 yang mengalami penurunan di tiap-tiap kecamatan adalah sebagai berikut: -
NO
KECAMATAN
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Gayamsari Genuk Pedurungan Semarang Selatan Candisari Gajah mungkur Tembalang Banyumanik Gunungpati Semarang Barat Mijen Ngaliyan Tugu
HAMPIR MISKIN JIWA 5 12.039 34.667 18.487 19.826 21.170 23.531 17.542 20.369 14.196
KK 6 1.796 2.434 928 699 1.018 614 912 1.228 441
JIWA 7 5.526 8.223 3.092 2.376 3.367 2.164 2.861 4.061 1.365
10 8.605 29.499 11 3.998 12.834 12 5.434 17.251 13 11.695 39.265 14 3.359 10.836 15 5.804 18.803 16 2.839 9.527 Jumlah 96.452 319.842 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang Tahun 2013
1.353 726 868 1.347 1.294 672 439 16.769
4.395 2.245 2.621 4.372 3.932 2.027 1.401 54.028
9
KK 4 3.890 10.237 5.617 5.850 6.139 6.837 5.489 6.187 4.472
MISKIN
SANGAT MISKIN KK JIWA 8 9 16 48 5 17 4 8 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 3 38
7 0 0 0 15 4 5 108
TOTAL KK
TOTAL JIWA
10 5.703 12.676 6.549 6.549 7.158 7.451 6.401 600 474
11 16.613 42.907 21.587 22.202 24.541 25.695 20.403 24.430 15.561
9.961 4.724 6.302 13.042 4.658 6.477 3.281 113.259
33.901 15.079 19.872 43.637 14.783 20.834 10.933 373.978
Page | 172
C.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Kota Semarang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai formulasi kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi Kebijakan Anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2013. Data Realisasi APBD Tahun 2013 yang dituangkan dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013 merupakan data unaudited atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2013. 3.1
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam merencanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2. Seluruh Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam hal ini mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2013, terdiri dari: 1. PAD Rp. 778.866.930.000,2. Dana Perimbangan Rp. 1.219.637.347.000,3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 596.058.411.000,Total Pendapatan Daerah Rp. 2.594.562.688.000,3.1.1
Kebijakan Pendapatan Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2013 diarahkan pada
: Page | 173
Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip : a. Potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak b. Tidak memberatkan masyarakat c. Tidak merusak lingkungan d. Mudah diterapkan dan dilaksanakan e. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota. Kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas perekonomian 3.1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 secara umum telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan melampaui target realisasinya. Di sisi lain terdapat beberapa jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Pemerintah Kota Semarang melalui SKPD penghasil, dimana SKPD Penghasil melakukan berbagai program dan kegiatan dalan mencapai target dan realisasi yang ditetapkan. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebagai berikut : Target Pendapatan Rp. 2.594.562.688.000,Realisasi Pendapatan Rp. 2.801.228.549.867,- Selisih Lebih Rp. 206.665.861.867,Realisasi Pendapatan mencapai 107,97% dari target Pendapatan Tahun 2013. Rincian Target dan Realisasi pendapatan adalah sebagai berikut : NO 1. 2. 3.
JENIS PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jumlah Pendapatan Daerah.
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
778.866.930.000 1.219.637.347.000 596.058.411.000
930.577.133.513 1.191.097.523.757 679.553.892.597
151.710.203.513 (28.539.823.243) 83.495.481.597
2.594.562.688.000
2.801.228.549.867
206.665.861.867
PROSEN TASE 119,48% 97,66% 114,01% 107,97%
REALISASI 2012 786.578.41.659 1.165.886.786.903 586.820.088.088 2.539.285.286.650
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
1)
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Target Rp. 778.866.930.000,Realisasi Rp. 930.577.133.513,- Selisih lebih Rp .151.710.203.513,Realisasi PAD mencapai 119,48% dari target PAD Tahun 2013.
NO
URAIAN
1. 2. 3.
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jenis PAD
4.
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
587.050.000.000 104.730.906.000 6.872.760.000
683.708.489.950 102.695.048.493 7.650.778.888
96.658.489.950 (2.035.857.507) 778.018.888
PROSEN TASE 116,47% 98,06% 111,32%
80.213.264.000 778.866.930.000
136.522.816.182 930.577.133.513
56.309.552.182 151.710.203.513
170,20% 119,48%
REALISASI 2012
96.051.570.995 786.578.411.659
598.872.260.463 84.877.260.948 6.777.319.253
Page | 174
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Secara rinci Penjelasan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : a) Pajak Daerah : Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2013 adalah : Target Rp. 587.050.000.000,Realisasi Rp. 683.708.489.950,- Selisih lebih Pajak Rp. 96.658.489.950,Realisasi Pajak Daerah mencapai 116,47 % dari target Pajak Daerah Tahun 2013. Pajak Daerah secara rinci sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12
URAIAN Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak BPHTB Pajak PBB PAJAK DAERAH
38.000.000.000 40.000.000.000 12.000.000.000 18.500.000.000 118.000.000.000 0
44.674.905.002 48.387.960.623 12.405.484.804 23.040.464.075 137.411.660.918 0
6.674.905.002 8.387.960.623 405.484.804 4.540.464.075 19.411.660.918 0
PROSEN TASE 117,57% 120,97% 103,38% 124,54% 116,45% 0,00%
1.000.000.000
1.367.379.075
367.379.075
136,74%
0
5.000.000.000 4.500.000.000 50.000.000 180.000.000.000 170.000.000.000 587.050.000.000
5.658.633.242 4.679.097.924 0 220.909.156.797 185.173.747.490 683.708.489.950
658.633.242 179.097.924 (50.000.000) 40.909.156.797 15.173.747.490 96.658.489.950
113,17% 103,98% 0,00% 122,73% 108,93% 116,47%
4.912.611.413 4.371.739.057 0 208.003.747.971 161.334.468.066 598.872.260.463
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 37.927.674.833 39.406.951.705 10.416.687.455 17.195.403.162 114.180.202.647 1.122.774.154
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
b) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masingmasing SKPD sebagai unit penghasil. Target dan Realisasi Retribusi adalah : Target Rp. 104.730.906.000,Realisasi Rp. 102.695.048.493,- Selisih kurang Retribusi Rp. ( 2.035.857.507,-) Realisasi Retribusi Daerah mencapai 98,06% dari target Retribusi Daerah Tahun 2013. Penerimaan Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4.
URAIAN DINAS KESEHATAN Retribusi Pelayanan Kesehatan DINAS BINA MARGA Retr. Ijin Persewaan Alat Berat DINAS PSDA & ESDM Retr. Ijin Persewaan Alat Berat DINAS KEBAKARAN Retr.Pemeriksaan Alat
6.599.105.000 6.599.105.000
8.250.886.050 8.250.886.050
1.651.781.050 1.651.781.050
PROSEN TASE 125,03% 125,03%
39.487.000 39.487.000
41.500.000 41.500.000
2.013.000 2.013.000
105,10% 105,10%
35.520.000 35.520.000
121.096.000 121.096.000
121.645.000 121.645.000
549.000 549.000
100,45% 100,45%
115.552.000 115.552.000
59.062.000 45.062.000
72.762.500 58.512.500
13.700.500 13.450.500
123,20% 129,85%
52.930.000 35.805.000
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 7.487.333.180 7.487.333.180
Page | 175
NO
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
URAIAN Pemadam Kebakaran Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN Retr.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Myt Retr.Penggantian Biaya Cetak Peta Retr. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Retr. Ijin Gangguan / Keramaian PENERANGAN JALAN & P. REKLAME Retr. Reklame / Titik Reklame DISHUB KOMINFO Retr. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Terminal Retr.Tempat Khusus Parkir Retr. Ijin Trayek BADAN LINGKUNGAN HIDUP Retr. Pemakaian Kekayan Daerah DINAS KEBERSIHAN & TAMAN Retr.Pelayanan Persampahan Retr. Penyedotan Kakus Retr. Sewa Lapangan Simpang Lima DISPENDUK & CAPIL Penggantian Biaya KTP & Akte Capil D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Rekreasi & Olah Raga DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retr.Tempat Rekreasi & Olahraga SEKRETARIAT Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Penginapan / Villa DPKAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Sewa Aset Tanah Retr. SPBU Pandanaran Retr.Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Anggrek Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Achmad Dahlan Retr.Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simp.5 Retr.Kerjasana Bengkok Pujasera Ngaliyan Retr.Kerjasana PT. NARPATI Retr.Sewa Lahan Sam Po Kong Retr.Sewa Lahan Tk. Roti
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
PROSEN TASE
SELISIH
REALISASI 2012
14.000.000
14.250.000
250.000
101,79%
17.125.000
23.119.691.000
30.268.255.900
7.148.564.900
130,92%
23.829.470.135
302.382.000
771.062.000
468.680.000
255,00%
374.645.000
1.300.000.000
1.482.985.800
182.985.800
114,08%
2.420.975.435
697.360.000
917.667.500
220.307.500
131,59%
750.902.500
16.294.575.000
21.070.239.500
4.775.664.500
129,31%
16.168.970.200
4.525.374.000
6.026.301.100
1.500.927.100
133,17%
4.113.977.000
18.465.748.000
6.675.978.460
(11.789.769.540)
36,15%
9.104.059.955
18.465.748.000
6.675.978.460
(11.789.769.540)
36,15%
9.104.059.955
14.489.429.000 5.853.120.000
12.482.703.730 2.601.911.700
(2.006.725.270) (3.251.208.300)
86,15% 44,45%
9.075.781.645 1.351.127.200
5.432.094.000
6.142.773.030
710.679.030
113,08%
5.143.519.020
1.440.249.000
1.900.248.500
459.999.500
131,94%
1.284.648.075
800.604.000 809.512.000
873.625.500 872.445.000
73.021.500 62.933.000
109,12% 107,77%
548.514.850 718.355.000
153.850.000 239.850.000
91.700.000 275.950.000
(62.150.000) 36.100.000
59,60% 115,05%
29.617.500 265.800.001
239.850.000
275.950.000
36.100.000
115,05%
265.800.001
9.799.956.000
13.631.303.800
3.831.347.800
139,10%
7.969.300.000
8.901.456.000
12.648.398.000
3.746.942.000
142,09%
7.831.150.000
144.000.000 754.500.000
228.405.800 754.500.000
84.405.800 0
158,62% 100,00%
138.150.000 0
3.028.050.000 3.028.050.000
2.854.896.000 2.854.896.000
(173.154.000) (173.154.000)
94,28% 94,28%
3.702.397.000 3.702.397.000
1.983.790.000
2.060.349.950
76.559.950
103,86%
2.046.620.600
932.865.000
975.912.450
43.047.450
104,61%
822.643.600
1.050.925.000
1.084.437.500
33.512.500
103,19%
1.223.977.000
5.721.697.000
5.568.807.000
(152.890.000)
97,33%
3.698.028.405
2.370.612.000
2.380.678.000
10.066.000
100,42%
864.000.655
325.000.000
355.200.000
30.200.000
109,29%
314.320.000
3.026.085.000
2.832.929.000
(193.156.000)
93,62%
2.519.707.750
788.674.000 99.541.405
846.734.000 125.200.000
58.060.000 25.658.595
107,36% 125,78%
674.880.000 100.550.000
689.132.595
721.534.000
32.401.405
104,70%
574.330.000
2.046.437.000
2.636.154.903
589.717.903
128,82%
1.375.044.790
380.000.000 660.000.000 15.691.159
1.453.460.228 110.000.000
1.073.460.228 (550.000.000) 1.569.116
382,49% 16,67% 110,00%
708.582.620 605.000.000 0
142.382.810
17.260.275 142.383.000
190
100,00%
61.462.170
191.239.000
223.112.000
31.873.000
116,67%
0
15.628.216
34.625.000
18.996.784
221,55%
0
580.000.000
0
100,00%
0
34.875.815
580.000.000 24.494.400
(10.381.415)
70,23%
0
26.620.000
50.820.000
24.200.000
190,91%
0
Page | 176
NO 15.
16.
URAIAN
ANGGARAN 2013
Purimas DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Tempat pelelangan Ikan DINAS PASAR Retr. Pelayanan Pasar Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah RETRIBUSI DAERAH
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
49.500.000
58.802.580
9.302.580
118,79%
51.555.650
22.500.000
26.240.500
3.740.500
116,62%
23.288.000
27.000.000
32.562.080
5.562.080
120,60%
28.267.650
18.179.334.000 12.229.219.550 5.950.114.450
16.848.318.620 12.414.897.320 4.433.421.300
(1.331.015.380) 185.677.770 (1.516.693.150)
92,68% 101,52% 74,51%
15.392.987.587 10.957.933.638 4.435.053.949
104.730.906.000
102.695.048.493
(2.035.857.507)
98,06%
84.877.260.948
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
c)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang. Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah : Target Rp. 6.872.760.000,Realisasi Rp. 7.650.778.888,- Selisih lebih Rp. 778.018.888,Realisasi HPKD mencapai 111,32% dari target HPKD yang dipisahkan Tahun 2013. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut :
NO
URAIAN
1
Perusahaan Daerah RPH & BHP Perusahaan Daerah Percetakan Perusahaan Daerah Bank Pasar Perusahaan Daerah Bpr / BKK Bank Jateng Cabang Semarang
2 3 4 5
JUMLAH
37.237.146
40.024.700
2.787.554
PROSEN TASE 107,49%
179.481.482
181.801.835
2.320.353
101,29%
101.166.915
361.116.372
330.515.110
(30.601.262)
91,53%
302.940.370
1.044.925.000
1.048.800.379
3.875.379
100,37%
309.669.986
5.250.000.000
6.049.636.864
799.636.864
115,23%
6.024.524.882
6.872.760.000
7.650.778.888
778.018.888
111,32%
6.777.319.253
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 39.017.100
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
d) Lain-lain PAD yang Sah : Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 6 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu RSUD, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial, Pemuda dan Olah raga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah : Target Rp. 80.213.264.000,Realisasi Rp. 136.522.816.182,Selisih lebih Rp 56.309.552.182,Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 170,20 % dari target Lain – lain PAD yang sah Tahun 2013. Rincian Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut : Page | 177
NO
URAIAN
1.
RUMAH SAKIT UMUM Jasa Pelayanan Kesehatan BLU DISHUB KOMINFO
2.
3.
58.532.455.719
5.532.455.719
53.000.000.000
58.532.455.719
5.532.455.719
110,44%
50.629.006.813
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 50.629.006.813
10.757.330.000
12.676.647.564
1.919.317.564
117,84%
6.722.926.239
Fasilitas Umum
246.975.000
245.617.850
(1.357.150)
99,45%
320.239.750
Penr.lain2 BLU
10.510.355.000
12.431.029.714
1.920.674.714
118,27%
6.402.686.489
1.182.449.000
1.182.449.664
664
100,00%
985.374.720
1.182.449.000
1.182.449.664
664
100,00%
985.374.720
14.960.688.000
63.809.088.072
48.848.400.072
426,51%
37.603.238.609
100.000.000
96.698.000
(3.302.000)
96,70%
17.404.464
50.000.000
1.435.318.450
1.385.318.450
2870,64%
2.087.000.000
D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA Penr Lain-lain / GGS
4.
53.000.000.000
PROSEN TASE 110,44%
ANGGARAN 2013
DPKAD Pelepasan Hak Atas Tanah Penj.Peralatan/ Perlengk.Kant. Yg tdk terpakai Jasa Giro Kas Daerah
3.700.000.000
12.987.145.879
9.287.145.879
351,00%
8.482.433.255
11.054.439.000
44.781.020.977
33.726.581.977
405,10%
22.670.985.105
56.249.000
36.471.500
(19.777.500)
64,84%
39.873.000
Lain-lain DPKAD
0
4.472.433.266
4.472.433.266
0,00%
3.940.794.946
Bunga Dana Bergulir
0
0
0
0,00%
83.062.394
13.547.000
13.787.000
240.000
101,77%
13.710.000
Rekening Deposito pada Bank Plat Ijin Reklame
5.
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Penjualan Hasil Perikanan
13.547.000
13.787.000
240.000
101,77%
13.710.000
6.
DINAS PERTANIAN
299.250.000
308.388.163
9.138.163
103,05%
379.000.059
Penjualan Hasil Pertanian
13.500.000
30.000.600
16.500.600
222,23%
22.519.000
Penjualan Hasil Peternakan
285.750.000
278.387.563
(7.362.437)
97,42%
356.481.059
80.213.264.000
136.522.816.182
56.309.552.182
170,20%
96.051.570.995
PENERIMAAN LAINLAIN PAD YG SAH
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
2)
NO 1. 2. 3. 4.
Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah : Target Rp. 1.219.637.347.000,Realisasi Rp. 1.191.097.523.757,- Selisih kurang Rp. (28.539.823.243),Realisasi Dana Perimbangan mencapai 97,66% dari target Dana Perimbangan Tahun 2013, adapun rinciannya sebagai berikut : URAIAN
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus
114.600.538.000 1.057.500.000
120.223.608.244 1.878.324.513
5.623.070.244 820.824.513
104,91% 177,62%
155.212.228.917 1.537.731.986
1.054.002.569.000 49.976.740.000
1.054.002.569.000 14.993.022.000
0 (34.983.718.000)
100,00% 30,00%
936.865.926.000 72.270.900.000
Dana Perimbangan
1.219.637.347.000
1.191.097.523.757
(28.539.823.243)
97,66%
1.165.886.786.903
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Page | 178
a)
NO
Bagi Hasil Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah : Target Rp.114.600.538.000,Realisasi Rp.120.223.608.244,- Selisih lebih Rp. 5.623.070.244,Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 104,91 % dari target Bagi Hasil Pajak Tahun 2013. Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut :
URAIAN
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
1.
Bagi Hasil Pajak Bumi & Bangunan
16.000.000.000
18.596.870.546
2.596.870.546
116,23%
20.906.063.280
2.
Bagi Hasil dari PPH OPDN & Pasal.21
84.000.000.000
85.000.241.717
1.000.241.717
101,19%
116.807.508.621
3.
Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau
6.600.538.000
7.265.045.216
664.507.216
110,07%
6.668.686.768
4.
PPH Pasal 25/29
8.000.000.000
9.361.450.765
1.361.450.765
117,02%
10.829.970.248
114.600.538.000
120.223.608.244
5.623.070.244
104,91%
155.212.228.917
Bagi Hasil Pajak
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
b)
NO 1. 2.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA) : Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari Penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum,perikanan, pertambangan minyak bumi,pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah : Target Rp. 1.057.500.000,Realisasi Rp. 1.878.324.513,- Selisih lebih Rp. 820.824.513,Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 177,62 % dari target BHBP / SDA Tahun 2013. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dirinci sebagai berikut :
URAIAN
57.500.000
0
(57.500.000)
PROSEN TASE 0,00%
1.000.000.000
1.878.324.513
878.324.513
187,83%
1.441.042.180
1.057.500.000
1.878.324.513
820.824.513
177,62%
1.537.731.986
ANGGARAN 2013
Bagi Hasil dari Iuran Pengusahan Hutan Bagi Hasil dari Eksplorasi & Eksploitasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 96.689.806
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
c)
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Target Rp. 1.054.002.569.000,Page | 179
Realisasi Rp. 1.054.002.569.000,- Selisih Rp. 0,Selisih 0 % dari target DAU Tahun 2013. d)
3)
NO 1.
2. 3.
Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah : Target Rp. 49.976.740.000,Realisasi Rp. 14.993.022.000,- Selisih Kurang Rp. (34.983.718.000),Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 30,00 % dari target Dana Alokasi Khusus Tahun 2013.
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Target dan Relisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah : Target Rp. 596.058.411.000,Realisasi Rp. 679.553.892.597 ,Selisih lebih Rp. 83.496.481.597 ,Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 114,01 % dari target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2013. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirinci sebagai berikut : URAIAN
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
PROSEN TASE
SELISIH
REALISASI 2012
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi
244.901.850.000
329.977.231.976
85.075.381.976
134,74%
309.030.650.088
266.894.650.000
266.894.650.000
0
100,00%
191.552.502.000
84.261.911.000
82.682.010.621
(1.579.900.379)
98,13%
86.236.936.000
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
596.058.411.000
679.553.892.597
83.495.481.597
114,01%
586.820.088.088
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
a)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (DBHP & PD) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota se Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Target dan Realisasi DBHP dan PD adalah : Target Rp. 244.901.850.000,Realisasi Rp. 329.977.231.976 ,Selisih lebih Rp. 85.075.381.976,-
Page | 180
Realisasi DBHP & PD mencapai 134,74 % dari target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2013. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dirinci sebagai berikut : URAIAN
1.
Pajak Kendaraan Bermotor
80.000.000.000
105.092.447.396
25.092.447.396
131,37%
98.900.655.578
2.
BBNKB
76.500.000.000
138.691.775.956
62.191.775.956
181,30%
125.463.133.189
3.
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor P2 & PAP
87.314.942.000
86.033.439.525
(1.281.502.475)
98,53%
84.267.373.662
946.846.000
159.569.099
(787.276.901)
16,85%
218.846.166
140.062.000
0
(140.062.000)
0,00%
180.641.493
244.901.850.000
329.977.231.976
85.075.381.976
134,74%
309.030.650.088
4.
Retr. Tera dan Tera Ulang Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
PROSEN TASE
NO
SELISIH
REALISASI 2012
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
b)
Dana Penyesuaian Dana penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Insentif Daerah. Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah : Target Rp. 266.894.650.000,Realisasi Rp. 266.894.650.000 ,Selisih Rp. 0,Dana Penyesuaian mencapai 100 % dari target Dana Penyesuaian Tahun 2013. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dirinci sebagai berikut: NO
URAIAN
1
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
Dana Penyesuaian dan 0 0 Otonomi Khusus 2 Dana Bantuan Operasional 0 0 Sekolah 3 Tambahan Penghasilan 266.894.650.000 266.894.650.000 Guru PNSD & Tunj.Prof Dana Penyesuaian & 266.894.650.000 266.894.650.000 Otonomi Khusus Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
0
PROSEN TASE 0,00%
0
0,00%
0
0
100,00%
191.552.502.000
0
100,00%
191.552.502.000
SELISIH
REALISASI 2012 0
Dana BOS target dan realisasi sebesar Rp 0,- dikarenakan dana BOS tidak masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) APBD namun dimasukkan pada laporan operasional dan neraca. c)
Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah : Page | 181
Target Rp. 84.261.911.000,Realisasi Rp. 82.682.010.621 ,Selisih kurang Rp. (1.579.900.379,-) Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 98,13% dari target Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013. Bantuan Keuangan dirinci sebagai berikut: NO
URAIAN
1
Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I
84.261.911.000
82.682.010.621
(1.579.900.379)
PROSEN TASE 98,13%
84.261.911.000
82.682.010.621
(1.579.900.379)
98,13%
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 86.236.936.000 86.236.936.000
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
3.1.3
Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengelola pendapatan daerah sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut : 1.
Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD a) Permasalahan Pajak Daerah 1) Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang belum maksimal dalam melaporkan Obyek Pajak Baru. 2) Kesadaran Wajib Pajak yang belum maksimal dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. 3) Adanya Peraturan Menteri PU yang melarang pemasangan Baliho yang ada di median jalan 4) Kesadaran Wajib Pajak PBB belum optimal dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (ketepatan waktu pembayaran). 5) Terbatasnya tempat sarana pelayanan masyarakat/WP PBB di wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 6) Adanya Surat Edaran Kepala BPN No.5 Tahun 2013 bahwa masyarakat tidak perlu verifikasi SSPD BPHTB yang dilakukan Pemkot atau menverifikasi dengan menghitung harga pasar b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut : a) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan updating obyek dan subyek pajak secara terus menerus. b) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan dan penungguan terhadap obyek pajak tertentu yang ditengarai dalam membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. c) Mengintensifkan pendataan/penagihan jenis Reklame lainnya d) Memberikan penghargaan kepada WP berprestasi sebagai motivasi agar WP membayar pajak sesuai dengan potensinya serta menyelenggarakan pembukuan secara tertib.
Page | 182
e) f) 2.
Menambah pengadaan mobil keliling untuk melayani pembayaran PBB sehingga WP dapat memenuhi kewajiban membayar pajak. Melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Pusat.
Permasalahan Retribusi Daerah Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi Daerah bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai berikut : Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Permasalahan :
Retribusi Reklame mengalami penurunan dari target karena adanya UU No.28/2009 dan Permen.PU No.20/2010 yang menyatakan bahwa titik-titik reklame yang berada di lahan pribadi dan wilayah dinas kerja Bina Marga tidak dikenakan retribusi dan tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di jalan nasional, provinsi maupun kota. Solusi : 1. Penyesuaian target sesuai potensi 2. Mengembangkan potensi titik reklame baru di lahan kota 3. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian reklame-reklame yang tidak berijin dan habis masa ijinnya Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Permasalahan : a) Belum optimalnya penarikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum karena penetapan target titik parkir tidak sesuai titik parkir yang terdata b) Kendaraan Taksi yang tidak layak jalan mengakibatkan banyak taksi yang tidak beroperasi. Hal ini berpengaruh pada pendapatan Retribusi Ijin Operasional Taksi Solusi yang diupayakan sebagai berikut : a) a. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencari titik-titik parkir baru,serta mengefektifkan titik-titik parkir yang sudah ada. b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Juru Parkir. b) Diberikan Surat Peringatan kepada Pengusaha Taksi bahwa ijin operasional Taksinya sudah habis masa berlakunya dan untuk segera dilakukan perpanjangan serta diberikan sanksi apabila tidak melakukan perpanjangan akan dicabut ijin trayeknya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Permasalahan : 1) Berkurangnya pengunjung karena akses jalan terganggu dikarenakan adanya pembangunan jalan nasional yang berada di depan pintu masuk Taman Margasatwa. 2) Masih kurangnya penambahan daya tarik wisata seperti hewan dan wahana baru Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
Page | 183
1) Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan pemakaian lahan di lingkungan Taman Margasatwa. 2) Melengkapi dan meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Permasalahan : 1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran ini diputus oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013, sehingga pendapatan hanya diterima 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari sebesar Rp.110.000.000,00 2) Pihak pengelola Sam Po Kong keberatan dan telah mengajukan keringanan dan keberatan atas penetapan retribusi dan Pemerintah Kota Semarang belum bisa mengabulkan karena tidak ada alasan sebagai dasar pemberian keringanan tersebut, akan tetapi pihak pengelola Sam Po Kong belum menyetorkan kewajibannya. Solusi sebagai berikut : 1) Dilakukan penyesuaian target pendapatan. 2) Pemerintah Kota Semarang akan menarik kembali hak pengelolaan aset tersebut (memutus perjanjian kerjasama).
Dinas Pasar : Permasalahan : Retribusi Sewa Lahan PKL belum dapat memenuhi target dikarenakan: 1) Adanya Renovasi Pasar – Pasar 2) Pengawasan terhadap mekanisme setoran pemungutan retribusi PKL di kecamatan/kelurahan belum terkoordinasi secara optimal dengan Dinas Pasar Kota Semarang. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Mensegerakan pembangunan pasar-pasar tersebut sehingga dapat cepat menata pedagang 2) Mengevaluasi dan memonitoring retribusi setiap hari ke pasar-pasar 3) Pembentukan Pokja – Pokja untuk pemantauan pemungutan retribusi PKL yang masih dilaksanakan oleh kelurahan – kelurahan (Pokja Wilayah Semarang Barat, Pokja Wilayah Semarang Timur dan Pokja Wilayah Semarang Selatan) 4) Melaksanakan penagihan tunggakan dan monitoring Retribusi PKL setiap bulan ke masing – masing Kelurahan 5) Melaksanakan pembinaan terhadap petugas juru pungut dan pedagang PKL tentang hak dan kewajiban dan mengadakan pendataan ulang PKL 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2013 karena : Page | 184
1) Suku bunga LPS BPR yang terus mengalami kenaikan sehingga sangat berpengaruh pada biaya bunga pihak ketiga yang mengalami kenaikan dari 8% menjadi 9,75%. 2) Kebijakan Bank Indonesia dalam pembentukan biaya Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga berpengaruh terhadap biaya penyusutan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar. Solusi yang diupayakan sebagai berikutnya : PD. BPR Bank Pasar untuk memaksimalkan penyaluran kredit kepada pihak ketiga. 4.
Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak mencapai target sebagai berikut : Dinas Pertanian Permasalahan yang dihadapi
Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak mencapai target karena ada peternak belum maksimal dalam mengelola ternaknya, sehingga mengakibatkan hasil ternak tidak sesuai target.
Solusi lain-lain PAD Yang Sah
Penyuluhan dan pembinaan yang intensif kepada penggaduh tentang budi daya ternak yang benar. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Permasalahan yang dihadapi : 1) Pelepasan Hak Atas Tanah tidak mencapai target karena ganti rugi pelepasan aset yang terkena proyek rel ganda belum dilaksanakan karena pemberkasan belum selesai. 2) Bidang Pajak Daerah Pendapatan Ijin Plat Reklame tidak mencapai target karena animo Wajib Pajak untuk memasang plat ijin reklame sangat terbatas bila dibandingkan pemasangan umbul-umbul yang bersifat insidentil Solusi lain-lain PAD Yang Sah sebagai berikut : 1) Pelepasan atas aset tersebut pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan di tahun 2014. 2) Pendapatan ijin plat reklame di tahun 2014 sudah tidak dilaksanakan namun tetap memberikan fasilitas kepada WP untuk pemakaian reklame tanpa ijin plat reklame karena setelah dievaluasi hasilnya tidak signifikan dengan perolehan hasil pajak reklame. 5.
Pendapatan Dana Perimbangan Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan Dana Perimbangan : a) Dana Alokasi Umum (DAU) Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan DAU : 1) Data penunjang perolehan alokasi DAU didasarkan pada beberapa komponen diantaranya Data Statistik Kependudukan, Data Belanja Pegawai dan Indeks Fiskal
Page | 185
yang disajikan secara periodik dengan data sumber sebagai acuan DJPK Kementrian Keuangan adalah data Tahun -1 (Tahun Sebelumnya). 2) Alokasi DAU mutlak ditentukan oleh pusat setelah mempertimbangkan Pendapatan Nasional pada APBN Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Statistik maupun DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2) Melaksanakan laporan rutin tiap bulan kepada Pemerintah Pusat terkait pendapatan DAU yang ditransferkan melalui Kas Daerah. 3) Melaporkan realisasi penyerapan DAU secara periodik tengah semester dan akhir tahun berikut SILPA yang ada di Kas Daerah. b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan DAK : 1) Perolehan DAK mengalami penurunan jumlah bidang dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi terkait penyampaian data pendukung guna menyajikan data teknis sesuai yang diharapkan oleh masing-masing Kementrian Teknis. 2) Data Teknis yang disampaikan SKPD kepada masing-masing Kementrian Teknis masih ada kesalahan/keterlambatan penyampaian, sehingga mengakibatkan tidak mendapat Alokasi DAK pada tahun berikutnya. 3) Dinas Pendidikan yang mendapatkan alokasi terbesar dari total alokasi DAK yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana DAK tersebut sehingga hal ini menjadikan optimalisasi pendapatan kurang maksimal. 4) Pada awal Tahun 2013 belum mampu menyajikan administrasi pencatatan SILPA DAK hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan koordinasi semua pihak terkait. 5) Petunjuk Teknis dan masing-masing Kementrian Teknis khususnya dari KementrianPendidikan dan Kebudayaan seringkali terlambat turun dibanding penetapan APBD tahun berjalan. Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan fungsi dan peran DAK sebagaimana amanat Undang-undang 2) Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk selalu berkomunikasi dan berkonsultasi serta meningkatkan pemahaman dalam hal pengelolaan DAK yang baik dan benar. 3) Secara periodik selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 4) Membukukan secara tertib sehingga mampu menghasilkan data time series DAK Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun terakhir berikut data SILPA sampai dengan akhir tahun 2013.
Page | 186
6.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah : Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya tidak mencapai target karena penerimaan pajak air tanah merupakan bagi hasil dari Provinsi sehingga penerimaan pajaknya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi 2) Retribusi Tera Ulang dan Tera tidak ada realisasi karena sesuai dengan ketentuan bahwa Bagi Hasil Retribusi yang ada hanya Bagi Hasil Pajak sehingga Retribusi Tera Ulang dan Tera dimasukkan sebagai pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Solusi yang ditempuh : 1) Dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang Penyesuaian target pendapatan 2) Disesuaikan dengan target sesuai dengan ketentuan Dana Penyesuaian 1) Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) data sumber dari Dinas Pendidikan langsung disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga masih perlu dilakukan koordinasi. 2) PMK yang mengatur tentang TPG dan TAMSIL mengamanatkan penyampaian laporan secara semester dan tahunan, sedangkan alokasi transfer dilaksanakan secara triwulan sehingga kurang sinkron dalam penyampaian laporan. Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD (Dinas Pendidikan) menyangkut penyampaian usulan data kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan upaya percepatan penyajian laporan agar dilaksanakan secara triwulan sebagaimana penerimaan transfer yang dilaksanakan secara triwulan. 2) Meningkatkan koordinasi dengan DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Bantuan Keuangan dari Propinsi Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi tidak memenuhi target karena : SKPD DPKAD 1) DPA Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi sepenuhnya ditentukan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan dan besarannya. 2) Kesalahan peruntukan kegiatan maupun nomenklatur masih terjadi pada DPA Provinsi Jawa Tengah. 3) Bantuan keuangan di APBD Provinsi Jawa Tengah TA.2013 perubahan untuk kegiatan fisik, waktunya terlalu pendek. Solusi yang ditempuh : 1) Secara rutin SKPD terkait melalui Bappeda Kota Semarang mengusulkan kegiatankegiatannya hasil Musrenbang ke Provinsi Jawa Tengah dengan prioritas utama pada proyek infrastruktur. 2) Mengajukan revisi atas kesalahan peruntukan kegiatan dan nomenklatur tersebut kepada Provinsi Jawa Tengah
Page | 187
3) Berkonsultasi kepada Tim TAPD agar kegiatan bisa dilaksanakan di APBD Perubahan Tahun 2014 3.2
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah pada tahun 2013 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja tersebut disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan dalam rangka pemberian pelayanan umum, serta didasarkan pula pada permasalahan yang dihadapi mengacu pada Strategi Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. 3.2.1
Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah di tahun 2013 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. 1. Belanja Tidak langsung meliputi : a. Belanja Pegawai yang dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada Tahun 2013 Gaji PNSD diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata 10 persen dan kenaikan pada tambahan tunjangan profesi guru yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kenaikan insentif pajak daerah. b. Belanja Hibah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku yang bertujuan antara lain : 1. Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah diberikan pada satuan kerja dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Semarang; 2. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. c. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan Page | 188
d.
2.
tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaann hibah dan bantuan sosial. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran. Penetapan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2013 dengan mempertimbangkan posisi geografis Kota Semarang dan penetapan pagu anggaran belanja tidak terduga diproyeksikan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah, diberikan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tidak diharapka secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial untuk dapat diperkirakan sebelumnya.
Belanja Langsung meliputi : a. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan Pemerintah daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari 26 Urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan RPJMD 2010-2015 diarahkan untuk untuk mendukung prioritas percepatan pencapaian Sapta Program. Urusan wajib diselenggarakan dengan prioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. b. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kebijakan belanja berdasarkan SKPD diarahkan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART).
Page | 189
Kebijakan Pembangunan Daerah Prioritas program pembangunan Tahun 2013 merupakan upaya dalam dalam rangka pencapaian visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Adapun langkah konkrit yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a. Peningkatan pemerataan dan jangkautan akses pelayanan pendidikan b. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 100%; c. Menurunkan angka pengangguran malalui peningkatan produktivitas angkatan kerja dan padat karya produktif; d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan peningkatan produktivitas UKM / IKM, pengembangangan agrobisnis peternakan/perikanan, pemberdayaan usaha bagi PMKS;
2.
e. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan rumah layak huni serta penyediaan air bersih masyarakat; Penanganan rob dan banjir a. Pembebasan lahan kali Beringin dan Tenggang; b. Pembangunan sistem polder Banger; c. Normalisasi kali Tenggang;
3.
d. Operasi dan pemeliharaan pompa banjir. Peningkatan Pelayanan Publik a. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pembembangunan eGov, penyempurnaan P5D; b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan; c. Penyelenggaraan event-event dalam mendukung Visit Jateng Year 2013; d. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Gubernur melalui kegiatan PAM TAKSUNG, Fasilitasi Sukses Pemilihan Gubernur Jateng, dan pencanangan Kampanye Damai;
e. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan daerah; 4. Peningkatan Infrastruktur a. Pembebasan lahan Jangli-Undip dan outer ringroad Barat-Selatan; b. Peningkatan jalan akses bandara Ahmad Yani; c. Pembangunan jalan tembus Jembatan Kartini ke Jalan Gajah; d. Pembangunan sarana perekonomian melalui pembangunan pasar-pasar tradisional (Pasar Klitikan, Pasar Rasamala, Pasar Jrakah, Rehabilitasi Pasar surtikanti), Lanjutan pembangunan Pasar Bulu dan pembangunan Pasar Ikan Tradisional Terpadu Rejomulyo; e. Pembangunan ruang terbuka hijau di eks lahan Pasar Rejomulyo; Page | 190
f. Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; g. Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang. 5. Kesetaraan gender. a. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. b. Penyediaan data pilah gender. 6. Pendidikan; a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD dan pengadaan sarana prasarana; b. Pendampingan bantuan operasional sekolah SD dan SMP; c. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidinan Anak Usia Dini (PAUD); d. Pembangunan SMP Negeri baru; e. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK 7. Kesehatan. a.Peningkatan derajat kesahatan melalui upaya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan rujukan. b. Pencegahan penyakit menular. C.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah Anggaran Rp. 3.184.087.019.000 Realisasi Rp. 2.481.924.180.150 _ Selisih kurang Rp. 702.162.838.850,Kurang 22,05% dari Anggaran Belanja Tahun 2013 NO 1 2
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
1.329.550.219.000
1.189.315.029.305
140.235.189.695
PROSEN TASE 89,45%
1.854.536.800.000
1.292.609.150.845
561.927.649.155
69,70%
933.788.561.728
Belanja
3.184.087.019.000
2.481.924.180.150
702.162.838.850
77,95%
2.058.962.442.278
URAIAN
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 1.125.173.880.550
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah : Anggaran Rp. 1.329.550.219.000,Realisasi Rp. 1.189.315.219.000,- _ Selisih lebih Rp. 140.235.189.695,Atau lebih 10,55% dari Anggaran BelanjaTidak Langsung Tahun 2013. NO
URAIAN
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Bunga
3
Belanja Subsidi
4
Belanja Hibah
5
Belanja Bantuan Sosial
6
Belanja Bagi Hasil
1.261.572.130.000
1.142.988.541.942
(118.583.588.058)
PROSEN TASE 90,60%
1.000.000.000
378.295.400
(621.704.600)
37,83%
723.905.100
0
0
0
0,00%
0
43.719.559.000
41.621.315.866
(2.098.243.134)
95,20%
30.708.338.580
4.006.400.000
2.731.600.000
(1.274.800.000)
68,18%
7.485.436.900
0
0
0
0,00%
0
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 1.085.378.492.010
Page | 191
NO
URAIAN
7
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga
8
Belanja Tidak Langsung
788.567.000
788.567.000
0
PROSEN TASE 100,00%
18.463.563.000
806.709.097
(17.656.853.903)
4,37%
89.140.960
1.329.550.219.000
1.189.315.029.305
(140.235.189.695)
89,45%
1.125.173.880.550
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 788.567.000
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah diupayakan menghindari adanya pelampauan. Realisasi kurang dari target belanja apabila target sasaran output terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD dengan selisih terkecil di SKPD RSUD dan terbesar di SKPD Dinas Pendidikan b) Belanja Bunga : Selisih kurang karena pada saat perubahan anggaran dialihkan atau dipindahkan untuk pembayaran pokok hutang yang diakomodir pada pos pembiayaan pada angsuran hutang pokok. c) Belanja Subsidi Belanja subsidi tidak dianggarkan. d) Belanja Hibah Selisih kurang karena pemberian hibah selektif dan lebih berhati-hati. e) Belanja Bantuan Sosial : Selisih kurang karena pemberian Bantuan Sosial lebih selektif dan hati-hati. f) Belanja Bantuan Keuangan : Bantuan Keuangan dari Propinsi digunakan sesuai ketentuannya. g) Belanja Tidak Terduga : Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk restitusi sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi bencana alam. 2.
NO 1 2 3
Belanja Langsung Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah : Anggaran Rp. 1.854.536.800.000,Realisasi Rp. 1.292.609.150.845,- Selisih kurang Rp. 561.927.649.155,Atau kurang sebesar 30,3% dari target Belanja Langsung Tahun 2013: URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Langsung
172.175.946.224 632.619.454.779
149.882.292.083 551.044.086.081
(22.293.654.141) (81.575.368.698)
PROSEN TASE 87,05% 87,11%
1.049.741.398.997 1.854.536.800.000
591.682.772.681 1.292.609.150.845
(458.058.626.316) (561.927.649.155)
56,36% 69,70%
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 131.405.912.194 450.528.367.285 351.854.282.249 933.788.561.728
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Page | 192
Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena : Selektif pada jumlah personil pada kegiatan yang melibatkan kepanitiaan. Kurang Belanja Langsung Pegawai terdapat pada beberapa SKPD yaitu SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Sekretariat Daerah dan Dinas Pasar. b) Belanja Barang dan Jasa : Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena : (1)
Belanja barang jasa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
(2)
Pembelian makan dan minum rapat sesuai dengan kebutuhan riil.
(3)
Pemakaian telepon, listrik, dan lain-lain dilakukan sesuai dengan kebutuhan kedinasan.
(4)
Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan penyediaan peralatan kantor disesuaikan dengan harga pasar dan negosiasi barang.
Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan target sasaran dan penyerapan belanjanya tidak mencapai 100% dan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0%. Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Sekretariat Daerah. c) Belanja Modal : Pada belanja modal selisih kurang Belanja disebabkan karena : (5)
(1)
Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.
(2)
Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan perbandingan harga yang menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui mekanisme lelang.
(3)
Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.
(4)
Kegiatan tidak mencapai 100% dan kegiatan tidak dilaksanakan terdapat pada SKPD Kurang Belanja Modal antara lain berasal dari SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA Dan ESDM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pasar
C.2.2 Permasalahan dan Solusi Permasalahan belanja Daerah yang timbul dalam pelaksanaan. Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah yang diperoleh sehingga alokasi belanja mengutamakan pada program dan kegiatan yang sangat prioritas, dengan demikian tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan terdanai.
Page | 193
b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah sengketa di masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah belum mencapai sepakat sehingga memerlukan waktu lama penyelesaiannya, maka pembebasan belum dapat diselesaikan semua c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan. Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut : a) Dalam upaya pemenuhan pendanaan Pemerintah Kota melakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pusat maupun dari pihak ketiga dalam memenuhi alternatif pendanaan yang saling menguntungkan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pendanaan pada program dan kegiatan yang ada. b) Permasalahan pembebasan tanah diselesaikan dengan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat selain dengan musyawarah mufakat. c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat. 3.3
PEMBIAYAAN DAERAH Pada APBD bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersebut harus diterima dan dibayar kembali. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Apabila APBD terjadi defisit maka untuk menutup terjadinya defisit tersebut maka Pemerintah Daerah merencanakan pembiayaannya bersumber dari penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Pada tahun 2013 Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Silpa) tahun 2013, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Anggaran Rp. 635.424.331.000,Realisasi Rp 635.457.569.772,- Selisih lebih Rp 33.238.772,Atau lebih sebesar 0,1 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013. Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2013, yaitu sebesar Rp.635.457.569.772,-. NO 1
URAIAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Pembiayaan
635.424.331.000
635.457.569.772
33.238.772
PROSEN TASE 100,01%
635.424.331.000
635.457.569.772
33.238.772
100,01%
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
REALISASI 2012 207.718.808.732
207.718.808.732
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Page | 194
3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan 1.
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun 2013 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan pada pembentukan Dana Cadangan serta penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Rp. 45.900.000.000,Realisasi Rp. 45.816.665.353,- Selisih kurang Rp. (83.334.647),Atau kurang sebesar 0,18 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013.
2.
NO
URAIAN
1 2 3
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Bank Jateng) Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM,dan Koperasi Penyertaan Modal (PDAM) Penyertaan Modal BPR/BKK Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal (Perusda Percetakan) Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP Pembayaran Pokok Utang Pengembalian Sisa Dana DPPID
15.000.000.000 15.000.000.000 0
15.000.000.000 15.000.000.000 0
10.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan
4 5 6 7 8 9 10
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
SELISIH
PROSEN TASE
REALISASI 2012
0 0 0
100,00% 100,00% 0,00%
30.000.000.000 0 0
10.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
0 0 0 0
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
20.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000
0
100,00%
0
1.900.000.000 0
1.816.665.353 0
(83.334.647) 0
95,61% 0,00%
1.816.665.500 785.925.034
45.900.000.000
45.816.665.353
(83.334.647)
99,82%
52.602.590.534
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Keterangan : Sisa anggaran pada pembayaran pokok utang dimaksudkan untuk berjaga – jaga jika terdapat pembayaran utang yang tidak tepat waktu baik berupa pokok maupun bunga, yang mengakibatkan terjadinya denda.
3.4
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2013
3.4.1
Kebijakan SILPA Tahun Berjalan. Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD. Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
Page | 195
3.4.2
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013. Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun 2013 pada sisa kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan Rp. 2.801.228.549.867,Realisasi Belanja Rp. 2.481.924.180.150,Surplus Anggaran Rp. 319.304.369.717,2.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Surplus Pembiayaan
Rp. 635.457.569.772,Rp. 45.816.665.353,Rp. 589.640.904.419,-
3.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013
Rp. 908.945.274.136,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 908.945.274.136,- terdiri dari : Sisa efisiensi atau target sasaran sudah mencapai 100% dan kegiatan yang tidak dilaksanakan
tetapi tidak wajib dianggarkan kembali sebesar Rp. 616.324.071.491,- Untuk uraian lebih detail rincian kegiatan yang mencapai 100%, kurang dari 100 % dan 0% dapat dilihat di Buku III LKPJ Tahun 2013. Sisa kegiatan yang wajib dianggarkan kembali atau sisa yang berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain sebesar Rp. 292.621.202.645 Silpa yang sudah ditentukan penggunaan dan dianggarkan kembali di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas PSDA dan ESDM Luncuran kegiatan 2013 yang belum terlaksana dan dianggarkan kembali di Tahun 2014 karena gagal lelang dan pembebasan tanah terkait dengan proses penetapan lokasi yang membutuhkan waktu relatif lama sebesar Rp.229.013.421.000,- terdiri dari Rp.90.513.421.000,- (APBD Murni 2014) dan Rp.138.500.000.000,- (APBD Perubahan 2014) 2. Alokasi DBCHT diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya kemudian dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.7.150.000.000,- terdiri dari : a. RSUD Rp.6.850.000,b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp.300.000.000,3. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.4.465.500,4. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.46.036.754.900,5. Dana Alokasi Khusus dan Pendampingan yang dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.9.229.061.245,- terdiri dari : a. Dinas Pendidikan Rp.8.882.555.000,b. DKK Rp.148.981.145,c. Dinas PSDA dan ESDM Rp.36.883.000,Page | 196
d. Dinas Tata Kota dan Perumahan Rp.1.892.600 e. Badan Lingkungan Hidup Rp.43.368.400,f. BapermasRp.109.265.100,g. Dinas Perhubungan dan Kominfo Rp.6.116.000, 6. Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.1.187.500.000,- pada Dinas Pendidikan yang disebabkan karena keterlambatan juknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak cukup waktu pelaksanaan lelang.
Page | 197
BAB IV PENUTUP A.
KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Semarang Tahun 2013 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Pemerintah Kota Semarang. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif. 2. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 diukur dengan pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Kota Semarang. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2013 ini dapat dicapai dengan “sangat baik”. 3. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 95 %. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen 4. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang yang sukses dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari anggota DPRD dan masyarakat Kota Semarang.
B.
SARAN 1. Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan 2. Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang di masa yang akan datang dalam mewujudkan Semarang
sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju masyarakat yang Sejahtera. WALIKOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Page | 198
