PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN (Sensus Pada UPT Dinas Pendidikan Se-Kota Tasikmalaya) Siti Maryam 123403123 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya
[email protected] Pembimbing: H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA. H. Usman Mulya Kusumah, S.E., Ak.
ABSTRACT The purpose of this research is to know (1) implementation of the internal control system of goverment on UPTD Pendidikan in the Tasikmalaya city; (2) the quality of education services on UPTD Pendidikan in the Tasikmalaya city; (3) the influence of the internal control system of goverment on the quality of education services on UPTD Pendidikan in the Tasikmalaya city. The research method used in this research is descriptive analysis method with approach of census. The analysis technique used is a simple linear regression analysis using software SPSS 16.0 for Windows to process the questionnaire data. Result of the research showed that: (1) implementation of the internal control system of goverment on UPTD Pendidikan in the Tasikmalaya city is good; (2) the quality of education services on UPTD Pendidikan in the Tasikmalaya city is very good; (3) internal control system of goverment not significant effect on the quality of education services. Keywords: internal control system of goverment, service quality, and quality of education service. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada UPTD Pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya; (2) kualitas pelayanan pendidikan pada UPTD Pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya; (3) pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas pelayanan pendidikan pada UPTD Pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS 16.0 for Windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada UPTD Pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya baik; (2) kualitas pelayanan pendidikan pada UPTD Pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya sangat baik; (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kualitas pelayanan, dan kualitas pelayanan pendidikan. PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kenyataannya tidak semua orang memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya usulan tentang pendidikan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan. Membangun sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak biaya, namun semua itu akan terbayar jika pendidikan tersebut melahirkan generasi sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalokasikan semua potensi yang dimilikinya untuk memajukan pembangunan khususnya di bidang pendidikan (Defriyan, 2010). Eksistensi di lapangan membuktikan semakin besarnya harapan yang digantungkan warga masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan dan moralitas yang optimal, karena masyarakat menyadari bahwa hanya dengan sumber daya manusia yang handal memungkinkan Bangsa dan Negara menunjukkan jati diri, kemampuan, harkat dan martabat ditengah gejolak dan pengaruh globalisasi yang semakin hari semakin kompleks dan semakin ketat. Berbagai usaha yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ini terbukti dari penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan termasuk penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem administrasi sekolah atau jenjang pendidikan. Lembaga penanganan suatu jenjang pendidikan seperti TK dan SD adalah lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di Kecamatan, bertugas mengakomodir secara administrasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban proses pembelajaran di wilayah Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selaku tenaga non edukatif dalam pengelolaan sistem pelaporan administrasi sekolah telah ditemukan kelemahan-kelemahan dan diperlukan perbaikan mendasar baik soal waktu, kualitas laporan, materi laporan dan penyusunan serta penataan secara administrasi. Secara logika sederhana, aktivitas pegawai UPTD Pendidikan adalah memberikan pelayanan kepada tenaga guru dan sekolah terkait dengan pembinaan, pengarahan dan pengembangan profesinya dan ditambah lagi dengan aktivitas yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan pangkat/berkala masingmasing tenaga edukatif. Hal ditemukan tidak tertata dan tidak dikelola dengan baik sehingga data dan pelaporan mengalami kebuntuan dan sering terlambat, dapat mengakibatkan munculnya gangguan pada diri masing-masing pegawai manakala sistem administrasi pengelolaan data dan laporan dibutuhkan penanganan yang lebih baik (Andi edison, 2013). Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petugas UPTD Pendidikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut juga terjadi pada pelayanan di UPTD Pendidikan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang masih rendah. Berbagai pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada pengguna jasa yang hendak menerima pelayanan antara lain ketika pengguna jasa membutuhkan pelayanan dengan cepat dari petugas namun petugas justru kurang tanggap dan birokrasi yang rumit yang tidak semuanya dimengerti oleh semua pengguna jasa. Umumnya pengguna jasa baru mengetahui syaratsyarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mendatangi instansi dan biasanya waktu penyelesaiannya tidak jelas tergantung pada pelayan jasa yang dituju, walaupun UPTD Pendidikan Kecamatan Porong telah membuat kebijakan waktu pelayanan prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (Kholipatun, 2014). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Belum adanya pengaturan administratif dalam pengelolaan pendidikan yang belum tertata dengan baik seperti menyangkut dengan sumber daya manusia yang mengelolanya, untuk memenuhi itu perlu adanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor pendidikan biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern dan diabaikannya sistem pengendalian intern. Demikian juga dalam pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri berhasil memetakan pola korupsi yang ada di sektor pendidikan sebagai 4L, yaitu Lemahnya sistem administrasi data karena tidak andal dan tidak tepat sasaran, Lemahnya pengendalian internal, Lemahnya pengawasan dan Lemahnya kontrol
sosial dari masyarakat karena tidak tahu mengenai aturan dan mekanisme (mediaindonesia.com). Menurut Abbot et al. dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa untuk mengurangi kecenderungan kecurangan dalam organisasi perlu diterapkan pengendalian intern yang efektif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian ekstenal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan, apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Prakondisi ini selanjutnya akan menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata maupun pidana. SPIP diadopsi dari sebuah konsep yang mencoba mengaitkan terjadinya perubahan bertahap terhadap sistem pengendalian intern. Konsep SPIP diadopsi dari sebuah grup studi: The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), berdasarkan publikasi laporan Internal Control-Integrated Framework (September 1992). (www.kppt.baliprov.go.id) Pemerintah merasa perlu merumuskan SPIP karena telah terjadi perubahan dalam penganggaran, sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini berdampak terhadap pendekatan sistem pengendalian internal, sehingga menjadi tanggung jawab setiap pimpinan instansi, yang tentunya akan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kualitas pengendalian intern disetiap instansi pemerintah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan dimata masyarakat akan semakin baik (Jumiartini Matana). Alasan yang mendorong peneliti memilih lokasi penelitian di UPTD Pendidikan yaitu karena lembaga pemerintahan ini berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan yang meliputi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PAUD, TK dan SD serta sebagian tugas ketatausahaan dinas sesuai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Selain itu karena banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang diberikan, seperti proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut. Mia Dwi Yulia Akbar (2015), meneliti tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” survei pada 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, besarnya pengaruh SPIP sebesar 48,4% sedangkan sisanya sebesar 51,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Siti Saleba (2014), meneliti tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Itern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” pada 6 (enam) Dinas Daerah dan bagian keuangan Setda Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Rizky Ginanjar (2012), meneliti tentang “Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Pendidikan” di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dilihat dari 5 dimensi kualitas pelayanan termasuk dalam kategori baik, harapan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan dilihat dari 5 dimensi kualitas pelayanan termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan dilihat dari kualitas pelayanan (responsiveness, assurance and tangible) termasuk dalam kategori tidak puas, namun dalam hal kualitas layanan (reliability and empathy) dalam kategori puas. Gloria Joice M. Sianipar (2011), meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pendidikan terhadap Kepuasan dan Loyalitas pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan”. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda melalui uji F dan uji t pada tingkat kepercayaan 90% (α=0,10). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FE UHN, secara parsial variabel jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FE UHN, hasil hipotesis kedua melalui uji t menunjukkan kepuasan mahasiswa berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa.
Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan”. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010:12). Sensus atau sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2010:85). Operasionalisasi Variabel Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel menggunakan skala interval. Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel Operasionalisasi Variabel Variabel
Sub Variabel
Sistem 1. Lingkungan Pengendalian Pengendalian Intern (Control Environment) Pemerintah (X) SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP No. 60 Tahun 2008) 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Indikator a. b. c. d. e. f.
g. h. a. b.
3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
c. d. e. a. b. c. d. e.
Penegakan integritas dan nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan; Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan; Identifikasi risiko; Analisis risiko; Mengelola risiko selama perubahan. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; Pembinaan sumber daya manusia; Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; Pengendalian fisik atas aset; Penetepan dan reviu atas indikator dan
Skala Interval
No. Que 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
13-14 15 Interval
16-17 18-20
Interval
21-22 23 24-25 26 27-28 29-31 32-33 34-35
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring) Kualitas Pelayanan Pendidikan (Y) Pelayanan pendidikan yang berkualitas adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa. (Ade Suherman, 2011)
1. Kehandalan (Reliability)
2. Daya tanggap (Responsiveness) 3. Jaminan (Assurance)
4. Empati (Empathy)
5. Bukti fisik (Tangibles)
ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. a. Informasi; b. Komunikasi; c. Bentuk dan sarana komunikasi. a. Pemantauan berkelanjutan; b. Evaluasi terpisah; c. Penyelesaian audit. - Kehandalan dalam memberikan informasi pelayanan - Kehandalan dalam melancarkan prosedur pelayanan - Kehandalan dalam memudahkan teknis pelayanan - Respon pegawai terhadap keluhan - Respon pegawai terhadap kritik - Respon pegawai terhadap saran - Kemampuan administrasi pegawai - Kemampuan teknis pegawai - Kemampuan sosial pegawai - Perhatian pegawai - Kepedulian pegawai - Keramahan pegawai - Ruang tunggu pelayanan - Penampilan pegawai - Fasilitas fisik
36 37 38-39 40 41 42
Interval
Interval
Interval
43 44 45-46 47 48-49 50 1 2 3
Interval
Interval
Interval
Interval
Sumber: Tjiptono (2005) dan Zeithaml et.al (1990)
Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu: 1. Data primer diperoleh dengan cara meninjau langsung suatu objek penelitian dengan pihak terkait, dan diperoleh dari hasil dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik suatu penelitian. 2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencari literaturliteratur yang berhubungan dengan topik.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Populasi Sasaran Populasi dalam penelitian ini adalah UPTD Pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan se-Kota Tasikmalaya yang berjumlah 5 UPTD Pendidikan. Tabel Populasi Penelitian No.
UPTD Pendidikan
1
Wilayah Timur
2
Wilayah Utara
3
Wilayah Barat
4
Wilayah Selatan
5
Wilayah Tengah
Alamat Jl. Depok Komplek Kantor Kec. Purbaratu Tasikmalaya 46196 Jl. Cigeureung Kel. Nagasari Kec. Cipedes Tasikmalaya 46132 Jl. Bantarsari Km.2 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Tasikmalaya 46151 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 287 Tasikmalaya Jl. Perintis Kemerdekaan Gn. Jawa Kel. Tugu Jaya Kec. Cihideung Tasikmalaya 46126
Jumlah Sekolah Dasar 32 46 49 51 54
Sumber: UPTD Pendidikan
Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD dari tiap UPTD Pendidikan Wilayah sebagai pihak yang kompeten untuk mengisi kuesioner variabel X (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), sedangkan untuk kuesioner variabel Y (Kualitas Pelayanan Pendidikan) akan diisi oleh Kepala Sekolah dan Guru yang langsung merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan dari masingmasing UPTD Pendidikan. Jadi responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 orang Kepala UPTD Pendidikan, 5 orang Kepala Sekolah dan 5 orang Guru sebagai penerima layanan yang dikelompokkan menjadi 10 kelompok data. Prosedur Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Observasi Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sehingga memungkinkan untuk melihat keadaan objek yang sebenarnya. b. Wawancara (Interview) Penulis melakukan wawancara dengan cara bertatap muka langsung dan melakukan tanya jawab dengan individu yang ada di dalam lingkungan UPTD Pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari para narasumber yang akan dijadikan sebagai data penelitian. c. Kuesioner (Angket) Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk diisi oleh responden.
Penulis menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup (closed question). 2. Penelitian Kepustakaan (Library Resarch) Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Model atau Paradigma Penelitian Paradigma dalam penelitian ini yakni paradigma sederhana, yaitu hubungan dua variabel antara variabel independen dengan variabel dependen. Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. X
Y
ε Gambar Paradigma Penelitian Keterangan: X = Variabel Independen (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Y = Variabel Dependen (Kualitas Pelayanan Pendidikan) ε = Faktor lain yang tidak diteliti Teknik Analisis Data Uji Alat Ukur Uji Validitas (Test of Validity) Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah korelasi Product Moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:
Keterangan: = Koefisien korelasi x = Skor tiap item variabel X y = Skor total item variabel Y
n
= Jumlah responden = Jumlah kuadrat nilai X = Jumlah kuadrat nilai Y
Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh > pada signifikasi 0,05 (5%) maka data tersebut dinyatakan signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Setelah dapat ditentukan bahwa pernyataanpernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji Reliabilitas (Test of Reliability) Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Alpha Cronbach. Syarat minimun yang dianggap memenuhi syarat adalah jika koefisien Alpha Cronbach yang didapat ≥ 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Alpha Cronbach dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: r = Nilai rata-rata korelasi antar item k = Jumlah item
Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan software aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0 for Windows sebagai alat bantu pengolahan data. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden adalah menggunakan skala interval. Item line yang disusun harus terdiri dari item positif dan negatif. Adapun daftar pernyataan dengan menetapkan skala Likert pada alternatif jawaban yang didapat akan dinilai dengan skor pada tabel sebagai berikut. Tabel Kriteria Penskoran (Skala Likert) Alternatif Jawaban Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Tidak Ada Pendapat (TAP) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS) Sumber: Sugiyono, 2007
Skor Jawaban Positif
Jawaban Negatif
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis Koefisien Korelasi Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval dan sumber dari data dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 2007:228). Analisis ini menggunakan rumus koefisien korelasi Product Moment dari Pearson. Jika tingkat hubungan antar variabel kuat maka nilai r akan besar, sebaliknya jika tingkat hubungan antar variabel rendah maka nilai r akan kecil. Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00 – 0,19 0,20 – 0,39 0,40 – 0,59 0,60 – 0,79 0,80 – 1,00 Sumber: Sugiyono, 2007
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
Analisis Koefisien Determinasi Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi ( ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variaben independen (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap variabel dependen (Kualitas Pelayanan Pendidikan). PEMBAHASAN Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No 1 2
Uraian UPTD Pendidikan tidak menyusun dan menerapkan aturan perilaku Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku
Skor yang Ditargetkan
Skor yang Dicapai
Kriteria
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
3
Pimpinan UPTD tidak mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
5 x 5 = 25
20
Baik
4
Pimpinan UPTD merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program & kegiatan
5 x 5 = 25
18
Cukup Baik
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
15
Cukup Baik
5 x 5 = 25
18
Cukup Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 x 5 = 25
21
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
16
Cukup Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15
16
17
Struktur organisasi UPTD Pendidikan disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Pimpinan UPTD tidak memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab-nya dalam rangka pencapaian tujuan UPTD Pendidikan Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang & tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pendidikan Tidak memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi UPTD Pendidikan Adanya mekanisme saling uji antar UPTD Pendidikan terkait Pimpinan UPTD menetapkan strategi operasional yang konsisten Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis UPTD Pendidikan Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya Pimpinan UPTD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan UPTD Pendidikan dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
18
19
20 21 22 23 24
25
26 27
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan UPTD Pendidikan UPTD Pendidikan melaksanakan mekanisme untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi risiko yang diakibatkan oleh perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain UPTD Pendidikan tidak memberikan perhatian khusus terhadap risiko yg ditimbulkn oleh perubahan Pimpinan UPTD mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi UPTD Pendidikan kepada seluruh pegawai UPTD Pendidikan tidak melakukan pengamanan sistem informasi Melaksanakan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi Tidak melaksanakan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data Pimpinan UPTD menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai Pimpinan UPTD menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana kepada seluruh pegawai Pimpinan UPTD tidak menetapkan ukuran dan indikator kinerja
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
21
Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
17
Cukup Baik
5 x 5 = 25
16
Cukup Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
28
Pimpinan UPTD menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang
5 x 5 = 25
22
Baik
29
Pimpinan UPTD tidak menetapkan dan tidak mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
30 31
Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian
32
Pimpinan UPTD memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala
5 x 5 = 25
19
Cukup Baik
33
Pimpinan UPTD menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala
5 x 5 = 25
16
Cukup Baik
34
Pimpinan UPTD memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
5 x 5 = 25
22
Baik
35
Pimpinan UPTD mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
5 x 5 = 25
22
Baik
36 37 38
39
40
41
Komunikasi atas informasi diselenggarakan kurang efektif Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi Mengelola, mengembangkan & memperbarui sistem informasi secara terus-menerus Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penyelesaian audit diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan
5 x 5 = 25
20
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
21
Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
5 x 5 = 25
21
Cukup Baik
5 x 5 = 25
22
Baik
Total
Nilai tertinggi secara keseluruhan Nilai terendah secara keseluruhan Jumlah kriteria pernyataan
822
: 5 x 5 x 41 = 1025 : 5 x 1 x 41 = 205 :5
= 164 Klasifikasi penilaian untuk indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Nilai 205 – 369 Sangat buruk Nilai 370 – 534 Buruk Nilai 535 – 699 Cukup baik Nilai 700 – 864 Baik Nilai 865 – 1025 Sangat baik Dari perhitungan diatas terhadap tanggapan responden atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan adalah sebesar 822 hal ini termasuk dalam kategori baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor paling tinggi ada 15 pernyataan, yaitu pernyataan nomor 1, 13, 21, 23, 30, 31, 34, 16, 38, 39, 42, 43, 45, 47, dan 50 dengan jumlah skor sebesar 22, sedangkan yang memiliki skor paling kecil yaitu mengenai pimpinan UPTD tidak memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, dengan jumlah skor sebesar 15. Dari hasil penelitian diatas bahwa pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan klasifikasi baik, yang berarti UPTD Pendidikan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan baik, dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kualitas Pelayanan Pendidikan pada UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai kualitas pelayanan pendidikan di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Kualitas Pelayanan Pendidikan No 1 2 3
4
5
6
7 8 9 10 11
Uraian Para pegawai UPTD Pendidikan selalu memberikan informasi dengan akurat Para pegawai UPTD Pendidikan memiliki keandalan dalam memudahkan teknis pelayanan Para pegawai UPTD Pendidikan selalu bersedia mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan pihak sekolah Para pegawai UPTD Pendidikan melakukan koordinasi setiap bulan dalam upaya menerima masukan dari sekolah Para pegawai UPTD Pendidikan memberikan layanan teknis kependidikan tingkat Sekolah Dasar dan Prasekolah dengan baik Para pegawai UPTD Pendidikan melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Prasekolah Para pegawai UPTD Pendidikan tidak memberikan perhatian pribadi dengan baik Para pegawai UPTD Pendidikan melakukan penambahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan Para pegawai UPTD Pendidikan selalu bersikap ramah dan sopan Ruang tunggu dan lingkungan kantor tidak rapi, kotor dan tidak aman Tersedia fasilitas, sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Total
Nilai tertinggi secara keseluruhan Nilai terendah secara keseluruhan Jumlah kriteria pernyataan
Skor yang Ditargetkan
Skor yang Dicapai
Kriteria
10 x 5 = 50
47
Sangat Baik
10 x 5 = 50
42
Baik
10 x 5 = 50
47
Sangat Baik
10 x 5 = 50
44
Baik
10 x 5 = 50
44
Baik
10 x 5 = 50
45
Baik
10 x 5 = 50
43
Baik
10 x 5 = 50
42
Baik
10 x 5 = 50
45
Baik
10 x 5 = 50
38
Baik
10 x 5 = 50
42
Baik
479
: 10 x 5 x 11 = 550 : 10 x 1 x 11 = 110 :5
= 88 Klasifikasi penilaian untuk indikator kualitas pelayanan pendidikan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
110 – 198 Sangat buruk 199 – 287 Buruk 288 – 376 Cukup baik 377 – 465 Baik 466 – 550 Sangat baik Dari perhitungan diatas terhadap tanggapan responden atas kualitas pelayanan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebesar 479 hal ini termasuk dalam kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor paling tinggi ada 2 pernyataan, yang pertama yaitu mengenai para pegawai UPTD Pendidikan selalu memberikan informasi dengan akurat, dan yang kedua para pegawai UPTD Pendidikan selalu bersedia mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan pihak sekolah, dengan jumlah skor sebesar 47, sedangkan yang memiliki skor paling kecil yaitu mengenai ruang tunggu dan lingkungan kantor tidak rapi, kotor dan tidak aman, dengan jumlah skor sebesar 38. Dari hasil penelitian diatas bahwa pada variabel kualitas pelayanan pendidikan menunjukkan klasifikasi sangat baik, yang berarti UPTD Pendidikan memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang berupa keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles) dengan sangat baik. Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan pada UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya Untuk mengetahui adanya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas pelayanan pendidikan pada UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya, penulis menyebarkan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi 65 pernyataan yang terdiri dari 50 pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 15 pernyataan mengenai kualitas pelayanan pendidikan. Perhitungan tersebut dapat disajikan pada lampiran pengolahan data (tabulasi), data yang diolah ini adalah data yang telah lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil perhitungan dari program SPSS 16.0 diperoleh nilai konstanta sebesar 83,062 yang menunjukkan apabila variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bernilai 0 maka kualitas pelayanan pendidikan sama dengan 83,062. Sedangkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,077 yang menunjukkan bahwa apabila variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah naik 1 satuan maka kualitas pelayanan pendidikan akan naik sebesar 0,077. Interpretasi untuk koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,326 yang berarti menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kualitas pelayanan pendidikan adalah positif atau searah, dengan derajat keeratan yang rendah, artinya apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat maka kualitas pelayanan pendidikan juga meningkat. Koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0,106 yang artinya bahwa variabilitas kualitas pelayanan pendidikan dapat diprediksi atau dijelaskan
oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,106 atau 10,6% dan sisanya sebesar 0,894 atau 89,4% disebabkan oleh faktor lain (residu) yang tidak diteliti, diantaranya yaitu motivasi kerja, iklim organisasi, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana. Jadi kesimpulannya bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas pelayanan pendidikan pada UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kantor UPT Dinas Pendidikan se-Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi baik dengan total skor sebesar 822. Hal ini berarti bahwa UPT Dinas Pendidikan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan baik, artinya mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kualitas Pelayanan Pendidikan pada kantor UPT Dinas Pendidikan se-Kota Tasikmalaya yang mendapat penilaian dari pengguna jasa pelayanan pendidikan yaitu kepala sekolah dan guru, sudah termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 479. Hal ini berarti bahwa UPT Dinas Pendidikan memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang mencakup dimensi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles) dengan sangat baik, artinya secara keseluruhan mampu untuk melakukan kegiatan operasional pendidikan dengan sangat baik sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pendidikan di UPT Dinas Pendidikan se-Kota Tasikmalaya sudah berkualitas. 3. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan kualitas pelayanan pendidikan mempunyai derajat hubungan yang rendah, dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Dalam hal ini disamping Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan, misalnya motivasi kerja, iklim organisasi, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba memeberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang berada di Kota
Tasikmalaya maupun bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Bagi UPTD Pendidikan se-Kota Tasikmalaya a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan UPTD Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan SPIP dengan cara menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku; pimpinan harus lebih mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; pimpinan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program & kegiatan; pimpinan harus memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab; pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang & tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP; pimpinan perlu meningkatkan penetapan strategi operasional yang konsisten; tujuan pada tingkatan kegiatan harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan; memperkuat pengamanan sistem informasi; pimpinan harus menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai; pimpinan menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana kepada seluruh pegawai; pimpinan memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala; dan pimpinan harus menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. b. Kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan UPTD Pendidikan dilakukan dengan sangat baik, maka penulis menyarankan untuk mempertahankannya dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan cara memudahkan teknis pelayanan pendidikan; melakukan penambahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan; ruang tunggu dan lingkungan kantor harus selalu rapi, bersih dan aman; tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, pihak UPTD Pendidikan perlu memberikan pemahaman akan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hal tersebut dapat terwujud bila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan
demikian maka UPTD Pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan dalam pembuatan kuesioner yang lebih terarah serta ketepatan responden penelitian, supaya bisa menghasilkan informasi statistik yang mendekati kenyataan di lapangan, selain itu disarankan untuk merubah variabel atau menambah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Akbar, Mia Dwi Yulia. 2015. Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama. ________. 2015. Pihak yang Bertanggungjawab atas Pengendalian Internal. Dikutip dari Mulyadi. 2002. Auditing, edisi ke enam. Jakarta: Salemba Empat. Defriyan, Andi. 2010. Pengaruh kualitas Pengendalian Intern terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada Sekolah Menengah SMP/SMA di Kota. Tesis. Universitas Andalas. Indriantoro, Nur dan Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis, edisi pertama cetakan ketiga. Yogyakarta: BPFE. Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia. Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat. Parasuraman, A Valarie A, Zeithaml and Leonard L Berry. 1996. Servqual A Multiple Item Scale for Meansuring Customer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. Vol. 64 No. 1 Rodiyah, Kholipatun Isnaini. 2014. Kualitas Pelayanan Administrasi Pendidikan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Vol.2 No.2. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saleba, Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Hasanudin Makasar. Soimah, Siti. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Bengkulu. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke sepuluh. Bandung: Alfabeta. ________. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Tjiptono, Fandy. 2001. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andy Offset. ________. 2004. Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS). Yogyakarta: Andy Offset. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses dari http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp pada tanggal 28 April 2016.
UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk. 2012. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan. Diakses dari http://uptdisdik-lwk.blogspot.co.id/2012/11/tupoksijabatan-kepala-uptd_14.html pada tanggal 27 Mei 2016. UPTD Pendidikan Kecamatan Mancak. 2013. Strategi UPTD. Diakses dari http://uptdpendidikankecamatanmancak.blogspot.co.id/2013/06/profil.uptd _8.html pada tanggal 27 Mei 2016. Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 112 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
