PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS PADA DPPKAD KABUPATEN GORONTALO UTARA)
Anggraeni S. Madjham Sahmin Noholo Lukman Pakaya Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakulktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Jln. Jendral Sudirman No. 6, Kota Gorontalo Telp. : (0435) 821125-821752 Fax: (0435)821752
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh system pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pegendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh sistem pegendalian intern berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 63.8%.
Kata Kunci: sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan
PENDAHULUAN Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannnya memberikan pertanggungjawaban publikadalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya masyarakat
dan
(stakeholder).Pemangku dewan
legislativ
kepentingan
daerah
yang utama
(DPRD).Sebagai
adalah
perwujudan
akuntabilitas,
pemerintah
daerah
diwajibkan
untuk
menyusun
laporan
keuangan.Sebagaimana di ungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36).Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptannya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang konfrenshif. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau peryataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda,
seperti anggota legislatif,
kreditor,karyawan dan masyarakat umum.Para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan lainnya. Permasalahan akuntabilitas publik bias muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarkat sebagai konstituennya. Di sisi lain, permasalahan juga bias muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah. Terhadap kemungkinan ini, pihak penyaji laporan keuangan tidak bisa dengan serta merta menyalahkan masyarakat tidak mampu memahami laporan keuangan pemerintah, karena pada umumnya publik membuhtuhkan informasi yang sederhan dan langsung menyangkut kepentingan mereka. Oleh
karena
itu,
informasi
yang
terdapat
di
dalam
Laporan
KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan parapemakai.Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yangmempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapatmendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Olehkarena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikandalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, danpengambilan
keputusan.Informasi akuntansi
yang terdapat di dalam
laporankeuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatifyang disyaratkan.Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukurannormatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk dapat bermanfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif pokok,berdasarkan SAP (2010: 25) keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar lapran keuangan pemerintah dapat memenihu kualitas yang di kehendaki karakteristik tersebut yaitu
dapat
dipahami,
relevan, keandalan, dan dapat
diperbandingkan. Laporan keuangan harus menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh para penggunanya agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan juga harus disajikan secara jujur dan wajar, bebas dari bias, dan tidak menyesatkan sehingga dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap dan netral, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan agar pengguna dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan perusahaan.
IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern Adanya ketidakpatuhanterhadap ketentuan Undang-Undang yang
mengakibatkan
kerugian
daerah,
kekurangan
penerimaan,
kasus
administrasi, dan ketidakefektifan sehingga BPK masih memberikan poini WDP atas kualitas lapoan keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara
SISTEM PENGENDALIAN INTERN Tahun 1994 Committee of American institute of Accountants (sekarang bernama The American Institue Of Certified Publik Accountant Atau AICPA) mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong diataatinnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2010: 20) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peratura perundang-undangan. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat Untuk menghasilkan informasi keuagan yang akurat, relevan dan andal Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP). Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi Untuk Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikutip oleh Darise (2009: 302) meliputi lingkungan pengendalian (control environment), penilaian resiko (risk assesment), informasi dan komunikasi (information and communication), aktivitas pengendalian (control activities), dan pementauan (monitoring). tersebut, komponen
Dari kelima komponen sistem pengandalian intern
lingkungan pengendalian merupakan fondasi untuk
keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (channel) terhadap tiga komponen pengendalian lainnya. Mahmudi (2010: 20-22) adapapun komponen sistem pengendalian intern pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu: Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan.Laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus/defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk penilaian kinerja, (Mardiasmo, 2004:37). Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusuan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas, (Mahmudi, 2010: 1). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujua untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaktidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain itu, karena pajak merupakan
sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian, (SAP 2010: 20). Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal mapupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen pemerintah (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.Sedangakan dari sisi pemakai ekternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan kputusan, (Mahsun, 2006: 123). Adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah menurut Mahsun (2006: 123-124) adalah sebagai berikut: Kepatuhan dan pengelolaan Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Perencanaan dan informasi otorisasi Kelangsungan Organisasi Hubungan masyarkat Sumber fakta dan gambaran
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Kualitaslaporan
keuangan
adalah
ukuran-ukuran
normatif
yang
perludiwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP, 2010: 245). Menurut Mahmudi (2010:11-12) laporan keuangan
yang
disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabilia memenuhi ciri-ciri berikut: Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami
KERANGKA PEMIKIRAN Pada dasarnya pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan dan di rancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu, a) efektifitas dan efisiensi operasi, b) keandalan laporan keuangan, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Coso dalam Bastian (2009).
TEKNIK ANALISA DATA Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variable terikat (kualitas laporan keuangan) dan satu variable independen (Sistem pengendalian Intern). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009: 261) adalah : Y = a + bX
(Sugiyono, 2009: 261)
Y
: Variabel dependen (kualitas laporan keuangan)
X
: Variabel independen (Sistem pengendalian Intern)
b
: Angka arah atau koefisien regresi
a
: Intercept atau konstata
Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa computer berupa software dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 16 dan Microsoft exel 2007.
TEKNIK PENELITIAN Menurut Arikunto (2006), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (questionaire) yang diberikan kepada pegawai Dinas Pendapatan, Pengeloaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
PROSEDUR PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan yang telah teruji validitas dan realiabilitasnya, otomatos hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel.
UJI VALIDITAS INSTRUMEN Pengujian validitas untuk instrumen
nontest yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi cukup memenuhi validitas konstruksi. Cara mengukur validitas konstruksi yaitu dengan mencari korelasi antara masingmasing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. (Sugiyono, 2005:115). Sesuai dengan skala data yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini yang berskala ordinal. Maka untuk pengujian validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product Moment adalah:
Dimana: R hitung
= Koefisien Korelasi
∑Xi
= Jumlah Skor Item
∑Yi
= Jumlah Skor Total (seluruh item)
n
= Jumlah Responden
Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:
Dimana: t = Nilai t-hitung r = Koefisien Korelasi hasil r-hitung n = Jumlah Respoden Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2) kaidah keputusan: Jika, thitung > ttabel berarti Valid, sebaliknya thiutng < ttabel berarti tidak Valid
UJI RELIABILITAS INSTRUMEN Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan, atau pernyataan. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang sudah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha . Semakin dekat Alpha Cronbach dengan 1 (satu), semakin tinggi Kualitas konsistensi internal. “Secara umum, Kualitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, Kualitas
dalam kisaran 0,70 adalah dapat diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik”.(Uma Sekaran, 2006:182).
HASIL PEMBAHASAN Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangandan asert Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi sederhana dibuktikan dengannilai signifikan yang diperoleh dibawah α =0,05yaitu0.000 dan dengan perbandingan nilai ttabel dan nilai thitung, dimana nilai ttabel pada α = 0,05 yaitu sebesar 1,693 dan thitung pada α = 0,05 yaitu sebesar 7,506 yang berarti bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, makadapatdikatakan terdapat sistem pengendalian intern terhadapkualitaslaporan keuangan pemerintah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.Oleh karena itu hipotesis yang berbunyiterdapatpengaruhsistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terbukti dan diterima. Dilihat dari koefisien regresi yang menghasilkan arah positif, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang positif antara sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara akan semakin baik pula. Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliable.
SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara), maka dapat disimpulkan 1. Berdasarkan pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sebagaimana ditinjau dari hasil uji t dengan membandingkan niiat ttabel sebesar 1,693 dan thitung pada sebesar 7,506 yang berarti bahwa thitung lebih besar darittabel. 2. Sedangkan koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukan arah postif sehingga dapat dikatakan bahwasemakin baik sistem pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorntalo Utara maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Sedangkan nilai koefisien determinasi atau R square diperoleh sebesar 0,638 atau dengan kata lain bahwa besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kulaitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorntalo Utara adalah sebesar 63,8%.
SARAN Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaa sistem pengendalian intern sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini BPK, untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan penilaian BPK untuk laporan keuangannya pada tahun 2011 masih mendapatkan opini WDP, salah satu penyebab pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih mendapatkan opini WDP karena masih ada masalah dalam penerapat SPI, sehingga itu untuk mencapai opini yang lebih
tinggi dari BPK maka diperlukan peningkatan penerapan sitem pengendalian intern terutama pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan stuktur Pengendalian intern. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan memperluas lokasi penelitian dan memperluas objek penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.
PUSTAKA Arikunto. Suharsimi . 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineke Cipta, Jakarta. Bastian Indra.2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia .BPFE. Yogyakarta Darise Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Indeks Iqbal Hasan. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistika. PT Bumi Aksara, Jakarta. Mahmudi. 2010. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. UPP STIM YPKN. Yogyakarta Sektor Publik. Mustika, Febrina. 2011. Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. Skirpsi UPI. Pakaya.Rifkypernanda.2011. Pengaruh Dinemsi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah.Skripsi FEB UNG. Sugiyono.(2005). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono.(2011). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
