LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

LAPORAN TAHUNAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340 Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 www.bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id

[Typ e ai quo te fro

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bermanfaat untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)

telah

memberikan

respon

yang

sangat

baik

dengan

menerbitkannya Surat Penugasan pembentukan Tim Satlak PI BBPMSOH. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2014 yang telah dilaksanakan oleh BBPMSOH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini dibuat sesuai arahan Tim Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2014 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor,

Pebruari 2015

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

drh. Enuh Rahardjo Djusa, Ph.D NIP 19590513 198603 1 013

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………... DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………… A. Latar Belakang …………………………………………. B. Dasar Hukum …………………..………………………. C. Maksud dan Tujuan ….………………………………... D. Sasaran dan Ruang Lingkup ………………………….

1 1 2 3 3

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPI…………..…….. A. Kelembagaan ……………………………………….….. B. Kinerja Satlak PI…..…….……………………………… C. Kinerja Lima Unsur SPI ..……………………………… 1. Lingkungan Pegendalian …………………….…… 2. Penilaian Resiko………..………………………….. 3. Kegiatan Pengendalian….………………………… 4. Informasi dan Komunikasi …..……………………. 5. Pemantauan………….……………………………...

5 5 6 8 8 13 13 15 16

BAB III

TINGKAT KEBERHASILAN / PRESTASI…………….…..

18

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN……..

20

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN…………..……………………

22

BAB VI

PENUTUP ……………………………………………………

23

LAMPIRAN – LAMPIRAN ………………………………………………

24

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman LAMPIRAN I

Surat Keputusan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern BBPMSOH ........................

24

LAMPIRAN II

Salinan RKAKL/DIPA BBPMSOH Tahun Anggaran 2014 ……………………………………

25

LAMPIRAN III

Program Kerja Satlak PI BBPMSOH Tahun 2014 ………………………………………………..

26

LAMPIRAN IV

Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Satlak PI BBPMSOH Tahun Anggaran 2014…………..

27

LAMPIRAN V

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern BBPMSOH Tahun 2014 ………………….

28

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan pembantuan, selain itu pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk mencukupi sarana pembangunan di daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan bibit, pakan terutama penyediaan obat yang berkualitas dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pusat dan UPT yang berdampak pada jauhnya rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 628/Kpts/OT.140/12/2003 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, BBPMSOH merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai tujuan agar obat hewan dapat terjamin kualitas sampai ditingkat konsumen, sehingga dapat mendukung perkembangan industri peternakan. Untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai maka diciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat pada pelaksanaan kegiatan. Sistem pengendalian intern yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di bidang pelaporan, sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan belum efektif. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dengan Keputusan Nomor 31013/Kpts/OT.160/F12/1/2013 dan disempurnakan melalui Keputusan nomor 18003/Kpts/OT.160/F12/11/2013, untuk melakukan pengendalian 1

secara komprehensif atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif maka BBPMSOH membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern mengacu kepada Permentan tersebut dan juklak sistem pengendalian intern yang diterbitkan Ditjen Peternakan. Melalui pedoman tersebut diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPMSOH dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehandalan laporan keuangan pengamanan aset dalam rangka mewujudkan good and clean governance. Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tim satlak sistem pengendalian intern BBPMSOH selama tahun 2014, maka disusun Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun 2014 ini.

B. DASAR HUKUM Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, merujuk pada : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor Pengendalian Intern Pemerintah;

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

2

10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian; 11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian; 12.Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Pementan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; 13.Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan No. 18003/Kpts/OT.160/F12/11/2013 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. C. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2014 adalah: 1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan selama tahun 2014. 2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Tim Satlak SPI selama tahun 2014. 3. Memberikan informasi tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya. D. Sasaran dan Ruang Lingkup Sasaran Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2014 mencakup pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI BBPMSOH dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya. Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dijabarkan kedalam masing-masing kegiatan utama meliputi unsur : 1. Lingkungan pengendalian. Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

3

2. Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian untuk membantu memberikan kepastian bahwa arahan pimpinan dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan. 5. Pemantauan pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit APIP dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

4

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPI

A. KELEMBAGAAN 1. Kelengkapan SK Satlak SPI Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan telah membentuk Tim Satlak PI lingkup BBPMSOH Keputusan Kepala BBPMSOH Nomor. 31013/Kpts/OT.160/F12/1/2013 dan disempurnakan melalui Keputusan Kepala BBPMSOH Nomor 18003/Kpts/OT.160/F12/11/2013. Salinan Surat Keputusan Penetapan Tim Satlak PI BBPMSOH dapat dilihat pada Lampiran 1. 2. Kompetensi SDM Satlak PI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, personil SDM Tim Satlak SPI BBPMSOH telah sesuai dengan Pedoman Umum dimaksud, Ketua Tim Satlak dijabat oleh kepala Bagian Umum yang didalamnya membidangi fungsi ketatausahaan, Sekretaris Tim Satlak dijabat oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang didalamnya membidangi fungsi evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Anggota Tim Satlak SPI BBPMSOH berjumlah 3 (tiga) orang diwakili oleh 1 (satu) orang masing-masing dari Bidang Pelayanan Pengujian, Bidang Sertifikasi dan pengamanan Hasil Uji, dan Perwakilan pejabat Fungsional. 3. Ketersediaan Anggaran SPI Anggaran kegiatan Pengendalian Intern Satuan Pelaksana PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan berasal dari DIPA BBPMSOH Nomor: DIPA-018.06.2.411962/2013 tanggal 5 Desember 2012 (terlampir dalam lampiran 2) dengan rincian anggaran biaya sebagai berikut: a. Penyusunan dan Pencetakan Dokumen SPI b. Perjalanan apresiasi SPI

Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00

5

B. KINERJA SATLAK PI 1. Rapat Kerja Satlak PI dan Pimpinan BBPMSOH Rapat kerja Intern Tim Satlak PI BBPMSOH dilaksanakan untuk membahas perkembangan pelaksanaan pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi BBPMSOH. Rapat kerja rutin dilaksanakan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan di BBPMSOH bersamasama dengan pimpinan Kepala Balai dan Pejabat Struktural dan Penyelia Unit Uji. Rapat pimpinan (Rapim) dilaksanakan oleh Kepala BBPMSOH dengan Pejabat Struktural dan Penyelia Unit Uji, rapat umum dilaksanakan dengan seluruh pegawai BBPMSOH. 2. Program Kerja Satlak PI Program Kerja Satlak PI dengan melaksanakan beberapa kegiatan (terlampir pada lampiran 4), antara lain : a. Membuat program kerja pelaksanaan pengendalian intern; b. Membantu penyusunan/penyempurnaan juklak/juknis/SOP dan KAK masing-masing kegiatan teknis maupun non teknis disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam DIPA maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BBPMSOH; c. Melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaaan barang/jasa serta sistem akuntansi instansi (SAI); d. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); e. Melaksanakan penilaian, pengujian, mengevaluasi, mereviu, pemantauan, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern BBPMSOH. 3. Pelaksanaan program kerja Satlak PI a. Program kerja pelaksanaan pengendalian intern telah selesai dibuat oleh tim satlak SPI pada bulan Februari 2014 (terlampir); b. Tim Satlak PI membantu penyusunan/penyempurnaan juklak/juknis/ SOP dan KAK masing-masing kegiatan teknis maupun non teknis disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam DIPA maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BBPMSOH terutama untuk kegiatan pengujian dan sertifikasi obat hewan, pengkajian dan pemantauan obat hewan; c. Tim Satlak PI membantu melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan, keuangan, pengadaaan barang/jasa serta sistem akuntansi Instansi(SAI). Hal ini dengan dilakukannya pengiriman laporan SAI dan Laporan SIMONEV menggunakan aplikasi PMK 249/2011 setiap bulannya dan setiap triwulan kepada Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 6

d. Tim Satlak PI Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari : 1. Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Audit Kinerja atas DIPA Satker BBPMSOH Tahun 2013 dan 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No. Print. 401/H/R/03/2014 tanggal 14 Maret 2014, dengan waktu pelaksanaan audit mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014. Sedangkan Laporan Hasil Audit telah diterima per tanggal 24 April 2014. 2. Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Kinerja) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan disampaikan kepada Sekretraris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dengan Nomor surat 05023/RC.230/F5.I/06/2014 tanggal 5 Juni 2014. e. Melaksanakan penilaian, pengujian, mengevaluasi, mereviu, pemantauan, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. 1. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan I periode Januari s/d Maret 2014 disampaikan melalui Surat Nomor 23011/TU.220/F.5.I/04/2014 pada tanggal 23 April 2014. 2. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan II periode April s/d Juni 2014 disampaikan melalui Surat Nomor 17001/TU.220/F.5.I/07/2014 pada tanggal 17 Juli 2014. 3. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan III periode Juli s/d September 2014 disampaikan melalui Surat Nomor 20003/TU.220/F.5.I/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014. 4. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2014 disampaikan melalui Surat Nomor 27015/KU.050/F.5.I/1/2015 tanggal 27 Januari 2015. B. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Satlak SPI dapat dilihat pada lampiran 5. C. SOP (Standar Operasional prosedur) dan Petunjuk pelaksanaan Satlak SPI dapat dilihat pada lampiran 6.

7

C. KINERJA PENERAPAN 5 (LIMA) UNSUR SPI 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, dimana didalamnya telah terbangun sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Guna mendukung terbentuknya sistem pengendalian intern yang baik, maka perlu dibangun organisasi yang mempertimbangkan aspek kebijakan, sumber daya manusia (personil), dan prosedur. Uraian lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut: A. Organisasi Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Struktur Organisasi BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh : 1. Bagian Umum a. Sub Bagian Program dan Keuangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, kerjasama, evaluasi dan laporan kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta pelaksanaan urusan keuangan. b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian ketatausahaan.

dan

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 2. Bidang Pelayanan Pengujian a. Seksi Sampel Mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan. b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah Mempunyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. 3. Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji a. Seksi Sertifikasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi obat hewan, pemantauan obat hewan yang beredar dan penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan.

8

b. Seksi Pengamanan Hasil Uji Mempunyai tugas melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan dan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji. 4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu mewujudkan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Maka Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan adalah sebagai berikut: “Terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia untuk mendukung pembangunan peternakan yang tangguh melalui pelayanan prima.” Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; b. Meningkatkan pelaksanaan sertifikasi obat hewan; c. Mendorong pelaksanaan pengkajian obat hewan; d. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; e. Mendorong pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan; f. Meningkatkan kualitas pakan hewan percobaan; g. Penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; h. Mendukung tersedianya pakan hewan percobaan yang cukup; i. Meningkatkan pengelolaan dan tersedianya hewan percobaan yang cukup dan memenuhi syarat; j. Mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan; k. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan hasil uji; l. Tercipta dan terlaksananya sistem mutu; m.Peningkatan penyediaan sarana pelayanan teknik kegiatan pengujian dan pengkajian; n. Peningkatan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar. Dari sekian banyak Misi yang tersebut diatas, dipilih 5 Misi sebagai prioritas utama yaitu : 1. Meningkatkan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; 9

2. Mendorong pelaksanaan pengkajian obat hewan; 3. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; 4. Mendorong pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian; 5. Meningkatkan pelaksanan sistem mutu serta pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu obat hewan. Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan; d. pelaksanaaan pengkajian obat hewan; e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan; g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; h. pengelolaan hewan percobaan; i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan; l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi; m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan; n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu; o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan; p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan; q. pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan; r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan; s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan; t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH. 10

Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran BBPMSOH Tahun 2014, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup BBPMSOH melalui SK Menteri Pertanian Nomor 5174/Kpts/KU,410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013. Serta melalui SK Kepala Balai Besar Nomor 30008/Kpts/KP.5.2/F5.1/1/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pengelola Anggaran BBPMSOH. Selain itu juga telah ditetapkan Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan serta Panitia Penilai/ Pemeriksa Barang/Jasa lingkup BBPMSOH melalui SK Kepala Balai Besar Nomor 03001/Kpts/Kp.5.2/F.12/1/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan Panitia Pengadaan BBPMSOH TA. 2014 dan SK Nomor 03002/Kpts/Kp.5.2/F.12/1/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan BBPMSOH TA. 2014. Serta SK Kepala Balai No.03003/Kpts/ Kp.5.2/F.12/1/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan Panitia Penilai/ Pemeriksa Barang/Jasa BBPMSOH TA. 2014. B. Kebijakan BBPMSOH mempunyai kebijakan yang telah disusun dalam Renstra BBPMSOH Tahun 2010 – 2014. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program kegiatan yang mengikuti Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya setiap tahun dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) untuk dilaksanakan pada tahun berjalan setelah anggaran dalam DIPA telah ditetapkan. Selanjutnya, pada akhir tahun anggaran, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanakan kegiatan, maka disusun 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. Sumberdaya Manusia BBPMSOH melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia dengan menugaskan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPMSOH maupun dari luar instansi BBPMSOH. Pada Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup BBPMSOH berjumlah 92 orang dan Tenaga Harian Lepas /tenaga kontrak berjumlah 42 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan dan status kepegawaian, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Pegawai BBPMSOH berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Tahun 2014 No 1 2 3 5 7 8 9 10

Tingkat Pendidikan Doktor (S-3) Master (S-2) Dokter Hewan Sarjana (S-1)/D4 Diploma (D-3) SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah (Orang) 4 9 19 16 5 71 4 6 134

Status Kepegawaian PNS CPNS 4 9 19 8 4 47 1 92 -

THL 8 1 24 4 5 42

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good and clean governance), seluruh pegawai BBPMSOH telah menandatangani pakta integritas. Hal ini juga berlaku bagi seluruh staf penguji laboratoirum sesuai dengan sistem mutu untuk mendapatkan hasil pengujian yang objektif. D. Prosedur BBPMSOH telah mempunyai Standar Operasional Prosedur untuk setiap kegiatan. Daftar SOP yang telah disusun didokumentasikan di Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha. 12

2. Penilaian Risiko Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan kejadian merugikan”. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko, yaitu: (1) merupakan suatu kejadian, (2) kejadian tersebut masih merupakan suatu kemungkinan, bisa terjadi bisa tidak, dan (3) bila kejadian tersebut terjadi, akan menimbulkan kerugian. Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari mana kita melihatnya. Kategori tersebut antara lain dapat dilihat dari sudut pandang penyebab timbulnya risiko, akibat yang ditimbulkan oleh risiko, aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan, baik pada tahap perencanaan (anggaran dan preparasi kegiatan), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut. BBPMSOH telah berusaha untuk membuat penilaian risiko setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari TOR yang dibuat oleh masing-masing kegiatan telah membuat daftar risiko dan penanganan risiko dari masing-masing tahapan kegiatan. TOR 3 (tiga) kegiatan Strategis yaitu pengujian mutu obat hewan dalam rangka registrasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan yang memuat penilaian risiko kegiatan dapat dilihat dalam lampiran. 3. Kegiatan Pengendalian Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko. Disamping itu kegiatan pengendalian merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPI. Dalam pelaksanaan SPI, terdapat 3 (tiga) tahapan kritis dan perlu mendapat perhatian khusus, yaitu tahap persiapan penyusunan dan implementasi SPI, serta tahap monitoring dan evaluasi SPI. BBPMSOH dalam melaksanakan kegiatan pengendalian melibatkan semua personil kegaitan. Setiap pelaksana kegiatan diharuskan membuat laporan terkait kegiatan yang telah dilaksanakannya. Setiap bulan juga dibuat pengendalian terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan berupa laporan SIMONEV, laporan SAI dan laporan perkembangan penerapan SPI per triwulan yang dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 13

Pelaksanaan kegiatan pengendaian dalam pengelolaan dan penertiban Aset Barang Milik Negara (BMN) dapat disampaikan sebagai berikut: 

Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara antara BBPMSOH dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor periode semester I Tahun 2014 pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Berita Acara Nomor : BAR220/SMT.1/WKN.08/KNL.03/2014.



Telah dilaksanakan penghapusan terhadap barang kimia kadaluarsa sebagai tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan Berita Acara Nomor: 05004/PL.400/F5.I/08/2014.



Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara antara BBPMSOH dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor periode Tahunan Tahun 2014 pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-181/TAHUNAN/WKN.08/KNL.03/2015.



Telah dilaksanakan pembuatan stock opname barang persediaan pada tanggal 31 Desember 2014 dengan Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Nomor: 31028/TU.220/F5.I/12/2014.



Telah dilaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 324 item barang dengan kondisi rusak berat. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Kepala KPKNL Bogor melalui Surat Menteri Keuangan nomor S138/MK.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pertanian Cq. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur.



Telah dilaksanakan pemberian kode inventaris barang dengan kode barcode untuk barang belanja modal dari pengadaan tahun 2014 seperti peralatan laboratorium: AAS, Inkubator, Autoclave, Mikroskop, dan peralatan kantor lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat disampaikan sebagai berikut: 

Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Audit Kinerja atas DIPA Satker BBPMSOH Tahun 2013 dan 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No. Print. 401/H/R/03/2014 tanggal 14 Maret 2014, dengan waktu pelaksanaan audit mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014. Sedangkan Laporan Hasil Audit telah diterima per tanggal 24 April 2014.

14



Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Kinerja) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan disampaikan kepada Sekretraris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dengan Nomor surat 05023/RC.230/F5.I/06/2014 tanggal 5 Juni 2014.



Telah melakukan pendampingan dalam kegiatan penanganan tindak lanjut kerugian Negara dan pemutakhiran data temuan hasil audit Inspektorat Jenderal pada BBPMSOH dengan Berita Acara tanggal 8 Oktober 2014.



Telah dilakukan rekonsiliasi Laporan Realiasi Anggaran (LRA) Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan periode Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 antara Unit Akuntansi Kuasa Penggunan Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor . Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Juni 2014 telah diterbitkan tanggal 4 Juli 2014 dengan Nomor BAR097.MT/WPB.13/KP.0540/2014.



Telah dilaksanakan rekonsiliasi Laporan Realiasi Anggaran (LRA) Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 antara Unit Akuntansi Kuasa Penggunan Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Desember 2014 telah diterbitkan tanggal 14 Januari 2015 dengan Nomor BAR-104.MT/WPB.13/KP.023/2015.



Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mencapai 94.63% (Rp 16.948.608.121,00 dari pagu anggaran Rp 17.909.688.000,00). Sedangkan realisasi penerimaan PNBP mencapai 142.53% (Rp 1.425.289.803,00 dari target estimasi penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000,00).



Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 telah nihil.

4. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tupoksi. Informasi yang baik adalah infromasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada pengguna dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya informasi yang dikirim melalui media komunikasi kepada penerima ditengah-tengah pengiriman tersebut terjadi distorsi sehingga mengganggu penyampaian dan kualitas informasi, untuk itu diperlukan langkah-langkah pengendalian dan 15

pengamanan. Pengendalian dan pengamanan dilaksanakan berbagai tingkatan dari hal yang bersifat teknis. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan verbal atau non verbal dan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk itu satker harus memastikan terjalinnya komunikasi internal dan ekternal yang efektif dan memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lainnya. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, penanggungjawab kegiatan unit kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus. Bentuk penyelenggaraan komunikasi antara lain melalui pencatatan dan pelaporan. BBPMSOH dalam penyampaian informasi dan komunikasi dilakukan dengan melalui Website BBPMSOH yaitu www.bbpmsoh.info dan www.bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id, pembuatan Buletin Pengujian Mutu Obat Hewan, Pembuatan Brosur dan Leaflet Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan. Selain itu, saat ini juga penyampaian imformasi sebagai bentuk pelayanan prima kepada pelanggan dengan sarana SMS gateway dan pendaftaran pengujian obat hewan online. Bentuk penyampaian informasi pencapaian kinerja BBPMSOH setiap tahunnya melalui Laporan MONEV, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN dan LAKIP BBPMSOH. 5. Pemantauan Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindaklanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dengan kegiatan lainnya, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektifitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI, yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Dalam melakukan evaluasi terpisah, apabila diperlukan evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti pembandingan (benchmarking), kuisioner, bagan arus (flowchart) dan teknik kuantitatif. 16

BBPMSOH telah melaksanakan pemantauan SPI dengan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan disampaikan kepada Sekretraris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dengan Nomor surat 05023/RC.230/F5.I/06/2014 tanggal 5 Juni 2014.

17

BAB III TINGKAT KEBERHASILAN/PRESTASI 1. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mencapai 94.63% (Rp 16.948.608.121,00 dari pagu anggaran Rp 17.909.688.000,00). Sedangkan realisasi penerimaan PNBP mencapai 142.53% (Rp 1.425.289.803,00 dari target estimasi penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000,00). 2. Sampel yang diterima sampai dengan 31 Desember 2014 : a. Dalam rangka sertifikasi sudah mencapai 110.70% (548 sampel dari target 495 sampel). b. Dalam rangka kiriman daerah dan pelayanan teknis sudah mencapai 140.57% (246 sampel dari target 175 sampel). c. Sampel pengangkajian vaksin SE mencapai 87.70% (421 sampel serum darah sapi dari target 480 sampel) dan 100% (6 sampel vaksin Septicemia Epicootica (SE) dari target 6 sampel. d. Sampel pengkajian Virologi mencapai 100% (225 sampel serum darah sapi dari target 225 sampel) dan 100% (225 sampel swab nasal sapi dari target 225 sampel). e. Sampel pengkajian Farmasetik dan Premiks mencapai 100% (1.300 sampel telur dari target 1.300 sampel). f.

Sampel pemantauan vaksin rabies yang diterima mencapai 100% (26 sampel target 26 sampel).

3. Pada Tahun 2014, BBPMSOH memperoleh penghargaan dan capaian kinerja lainnya, yaitu: a. Plakat Abdibaktitani dari Kementerian Pertanian, penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan baik; b. Sertifikat Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pertanian; c. Satuan Kerja peserta nominasi quick wins (percepatan pelayanan prima) 3 (tiga) besar lingkup Kementerian Pertanian melalui portal pelayanan berbasis web/online dan sarana SMS gateway. d. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN; e. Laboratoirum terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasional; f. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2008 oleh Tuv Nord Indonesia; g. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2008) meningkat menjadi 48 produk dengan 114 lingkup pengujian;

18

h. Laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah diakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010. i.

Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.

j.

Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan parameter yang sangat baik (>90% kepuasan).

19

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN 1. Dalam pengujian obat hewan, beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan disebabkan antara lain: a. Adanya beberapa sampel obat hewan yang datang pada bulan akhir Desember 2014, sehingga pengujian dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2015. b. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian. c. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan sangat kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mencari dan mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut. d. Beberapa obat hewan dengan zat aktif tertentu tidak dapat diuji karena keterbatasan alat dan standar zat aktif dan seed/kuman tantang tidak tersedia. Sehingga perlu dilakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan seed tantang yang belum tersedia. e. Untuk beberapa pengujian obat hewan, penyediaan hewan pengujian sedikit memiliki kendala dalam pengadaannya. Hal ini disebabkan kapasitas kandang breeding hewan dan sistem pengadaan hewan percobaan yang perlu dilakukan penataan ulang. f. Kapasitas kandang uji yang kurang memadai untuk jumlah sampel yang ada, sehingga diperlukan penataan ulang dan penambahan kapasitas kandang uji agar dapat memenuhi jumlah pengujian produk biologik. g. Belum beroperasinya Laboratorium dan Kandang Uji BSL-3 untuk menguji Vaksin AI, Leptospira, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga uji khusus seperti uji potensi, uji tantang, isolasi kuman dan sebagainya belum dapat dilakukan di Laboratorium BSL-3. h. Sampel yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga banyak sampel yang dikembalikan. i.

Pada waktu pengambilan sampel sewaktu-waktu, sampel obat hewan tidak tersedia di perusahaan obat hewan sehingga jumlah sampel tidak sesuai dengan yang direncanakan.

j.

Kurangnya kaderisasi personil khususnya paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang akan memasuki masa purnabakti.

k. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN.

20

SOLUSI PENYELESAIAN YANG DIHARAPKAN: 1. Melakukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial. 2. Melakukan kerjasama dengan Instansi Terkait dan Lembaga Teknis lainnya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi SDM serta pengembangan teknik serta metoda pengujian yang belum ada standarnya. 3. Melengkapi Sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi. 4. Melengkapi standar zat aktif dan seed/kuman tantang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan. 5. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui pencapaian SNI/ISO 17025-2008 dan ISO 9001:2008. 6. Meningkatkan sosialisasi tentang pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota. 7. Memberikan pelayanan yang prima kepada semua stakeholder. 8. Perlu dilakukan operasionalisasi Laboratorium dan Kandang Uji BSL-3 serta pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang. 9. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnabakti.

21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Secara umum fungsi BBPMSOH pada tahun 2014 telah dapat menunjukkan keberhasilan terutama dalam realisasi pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Keberhasilan ini ditinjau dari aspek teknis, ekonomis/keuangan dan aspek pelayanan publik. Hal ini dilandasi dengan adanya realisasi pengujian dan sertifikasi obat hewan sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 118.51%. 2. Dari aspek penguatan kelembagaan telah diterbitkannya sertifikat akreditasi laboratorium tingkat ASEAN dan Persetujuan penambahan ruang lingkup akreditasi KAN BSN, serta Sertifikasi ISO 9001:2008. 3. Dari aspek ketatalaksanaan telah dilaksanakan penyempurnaan tata hubungan kerja melalui penyempurnaan SOP dan implementasinya. Disamping itu Balai telah melaksanakan sistem pengendalian internal dan telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal. 4. Dari aspek pengawasan telah dilakukan pengawasan obat hewan dengan memberlakukan GMP (Good Manufacturing Practice) dan CPOHB (Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik dan benar). 5. Dari aspek Kerjasama Teknis dalam rangka peningkatan mutu obat hewan tahun 2014 terutama pengujian vaksin AI, Leptospira, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga uji khusus seperti uji potensi, uji tantang, isolasi kuman dan sebagainya, diharapkan dapat dilakukan di Laboratorium BSL-3 hasil kerjasama BBPMSOH dengan KfW Jerman. B. Saran 1. Diperlukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang administrasi, kepegawaian dan keuangan serta tenaga teknis untuk menggantikan pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. 2. Diperlukan adanya peningkatan sosialisasi dan kerjasama teknis terkait pengembangan teknik dan metode pengujian denga n instansi terkait lainnya.

22

BAB VI PENUTUP Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2014 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPMSOH termasuk kendala/permasalahan dan upaya tindaklanjut penyelesaiannya. Selanjutnya diharapkan Laporan Tahunan SPI Tahun Anggaran 2014 BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja BBPMSOH di tahun selanjutnya.

Bogor,

Pebruari 2015

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan,

drh. Enuh Rahardjo Djusa, Ph.D NIP. 19590513 198603 1 013

23

LAMPIRAN 1. SK PENETAPAN TIM SATLAK PI BBPMSOH

24

LAMPIRAN II. SALINAN RKAKL/DIPA BBPMSOH 2014

25

LAMPIRAN III. Program Kerja Satlak SPI

26

LAMPIRAN IV. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Tim Satlak SPI BBPMSOH

27

LAMPIRAN V. Petunjuk Pelaksanaan SPI BBPMSOH

28