PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA GORONTALO) ABSTRAK Anggelina A.P Simanungkalit. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo).Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I, Bapak Zulkifli Bokiu, SE, Ak, M.Si dan Pembimbing II, Ibu Hartati Tuli, SE, Ak, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Gorontalo.Responden dalam penelitian ini adalah staf/pegawai yang ada di DPPKAD Kota Gorontalo. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektiviitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Gorontalo sebesar 47.2%.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
dan
ditindak
lanjuti
dengan
adanya
petunjukteknis pelaksanaan PP 25/2005, dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerjasama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Sudah banyak ditemukan dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewengan dana anggaran demi kepentingan pribadi, (Suprayogi, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem pengendalian internal pemerintah pada Pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan temuan BPK (dalam lampiran 8 IHPS BPK Semester 1, 2011: 38) masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, dimana 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Dalam kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu dan ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD,
dan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya atau belanja. Sedangkan pada kasus kelemahan struktur pengendalian intern yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai (Lampiran 12 IHPS BPK, 2011: 41). Peneltian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pernah dilakukan oleh Angga Suprayogi (2010) yang diakukan pada pemerintah DPPKAD Kabupaten Bandung dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah hasil penelitiannya membuktikan terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung. Penelitian Andy Ashary (2011) degan judul pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari pengendalian internterhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa. Berkaitan dengan permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo).
Populasi dan Sampel Penelitian Sudjana (1984: 6) mengemukakan bahwa populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin dari hasil menghitung atau pengukuran, kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota perkumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Penelitian ini menetapkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai staf/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
daerah yang terdiri dari bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang aset, dan bidang pendapatan. Adapun yang terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan pertimbangan yang ditentukan oleh penulis adalah sebanyak 40 pegawai/responden. Sesuai dengan kebutuhan penelitian maka seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel penelitian. Sudjana (1984: 5) apabila jumlah kurang dari 100, maka yang menjadi sampel adalah keseluruhan dari populasi tersebut atau disebut sampel total. Sedangkan jumlah populasi lebih dari 100, maka yang menjadi sampelnya adalah 10%-15% atau 20%-5%. Sumber Data Untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan pendekatan secara langsung kepada pegawai di pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dari responden yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. Angket adalah serangkaian pertanyaan indikator-indikator yang ada dalam fokus penelitian, pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili semua bentuk aktivitas atau kegiatan dalam fokus penelitian. Teknik ini akan disediakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden yang telah ditentukan. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variable terikat (Efektivitas penglolaan keuangan daerah) dan satu variable independen (Sistem pengendalian Intern). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009: 261) adalah: Y = a + bX
(Sugiyono, 2009: 261)
Y
: Variabel dependen (Efektivitas penglolaan keuangan daerah)
X
: Variabel independen (Sistem pengendalian Intern)
b
: Angka arah atau koefisien regresi
a
: Intercept atau konstata
Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa computer berupa software dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 16 dan Microsoft exel 2007. Uji Reliabilitas Instrument Peneliti menggunakan koefisien realibilitas Alpha cronbach (Arikunto, 2006: 196) yaitu: r11
2 k b = 1 t2 k 1
Dimana : r11
= Reliabilitas tes
k
= Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
t 2
2 b
= Jumlah varians butir = Varians total
Nilai r hitung akan dikonsumsikan pada nilai-nilai r tabel dengan alpha 5% (0,05). Apabila r hitung lebih besar dari rtabel, maka kousioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keadaan sebagai alat ukur. Uji Asumsi Klasik Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggguanakan analisis regresi linear sederhana, data tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut: 1. Uji Normalitas Setelah mendapatkan data mengenai variabel-variabel penelitian, data tersebut diuji kenormalannya, apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Jika data yang diperoleh itu tidak berdistribusi dan variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dibuat dengan alat statistik nonparametrik. Pengujian normalitas data dibuat dengan melihat grafik penyebaran data dan kolmogorow-smirnov. Jika tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05,
maka data itu berdisribusi normal. Jiak nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. 2. Uji Heteroskedatisitas Uji heteroskedatisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika variansnya berbeda maka dikatakan heteroskeditas, namun jika variansnya sama disebut homokedatisitas. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedatisitas. Hipotesis Statistik Ha: ρ ≠:
Terdapat pengaruh antara variabel X (sistem pengendalian intern) dengan variabel Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) Pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo.
HO : ρ = 0: Tidak terdapat pengaruh antara variabel X (sistem pengendalian intern) dengan variabel Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) Pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Uji Kualitas Instrumen Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu sebelu dibagikan kepada responden, terlebih dahulu kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 10 orang mahasiswa akuntansi semester akhir. untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel yang hasilnya dapat dilihat pada sub bagian berikut ini: Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan atau mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan
coefisien correlation pearson product moment (sugiono, 2009) yaitu dengan menghitung korelasi antara score masing-masing butir pertanyaan dengan total score. Adapun kriteria pengujian validitas adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rpatokan yaitu 0.3 Jika, rhitung > rPatokan (0,3) berarti Valid, sebaliknya rhiutng
Variabel Sistem pengendalian intern pemerintah (X) Variabel Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas 16 item
pertanyaan, dengan menggunakan program SPSS 16 hasil uji validitas variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5: Hasil Pengujian Validitas Variabel X (Sitem Pengendalian Intern Pemerintah) Indikator
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
Kegiatan Pengendalian
Item
RHitung
Rpatokan
Status
P1
0.710
0.3
Valid
P2
0.710
0.3
Valid
P3
0.483
0.3
Valid
P4
0.581
0.3
Valid
P5
0.444
0.3
Valid
P6
0.446
0.3
Valid
P7
0.576
0.3
Valid
P8
0.390
0.3
Valid
P9
0.493
0.3
Valid
P10
0.681
0.3
Valid
P11
0.524
0.3
Valid
P12
0.710
0.3
Valid
Pertanyaan
Informasi Dan
P13
0.660
0.3
Valid
Kominikasi
P14
0.706
0.3
Valid
P15
0.576
0.3
Valid
P16
0.524
0.3
Valid
Pemantauan Sumber: Olah Data 2013
Berdasarkan status pada tabel 5 dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pengendalian intern pemerintah valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai rhitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai rpatokan yang telah ditentukan yaitu 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel sistem pengendalian intern pemerintah. 2.
Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini
terdiri atas 8 item pertanyaan, dengan menggunakan program SPSS 16 hasil uji validitas variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6: Hasil Pengujian Validitas Variabel Y (Efekivitas Pengelolaan Keuangan Daerah)
Indikator
Tanggung Jawab Memenuhi kewajiban Keu. Kejujuran
Item
RHitung
RTabel
Status
P1
0.791
0.3
Valid
P2
0.767
0.3
Valid
P3
0.403
0.3
Valid
P4
0.611
0.3
Valid
P5
0.567
0.3
Valid
Pertanyaan
Hasil Guna Pengendalian
P6
0.713
0.3
Valid
P7
0.865
0.3
Valid
P8
0.853
0.3
Valid
Sumber: Olah Data 2013
Berdasarkan status pada tabel 6 di atas dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai rhitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai rpatokan yang telah ditentukan yaitu 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama, (Azwar, 2001). Pengambilan keputusan berdasarkan nilai alpha Cronbach jika nilai Alpha melebihi atau sama dengan 0,6
maka pertanyaan variabel tersebut
reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2005). Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:
Tabel 7: Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel
Nilai Alpha
Status
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
0.747
Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
0.769
Reliabel
Sumber: Olah data 2013
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Yang artinya instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran pada semua respondennya. Kondisi
ini juga
memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal tidaknya dalam
distribusi variabel
penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov (K-S test). Jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada taraf di atas 5% (0,05), maka data mengikuti distribusi normal, dan sebaliknya jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifakan pada taraf 5% atau dibawahnya berarti data mengikuti distribusi tidak normal. Hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8: Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sistem
Efektivitas
Pengendalian
pengelolaan
Intern Pemerintah Keuangan Daerah N Normal Parametersa
30
30
Mean
30.94493
14.89690
Std. Deviation
4.666216
3.180164
Most Extreme
Absolute
.130
.138
Differences
Positive
.105
.095
Negative
-.130
-.138
Kolmogorov-Smirnov Z
.711
.756
Asymp. Sig. (2-tailed)
.693
.617
a. Test distribution is Normal. Sumber: Data Olahan, 2013
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnovmemiliki tingkat signifikan
berada di atas 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat nilai Kolmogorov-Smirnov hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001). Hasil Normal Probability Plotuntuk uji normalitas adalah sebagai berikut:
Gambar 2: Grafik Hasil Pengujian Normal Probability Plot
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Uji Heteroskedastisitas Uji
heteroskedastisitas
adalah
untuk
melihat
apakah
terdapat
ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot
dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa: a.
Jika ada pola tertentu yang beraturan pada titik-titik yang menyebar (bergelombang,
melebar,
kemudian
menyempit)
maka
terjadi
heterokedastisitas. b.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-tttik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 3: Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Berdasarkan gambar 3 tersebut terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang ada menyebar ke atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.
Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan syarat-syarat untuk memenuhi analisis regresi telah terpenuhi, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel sistem Pengendalian intern pemerintah (X), terhadap variabel dependen efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila thitung lebih kecil dari t
tabel ,
maka hipotesis nol
(H0) atau ditolak, dan apabila thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka H1 atau diterima. 2. Cara yang kedua Selain kriteria perbandingan thitung dengan ttabel, yaitu dengan menggunakan kriteria nilai p value (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H0). Jika p value< 0,05 maka Ho ditolak dan apabila p value> 0,05 maka H0 diterima. Adapun hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 beikut:
Tabel 9: Model Persamaan Regresi Coefficientsa Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std. Model 1
B
(Constant)
Error .413
2.929
.468
.094
Beta
t
Sig.
.141
.889
4.999
.000
Sistem Pengendalian
.687
Intern Pemerintah a. Dependent Variable: Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah Sumber: Olah data 2013 Mahmudi (2010: 20) mengungkapkan sistem pengendalian intern adalah proses yang intergral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian di dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan sistem pengendalian
intern pemerintah
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai signifikan dibawah α =0,05 yaitu 0.000. Dengan membandingkan nilai ttabel dan thitung
dimana diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel, maka dapat
dikatakan terdapat pengaruh sistem pengendalian Intern pemerintah efektivitas pengelolaan keuangan
Daerah. Dengan kata lain bahwa hipotesis yang
berbunyi terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap
efektivititas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo terbukti dan diterima. Dengan koefisien regresi posifi maka dapat dikatakan semakin bagus sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekitivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kota
Gorontalo
Peningkatan
sistem
pengendalian intern pemerintahyang semakin baik maka akan dibarengi oleh efektivitas pengelolaa keuangan daerah yang semakin baik, Dengan kata lain sistem pengendalian intern akan turut meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jika skor sistem pengendalian intern pemerintah meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan sebesar 0.468 satuan. Berdasarkan koefisien determinasi besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerahadalah sebesar 47.2%
DAFTAR PUSTAKA
Alfajri, Muhamad. 2011. Kinerja Aparatur Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Dalam Penerapan E-Licencing Obat Dan Makanan. Skripsi Unikom.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta
Ashary. Andy. 2011. pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Abstrak. Skripsi UNPAD
Bastian. Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE Yogyakarta
...................., 2007. Audit Sektor Publik, edisi 2, Salemba Empat. Jakarta
BPK. 2011. Ihtisar Hasil Pemeriksaan Smester 1. Tersedia online di www.bpk.co.id.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta.
Dina, Mardiana. 2011. Pengaruh kinerja pegawai dan pengawasan Fungsional terhadap efektivitas pengelolaan Keuangan daerah (survey pada inspektorat kota bandung). Skripsi Unikom.
Elfilasari.
2010. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). Skripsi S1. Akuntansi UNIKOM.
Halim, Abdul, Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, edisi revisi, Yogyakarta, UPP AMP YPKN
Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP Stim YKPN: Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.
…………..,. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Mulyadi, 2002, Auditing, Salemba Empat: Jakarta.
Mulyadi, ade. 2009. Pengaruh pengawasan Fungsional terhadap efektivitas pengelolaan Keuangan daerah kota bandung. Skripsi Unikom Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintah Di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung. Pakaya. Rifky Pernanda. 2012. Pengaruh Dimensi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada DPPKAD Kota Gorontalo). Skripsi S1 Akuntansi UNG. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Riduan & Akdon. 2005. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
Sudjana, Nana. 1984. Metode Statistika. Bandung: Tarsito
Suprayogi. Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bandung). Skripsi Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Uma, Sekaran. 2008. Reseach Methods for Busines (Metode Penelitian Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.
Undang – Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Winardi. 1998. Kamus Ekonomi. Bandung: Mandar Maju
