PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SI]LAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHITN 1994 :
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SI'LAWESI SELATAN
oKroBER 1994
I
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I ST'LAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
oKtoBER 19s4
I
r
pERATURA N DA E RAH
PR
o Pl]
q
.^'
I
$ ?tfjh$ ilGIGr
I
s LrL A\4r ES
I
sEL
ArA N
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILA}'AII PROPINSI DAERAH TINGKAT SULAWESI SELATAN
I
DENGAN RAHI\{AT TUHAN YANG I\,{AHA ESA GUBERNT.IR KEPALA DAERAH TINGKAT I SLILAIVESI SELATAN lvlenimbang
:
a.
bahwa ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terletak dan mempunyai kedudukan strategis di Kawasan Timur Indonesia, dengan keanekaragaman ekosistemnya, perlu ditata dalam kesatuan tata lingkungan yang dinamis;
b.
bahwa penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari untuk menciptakan kemudahan di dalam melaksanakan pembangunan. yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf
a dan b dipandang perlu
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I
Sulawesi Selatan.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 47 Prop. Tahun 1960 Juncto UU No.13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara . Tahun
1
960 Nomor
1
51
, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor 2102j Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Propinsi Tahun 1960 tentang I
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26871;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52043);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Kehutanan {Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28231;
4.
1
-Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor Undang-undang Nomor
1
22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5.
Undang-undang Nomor
3 Tahun 1972 tentang
Transmigrasi {Lem-
.baran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
6.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintaha.n di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan {Lembar-
an Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor 3046); B.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 313a5);
9.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun i 980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 86);
r I I i
i
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun i 982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 1
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun i 982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Nomor 1988, Tambahan Lembaran Negara 3368)
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nega;a Nomor 3274\;
13. Undang-undang Nomor i 8 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); i 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 199O Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9419);
15. Undang-undang Nomor I Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437\;
1
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun '1992 tentang Benda cagar Alam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 347O\;
1
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1 992 tentang Penataan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Ruang
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19);
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tamba-
19. Peraturan
han Lembaran Negara Nomor 5225);
Nomor .23 Tahun 1982 tentang lrigasi 2O. Peraturan Pemerintah {Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 21
Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan . Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 329a);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun i 987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987
Nomor 25,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3352);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
26. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1 990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
{ I I
2
7. Keputusan Presiden Nomor
3
3
Tahun
1
99
1 tentang Penggunaan
Lahan bagi Kawasan Industri.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Hencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat ll;
2g.Keputusan Menteri Dalam 1
Negeri
993 tentang Bentuk Peraturan
Nomor 84 Daerah dan
Tahun
Peratu-
ran Daerah Perubahan;
30.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 Dasar Pembangunan Daerah Tingkat
tentang
I
Pola
Sulawesi
Selatan. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I
SULAWESI
SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN. BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1
:
a. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
l! f
t.
Tata Ruang adalah rvujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncana-
kan maupun tidak;
c.
Penataan Ruang dalah Proses Perencanaan Tata Ruang,Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
d. e.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek adminis-
tratif dan atau aspek fungsional;
t. g.
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, dan sumberdaya buatpn;
h.
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
i.
Kawasan Prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional yang mempun-
j.
yai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan Andalan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kon-
k.
tribusi terhaclap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi. Kawasan Kritis adalah suatu kawasan yang tidak dapat memenuhi fungsi secara
n.
fisik, sosial ekonomi dan hidroorotogis. Bencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (RTRWP) selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan penjabaran ciari strategi dan arahan kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional kedalam Strategi dan Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat l; Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat ll adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah
o.
Tingkat ll yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
l.
m.
Tingkat I Sulawesi Selatan;
p.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat tan;
I Sulawesi
Sela-
BAB
II
AZAS, TUJUAN, SASABAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Azas Pasal 2
didesarkan atas azas Rencana Tata Ruang Wilayah
a,
:
terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, Pemanfaatan ruang Semua kepentingan serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan'
b.Keterbukaan,persamaankeadilandanperlindunganhukum.
Bagian Kedua Pasal 3
untuk Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan
a.
:
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Terselenggaranya pemanfaatan Ruang.
SelatanberwawasanLingkunganyangberdasarkanWawasanNusantaradan
b. c.
Ketahanan Nasional' Propinsi Daerah Tingkat I sulawesi Terwujudnya Pemanfaatan Ruang wilayah guna dan berhasilguna' serasi' selaras' selatan yang berkualitas, secara berdaya seimbang dan lestari' pembangunan yang berkelanjutan Terwujudnya kemudahan di dalam melaksanakan
dalamrangkamewujudkanmasyarakatyangadildanmakmurberdasarkan Pancasila.
d.Mewujudkankeseimbangankepentingankesejahteraandankeamanan.
Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4
untuk Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah
1. Z.
:
Memantapkan kawasan berfungsi lindung' pusat-pusat permuMemberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pengemkiman, sistem prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan bangannYa.
3.
tata guna tanah' tata Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut penun' guna air, tata guna udara, tata guna sumberdaya alam serta kebijaksanaan jang penataan ruang yang direncanakan.'
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5
Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :
a.
I dan Bencana Sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat pembangunan Lima Tahun Daerah (BEpELITADA) Tingkat I serta menjadi acuan untuk penyusunan REPELITADA Tingkat I pada periode berikutnya'
b.
Daerah Memberikan kebijakan pokok tentang Pemanfaatan Ruang di Propinsi yang Tingkat I sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan
berkelanjutan.
c.
di Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daiam Propinsi Daerah Tingkat l.
Pasal
I
Jangka yyaktu Rencana Tata Ruang Witayah adalah
15 (lima
belas)
tahu n.
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG
Pasal 9
Strategi pengembangan tata ruang mencakup
:
a. Strategi pemantapan kawasan lindung. b.
Strategi pengembangan kawasan budidaya
c. Strategi pengembangan kota-kota
d. Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah e.
Strategi pengembangan kawasan prioritas.
Pasal 1O
Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut : a. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya di Sulawesi Selatan meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air dan dijabarkan ke dalam peta pemanfaatan kawasan lindung dan resapan air. Pada kawasan ini tidak diperkenanakan adanya kegiatan budidaya dan dijaga kelestariannya.
10
-F f I I I
i
b.
Kawaian perlindungan setempat di Sulawesi Selatan yaitu berupa pantai, sungai, danaulwaduk dan sumber mata air. Kawasan ini diarahkan atau dilindungi melalui penentuan sempadan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan pada SK
Menteri
Pertanian
1837/KPRS/UM/11/1980
dan
Nomor
887IKPRS/UM/1 980. c,
Kawasan suaka alam dan cagar budaya di Sulawesi Selatan diberi batasan lindungnya menurut kriteria yang ditetapkan pada SK Menteri Pertanian No. 681/KPTS/UM/I981, yaitu bagi kawasan cagar budaya, suaka margasatwa, hutan wisata, hutan perlindungan satwa dan daerah plngungsian satwa. Untuk kawasan pantai berhutan bakau menggunakan kriteria minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah kearah darat. Bagi kawasan suaka alam taut dan perairan lainnya diberi batasan lindung untuk yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem bagi kawasan taman wisata
atam memakai kriteria berupa kawasan berhutan atau bervegetasi yang tetap memilih flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur tentang alam yang baik dan harus memiliki akses yang baik untuk keperluan wisata. Bagi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kriteria yang digunakan berdad.
sarkan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 992 tentang Benda Cagar Budaya. Kawasan rawan bencana di Sulawesi Selatan akan diberi batas lindung sesuai dengan keadaan wilayah yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa, longsor, dan lain-lain.
Pasal
11
Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselar.rrn ,un. keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut :
a.
Penetapan lokasi bagi kawasan budidaya menurut jenisnya sesuai dengan kriteria
kawasan budidaya yang ditetapkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
b.
Penetapan peruntukan kawasan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kemampuan daya dukung lahan, dan dititikberatkan pada pengembangan potensi kawasan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan da;'a saing komoditas yang dihasilkan pada kawasan tersebut.
11.
c.
Optimasi pemanfaatan lahan mengacu pada aspek kesesuaian fisik, ekonomi dan sosial, serta tetap memperhatikan daya dukungnya untuk mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan.
d.
Metaksanakan pengendatian pemanfaatan ruang ug.l, O.pu, terwujud pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
Pasat 12
Untuk pengembangan kota-kota dalam satu kesatuan hirarki kota dan agar mampu berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan, maka strategi pengembangan kota-kota adalah sebagai berikut:
a. Memantapkan dan memperjelas hirarki perkotaan yang ada, agar tidak terjadi polarisasi yang kuat kearah kota utama, yang dilakukan dengan mengembangkan kota-
. .
kota kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat petayanan. Dengan demikian diharapkan dapat diciptakan distribusi aksesibilitas yang proporsional terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh wilayah dan segenap penduduk Sulawesi Selatan.
b. Pengembangan Kota dilakukan dengan menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi kota. Hirarki kota menurut fungsi pelayanannya yang perlu dikembangkan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut
1.
:
Pusat Pelayanan Nasional (PPN), yaitu kota dengan
fungsi
pelayanan
mencakup wilayah beberapa Propinsi/Nasional.
2.
Pusat Petayanan Antar Wilayah (PPAW), yaitu kota dengan fungsi pelayanan mencakup wilayah beberapa kabupaten.
3.
Pusat Pelaybnan Wilayah (PPW), yaitu kota dengan fungsi pelayanan mencakup wilayah kabupaten.
4.
Pusat Pelayanan Lokal (PPL), yaitu kota dengan fungsi pelayanan mencakup wilayah beberapa desa/kecamatan.
t2
Untuk menciptakan distribusi fungsi pelayanan perkotaan yang proporsional seperti yang dimaksud pada huruf (a) diatas, maka setiap lbukora Kecamatan minimal harus mampu berfungsi sebagai PPL, dan lbukota Kabupaten sebagai ppW. Beberapa lbukota Kabupaten yang potensial perlu dikembangkan agar mampu berfungsi sebagai PPAW. Prasarana dan sarana perkotaan di Kotamadya Ujung Pandang perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memantapkan posisinya sebagai ppN.
Pasal 13
Untuk pengembangan desa-desa dalam satu kesatuan pengembangan wilayah dan agar mampu berfungsi sebagai desa pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan desa-desa adalah sebagai berikut:
a.
Pengembangan sistem pusat-pusat perdesaan melalui cara pemantapan fungsi desa berdasarkan hirarkinya.
b.
Peningkatan aksesibilitas antar Desa dan mewujudkan keterkaitan antar Desa dalam hal fungsi pelayanan
c.
Meningkatkan dan mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi pada pusat-pusat perdesaan yang potensial berkembang sebagai desa pusat pertumbuhan agar mampu berfungsisebagai ppl.
Pasal 14
Strategi pengembangan prasarana dan sarana wilayah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menciptakan keterkaitan fungsional antar kawasan, dan meningkatkan kemudahan bagi para pelaku pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam
proses pembangunan daerah. Penjabaran strategi tersebut menurut jenis prasarana adatah sebagai Ueiikut : a. Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi terhadap pusat-pusaat kegiatan produksi dan pemasaran, baik yang beraCa didalam maupun
13
di luar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara. b. Strategi pengembangan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan distribusi dan kualitas pelayanan telekomunikasi khususnya telepon, di seluruh kota dengan status PPW ke atas. Strategi pengembangan prasarana irigasi diarahkan pada peningkatan dan pengembangan prasarana tersebut yang dikonsentrasikan pada kawasan pertanian yang
potensial untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi. d.
Strategi pengembangan energi diarahkan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya energi yang tersedia untuk memasok kebutuhan energi bagi industri, konsum-
si rumah tangga dan kebutuhan lainnya, dalam satu jaringan transmisi yang terpadu yang mencakup seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Pasal 1 5 (1)
Wilayah Prioritas adalah wilayah yang diprioritaskan pengembangannya. Wilayah dimaksud di.Propinsi Sulawesi Selatan dikelompokkan kedalam 3 kategori, yaitu :
(i) Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi, (ii) Kawasan Kritis, yaitu kawasan yang menghadapi masatah pembangunan yang perlu diprioritaskan pemecahannya, dan (iii) Kawasan Pulau-pulau. Terpencil, yaitu kawasan yang tingkat perkembangannya relatif tertinggal akibat terisolasi secara fisik. (21
Strategi pengembangan wilayah prioritas adalah sebagai berikut:
a.
Kawasan andalan dibedakan menurut 3 kategori yaitu Kawasan cepat berkembang, kawasan sedang berkembang, dan kawasan belum berkem. bang.
-
Strategi pengemban$an kawasan cepat berkembang selain diarahkan untuk memelihara dan memantapkan laju perkembangan kawasan demi terpelihara dan meningkatnya daya saing kawasan, juga ditekankan pada aspek pengendalian, pertumbuhan kawasan agar tidak melampaui daya dukungnya.
14
- strategi pengembangan,
kawasan yang sedang berkembang ditekankan pada upaya-upaya untuk memperkuat daya saing komoditas yang dihasilkan oleh kawasan yang dilaksanakan dengan meningkatkan dan mengembangkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan dengan daerah belakangnya, peningkatan dan pengembangan interaksi fungsional antara pusat-pusat kegiatan produksi yang Uerida di dalam kawasan, dan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta fasilitas pelayanan sosial
ekonomi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja/fungsi dominan kawasan.
- strategi pengembangan
kawasan belum berkembang ditekankan pada
usaha-usaha untuk merangsang pertumbuhan sumber-sumber potensiat yang bera{a di daerah belakang, berupa pengembangan kota-kota yang
berpotensi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan sektor strategis yang potensial dikembangkan di kawasan tersebut, pengembangan kota-kota yang potensial untuk berfungsi sebagai penyeimbang perkembangan antar
wilayah, dan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara luas.
strategi pengembangan kawasan kritis dititikberatkan pada upaya pemecahan.akar masalah/kendala pembangunan yang dihadapi kawasan tersebut. Kawasan kritis yang diakibatkan oleh tekanan penduduk yang melampaui daya dukung kawasan, dipecahkan dengan program transmigrasi atau redefinisi fungsi utama kawasan, atau pemanfaatan teknologi. c.
Strategi pengembangan kawasan Pulau-pulau Terpencil dititikberatkan pada upaya untuk membuka isolasi wilayah yaitu dengan pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kawasan dengan kota pusat pelayanan (PPL atau PPW) terdekat, dan atau meningkatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk yang relatif tinggi di kawasan tersebut sehingga mampu berfungsi sebagai PPL.
t5
BAB V RENCANA STRUKTUR TATA RU,ANG PROPINSI
Bagian Pertama Kawasan Undung Pasal 16 Kawasan Lindung di Propinsi Sulawesi Selatan terdiri atas a. Kawasan
:
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
b. Kawasan perlindungan setempat.
c. Kaw.asan Suaka Alam dan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana.
Pasal 17
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sebagaimana tercantum pada Pasal 16 huruf a mencakup
a.
Kawasan Hutan Lindung yang terletak
di seluruh
bawahannya
:
Kabupaten/ Kotamadya kecuali
Kabupaten Takalar dan Ujung Pandang.
b.
Kawasan Resapan air yang terletak di seluruh Kabupaten/ Kotamadya.
Pasal 18
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal mencakup
:
t6
16 huruf
b
.
E
a,
Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 1OO meter dari titik pasang teninggi ke arah darat.
b.
Kawasan Sempadan Sungai meliputi kawasan selebar 1OO meter di kiri-kanan sungai besar dan 5O meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman.
c.
Sempadan sungai di kawasan permukiman sung.i b"ruo. daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi {10 - 15 meter).
d.
Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 1OO
e.
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang- kurangnya dengan jari-jari 2OO meter di sekeliling mata air.
Pasal 19
Kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana tercantum pasal 16 huruf c mencakup a. Kawasan Suaka
:
Alam yang meliputi
:
1) Cagar alam.
- Cagar Alam Bantimurung terletak di Kabupaten Maros - Cagar Alam Karaenta terletak di Kabupaten Maros - Cagar Alam Bulusaraung terletak di t(abupaten Gowa
- Cagar Alam Parah Mapunnai terletak di Kabupaten Luwu. - Cagar Alam Kalaena terletak di Kabupaten Luwu. - Cagar ALam Ponda-ponda terletak di Kabupaten Luwu. - Cagar Alam Samiko-miko terletak di Kabupaten Luwu. - cagar Alam Gunung Mamboliling terletak di Kabupaten polmas.
17
dalam
- Cagar Alam Sumarorong terletak di Kabupaten Polmas. - Cagar Alam Nanggala t dan ll terletak di Kabupaten Tator. -
Cagar ALam Pulau Panambungan terletak di Kabupaten Pangkep.
- TWA Lembah Tirasa terletak di Kabupaten Pinrang. - TWA Takalala terletak di Kabupaten Gowa. - TWA Taka Pulau Badi terletak di Kabupaten Pangkep. - TWA Pulau Bone Batang terletak di Kodya Ujung Pandang.
- TWA Pulau Kodingareng Keke terletak di Kodya UjunS Pandang. - TWA Pulau Bone Pute terletak di Kodya Ujung Pandang. - TWA Pulau Samalona terletak di Kodya Ujung Pandang. - TWA Pulau Larearea terletak di Kabupaten Sinjai. - TWA Pulau Sanrobengi terletak di Kabupaten Takalar. - TWA Pulau Kamarrang terletak di Kodya Pare-Pare.
- TWA Hutan Raya Alitta terletak di Kodya Pare-Pare. - TWA Barukku terletak di Kabupaten Sidrap. - TWA Kepulauan Balabangan terletak di Kabupaten Mamuju. - TWA Buttu Mapongka terletak di Kabupaten Tana Toraja. - TWA Pulau Nambo Lalu terletak di Pulau Selayar. - TWA Uluanambi terletak di Kabupaten Polmas.
- TWA Hirrung terletak di Kabupaten Polmas. - TWA Pengunungan Bawakaraeng di Kabupaten Gowa. - TWA Malino Takkalala terletak di Kabupaten Gowa. - TWA Bantimurung terletak di Kabupaten Maros. - TWAL€ii4 terletak di Kabupaten Soppeng. - TWA Danau Matanq Towuti dan Mahalona terletak di Kabupaten Luwu.
2) Suaka Margasatwa - Suaka Margasatwa Ko'mara terletak di Kabupaten Takalar - Suaka Margasatwa Bonto Bahari terletak di Kabupaten Bulukumba. - Suaka Margasatwa Mambi dan Lampoko terletak di Kabupaten Polmas. - Suaka Margasatwa Konan Massupu terletak di Kab.Polmas
- Suaka Margasatwa Solle terletak di Kabupaten Soppeng - Suaka Margasatwa Pongkong dan Rongkong terletak di Kabupaten Luwu - Suaka Margasatwa Tappalang terletak di Kabupaten Mamuju - Suaka Margasatwa Butu Takalala terletak di Kabupaten Majene
1S
- Suaka Margasatwa Danau Tempe terletak di Kabupaten Wajo - Suaka Margasatwa Maiwa terletak di Kabupaten Enrekang
- Suaka Margasatwa Lona terletak di Kabupaten Sinjai - suaka Margasatwa Pulau Kakabia terletak di Kabupaten Selayar - suaka Margasatwa Lambogo Kalao terletak di Kabupaten selayar - suaka Margasatwa sungai Lariang terletak di Kabupaten Mamuju - suaka Margasatwa Pulau Togo-Togo terletak di Kabupaten Pangkep. 3) Taman Buru - Taman Buru Ko'mara terletak di Kabupaten Takalar - Taman Buru Maccodong terletak di Kabupaten Soppeng - Taman Buru Butu Nepo-Nepo terletak di Kabupaten Sidrap - Taman Buru Rampi terletak di Kabupaten Luwu - Taman Buru Appatana terletak di Kabupaten Selayar - Taman Buru Taina Malolo terletak di Kabupaten Selayar
- Taman Buru Tangku Luliya terletak di Kabupaten Selayar - Taman Buru di Kabopaten Wajo - Taman Buru di KabuPaten Bone
b.
Kawasan Suaka Laut dan Perairan lainnya yaitu Taka Bonerate terletak di Kabupaten Selayar.
c.
Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah tahunan ukuran dari garis surut terendah ke arah darat, yang mencakup
1.
:
Hutan Bakau Tanjung Batuose terletak di Kabupaten Mamuju Hutan Bakau Tanjung Lera terletak di Kabupaten Mamuju
2. 3. Hutan Bakau Pamiki terletak di Kabupaten Mamuiu 4. Hutan Bakau Tanjung Kaluku terletak di Kabupaten Mamuju 5. Hutan Bakau Tanjung Kamanai terletak di Kabupaten Mamuiu 6. Hutan Bakau Tanjung Dapuran terletak di Kabupaten Mamuju 7. Hutan Bakau Pulau Lembukang terletak di Kabupaten Luwtt 8. Hutan Bakau Tanjung Cimpu terletak di Kabupaten Luwu 9. Hutan Bakau LampiE terletak di Kabupaten Luwu i 0. Hutan Bakau Pattiro terletak di Kabupaten Bone
IY
1. Hutan Bakau Mare' terletak di Kabupaten Bone 12. Hutan Bakau Lapapae terletak di Kabupaten Bone 13. Hutan Bakau Wae Tuo terletak di Kabupaten Bone 14. Hutan Bakau campawangi terletak di Kabupaten Bone 15. Hutan Bakau Tappange terletak di Kabupaten Bone 16. Hutan Bakau Tanjung Tana terletak di Kabupaten Wajo 17. Hutan Bakau Merah terletak di Kabupaten Wajo l g. Hutan Bakau-Hutan Bakau yang terletak di Kotamadya Pare-Pare, Kabupaten 'Pinrang, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten sinjai. 1
d.
Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan di Sulawesi Selatan meliputi 1
.
:
Gua Leang-Leang terletak di Kabupaten Maros Balla Lompoa terletak di Kabupaten Gowa.
2. 3. Jera LompoE terletak di Kabupaten Soppeng 4. Gojeng terletak di Kabupaten Sinjai 5. Benteng Tellu LimpoE di Kabupaten Sinjai. 6. Kuburan Batu-Kuburan batu terletak diKabupaten Tana Toraja 7. Benteng Rotterdam terletak di Kodya Ujung Pandang 8. Benteng Somba Opu terletak di Kodya Ujung Pandang ' 9. Ujung Batu terletak di Kabupaten Barru 1O. Mesjid Tua Katangka terletak di Kabupaten Gowa 1 1. Mesjid.Tua Palopo terletak di Kabupaten Luwu
12. Bola Soba terletak di Kabupaten Bone 13. Goa Mampu terletak di Kabupaten Bbne 14. Tradisi Budaya Masyarakat Kajang terletak di Kabupaten Bulukumba 1S. Tradisi Budaya Pembuatan Perahu Phinisi terletak di Kabupaten Bulukumba. 1
6. Cagar Budaya Kabupaten Maros dan Pangkep. Pasal 20
Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 16 huruf d terletak di a. Pusat gempa terdapat di
:
1. Taccipi terletak di Kabupaten Bone.
20
:
.
Cohilar
1'lo*,,0t
l. tnt,,tt
]
Watampone terletak di Kabupaten Bone Pantai di Kabupaten Pinrang KabuPaten Majene KabuPaten Polmas
"rXt,ot Kabunaten Tana Toraja
1'Io*,,0t KabuPaten Luwu l- tn*,tot KabuPaten Mamuju o. to*,tot KabuPaten Enrekang' i. tn*',ut
;
rVifaynh
KegempaanZona Seismik dengan nilai koefisien 2,11 adalah terletak di
:
Pinrang 1, KnbuPaten Polmas 2. KobuPaten Majene 3, KabuPaten Tator 4, KabuPaten Enrekang KabuPaten S.
Luwu 6. Kabupaten 7. KabuPaten Mamuju Potensi Tsunami
terletak di
:
l..Di sekitar Pantai Kabupaten Majene 2. Di sekitar Pantai Kabupaten Polmas 3, Di sekitar Pantai Kabupaten Pinrang 4. Pantai Bagian Utara Kabupaten Mamuju 5. Di sekitar Pantai Kabupaten Sinjai 6. Di sekitar Pantai Bulukumba
7. Di sekitar Pantai Selayar 8. Di sekitar Pantai Ujung Pandang
d.
Wilayah Rawan Bencana lainnya
1.
:
Gerakan Tanah di Kabupaten Luwu, Mamuju, Tator, Polmas, Majene, Enrekang, Sidrap Soppeng, Barru, Maros, Sinjai dan Bone.
2T \i,'
.
K
2. 3. 4. 5.
Longsor Bahan Rombakan (debris slide) di Kabupaten Maiene, Tator, Sidrap, Soppeng, Gowa dan Jeneponto. Longsor Bongkah di Kabupaten Majene, Pinrang dan Enrekang Runtuhan Batu (rock fall) di Kabupaten Pinrang dan Maros. Aliran Pasir (sand run) di Kabupaten Enrekang.
Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 21
Kawasan Budidaya terdiri atas
:
a. Kawasan Hutan Produksi b. Kawasan Pertanian c. Kawasan Pertambangan d. Kawasan Perindustrian e. Kawasan Pariwisata
f. Kawasan Permukiman g. Kawasan Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
Pasal 22
Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada pasal 21 huruf (a)
a. b.
terdiri atas
:
Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kabupaten Luwu, Mamuju, Pol'
mas, Majene, Pinrang, Tana Toraja, Sidrap, Soppeng, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jenepontq dan Gowa. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kabupaten Mamuju, Luwu, Bone, Maros, Polmas, Gowa, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Soppeng, Barru, Pangkep, Majene.
c.
Kawasari Hutan Produksi Konversiyang terletak di Kabupaten Luwu dan Mamuju.
22
'
Pasal 23
se,bagaimana
tercantum pada pasal
2'l
huruf b terdiri atas
:
tr$*anPeda::lerr
_ l
*t 5' "
(awasan
pur,unlun pangan Lahan sawah terretak di Kabupaten Bone, soppeng, Wajo, dan Luwu'
la"e'Pinrarg
Enrekang, Tsnaman Perkebunan terletak di Kabupaten Luvru, Mamuju, Tana Toraja' Sinjai' Pangkep' Buh:kumba'
Kawasan
,o,trr,
Barru, Sidrap, Feiernakan untuk Ternak Besar terletak di Kabupaten Bone, --rnr r':Lvr' Pangkep, Jenepontq Takalar, Gowa, Wajo, Mamuju, Polmas dan Enrekang' terletak di Kabupaten Enrekang, Polmas, Majene, Mamuju, Tator, ,"*r, Ternek Kecil pengembangan Jeneponto Bulukumba, Bantaeng dan Selayar serta kawasan Kawasan
Takalar,
di seluruh Kabupaten/Kotamadya' unggas tersebar pertambakan terletak di pesisir pantai Timur dan Barat Sulawesi Selatan.
6.
Kawasan
t
Lahan Kering dibedakan menjadi dua Kawasan Pertanian
.
pertanian Lahan Kering Dataran Rendah
yaitu
:
di Kabupaten Jeneponto, Takalar,
Selayar,
Bong Wajo,. SoPPeng, Bantaeng'
.
pertanian-Lahan Kering Dataran Tinggi yaitu tang dan Latimojong
23
di kawasan Dataran Tinggi Lompobat'
Pasal 24
(awasan
pertambangan sebagaimana tercantum pada pasal 21 huruf c terdiri atas:
l.Energi:
a. Pertambangan Gas Alam terletak di Gilirang Kabupaten wajo. b. pertambangan Minyak Bumi terletak di Pasangkayu Kabupaten
c.
Mamuju,
Baraka KabuPaten Enrekang. pertambangan Batu Bara terletak di Kdbupaten Mamuju, Soppeng, Enrekang, Bone, PangkeP, Barru, Maros.
Panas Bumi terletak di Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Polewali Mamasa, Sidenreng Rappang dan Sinjai.
d. pertambangan
2. Sumberdaya Mineral
a. Pertambangan
b. c. d. . e.
f.
:
Biji Besi di Larona Kabupaten Luwu dan Pasir Besi terletak di
Kabupaten Takalar. Pertambangan Nikel terletak di Soroako Kabupaten Luwu. Pertambangan Tembaga terletak di Sangkaropi Kabupaten Tana Toraja. Pertambangan Emas terletak di Kabupaten Luwu, Mamuju dan Tator. Pertambangan Mangan terletak di Kabupaten Barru dan Bone Pertambangan Timah Hitam terletak di Kabupaten Tator dan Gowa.
g. Pertambangan h.
Kromit terletak di Kabupaten Barru. Tambang/Bahan Galian Golongan C terdapat menyebar di Sulawesi Selatan
Pasal 25
Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada pasal 21 huruf d terdiri atas:
a. Kawasan lndustri Pengolahan dan Industri Strategis terletak di dan sekitarnya.
24
Ujung Pandang
Kawasan Agro lndustri terletak
di
Pare-Pare, Palopo, Watampone, Mamuju,
Bulukumba.
d. e.
Kawasan Industri Maritim/Perahu Layar terletak di Kabupaten Bulukumba dan Ujung Pandang. Kawasan Industri Kerajinan Rakyat terletak di seluruh Kabupaten/Kotamadya. Kawasan Industri hasil pertambangan terletak di Wilayah- wilayah Potensial bagi Pertambangan.
Pasal 26
pada pasal 21 huruf e terdiri atas: Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum
a.
Kawasan Wisata Alam terletak di Kabupaten Maros tBantimurung), Pangkep (Mattampa), Gowa (Malino), Wajo, Pinrang (Lemosusu), Polmas (Mamasa), Ta.na Toraia, Enrekang dan Luwu.
b.
Kawasan Wisata Budaya terletak di Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kabupaten Tana'Toraja, Gowa, Luwu, Bone, Bulukumba, Enrekang, Polmas, Sinjai, SoPPeng. Kawasan Wisata Tirta/Bahari terletak di Bili-bili Kabupaten Gowa, Tanjung Bira di BulukurRba, Taka Bonerate di Selayar, Pantai LumpuE di Pare-Pare, Taman Laut Sangkarang di Pangkep, Danau Tempe di Wajq Danau Matano di Luwu, Sungai Saddang di Enrekang, Permadian Eremerasa di Bantaeng dan Ompo di Soppeng, Tana Keke di Takalar.
Kawasan Wisata Pulau terletak di Ujung Pandang, Pangkep, Barru, Mamuju, Selayar dan Sinjai.
Pasal 27
Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf i terdiri atas : a. Kawasan Permukiman pesisir pantai terletak di pantai Timur, Barat dan Selatan Propinsi Sulawesi Selatan.
25
b.
Kawasan Permukiman pedalaman atau pengunungan terletak di lokasi yang mempunyai tingkat kelerengan yang memenuhi syarat bagi kawasan permukirnan.
Pasal 28
Kawasan Tiansmigrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 huruf g terletak di Kabupaten Mamuju dan Luwu dan Kawasan Permukiman Kembali {Resetlement) untuk Perambah Hutan di Kabupaten Maros dan Sidrap.
Bagian
Ketiga
:
Pola Pengembangan Sistem Pusat-pusat Pelayanan Pasal 29
Sistem pusat-pusat permukiman di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dilihat dalam konteks wilayah Propinsi serta keterkaitan satu sama lain, baik secara keruangan (spatial) maupun fungsional terdiri atas :
a. 'Kotamadya Ujung Pandang dengan status sebagai Pusat Pelayanan
Nasional
(PPN), diarahkan untuk melayani seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan
Kawasan Timur Indonesia. Fungsinya ditekankan pada pelayanan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.
Industri
2. Perdagangan 3. Jasa 4. Perhubungan 5. Pariwisata 6. Perikanan 7. lndustri Rumah Tangga B.
Pertambangan
9.
Permukiman, dan
26
i O. Pendidikan dan llmu Pengetahuan
b.
Kota Madya Pare-Pare dengan status sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), diarahkan untuk melayani wilayah Kotamadya Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang, serta sebagian wilayah bagian Timur Kalimantan. Fungsinya ditekankan pada pelayanan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Agro lndustri 2. Pertanian Lahan Basah
3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Pariwisata 6. Kehutanan 7. Jasa 8. Perikanan 9. Pertambangan l O.Permukiman, dan 1 l.Perdagangan'.
c.
Kota Administratif Palopo dengan status sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), diarahkan untuk melayani wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten 'Tator, sebagian wilayah Kabupaten Polmas dan bagian Utara wilayah Kabupaten Wajo, serta sebagian wilayah bagian Utara Sulawesi Tenggara. Fungsinya ditekankan pada pelayanan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Perkebunan
2. Pariwisata 3. Kehutanan 4. Jasa 5. Perikanan 6. Pertambangan 7. Permukiman B. Transmigrasi 9. Agro lndustri 1O. Perdagangan.
27
d.
Kota Administratif Watampone dengan status sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), diarahkan untuk melayani wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan sebagian wilayah Utara Kabupaten Sinjai, serta wilayah bagian Barat Sulawesi Tenggara. Fungsinya ditekankan pada pelayanan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Agro Industri
2. Pertanian lahan basah 3. Jasa 4. Peternakan 5. Pariwisata 6. Kehutanan 7. Perikanan 8. Pertambangan 9. Perrnukiman 1O. Industri rumah tangga, dan 1
1. Perdagangan
dengan status sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), diarahkan untuk melayani wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar dan wilayah bagian Selatan Kabupaten Sinjai. Fungsinya di tekankan pada pelayanan untuk kegiatan-kegiatan sebagai
e. Kota Bulukumba
berikut
:..
1. Industri Maritim/Perahu LaYar
2. Pariwisata 3. Perkebunan 4. Jasa 5. Perikanan 6. Permukiman, dan .7. Perdagangan. 8. Pertambangan.
f.
Kota Mamuju dengan status sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), diarahkan untuk melayani wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene,
28
Kabupaten Potmas dan sebagian wilayah selatan Propinsi Sulawesi Tengah. Fungsinya ditekankan pada pelayanan untuk kegiata.n-kegiatan sebagai berikut : 1. Agro lndustri
2. Perkebunan 3. Pariwisata 4. Kehutanan 5. Jasa
6. Pertambangan 7. Permukiman B. Perdagangan, dan 9. Transportasi g.
Kota-kota Maros, Pangkajene (Pangkep), Barru, Polewali, Pinrang, Pangkajene (sidrap), Enrekang, Majene, Makalq sengkang, watang soppeng, sinjai, Benteng, Bonto Sunggu, Bantaeng, Patalassang dan Sungguminasa diarahkan pengembangannya sebagai pusat pelayanan wilayah (PPWI yang melayani Wilayah Kabupatennya masing-masing dan diarahkan pengembangannya agar mampu menyediakan pelayanan untuk kegiatan ekonomi atau sektor dominan/strategi di wilayah kabupatennya. Semua lbukota Kecamatan ditingkatkan fungsi petayanannya agar mampu berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
i.
'
Peningkatan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) : Buki (Selayar), Madatte dan Tumpiling (Polmas), Pajjukakang dan Laiyya tMaros), Kiru-kiru (Barru), Saruallo dan Bittuang (Tator), Soreang (Sidrap),
Maccini Baji (Gowa), Wajo Riaja (Wajo)' Bonde (Majene), Gantarang (Jeneponto), Taraweang dan Parenreng (Pangkep), KamMinasa Baji, Kampili
dan
biolangi (Enrekang), Pattongko (sinjai), Ujung Lerong (Pinrang), Jampu, Mamianggolo dan Pajalesang (soppeng), TemboE, Bajo, Mori-mori, Harapan dan Kampili (Luwu), Panranuangku dan Sombala Bella (Takalar), Biangkeke (Bantaeng) dan Bira (Bulukumba), agar mampu sebagai pusat pelayanan lokal (PPL).
29
Bagian Keempat Pengembangan Wilayah Prioritas Pasal 30
rengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan )ercepatan pembangunan daerah dan mengenai pe.rmasalahan pembangunan yang nendesak penanga nannya.
Pasal 31
lawasan prioritas di wilayah Propinsi Daerah Tingkat t Sulawesi Selatan yang perlu nendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri atas :
r.
Kawasan Andalan
1.
Kawasan Andalan Ujung Pandang dan Sekitarnya
Kawasan andalan Ujung Pandang dan sekitarnya merupakan kawasan andalan yang cepat berkembang. Strategi pengembangannya dititikberatkan pada aspek pengendalian kota Ujung Pandang sebagai kota utama kawasan ini. Kota Maros dan Sungguminasa diarahkbn untuk berfungsi sebagai buffer counter magnet bagi pengembangan kawasan. Fungsi utama kawasan adalah sebagai pusat pengembangan industri dan jasa, dengan demikian akan memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dan bagi pergeseran struktur ekonomi Sulawesi Selatan dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri dan jasa.
2.
Kawasan Andalan Pare-pare dan sekitarnya
Kawasan ini merupakan kawasan yang sedang berkembang, dengan titik berat pengembangan diletakkan pada kegiatan pertanian, khususny a tanaman pangan dan peternakan, agro industri dan jasa perdagangan. kota Pare-pare sebagai kota utama kawasan ini berfungsi melayani kawasan
30
l
kota Pare-pare sebagai kota utama kawasan ini berfungsi melayani kawasan pertanian pangan dan hortikultura yang tersebar di Kabupaten Barru, Sidarp, Pinrang dan Enrekang. 3.
Kawasan Andalan Bulukumba dan sekitarnya Kawasan ini merupakan kawasan yang belum berkembang, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Arahan rencana pengembangan kawasan dititikberatkan pada pengembangan agro industri, tanaman perkebunan, tanaman pangan, industri maritim/perahu layar, serta pariwisata (wisata bahari).
Kota Bulukumba diarahkan untuk menjadi kota utama kawasan dengan fungsi Pusat Pelayanan Antar Wilayah, sedangkan kota Sinjai, Benteng dan Bantaeng berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Wilayah. 4.
Kawasan Andalan Watampone dan sekitarnya
Kawasan ini merupakan kawasan yang belum berkembang tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Pengembangan kawasan dititikberatkan pada agro industri, pertanian tanaman pangan, perikanan laut dan tambak, peternakan, serta pelayanan jasa/perdagangan. Kota Watampone diarahkan untuk berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) yang manipu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan sebagian wilayah pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Tenggara, sedang kota Sengkang dan Watansompeng sebagai Pusat Pelayanan Wilayah (PPW). 5.
Kawasan Andalan Mamuju dan sekitarnya
Kawasan ini merupakan kawasan yang belum berkembang tetapi berpotensi untuk berkembang, dengan titik berat pengembangan pada agro industri, industri pengolahan kayu, hdsil hutan lainnya, perkebunan dan perikanan laut. Kota Mamuju diarahkan untuk berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW), dengan wilayah pelayanan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Polmas, serta sebagian wilayah bagian
31
selatan Propinsi Sulawesi Tengah. Kota ini diharapkan akan mampu berfungsi sebagai simpul jasa distribusi antara wilayah-rnrilayah yang disebutkan di atas dengan wilayah pesisir pantai Propinsi-Kalimantan Timur.
6.
Kawasan Pafopo dan sekitarnya Kawasan ini merupakan kawasan yang belum berkembang tetapi memiliki potensi untuk berkembang. arahan rencana pengembangan kawasan dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, agro industri serta industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Kota Palopo diarahkan berfungsi sebagai kota utama/Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) dengan jangkauan pelayanan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Luwu, Tana Toraja, sebagian Polmas dan Wajo bagian utara serta sebagin wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara bagian utara. Kota Makate dan Rantepao diarahkan sebagai Pusat Petayanan Wilayah khususnya untuk melayani kawasan pariwisata Tana Toraja. Kota Siwa diarahkan untuk berkembang sebagai Pusat Pelayanan Lokal, khususnya untuk melayani kawasan perkebunana dan pertanian tanaman pangan yqng berlokasi di sekitarnya. Kota Limbong diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal untuk melayani kebutuhan pengembangan wilayah bagian utara kawasan.
b.
Kawasan Lahan Kritis
Kawasan lahan kritis yang
perlu
dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan adalah sebagai berikut : - Kawasan hutan, pemanfaatan lahan kritis di Kabupaten Enrekang, Jeneponto dan Takalar. Daerah aliran sungai kritis di Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Walanae, SWP Jeneberang dan SWP Saddang.
Kawasan Danau Tempe
5Z
c.
Kawasan Pulau-Pulau Terpencil
Kawasan Pulau-Pulau Terpencil yang diprioritaskan pengembangannya adalah sebagai berikut
-
:
Pulau-Pulau Terpencil di Kabupaten Pangkep Pulau-Pulau Terpencil di Kabupaten Se[ayar
BAB VI POI-A PENGEMB,ANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH Bagian Peftama
Sistem Prasarana Transportasi Pasal 32
Sistem Prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah
,
di bidang sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata serta
pertahanan
keamanarT.'',
Pasal 33
1). Jaringan perhubungan darat terdiri dari
a.
:
Jaringan arteri primer yang menghubungkan PPN Ujung Pandang dengan PPAW yaitu : - Arteri Primer Ujung Pandang - Pare-Pare melalui Maros, Pangkep dan Barru.
-
Arteri Primer Ujung Pandang Luwu - Palopo sampai perbatasan
melalui
Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Sidrap dan Siwa. - Arteri Primer Ujung Pandang - Watampone metalui Maros. -.r1 .,
i 33
'
-
Arteri Primer Ujung pandang - Bulukumba melalui Gowa, Takalar, Jene-
-
ponto Bantaeng Arteri Primer Ujung Pandang - Mamuju sampai perbatasan melalui Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Pinrang, Polewali dan Majene.
b. Jaringan Kolektor
Primer yang menghubungkan kota dengan fungsi PPW dan
PPAW yaitu : - Kolektor Primer Bulukumba - Watampone melalui Sinjai. - Kolektor Primer Watampone - Watansoppeng melalui Pompanua, Cabbenge, Takkalalla - Kolektor Primer Watampone - Sengkang melalui Pompanua. - Kolektor Primer Palopo - Mamuju metalui Limbong. - Kolektor Primer Pare-pare - Palopo melalui Enrekang dan Makale.
. c.
Jaringan Lokal Primer yang menghubungkan antar Kota PPW, PPW dengan PPL, dan antar PPL, berupa jaringan yaitu menghubungkan Potewali Rantepao melalui Mamasa dan Saluputti.
d.
2.
Angkutan penyebarangan yang menghubungkan - BajoE ke Kolaka (Sulawesi Tenggara) - Bulukumba ke Benteng (Selayar).
:
Lokasi dan Fungsi Pelabuhan Laut:
a.
Di Ujung Pandang yang berfungsi sebagai Petabuhan Tingkat Internasional dan Nusantara dalam kegiatan perdagangan ekspor - impor serta angkutan penumpang.
b. Di Pare-pare, Palopo, Mamuju yang berfungsi sebagai
Pelayanan Tingkat
Nusantara.
3.
Lokasi dan Fungsi Bandara Udara
a.
:
Di Ujung Pandang yang berfungsi sebagai pelayanan kegiatan perdagangan . ekspor - impor barang dan pergerakan angkutan penumpang bertaraf internasional dan nasional.
34
r I i
Di Selayar, Mamuju (Tampapadang) dan Luwu (Masamba) yang berfungsi sebagai bandar udara printis untuk angkutan penumpang dan barang. Di Makale (Pongtiku) yang berfungsi sebagai bandar udara komersiat untuk d.
menunjang kegiatan pariwisata Di Luwu (Soroako) yang berfungsi sebagai bandar udara untuk kegiatan industri dan pariwisata Bagian Kedua
Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya Pasal 34
(1)
Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana lainnya dilakukan dengan mempertahankan fungsinya serta diupayakan untuk mendorong
percepatan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan di segala bidang.
t2l
Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal sebagai berikut :
a.
Pengembangan Prasarana pengairan dikeloinpokkan menurut :
-
-
di propinsi
ini
adalah
Sulawesi Selatan
Pengembangan sumberdaya air yang terletak di sungai walanag sungai Bila, sungai Kelara, sungai Miros, Danau sidenreng dan Towuti untuk kegiatan irigasi, waduk, pengendalian banjir, air minum, dan pembangkit tenaga listrik. Pengembangan lrigasi sawah disesuaikan dengan area pengembangan kawasan pertanian di Surawesi selatan, yaitu di wilayah
Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, pinrang dan Luwu (BosowASlPlLU) yaitu meliputi pengembangan Daerah lrigasi :
Jf
* * * * * t'
Daerah lrigasi Salomekko di Kabupaten Bone. Daerah lrigasi Awo di Kabupaten Wajo. Daerah lrigasi Makawa dan Daerah lrigasi Baliase di Kabupaten Luwu
Daerah lrigasi Bila di Kabupaten Wajo dan Sidrap. * Daerah lrigasi Gilirang di Kabupaten Wajo. Daerah lrigasi Maloso di kabupaten Polmas. Daerah lrigasi Bili-Bili di Gowa, Kampili di Luwu, dan Bissua
lrigasi untuk keperluan tambak berlokasi di pesisir pantai Kabupaten Pinrang, Pangkep, Maros, Wajo, dan Luwu.
b.
Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas telekomunikasi sebagai berikut :
-
Peningkatan jumlah satuan sambungan telepon (SST) pada kawasan andalan ujung Pandang dalam satu sistem jaringan telepon
terpadu (tanda SLJJ). Wilayah sistem jaringan yang dimaksud meliputi Kotamadya Ujung Pandang, Maros, Sungguminasa, Takalar dan Pangkajene
c.
(Pangkep).
s
-
Peningkatan jumlah satuan sambungan telepon (SST) pada kawasan andalan Pare-Pare dalam satu sistem jaringan telepon terpadu (ianda SLJJ) wilayah sistem jaringan dimaksud meliputi Kotamadya Pare-Pare, Pangkajene (sidrap), Barru, dan Pinrang. '
-
Peningkatan fasilitas telekomunikasi pada DTW utama, seperti di Tana Toraja dan Bulukumba.
-
Peningkatan jumlah SST pada setiap kota PPAW dan PPW sesuai dengan fungsi dari setiap kota PPL.
-
Pengadaan fasilitas telepon pada setiap kota ppl.
Peningkatan
dan
pengembangan prasarana energi di Sulawesi Selatan dilakukan dengan pengembangan energi sebagai berikut :
36
-
Membangun jaringan inter-koneksi (jaringan transmisi) yang menjangkau semua kota-kota utama dikawasan andalan
-
Mengembangkan dan peningkatan pemanfaatan sumber- sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik :
o
Batubara untuk PLTU yang terdapat di Kabupaten Maros (Mallawa), Kabupten Pangkep (lbndongkura), Kabupaten Bone (Matappawalie, Kecamatan Lamuru) dan Kabupaten Mamuju (Bonehau, Kecamatan Kalumpang).
o
di Malea (230 MW), Batu (315 MW) Masuni (110 MW) di Soreang (494 MW), Walanae
Tenaga air untuk PLTA yang berlokasi 1227 MW), dan di Bakaru (252 MW).
o Pengembangan
jaringan listrik tegangan menegah'untuk melayani kota-kota PPW dan PPL, khususnya yang berpotensi untuk pengembangan agroindustri.
o
Meningkatkan proyek listrik masuk desa sesuai dengan skala prioritas.
-
Pengembangan sumber energi gas alam di Wajo (Gilireng) Pengembangan Sumber Bahan Bakar Minyak di Baraka di Kabupaten Enrekang, Pasangkayu di Kabupaten Mamuju.
BAB VII
PEISKSANA.AN RENCANA STRUKTUR TATA RUA,NG PROPINSI Pasal 35
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang dise lenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan
37
r
Masyarakat. Pasa! 36
(1)
Buku Bencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Peta-Peta Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang (struktur tata ruang dan kawasan prioritas) dengan skala ketelitian 1 : 250.OOO sebagaimana tersebut dalam lampiran ll Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
12)
Pasal 37 Rencana Tata Ruang Wilayah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat- tempat ying mudah dilihat oleh masyar-
akat.
Pasal 38
Masyarakat".berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang secara cepat, tepat dan mudah. BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 39
(1) '
Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat l.
38
.
(21
Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat l.
Pasal 40
(1)
l2l (3)
Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan metalui kewenangan yang ada pada instansi pemerintah baik di Tingkat propinsi maupun di Tingkat Kabupaten.
Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh pemerintah Daerah Tingkat l, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang wilayah. Pemantauan dan pencegahan segata kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat ll setempat dan waktu selambat-tambatnya 3 x 24 jam
wajib melaporkan kepada Gubernur Kepata Daerah ringkat l.
BAB IX PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pasaf 41
{1}
Rencana Tata Ruang Wilayah yang tetah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
l2l
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Peraturan Daerah.
39
{1) pasal ini
ditetapkan
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 42
t1)
Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6
(enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5O.OOO,(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
l2l
Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
,
BA,B XI
KETENTUAN PENYIDIK,AN Pasal 43 (1
)
l2l
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud datam pasal 41 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai, Negeri Sipil dimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwewenang :
40
1
,
l
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana. b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseor€ng. f . Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersang ka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaaan perkara.
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk cjari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristirva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
umum memberitahukan
i.
hal
tersebut kepada penuntut umum ter-
sangka atau kefuarganya. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung' jawabkan.
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan perkara ' b. pemasukan rumah c. penyitaan benda d. pemeriksaan surat e. pemeriksaan saksi f. pemeriksaan di tempat kejadian
(4)
Hasil penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
41
BAB XII KETENTUAN PERALTHAN Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
:
a,
Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
b.
Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengEanggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi iindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5i tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
c.
Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.
Pasal 45
Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara'akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
42
BAB XIII KETENTUAIJ PENUTUP Pasal 46
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang .mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 47
(1)
Segala Peraturan yang maierinya bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan.
43
I
DitetaPkan di Uiung Pandang Padatanggal I Oktober 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN,
H.Z.B. PALAGUNA
Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat KePutusan
Nomor
:.....
Tanggal
: ......
1.:..."
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor Tanggal
:
Sekretaris WilaYah/Daerah,
Drs. H. A. Bakri Tandaramang Pangkat : Pembina Utama : 010 O42 544 Nf P
