PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN 2012
KATA PENGANTAR Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai peran yang sangat straregis dalam mempersempit atau mengurangi potensi dan ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi Pemerintah. Di samping itu, penyelenggaraan SPI
secara konsisten dapat
memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Menyadari akan fungsi strategis SPI mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Satlak Pengendalian Intern sebagai instrumen acuan manajemen pengendalian satuan kerja lingkup Pusdatin.
Jakarta,
Juni 2012
Kepala Pusat,
Ir. M. Tassim Billah, MSc
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .............................................................................
1
1.1. Latar Belakang
.............................................................................
1
1.2. Dasar Hukum
.............................................................................
2
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................
3
1.4. Pengertian
............................................................................. .
4
1.5. Ruang Lingkup
………………………………………………………….
5
1.6. Penerima Manfaat
………………........................................................
6
1.6. Hasil ……………………………………………………………………………
6
BAB II SPI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN ..........
8
2.I. Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.........................
8
A. Dasar Hukum
.............................................................................
8
B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………
10
C. Program dan Kegiatan Pusdatin………………………………………..
13
2.2. Pelaksanaan SPI Pusdatin …………………………………………………
14
2.3. Ruang Lingkup Pengendalian Satlak PI Pusdatin……………………….
15
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPI PUSDATIN…..
17
3.1. Teknis Penilaian ……………………………………………………………..
17
3.2. Unsur-unsur Pelaksanaan SPI ……………………………………………
18
3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan SPI........................................................
23
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ……………………………………….
24
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………….
25
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 61/Permentan/OT.140/10/2010, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku institusi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan Informasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melaksanakan fungsi : 1. Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi komoditas pertanian 2. Penyediaan dan pelayanan data informasi non komoditas pertanian 3. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan system informasi Kementerian Pertanian, dan 4. Pelaksanaan administrasi.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas baik dari segi materi yang dilaksanakan maupun cakupan wilayahnya. Agar diperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang baik dan berguna sebagai bahan untuk perbaikan sekaligus bahan perencanaan dimasa mendatang. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan cara memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung melalui kunjungan lapangan maupun secara tidak langsung melalui pelaporan dan melihat implementasi hasil kegiatan pengembangan sistem informasi serta pelayanan informasi pertanian dengan baik dan lancar, dengan cara mengatur, mengawasi dan mengoreksi seluruh kegitan yang dilaksanakan, agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan dalam TOR masing-masing kegiatan maupun visi dan misi Pusdatin dengan cara efektif dan efisien. 1
Untuk mendukung capaian tersebut diatas dirasa perlu suatu kegiatan pengendalian satuan kerja dimana Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memutuskan membentuk Tim Satlak PI Pusdatin TA. 2012.
1.2. Dasar Hukum Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
Peraturan
Menteri
Pertanian
No.
299/Kpts/OT.140/7/2005,
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian junco Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007 dimana Pusat Data dan Informasi Pertanian selama ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian, untuk mendukung pembangunan pertanian.. Dasar Hukum yang terbaru yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam pasal 1307 menyatakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Struktur organisasi Pusdatin terdiri dari 3 bidang teknis yaitu Bidang Pelayanan Data Komoditas, Bidang Pelayanan Data Non Komoditasdan Bidang Pengembangan Sistem Informasi bidang teknis tersebut dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh BagianUmum dan juga kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari statistisi dan pranata komputer. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana perlunya disusun suatu mekanisme penetapan unit SPI pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Permentan No.61 tahun 2010, Pasal 1313 ayat 1, Sub BagianPerencanaan 2
dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta pelaksanaan urusan keuangan. Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna
Anggaran
Nomor
53E/Kpts/KU.110/A6/03/12
tentang
Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dan besarnya Honor Tim Tahun Anggaran 2012.
1.3. .Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SPI lingkup Pusdatin dimaksudkan untuk: 1) Mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengamanan aset di satuan kerja Pusdatin 2) Menjadi pedoman bagi Satuan Pelaksana Pengendali Internal (Satlak PI) Pusdatin dalam melaksanakan pengendalian. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut maka diharapkan dapat membantu terwujudnya sistem pengendalian yang memberikan keyakinan yang memadai, bahwa program/kegiatan terlaksana dengan baik efektif, efisien, ekonomis dan tertib sehingga meningkatkan kinerja Pusdatin. Adapun dalam pelaksanaan pengendalian oleh Satlak PI diharapkandiperoleh antara lain : 1. Mengetahui
perkembangan
kemajuan
pelaksanaan
kegiatan
dalam
pencapaian tujuan organisasi Pusdatin melalui pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta hasil yang dicapai. 2. Mengetahui sedini mungkin hambatan dan masalah yang terjadi atau kendala yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya. 3. Memberikan rekomendasi permasalahan yang akan dihadapi serta untuk dapat ditindaklanjuti dengan antisipasi/rencana solusi
3
Sasaran dari pelaksanaan SPI secara konkrit adalah terlaksananya kegiatankegiatan di Pusdatin secara baik dan benar sesuai dengan yang tertuang dalam TOR yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan tujuan program organisasi yang telah ditetapkan.
1.4. Pengertian a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk
memberikan
keyakinan
memadai
atas
tercapainya
tujuanorganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruhdi lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. c. Pengawasan
Intern
evaluasi,pemantauan,
adalah
seluruh
dan
kegiatan
proses
kegiatan
pengawasan
audit, lain
reviu,
terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. d. Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut Satlak PI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk dapat melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkup Pusdatin. e. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. f. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadianyang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. g. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
4
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. h. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. i.
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
j.
Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
k. Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan satuan kerja, dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada satuan kerja secara berkelanjutan. l.
Independen adalah pelaksanaan tugas yang bebas dari pengaruh pihakmanapun.
m. Evaluasi
adalah
rangkaian
kegiatan
membandingkan
hasil/prestasi
suatuprogram/kegiatan dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan. n. Penilaian adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek, seperti baik-buruk, efektif-tidak efektif, berhasil-tidak berhasil, dan semacamnya sesuaidengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
1.5. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman SPI terkait dengan pelaksanaan Satlak PI Pusdatin tidak terlepas dari unsur-unsur pengendalian sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian Adalah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi yang memungkinkan seluruh pegawai Pusdatin dapat menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi, sehingga menimbulkan perilaku positif yang mendukung 5
2)
3)
pencapaian pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Penilaian Resiko Adalah tindakan pengendalian intern melalui penilaian resiko kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusdatin, baik resiko yang timbul dari dalam maupun dari luar luar. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan lingkup Pusdatin untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat
4)
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi adalah tindakan penanggung jawab dan
5)
pelaksana kegatan untuk melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan serta saran tindak lanjut kepada pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan adalah tindakan yang harus dilakukan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan dalam menilai kualitas kinerja, baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
Ruang lingkup SPI terdiri dari 8 (delapan) unsur pengendalian manajemen yaitu pengorganisasian,
personil,
kebijakan,
perencanaan,
prosedur,
pencatatan/akuntansi, pelaporan dan reviu. Adapun secara mendasar kegiatan SPI melakukan pengendalian untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan serta Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu pengendalian dapat segera ditindaklanjuti.
1.6. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pengambil kebijakan di Pusdatin pada khususnya dan para pimpinan tingkat kementerian pertanian pada
6
umumnya serta seluruh karyawan lingkup Pusdatin.
1.7. Hasil Hasil dari kegiatan SPI adalah laporan hasil pengendalian Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang disampaikan ke pimpinan unit kerja /Kapusdatin sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut unsur pengendalian.
7
BAB II SPI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN TAHUN 2012
2.1. Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian A. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian NO.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi adalah unsur pendukung pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku institusi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan informasi pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Pertanian, menyusun suatu strategi organisasi dalam bentuk Rencana Strategis yang komprehensif, yaitu memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran yang terukur.
Rencana Strategis ini diharapkan mampu untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi selama 5 (lima) tahun kedepan
Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Pusdatin secara organisasi melakukan perumusan Rencana Strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian periode tahun 2010 sampai dengan 2014 ini dilakukan melalui berbagai tahapan dan pembahasan yang sangat intens yang dimulai dari : 1.
Perumusan visi dan misi organisasi
2.
Menyusun rencana kegiatan tahunan berikut sasarannya, serta
3.
Merumuskan strategi implementasi
4.
Mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan organisasi
8
Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawaagar dapat
eksis,
antisipatif
dan
inovatif.
Visi
adalah
suatu
gambaran
yangmenantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
penetapan
visi,
sebagai
bagian
dariperencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatuorganisasi.Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga padakehidupan
organisasi
itu
selanjutnya.Kehidupan
organisasi
sangat
dipengaruhi olehperubahan lingkungan internal dan eksternal.Oleh karenanya, visi organisasi jugaharus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
Visi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian : Menjadi Sumber Data dan Informasi Pertanian yang Lengkap, Akurat dan Terpercaya Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian. Misi Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaranyang ingin dicapai.Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misimenjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimanamelakukannya. Misi adalah
sesuatu
yang harus
dilaksanakan
oleh
organisasi agar
tujuanorganisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misitersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapatmengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasilyang akan diperoleh dimasa mendatang Misi dariPusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yaitu : 1. Mengembangkan Metodologi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Pertanian; 2. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data dan Informasi Pertanian; 3. Membangun
dan
Mengembangkan
Jaringan
Sistem
Informasi
Pertanian; 9
4. Membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Statistik dan Sistem Informasi Pertanian.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan Fungsi : 1. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian 2. Penyediaan dan pelayaan data informasi non komoditas pertanian 3. Pengelolaan
dan
pelaksanaan
pengembangan
sistem
informasi
Kementerian Pertanian, dan 4. Pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Adapun tujuan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah sebagai berikut : 1.
Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
2.
Mengembangkan metodologi dan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi Pertanian yang baku
3.
Membangun sistem informasi pertanian yang mampu mendukung penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi pertanian
4.
Membina kelembagaan yang kuat dalam bidang pelayanan data dan sistem informasi pertanian
5.
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan data dan sistem informasi pertanian
10
Struktur Organisasi Pusdatin
Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Lingkup Pusdatin a. Bagian Umum Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai tugas selaku pendukung pelaksanaan operasional kegiatan untuk mendukung pencapaian organisasi dimana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; d. pelaksanaan urusan ortala, kehumasan dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Sub Bagian Kepegawaiandan Rumah Tangga. b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian.
11
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan sistem jaringan komputer b. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi c. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan aplikasi multimedia dan website. Bidang Pengembangan Sistem Infor masi terdiri dari: 1. Sub Bidang Sistem Jaringan Komputer; 2. Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi; 3. Sub Bidang Aplikasi Multimedia.
c. Bidang Data Komoditas Bidang Data Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Data Komoditas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi tanaman pangan; b. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi peternakan; c. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi hortikultura; d. penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi perkebunan; Bidang Data Komoditas terdiri dari: 1. Sub Bidang Data Tanaman Pangan dan Peternakan; 2. Sub Bidang Data Hortikultura dan Perkebunan. d. Bidang Data Non Komoditas Bidang Data Non Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, penyediaan dan pelayanan data informasi lahan dan sarana pertanian serta data ekonomi pertanian. 12
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
tersebut
Bidang
Data
Non
Komoditas
a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi lahan dan sarana pertanian; b. Penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan, pelaksanaan pengumpulan, penyediaan, dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi ekonomi pertanian; Bidang Data Non Komoditas terdiri dari: 1. Sub Bidang Data Prasarana; 2. Sub Bidang Data Ekonomi Pertanian.
e. Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional: 1. Statistisi. 2. Pranata Komputer. e.1. Fungsional Statistisi Statistisi mempunyai tugas melakukan penyediaan data pertanian, analisis dan pengembangan statistik, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang lainnya. e.2. Pranata Komputer Pranata Komputer mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi teknologi informasi, implementasi teknologi informasi, implementasi sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi, penyusunan sistem informasi dan pengembangan profesi serta kegiatan pendukung lainnya.
C. Program dan Kegiatan Pusdatin Secara garis besar, kegiatan yang tercantum dalam rencana Strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, yang pada dasarnya berfungsi dalam menunjang pembangunan pertanian terdiri dari : 1. Program Pengembangan Statistik Pertanian, yang meliputi a) Pengembangan metodologi
13
b) Pengumpulan data c) Analisis data d) Publikasi data dan informasi 2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian, yang meliputi : a) Pengembangan sistem aplikasi b) Pengembangan infrastruktur jaringan c) Pengembangan multimedia 3. Program Pembinaan Kelembagaan dan SDM, yang meliputi : a) Koordinasi, sosialisasi dan advokasi b) Peningkatan SDM administrasi, statistik dan computer c) Administrasi umum
2.2. Pelaksanaan SPI Pusdatin Implementasi Satlak PI dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 53E/Kpts/KU.110/A6/03/12 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian
Intern
(Satlak
PI)
Pusat
Data
dan
Sistem
Informasi
PertanianTahun 2012, sesuai Keputusan terlampir. Tupoksi Satlak PI dimana pemahaman secara umum fungsi yang akan dilakukan yaitu dalam hal : a. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI; b. Menyusun Juklak, Juknis dan rencana kerja dan anggaran PI; c. Pendampingan pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); d. Monitoring
dan
Evaluasi
(Monev)
penyelesaian
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan (TLHP) dari APIP; e. Penyusunan laporan penilaian/pengujian atasan langsung/kepala satker; f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern; g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Pimpinan Unit Kerja minimal 1 (satu) kali dalam setahun 14
Pelaksanaan Pengendalian Satlak PI Pusdatin dilaksanakan berdasarkan pedoman SPI yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Adapun implementasi Satlak PI satker Pusdatin telah disusun tahapan pelaksanaan sebagai berikut; a. Pelaksanaan koordinasi persiapan penyusunan tugas Tim Satlak SPI. b. Koordinasi dengan Tim SPI lingkup Setjen yang dilaksanakan setiap bulan c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Rencana Kerja SPI d. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Satlak PI Pusdatin
2.3. Ruang Lingkup Pengendalian Satlak PI Pusdatin Pelaksanaan pengendalian SPI Pusdatin tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam pedoman umum SPI Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dimana Penilaian atas pengendalian dilakukan juga terhadap ruang lingkup
program
dan
tujuan
organisasi
atas
tupoksi
Pusdatin
yaitu
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yaitu terkait dengan : 1) Tujuan pengendalian atas pengelolaan data dan system informasi untuk memastikan tersedianya data yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan terpercaya untuk mendukung pembangunan pertanian. 2) Sasaran kegiatan pengendalian meliputi data dan system informasi, yaitu : a. Tersedianya infrastruktur jaringan dan system informasi b. Terjaminnya data dan system informasi c. Terjaminnya aksesibilitas data dan system informasi d. Terjaminnya kelengkapan data dan informasi e. Kontinuitas pelayanan data dan system informasi
Untuk mendukung tujuan dan sasaran dimaksud sesuai ruang lingkup dimana unsur-unsur dari SPI tidak terlepas dalam pelaksanaan satlak PI di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian maka difokuskan pada kegiatan strategis yang dipilih sebagai uji petik SPI, yaitu : 1. Sub Kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Pada Skala Nasional 15
2. Sub Bagian Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian 3. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemilihan ketiga kegiatan ini atas pertimbangan karena dinilai memiliki tingkat resiko atas keberhasilan program utama Pusdatin dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.
16
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN TAHUN 2012
3.1.
Teknis Penilaian Dalam melakukan penilaian 5 (lima) unsur tersebut digunakan instrumen berupa checklistsebagaimana pada Lampiran 1 s.d. Lampiran 5. Daftar uji yang dinilai minimal mencakup komponen sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 s.d. 5.Apabila masih ada cakupan daftar uji yang dipandang signifikan mendukung penerapan SPI dapat ditambahkan pada masing-masing aspek. Daftar Uji Penilaian Penerapan SPI.Sebagai pengesahan dalam penilaian pada instrumen masing-masing unsur harus ada verifikasi dan pengesahan dari enumerator yang merupakan anggota Tim Satlak PI dan responden yang merupakan
penanggungjawab
pelaksana
kegiatan
di
masing-masing
Bidang/Bagian serta diketahui oleh pimpinan unit kerja. Dalam setiap unsur SPI terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing diberi bobot dengan nilai tertentu sesuai dengan karakteristik unit kegiatan. Setiap sub unsur terdiri dari beberapa pertanyaan dengan jawaban “ya atau tidak”.Untuk setiap jawaban “ya” diberi nilai 1 (satu), sedangkan untuk jawaban “tidak” diberi nilai 0 (nol).Selain itu pada setiap jawaban ya harus disertai dengan bukti berupa dokumen pendukungnya. Nilai masing-masing unsur dihitung dari jumlah jawaban “ya” dibandingkan dengan banyaknya pertanyaan dikalikan 100% yang hasilnya dikalikan dengan bobot masing-masing unsur, dengan rumus sebagai berikut: Jumlah jawaban “ya ” x 100% x bobot Jumlah pertanyaan
17
3.2. Unsur-Unsur Pelaksanaan SPI a. Lingkungan Pengendalia n; Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja Pusdatin yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, dimana diantaranya terkait dengan : a. Kebijakan, terkait dengan penerapan terhadap peraturan/kebijakan yang dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional dan tugas pokok fungsi kerja satker dimana prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah prinsip rasionalitas, efektifitas dan produktivitas. b. Aspek Sumber Daya Manusia yang mencerminkan integritas dan nilai etika serta efisiensi dalam pemanfaatan para pegawai c. Prosedur, terkait dengan SOP/Juklak/Juknis yang merupakan pedoman untuk
pelaksanaan kegiatan termasuk mekanisme dan tahapan
kegiatan dalam menghasilkan suatu keluaran/output; d. Aspek Pengorganisasian, dimana secara struktur manajemen organisasi dirasa efektif dan efisien dalam pelaksanaan kinerja organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik
b. Penilaian Resiko Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana menangani semua risiko, baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi, untuk itu diperlukan suatu penilaian resiko terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusdatin. Penilaian resiko dilaksanakan melalui tahapan identifikasi resiko dan penyusunan daftar resiko. b.1. Identifikasi Risiko Identifikasi risiko dilaksanakan sejak di awal perencanaan kegiatan. Identifikasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang tertuang dalam Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)di masing unit kerja pelaksana kegiatan. Aspek yang harus dilakukan dalam identifikasi resiko adalah penetapan titik kritis kegiatan dan analisis resiko. 18
a). Penetapan Titik Kritis pada Kegiatan Titik kritis kegiatan harus dituangkan dengan jelas di dalam TOR/KAK kegiatan. Penetapan titik kritis didasarkan pada tahapantahapan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan ketepatan terhadap penetapan: tujuan, sasaran, jadwal, alokasi sumberdaya, indikator kinerja, tahapan titik kritis, penyebab dan dampak resiko yang mungkin terjadi, serta rencana penanganan resiko. Perubahan penetapan titik kritis dapat digunakan untuk merevisi TOR/KAK yang telah ditetapkan sebelumnya. b). Analisis resiko Analisis resiko dilakukan dengan: (1) menetapkan resiko yang mungkin dapat terjadi apabila titik kritis yang telah diindentifikasi tidak dapat dikelola dengan baik dan (2) menentukan penyebab terjadinya resiko dan kemungkinan dampak yang akan terjadi. Hasil penilaian resiko selanjutnya dituangkan ke dalam daftar resiko. b.2. Penanganan Risiko Penanganan resiko adalah rencana upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menangani resiko yang telah teridentifikasi dan telah dituangkan dalam daftar resiko. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mengeliminasi penyebab terjadinya risiko melalui metode preventif, yaitu dengan cara memperbaiki sistem dan prosedur, mengembangkan sumber daya manusia serta menyediakan sarana dan prasarana (peralatan dan perlengkapan fisik) yang dibutuhkan. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan resiko adalah bahwa biaya yang diperlukan untuk mengani resiko harus jauh lebih kecil dari nilai dampak yang mungkin timbul dari resiko b.3.Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penanganan Risiko Pemantauan dan evaluasi penangnan resiko merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan. Dengan demikian hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.
19
b.4. Penilaian Hasil Pelaksanaan Penilaian Risiko Penilaian hasil pelaksanaan penilaian risiko dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas penilaian resiko yang telah dilakukan serta untuk memberikan keyakinan bahwa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan secara tepat sesuai kaidah SPI. Penilaian hasil pelaksanaan penilaian risiko dilaksanakan dengan menggunakan daftar periksa (check list) yang mencakup: (1) sarana dan aspek penilaian dan (2) pelaksanaan penilaian. Daftar periksa (check list) penilaian hasil pelaksanaan penilaian risiko disampaikan terlampir.
c. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen sudah diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan pengendalian di Pusdatin mencakup hal-hal sebagai berikut : Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risikoserta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakanuntuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa risiko. Karakteristik kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut : a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan strategis; b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c) Kegiatan pengendalian yang dipilih harus disesuaikan dengan sifat khususinstansi/unit kerja/satker; d)Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e)Kegiatan
pengendalian
evaluasi
secara
teratur
untuk
memastikan
bahwakegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
20
Aktifitas
pengendalian
dilaksanakan
melalui
11
aspek
kegiatan
utamapengendalian yaitu : a) Reviu atas kinerja satker; b) Pembinaan sumberdaya manusia; c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d) Pengendalian fisik atas aset; e) Pengendalian pada penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f) Pengendalian atas pemisahan fungsi; g) Pengendalian atas otorisasi, transaksi dan kejadian penting; h) Pengendalian atas pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksidan kejadian i) Pengendalian atas pembatasan akses terhadap sumberdaya dan pencatatannya; j) Pengendalian atas akuntabilitas sumberdaya dan pencatatannya; dan k) Pengendalian
atas
dokumentasi
yang
baik
terhadap
sistem
pengendalianintern serta transaksi dan kejadian penting.
Kegiatan pengendalian dilakukan pula oleh atasan langsung dalam bentuk pengendalian atasan langsung. Pengawasan oleh pimpinan atau dikenal dengan pengendalian atasan langsung terhadap penyelenggaraan program dan kegiatandengan tujuan untuk: a) Mengetahui
perkembangan
kemajuan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan; b) Mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadidalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya; c) Mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan; d) Mengevaluasi apakah pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan; e) Memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan yang akandatang; 21
f) Mengevaluasi tujuan satker yang tercantum dalam DIPA; dan g) Penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansipemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi SPIP, pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penilaian kegiatan pengendalian dilakukan terhadap 2 (dua) sub unsur meliputiaktivitas pengendalian dan penguatan kegiatan pengendalian. Untuk menilai efektifitas kegiatan pengendalian digunakan instrumen sebagaimana contoh pada Lampiran d. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi terhadap pengendalian merupakan pelaksanaandalam informasi terhadap laporan evaluasi, laporan kinerja, laporan evaluasi kegiatan, laporan tahunan. Penilaian hasil pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan daftar periksa (check list) yang mencakup: (1) sarana dan aspek penilaian dan (2) pelaksanaan penilaian. Daftar periksa (check list)penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian disampaikan terlampir. e. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan untuk menilai kualitas kinerja satuan kerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya telah dan dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan dilakukan mulai dari awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan agar dapat menjamin berfungsinya kelengkapan unsurunsur SPI yang meliputi; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dan pengendalian telah dibuat dan dilaksanakan dengan baik.
22
Penilaian hasil pelaksanaan SPI dilaksanakan dengan menggunakan daftar periksa (check list) yang mencakup: (1) sarana dan aspek penilaian dan (2) pelaksanaan penilaian. Daftar periksa (check list)penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian disampaikan terlampir.
3.3. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Kegiatan Koordinasi Tim Pelaksanaan SPI (satlak PI Pusdatin) Evaluasi Kegiatan Pengendalian
1
2
3
4 X
5
Bulan 6 7 8
9
X
X
X
X
X
X
10
11
X
12
X
Laporan Tahunan
X
23
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi hasil penilaian penerapan SPI bertujuan untukmengetahui kesesuaian/konsentrasi capaian penerapan penilaian SPI padaunit kerja lingkupPusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagaimana yangdilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan penerapan SPI setiap semester dan tahunan. Monitoring dan evaluasi hasil penilaian penerapan SPIdiharapkan dapat berfungsi sebagai tindakan korektif terhadap penerapan limaunsur SPI sehingga pelaksanaan SPI di lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman yangada.
A. Lingkup Monitoring dan Evaluasi Ruang lingkup monitoring dan evaluasi penilaian penerapan SPI adalahlingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
B. Pelaksanaan dan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pelaksana monitoring dan evaluasi hasil penilaian penerapan SPI adalahTim Satlak PI Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, sedangkan obyek monevadalah unit kerja lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian . C. Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester denganmetode laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang/Bagian lingkup Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian danwawancara untuk selanjutnya dilakukan analisis dan kajian.Hasil monevdisusun dalam bentuk laporan hasil Monev penilaian penerapan SPI yangdibuat minimal satu tahun sekali.
24
BAB III PENUTUP
Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal,Kementerian Pertanian ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Pelaksana Pengendali Intern Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam melaksanakan tugas pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan-kegiatan di Pusdatin sehingga terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel. Pedoman ini bersifat umum dan dinamis, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi berbagai karakteristik kegiatan di setiap Bagian/Bidang lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, terutama terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. Pedoman ini merupakan Pedoman SPI yang disusun berdasarkan referensi yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dalam tindak lanjut pelaksanaannya memungkinkan diperlukannya perubahan dan penyesuaian seperlunya.
25
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 53E /Kpts/KU.110/A6/03/12
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN DAN BESARNYA HONOR TIM TAHUN ANGGARAN 2012
Kepala Pusat / KPA
Menimbang
:
Bahwa untuk tercapainya tujuan organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang efektif dan efisien dimana berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan satker Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan pencapaian organisasi dimaksud.
Mengingat
:
1. Undang Undang RI Nomor : 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Keputusan Presiden RI N0. 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05.2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2007; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5227/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Lingkup Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 85A/Kpts/KU.110/A6/02/12 tanggal 07 Februari 2012 tentang Penggantian dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA. 2012
Memperhatikan :
DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2012 Nomor 0328/018-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
: Tugas pokok dan fungsi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak SPI) satuan kerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA. 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA
: Menetapkan besarnya honor tim yang dibayarkan pada Juli dan Desember 2012 dengan besaran sebagai berikut : 1. Ketua : Rp. 425.000,-
Bahwa nama yang tercantum dalam struktur Satlak PI sebagaimana lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA. 2012.
2. Sekretaris : Rp. 325.000,3. Anggota : Rp. 250.000,KETIGA
: Segala biaya yang diakibatkan dari keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2012.;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal : 12 Maret 2012 Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran,
Ir. M. Tassim Billah, MSc NIP. 19591225.198103.1.002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; Arsip.
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Nomor :
/Kpts/KU.110/A6/03/12
Tanggal
: 12 Maret 2012
=====================================================================
A. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Tugas dan Fungsi Satlak PI membantu dalam hal ini Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal : h. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI setiap 1 (satu) semester; i. Menyusun rencana kerja PI; j. Pendampingan pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); k. Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari APIP; l. Penyusunan laporan penilaian/pengujian atasan langsung/kepala satker; m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern; n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Pimpinan Unit Kerja minimal 1 (satu) kali dalam setahun .
B.
Uraian Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Tim Satlak PI; a. Ketua, mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab : - Menyusun Rencana Kerja, Juklak dan Juknis sebagai pedoman pelaksanaan Satlak SPI - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPI lingkup Pusdatin - Memberi arahan dan pembagian kerja kepada tim satlak SPI dalam melaksanakan tugas - Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kegiatan SPI Satker Pusdatin - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satlak SPI secara berkala kepada Kapusdatin selaku Kepala Satker.
b. Sekretaris, mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab : - Membantu ketua dalam melaksanakan tugas Satlak SPI - Menyusun draft Rencana Kerja, Juklak dan Juknis kegiatan Satlak SPI - Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Tim Satlak SPI maupun dengan pihak terkait lingkup satker Pusdatin - Menyusun draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan c. Anggota, mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab : - Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan ketua dan pedoman yang ada - Melakukan tugas selaku tim satlak SPI berdasarkan acuan yang telah ditetapkan - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan SPI - Mengumpulkan bahan dan membantu untuk penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2012 Nomor : /Kpts/KU.110/A6/02/12 Tanggal : 12 Maret 2012 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN TA. 2012
Ketua Agus Sunarya, SE, MM
Sekretaris Wibisono, SE, MM
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Murtasih, SE
Yenni Tat, S.Kom, MM
Wiwiek Mardiani, SE
Etty Trinaryanti, SIP
Sukim Supandi, S.Sos, MM
Ir. Efi Respati, MSI
Dra. Hanny Mulyani, MM
