PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)
NIKEN NUR ANJANI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (2) Hubungan akuntabilitas dan transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (3) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan sensus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya menunjukkan sangat baik, (2) Akuntabilitas dan transparansiberhubungan secara signifikan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (3) Akuntabilitas dan transparansi secara simultan dan parsial berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY TO QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT (A Census of the Regional Office in Tasikmalaya City)
NIKEN NUER ANJANI Accounting Study Program Economic Faculty Siliwangi University ABSTRACT This purpose of this research is to identify (1) Application of accountability, transparency, quality of local government financial reports at Regional Office of Tasikmalaya City, (2) Correlation of accountability and transparency at Regional Office of Tasikmalaya City, (3) Effect of accountability, transparency both partially or simultaneously to quality of local government financial report at Regional Office of Tasikmalaya City. The research method use anlysis descriptive methode with census approach. The technic of collecting data gotten directly from Regional Office of Tasikmalaya City as the primer data and the secondary data gotten from books. The result of the research showed that : (1) Application of accountability, transparency, quality of local government financial reports at Regional Office of Tasikmalaya City showed very good, (2) Accountability and transparency significantly related at Regional Office of Tasikmalaya City, (3) Accountability and transparency both partially or simultaneously significant effect to quality of local government financial reports at Regional Office of Tasikmalaya City. Keywords : Accountability, Transparency, The quality of local government financial report.
PENDAHULUAN Dimulai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mendorong pelaksanaan reformasi keuangan daerah yang menuntut pemerintah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. UndangUndang ini mewajibkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya melalui laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Salah satu indikator Laporan Keuangan dikatakan transparan adalah opini BPK atas Laporan Keuangan. BPK menerangkan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semester I Tahun 2014, opini WTP sebanyak 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Dari penjelasan BPK tersebut, masih banyak daerah yang belum mendapat predikat WTP dari BPK, artinya masih banyak pula daerah yang belum akuntabel dan transparan dalam LKPD nya. Meskipun WTP itu sendiri bukan berarti di pemerintahan daerah tersebut tidak adanya korupsi. Tapi dengan adanya predikat WTP ini pemerintah daerah bersangkutan
mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. Pada kenyataannya, untuk meraih predikat WTP setiap daerah tidaklah mudah. Penulis melihat pada pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2011, 2012 dan 2013 Kota Tasikmalaya mendapat opini WDP tiga kali berturutturut dari BPK. Ini mencerminkan bahwa LKPD Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya akuntabel dan transparan. Dinas merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, setiap kepala SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, setiap kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Hal ini sejalan pada pernyataan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angaran/pengguna barang. Oleh sebab itu, setiap kepala Dinas wajib melaporkan pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah diberikan. Kertas kerja/Laporan keuangan dinas ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dinas merupakan bagian dari Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengguna anggaran dan wajib membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sejalan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, hal ini berkaitan dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angaran/pengguna barang”. Serta PP No.71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari : (1) Pemerintah pusat, (2) Pemerintah daerah, (3) Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, (4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan”.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sensus. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk memberi kesimpulan yang lebih luas. Sugiyono (2010:174) menyatakan bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena, dan metode seringkali menggunakan teknik survei. Menurut Sugiyono (2006:7), sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
PEMBAHASAN A. Akuntabilitas pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Akuntabilitas pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maka tanggapan responden atas Akuntabilitas yang diterapkan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah 588 termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, skor paling tinggi terdapat pada pernyataan nomor 6 mengenai “laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah” dengan skor 102. Sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 3 mengenai “laporan keuangan harus menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan” dengan skor 94. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Daerah Kota Tasikmalaya telah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah yang berlaku, meskipun ada beberapa yang kurang setuju dengan penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan pada laporan keuangan, tetapi tidak merubah Akuntabilitas yang diterapkan oleh Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, secara keseluruhan penerapan Akuntabilitas pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh komitmen dan sistem kerja yang mengutamakan integritas keuangan, pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
B. Transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maka tanggapan responden atas Transparansi yang diterapkan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah 1.074 termasuk klasifikasi sangat baik. Dari beberapa
kriteria yang diajukan, skor tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 6 mengenai “Adanya publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang telah diaudit BPK” dengan skor 102. Sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 5 mengenai “Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran berupa keterbukaan dalam proses dan kebijakan penganggaran” dengan skor 90. Dengan tingginya skor yang diperoleh pernyataan nomor 6, membuktikan bahwa Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sangat setuju dan sudah menerapkan hal tersebut, meskipun pernyataan nomor 5 memperoleh skor terendah tetapi tetap saja tidak merubah Transparansi yang diterapkan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Artinya, secara keseluruhan penerapan Transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh telah dilaksanakannya beberapa prinsip-prinsip mengenai transparansi
C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maka tanggapan responden atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah 1.056 termasuk klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, skor tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 6 dan 11 mengenai “Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan” dan “Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)” dengan skor masingmasing 100. Sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 9 mengenai
“Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama” dengan skor 90. Skor tertinggi diperoleh pada pernyataan nomor 6 dan 11 membuktikan bahwa Dinas Daerah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan penyajian laporan keuangan yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangannya dan informasi yang disajikan pada laporan keuangannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Meskipun pernyataan nomor 9 memiliki skor terendah akan tetapi tidak merubah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Artinya, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya.
D. Hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 21.0 yang terdapat dalam tabel correlation, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,469 yang menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara variabel X1 (Akuntabilitas) dengan variabel X2 (Transparansi) mempunyai hubungan yang positif yaitu sebesar 0,469 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028. Karena 0,028 < 0,05 berarti tolak Ho atau terima Ha yang artinya antara variabel X1 (Akuntabilitas) dengan variabel X2 (Transparansi) memiliki hubungan yang signifikan. Jadi, akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas maka transparansi pun akan meningkat.
E. Pengaruh Akuntabilitas secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil perhitungan SPSS 21.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien korelasi beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X1 (Akuntabilitas) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah sebesar 0,408. Ini berarti antara akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 40,8% dengan kategori sedang (Sugiyono:2006,214). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,167 (0,4082), menunjukkan bahwa besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 16,7%. Artinya 16,7% variabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu akuntabilitas. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 2,579. Dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka ttabel sebesar 2,093 sehingga thitung > ttabel (2,579 > 2,093) dengan tingkat signifikansi 0,018 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila akuntabilitas pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.
F. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil perhitungan SPSS 21 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X2 (Transparansi) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah 0,514. Ini berarti antara transparansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 51,4% dengan kategori sedang (Sugiyono:2006,214). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,264 (0,5142), menunjukkan bahwa besarnya pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 26,4%. Artinya 26,4% variabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu transparansi. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 3,247. Dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka ttabel sebesar 2,093 sehingga thitung > ttabel (3,247 > 2, 093) dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikina, apabila transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.
G. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil perhitungan SPSS versi 21.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi. Nilai R menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,784. Ini berarti antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 78,4% dengan kategori kuat (Sugiyono,2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sebesar 0,614 atau 61,4%. Artinya 61,4% variabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah selain akuntabilitas dan transparansi adalah sebesar 1 – 0,614 = 0,386 atau 38,6%. Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung > Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,219. Dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka Ftabel sebesar 3,52 sehingga Fhitung > Ftabel (15,219 > 3,52) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
PENUTUP SIMPULAN 1.
Dinas Daerah Kota Tasikmalaya pada umumnya telah menerapkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari interprestasi nilai total jawaban responden mengenai akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan
kategori
sangat
baik.
Berdasarkan
menggunakan
path
analysis,
maka
Akuntabilitas
hasil
analisis
dengan
berhubungan
dengan
Transparansi. Artinya, semakin meningkat akuntabilitas maka transparansi pun akan semakin meningkat, maupun sebaliknya. 2.
Berdasarkan uji hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Artinya, semakin meningkat akuntabilitas maka akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah
daerah
mekanisme
akuntabilitas
keuangan
dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan apabila transparansi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, yang artinya bahwa transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. 3.
Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, apabila akuntabilitas dan transparansi dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya akan lebih baik. Jadi, dalam laporan keuangan
pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel akan mencerminkan pemerintahan yang baik dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan yang berlaku dan memberikan publikasi laporan keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan yang mencerminkan adanya keterbukaan yang baik.
SARAN 1.
Bagi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akuntabel dan transparan yang mencerminkan bahwa Dinas Daerah Kota Tasikmalaya memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerahnya yang dibutuhkan.
2.
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas wilayah penelitian selain di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dan dapat mengembangkan variabel bebas selain akuntabilitas dan transparansi.
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga Djalil Rizal, 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta : Penerbit RMBOOKS Halim Abdul, Kusufi Syam, 2012. Akuntansi Sektor Publik. Buku 4. Jakarta : Salemba Empat
Halim Abdul, Kusufi Syam, 2012. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat Halim Abdul, Kusufi Syam, 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat Indriantoro, Sumpomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Kusnaedi, 2005. Model-model Persamaan Struktural. Bandung : Alfabeta Nordiawan Dedi, Hertianti, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat Renyowijoyo Muindro, 2012. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Buku 3. Yogyakarta : Mitra Wacana Media Somantri, Ali, 2006. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian. Bandung : Pustaka Setia Sugiama, 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung : Guardaya Intimarta Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta Sugiyono, 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Uma Sekaran, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat Peraturan Pemerintah dan Undang-undang : PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
