TEMBARSN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN SEBI NOMOR
NOMOR 51
1983
D
51
I
DEPARTEMEN DALAM NEGERI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 197 TAHUN I.983
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984 .
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan.Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 24 Mei L983 tentang Pene-
tapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1983/1984
yang disampaikan dengan surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 045.2127231Keu tanggal 25 Mei 1983 ;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten
Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1983/1984 merupakan suatu rencana keuangan yang menjadi landasan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dalam tahun anggaran 1983/1984 untuk dapat dilaksanakan pertu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan pem ndan g-u ndan gan yan g be rlaku.
Mengngat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) tentang Pokok-p6kok Pemerintahan di Daeiah ;
2. Undang.undang Nomor 64 .,Tahun L958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
260
;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan, Pertanggung. jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6) tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daera[, Cara penyusunan Perhitungan APBD)
;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelalaanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1,981 tentang Pelaksanaan APBD
;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun L98L tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran
;
9. Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 903/ 3L37/Keu tanggal 3 Maret 1€83 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali Tahun Ang. garan 1983/1984.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah'Tingkat
I
Bali tentang Penge.
sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran L983/1984 dengan keteni,i tuan sebagai berikut Pertama
.
Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 24 Mei 1983 tentang:, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .'' Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 198311984 yang, berjumlah sebesar Rp. 1.016.502.500,00 yaitu terdiri dari : i
1.
Pendapatan
: Rp.903.152.500,00 a. Rutin b. Pembangunan : Rp. 113.350.000,00 JumlahAnggaranPendapatan Rp.1.016.502.500,00
2. Belanja : : Rp. 833.072.500,00 a. Rutin b. Pembangunan : Rp. 183.430.000,00 Jumlah Anggaran
Belanja
Rp. 1.016.502.500,00 267
L;---.---
-'-
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai
1.
Rutin
:
a. Pendapatan . ... b. Belanja ..'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
Rp. Rp.
:
Rp. Rp.
a. Pendapatan
b.
Belanja Selisih
Kedua
67.618.000,00 67.618.000,00
NIHIL
Selisih
2. Pembangunan
berikut,:
2.215.062.000,00 2.215.062.000,00
NIHIL
1. Ganjaran dari Pemerintah untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dalam tahun anggaran 1983/1984 ditetapkan sebesar Rp. 105.000.000,00. 2. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dalatn tahun anggaran 1983/
'ti
1984 ditetapkan sebesar Rp. 566.932.000,00. 1 dan 2 agar penggunaannya disesuaikan dengan yang t€lah diarahkan dalam surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 903/3173/Keu tanggal 3 Maret 1983 tentang Pedoman Penyusunan A P B D Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali Tahun Anggaran
1983/1984. *n,l'KetiBa
ll i rr,,
n Keempat
Mengenai 'penerimaan Retribusi dan penerimaan lain-lain Daerah harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang benvenang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 Aptil 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah maka :
I.
ANGGARAN RUTIN.
A.
Pendapatan.
1.
Halaman 1,
a. Kolom 2, untuk Anggaran Pendapatan (Contoh A I) terdapat garis mendatar di bawah kata/kalimat seperti
:
: 1.1. - Bagian : 1.1.1. - Pos lebih Perhitungan Sisa Anggaran tahun yang lalu. yang berasal dari Pemerintah/atau Ins- Pendapatan tansi yang lebih tinggi, 262
dan setemsnya,
seharusnya garis mendatar
b.
di
bawah kata/kalimat
tersebut tidak ada. Pada Anggaran Pendapatan (Contoh A.I) pada kolom 3 ditulis : Penerimaan sebenarnya menumt perhitungan yang terakhir ditetapkan. sehamsnya ditulis : Penerimaan Sebenamya Menurut Perhitungan Anggaran Yang
Terakhir Ditetapkan. 2. Halaman 4, mengenai KOP ditulis : BAB II Pendapatan. Seharusnya ditulis : BAB I Pendapatan. 3. Halaman 6, kolom 2 ditulis : Pos : 1.3.2. Retribusi Daerah. Seharusnya ditulis : Pos : 1.3.2. Retribusi Daerah. 4. Halaman 15, kolom 2 ditulis sisa (lebih) dari tahun anggaran yang lalu, ini seharusnya tidak ada-
B.Belanja. 1. Kolom 3, untuk Anggaran Belanja (contoh A.I) ditulis:
Belanja sebenamya menurut perhitungan yang terakhir ditetapkan. Seharusnya ditulis : Belanja sebenarnya Menurut Perhitungan Anggaran Yang Terakhir Ditetap-
kan.
2.1.
Halaman 18
:
a. Antara kolom 1 dengan kolom 2 diperlukan
adanya garis veriikat yang memisahkan sehingga cocok me-
nunrt contoh.
1 Uraian
Sisa Kurang Perhitungan ditulis pasal : 2.1.L.' 1000. dan menurut ketentuan contoh tidak perlu diadakan Pasal tenebut. Pada kolom 2 ditulis Urusan Umum dan Pemerin-
b. Pada kolom
Anggaran Tahun Yang Lalu
c.
tahan. Sehamsnya ditulis
:
Urusan Umum Peme'
rintahan.
2.2.
Halaman 19
:
a. Uang Paket yang dimuat pada pasal 2.2.1.1O05a agar diubah istilahnya menjadi : Uang Sidang, representasi dan lain'lain untuk .anggota Dewan Perwakilan RakYat Daerah.
b. Uang representasi yang dimuat pada pasal 2.2.1. 1006a agar dipindahkan pada pasal 2.2.1.1005a.
c. Biaya mmah jabatan Ketua/Wakil Ketua
DPRD
pada pasal 2.2.L.1007a agar dipindahkan pada pasal 2.2.1.1008a.
2.3.
Halaman 21 : a. Ongkos Kantor pasal 2.2.1.1011, pada kolom 8 ke'
269
.
terangan ditulis
-
:
Biaya minum/tamu-tamu, disarankan agar istilah-
nya diubah menjadi : Biaya konzumsi rapat-rapat.
Uang sidang bagi Pejabat Eksekutif yang diun- dang untuk menghadiri sidang-sidang resmi
DPRD, agar dipindahkan/dianggarkan pada pasal 2.2.L.L005a. b. Biaya pakaian dinas pasal 2.2.I.7016 supaya dipindahkan/dianggarkan pada pasal 2.2.L.1007 a.
c. Uang tunjangan tetap bagi Ketua, Wakil Ketua,
Se-
kretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Daerah,
pada pasal 2.2 .1.10 l7 agar dip indahkan/ di an ggarkan pada pasal 2.2.7.1009a.
2.4.
Halaman 23
:
Biaya perjalanan dinas, pasat 2.2.1.10?1, khususnya mengenai perjalanan. dinas bagi Ketua/Wakil Ketua
D.P.R.D. agar dipindahkan/dianggarkan pada, 2.2.L.t006u 2.5.
Halaman 25
pasal
:
: Pos2.2.2.b. seharusnvaditulis: P9s 2.2.2. dan'pada kolom 1 dengan kolom 2 agar diberi garis pemisah secara vertikal. Pada kolom 2 ditulis
2.6.
Halaman 27
:
Ongkos kantor, pasal 2.2.3.1011 pada kolom 8 terdapat rencana pembayaran upah tenaga harian 21 orang, untuk itu agar dipindahkan/dianggarkan pada pasal2.2.3.1005. 2.7.
Halaman 28
:
Biaya pakaian dinas, pasal 2.2.3.L066, yaitu mengenai pembelian pakaian dinas bagi Anggota DPRD zupaya dipindahkan/dianggarkan pada pasal : 2.2.1.1007a. 2.8.
Halaman 30
:
Biaya peringatan hari raya nasional pasal 2.2.3.1083 agar diikuti ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 pasal 12 ayat (1)a. 2.9.
Halaman 38
:
Ongkos kantor pasal 2.2.5.10L1 yaitu mengenai
pembayaran upah harian lepas di Kecamatan agar dipindahkan/dianggarkan pada pasal yang telah disediakan, sedangkan bantuan untuk pemeliharaan alat264
alat dan sebagainya supaya diubah menjadi pembelian dan sebagainya.
2.10. Halaman 43 : Pasal 2.2.7.7002 seharusnya ditulis : T\rnjangan Beras, bukan anggaran ceras. 2.11. Halaman 44
:
a. Ongkos kantor, pasal 2.2.7.!01L, yaitu mengenai
-
:
pembuatan lebel peserta penataran P. 4. pembuatan piagam peserta penataran P.4. biaya penyelenggaraan penataran (konsumsi, akomudasi dan transportasi). Untuk biaya-biaya tersebut agar dipindahkan/dianggarkan pada pasal 2.2.7.L013.
2.12. Halarnan 45 : Biaya rapat-rapat pasal 2.2.7.7100, agar dipindahkan/
dianggarkan pada Belanja barang, Ongkos kantor pasal
2.2.7.L017. 2.13. Halaman 67
:
Bantuan untuk organisasi sosial pasal 2.14.1.1135
sebagaimana ditentukan di dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 903/3173/Keu,
adalah direncanakan khusus untuk organisasi sosial saja.
Oleh karena itu disarankan agar pada kolom 8 dihapus saja, lebih lanjut diganti dengan penjelasan : Bantuan kepada Organisasi-organisasi Sosial sebesar Rp. 13.750.000,00. : Lampiran .C. Lampiran A.I/A dan lampiran A.I/B agar disesuaikan sepe-' nuhnya dengan contoh yang dimuat di dalam Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975.
II. ANGGARAN PEMBANGUNAN A. Pendapatan
:
:
1. Halaman 70 kolom 3, agar disesraikan sepenuhnya
de-
ngan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975. 2. Halaman 70 antara kolom 3 dengan kolom 4 agar diisi garis vertikal yang memisahkan.
B. Belanja
:
1. Halaman ??, hoyek pendataan tanah Negara di Kubu,
pasal 2P1.2.01.02.002 agar dipindahkan pada : Bidang Umum, Sektor Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Sub 265
L
Sektor Pemerintahan dengan menyezuaikan pasal
angga-
rannya.
2. Halaman 77 pada kolom 2, ditulis Program : penyempur-
: Program peningkatan Produksi Pertanian Pangan. 3. Halaman 78 : a. Pada kolom 2, ditulis : Program Pengembangan produksi Perkebunan Rakyat agar diubah menjadi : pronaan Pertanian, agar diubah menjadi
gram Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat. Pada kolom 2 ditulis : Program Penyempumaan Kehutanan, agar diubah menjadi : Program Pembinaan Kehutanan.
b.
c. Pada kolom 2 ditulis : Program Peternakan, agar diubah menjadi katan Produksi Petemakan.
4. Halaman 79
:
Penyempurnaan
Program pening-
:
a. |oyek pembangunan tempat parkir di muka gedung kesenian Amlapura pasal 2P.1.2.11.01.001. Sektoi hoduksi, Sub Sektor Penyertaan Modal, agar dipindahkan pada Sektor Perhubungan, Sub Sektor pariwisata, dengan menyezuaikan pasal anggarannya.
b. hoyek pembebasan tanah tempat parkir di Taman Ti{agangga, pasal 2P.I.2.71.002 Sektor produksi,
Sub Sektor Penyertaan Modal agar dipindahkan pada Sektor Perhubungan, Sub Sektor pariwisata dengan
menyesuaikan pasal anggarannya.
5. Halama 80 : a. Proyek pembangunan mmah potong hewan di Amlapura pasal 2P.L.2.1L.0L003 Sektor hoduksi, Sub Sektor
b.
Penyertaan Modal agar dipindahkan pada Sub Sektor Petemakan dengan menyesuaikan pasal anggarannya. Penyisihan 10Vo dan hasil bersih Ipedauntuk Rekening Gubemur dimuat pada pasal 2P.1.2.11.01.005 Bidang
Ekonomi, Sektor hoduksi Sub Sektor Penyertaan Modal agar dipindahkan/dianggarkan pada Bidang Umum Sektor Pemerintahan dan Ketertiban Umum Sub Sektor Pemerintahan, dengan menyesuaikan pasal anggarannya.
6. Halaman 81
a.
:
Pada kolom
2, ditulis Program Penyuluhan Agama
dan
Penertiban Brosur-Brosur Agama, disarankan agar diubah menjadi : Progtam Penyuluhan Agama. 266
b.
hoyek bantuan untuk pembinaan, Penyuluhan
dan
Penertiban Brozur-Brosur Agama pasal 2P.2.1.01.001 pada kolom 6 keterangan ditulis : Bantuan untuk pembinaan, penyuluhan dan penertiban brozur-brosur agama di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem. Untuk ini disarankan agar target fisik/non fisiknya dijelaskan lebih terperinci kepada lembaga/badan yang
diberikan bantuan tersebut.
hoyek bantuan untuk pembinaan desa adat bekas di Kabupaten Daerah Tingkat II Ka-
pengelola pasdr
rangasem pasal 2P.2.1.01.02.001 pada kolom 6. keterangan disarankan agar ditulis sebagai berikut :
c.1. Desa Adat Bebandem c.2. Desa Adat Sibetan c.3. Desa Adat Tianyar c.4. Desa Adat Duda c.5. Desa Adat Sukahat c.6. Desa Adat Selat c.7. Desa Adat Beluhu c.8. Desa Adat Menanga JUMLAH:
7. Halaman 83
Rp. 400.000,00. Rp. 300.000,00. Rp. 250.000,00. Rp. 250.000,00. Rp. 250.000,00. Rp. 150.000,00. Rp. 150.000,00. Rp. 250.000,00. Rp. 2.000.000,00.
:
hoyek
Pemagaran keliling pada halaman Gedung T.K. T\rnas Harapan Amlapura pasal 2P.2.!.02.01.002 disa' rankan agar diubah namanya menjaQi : Proyek Bantuan
pemagaran keliling pada halaman Gedung Harapan Amlapura.
8. Halaman 84
T.K. T[nas
:
a. Prciyek bantuan untuk
penanggulangan bencana alam
pasal 2P.2.1.06.01.001. disarankan agar dihapus dan dananya supaya dipergunakan untuk membiayai proyek baru yang lebih dipdoritaskan. b. Proyek rehabilitasi gedung kesenian Amlapura pasal 2P.2.1.06.02.002 Bidang Sosial, Sektor Kesejahteraan
dan Pendidikan Sub Sektor
lGseiahteraan sosial
disarankan agar dipindahkan/ dianggarkan pada Bidang Umum Sektor Pemerintatran dan Ketertiban Umum
Sub Sektor Pemerintahan dengan
menyezuaikan
pasal anggarannya- -
9. Halaman 85 : a. Proyek pemeliharaan/pembinaan pemain untuk sepe' rangkat gong kulintang, piano dan Band pasal 2P.2.1. 06.03.002 disarankan agar diubah namanya menjadi
:
267
Proyek pemeliharaan seperangkat gong, Kulintang b.
Piano dan Band serta Pembinaan Pemainnya. hoyek bantuan kegiatan Pesta Kesenian Bali, pasal 2P.2.1.06.03.004 agar diubah namanya menjadi : ho yek Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.
l0.Halaman 89 : a. Proyek pembuatan formulir TUPI untuk lpeda pasal 2P.3.2.0t.01.001 sesuai dengan sifat dan jenis pengeluarannya, maka untuk tahun-tahun mendatang agar dianggarkan pada Anggaran Belanja Rutin.
b. Proyek Pembangunan gedung Veteran Amlapura
pasal 2P.3.2.02.01.002 Bidang Umum, Sektor Umum, Sub Sektor Peningkatan Aparatur Daerah agar dipin-
dahkan/dianggarkan pada Bidang Sosial, Sektor Kesejahteraan dan Pendidikan, Sub Sektor Kesejahteraan Sosial, den gan m enyesu
C. Lampiran
ai
kan
p
asal an ggarannya.
:
1. Lampiran A.II/B mengenai Urusan Kas dan Perhitungan
-
A.III Daftar
adanya hutang-hutang daerah tingkat II
Karangasem kecuali hutang-hutang secara anuitet, contoh A.IV mengenai Daftar adanya hutang-hutang daerah yang
diadakan secara anuitet, contoh A.V, contoh A.VI, A.VII dan contoh A.VI[ agar disesuaikan sepenuhnya dengan contoh yang tercantum di dalam
contoh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1g?b.
Kelima
Mengenai pembentukan team pembina proyek atau yang serupa yang dianggap perlu untuk keterpaduan perencanaan, pengendalian dan pembinaan yang terdiri dari berbagai unsur dari Dinas atau Instansi yang saling berpaut dapat dibentuk dengan tidak memberatkan Keuangan Negara atau biaya Proyek. Dengan kata lain bahwa kepada team seperti itu tidak disediakan
honorarium, ongkos transportasi dan lain-lain, kecuali kemung-
kinan biaya jamuan rapat biaya peninjauan secara terpadu ke lapangan/lokasi proyek.
ini agar dibedakan staf pengolah dari Dinas/ Lembaga yang bersangkutan yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan programlproyek, yang dapat diberikan honorarium Dalam hubungan
untu k m enu nj ang kel ancaran pel aksanaan tu gas. Keenam
Setiap daerah melakukan pinjaman perlu diperhatikan adanya Service Ratio di mana jumlah seluruh angsuran ditambah bunga yang harus ditanggung oleh daerah setiap tahun tidak melebihi tSVo dart pendapatan pembangunan daerah yang ber-
flebt
sangkutan.
268
Ketujuh
Bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah hanya dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedelapan
Perkiraan upah pungut, uffig perangsang dan insentif agar diperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979.
Ketentuan tersebut mengatur agar semua bentuk pelaksanaannya dituangkan ke dalam atau serendah-rendahnya dengan Peraturan Daerah serta banr dilaksanakan setelah Peraturan Daerah dimaksud mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
Kesembilan
Pada beberapa penjelasan pasal belanja pegawai (kolom 8) ditulis: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan lainnya, pembayaran
kekurangan pangan tahun anggaran 1982/1983 agar dihapus sedangkan kredit anggarannya digabungkan dengan masing-masing pengeluaran gaji dan tunjangan pangan tahun anggaran 1983/1984. Kesepuluh
Biaya perjalanan dinas tetap bagi pejabat/pegawai yang pembiaya-
annya direncanakan secara tetap berdasarkan kebijaksanaan agar dihapus dan selanjutnya dananya dipindahkan pada pasal perjalanan dinas. Penggunaan dana tersebut agar sepenuhnya mengikuti ketentuan perjalanan dinas yang berlaku. Kesebelas
Dari beberapa proyek yang direncanlOun, pada kolom 6 keterangan terdapat istilah proyek subplesi.
Untuk itu disarankan agar diubah istilahnya menjadi proyek
lanjutan. Keduabelas
Dari beberapa proyek yang direncanakan pada kolom 6 keterangan ditulis : biaya dari penerimaan daerah sendiri yang diarahkan. Kata yang diarahkan pada penerimaan daerah sendiri agar ditiadakan.
Ketigabelas
Dari beberapa proyek yang direncanakan pada kolom 5 yaitu mengenai unit/dinas bertanggung jawab agar diubah dan ditulis unit organisasinya atau dinasnya bukan Kepala Instansi atau Kepala Dinas.
Keempatbelas
Dari beberapa proyek yang direncanakan pada kolom 6 keterangan supaya diuraikan dengan jelas target yang akan dicapai, volume dan sasarannya.
Kelimabelas
Pada setiap halaman pada sudut kanan atas ditulis : Muka : 7 contoh : A.I d,an seterusnya. Kata muka dan garis bawah mendatar 269
supaya dihilangkan kemudian untuk nomor halaman agar ditulis
di tengah-tengah.
Keenambelas
:
Bentuk dan susunan Peraturan Daerah ringkat II Karangasem belum sesuai dengan contoh A. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
lL Tahun 1975.
Oleh karena itu perlu diubah dan disesuaikan antara lain : 1. Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem serta tanda bintang mendatar
di
bawahnya yang menjadi
kop daripada peraturan daerah
tersebut supaya dihapus.
2.
Garis bawah mendatar di bawah kalimat seperti
:
a. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, b. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c. Tahun anggaran 1983/1984, d. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, e. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem,
f. Memutuskan,
g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem
tbntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tahun anggaran 1983/1984
h.
i. j.
(agar ditulis dengan huruf kecil, huruf depannnya saja huruf besar) ; Pasal 1, pasal 2 dan seterusnya,
Pendapatan, belanja (haruslah ditulis dengan huruf kecil), Pada tanggal : 24 Mei 1983, supaya dihilan gkan/dihapus.
3. Kalimat tentang yang ditulis dengan huruf kecil agar ditulis dengan huruf besar.
4.
Pada konsideran membaca
:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, beserta pengundangannya di dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran-l,embaran Negara supaya dicantumkan dan dilengkapi dengan nomor dan tanggalnya.
5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tahun anggaran 1983/1984,
seharusnya yang benar ditulis adalah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.
270
6. Kata-kata/kalimat di bawah ini seharusnya dengan humf kecil seperti
:
Ditetapkan di Amlapura ; b. Pada tanggal 24Mei 1983 ; c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; e. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ; a.
f.
;
Ketua.
7. Bentuk lampiran A Peraturan Daerah hendaknya diperhatikan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975. Segera dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Daerah II Karangasem tahun anggaran 1983/1984 dengan me-
Ketujuhbelas
Tingkat
ngikuti ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam diktum' diktum seperti tersebut di atas. Penetapan Perubahan APBD dimaksud harus sudah dilaksanakan dalam bulan Oktober 1983, sesuai dengan ketentuan yang ter' cantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
Kedelapanbelas
:
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tahun anggaran 1983/1984 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II
Karangasem Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 24Mei 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tahun anggaran 1983/1984 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
Kesembilanbelas
:
Keputusan
ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan ber-
laku surut sejak 1 Aptil 1983.Ditetapkan Pada
di :
tanggal
Denpasar.
: 29 Juni 1983.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI,
ttd.
MANTRA.
271
:.
Keputusan ini dikirim kepada
1. 2.
--
c
:
Saudara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura ; Saudara Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura ;
untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
:
Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta ( 8 ) ; Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta ( 2 ) ; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ; Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ; Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ; Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bdi di Denpasar ; Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ; Kepala Biro Keuangan Kantor Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali pasar ;
Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat
sar
(10);
D
Nomor 51. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
ttd. DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NrP. 010023939.
272
Bali
di
Den-
Denpa-
Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Kantor Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar; Inspektur Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura; 1 s/d. 11 untuk maklum dan seperlunya.-
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 51 pada tanggal 3 September Tahun 1983. Seri
I
di
I Bali,
