PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Sensus Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya)
Oleh : Delis Lisdiani 093403106
Dibawah bimbingan : Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA. Rani Rahman, S.E., M.Ak
ABSTRACT The research objectived were to know how the monitoring of functional at Government Dinas Tasikamalaya City, how the effectiveness of regional financial at Government Dinas Tasikamalaya City and how the influence of monitoring of functional on effectiveness of regional financial at Government Dinas Tasikamalaya City. The method used in this research is descriptive method of verification with quantitative approach. The study population consists of 44 people. The analysis tool used is simple linear regression. These research indicate that the monitoring of functional at Government Dinas Tasikamalaya City is very good, the effectiveness of regional financial at Government Dinas Tasikamalaya City is very good and The monitoring of functional significantly influence on effectiveness of regional financial at Government Dinas Tasikamalaya City. Key words: monitoring of functional; effectiveness of regional financial ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan fungsional pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya, bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dan bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sensus. Populasi penelitian terdiri dari 44 orang. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi liner sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan pengawasan fungsional pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya kriteria sangat baik, efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya kriteria sangat baik dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kata kunci: pengawasan fungsional; efektivitas pengelolaan keuangan daerah
1. Latar Belakang Reformasi pengelolaan Keuangan Daerah di era otonomi daerah ditandai dengan lahirnya paket Kebijakan Keuangan Negara yakni : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Nuansa pembaharuan dari tiga kebijakan tersebut melandasi bangunan kebijakan dalam tataran teknis yakni : PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan good public governance, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik ( PP nomor 38 dan 41 Tahun 2007). Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsioanal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri memiliki beberapa Dinas-dinas yang merupakan organisasi yang mempunyai program kerja yang langsung berhadapan dengan publik. Jadi dibutuhkan pengawasan fungsional yang jelas dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang benar dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Tasikmalaya TA 2013, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan komitmen penyelesaian dari seluruh elemen DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Terdapat tiga permasalahan yang menjadi Pengecualian dalam LHP LKPD Kota Tasikmalaya TA 2013 yaitu Aset Tetap, Persediaan, dan Investasi Non Permanen Dana Bergulir. Selain itu penyajian Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan RSUD belum didukung hasil inventarisasi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan belum seluruhnya diselesaikan, penatausahaan pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) kurang tertib. Sedangkan pada akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir, penyajian akun di Neraca per 31 Desember 2013 senilai Rp 13,39 miliar belum mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (www.jabar.tribunnews.com). Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah (PP No. 20 Tahun 2001). Untuk melaksanakan fungsifungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat menggunakan berbagai tipe audit pemerintahan. Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah benar-benar dapat mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Selain BPK salah satu instansi yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (Sensus Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya). 2. Identisifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penulis menetapkan beberapa identifikasi masalah sebagai acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengawasan Fungsional pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Tinjauan Pustaka A. Pengawasan Fungsional Menurut Sonny Sumarsono, (2010:253) pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah”. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Unit / Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan dan penilaian. Menurut Ihyaul Ulum (2005;137) pengawasan fungsional adalah : “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit atau organisasi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas – batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.” Dari semua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi B. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa : “Efektivitas adalah Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa efektivitas adalah : “Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.” Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara output dengan outcome. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Pengertian pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam peraturan Mendagri yang tertuang dalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 bab 1 Pasal 1 ayat 8 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah : “Pengelolaan keuangan daerah pada hakekatnya adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Sonny Sumarsono (2010:51) pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut: “Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut “. Menurut Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru (2010:9) “Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”..
Berdasarkan penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari penyusunan sampai dengan pengawasannya. 4. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut : “Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” 5. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah variabel pengawasan fungsional dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang menjadi subjek penelitian atau unit analisis adalah Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. 6. Metode Penelitian Dalam menjalankan suatu penelitian, untuk mencapai suatu tujuan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sebsus (Mohammad.Nazir, 2005:56).. 7. Operasionalisasi Variabel Adapun berikut tabel penjabaran dari ketiga variabel tersebut diatas beserta indikator-indikatornya :
Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Variabel Pengawasan Fungsional (X)
Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah (Y)
Definisi Variabel Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Unit / Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan dan penilaian. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah) Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. (Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengelolaan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. (Chabib dan Rohcmansjah 2010:9)
Indikator 1. Persiapan Pemeriksaan 2. Pelaporan Pemeriksaan 3. Penyusunan Hasil Pemeriksaan
Ukuran Skor
Skala Interval
Skor
Interval
Skor
Interval
1. Akuntabilitas
Skor
Interval
2. Transparansi
Skor
Interval
3. Pengendalian
Skor
Interval
8. Model atau Paradigma Penelitian Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus menghubungkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka model atau paradigma penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: X
Y
ε Gambar 1 Paradigma Penelitian Keterangan : X = Pengawasan Fungsional Y = Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Ε = Faktor lain yang tidak diteliti tetapi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Hasil Penelitian Dan Pembahasaan a. Pelaksanaan Pengawasan fungsional Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya Berdasarkan tanggapan responden mengenai Pengawasan fungsional Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya atas jumlah skor yang diperoleh sebesar 1.680 hal ini termasuk kepada kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu dalam penyusunan laporan pemeriksaan, harus dibuat oleh secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan jumlah skor sebesar 192, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil yaitu setiap rencana yang telah disusun dalam pelaksanaan pemeriksaan melakukan pemeriksaan secara terperinci dengan jumlah skor sebesar 181 b. Pelaksanaan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya Berdasarkan tanggapan responden mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya atas jumlah skor yang diperoleh sebesar 1.677 hal ini termasuk kepada kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu menfasilitasi yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah dengan jumlah skor sebesar 193, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil yaitu mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui media masa dengan jumlah skor sebesar 180
c. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya Untuk menghitung besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya menggunakan analisis data yang meliputi analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS V.16., dimana berdasarkan hasil pengolahan data pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya: a. Uji Regresi Linear Sederhana Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan fungsional (variabel independen) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen), maka digunakan alat regresi linear sederhana sebagai berikut : Y = a + b(x) Hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh bahwa : a = 5,736 b = 0,847 Maka persamaan regresi adalah Y = 5,736+ 0,847 (X) Nilai konstan (a) sebesar 5,736menunjukkan tingkat perolehan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dicapai yaitu sebesar 5,736 pada saat pengawasan fungsional (0). Sedangkan untuk nilai b sebesar 0,847 menunjukkan setiap peningkatan pengawasan fungsional sebesar 1 akan berakibat peningkatan sebesar 0,847 pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dicapai. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan pengawasan fungsional maka pemerintah dapat menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. b. Analisis Koefisien Korelasi Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (hasil perhitungan terlampir, tabel model summary,) diperoleh nilai r sebesar 0,795. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif searah, dengan derajat keeratan termasuk dalam katagori kuat karena berada diantara 0,60 – 0,79. hal ini berarti jika Pengawasan Fungsional mengalami penurunan maka akan diikuti dengan penurunannya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaliknya juga jika Pengawasan Fungsional meningkat maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pun akan penurunan. c. Analisis Koefisien Determinasi Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah maka rumus yang digunakan adalah : Kd= (0,795)2 x 100% = 63,2% Nilai koefisien determinasi di atas menunjukan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 63,2%, sisanya sebesar 26,8% merupakan pengaruh faktor lain misalnya yaitu pengawasan melekat, kinerja pegawai dan lain-lain. d. Pengujian hipotesis Untuk menguji hipotesis Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan uji t. dari hasil analisis diperoleh (hasil perhitungan terlampir, tabel coefficient,) t hitung sebesar 8,495 dan dari t tabel dengan dk =
5 pada tingkat keyakinan 95% α = 0.05 diperoleh t tabel sebesar 2,018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung (8,495) > t tabel (2,018) atau dengan melihat tingkat signifikan pada kolom sig diperoleh 0,000, nilai tersebut kurang dari nilai α (0.05). Dengan demikian, hipotesis nol (Ho) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) diterima. Dengan diterimanya Ha bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Simpulan Dan Saran a. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengawasan fungsional Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk kepada kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu dalam penyusunan laporan pemeriksaan, harus dibuat oleh secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil yaitu setiap rencana yang telah disusun dalam pelaksanaan pemeriksaan melakukan pemeriksaan secara terperinci. 2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk kepada kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu menfasilitasi yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil yaitu mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui media masa. 3. Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini menunjukan apabila pengawasan fungsional dilakukan dengan baik, maka efevektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat terlaksana dengan baik dan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti seperti misalnya pengawasan meleket dan kinerja pegawai dan lain-lain b. Saran Dari simpulan tersebut ada beberapa saran yang penulis ajukan yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya yaitu: 1. Sebaiknya bank menjaga kestabilan CAR untuk mengantisipasi risiko akibat Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya harus lebih meningkatkan pengawasan dalam rangka mengawal jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar pengalokasian dan penggunaanya lebih efisien dan terarah melalui bimbingan tehnik untuk auditor dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat meningkatkan kualitas auditor khususnya pengawasan fungsional pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. 2. Berhasil dikonfirmasi adanya Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya serta adanya hubungan positif antara Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya maka sebaiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya memperhatikan faktor pengawasan fungsional, harus ditingkatkan lagi sehingga efektivitas pengelolaan keuangan daerah tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hendaknya penelitian
selanjutnya memperdalam faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti misalnya pengawasan melekat, kinerja pegawai dan lain-lai. 11. Daftar Pustaka Abdul Halim dan Theresia. 2007. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Ade mulyadi. 2009. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efekivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi pada Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Universitas Komputer Indonesia Cici Rahayu. 2011. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Jurnal Universitas Komputer Indonesia Dina Handayani. 2009. Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Padeglang. Jurnal Universitas Widiayatama Dina Mardiana. 2011. Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efekivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Kota Bandung. Jurnal Universitas Komputer Indonesia Ihyaul ulum. 2009. Audit Sektor Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia Mohammad Gema Wiradimulya. 2013. Peranan pelaksanaan pengawasan fungsional dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif Pada Inspektorat Kota Tasikmalaya. Jurnal Universitas Siliwangi Nurhanifah. 2014. Pengaruh Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Jurnal Universitas Riau Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelengaran Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 dan 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomo 20 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Rahmawati Sitti. 2014. Pengaruh Pengawasan Fungsional Inspektorat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Jurnal Universitas Negri Gorontalo Rosnawati Amasi. 2013. pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo Rudi Harto. 2012. Pengaruh pengawasan melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Survei Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Jurnal Universitas Siliwangi Sinta Suhanda Wati. 2010. Analisis Atas Pengawasan Fungsional Yang pengaruhnya terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daearah Pada Inspektorat Kota Bandung. Jurnal Universitas Komputer Indonesia Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru . 2009 . Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . Bandung : Fokus Media Sonny Sumarsono, 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta : Graha ilmu Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : CV. Alfabeta Syofian Siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Www.tasikmalayakota.com Www.jabar.tribunnews.com
