PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis)
MAYA SUPRIATIN (113403039) Desa Gunungsari Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya Email:
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jalan Siliwangi No 24
ABSTRACT The purpose of this research is to know (1) the implementation of government internal restraint system in service revenue, financial management and assets area Ciamis regency. (2) the quality of local government financial report in service revenue, financial management and assets area Ciamis regency (3) the role of government’s internal restraint system toward the quality of local government financial report. The method of this research is analytical descriptive method with case study approach. The data accumulation technique is done through primary data in which the data obtained directly from the subject of research, service revenue, financial management and assets area Ciamis regency and secondary data which obtained from divining manual research. The result of research shows: (1) the government’s internal restraint system that has achieved by service revenue, financial management and assets area Ciamis regency include environment restraint aspect, risk assessment, restraint activities, information and communication and the monitoring showed the achievement were very adequate (2) the quality of local government financial report that has achieved by service revenue , financial management and assets area Ciamis regency included relevant aspect, reliably, and it could understandable and comparable shows very adequate conditions (3) government’s internal restraint system has important role toward the quality of local government financial report. Keywords: government’s internal restraints system, the qualities of local government financial report
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis; (2) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis; (3) Peranan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Sistem pengendalian intern pemerintah yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis meliputi aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan menunjukan kondisi sangat memadai; (2) Kualitas Lapotan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis meliputi aspek relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan menunjukan kondisi sangat memadai; (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat berperan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Dalam era reformasi ini setiap negara pasti membutuhkan good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik. Dalam versi World Bank, good governance adalah suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak bergulirnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah
berjalan, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya
harus
memperhatikan
rasa
keadilan
dan
kepatuhan
serta
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Ciamis mendapat predikat wajar tanpa pengecualian yang merupakan wujud keberhasilan demokrasi dan birokrasi, juga menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Ciamis dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel serta relatif tidak ada masalah yang membuat laporan keuangan dinilai tidak wajar. Pencapaian tersebut tidak pernah lepas dari peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang fungsinya sebagai konsolidator dalam bidang Pendapatan, Bendahara Umum Daerah, Anggaran, Aset dan Akuntansi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. 2. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Peranan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. METODE PENELITIAN Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu 1 (satu) variabel independen atau variabel bebas dan 1 (satu) variabel dependen atau variabel terikat. Aspek yang diteliti untuk variabel independen maupun dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Variabel Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Definisi
Aspek yang Diteliti
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (PP No. 71 tahun 2010)
Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu : 1. Lingkungan internal 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern.
Karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dipahami 4. Dapat Dibandingkan.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara, pengamatan dan angket (kuisioner) serta penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Populasi sasaran penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Teknik penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan). Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah: 1. Sampel merupakan pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. 2. Sampel bukan pimpinan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis 3. Sampel diambil dari setiap strata yang ada dalam struktur organisasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. 4. Sampel diprioritaskan pada bagian yang lebih berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan laporan keuangan Ukuran sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yaitu 15 orang (10% X 148 = 14,8 = 15). Sampel dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan; (3) Kepala Sub Bagian Program; (4) Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Dana Perimbangan; (5) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi; (6) Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan; (7) Kepala Seksi Penagihan; (8) Kabid Pajak Daerah; (9) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan; (10) Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja; (11) Kepala Seksi Akuntansi Aset; (12) Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan; (13) Kepala Bidang Anggaran; dan (14) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dengan komponen reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data. Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut: Persentase =
∑ Jawaban "YA" ∑ Jumlah kuesioner x Jumlah Pertanyaan
X 100%
Hasil perhitungan kuesioner dinilai dengan range persentase sebagai berikut:
Tabel 2 Persentase Perhitungan Kuisioner Persentase
Kriteria
0% - 25%
Penerapan Nilai Tidak Memadai
26% - 50%
Penerapan Nilai Kurang Memadai
51% - 75%
Penerapan Nilai Cukup Memadai
76% - 100%
Penerapan Nilai Sangat Memadai
PEMBAHASAN Penulis mengumpulkan data dengan jalan melakukan observasi langsung ke objek penelitian, wawancara dengan pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan serta menyebar kuesioner untuk pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis dengan diperoleh informasi sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah itu adalah: 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian pada DPPKAD Kabupaten Ciamis berdasarkan perolehan persentase hasil kuisioner terhadap pegawai adalah 81,67%, yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendaliannya sangat memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya peraturan, penegakkan tindakan disiplin, penyusunan dan penerapan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan dan kepemimpinan yang kondusif. 2. Penilaian Risiko Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam upaya pencapaian visi dan misi DPPKAD Kabupaten Ciamis maupun Visi dan Misi Pembangunan Daerah, isu-isu strategis pembangunan yang muncul diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang
perencanaan. Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Penilaian risiko pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis cukup memadai dengan mendapat perolehan persentase sebesar 68%. Berdasarkan penelitian, penilaian risiko pimpinan instansi kurang menonjol. Hal ini disebabkan karena penilaian risiko tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, melainkan dikakukan juga oleh berbagai pihak yang lebih mengetahui risiko yang mungkin terjadi di lapangan. 3. Aktivitas Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian pada DPPKAD Kabupaten Ciamis sangat memadai dengan persentase sebesar 78,18%. Dengan adanya reviu atas kinerja serta penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja digunakan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan laporan keuangan, pembinaan ini wajib dilaksanakan karena sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi masih minim. Pemisahan tugas dan fungsi pun akan membantu dalam keefektifan pencapaian tujuan. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di DPPKAD Kabupaten Ciamis ini sangatlah baik. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat mempermudah dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, dengan penggunaan password untuk akses ke aplikasi tersebut maka data akan lebih aman karena akses dibatasi dan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Ciamis dilakukan melalui proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah
dilakukan dengan terukur dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. 4. Informasi dan Komunikasi Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dapat percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan
daerah memudahkan dalam pengendalian. Dengan demikian, penyampaian informasi akan lebih cepat dan tepat waktu baik kepada pimpinan maupun pihak lain yang ditentukan. Berdasarkan persentase penelitian yang menunjukkan angka 88,89%, maka informasi dan komunikasi pada DPPKAD Kabupaten Ciamis termasuk sangat memadai. 5. Pemantauan Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan berkelanjutan melibatkan pihak intern baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai. Berdasarkan persentase penelitian yang menunjukkan angka 82,22%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan pada DPPKAD Kabupaten Ciamis sangat memadai.
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut: 1. Relevansi Penelitian menunjukkan persentase secara keseluruhan sama dengan 90%, yang menunjukan bahwa relevansi Laporan Keuangan sangat memadai. Penggunaan aplikasi SIPKD pada DPPKAD Kabupaten Ciamis mendukung laporan keuangan menjadi lebih relevan dimana informasi yang relevan itu adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif tepat waktu dan lengkap. 2. Andal Penelitian menunjukkan persentase secara keseluruhan sama dengan 85,33%, yang menunjukan bahwa keandalan Laporan Keuangan sangat memadai. Dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK menunjukkan bahwa penyajiannya jujur, dapat diferivikasi, dan mengandung unsur netralitas. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat Dibandingkan Penelitian menunjukkan persentase secara keseluruhan sama dengan 83,33%, yang menunjukan bahwa Laporan Keuangan sangat memadai untuk dapat dibandingkan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan sama. Meskipun mulai tahun 2015 ada perubahan mengenai sistem akuntansi yang berbasis akrual secara penuh, namun hal tersebut tetap diungkapkan sehingga laporan keuangannya dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal. 4. Dapat Dipahami Penelitian menunjukkan persentase secara keseluruhan sama dengan 80%, yang menunjukan bahwa Laporan Keuangan sangat memadai untuk dapat dipahami. Hal ini karena diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Selebihnya laporan keuangan memang mudah dipahami karena sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan pada kenyataan dan fakta yang ada serta dihubungkan dengan teori yang telah dikemukakan pada bab II, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai berperan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Ciamis: Tabel 3 Perhitungan persentase sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan hasil jawaban kuisioner Aspek Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Jumlah Sumber: Data yang telah diolah
Jawaban Jawaban Jawaban Ya Ragu Tidak 98 20 2 51 21 3 129 35 1 40 5 37 8 355 89 6
% SPIP =
𝟑𝟓𝟓 𝟒𝟓𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟖, 𝟖𝟗%
Total 120 75 165 45 45 450
Perhitungan Persentase 81,67% 68% 78,18% 88,89% 82,22%
Seperti penjelasan, bahwa pada variabel ini ada unsur yang hanya memperoleh persentase paling lemah sebesar 68% yaitu penilaian risiko artinya penilaian risiko yang dilakukan kurang efektif. Namun dengan angka 68% tersebut penilaian risiko masih tergolong cukup memadai. Meskipun demikian secara keseluruhan sistem pengendalian intern pemerintah yang ada pada DPPKAD Kabupaten sangat memadai. Tabel 4 Perhitungan persentase kualitas LKPD berdasarkan hasil jawaban kuisioner Jawaban Ya Relevansi 54 Andal 66 Dapat Dibandingkan 25 Dapat Dipahami 24 Jumlah 169 Sumber: Data yang telah diolah Aspek
Jawaban Ragu 6 9 3 6 24
% Kualitas LKPD =
𝟏𝟔𝟗 𝟏𝟗𝟓
Jawaban Tidak 2 2
Total 60 75 30 30 195
Perhitungan Persentase 90% 88% 83,33% 80%
𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕%
Dalam penelitian persentase dalam aspek dapat dipahami mendapat posisi paling lemah yaitu hanya memperoleh angka 80%. Hal itu dikarenakan adanya asumsi bahwa pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun pada kenyataannya memang tidak semua pihak dapat dengan mudah memahami laporan keuangan. Meskipun demikian secara keseluruhan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sangat berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Dari perhitungan serta analisis yang telah dilakukan maka dapai disimpulkan bahwa sistem pengendalian laporan keuangan pemerintah daerah yang memadai berperan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peranan sistem pengendalian inten pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Sistem pengendalian intern pemerintah yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis meliputi aspek lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan menunjukan kondisi sangat memadai. Namun untuk aspek penilaian resiko masih menunjukan kondisi cukup memadai. Meskipun demikian, secara keseluruhan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis sangat memadai. 2. Kualitas Lapotan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis meliputi aspek relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan menunjukan kondisi sangat memadai. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat berperan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait maupun bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Tingkatkan penilaian risiko dengan cara melakukan penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan tujuan dan rencana strategis DPPKAD Kabupaten Ciamis yang dilakukan langsung oleh pimpinan agar dapat mendukung tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.Selanjutnya maksimalkan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia khususnya di bidang akuntansi karena penyusunan laporan keuangan yang berkualitas ditunjang oleh pembuat laporan keuangan yang kompeten.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya dapat memasukkan faktor-faktor lainnya yang berperan dalam kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Angga Suprayogi. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Bandung: Skripsi Akuntansi Universitas Pasundan. Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan. 2005. Sistem Pengendaian Manajemen. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat. Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Linggar Jaya. Dermawan Wibisono. 2005. Riset Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dianne Natalia Christanti. ____. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Bandung: Jurnal Universitas Komputer Indonesia. Gerry Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). Padang: Jurnal Universitas Negeri Padang. Gima Sugiama. 2008. Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta. Hadari Nawawi. 2004. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Husein Umar. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Nuning Hindriani, dkk. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Madiun: Jurnal Universitas Brawijaya. Romney, Marshal B., Steinhart, Paul John. 2006. Accounting Information System. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. Ruri Windiastuti. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Bandung: Skripsi Akuntansi Universitas Widyatama. Sincich, McClave Benson. 2010. Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 11. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Umar Sekaran. 2006. Research Methods for Business. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
