BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan
1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mengacu pada aturan yang berlaku yaitu
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan
kinerja, transaparansi dan akuntabilitas. Kelima unsur dalam SPIP yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan dan Pengendalian Intern tersebut pada penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai indikator dalam mengukur seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penilaian sebanyak 52 orang responden terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperoleh hasil yaitu indikator Lingkungan Pengendalian (80,60%) pada kategori baik, Penilaian Resiko (70,10) pada kategori baik, Kegiatan Pengendalian (75,96%) pada kategori baik, Informasi dan Komunikasi (81.06%) pada kategori sangat baik dan Pemantauan dan Pengendalian Intern (74.77%) pada kategori baik, dari hasil rata-rata penilaian keseluruhan indikator pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar (77,26%) pada kategori baik. Dari hasil tersebut diatas ternyata informasi dan komunikasi mendapatkan penilaian paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 81,06% dengan kategori
73
74
sangat baik. Sedangkan indikator penilaian resiko mendapat penilaian paling rendah dengan rata-rata sebesar 70,10% dengan kategori baik, dan penilaian
secara keseluruhan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) termasuk
dalam kategori baik yaitu dengan skor pencapaian sebesar 77,26%. 2. Sistem Administrasi Keuangan Daerah yang terdiri dari Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan keuangan, Sistem Informasi Keuangan dan Sumberdaya Manusia pada penelitian ini oleh penulis dijadikan
sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar Efektifitas Sistem Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penilaian sebanyak 52 orang responden terhadap Sistem Administrasi Keuangan Daerah diperoleh hasil bahwa indikator Penyusunan Anggaran (73,33%) pada kategori Baik, Pelaksanaan Anggaran (73,85%) pada kategori baik, Penatausahaan keuangan (75,77%) pada kategori baik, Sistem Informasi Keuangan (75,77%) pada kategori baik dan Sumberdaya Manusia (72,56%) pada kategori baik, dari hasil rata-rata penilaian keseluruhan indikator pada Sistem Administrasi Keuangan Daerah sebesar (73,92%) pada kategori baik. Dari hasil tersebut diatas sistem informasi keuangan mendapatkan penilaian paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 75,77% dengan kategori baik. Sedangkan indikator sumberdaya manusia mendapat penilaian paling rendah dengan rata-rata sebesar 72,56% dengan kategori baik, dan penilaian secara keseluruhan Sistem Administrasi Keuangan Daerah termasuk dalam kategori baik yaitu dengan skor pencapaian sebesar 73,92%.
75
3. Berdasarkan Pengendalian
perhitungan Intern
analisis
Pemerintah
korelasi, (SPIP)
hubungan
terhadap
antara
Sistem
Efektifitas
Sistem
Administrasi Keuangan Daerah diperoleh hasil sebesar 0,661, hal tersebut
menyatakan bahwa pengaruhnya signifikan dalam kategori kuat. Sedangkan
perhitungan koefesien determinasi diperoleh hasil sebesar 0,430, hal ini menunjukkan
bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
mempengaruhi Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah Sebesar 43,70%, dan
sisanya sebesar 56,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya penulis
mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat antara lain : 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat saat ini penerapannya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut masih bisa dioptimalkan lagi untuk menjadi sangat baik, apabila terdapat komitmen antara pimpinan dan bawahan dalam menerapkan 5 (lima) unsur yang terkandung dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya pada indikator penilaian resiko yang memperoleh penilaian paling rendah.
76
2. Sistem Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut masih dapat dioptimalkan lagi
untuk menjadi sangat baik, apabila penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sudah
dilaksanakan secara optimal, khususnya pada indikator sumberdaya manusia yang memperoleh penilaian paling rendah.
3. Untuk menindaklanjuti kesimpulan diatas, maka Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) masih dapat dioptimalkan dan berjalan secara efektif, harus mendapat perhatian dan tanggung jawab dari pimpinan dan seluruh pelaksana. Untuk itu harus ada komitmen antara pimpinan dengan seluruh pelaksana dalam mengimplementasikan kelima unsur yang terkandung dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa
pengaruh-pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Sistem Administrasi Keuangan Daerah (studi kasus pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat) termasuk kategori kuat, Sehingga untuk mencapai tertibnya administrasi keuangan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dapat melalui : 1. Peningkatkan mekanisme pengawasan, 2. Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam melakukan proses pengendalian, 3. Meningkatkan komunikasi dan informasi. 4. Mengoptimalkan Penilaian risiko.
77
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Bambang Hartadi, 1990. Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Management dan Audit. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
S.P. Siagian, 1990. Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung. D.J. Mamesah, 1995, Sitem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Uma Sekaran. 2006. Sujianto, 2007.donesia.
Peraturan Pemerintah : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Diwajibkan Untuk Melaksanakan Politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi Dibidang Ketata Negaraan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan Kepala BPKP No. PER-1326/K/L/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
Website : Disnask Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2012. (http://Disnak.provjabar.go.id.)
