RAPAT SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

20/10/2014

MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

RAPAT SPIP

(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Badan Litbang Kehutanan

Bogor, 20 Oktober 2014

FORESTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY

AGENDA RAPAT 1. Arahan Pengantar Sekbadan Litbang sebagai Ketua Satgas SPIP Badan Litbang Kehutanan

2. Paparan Kabag EDP (Sekretaris Satgas SPIP Badan Litbang Kehutanan)

3. Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut 4. Penutup MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


1

20/10/2014


DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN PEMAHAMAN SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)


Tujuan SPIP 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara 4. Ketaatan terhadap aturan perundangan



2

20/10/2014

Prosedur SPIP 1. Tiap awal tahun (januari) menyusun desain SPIP - dikomunikasikan ke seluruh pegawai - siapa, melakukan apa, bagaimana 2. Implementasi desain tsb sepanjang tahun 3. Pemantauan (3bl sekali dilaporkan) dan evaluasi (setiap akhir tahun dilaporkan) MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


BAGAIMANA MERENCANAKAN SPIP ??

Rencanakan penerapan 5 Unsur SPIP



3

20/10/2014

SPIP terdiri dari 5 UNSUR yang saling terkait

1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan Pengendalian Penilaian resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern



1. Lingkungan Pengendalian Analisis Lingkungan Pengendalian Pemetaan Lingkungan Pengendalian melakukan penilaian sub unsur 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi Kepemimpinan yang kondusif Pembinaan pegawai Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Hubungan kerja yang baik

-

4 parameter 2 parameter 5 parameter 2 parameter 2 parameter 2 parameter

Rencana tindak perbaikan merencanakan tindakan thd sub unsur yang kurang MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


4

20/10/2014

Parameter Minimal Penilaian Unsur dan Sub Unsur LINGKUNGAN PENGENDALIAN No

Sub Unsur

Parameter Penilaian

1.

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

a)

b)

c)

d)

2.

Komitmen Terhadap Kompetensi

a)

b) 3.

MINISTRY OF

FORESTRY Kepemimpinan yg REPUBLIC OF kondusif INDONESIA

Hasil Penilaian (Ya/Tidak)

Rencana Tindak Perbaikan

Apakah Satker telah menyusun dan atau menerapkan aturan perilaku dan kode etik PNS Apakah unsur pimpinan Satker telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyimpangankebijakan prosedur atau pelanggaran aturan perilaku Apakah unsur pimpinan Satker telah memberi keteladanan pelaksnaan aturan perilaku pada setiap tingkatan pimpinan Apakah Satker telah menerapkan Permenhut P06/2013 ttg Pedoman Penyusunan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai? Apakah standar Kompetensi untuk Jabatan di Bawah Es IV, kepanityaan atau tim tertentu telah disusun? Apakah rencana untk mengikuti berbagai diklat telah dibuat?

....5 paremeter

TABEL 4.1 HAL 9


1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian resiko - Identifikasi resiko Peta Resiko > Sumber > letak/wilayah resiko - Analisis resiko  Kriteria resiko signifikan > resiko teridentifikasi > Probabilitas dan dampak resiko > Penilaian bobot atas resiko teridentifikasi  Penetapan resiko signifikan

3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


5

20/10/2014

2. Penilaian Resiko - Identifikasi

resiko Peta Resiko > Sumber > letak/wilayah resiko - Analisis resiko  Kriteria resiko signifikan > resiko teridentifikasi > Probabilitas dan dampak resiko > Penilaian bobot atas resiko teridentifikasi  Penetapan resiko signifikan

- dasar penetapan pengendalian intern MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


R1 : Resiko adanya Pengadaan barang persediaan yang tidak dibukukan R2 : Resiko Kualitas Aset Tetap yang dibeli dibawah Standard R3 : Resiko terjadinya Kemahalan harga barang yang dibeli R4 : Resiko adanya penggunaan Kawasan Hutan yang menyimpang dari ketentuan R5: Resiko adanya piuang PNBP yang tidak tercatat R6: Resiko adanya kerugian negara atas PNBP yang tidak terhitung R7: Resiko terjadinya pelaporan nilai barang persediaan yang tidak akurat R8: Resiko adanya BMN yang hilang R9: Resiko adanya pencatatan aset lainnya yang dibawah nilai sesungguhnya



6

20/10/2014





7

20/10/2014



3. Kegiatan Pengendalian • Merumuskan kegiatan pengendalian intern

yang akan dilaksanakan setahun setiap resiko signifikan yang telah ditetapkan

a. Kebijakan pengendalian b. Prosedur melakukan kebijakan tersebut (SOP Pengendalian)



8

20/10/2014

Nama Kegiatan : Pengadaan Barang /Jasa Tujuan Kegiatan : Memperoleh Barang/Jasa berkualitas dengan harga terjangkau dan memenuhi prinsip efisien, efektif, bersaing, terbuka, transparan, adil dan akuntabel





9

20/10/2014



4. Informasi dan Komunikasi • Membuat daftar komunikasi yang ada saat ini, dan kemungkinan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk peningkatannya • Menyusun tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kemungkinan langkahlangkah peningkatannya



10

20/10/2014

INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERKAIT PENYELENGGARAAN SPIP No

Bentuk Komunikasi yang ada saat ini

1.

Dengan pengendalian Intern beserta seluruh SOP Pengendalian merupakan bentuk informasi yang sangat menentukan keberhasilan sistem pengendalian intern. Langkah apa yang akan diambil dan bagaimana metodanya dalam mensosialisasi kan kepada seluruh pegawai

2.

Pimpinan Satker dapat menggunakan berbagai sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai seperti buku pedoman, surat edaran, memo, papan pengumuman, situs internet, arahan lisan dsb. Langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan mutu komunikasi?

3.

Setiap kegiatan harus terlaksana untuk dapat mencapai tujuannya. Adakah mekanisme yang mekanisme yang memungkinkan pegawai dapat menyampaikan rekomendasi penyempurnaan suatu kegiatan. Jika tidak ada, langkah apa yang akan diambil

4.

Saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat (untuk pengaduan, pertanyaan dll) mutlak diperlukan, terlebih jika terkait dengan pelayanan masyarakat. Langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan hal itu?

Tndakan yang akan diambili



5. Pemantauan dan Evaluasi • Pemantauan dilakukan setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sesuai rancangan • Evaluasi dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sebagai umpan balik perbaikan desain pengendalian intern MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA


11

20/10/2014

URUTAN PROSES SPIP - 1 1.

Menyusun Desain Sistem Pengendalian Intern: - berisi rencana implementasi Unsur-unsur SPIP unsur 1 – 5

2. Menyampaikan Desain tersebut kepada Setbadan Litbang paling lambat 15 Januari 2015 - untuk menyusun Desain tingkat Badan Litbang 3. Melaksanakan SPIP 4. Memantau progres implementasi dan melaporkan tiap triwulan hasil pemantauan ke Set Badan. 5. Melakukan evaluasi dan membuat Desain kembali untuk tahun T+1 MINISTRY OF FORESTRY REPUBLIC OF INDONESIA




12

RAPAT SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Recommend Documents