LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340 Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: [email protected] Website: www.bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id

i [Typ

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bermanfaat untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)

telah

memberikan

respon

yang

sangat

baik

dengan

menerbitkannya Surat Penugasan pembentukan Tim Satlak PI BBPMSOH. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh BBPMSOH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini dibuat sesuai arahan Tim Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2015 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor,

Pebruari 2016

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

drh. Enuh Rahardjo Djusa, Ph.D NIP 19590513 198603 1 013

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………... DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………… A. Latar Belakang …………………………………………. B. Dasar Hukum …………………..………………………. C. Maksud dan Tujuan ….………………………………... D. Sasaran dan Ruang Lingkup ………………………….

1 1 2 3 3

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPI…………..…….. A. Kelembagaan ……………………………………….….. B. Kinerja Satlak PI…..…….……………………………… C. Kinerja Lima Unsur SPI ..……………………………… 1. Lingkungan Pegendalian …………………….…… 2. Penilaian Resiko………..………………………….. 3. Kegiatan Pengendalian….………………………… 4. Informasi dan Komunikasi …..……………………. 5. Pemantauan………….……………………………...

5 5 6 8 8 13 13 25 27

BAB III

TINGKAT KEBERHASILAN / PRESTASI…………….…..

28

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN……..

29

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN…………..……………………

32

BAB VI

PENUTUP ……………………………………………………

33

LAMPIRAN – LAMPIRAN ………………………………………………

34

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman LAMPIRAN I

Surat Keputusan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern BBPMSOH ........................

34

LAMPIRAN II

Salinan RKAKL/DIPA BBPMSOH Tahun Anggaran 2015 ……………………………………

35

LAMPIRAN III

Program Kerja Satlak PI BBPMSOH Tahun 2015 ………………………………………………..

36

LAMPIRAN IV

Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Satlak PI BBPMSOH Tahun Anggaran 2015…………..

37

LAMPIRAN V

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern BBPMSOH Tahun 2015 ………………………………………………...

38

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan pembantuan, selain itu pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk mencukupi sarana pembangunan di daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan bibit, pakan terutama penyediaan obat yang berkualitas dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pusat dan UPT yang berdampak pada jauhnya rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 628/Kpts/OT.140/12/2003 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, BBPMSOH merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai tujuan agar obat hewan dapat terjamin kualitas sampai ditingkat konsumen, sehingga dapat mendukung perkembangan industri peternakan. Untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai maka diciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat pada pelaksanaan kegiatan. Sistem pengendalian intern yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di bidang pelaporan, sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan belum efektif. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dengan Keputusan Nomor 31013/Kpts/OT.160/F12/1/2013 dan disempurnakan melalui Keputusan nomor 0007/Kpts/OT.160/F5.I/01/2015, untuk melakukan pengendalian 1

secara komprehensif atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif maka BBPMSOH membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern mengacu kepada Permentan tersebut dan juklak sistem pengendalian intern yang diterbitkan Ditjen Peternakan. Melalui pedoman tersebut diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPMSOH dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehandalan laporan keuangan pengamanan aset dalam rangka mewujudkan good and clean governance. Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tim satlak sistem pengendalian intern BBPMSOH selama tahun 2015, maka disusun Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun 2015 ini.

B. DASAR HUKUM Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, merujuk pada : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor Pengendalian Intern Pemerintah;

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

2

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Pementan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; 13. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Nomor 0007/Kpts/OT.160/F5.I/01/2015 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. C. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2015 adalah: 1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan selama tahun 2015. 2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Tim Satlak SPI selama tahun 2015. 3. Memberikan informasi tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya. D. Sasaran dan Ruang Lingkup Sasaran Laporan Tahunan SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2015 mencakup pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI BBPMSOH dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya. Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dijabarkan kedalam masing-masing kegiatan utama meliputi unsur : 1. Lingkungan pengendalian. Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

3

2. Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian untuk membantu memberikan kepastian bahwa arahan pimpinan dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan. 5. Pemantauan pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit APIP dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

4

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPI

A. KELEMBAGAAN 1. Kelengkapan SK Satlak SPI Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan telah membentuk Tim Satlak PI lingkup BBPMSOH Keputusan Kepala BBPMSOH Nomor 00007/Kpts/OT.160/F.5.I/01/2015 tanggal 22 Januari 2015. Salinan Surat Keputusan Penetapan Tim Satlak PI BBPMSOH dapat dilihat pada Lampiran 1. 2. Kompetensi SDM Satlak PI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, personil SDM Tim Satlak SPI BBPMSOH telah sesuai dengan Pedoman Umum dimaksud, Ketua Tim Satlak dijabat oleh kepala Bagian Umum yang didalamnya membidangi fungsi ketatausahaan, Sekretaris Tim Satlak dijabat oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang didalamnya membidangi fungsi evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Anggota Tim Satlak SPI BBPMSOH berjumlah 3 (tiga) orang diwakili oleh 1 (satu) orang masing-masing dari Bidang Pelayanan Pengujian, Bidang Sertifikasi dan pengamanan Hasil Uji, dan Perwakilan pejabat Fungsional. 3. Ketersediaan Anggaran SPI Anggaran kegiatan Pengendalian Intern Satuan Pelaksana PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan berasal dari DIPA BBPMSOH Nomor: DIPA-018.06.2.411962/2015 tanggal 14 November 2014 (terlampir dalam lampiran 2) dengan rincian anggaran biaya sebagai berikut: a. Bahan Kegiatan Implementasi SPI b. Perjalanan Penyusunan Juklak/Juknis SPI c. Apresiasi Forum Pembinaan SPI

Rp 2.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00

5

B. KINERJA SATLAK PI 1. Rapat Kerja Satlak PI dan Pimpinan BBPMSOH Rapat kerja Intern Tim Satlak PI BBPMSOH dilaksanakan untuk membahas perkembangan pelaksanaan pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi BBPMSOH. Rapat kerja rutin dilaksanakan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan di BBPMSOH bersamasama dengan pimpinan Kepala Balai dan Pejabat Struktural dan Penyelia Unit Uji. Rapat pimpinan (Rapim) dilaksanakan oleh Kepala BBPMSOH dengan Pejabat Struktural dan Penyelia Unit Uji, rapat umum dilaksanakan dengan seluruh pegawai BBPMSOH. 2. Program Kerja Satlak PI Program Kerja Satlak PI dengan melaksanakan beberapa kegiatan (terlampir pada lampiran 4), antara lain : a. Membuat program kerja pelaksanaan pengendalian intern; b. Membantu penyusunan/penyempurnaan juklak/juknis/SOP dan KAK masing-masing kegiatan teknis maupun non teknis disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam DIPA maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BBPMSOH; c. Melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaaan barang/jasa serta sistem akuntansi instansi (SAI); d. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); e. Melaksanakan penilaian, pengujian, mengevaluasi, mereviu, pemantauan, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern BBPMSOH. 3. Pelaksanaan program kerja Satlak PI a. Program kerja pelaksanaan pengendalian intern telah selesai dibuat oleh tim satlak SPI pada bulan Februari 2015 (terlampir); b. Tim Satlak PI membantu penyusunan/penyempurnaan juklak/juknis/ SOP dan KAK masing-masing kegiatan teknis maupun non teknis disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam DIPA maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BBPMSOH terutama untuk kegiatan pengujian dan sertifikasi obat hewan, pengkajian dan pemantauan obat hewan; c. Tim Satlak PI membantu melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan, keuangan, pengadaaan barang/jasa serta sistem akuntansi Instansi(SAI). Hal ini dengan dilakukannya pengiriman laporan SAI dan Laporan MONEV menggunakan aplikasi PMK 249/2011 setiap bulannya dan setiap triwulan kepada Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 6

d. Tim Satlak PI Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari : 1. Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Audit Kinerja atas DIPA Satker BBPMSOH Tahun 2014 dan 2015 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No. Print. 484/H/PW.130/03/2015 tanggal 18 Maret 2015, dengan waktu pelaksanaan audit mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 1 April 2015. 2. Telah melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Kinerja) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Sekretraris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dengan Nomor surat 14002/PW.220/F5.I/07/2015 tanggal 14 Juli 2015. e. Melaksanakan penilaian, pengujian, mengevaluasi, mereviu, pemantauan, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. 1. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan I periode Januari s/d Maret 2015 disampaikan melalui Surat Nomor 20002/KU.050/F.5.I/04/2015 pada tanggal 20 April 2015. 2. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan II periode April s/d Juni 2015 disampaikan melalui Surat Nomor 31004/KU.050/F.5.I/07/2015 pada tanggal 31 Juli 2015. 3. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan III periode Juli s/d September 2015 disampaikan melalui Surat Nomor 26002/KU.050/F.5.I/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015. 4. Penyampaian Laporan Perkembangan SPI BBPMSOH Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2015 disampaikan melalui Surat Nomor 25012/RC.320/F.5.I/1/2016 tanggal 25 Januari 2015. B. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Satlak SPI dapat dilihat pada lampiran 5. C. SOP (Standar Operasional prosedur) dan Petunjuk pelaksanaan Satlak SPI dapat dilihat pada lampiran 6.

7

C. KINERJA PENERAPAN 5 (LIMA) UNSUR SPI 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, dimana didalamnya telah terbangun sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Guna mendukung terbentuknya sistem pengendalian intern yang baik, maka perlu dibangun organisasi yang mempertimbangkan aspek kebijakan, sumber daya manusia (personil), dan prosedur. Uraian lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut: A. Organisasi Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Struktur Organisasi BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh : 1. Bagian Umum a. Sub Bagian Program dan Keuangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, kerjasama, evaluasi dan laporan kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta pelaksanaan urusan keuangan. b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian ketatausahaan.

dan

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 2. Bidang Pelayanan Pengujian a. Seksi Sampel Mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan. b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah Mempunyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. 3. Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji a. Seksi Sertifikasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi obat hewan, pemantauan obat hewan yang beredar dan penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan.

8

b. Seksi Pengamanan Hasil Uji Mempunyai tugas melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan dan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji. 4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu ”Terwujudnya Kedaulatan Dan Keamanan Pangan Asal Ternak”. Maka, Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu : ”Terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia.”

Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka: a. Sertifikasi (Registrasi). b. Pelayanan teknis. c. Residu obat hewan. d. Keamanan pakan. 2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui: a. Pengujian sewaktu-waktu. b. Pengujian Kiriman Dinas. c. Pengkajian Obat Hewan. d. Pemantauan Obat Hewan. 3. Meningkatkan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan. 4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan. 5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium. 6. Melaksanakan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium daerah .

9

7. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan. 8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. 9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH. Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan; d. pelaksanaaan pengkajian obat hewan; e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan; g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; h. pengelolaan hewan percobaan; i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan; l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi; m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan; n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu; o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan; p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan; q. pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan; r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan; s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan; t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

10

Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran BBPMSOH Tahun 2015, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup BBPMSOH melalui SK Menteri Pertanian Nomor 5174/Kpts/KU,410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013. Serta melalui SK Kepala Balai Besar Nomor 00005/Kpts/OT.160/F5.1/1/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka (PUM) BBPMSOH. Selain itu juga telah ditetapkan Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan serta Panitia Penilai/ Pemeriksa Barang/Jasa lingkup BBPMSOH. Panitia Pengadaan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 00002/Kpts/OT.160/F.5.1/1/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BBPMSOH TA. 2015 dan Pejabat Pengadaan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Nomor 00001/Kpts/OT.160/F.5.I/1/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BBPMSOH TA. 2015. Serta Keputusan Kepala Balai Nomor 00003/Kpts/OT.160/F.5.I/1/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Panitia Penilai/ Pemeriksa Barang/Jasa BBPMSOH TA. 2015. B. Kebijakan BBPMSOH mempunyai kebijakan yang telah disusun dalam Renstra BBPMSOH Tahun 2015 – 2019. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program kegiatan yang mengikuti Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya setiap tahun dibuat 11

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) untuk dilaksanakan pada tahun berjalan setelah anggaran dalam DIPA telah ditetapkan. Selanjutnya, pada akhir tahun anggaran, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanakan kegiatan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) BBPMSOH Tahun 2015 telah disusun dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Surat Nomor 25014/RC.330/F.5.I/01/2016 Tanggal 25 Januari 2016. C. Sumberdaya Manusia BBPMSOH melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia dengan menugaskan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPMSOH maupun dari luar instansi BBPMSOH. Pada Tahun 2015, BBPMSOH memiliki sumberdaya manusia sebanyak 133 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 89 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 4 orang dan tenaga kontrak berjumlah 40 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan dan status kepegawaian, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Pegawai BBPMSOH berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status kepegawaianTahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat Pendidikan Doktor (S-3) Master (S-2) Dokter Hewan Sarjana (S-1)/D4 Diploma (D-3) SLTA SLTP SD Jumlah

Status Kepegawaian Tenaga PNS CPNS Kontrak 4 10 16 9 9 4 2 45 2 22 2 1 7 89 4 40

Jumlah (Orang) 4 10 16 18 6 69 2 8 133

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good and clean governance), seluruh pegawai BBPMSOH telah menandatangani 12

pakta integritas. Hal ini juga berlaku bagi seluruh staf penguji laboratoirum sesuai dengan sistem mutu ISO 17025:2008 untuk mendapatkan hasil pengujian yang objektif. D. Prosedur BBPMSOH telah mempunyai Standar Operasional Prosedur untuk setiap kegiatan. Daftar SOP yang telah disusun didokumentasikan di Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Penilaian Risiko Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan kejadian merugikan”. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko, yaitu: (1) merupakan suatu kejadian, (2) kejadian tersebut masih merupakan suatu kemungkinan, bisa terjadi bisa tidak, dan (3) bila kejadian tersebut terjadi, akan menimbulkan kerugian. Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari mana kita melihatnya. Kategori tersebut antara lain dapat dilihat dari sudut pandang penyebab timbulnya risiko, akibat yang ditimbulkan oleh risiko, aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan, baik pada tahap perencanaan (anggaran dan preparasi kegiatan), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut. BBPMSOH telah berusaha untuk membuat penilaian risiko setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari TOR yang dibuat oleh masing-masing kegiatan telah membuat daftar risiko dan penanganan risiko dari masing-masing tahapan kegiatan. TOR 3 (tiga) kegiatan Strategis yaitu pengujian mutu obat hewan dalam rangka registrasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan yang memuat penilaian risiko kegiatan dapat dilihat dalam lampiran.

3. Kegiatan Pengendalian Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko. Disamping itu kegiatan pengendalian merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPI. Dalam pelaksanaan SPI, terdapat 3 (tiga) tahapan kritis dan perlu mendapat perhatian khusus, yaitu 13

tahap persiapan penyusunan dan implementasi SPI, serta tahap monitoring dan evaluasi SPI. BBPMSOH dalam melaksanakan kegiatan pengendalian melibatkan semua personil kegaitan. Setiap pelaksana kegiatan diharuskan membuat laporan terkait kegiatan yang telah dilaksanakannya. Setiap bulan juga dibuat pengendalian terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan berupa laporan SIMONEV, laporan SAI dan laporan perkembangan penerapan SPI per triwulan yang dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. a. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam pengelolaan kepegawaian, dan sumberdaya manusia BBPMSOH dapat disampaikan sebagai berikut: Telah dilaksanakan rapat rutin pimpinan setiap minggu yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan penyelia/koordinator unit uji untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan (melakukan evaluasi dan mencari penyelesaian permasalahan jika ada dalam pelaksanaan kegiatan). Telah dilaksanakan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan setiap awal bulan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BBPMSOH dengan materi penyampaian evaluasi capaian kinerja setiap unit kerja, sosialisasi kebijakan/peraturan-peraturan terbaru dan diskusi penyampaian penyelesaian permasalahan yang ada. Telah dilaksanakan penerapan absensi pegawai sebanyak 4 (empat) kali sejak Januari 2014 (absen masuk pagi, absen keluar jam istirahat, absen masuk setelah jam istiahat dan absen pulang). Rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi di BBPMSOH telah dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 









Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Januari 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 03008/KP.510/F5.I/02/2015 tanggal 3 Pebruari 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Pebruari 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 05004/KP.370/F5.I/03/2015 tanggal 3 Maret 2015. pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Maret 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 02004/KP.370/F5.I/04/2015 tanggal 2 April 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan April 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 05007/KP.370/F5.I/05/2015 tanggal 5 Mei 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Mei 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 05001/KP.370/F5.I/06/2015 tanggal 5 Juni 2015. 14







 





Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Juni 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 03001/KP.370/F5.I/07/2015 tanggal 3 Juli 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Juli 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 05001/KP.370/F5.I/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Agustus 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 04001/KP.370/F5.I/09/2015 tanggal 4 September 2015. Pelaporan bulan September 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 02003/KP.370/F5.I/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Oktober 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 10005/Kp.370/F5.I/11/2015 tanggal 10 November 2015. Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan November 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 03002/Kp.370/F5.I/12/2015 tanggal 3 Desember 2015, dan Pelaporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan implementasi reformasi birokrasi bulan Desember 2015 dilaporkan melalui surat nomor: 08003/Kp.370/F5.I/01/2016 tanggal 8 Januari 2016.

Telah dilaksanakan Sosialisasi disiplin PNS terhadap pegawai, dan terhadap pegawai yang tidak mematuhi jam kerja telah dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan tingkat keterlambatannya. Selama Tahun 2015 telah dilaksanakan penegakan disiplin PNS dengan memberikan sanksi penjatuhan Hukuman Disiplin pegawai BBPMSOH oleh Tim Etika BBPMSOH dan Tim Etika Pusat, yaitu: 1. Chandra Novendra ES, NIP 197711052002121008, pangkat (Golongan) Pengatur Tk.I (II/d), jenis hukuman ringan, sanksi berupa Teguran Tertulis dan Pemotongan TUKIN sebesar 20% selama 2 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d Februari 2015. 2. Andri Bayu Permana, SE, NIP 198508212011011010, pangkat (Golongan) Penata Muda (III/a), jenis hukuman sedang, sanksi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat (1 tahun) dan Pemotongan TUKIN sebesar 40% selama 6 bulan terhitung mulai bulan Oktober 2015 s.d Maret 2016. 3. drh. Khairul Daulay, MM, NIP 196308071993031001, pangkat (Golongan) Pembina (IV/a), jenis hukuman sedang, sanksi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat (1 tahun) dan Pemotongan TUKIN sebesar 40% selama 6 bulan terhitung mulai bulan September 2015 s.d Februari 2016. b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan dan penertiban Aset Barang Milik Negara (BMN) dapat disampaikan sebagai berikut:

15



Telah dilaksanakan rekonsiliasi Laporan Realiasi Anggaran (LRA) Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 antara Unit Akuntansi Kuasa Penggunan Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan April 2015 telah diterbitkan tanggal 19 Mei 2015 dengan Nomor BAR139/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Mei 2015 telah diterbitkan tanggal 4 Juni 2015 dengan Nomor BAR071/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Juni 2015 telah diterbitkan tanggal 22 Juli 2015 dengan Nomor BAR160/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Juli 2015 telah diterbitkan tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor BAR157/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Agustus 2015 telah diterbitkan tanggal 2 September 2015 dengan Nomor BAR037/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan September 2015 telah diterbitkan tanggal 5 Oktober 2015 dengan Nomor BAR-055/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Oktober 2015 telah diterbitkan tanggal 13 November 2015 dengan Nomor BAR106/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan November 2015 telah diterbitkan tanggal 2 Desember 2015 dengan Nomor BAR-031/WPB.13/KP.023/2015.



Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Desember 2015 telah diterbitkan tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor BAR-120/WPB.13/KP.023/2015.



Telah dilaksanakan rekonsiliasi internal antara petugas SIMAK BMN dengan petugas SAI dengan Nomor Berita Acara 04005/PL.410/F5.I/01/2016 tanggal 4 Januari 2016.



Telah dilaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 324 item barang dengan kondisi rusak berat. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Kepala KPKNL Bogor melalui Surat nomorS138/MK.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Pertanian Cq. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur. 16

Risalah Lelang telah diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2015 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melalui Risalah Lelang Nomor 03/2015. 

Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara antara BBPMSOH dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor periode Tahunan (Semester II) Tahun 2015 pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR214/SMT.II/WKN.08/KNL.03/2016.



Telah dilaksanakan Stock opname barang persediaan dan Aset tetap BBPMSOH pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan dan Aset Tetap Nomor: 31027/TU.220/F5.I/12/2015.



Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai 96.10% Rp 17.664.541.599,00 dari pagu anggaran Rp 18.384.033.000,00). Sedangkan realisasi penerimaan PNBP mencapai 104.68% (Rp 1.046.886.170,00 dari target estimasi penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000,00).



Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 telah nihil.

c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian perencanaan dan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut: Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala BBPMSOH pada tanggal 17 Maret 2015. BBPMSOH pada Tahun Anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 18.634.033.000,00 melalui DIPA Nomor DIPA018.06.2.411962/2015 tanggal 14 November 2014. Selanjutnya dalam rangka refocusing dan penghematan perjalanan dinas, pada tanggal 5 Januari 2015 anggaran BBPMSOH berubah menjadi Rp 18.384.033.000,00. Pada tanggal 9 Maret keluar DIPA APBNP 2015 dengan anggaran BBPMSOH tetap yaitu Rp 18.384.033.000,00. BBPMSOH melakukan pengajuan Usulan Revisi DIPA ke-3 tanggal 16 Maret 2015 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan kegiatan di BBPMSOH dan telah diterbitkan pengesahan revisi DIPA BBPMSOH pada tanggal 19 Maret 2015. BBPMSOH melakukan pengajuan Usulan Revisi DIPA ke-4 tanggal 3 Agustus 2015 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan kegiatan di BBPMSOH dan telah diterbitkan pengesahan revisi DIPA BBPMSOH melalui Surat Nomor S.888/WPB.13/BD.02.03/2015 tanggal 10 Agustus 2015 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

17

BBPMSOH melakukan pengajuan Usulan Revisi DIPA ke-5 tanggal 17 November 2015 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyesuaian belanja gaji pegawai dan mengantisipasi pagu gaji minus di BBPMSOH dan telah diterbitkan pengesahan revisi DIPA BBPMSOH melalui Surat Nomor S-1343/WPB.13/BD.02.03/2015 tanggal 26 November 2015 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pelaksanaan anggaran BBPMSOH, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai Rp 17.664.541.599,00 dari pagu anggaran Rp 18.384.033.000,00 (96.10%). Sedangkan realisasi penerimaan PNBP mencapai Rp 1.046.886.170,00 dari target estimasi penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (104.68%). d. Pelaksanaan kegiatan pengendalian kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat disampaikan sebagai berikut: Sampel obat hewan diterima dengan cara : 1) Dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang, sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut. 2) Pengujian sewaktu-waktu sampel didapat dengan pengambilan sampel ke perusahaan obat hewan, produsen, importir dan distributor oleh petugas yang ditunjuk. 3) Sampel berasal dari kiriman dinas dan pelayanan teknis dari Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 4) Sampel didapat dari pelaksanaan pengkajian yang telah ditetapkan. 5) Pemantauan sampel obat hewan diambil langsung oleh petugas BBPMSOH dari poultry shop atau peternak di beberapa provinsi. Jumlah sampel yang diterima seperti pada tabel berikut : Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan Sampel per tanggal 31 Desember 2015 No

Jenis Uji

I. II.

Sertifikasi Kiriman Daerah Pelayanan Teknis Pengkajian Bakteriologi - Serum Mycoplasma Pengkajian Virologi - Serum darah ayam - Vaksin IBD

III. IV.

V.

VI.

Pengkajian Farmasetik - Residu Antibiotik pada daging, usus, paru dan hati ayam Pemantauan - Vaksin AI JUMLAH TOTAL

Target 505 175

TOTAL 462 304 49

Realisasi Hasil Sampling 173

Daftar Baru/Ulang 289

% 91.48% 201.71%

520

530

101.92%

840 14

840 14

100% 100%

624

624

100%

30 2.708

30 2.853

100% 105.35%

18

Sampel obat hewan yang diterima per 31 Desember 2015 untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sebanyak 462 sampel dari target 505 sampel (91.48%). Sampel obat hewan yang diterima per 31 Desember 2015 untuk pengujian mutu obat hewan dari kiriman daerah sebanyak 304 sampel dan pelayanan teknis sebanyak 49 sampel (353 sampel) dari target 175 sampel (201.71%). Sampel yang diterima per 31 Desember 2015 dari kegiatan pengkajian obat hewan unit uji Bakteriologi yaitu sebanyak 530 sampel serum Mycoplasma dari target 520 sampel (101.92%), Sampel yang diterima per 31 Desember 2015 dari kegiatan pengkajian obat hewan unit uji Virologi yaitu sebanyak 840 sampel serum darah ayam dari target 840 sampel (100%), dan sebanyak 14 sampel vaksin IBD dari target 14 sampel (100%). Sampel yang diterima per 31 Desember 2015 dari kegiatan pengkajian obat hewan unit uji Farmasetik dan Premiks yaitu sebanyak 624 sampel (Residu antibiotik pada daging, usus, paru dan hati ayam) dari target 624 sampel (100%). Sampel dari kegiatan pemantauan vaksin AI yang diterima sebanyak 30 sampel dari target 30 sampel (100%).

e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian kegiatan penguatan kelembagaan, sumbedaya manusia, dan system mutu laboratorium dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Kegiatan Sistem Mutu a. Re-Akreditasi KAN  Re-akreditasi akan dilakukan terhadap 45 produk dan 118 ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi.  Penambahan ruang lingkup yang diajukan adalah 7 produk dengan 11 ruang lingkup.  Permohonan re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup telah diserahkan pada tanggal 26 April 2015 ke KAN.  Kekurangan data seperti CV penandatangan sertifikat dan legalitas hukum telah dikirimkan di awal Juni 2015 segera setelah menerima pemberitahuan dari KAN.  Asesmen dalam rangka re-akreditasi KAN dilaksanakan tangal 26-27 november 2015 oleh tim asesmen yang terdiri dari :  Prof . Dr. Endang Sri Heruwati sebagai asesor kepala; 19

 

Dr. Drh. Ening Wiedosari sebagai asesor ; Winarti Kartika Putri, S.TP, M.Sc. sebagai tenaga ahli.



Dalam asesmen kali ini, BBPMSOH kembali mengajukan penambahan ruang lingkup baru sebanyak 10 (sepuluh) jenis pengujian. Sehingga ruang lingkup yang diajukan menjadi 54 produk dan 120 jenis pengujian.



Walaupun ada beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan, namun menurut tim asesor, secara garis besar Laboratorium BBPMSOH masih konsisten dalam menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008.

b. Re-akreditasi ASEAN  BBPMSOH menghadiri pertemuan ANFPVP ke-2 di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 01-03 April 2015 dan diwakili oleh drh. Maria Fatima Palupi, M.Si dan drh. Novida Ariyani, M.Sc  Pada saat yang sama drh. Maria Fatima Palupi, M.Si harus menghadiri ASWGL untuk menyampaikan laporan dari Indonesia.  Re-asesmen untuk verifikasi tindakan perbaikan temuan saat asesmen 2014 telah dilaksanakan pada tanggal 18-22 Agustus 2015 oleh Dr. Huangfu Taoqi (Sekretaris, Singapura).  Dari hasil verifikasi tersebut, semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan BBPMSOH telah dianggap sesuai dan memenuhi oleh Auditor ASEAN. Hasil verifikasi tersebut kemudian dimasukkan dalam laporan final re-akreditasi BBPMSOH dan akan dilaporkan pada rapat ASWGL dan ANFPVP selanjutnya pada tahun 2016 sebagai dasar penetapan perpanjangan status akreditasi BBPMSOH. c. Re-sertifikasi ISO 9001:2008  BBPMSOH telah melaksanakan kegiatan Re-sertifikasi ISO 9001:2008 yang dilaksanakan oleh TUV Nord Indonesia pada tanggal 7 – 8 September 2015.  Sertifikat ISO 9001:2008 telah diterbitkan pada bulan Oktober 2015 setelah temuan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dan Laporannya dikirimkan ke Auditor TUV Nord Indonesia.  Sertifikat ISO 9001:2008 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan surveilans setiap tahunnya. 20

2. Uji profisiensi a. BBPMSOH mengikuti 3 uji profisiensi dengan GD-Deventer meliputi: - Uji titer antibodi NDV pada serum ayam  Laporan akhir telah diterima BBPMSOH. - Uji titer antibodi EDSV pada serum ayam  Laporan akhir telah diterima BBPSMOH. - Uji titer antibodi IBDV pada serum ayam  Laporan akhir telah diterima BBPSMOH. b. BBPMSOH mengikuti uji profisiensi dengan BBALITVET: - Uji titer antibodi ND - Uji titer antibodi AI c. Sebagai penyelenggara uji profisiensi: - Uji kadar dan identitas siprofloksasin 3. Uji Banding Selain uji profisiensi, BBPMSOH juga melaksanakan uji banding secara aktif. Uji banding dilaksanakan bersama dengan produsen obat hewan yang telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan UPT lain. Adapun uji banding yang dilaksanakan:     

Uji FAT Rabies (dengan UPT pemerintah) Pengujian Histopatologi (dengan UPT pemerintah) Pengujian Probiotik (dengan UPT pemerintah dan swasta) Uji potensi oksitetrasiklin (dengan perusahaan swasta) Uji Kadar Siprofloksasin (dengan perusahaan swasta)

Untuk uji banding FAT Rabies dan uji banding kadar Siprofloksasin telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan. Sedangkan uji banding Histopatologi, Probiotik serta Uji Potensi Oksitetrasiklin belum selesai dilaksanakan karena masih menunggu beberapa peserta mengirimkan hasil ujinya. Selain itu, BBPMSOH juga mengikuti uji banding yang diselenggarakan oleh Balai Karantina Denpasar yaitu Pengujian Penyakit Hewan.

4. Angket kepuasan pelanggan Dalam rangka melaksanakan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 dan meningkatkan kualitas kerja laboratorium BBPMSOH, maka sepanjang bulan April dan Mei 2014 laboratorium BBPMSOH melaksanakan survei kepuasan pelanggan (customer). Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Panduan Mutu BBPMSOH No. 21

PM.4.7 Pelayanan Kepada Pelanggan dan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Prosedur No. DP.22 yaitu Prosedur Pelayanan Kepada Customer. Kegiatan survei ini sangat penting untuk mengetahui umpan balik dari pelanggan baik yang bersifat positif maupun negatif. Umpan balik ini akan digunakan dan dianalisa untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan pengujian serta pelayanan kepada pelanggan. Survei dilakukan dengan membuat kuesioner yaitu dengan menggunakan form MT. 79: Angket Kepuasan Pelanggan. Sepanjang bulan April dan Mei 2015, tiap pelanggan yang datang ke BBPMSOH diminta untuk mengisi form MT.79. Selain itu ada juga kuesioner yang dikirimkan langsung ke pelanggan dan setelah diisi diharapkan para pelanggan mengirimkan kembali ke BBPMSOH. Pelanggan yang dipilih untuk mengisi kuesioner adalah pelanggan yang secara aktif mengirimkan sampel ke BBPMSOH sepanjang tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan agar hasil kuesioner lebih valid dan mendapatkan masukan yang sebenar-benarnya. Kegiatan survei ini merupakan kegiatan tahunan yang sangat penting dilakukan untuk mendapatkan umpan balik yang positif maupun negatif dari pelanggan. Dari umpan balik yang positif, BBPMSOH dituntut untuk mempertahankannya, sedangkan untuk umpan balik negatif maka BBPMSOH diharuskan untuk memperbaikinya. Dari hasil survei tahun 2015 terdapat beberapa peningkatan dan penurunan terhadap parameter penilaian. Untuk parameter penilian yang mengalami penurunan sudah disosialisasikan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan semaksimal mungkin. Adapun beberapa parameter yang sangat baik (> 90% kepuasan) berdasarkan responden antara lain:  

    

Kecepatan Pelayanan Penerimaan Sampel Obat Hewan; Upaya BBPMSOH membantu dalam memecahkan masalah pengujian yang ditemui saat kaji ulang permintaan/ penerimaan sampel; Bila BBPMSOH berjanji melakukan sesuatu pada waktu tertentu, BBPMSOH akan menepatinya; Penilaian cara dan sikap petugas melayani pelanggan; Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan; Pemahaman terhadap kebutuhan spesifik yang diperlukan pelanggan; Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung pengujian; 22

           

Penyampaian informasi selesainya pengujian sampel ke pelanggan; Ketepatan data dalam serifikat atau hasil uji ke pelanggan; Kerahasiaan informasi hasil pengujian; Kesesuaian proses pembayaran dengan yang diinginkan pelanggan; Cara dan sikap petugas melayani pelanggan; Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan; Kemudahan pelanggan untuk mendapatkan informasi status sampel; Penampilan karyawan secara umum; Perlakuan adil dalam mmperoleh jenis pelayanan di BBPMSOH; Penampilan, kebersihan dan fasilitas pendikung di BBPMSOH; Kenyamanan lingkungan BBPMSOH; Aksesibilitas telepon, faksimile, website dan email.

Perbaikan maupun peningkatan pelayanan merupakan kewajiban semua personel di BBPMSOH karena kegiatan pelayanan di BBPSMOH merupakan kegiatan yang terintegrasi dari semua unit kerja. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah yang diambil dalam peningkatan pelayanan BBPMSOH. 5. Audit Internal Sebagai wujud kekonsistensian BBPMSOH dalam penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008, maka dilakukan Audit Internal yang dilakukan secara rutin sesuai dengan klausul 4.14 Audit Internal. Audit Internal bertujuan untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan kegiatan laboratorium dengan penerapan sistem manajemen mutu dan hasil yang berkaitan dengan penyusunan rencana, pelaksanaan serta implementasi yang efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan SNI ISO/IEC: 17025:2008, Manajer Mutu memiliki tugas sebagai manajer pada program audit dan dapat berfungsi sebagai ketua auditor untuk pelaksanaan kegiatan audit internal. Penentuan tim audit internal ini sesuai dengan Panduan Mutu no. PM.14 dan Dokumen Prosedur no. DP.28. Penetapan tim audit juga dikuatkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPMSOH Nomor : 00002/ Kpts/ OT.160/ F5.I/ 01/ 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Tim Audit Internal Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Pembukaan Audit Internal tahun ini dilaksanakan tanggal 03 Maret 2015 yang dihadiri oleh personel penanggung jawab sistem manajemen mutu, penguji/asisten penguji dan staf pelaksana 23

BBPMSOH. Pelaksanaan Audit dilakukan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015 yang meliputi aspek manajemen dan teknis sesuai dengan program audit internal tahun 2015. Setelah pelaksanaan tersebut, pada tanggal 14 April 2015 Tim Audit melakukan pertemuan kembali dengan seluruh tim manajerial, penyelia serta koordinator unit uji untuk membahas hasil temuan Audit Internal yang telah dilakukan. Dari hasil audit internal yang dilaksanakan didapatkan temuan 17 kategori mayor dan 68 kategori minor. Tindak lanjut berupa tindakan perbaikan telah dilaksanakan dengan baik dan cepat oleh pihak auditi dan diverifikasi oleh tim audit internal pada tanggal 28 Mei 2015 untuk kategori minor dan 02 Juli 2015 untuk kategori mayor dengan hasil memuaskan. Laporan lengkap Audit Internal dapat dilihat pada Laporan Audit Internal Tahun 2015. 6. Usulan Pelatihan: - Asesor KAN  BBPMSOH mengusulkan drh. Maria F. Palupi, M.Si, M. Zahid, S.Si., Apt., M.Sc., drh. Ambarwati, M.Sc., drh. Emila, M.Si, drh Lilis dan drh. Cynthia, MM. Dari 6 yang diusulkan 2 orang dipanggil untuk mengikuti pelatihan yaitu drh. Emila, M.Si dan drh. Maria Fatima Palupi, M.Si, akan tetapi drh. Maria F.Palupi, M.Si batal mengikuti pelatihan karena harus mengikuri asesmen psikologi untuk bea siswa S3. - Validasi metode uji mikrobiologi di BBIA  diusulkan diikuti oleh drh. Irma W. dan drh. Nur Khusni H., MSc. Pelatihan akan dilaksanakan pada akhir Juli 2015. - Sistem dokumentasi ISO 17025 di BSN  diusulkan diikuti oleh drh. Cynthia DI, MM dan drh. Ambarwati, M.Sc. apabila masuk waiting list akan diusulkan untuk mengikuti pelatihan di Mbrio. 7. Kerjasama ASEAN - BBPMSOH mempunyai tugas untuk membuat draft revisi uji vaksin ND (live dan killed) dan vaksin IB (live dan killed). Draft revisi beserta referensinya telah dikirimkan ke ASEC. 8. Suplemen FOHI - BBPMSOH telah mengajukan addendum metode uji keamanan IBD ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Telah dibentuk Tim Penyiapan Naskah Suplemen I Farmakope Obat Hewan Indonesia Edisi 4 Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 801/Kpts/OT.050/F/09/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Nomor 0043/Kpts/KP.020/F5.1/11/2015. 24

-

Telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Suplemen I Farmakope Obat Hewan Indonesia Edisi 4 Tahun 2015 pada tanggal 12 – 13 November 2015.

9. Kalibrasi peralatan Kalibrasi peralatan merupakan kegiatan rutin untuk memeriksa peralatan pengujian yang digunakan di BBPMSOH. Kalibrasi ini sangat penting untuk mengetahui kondisi peralatan yang digunakan terutama alat ukur yang sangat mempengaruhi hasil uji. Kalibrasi dilaksanakan tanggal 18 s/d 25 Maret 2015 dengan jumlah alat yang dikalibrasi adalah 275 alat oleh Balai Kalibrasi Kementerian Perdagangan RI. Semua sertifikat kalibrasi diterima dan didistribusikan ke unit uji terkait. 10. Pelaksanaan peningkatan K3: 1. Telah dilaksanakan seminar internal dengan judul Etik Penggunaan Hewan Percobaan pada tanggal 16 Juni 2015 oleh Drh. Harisakti Pancasunu. 2. Telah dilaksanakan pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah pada tanggal 20 April 2015 oleh Bapak I Made Andi Arsana, PhD dari UGM Yogyakarta. 3. Telah dilaksanakan Vaksinasi rabies untuk personil penguji laboratorium oleh petugas dari Kemenkes & Balai Pengobatan Aulia – Taman Sari Gunung Sindur. 4. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tupoksi. Informasi yang baik adalah infromasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada pengguna dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya informasi yang dikirim melalui media komunikasi kepada penerima ditengah-tengah pengiriman tersebut terjadi distorsi sehingga mengganggu penyampaian dan kualitas informasi, untuk itu diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pengamanan. Pengendalian dan pengamanan dilaksanakan berbagai tingkatan dari hal yang bersifat teknis. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan verbal atau non verbal dan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk itu satker harus memastikan terjalinnya komunikasi internal dan ekternal yang efektif dan memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lainnya.

25

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, penanggungjawab kegiatan unit kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus. Bentuk penyelenggaraan komunikasi antara lain melalui pencatatan dan pelaporan. BBPMSOH dalam penyampaian informasi dan komunikasi dilakukan dengan melalui Website BBPMSOH yaitu www.bbpmsoh.info dan www.bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id, pembuatan Buletin Pengujian Mutu Obat Hewan, Pembuatan Brosur dan Leaflet Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan. Selain itu, saat ini juga penyampaian imformasi sebagai bentuk pelayanan prima kepada pelanggan dengan sarana SMS gateway dan pendaftaran pengujian obat hewan online. Bentuk penyampaian informasi pencapaian kinerja BBPMSOH setiap tahunnya melalui Laporan MONEV, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN dan LAKIP BBPMSOH. Pelaksanaan penyebaran informasi pengujian obat hewan, diantaranya: a. Informasi terbaru (update status) tentang sampel obat hewan yang selesai uji dan berita/informasi seputar kegiatan BBPMSOH disampaikan melalui website: www.bbpmsoh.info yang disempurnakan website: www.bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id. b. Penyampaian Informasi terbaru pelaksanaan kegiatan-kegiatan BBPMSOH melalui website dan sosial media (facebook), serta melalui aplikasi android dan system SMS Gateway. c. Telah dilaksanakan Penerbitan Buletin Obat Hewan Tahun 2015 Nomor 23 Tahun 2015 dengan rincian judul sebagai berikut: 1. Pengkajian Residu Beberapa Golongan Antibiotika pada Telur Ayam di Beberapa Provinsi di Indonesia. 2. Potensi Vaksin AI Inaktif Clade 2.1.3 dan Clade 2.3.2 Tahun 2013. 3. Infeksi Cacing Monogenea pada Ikan Mas (Cyprinus carpio) yang dipelihara di Keramba Air Tawar. 4. Kajian Ilmiah mengenai Metode Kromatografi Cair dan Voltammetrik untuk Analisis Residu Antibiotik Golongan Tetrasiklin di dalam produk makanan asal hewan. 5. Studi Retrospektif Hasil Pengujian Vaksin Newcastle Disease (ND) di BBPMSOH Tahun 2009 – 2013. 6. Studi Mutu Vaksin Septicemia Epizootica (SE) pada Sapi di empat provinsi di Indonesia Tahun 2014.

26

5. Pemantauan Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindaklanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dengan kegiatan lainnya, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektifitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI, yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Dalam melakukan evaluasi terpisah, apabila diperlukan evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti pembandingan (benchmarking), kuisioner, bagan arus (flowchart) dan teknik kuantitatif. BBPMSOH telah melaksanakan pemantauan SPI dengan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut yang disampaikan kepada Sekretraris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dengan Nomor surat 14002/PW.220/F5.I/07/2015 tanggal 14 Juli 2015.

27

BAB III TINGKAT KEBERHASILAN/PRESTASI 1. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai 96.10% Rp 17.664.541.599,00 dari pagu anggaran Rp 18.384.033.000,00). Sedangkan realisasi penerimaan PNBP mencapai 104.68% (Rp 1.046.886.170,00 dari target estimasi penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000,00). 2. Sampel yang diterima sampai dengan 31 Desember 2015 : a. Dalam rangka sertifikasi sudah mencapai 91.48% (462 sampel dari target 505 sampel). b. Dalam rangka kiriman daerah dan pelayanan teknis sudah mencapai 201.71% (353 sampel dari target 175 sampel). c. Sampel pengangkajian Bakteriologi mencapai 101.92% (530 sampel serum darah unggas dari target 520 sampel). d. Sampel pengkajian Virologi mencapai 100% (840 sampel serum darah unggas dari target 840 sampel) dan 100% (14 sampel vaksin IBD dari target 14 sampel). e. Sampel pengkajian Farmasetik dan Premiks mencapai 100% (624 sampel dari target 624 sampel). f.

Sampel pemantauan vaksin AI yang diterima mencapai 100% (30 sampel target 30 sampel).

g. BBPMSOH telah berhasil mempertahankan Akreditasi ISO 9001:2008, dan Akreditasi ASEAN serta Akreditasi KAN ISO 17025:2008 dengan ruang lingkup menjadi 54 produk dan 120 jenis pengujian. 3. Pada Tahun 2015, BBPMSOH memperoleh penghargaan dan capaian kinerja lainnya, yaitu: a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN; b. Laboratoirum terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasional; c. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2008 oleh Tuv Nord Indonesia; d. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2008) meningkat menjadi 54 produk dengan 120 lingkup pengujian; e. Laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah diakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010. f. Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya. g. Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan parameter yang sangat baik (>90% kepuasan).

28

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber daya manusia, antara lain: 1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnabakti. 2. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN, seperti penyusunan panduan mutu dan SOP kegiatan yang harus dibuat bilingual/dalam bahasa Inggris. 3. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH. Hambatan/Kendala Teknis, antara lain: 1. Adanya beberapa sampel obat hewan yang datang pada bulan Desember 2015, sehingga pengujian baru dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2016. 2. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian. 3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan sangat kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut. 4. Beberapa obat hewan dengan zat aktif tertentu tidak dapat diuji karena keterbatasan alat dan standar zat aktif dan seed/kuman tantang tidak tersedia. Sehingga perlu dilakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan seed tantang yang belum tersedia. 5. Untuk beberapa pengujian obat hewan, penyediaan hewan pengujian sedikit memiliki kendala dalam pengadaannya. Hal ini disebabkan kapasitas kandang breeding hewan dan sistem pengadaan hewan percobaan yang perlu dilakukan penataan ulang. 6. Kapasitas kandang uji yang kurang memadai untuk jumlah sampel yang ada, sehingga diperlukan penataan ulang dan penambahan kapasitas kandang uji agar dapat memenuhi jumlah pengujian produk biologik. 7. Belum beroperasinya Laboratorium BSL-3 untuk menguji Vaksin AI, Leptospira, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga uji khusus seperti uji potensi, uji tantang, isolasi kuman dan sebagainya belum dapat dilakukan di Laboratorium BLS-3. 8. Sampel yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga banyak sampel yang dikembalikan. 29

9. Pada waktu pengambilan sampel sewaktu-waktu, sampel obat hewan tidak tersedia di perusahaan obat hewan sehingga jumlah sampel tidak sesuai dengan yang direncanakan. 10. Sampel yang diterima dari kiriman dinas (instansi luar) ada yang tidak sesuai dengan standar pengiriman sampel yang telah ditentukan sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dalam hal tata cara pengiriman sampel yang baik dan benar dari BBPMSOH kepada Dinas di daerah, keadaan sampel yang belum sesuai seperti: a. Jumlah sampel yang dikirimkan kurang dari yang telah ditentukan; b. Sampel tidak memiliki Nomor Batch dan tanggal kadaluarsa; c. Nomor Registrasi dari Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; d. Cara pengiriman yang tidak aman / banyak yang pecah dalam proses pengiriman ke BBPMSOH; e. Sampel yang sudah diantar/dikirim sudah memasuki masa kadaluarsa; f. Komposisi di sampel tidak lengkap/ tidak ada /tidak jelas; g. Komposisi sampel tidak sesuai dengan yang didaftarkan; h. Tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu untuk pengiriman sampel sehingga banyak sampel yang di tolak. 11. Sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas, sapi dan anjing) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, swab nasal, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya. 12. Adanya kesulitan untuk mendapatkan peserta uji banding karena metode uji yang digunakan beberapa calon peserta berbeda dengan yang dilakukan oleh BBPMSOH serta ketiadaan peralatan uji banding dari calon peserta. B. Upaya dan Tindak Lanjut Solusi Penyelesaian Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah: 1. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi. 3. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.

30

4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa. 5. Melengkapi standar zat aktif dan seed/kuman tantang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun. 6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian. 7. Merencanakan kegiatan secara tepat dan matang serta berkoordinasi secara optimal dengan instansi terkait untuk proses pengambilan sampel pengkajian, agar sampel dapat diperoleh sesuai target yang ditetapkan. 8. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok dan fungsi BBPMSOH seperti dalam rangka pengambilan sampel di lapangan, pemberitahuan jika tedapat kekurangan dokumen dan lainnya kepada pelanggan dan lainlain. 9. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota. 10. Perlu segera dioperasikannya Laboratorium BSL-3 dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium serta pembuatan ruang arsip yang memadai untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang. 11. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnabakti. 12. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 dan ISO 9001:2008.

31

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Secara umum fungsi BBPMSOH pada tahun 2015 telah dapat menunjukkan keberhasilan terutama dalam realisasi pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Keberhasilan ini ditinjau dari aspek teknis, ekonomis/keuangan dan aspek pelayanan publik. Hal ini dilandasi dengan adanya realisasi pengujian dan sertifikasi obat hewan sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai 119.85%. 2. Dari aspek penguatan kelembagaan telah diterbitkannya sertifikat akreditasi laboratorium tingkat ASEAN dan Persetujuan penambahan ruang lingkup akreditasi KAN BSN, serta Sertifikasi ISO 9001:2008. 3. Dari aspek ketatalaksanaan telah dilaksanakan penyempurnaan tata hubungan kerja melalui penyempurnaan SOP dan implementasinya. Serta dengan penerapan sistem pengendalian internal (SPI) dan Sistem Mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008. 4. Dari aspek Kerjasama Teknis dalam rangka peningkatan mutu obat hewan tahun 2015 terutama pengujian vaksin Vaksin AI, Leptospira, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga uji khusus seperti uji potensi, uji tantang, isolasi kuman dan sebagainya, diharapkan dapat dilakukan di Laboratorium BSL-3 hasil kerjasama BBPMSOH dengan KfW Jerman. B. Saran 1. Diperlukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang administrasi, kepegawaian dan keuangan serta tenaga teknis untuk menggantikan pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. 2. Diperlukan adanya peningkatan sosialisasi dan kerjasama teknis terkait kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan serta pengembangan teknik dan metode pengujian dengan instansi terkait lainnya.

32

BAB VI PENUTUP Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2015 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPMSOH termasuk kendala/permasalahan dan upaya tindaklanjut penyelesaiannya. Selanjutnya diharapkan Laporan Tahunan SPI Tahun Anggaran 2015 BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja BBPMSOH di tahun selanjutnya.

Bogor,

Pebruari 2016

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan,

drh. Enuh Rahardjo Djusa, Ph.D NIP. 19590513 198603 1 013

33

LAMPIRAN 1. SK PENETAPAN TIM SATLAK PI BBPMSOH

34

LAMPIRAN II. SALINAN RKAKL/DIPA BBPMSOH 2015

35

LAMPIRAN III. Program Kerja Satlak PI

36

LAMPIRAN IV. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Tim Satlak SPI BBPMSOH

37

LAMPIRAN V. Petunjuk Pelaksanaan SPI BBPMSOH

38