PERSEPSI APARAT PEMERIKSA EKSTERNAL PEMERINTAH TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN

ILTEK,Volume 7, Nomor 13, April 2012

PERSEPSI APARAT PEMERIKSA EKSTERNAL PEMERINTAH TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN Andi Kusumawati Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin E-mail : [email protected] ABSTRACT External examiners perception of govenment officials on government internal control systems in South Sulawesi”. The purpose of this study was to obtain perceptions of the exterbal examiner officials on various issues of internal control systems that exist in local government. Method of analysis using descriptive analysis. Respondents in this study are all external examiners government officials representative of south Sulawesi Province.The results showed that the problem of the internal control system in Southern Sulawesi provincial government officials according to the perception of external examiners south sulawesi representation shows the level of "high". The implications of this research is the development of local government in improving the internal control system. Key words: Internal Control Systems, eksternal supervisory officer diketahui hasil opininya. Opini BPK tahun 2004-2008 atas LKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem pengendalian intern bisa tercapai dengan baik, jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Kegiatan pada instansi pemerintah ini, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara akan dilakukan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan akan dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa keuangan) sebagai aparat pemeriksa eksternal pemerintah dan memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Opini (pernyataan) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  Opini Tidak Wajar (TW)  Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Hasil Opini BPK tahun 20042008 memperlihatkan jumlah pemerintah daerah yang telah diperiksa selama 5 (lima) tahun yang paling banyak adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam tahun 2008, dari 293 total data hasil opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masuk, baru 8 (delapan) atau hanya sekitar 2,7 persennya laporan keuangan daerah yang sudah termasuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Daerah yang belum menyerahkan LKPDnya sebanyak 227 sehingga belum

1.2 Rumusan Masalah Berkaitan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi aparat pemeriksa eksternal pemerintah terhadap berbagai masalah Sistem Pengendalian Intern dalam pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Persepsi diambil dari aparat pemeriksa eksternal pemerintah mengingat kompetensi dan kapabilitasnya dalam menilai kondisi dan sebab terjadinya masalah Sistem Pengendalian Intern dalam suatu pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi aparat pemeriksa eksternal pemerintah mengenai masalah Sistem Pengendalian Intern dalam pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN 2.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemeriksa eksternal pemerintah di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan. 987

ILTEK,Volume 7, Nomor 13, April 2012 Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengkaji dan mendeskripsikan berbagai masalah sistem pengendalian. Tingkat masalah sistem pengendalian diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu: Sangat tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah. Masalah sistem pengendalian diukur secara relatif berdasarkan rata – rata skor dari jawaban yang diberikan oleh responden. Analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yaitu: a. Usia dan Jenis Kelamin responden b. Tingkat Pendidikan, meliputi : Diploma III, sarjana S1 dan sarjana S2 c. Latar Belakang Pendidikan, meliputi : ekonomi, hukum, teknik dan lain – lain. d. Masa kerja dalam tugas pemeriksaan, meliputi : 0 – 5 tahun , 5 - 10 tahun, 10 – 15 tahun, 15 - 20 tahun, 20 – 25 tahun dan 25 tahun atau lebih.

2.2 Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan berbagai bentuk masalah sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah di Sulawesi Selatan. Dasar penelitian adalah survey yang dilakukan pada populasi. 2.3 Fokus Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah di Sulawesi Selatan yang merupakan objek pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti semua data, fakta dan gejala sosial yang diamati berasal dari unit analisis tersebut, sedangkan individu yang menjadi responden merupakan pihak yang memberi data dan menjelaskan fenomena yang terjadi di organisasi tersebut. Individu tersebut memberikan persepsi atas apa yang terjadi.

Bagian ini menguraikan analisis hasil peneltian yang meliputi persepsi terhadap masalah sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah, analisis karakteristik responden, dan analisis berbagai bentuk dan masalah sistem pengendalian intern. Jumlah tenaga pemeriksa eksternal pada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah semua tenaga auditor sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, namun ada 15 (lima belas) kuesioner tidak terisi karena responden sedang bertugas di luar daerah, sehingga hanya 41 (empat puluh satu) atau 73% (tujuh puluh tiga persen) tingkat pengembalian responden yang mengisi kuesioner dan diolah.

2.4 Populasi Dan Sampel Penelitian ini akan mengukur persepsi aparat pemeriksa eksternal (BPK) terhadap Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena itu responden dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemeriksa eksternal pemerintah perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang. 2.5 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan angket terhadap responden. Penggunaan instrumen angket disamping dapat menjangkau responden yang relatif besar, juga mempermudah dalam pelaksanaan serta data yang diperoleh lebih lengkap. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara teknik dokumentasi sesuai dengan kebutuhan.

2.8 Karakteristik Responden Tujuan pembahasan karakteristik responden adalah agar dapat lebih memahami jawaban responden atas kuesioner yang diajukan yang merupakan cerminan persepsi aparat pemeriksa eksternal pemerintah terhadap masalah Sistem Pengendalian Intern.

2.6 Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan metode penskalaan likert (likert scale) yaitu instrumen untuk mengukur masalah sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah dengan interval yang sama. Instrumen angket dapat dilihat dalam lampiran 1.

1. Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin responden Tingkat usia responden dibagi lima kategori dan yang paling banyak adalah kategori antara 25-30 tahun yaitu 15 (lima belas) orang atau 37%, kemudian antara 30-35 tahun sebanyak 12 orang atau 29%. Tingkat usia responden secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

2.7 Teknik Analisis Data Pengolahan data yang terkumpul dari responden dilaksanakan dengan tahapan : 1) Editing 2) Pengkodean nomor responden untuk memudahkan tabulasi data 3) Mentabulasi data 4) Pemberian skor sebagai berikut: - Selalu menemukan diberi skor = 4 - Sering menemukan diberi skor = 3 - Jarang menemukan diberi skor = 2 - Tidak pernah menemukan diberi skor = 1 988

ILTEK,Volume 7, Nomor 13, April 2012

2. Karakteristik tingkat dan latar belakang pendidikan responden Tingkat pendidikan responden terbesar adalah sarjana S1 yaitu 31 orang atau 76% dari keseluruhan responden. Rincian tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.

ANALISIS BERBAGAI MASALAH PENGENDALIAN INTERN

SISTEM

Analisis terhadap jawaban responden atas pertanyaan “Dalam melaksanakan tugas - tugas pemeriksaan, seberapa sering Saudara menemukan adanya 12 (dua belas) masalah sistem pengendalian intern menurut memori jabatan BPK RI 2004-2009” akan dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap duabelas masalah sistem pengendalian intern. 3.1 Analisis Deskriptif Analisis ini meliputi pemberian skor berdasarkan jawaban responden (tabulasi jawaban responden dapat dilihat dalam lampiran 2). Hasil tabulasi ini diklasifikasikan kedalam empat kategori yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan rumus dan interval sebagai berikut:

Sedangkan latar belakang pendidikan responden terbesar adalah ilmu ekonomi (akuntansi dan manajemen) yaitu 34 responden atau 83% dari keseluruhan responden, diikuti hukum dan tehnik. Rincian latar belakang pendidikan secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 6.

Hasil tabulasi jawaban responden didapatkan nilai yang tertinggi adalah 135 dan nilai terendah adalah 67

Dengan interval sebesar 17 didapat empat kategori tingkat masalah sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

3.

Karakteristik masa kerja dalam tugas pemeriksaan Masa kerja yang diperhitungkan adalah masa kerja responden dalam tugas – tugas pemeriksaan dan tidak termasuk apabila responden bekerja pada organisasi selain bidang pemeriksaan. Masa kerja diklasifikasikan dalam interval 5 tahun yaitu 0 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, 10 -15 tahun, 15 – 20 tahun, dan 20 tahun keatas. Masa kerja responden terbesar terletak pada klasifikasi 0 – 5 tahun atau 44 % dari keseluruhan responden. Rincian karakteristik masa kerja responden tergambar pada Tabel 7.

Dengan rumus tersebut diatas, dari dua belas masalah sistem pengendalian intern didapatkan gambaran adanya 7 (tujuh) masalah yang dikategorikan “sangat tinggi”, yaitu: - Rekening pemerintah daerah lebih dari satu dengan nilai 135 atau nilai yang paling tinggi. - Tenaga administrasi pembukuan yang belum memadai dengan nilai 133 - Belum adanya inventarisasi aset dan utang pemerintah daerah dengan nilai 132 989

ILTEK,Volume 7, Nomor 13, April 2012 - Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang lemah dengan nilai 125 - Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang lemah dengan nilai 124 - Sistem akuntansi keuangan yang belum seragam dengan nilai 122 - Sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah dengan nilai 121 Masalah yang dikategorikan “tinggi” adalah: - Belum adanya transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak maupun penyimpanannya sebelum ditransfer ke kas negara/daerah dengan nilai 118 - Belum adanya perhitungan cost recovery terhadap investasi pemerintah nilai 115 - Belum adanya penertiban dasar pemungutan, penyimpanan dan penggunaan penerimaan daerah dengan nilai 109. 2 (dua) yang masuk kategori “rendah”, yaitu: - Adanya pembatasan pada pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada pemerintah dengan nilai 79 - Laporan keuangan pemerintah daerah belum direviu oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang dengan nilai 67 atau nilai yang paling rendah.

DAFTAR PUSTAKA Abernethy, Margaret A and Johannes U.Stoelwinder, The Relationship between Organization Structure and Management Control in Hospitals : An Elaboration and Test of Minzberg’s Professional Bureaucracy Model, Australia. Arens, Alvin A & Loebbecke, James K. 1997. Auditing, an Integrated Approach. Seventh Edition. Upper Saddle River, New Yersey: Prentice-Hall, Inc. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 2010. Memori Jabatan BPK RI 2004 - 2009. -------------------. Bahan Diklat. Balai Diklat BPK. Baihaqi, Li Mustafa. 2004. Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi. Artikel Warta Pengawasan Vol.XI/No.I/Januari 2004. Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan daerah di Indonesia. Penerbit Salemba Empat Bodnar, George H., and Hopwood, William, S,. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 9. Penerbit Andi. Yogyakarta. Boynton, W.C., Johnson, R.N dan Kell, W.G. 2002. Modern Auditing. Edisi Ketujuh. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta. Diterjemahkan dari Modern Auditing, Seventh Edition. John Willey & Sons, Inc. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 1992. Internal Control – Integrated Framework (COSOReport). General Accounting Office. 1990. Assessing Internal Controls in Performance Audits. Washington, D.C.: GAO. Glynn, J.J. 1993. Public Sector Financial Control and Accounting, 2nd, Oxford; Blackwell. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Jogiyanto, H.M. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman, Edisi 2007, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. Juang, Ide Human Tito. 2004. Persepsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Berbagai Bentuk Penyimpangan (Korupsi) Dalam Organisasi Pemerintah di Sulawesi Selatan. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Macintosh, N.B. and T. Hopper. 2005. Accounting The Social and The Political: Classics, contemporary and beyond. Elsevier.All rights reserved. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. -------------------- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. -------------------.2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PENUTUP 4.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesa penelitian telah terbukti yaitu bahwa terdapat masalah sistem pengendalian dalam pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dan aparat pemeriksa eksternal pemerintah mempersepsikan masalah sistem pengendalian dalam pemerintah daerah se Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kategori “tinggi”. Berdasarkan simpulan yang ada serta masih adanya Opini Disclaimer Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk wilayah Sulawesi Selatan dalam tahun 2008 sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota/Provinsi Sulawesi Selatan dan belum adanya opini WTP memberi indikasi bahwa sistem pengendalian masih lemah. Untuk itu perlu kerjasama berbagai pihak agar rencana pemerintah bahwa pada tahun 2014 semua LKPD/LKKL/LKPP akan memperoleh opini WTP 100%. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan SPI dan kesiapan pemerintah daerah dalam penggunaan basis akrual penuh tahun 2015 yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

990

ILTEK,Volume 7, Nomor 13, April 2012 Republik Indonesia.2008. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sawyer, Lawrence B. 1988.Sawyer’s Internal Auditing.Third Edition. Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors Inc. Robinson, Peter and Harun. 2004. Reforming the Indonesian Public Sector: the Introduction of Accrual Accounting. The University of Western Australia. Tunggal, Amin Widjaja. 2000. COSO – Based Auditing. Jakarta: Harvarindo. Yudi, Eko Ganis Sukoharsono, Didied P.Affandy. 2009. Studi Fenomenologis Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Akuntansi Sektir Publik pada Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pusako di Provinsi Jambi dalam Pemahaman Functionalis Structural Parsons. Makalah SNA di Pontianak. http://web.bisnis.com/berita-populer/ 1id187572.html http://www.infoskripsi.com

991