Nomor
: LAP-205/PW14/1/2015
Lampiran Hal
: 10 (sepuluh) Lampiran
30 Mei 2015
: Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagai Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015.
Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Bersama ini, kami sampaikan Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 antara Penetapan Kinerja Tahun 2015, RKA/KL dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang juga merupakan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut : A. Dasar Penugasan 1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3. Dokumen anggaran tahun 2015 yaitu DIPA Nomor SP DIPA-089.01.2.450598/2015 tanggal 14 Nopember 2014 beserta RKA/KL. 4. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. 5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-130/PW14/ 1/2015 tanggal 23 Februari 2015. B. Tujuan Penugasan Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Mapping antara Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan RKA/KL dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang nantinya menjadi dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. 1
C. Sasaran Penugasan Sasaran penugasan adalah mapping keselarasan antara target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis target kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS. Selain itu, juga dilakukan mapping keselarasan atas Penugasan Pengawasan (PP) yang tertera di dalam PKP2T dengan target kinerja yang tertera di dalam RKA/KL serta Perjanjian Kinerja. D. Hasil Penugasan Hasil yang diharapkan dari penugasan ini adalah keselarasan dan kesesuaian antara target kinerja yang tertera di dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis target kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS dengan uraian sebagai berikut : 1. Target Sasaran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan menu analisis target kinerja dalam aplikasi New IPMS terlihat bahwa sasaran kinerja terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, namun dijumpai adanya perbedaan besarnya target dengan uraian sebagai berikut :
No
1 2 3
SASARAN KINERJA
Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP TOTAL
TARGET BERDASARKAN APLIKASI NEW IPMS
TARGET BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
TARGET BERDASARKAN RKA/KL REVISI
88
121
122
34
2
2
3
2
2
125
125
126
Terlihat bahwa jumlah target-target berdasarkan aplikasi New IPMS berbeda dengan jumlah target berdasarkan RKA/KL Revisi namun sama dengan target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian yang menjadi target kinerja sebagai Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 adalah menggunakan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan target yang tertera di dalam revisi RKA/KL. Jumlah target rencana kinerja, target per bidang pengawasan serta anggaran yang tersedia tahun anggaran 2015 disajikan dalam Lampiran 1.
2
2. Target Rekomendasi Strategis Per Bidang Pengawasan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 memuat target rekomendasi strategis sebanyak 125 sebelum revisi RKA/KL dan bertambah menjadi sebanyak 126 rekomendasi strategis setelah adanya revisi RKA/KL. Rincian rekomendasi strategis per bidang pengawasan adalah sebagai berikut : a. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Berdasarkan RKA/KL Bidang IPP ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16 rekomendasi strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan yaitu rekomendasi strategis bidang Perekonomian sebanyak 8 dan Polsoskam sebanyak 8 yang didukung dengan penugasan pengawasan sebanyak 85 PP (setelah adanya revisi PP sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK nomor S-198/D2/03/2015 tanggal 11 Maret 2015). Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan pengawasan disajikan sebagai berikut :
b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Berdasarkan RKA/KL Bidang APD ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16 rekomendasi strategis dengan rincian sebagai berikut : SPIP regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis yang merupakan rekomendasi strategis pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pembinaan Tata Kelola APIP sebanyak 2 rekomendasi strategis yang merupakan rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP. 3
Hasil Pengawasan regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis dan hasil pengawasan keuangan daerah sebanyak 10 rekomendasi strategis yang keseluruhannya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan. Untuk mendukung rekomendasi strategis tersebut dilaksanakan sebanyak 151 PP. Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan pengawasan disajikan sebagai berikut :
c. Bidang Akuntan Negara (AN) Berdasarkan RKA/KL Bidang AN ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 34 rekomendasi Strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan yaitu rekomendasi strategis hasil pengawasan korporasi sebanyak 14 dan hasil pembinaan korporasi sebanyak 20 yang didukung dengan penugasan pengawasan sebanyak 49 PP. Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan pengawasan disajikan sebagai berikut :
4
d. Bidang Investigasi Berdasarkan RKA/KL Bidang Investigasi ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 59 rekomendasi Strategis yang yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan berasal dari audit investigasi, PKKN, keterangan ahli, HKP, Klaim, penyesuaian harga, kajian pengawasan, sosialisasi anti korupsi, FCP dan koordinasi pengawasan dengan penugasan pengawasan sebanyak 59 PP. Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan pengawasan disajikan sebagai berikut :
Target rekomendasi strategis secara rinci dijelaskan dalam lampiran 2 dan rincian pengugasan pengawasan disajikan dalam lampiran 3, 4 dan lampiran 5. 3. Target Rekomendasi Strategis dan Penugasan Pengawasan Berdasarkan aplikasi New IPMS, 3 kelompok rekomendasi strategis dipecah lebih lanjut menjadi 19 uraian rekomendasi strategis yaitu :
5
a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 12 uraian rekomendasi strategis. b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI terbagi menjadi 6 uraian rekomendasi strategis. c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP hanya terdiri 1 uraian rekomendasi strategis. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 11 uraian rekomendasi strategis dari 3 kelompok besar rekomendasi strategis yaitu : a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 9 uraian rekomendasi strategis, diantaranya terdapat 3 uraian rekomendasi strategis yang sama dilaksanakan oleh bidang yang berbeda yaitu : Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara yang dilaksanakan oleh bidang AN, IPP dan APD. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang AN, IPP dan APD. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan yang dilaksanakan oleh bidang IPP dan APD. b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis yaitu rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP Pemda. c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis yaitu rekomendasi pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemda. Rekomendasi strategis hasil pengawasan yang terdiri dari 9 uraian rekomendasi strategis dengan target setelah revisi DIPA dan RKA/KL sebanyak 122 rekomendasi strategis yang didukung dengan jumlah penugasan pengawasan sebanyak 344, secara grafik disajikan sebagai berikut:
6
Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan jumlah penugasan pengawasan sebanyak 8, secara grafik disajikan sebagai berikut :
7
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan jumlah penugasan pengawasan sebanyak 4, secara grafik disajikan sebagai berikut :
Secara lengkap target uraian rekomendasi strategis dan penugasan pengawasan disajikan dalam lampiran 6 dan lampiran 7. 4. Distribusi Target Rekomendasi Strategis Per Triwulan. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) tahun 2015 terlihat adanya Rencana Penerbitan Laporan (RPL) keseluruhan penugasan pemeriksaan yang menjadi dasar target penerbitan rekomendasi strategis per triwulan yaitu sebagai berikut : No
Bidwas
Indikator Kinerja
Triwulan 1
2
3
4
I. Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan 1
2 3
4 5
AN
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
-
-
1
-
APD
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
-
-
-
1
IPP
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
-
4
-
-
AN AN
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Korporasi
-
1 7
2
21 2
APD
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah
-
-
-
4
IPP
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat
-
2
4
4
APD IPP APD
Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah
1 -
1 -
1 -
2 3
8
No
Bidwas
Indikator Kinerja
6 7 8 9
Invest Invest Invest APD
Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi
Triwulan 1 12 -
2 10 1
3 10 -
4 17 4 6 -
-
-
-
2
-
-
-
2
13
26
18
68
II. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 1
APD
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda
III. Rekomendasi Strategis Pembinaan Kapabilitas APIP 1
APD
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda JUMLAH
Secara grafik distribusi uraian rekomendasi strategis per bulannya disajikan sebagai berikut :
Rincian secara lengkap disajikan dalam lampiran 8. 5. Rencana Penugasan, Hari Penugasan dan Rencana Penyerapan Anggaran Penugasan. Berdasarkan PKP2T revisi pertama Tahun 2015 terdapat penugasan pengawasan sebanyak 344 PP dengan jumlah hari pemeriksaan sebanyak 17.595 HP dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.290.692.000,00. Namun setelah dilakukan revisi DIPA dan RKA/KL bertambah dengan 12 kelompok besar penugasan pengawasan yang belum dirumuskan jumlah PP nya dan diperkirakan memerlukan sebanyak 2.115 HP dengan tambahan anggaran sebesar Rp1.382.240.000,00. Dengan demikian sampai dengan disusunnya laporan ini jumlah penugasan pengawasan adalah sebanyak
9
356 PP dengan hari pemeriksaan sebanyak 19.710 HP yang didukung anggaran sebesar Rp3.672.932.000,00. Uraian penugasan pengawasan, hari pemeriksaan dan rencana penyerapan anggaran setiap bulannya disajikan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Belum ditentukan (kode 99) Jumlah
Jumlah PP 35 16 17 26 16 23 8 17 74 25 4 83 12
Jumlah HP 1.056 1.006 976 1.518 750 1.287 260 1.031 3.935 1.193 200 4.583 2.115
356
19.710
Jumlah Anggaran 92.702.450,00 179.254.029,00 128.021.855,00 227.520.730,00 97.908.795,00 182.773.600,00 49.224.313,00 122.876.986,00 370.729.530,00 149.457.473,00 17.448.530,00 672.773.710,00 1.382.240.000,00 3.672.932.000,00
Dari tabel di atas terlihat bahwa setelah terjadi revisi DIPA dan RKA/KL, anggaran yang tersedia untuk penugasan pemeriksaan sangatlah terbatas terlihat dari ratarata setiap penugasan hanya sebesar Rp6.658.988,37 (Rp2.290.692.000,00 : 344). Hal ini disebabkan anggaran tambahan sebesar Rp1.382.240.000,00 yang nantinya dipergunakan untuk 12 kelompok besar penugasan pengawasan belum dapat dipergunakan
dikarenakan
mata
anggaran
pembiayaannya
berupa
belanja
konsumsi. Selain itu distribusi penugasan juga tidak merata setiap bulannya sehingga akan terjadi penumpukan penugasan di bulan-bulan tertentu yang dampak akhirnya adalah penumpukan rekomendasi strategis yang dihasilkan. Secara grafik distribusi penugasan, hari penugasan dan rencana penyerapan anggaran disajikan sebagai berikut:
10
Secara rinci rencana penugasan, hari penugasan dan rencana penyerapan anggaran penugasan disajikan dalam lampiran 9 dan lampiran 10. E. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Dalam pelaksanaan penugasan pengawasan, rencana kinerja, pengukuran kinerja tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami beberapa kendala-kendala diantaranya : 1. Minimnya anggaran pengawasan yaitu sebesar Rp6.658.988,37 per penugasan dapat berdampak kepada kualitas hasil pengawasan dan rekomendasi strategis yang diberikan, hal ini disebabkan tambahan anggaran setelah revisi DIPA dan RKA/KL sebesar Rp1.382.240.000,00 belum dapat dipergunakan. 2. Sampai dengan saat ini, Rencana Strategis BPKP tahun 2015 – 2019 masih belum final sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyusun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 -2019, hal ini juga berdampak kepada rencana kinerja tahun 2015 juga belum dapat disusun. Sementara itu, Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat hanya 11
memuat target kinerja output berupa rekomendasi strategis dan belum menjelaskan target kinerja outcome yang merupakan ukuran kinerja unit kerja. 3. Pengukuran kinerja juga belum dapat dilakukan melalui aplikasi New IPMS, dikarenakan aplikasi tersebut belum menampung informasi sebagaimana Format Laporan Bulanan yang mengacu pada surat Sekretaris Utama Nomor S95/SU/01/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT serta Laporan Triwulan yang berisikan target dan realisasi outcomes belum dapat dipenuhi informasinya melalui aplikasi New IPMS. 4. Pengukuran kinerja kegiatan Non PKP2T belum jelas, dikarenakan kegiatan Non PKP2T yang dilaksanakan masing-masing bidang pengawasan tidak mencantumkan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) dan rekomendasi strategis yang akan diberikan, sehingga belum dapat diinput dalam aplikasi New IPMS. 5. Belum dirumuskan unsur-unsur dari Rekomendasi Strategis pada masing-masing Rendal terkait penugasan yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP yang menjadi target kinerja tahun 2015. 6. Target Kinerja berupa Rekomendasi Strategis sulit dicapai dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Untuk Bidang IPP terjadi kendala yaitu dari target 16 rekomendasi strategis merupakan rekomendasi strategis atas kegiatan, program yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga terkait di daerah. Sedangkan rekomendasi strategis yang diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar hanya bersifat rekomendasi strategis dukungan ke Rendal pusat dan Rendal pusat atas dasar kompilasi laporan audit seluruh
perwakilan
yang
memberikan
rekomendasi
strategis
kepada
Kementerian/Lembaga terkait. Bidang
Investigasi
dengan
target
Rekomendasi
Strategis
sebanyak
59
Rekomendasi Stategis yang jumlahnya sama dengan jumlah penugasan pengawasan yang dilakukan yaitu 59 PP dimana penugasan di Bidang Investigasi hanya terdiri dari Audit Investigasi, PKKN, Keterangan Ahli, HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga, Kajian Pengawasan, Sosialisasi Anti Korupsi, FCP dan Koordinasi Hasil Pengawasan, sehingga untuk satu kelompok/jenis penugasan yang sama sebaiknya hanya menghasilkan 1 (satu) rekomendasi strategis.
12
F. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan rencana kinerja, target dan pengukuran kinerja serta ketersediaan anggaran pengawasan DIPA dan RKA/KL yaitu sebagai berikut : 1. Sambil menunggu Renstra BPKP Tahun 2015 – 2019 final dan penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, maka perlu ditetapkan rencana kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan RKA/KL tahun 2015 yaitu : No
Uraian Rekomendasiasi Strategis
I.
Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata 1.a. Kelola Kebendaharaan Umum Negara b. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program 3.a. Pembangunan Korporasi b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah c. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat 4.a. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan b. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 6 Rekomendasi Keinvestigasian 7 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi II. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda III. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah
Target RS 122 1
Penugasan Pengawasan (PP) 344 2
4
28
1
55
22 11
27 20
4
27
11
56
3 2 3
21 13 26
49 4
49 4
6 1
6 10
2
8
2
8
2
4
2
4
126
356
Untuk tambahan anggaran sebesar Rp1.382.240.000,00 sebanyak 1 rekomendasi strategis dengan penugasan pengawasan sebanyak 12 kelompok besar sementara 13
dimasukkan dalam rekomendasi strategis "Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat" yang dilaksanakan oleh seluruh bidang pengawasan, sedangkan sisanya sebanyak 10 rekomendasi strategis dilaksanakan oleh bidang IPP dengan penugasan pengawasan sebanyak 44 PP. 2. Dengan adanya revisi anggaran tahun 2015 khususnya untuk anggaran pengawasan berdampak kepada anggaran masing-masing PKPT yang mana anggaran per Penugasan Pengawasan (PP) turun mulai dari 29% sampai dengan 48%. Sementara itu, untuk tambahan anggaran pengawasan sebesar Rp1.382.240.000,00 dengan Penugasan Pengawasan (PP) sebanyak 12 kelompok besar belum dapat dipergunakan.
Dengan
demikian
laporan
ini
sekaligus
merupakan
laporan
pelaksanaan revisi PKP2T tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10. G. Rekomendasi dan Saran Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa rekomendasi dan saran yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai berikut : 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan penyesuaian target kinerja antara perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan RKA/KL tahun 2015 (termasuk revisinya) dan penyesuaian di dalam aplikasi New IPMS yang perlu didampingi/dikonsultasikan kepada Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Pusat termasuk penyesuaian anggaran per Penugasan Pengawasan (PP). 2. Masing-masing bidang pengawasan agar senantiasa berkoordinasi dengan unit rendal masing-masing Penugasan Pengawasan (PP) untuk dapat merumuskan bentuk dan wujud rekomendasi strategis yang akan diberikan. 3. Rekomendasi strategis untuk Penugasan Pengawasan (PP) keinvestigasian agar dipertimbangkan kembali target kinerjanya dikarenakan target rekomendasi strategis sebanyak 59 sama dengan jumlah PP yang akan dilaksanakan di tahun 2015. Hal ini mengingat penugasan keinvestigasian hanya terbagi dalam
kegiatan audit
investigasi, PKKN, keterangan ahli, HKP, Klaim, penyesuaian harga, kajian pengawasan, sosialisasi anti korupsi, FCP dan kordinasi pengawasan. 4. Untuk
penambahan
anggaran
setelah
revisi
DIPA
dan
RKA/KL
sebesar
Rp1.382.240.000,00 dengan Penugasan Pengawasan (PP) sebanyak 12 kelompok besar, perlu lebih rinci diuraikan penugasannya dan kelompok rekomendasi strategis yang akan diberikan serta diupayakan kembali revisi DIPA dan RKA/KL agar tambahan anggaran dapat segera dipergunakan.
14
5. Melalui Rendal Pusat, diusulkan untuk meninjau kembali penugasan pengawasan tahun 2015 dan dilakukan revisi sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. Hal ini mengingat banyaknya permintaan dari instansi vertikal di daerah maupun pemerintah daerah kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan misalnya probity audit. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Perwakilan
Fadjar Irawan NIP 19620310 198302 1 001
Tembusan : 1. Sekretaris Utama BPKP 2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK (selaku Deputi Pembina)
15
