SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LATAR BELAKANG 1. Mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab
2. Reformasi Keuangan Negara (3 Paket UU): a.Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara b.Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c.Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
2
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Penjelasan Pasal 58 (lanjutan) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang perbendaharaan Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing
Gubernur/Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya
4
DALAM PENYELENGGARAAN SPIP, APA YANG HARUS DILAKUKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ? 1. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing (Penjelasan UU No.1/2004 ps 58) 2. Memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. (UU No.1/2004 ps 55 ay.4)
5
DEFINISI SPIP (PP Nomor 60 Tahun 2008) SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6
6
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
7
Ps. 4
Lingkungan Pengendalian
Ps. 13
Penilaian Risiko
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP
Ps. 18
Kegiatan Pengendalian
Ps. 41
Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
8
9
Karakteristik Utama Sistem Pengendalian Intern Karakteristik utama SPI: 1. Tujuan organisasi sebagai pengarah (A Business Objective-Driven Approach ) 2. Proses 3. Pengendalian 2 tingkatan (Two Levels of Controls) 4. Pendekatan holistik dan terintegrasi 5. Fleksibel, Adaptable, No “OneSize-Fits-All Approach” 6. The People Factor 7. Memberi keyakinan memadai (Reasonable Assurance)
PP 60/2008 1. Pasal 1(1); 2(2); 3(2); 16(a); 17 2. Pasal 1(1) 3. Pasal 13(3); 18 4. Pasal 3(2)& penjelasannya 5. Pasal 3(2) & penjelasannya, 6. Pasal 1(1), Penjelasan Umum par 3 7. Pasal 1(1); 2(3)
Ref:
• • •
Integrated Framework (COSO) IC-Lynford Graham SOX 404- Michael Ramos
10
10
LINGKUNGAN PENGENDALIAN Kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas SPIP Mengarahkan kompetensi teknis dan komitmen etika untuk mencapai pengendalian intern yang efektif Merupakan Tone at the Top Merupakan unsur dominan yg mempengaruhi unsur lainnya Berupa soft control dan hard control 11
11
Lingkungan Pengendalian (ps.4 PP60/2008)
Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
Komitmen Terhadap Kompetensi
Kepemimpinan Yang Kondusif
Struktur Organisasi yg Sesuai Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat
Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM
Peran APIP Yang Efektif
Hubungan Kerja yg Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
12
Bagaimana Melakukan Evaluasi Lingkungan Pengendalian?
Menggunakan Metode CSA
Output: Peta Lingkungan Pengendalian 13
Langkah Kerja Evaluasi Lingkungan Pengendalian
IDENTIFIKASI MASALAH LINGKUNGAN PENGENDALIAN PETA LINGKUNGAN PENGENDALIAN SUSUN RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
MENILAI KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SESUAI KRITERIA PP 60 (Pasal 4-11)
14
IDENTIFIKASI MASALAH LINGKUNGAN PENGENDALIAN SESUAI KRITERIA PP 60 FORM ELP 1 : HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
NO 1
HASIL AUDIT/WAWANCARA/ REVIU LAINNYA 2
KETERKAITAN DENGAN UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN REF 3
SU 1 4
SU 2 5
SU 3 6
SU 4 7
SU 5 8
SU 6 9
SU 7 10
SU 8 11
KESIMPULAN .................................................... (Uraikan hasil penilaian risiko lingkungan pengendalian, baik kekuatan maupun kelemahannya. Buat simpulan atas setiap sub unsur lingkungan pengendalian yang terkait)
15
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
16
PENILAIAN RISIKO (Pasal 13,14,15,16,17) IDENTIFIKASI RISIKO
ANALISIS RISIKO
PETA RISIKO
17
RISIKO Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah (PP 60/2008).
18
UNSUR-UNSUR RISIKO Kejadian atau peristiwa yang dapat terjadi. Memiliki dampak atau konsekuensi (jika terjadi, risiko akan membawa akibat atau konsekuensi terhadap tujuan organisasi). Kemungkinan kejadian (risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk probabilitas). – Selain dari unsur-unsur risiko di atas, ada satu hal lagi yang juga mutlak ada dalam penilaian risiko, yaitu adanya tujuan, baik tujuan tingkat instansi maupun tujuan di tingkat kegiatan.
19
PETA RISIKO
Probabilitas Sangat Sering (4)
Sering (3) Tidak Ditoleransi Tidak Diinginkan
Jarang (2)
Dapat Ditoleransi Diterima
Sangat Jarang (1)
Sangat Kecil (1)
Kecil (2)
Besar (3)
Sangat Besar (4)
Dampak 20
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
21
KEGIATAN PENGENDALIAN
kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko 22
Kegiatan Pengendalian Tinggi
DAMPAK
Risiko Melekat
Risiko Residu
Selera Risiko
Rendah Rendah
PROBABILITAS
Tinggi
23 23
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
24
INFORMASI DAN KOMUNIKASI – Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41, PP 60 Tahun 2008).
– Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif (pasal 42 ayat 1, PP 60).
25
Informasi dan Komunikasi
Tujuan instansi Lingkungan Pengendalian Risiko Kegiatan Pengendalian Pemantauan
26
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
27
Pemantauan Pengendalian Intern (Pasal 43) 1. Pemantauan berkelanjutan 2. Evaluasi Terpisah 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
28
Tujuan Pemantauan 1. Menyediakan informasi berjalan secara efektif tertentu.
apakah SPIP dalam periode
2. Mengidentifikasi kelemahan SPIP 3. Mengkomunikasikan kelemahan SPIP secara tepat waktu kepada para pihak terkait untuk perbaikan 29
Desain dan Implementasi Pemantauan Prioritas risiko : Evaluasi pengendalian dalam lingkup risiko yang berarti (lihat Form Pemantauan) Pengendalian kunci: memilih pengendalian yg tepat dalam evaluasi terhadap beberapa atau seluruh 5 unsur pengendalian. Identifikasi informasi yang dapat menyimpulkan efektifitas pengendalian intern. Implementasi prosedur pemantauan yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah
30
Pengendalian Dasar Awal
Tidak Ada Perubahan
Kesimpulan Direvalidasi Perubahan yg Teridentifikasi
Perubahan yg Teridentifikasi
Perubahan yg Teridentifikasi
Proses Perubahan Manajemen
Perubahan Verifikasi
31
Revalidasi/Update Pengendalian Dasar
Pemantauan Berkelanjutan & Evaluasi Terpisah Secara Periodik
BEBERAPA PENYEBAB KEGAGALAN IMPLEMENTASI SPIP SPIP tidak dirancang dengan baik di awal SPIP tidak dilaksanakan dengan baik di awal Tidak fleksibel terhadap perubahan (risiko, orang, proses, teknologi, dsb.) Dirancang dan dilaksanakan dengan baik, namun perubahan pelaksanaannya membuat tidak efektif mengelola reisiko
32
TAHAPAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI SPIP TAHAP 1: - Sosialisasi - Risk Briefing - Risk workshop - Workshop atas Keg Peng
TAHAP 2:
TAHAP 3: Workshop atas desain monitoring SPIP
• Workshop atas Evaluasi Lingkungan Pengendalian (CEE Survey) • Workshop atas desain Informasi dan komunikasi • Update Peta Risiko • Update Kegiatan Pengendalian
TAHAP 4 Pelaksanaan Pemantauan EfektivitasSPIP
- Training Internal Audit
• Risk Register • Keg.Pengendalian eksisiting • Keg Pengendalian baru
• Peta Lingkungan • •
Pengendalian Renc Informasi dan Komunikasi Up-date Kegiatan Pengendalian dan Peta Risiko
•
Desain & Rencana Pemantauan SPIP
• Laporan Hasil
Pemantauan Efektivitas Pengendalian Intern
33
