SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 4
Perbedaan antara PENGAWASAN MELEKAT NO
URAIAN
vs
SPIP
WASKAT
SPIP
1
Definisi
Alat
Proses
2
Sifat
Statis
Dinamis
3
Framework
8 Unsur Sisdalmen
5 Unsur
4
Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung
Seluruh pegawai dalam organisasi
5
Keberadaan
Berdiri Sendiri
Terintegrasi
6
Penekanan
Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko 5
TUJUAN SPIP 1.
2.
Kegiatan yang dilaksanakan efektif dan efisien yaitu dikatakan efektif apabila kegiatan telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasil telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Adanya laporan keuangan yang dapat diandalkan yaitu laporan keuangan yang disajikan harus handal/layak dipercaya dimana telah menggambarkan keadaan sebenarnya
TUJUAN SPIP (Lanjutan) 3. Upaya pengamanan aset negara yaitu pengamanan aset negara menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu bahwa setiap kegiatan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan harus taat kepada kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ps. 4
Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif
Ps. 13
Penilaian Risiko
Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP
Ps. 18
Kegiatan Pengendalian
Ps. 41
Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004
PEMERINTAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat
Proses Terintegrasi
Daerah
• Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Pertanggungjawaban
PUBLIK UU 33/2004
Tertib Terkendali Efisien Efektif
Keyakinan Memadai SPIP Kegiatan yang Efektif & Efisien
Keandalan Pelaporan Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan terhadap Peraturan
Akuntabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Transparan 9
Reformasi Birokrasi Pengawasan
10
Peran dan Fungsi Pengawasan Intern PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner 4.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata 5.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan. 6.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.
11
Pola Pengawasan Intern
12
Bentuk Pengawasan Intern
Program/ Kegiatan Program/ dilaksanaka Kegiatan n secara dilaksanakan efektif, secara efektif, efisien dan dan efisien akutabel akuntabel
13
