PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN LITBANG PERTANIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN LITBANG PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Litbang Pertanian telah selesai disusun. Pedoman Pelaksanaan ini disusun merujuk pada PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pedoman Pelaksanaan ini sebagai acuan bagi UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian untuk menyusun Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern, sehingga pelaksanaan pengendalian intern dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pedoman pelaksanaan ini akan selalu direviu untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis di Badan Litbang Pertanian. Jakarta, November 2013 Kepala Badan,

Dr. Haryono

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................. Daftar Isi .......................................................................................... Daftar Gambar .................................................................................. Daftar Lampiran ................................................................................

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

i iii v vi

..........................................................

1

1.1.

Latar Belakang .......................................................

3

1.2.

Dasar Hukum ..........................................................

5

1.3.

Maksud dan Tujuan

.................................................

7

1.4.

Pengertian dan Definisi ............................................

7

RUANG LINGKUP SISTEM PENGENDALIAN INTERN

...................................................................... 13

2.1.

Lingkungan Pengendalian ........................................

15

2.2.

Penilaian Risiko

19

2.3.

Kegiatan Pengendalian

...........................................

21

2.4.

Informasi dan Komunikasi .......................................

28

2.5.

Pemantauan ...........................................................

29

......................................................

BAB III SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ........... 33 3.1.

Struktur Organisasi Satlak PI Badan Litbang Pertanian ................................................................

35

3.2.

Kewenangan dan Uraian Tugas

38

3.3.

Rencana Kerja ......................................................... 40

................................


iii

BAB IV

3.4.

Penganggaran ......................................................... 41

3.5.

Pelaporan

......................................................... 41

PENUTUP .....................................................................

45

LAMPIRAN ................................................................................... 49

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Struktur Organisasi Badan Litbang Pertanian ...............

Gambar 2.

Hubungan Antar Sub-Sistem yang Mendukung Pemantauan Pengendalian Intern ...............................

Gambar 3.

4 30

Struktur Organisasi Satuan Pelaksana PI lingkup Badan Litbang Pertanian ............................................

35


v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Form 1. Daftar Risiko dan Upaya Penanganan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (satker) .................................................................

Lampiran 2.

51

Form 2. Daftar Risiko dan Upaya Penanganan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (UK/UPT Eselon II) ..................................................

Lampiran 3.

52

Form 3. Daftar Risiko dan Upaya Penanganan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

vi

(Eselon I) ...............................................................

53

Lampiran 4.

Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan SPI

.....................

54

Lampiran 5.

Rekapitulasi Penilaian SPI .....................................

80

Lampiran 6.

Laporan Pelaksanaan SPI .......................................

83


BAB I PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN, hal: 1 - 11

1.1. Latar Belakang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013, Badan Litbang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Litbang Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pertanian; (2) Perumusan program penelitian dan pengembangan pertanian; (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; (4) Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan (5) Pelaksanaan administrasi Badan. Sebagai sumber utama inovasi teknologi pertanian, Badan Litbang Pertanian harus menghasilkan invensi yang terencana, fokus dengan sasaran yang jelas dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, Badan Litbang Pertanian menetapkan 7 sasaran strategis yang terdiri atas: (1) Terciptanya varietas unggul dan galur/klon (benih dan bibit), pupuk, alsintan, serta strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) Terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumber daya pertanian serta rekomendasi kebijakan mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) Terciptanya teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumber daya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; (4) Terciptanya model kelembagaan dan rekomendasi kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani; (5) Meningkatnya diseminasi dan promosi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerja sama nasional dan internasional; (6) Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan komersialisasi hasil penelitian; serta (7) Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana penelitian. Struktur organisasi Badan Litbang Pertanian disusun berdasarkan pendekatan komoditas, bidang masalah, teknologi spesifik lokasi, dan pendekatan hulu hilir. Cakupan organisasi Badan Litbang Pertanian meliputi: (1) Sekretariat; (2) Empat Puslitbang yang menangani litbang komoditas; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

3

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

(3) Dua Pusat di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang pembinaannya diserahkan kepada Badan Litbang Pertanian; (4) Tujuh Balai Besar yang menangani litbang komoditas/bidang masalah; (5) Lima belas Balai Penelitian komoditas/bidang masalah; (6) Tiga Loka Penelitian komoditas/ bidang masalah; (7) Tiga puluh satu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian untuk melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi; (8) Dua Loka Pengkajian Teknologi Pertanian untuk melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi; dan (9) Satu Balai yang berada di bawah Sekretariat, menangani alih teknologi dan pemanfaatan teknologi bagi pembangunan pertanian nasional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Litbang Pertanian Tugas dan fungsi (tusi) tersebut harus dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, dan tertib (3E+1T), serta taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan tusi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh pengendalian intern yang holistik dan andal. Hal ini selaras dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian 4



Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selanjutnya dijabarkan melalui Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka seluruh Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian yang mengelola anggaran mandiri wajib melaksanakan SPI. Penerapan SPI harus dilaksanakan secara terus-menerus, integral, dan tidak terpisahkan dari kegiatan UK/UPT. Oleh karena itu, Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) wajib dibentuk untuk membantu Kepala Badan/UK/UPT dalam mengevaluasi penerapan SPI guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. 1.2. Dasar Hukum Pedoman Pelaksanaan SPI di lingkungan Badan Litbang Pertanian, merujuk pada: 1.2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 1.2.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 1.2.3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

5


1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 1.2.8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334); 1.2.9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 1.2.10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern; 1.2.11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 1.2.12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 1.2.13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/ 2012; 1.2.14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian; 1.2.15. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 225/Kpts/OT.140/J/11/2006 tentang Panduan Umum Penelitian/ Perekayasaan Koordinatif Lintas Puslit/Balit Lingkup Badan Litbang Pertanian; 1.2.16. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 88.1/Kpts/OT.160/I/3/2013 tentang Panduan Pembentukan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian. 6



1.3. Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan SPI dimaksudkan sebagai acuan bagi UK/UPT untuk menerapkan SPI dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan pengamanan aset negara. Pedoman Pelaksanaan SPI bertujuan memberikan panduan bagi UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian untuk menyusun Pedoman Teknis yang disesuaikan dengan tusi masing-masing.

1.4.

Pengertian dan Definisi

1.4.1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 1.4.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 1.4.3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 1.4.4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas: 1.4.4.1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden. 1.4.4.2. Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). 1.4.4.3. Inspektorat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

7


1.4.4.4. Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 1.4.5. Organisasi adalah Kementerian/LPNK/pemerintah daerah atau institusi yang menurut peraturan perundangan-undangan ditunjuk sebagai atasan APIP. 1.4.6. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 1.4.7. Pengendalian adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan. 1.4.8. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. 1.4.9. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 1.4.10. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 1.4.11. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 1.4.12. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 1.4.13. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 1.4.14. Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap penyelenggara program dan kegiatan satuan kerja dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada satuan kerja secara berkelanjutan. 1.4.15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, norma, standar, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. 8



1.4.16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1.4.17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu program/kegiatan dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan. 1.4.18. Unit Kerja (UK) adalah Satuan Kerja Struktural lingkup Badan Litbang Pertanian yang meliputi Pusat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang). 1.4.19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Satuan Kerja lingkup Badan Litbang Pertanian yang meliputi Balai Besar (BB), Balai Penelitian (Balit), Loka Penelitian (Lolit), Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP). 1.4.20. Kelembagaan Internal adalah unit non-struktural yang dibentuk pada UK dan UPT. 1.4.21. Rencana Strategis (Renstra) adalah pedoman yang disusun suatu organisasi mencakup visi, misi, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan target utama organisasi dalam kurun waktu tertentu. 1.4.22. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 1.4.23. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah. 1.4.24. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

9


Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan. 1.4.25. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 1.4.26. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. 1.4.27. Standard Operating Procedure (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. 1.4.28. Rencana Penelitian/Perekayasaan/Pengkajian Tim Peneliti/ Perekayasa/Pengkaji (RPTP) adalah usulan penelitian/ perekayasaan/pengkajian yang bersifat holistik dan terintegrasi serta dikerjakan oleh tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dengan sasaran yang jelas dan terukur. 1.4.29. Rencana Diseminasi Hasil Penelitian/Perekayasaan/ Pengkajian (RDHP) adalah usulan diseminasi yang bersifat holistik dan terintegrasi serta dikerjakan oleh tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu dengan sasaran yang jelas dan terukur. 1.4.30. Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTM) adalah usulan kegiatan manajemen yang bersifat holistik, terintegrasi, dan dikerjakan tim manajemen. 1.4.31. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. 1.4.32. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. 10



1.4.33. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 1.4.34. Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat penerapan nilai dasar budaya kerja dalam rangka mengembangkan etos kerja dan peningkatan kualitas kinerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh.


11

BAB II SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN LITBANG PERTANIAN

BAB II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN LITBANG PERTANIAN , hal: 13 - 32

Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup SPI meliputi 5 (lima) unsur : (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi dan (5) Pemantauan. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut :

2.1. Lingkungan dan Pengendalian Kepala Badan Litbang Pertanian dan seluruh kepala UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif guna terlaksananya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya. Penciptaan dan pemeliharaan lingkungan pengendalian di Badan Litbang Pertanian dilakukan melalui: (1) Penegakan integritas dan nilai etika; (2) Komitmen terhadap kompetensi; (3) Kepemimpinan yang kondusif; (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Adapun uraian kegiatan berkenaan dengan upaya menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

2.1.1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika a. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian wajib mematuhi Jam Kerja, yaitu Senin s.d Kamis masuk kerja jam 7.30 pulang jam 16.00. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

15


Hari Jumat masuk jam 07.30 pulang jam 16.30. b. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian wajib mematuhi penugasan dari Kepala UK/UPT, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas dan waktu yang dijadwalkan. c. Seluruh Pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian wajib mengikuti Upacara Bendera. d. Kepala UK/UPT melakukan briefing teknis dan non teknis setiap penugasan kepada pegawai. e. Kepala UK/UPT menegakkan disiplin sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. f. Seluruh Pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian wajib mematuhi kode etik pegawai. g. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian menandatangani Pakta Integritas. h. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian wajib menerapkan nilai budaya kerja sesuai dengan Permentan 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian.

2.1.2. Komitmen terhadap Kompetensi a. Kepala UK/UPT menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang. b. Kegiatan yang diusulkan, didukung oleh tim yang kompeten secara keahlian dan manajerial dan dilengkapi dengan RPTP/RDHP/RKTM. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan dan memutakhirkan uraian jabatan. d. Kepala Badan/UK/UPT mengkondisikan pegawai yang menduduki jabatan di Badan Litbang Pertanian telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan. e. Kepala UK/UPT mengusulkan pegawainya kepada Kepala Badan Litbang Pertanian untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya. f. Untuk menjaga kompetensi kerja dilakukan penilaian kinerja, melalui penerapanan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

16



g. Kepala Badan/UK/UPT memberikan bimbingan yang objektif dan konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja. 2.1.3. Kepemimpinan yang Kondusif a. Kepala Badan/UK/UPT menerapkan manajemen berbasis kinerja yang terukur antara lain dengan mereviu RKA-KL dan RPTP/RDHP/RKTM agar efektif dan efisien. b. Kepala Badan/UK/UPT melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melalui SAI dan SIMAK-BMN. c. Kepala Badan/UK/UPT merespon positif laporan yang terkait dengan keuangan, pengganggaran, program dan kegiatan serta menindaklanjuti permasalahan yang ditemui. d. Kepala Badan/UK/UPT merespon informasi hasil pengawasan guna perbaikan manajemen. e. Kepala Badan/UK/UPT menjamin tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan pada fungsi-fungsi kunci, yang dapat memperlemah pencapaian kinerja. f. Kepala Badan/UK/UPT berinteraksi instensif dengan pegawai melalui rapat-rapat dan komunikasi personal. g. Kepala Badan/UK/UPT menerapkan reward dan punishment.

2.1.4. Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan a. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa organisasi di lingkup Badan Litbang Pertanian dapat melaksanakan tusi. b. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian, sudah memahami uraian tugas dan fungsi masingmasing. c. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa jumlah pegawai memadai sesuai kebutuhan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif. d. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa organisasi penunjang (kelembagaan internal, panitia pengadaan barang/jasa, tim pemeriksa/


17


penerima) telah dilengkapi dengan uraian tugas, dan personil yang kompeten serta kejelasan hubungan antar kelembagaan dan alur pelaporan intern. e. Kepala Badan/UK/UPT melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap kelembagaan internal sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan beban kerja. f. Kepala Badan/UK/UPT melakukan kaderisasi dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) untuk perencanaan posisi jabatan.

2.1.5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dikomunikasikan kepada pegawai yang menerima pendelegasian. b. Kepala Badan/UK/UPT memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.

2.1.6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan kebijakan dan prosedur rekruitmen dan pemberhentian pegawai. b. Kepala Badan/UK/UPT mengkomunikasikan kepada pengelola kepegawaian mengenai kualifikasi dan kompetensi calon pegawai baru. c. Kepala Badan/UK/UPT menyusun program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan yang berkesinambungan untuk semua pegawai. d. Kepala Badan/UK/UPT melakukan mutasi, promosi, remunerasi dan penghargaan pegawai berdasarkan pada hasil penilaian kinerja. e. Kepala Badan/UK/UPT memberi sanksi atau tindakan pembimbingan kepada pegawai atas pelanggaran peraturan atau kode etik. f. Kepala Badan/UK/UPT mengusulkan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18



2.1.7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan organisasi SPI, yang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI), yang bertugas membantu Kepala Badan/UK/UPT untuk memberi keyakinan atas pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset Negara, dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. b. Kepala Badan/UK/UPT membuat surat tugas kepada Satlak PI untuk pelaksanaan tugasnya.

2.1.8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait a. Kepala Badan/UK/UPT mempunyai hubungan kerja yang baik dengan pemimpin instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja. b. Kepala Badan/UK/UPT memiliki hubungan kerja yang baik dengan APIP yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian. c. Kepala Badan/UK/UPT menjalin kerjasama yang baik dengan instansi intern lingkup Kementan maupun kementerian lain dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi pemimpin.

2.2. Penilaian Risiko Kepala Badan/UK/UPT wajib melakukan penilaian risiko terhadap pelaksanaan tusi, sehingga penyimpangan dapat diantisipasi dan sasaran tercapai. Penilaian risiko dilakukan dengan cara (1) Menetapkan tujuan program/kegiatan; (2) Mengidentifikasi risiko terhadap seluruh kegiatan; dan (3) Menganalisis sebab dan dampaknya.


19


2.2.1. Menetapkan Tujuan Program/Kegiatan a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan target utama yang terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Renstra Badan Litbang Pertanian tersebut kemudian dijabarkan ke dalam renstra masing-masing UK/UPT. b. Kepala Badan/UK/UPT wajib mensosialisasikan Renstra tersebut secara berjenjang kepada seluruh pegawai. c. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa dalam menetapkan kegiatankegiatan yang diusulkan melibatkan seluruh tingkat pejabat di lingkup UK/UPT masing-masing. d. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa kegiatan yang ditetapkan memenuhi kriteria: (1) Sesuai dengan Renstra Badan Litbang Pertanian; (2) Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu sama lainnya; (3) Mempunyai indikator kinerja utama yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Framed). e. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa kegiatan yang ditetapkan mendapat biaya secara memadai serta didukung dengan sarana prasarana dan pegawai yang berkompeten dengan jumlah yang memadai, sehingga tujuan dan sasaran tercapai.

2.2.2. Identifikasi Risiko a. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa proses identifikasi risiko dilakukan sesuai tahapan kegiatan dengan menetapkan titik kritis yang tepat atas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pengelolaan aset, pemberdayaan SDM dan pelaksanaan kegiatan penelitian. b. Kepala Badan/UK/UPT membahas hasil identifikasi risiko dalam rapat di tingkat Pemimpin (RAPIM) untuk mengendalikan risiko.

2.2.3. Analisis Risiko a. Kepala Badan/UK/UPT menganalisis risiko yang telah teridentifikasi untuk diketahui penyebab dan dampaknya. Untuk memudahkan 20



identifikasi dan analisis risiko dapat menggunakan matriks (Lampiran 1, 2, dan 3). b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan penanganan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminimalisasi risiko dengan cara mengatasi penyebabnya dan prioritisasi pada risiko yang mempunyai dampak dengan bobot paling tinggi.

2.3. Kegiatan Pengendalian Kepala Badan/UK/UPT wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tusi Badan Litbang Pertanian. Kegiatan pengendaian dapat dilakukan sekurang-kurangnya pada kegiatan utama atau dapat dipilih sesuai dengan sifat kegiatannya dan harus dikaitkan dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan secara tertulis, dilaksanakan dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sepert yang diharapkan. Kegiatan pengendalian meliputi : (1) Reviu atas kinerja UK/UPT; (2) Pembinaan sumber daya manusia; (3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (4) Pengendalian fisik atas aset; (5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; (6) Pemisahan fungsi; (7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (10) Akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya; dan (11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

2.3.1. Reviu atas Kinerja UK/UPT a. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. b. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai. c. Kepala Badan/UK/UPT secara berkala mereviu capaian kinerja dibandingkan dengan rencana. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

21


d. Kepala Badan/UK/UPT dapat mendelegasikan kepada pejabat/ pegawai yang ditunjuk untuk mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, prakiraan dan kriteria yang telah ditetapkan serta periode sebelumnya.

2.3.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) a. Kepala Badan/UK/UPT mengomunikasikan renstra UK/UPT (terutama visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi) kepada seluruh pegawai. b. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan strategi perencanaan dan pembinaan SDM untuk mendukung pencapaian visi dan misi UK/UPT. c. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan rencana diklat pegawai. d. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan uraian jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai. e. Kepala Badan/UK/UPT mengomunikasikan panduan budaya kerja dan etika peneliti kepada seluruh pegawai. f. Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam evaluasi kinerja pegawai melalui penerapan SKP. g. Kepala Badan/UK/UPT menyusun sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai. h. Kepala Badan/UK/UPT melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

2.3.3.

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (SI)

2.3.3.1. Pengendalian Umum 2.3.3.1.1. Pengamanan Sistem Informasi a. Kepala Badan/UK/UPT melakukan penilaian risiko secara periodik, komperehensif dan didokumentasikan teratur pada saat sistem fasilitas atau kondisi lainnya berubah. 22



b. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas, serta memantau efektivitas dan melakukan perubahan jika diperlukan atas program pengamanan. d. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan SOP pengelolaan database/ informasi dan pengelola database dengan surat keputusan. e. Operasional komputer/pemroses data dikendalikan dengan password, sedangkan untuk kontinuitas pelayanan data dilakukan pencegahan dengan backup data dan program, perlindungan virus serta pemeliharaan perangkat lunak. 2.3.3.1.2. Pengendalian atas Akses a. Kepala Badan/UK/UPT melakukan klasifikasi atas sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensivitasnya. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan akses pengendalian fisik dan logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. d. Kepala Badan/UK/UPT memantau akses ke sistem informasi, menginvestigasi pelanggaran dan melakukan perbaikan serta menegakkan disiplin. 2.3.3.1.3. Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi a. Kepala Badan/UK/UPT melakukan otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas perangkat lunak.


23


2.3.3.1.4. Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem a. Kepala Badan/UK/UPT membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. b. Kepala Badan/UK/UPT mengendalikan atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. c. Kepala Badan/UK/UPT mengidentifikasi tugas yang tidak dapat digabung dan menetapkan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut. 2.3.3.1.5. Pemisahan Tugas a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reviu. c. Kepala Badan/UK/UPT melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif. 2.3.3.1.6. Kontinuitas Pelayanan a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan langkah-langkah pencegahan dan meminimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pengembangan dan pendokumentasian rencana komperehensif untuk mengatasi kejadian tak terduga. c. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pengujian berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

24



2.3.3.2. Pengendalian Aplikasi 2.3.3.2.1. Pengendalian Otorisasi a. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pengendalian terhadap dokumen sumber. b. Kepala Badan/UK/UPT mengesahkan dokumen sumber. c. Kepala Badan/UK/UPT membatasi akses ke terminal entri data. d. Kepala Badan/UK/UPT menggunakan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses tidak diotorisasi. 2.3.3.2.2. Pengendalian Kelengkapan a.

Kepala Badan/UK/UPT menginstruksikan pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer. b. Kepala Badan/UK/UPT melaksanakan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. 2.3.3.2.3. Pengendalian Akurasi a. Kepala Badan/UK/UPT menginstruksikan penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data. b. Kepala Badan/UK/UPT melaksanakan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah. c. Kepala Badan/UK/UPT melakukan pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera. d. Kepala Badan/UK/UPT melakukan reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data. 2.3.3.2.4. Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data a. Kepala Badan/UK/UPT menggunakan prosedur untuk memastikan hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan.


25


b. Kepala Badan/UK/UPT menggunakan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan dan mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan. c. Kepala Badan/UK/UPT menggunakan aplikasi untuk mencegah perubahan file secara bersamaan.

2.3.4. Pengendalian Fisik atas Aset a. Kepala Badan/UK/UPT menyusun rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik serta menyusun rencana pemulihan pasca bencana. b. Kepala Badan/UK/UPT mengomunikasikan kebijakan/SOP/prosedur pengamanan aset yang berlaku di Badan Litbang Pertanian kepada seluruh pegawai untuk ditaati. c. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa seluruh aset di lingkup Badan Litbang Pertanian telah diberi nomor inventaris dan barang-barang yang mudah dicuri disimpan pada tempat yang aman.

2.3.5. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja a. Kepala Badan/UK/UPT harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja kegiatan dan pegawai. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan reviu dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. c. Kepala Badan/UK/UPT mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja dan membandingkan capaian kinerja secara terus-menerus dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.6. Pemisahan Fungsi a. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. 26



b. Kepala Badan/UK/UPT mengendalikan seluruh aspek utama transaksi dengan memisahkan fungsi, seperti: fungsi pengadaan aset/barang habis pakai dengan fungsi penyimpanan dan fungsi pengendaliannya, fungsi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan kebijakan bahwa penanganan uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya tidak dilakukan oleh satu orang. 2.3.7. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan dan mengomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. b. Kepala Badan/UK/UPT menunjuk pejabat yang kompeten untuk memberikan keabsahan atas dokumen yang dikeluarkan dan data yang dientri. c. Kepala Badan/UK/UPT menunjuk pegawai yang kompeten untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan.

2.3.8.

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

a. Kepala Badan/UK/UPT mencatat dengan tepat dan segera seluruh transaksi penting, seperti: pengadaan bahan/aset, penghapusan dan mutasi aset, transaksi keuangan, produksi dan produktivitas. b. Kepala Badan/UK/UPT melakukan klasifikasi dan pencatatan yang tepat untuk seluruh siklus transaksi/kejadian.

2.3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya a. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan SOP terkait dengan pembatasan akses untuk penyimpanan uang di brankas, pengolahan database, dan stock barang habis pakai. b. Kepala Badan/UK/UPT menugaskan pegawai untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

27


2.3.10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya a. Kepala Badan/UK/UPT menugaskan pegawai untuk mengelola barang habis pakai, database dengan surat keputusan. b. Kepala Badan/UK/UPT mengevaluasi pemanfaatan/eksploitasi BBM, fasilitas listrik, air, telepon dan gas. 2.3.11. Dokumentasi SPI, Transaksi dan Kejadian Penting a. Kepala Badan/UK/UPT menjamin terdokumentasikannya seluruh kegiatan penerapan SPI dan transaksi penting. b. Kepala Badan/UK/UPT menjamin tersimpannya dokumen pelaksanaan SPI mencakup identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi Badan Litbang Pertanian dan setiap kegiatan. c. Kepala Badan/UK/UPT menjamin kesiapan dan ketersediaan dokumen untuk diperiksa setiap saat. 2.4. Informasi dan Komunikasi Kepala Badan/UK/UPT harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut meliputi informasi intern (laporan keuangan, aset, dan hasil-hasil penelitian) dan informasi ekstern (kebijakan pemerintah dan masukan dari masyarakat). Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu dilakukan identifikasi, pencatatan, penyimpanan dengan baik, serta pengomunikasian tepat waktu dan sasaran, maka: a.

b.

28

Kepala Badan/UK/UPT mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan untuk pengendalian, meliputi informasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan capaian kinerja termasuk permasalahan yang ada. Informasi tersebut merupakan hasil analisis, bukan data yang belum diolah. Kepala Badan/UK/UPT menciptakan model pelaporan yang berisi informasi secara lengkap, tepat, dan akurat, yang dapat didistribusikan kepada seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan.



c.

Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa Pedoman Umum, Pedoman Pelaksana, Pedoman Teknis, Peraturan-peraturan, Surat Edaran atau pengumuman dapat dipahami oleh seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan. d. Kepala Badan/UK/UPT menyediakan fasilitas sarana komunikasi dalam bentuk laporan, papan pengumuman, fax, email, telpon, buku pedoman, memorandum, surat edaran, situs internet, video dan arahan lisan. e. Kepala Badan/UK/UPT menciptakan mekanisme yang memungkinkan informasi bisa sampai ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi antar kegiatan fungsional. f. Kepala Badan/UK/UPT menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai menyampaikan rekomendasi penyempurnaan kegiatan. g. Kepala Badan/UK/UPT menyediakan sarana komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, klien, konsultan dan aparat pengawas internal yang dapat memberikan masukan signifikan. h. Kepala Badan/UK/UPT memantau secara terus-menerus kelayakan dan keakuratan informasi, serta memberi kemudahan untuk mengaksesnya. i. Kepala Badan/UK/UPT memberi dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi yang ditunjukkan dengan komitmennya dari penyediaan tenaga dan dana, serta upaya pengembangannya. j. Kepala Badan/UK/UPT memberikan respon yang baik atas setiap kritik dan saran yang membangun. k. Kepala Badan/UK/UPT memanfaatkan secara efisien dan efektif berbagai bentuk sarana komunikasi, seperti: rapim, laporan, seminar, media cetak, media elektronik, dan lain-lain.

2.5. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Badan/UK/UPT yang bersangkutan sebagai implementasi pengendalian pemimpin (built-in control) terhadap implementasi SPI di UK/UPT yang bersangkutan. Kegiatan pemantauan juga dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

29


ditindaklanjuti. Untuk dapat lebih memahami pemantauan pengendalian intern secara lebih holistik, hubungan antar subsistem yang mendukung sub-sub unsur lingkup pemantauan pengendalian intern disajikan pada Gambar 2. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui: (1) Pemantauan berkelanjutan; (2) Evaluasi terpisah; dan (3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Gambar 2. Hubungan Antar Sub sistem yang Mendukung Pemantauan Pengendalian Intern

2.5.1. Pemantauan Berkelanjutan Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain terkait dalam pelaksanaan tugas, dengan cara: 30



a. Kepala Badan/UK/UPT menginstruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melaporkan secara rutin tentang perkembangan kegiatannya yang memuat informasi capaian kinerja serta permasalahan yang ada. b. Kepala Badan/UK/UPT menginstruksikan seluruh penanggung jawab kegiatan untuk mentaati penyusunan dan mengirimkan laporan yang telah ditetapkan. c. Kepala Badan/UK/UPT melaksanakan supervisi terhadap kegiatan strategis dan transaksi penting lainnya. d. Kepala Badan/UK/UPT melaksanakan rapat secara rutin sesuai kebutuhan, untuk mendapatkan masukan tentang efektivitas pengendalian intern. 2.5.2. Evaluasi Terpisah Kegiatan evaluasi terpisah dilaksanakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI. Evaluasi terpisah juga dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak ekstern pemerintah. Untuk melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri, dilakukan dengan cara : a.

Kepala Badan/UK/UPT melakukan evaluasi terhadap penerapan SPI atau dapat menugaskan Satlak PI di UK/UPT menggunakan formulir SPI yang telah disusun. b. Satlak PI menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksanakan kegiatan tersebut secara terkoordinasi. c. Satlak PI menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mendokumentasikan hasil proses evaluasi. 2.5.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya Kegiatan tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. a.

Kepala Badan/UK/UPT segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan teridentifikasi perlunya perbaikan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

31


b.

Kepala Badan/UK/UPT menanggapi langsung temuan dan rekomendasi hasil audit pada saat proses audit berlangsung, bukan pada saat laporan hasil audit telah selesai. c. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan kegiatan yang terencana untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dalam jangka waktu yang ditetapkan.

32


BAB III SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN

BAB III. SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN, hal: 33 - 43

Pelaksanaan dan penerapan SPI di lingkup Badan Litbang Pertanian diwujudkan dalam bentuk organisasi SPI, mulai dari eselon I sampai eselon IV. Kepala Badan/UK/UPT menetapkan organisasi SPI, yang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI), guna membantu Kepala Badan/UK/UPT untuk memberi keyakinan atas pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset negara, dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan organisasi SPI mencakup: (1) Struktur organisasi; (2) Kewenangan dan uraian tugas; (3) Rencana kerja; (4) Penganggaran; dan (5) Pelaporan.

3.1. Struktur Organisasi Satlak PI Badan Litbang Pertanian Satlak PI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan/UK/UPT yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Unsur anggota melibatkan bagian/bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, tata usaha dan unsur teknis lainnya serta berjumlah gasal.

Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Pelaksana PI lingkup Badan Litbang Pertanian 3.1.1. Struktur Organisasi Satlak PI di Badan Litbang Pertanian Penanggung jawab : Ketua : Sekretaris : Anggota :

Kepala Badan Litbang Pertanian Sekretaris Badan Litbang Pertanian Kepala Bagian Perencanaan 1. Kepala Puslitbang Tanaman Pangan 2. Kepala Puslitbang Hortikultura 3. Kepala Puslitbang Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

35


4. Kepala Puslitbang Peternakan 5. Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian 6. Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 7. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner 8. Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian 9. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 10. Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 11. Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 12. Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian 13. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Pertanian 3.1.2. Struktur Organisasi Satlak PI di Sekretariat Badan Litbang Pertanian Penanggung jawab : Ketua : Sekretaris : Anggota :

Sekretaris Badan Kepala Bagian Umum Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 1. Kepala Bagian Kepegawaian 2. Kepala Bagian Perencanaan 3. Kepala Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

3.1.3. Struktur Organisasi Satlak PI di Pusat/Puslitbang/Balai Besar lingkup Badan Litbang Pertanian Penanggung jawab : Ketua : Sekretaris : Anggota : 36

Kepala Pusat/Puslitbang/Balai Besar Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Subbidang/Seksi Evaluasi dan Pelaporan 1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian 3. Peneliti/Fungsional lain



3.1.4. Struktur Organisasi Satlak PI di Balai Penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian Penanggung jawab : Ketua : Anggota :

Kepala Balai Kepala Seksi Pelayanan Teknis 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kepala Seksi Jasa Penelitian 3. Peneliti/Fungsional lain

3.1.5. Struktur Organisasi Satlak PI di BPTP lingkup Badan Litbang Pertanian Penanggung jawab : Ketua : Anggota :

Kepala BPTP Kepala Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian 1. Kepala Subbagian Tata Usaha 2. Peneliti/Fungsional lain 3. Peneliti/Fungsional lain

3.1.6. Struktur Organisasi Satlak PI di Lolit/LPTP lingkup Badan Litbang Pertanian Penanggungjawab : Ketua : Anggota :

Kepala Lolit/LPTP Kepala Urusan Tata Usaha 1. Koordinator Pelayanan Teknis 2. Peneliti/Fungsional lain 3. Peneliti/Fungsional lain

3.2. Kewenangan dan Uraian Tugas 3.2.1. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Satlak PI bertanggung jawab kepada Kepala Badan/UK/UPT dengan tugas membantu dalam hal: (1) Mewujudkan penerapan SPI; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan UK/UPT yang efisien dan efektif; (3) Mendorong terwujudnya keandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

37


Selain itu, Satlak PI melakukan koordinasi dan pembinaan/pendampingan SPI kepada Satlak PI di bawahnya secara berjenjang. 3.2.2. Tugas dan Wewenang Kepala Badan/UK/UPT Kepala Badan Litbang Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan SPI di lingkup Badan Litbang Pertanian. Pelaksanaan pengendalian oleh Kepala Badan didelegasikan kepada Kepala UK/UPT untuk melakukan pengendalian secara berkala dan evaluasi SPI dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun pada masing-masing UK/UPT. 3.2.2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Badan Litbang Pertanian Tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Litbang Pertanian sebagai berikut: 1. 2. 3.

Menetapkan organisasi Satlak PI di Badan Litbang Pertanian. Menyusun dan menyosialisasikan Pedoman Pelaksanaan SPI. Melakukan supervisi efektivitas penerapan pedoman pelaksanaan SPI di UK/UPT. 4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI di UK/UPT. 5. Menugaskan Satlak PI Badan Litbang Pertanian untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI di UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. 6. Menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI di Badan Litbang Pertanian dan mengirimkan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI di Kementerian Pertanian. 3.2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala UK/UPT Kepala UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPI di lingkungan kerjanya. Kepala UK/UPT melakukan pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi pelaksanaan/penerapan SPI sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun di masing-masing UK/UPT-nya. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 38



1. 2.

Menetapkan organisasi Satlak PI di UK/UPT. Menyusun Pedoman Teknis berdasarkan Pedoman Pelaksanaan SPI Badan Litbang Pertanian dan menyosialisasikan kepada seluruh pegawai. 3. Melakukan supervisi efektivitas penerapan pedoman teknis, bimbingan, arahan dan pelatihan kepada pelaksana SPI di UK/UPT-nya. 4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI di UK/UPT. 5. Menugaskan Satlak PI UK/UPT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI di lingkungannya. 6. Menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI di UK/UPT-nya dan mengirimkan secara berjenjang kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI di Kementerian Pertanian. 3.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Satlak PI di Badan/UK/UPT Satlak yang ditetapkan di masing-masing UK/UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan/UK/UPT untuk melaksanakan pengendalian intern lingkup unit kerjanya, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut: 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

Menyusun Pedoman Pelaksanaan SPI dan melakukan pembinaan dalam penyusunan pedoman teknis eselon di bawahnya. Menyusun rencana kerja dan anggaran Satlak PI. Memantau, mengevaluasi, dan membina pelaksanaan SPI UK/UPT dan eselon di bawahnya dalam aspek pengelolaan kegiatan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan. Melaksanakan pendampingan proses audit serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit Itjen, BPKP dan atau BPK. Melaksanakan evaluasi : perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tertib SAI dan SIMAKBMN, serta kinerja (berdasarkan LAKIP) pada tingkat UK/UPT. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi yang konkrit terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tertib SAI dan SIMAKBMN, serta kinerja (berdasarkan LAKIP) pada tingkat UK/UPT. Menyampaikan saran pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja dan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

39


3.3. Rencana Kerja Satlak PI harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT) meliputi kegiatan: (1) Pembinaan; (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPI; dan (3) Pelaporan. 3.3.1. Pembinaan Bentuk pembinaan berupa bimbingan, pelatihan, studi banding, arahan dan supervisi dalam rangka meningkatkan kompetensi Satlak PI. Media pembinaan dapat berupa pertemuan koordinasi atau Forum SPI dengan mengundang narasumber yang kompeten. 3.3.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPI Satlak PI di UK/UPT melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas untuk memastikan bahwa semua kegiatan meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, telah berjalan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Satlak PI Badan Litbang Pertanian dan Satlak PI UK/UPT minimal satu kali setahun. Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan meliputi lima unsur SPI. Mekanisme evaluasi pelaksanaan disajikan dalam Lampiran 4, sedangkan evaluasi pelaksanaan 5 unsur SPI disajikan dalam Lampiran 5. 3.4. Penganggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SPIP, setiap UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian wajib mengalokasikan anggaran dalam DIPA masing-masing. Untuk UK yang mempunyai UPT dibawahnya, maka besaran anggaran diperhitungkan untuk mencukupi kebutuhan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan SPI.

40



3.5. Pelaporan 3.5.1. Mekanisme Pelaporan Setiap Satlak PI di UK/UPT berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan SPI secara tertulis, periodik dan berjenjang. Laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan. Di samping itu, perlu memperhatikan beberapa prinsip lainnya, yaitu: a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban (responsibility center), hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing UK/UPT dan memuat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Laporan harus dibuat oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya. b. Prinsip prioritas (pengecualian), yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan sebagai dasar UK/UPT untuk menindaklanjutinya. Jika kinerja tidak dapat dilaporkan secara kuantitatif, laporan harus dirancang untuk menekankan pengecualian atau hal-hal yang membutuhkan perhatian manajemen. c. Prinsip manfaat, yaitu laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan. d. Prinsip perbandingan, yaitu laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa kini yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya atau dengan UK/UPT lainnya. e. Prinsip akuntabilitas, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip prioritas, prinsip ini mensyaratkan bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal dominan yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala-kendala yang menyebabkan kegagalan. 3.5.2. Jenis-jenis Laporan Jenis-jenis laporan Satlak PI mengikuti Pedoman Umum SPI sebagai berikut: (1) Laporan kegiatan, (2) Laporan triwulanan, dan (3) Laporan tahunan. Format laporan disajikan pada Lampiran 6.


41


3.5.2.1. Laporan Kegiatan Laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satlak PI yang disusun setiap selesai melaksanakan kegiatan yang berisi kesimpulan hasil kegiatan, saran dan tindak lanjut yang disampaikan kepada Kepala Badan/UK/UPT. 3.5.2.2. Laporan Triwulan Laporan Triwulan disusun dari berbagai kegiatan SPI di UK/UPT. Materi pelaporan dapat diperoleh dari bagian/bidang/kelompok peneliti/kelembagaan internal lainnya. Laporan berisikan perkembangan, pelaksanaan, permasalahan, kendala dan penyelesaian masalah dalam penerapan SPI pada aspek pengamanan aset, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kegiatan penelitian/perekayasaan/ pengkajian/pengembangan. Laporan Triwulan disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya. 3.5.2.3. Laporan Tahunan Laporan tahunan menginformasikan perkembangan pelaksanaan, kegiatan, permasalahan, kendala dan solusi penyelesaiannya serta tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan hasil SPI terhadap Laporan Kinerja UK/UPT yang meliputi laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN). Laporan tahunan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya. 3.5.3. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Laporan Satlak PI triwulanan dan tahunan tersebut dicetak (hard copy) dan secara elektronik (soft copy/ e-file) disampaikan secara berjenjang dari UPT 42



(Balit/Lolit) kepada Pusat/Puslitbang/Balai Besar, untuk dikompilasi, selanjutnya Pusat/Puslitbang/Balai Besar menyampaikan kepada Badan Litbang Pertanian dan tembusannya ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.


43

BAB IV PENUTUP

BAB IV. PENUTUP, hal: 45 - 47

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Litbang Pertanian disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern serta pembinaan penerapan SPI di UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Implementasi SPI diharapkan dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pedoman Pelaksanaan ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di masing-masing satuan kerja, dan akan disempurnakan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis perubahan peraturan perundangan, kebutuhan organisasi, dan tujuan yang ingin dicapai.


47

LAMPIRAN

LAMPIRAN, hal: 49 - 84

Lampiran 1

FORM 1.

DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN UK/UPT NAMA PEMIMPIN NIP JUDUL RPTP/RDHP/RKTM TUJUAN RPTP/RDHP/RKTM

No.

Risiko

: : : : :

Penyebab

Dampak

Upaya Penanganan

1. 2.

Keterangan: Kegiatan diisi dengan titik kritis kegiatan

Disusun Tanggal : Penanggung Jawab :

(Nama, NIP dan Tanda Tangan) Disetujui Tanggal : Pemimpin Satker :

Diperiksa Tanggal : Ketua Satlak PI

(Nama, NIP dan Tanda Tangan)


:

45 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

51


Lampiran 2 FORM 2.

REKAPITULASI DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN REKAPITULASI DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

PUSAT/PUSLITBANG/BB NAMA PEMIMPIN NIP KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN

No.

: : : : :

RPTP/RDHP/RKTM Strategis

Risiko

Penyebab

Dampak

Upaya Penanganan

1. 2.


52

Disetujui Tanggal : Pemimpin Unit Kerja:

Disusun Tanggal : Ketua Tim Satlak PI :




45


Lampiran 3 FORM 3.

REKAPITULASI DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN REKAPITULASI DAFTAR RISIKO DAN UPAYA PENANGANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

ESELON I NAMA PEMIMPIN NIP PROGRAM TUJUAN PROGRAM

No.

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN : : : :

Kegiatan Strategis

Risiko

Penyebab

Dampak

Upaya Penanganan

1. 2.


Disetujui Tanggal : Kepala Badan Litbang Pertanian :

Disusun Tanggal : Ketua Tim Satlak PI :




53


Lampiran 4 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan SPI Mekanisme evaluasi pelaksanaan SPI dengan melakukan pemeriksaan dokumen dengan tahapan sebagai berikut: (1) Pemeriksaan keberadaan dokumen; (2) Keabsahan dokumen: kesesuaian format dan kesesuaian dengan aturan terkait; (3) Memberi score (ya/tidak) untuk masing-masing sub unsur SPI. Pelaksanaan evaluasi masing-masing unsur SPI adalah sebagai berikut: a. Penilaian unsur lingkungan pengendalian (bobot 10%) Penilaian terhadap unsur lingkungan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas lingkungan pengendalian yang telah dibangun dan untuk memberi keyakinan bahwa lingkungan pengendalian suatu Unit Kerja/Pelaksana Teknis telah tepat dan memadai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian dilakukan berdasarkan 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian yang meliputi: (1) Penegakan integritas dan nilai etika; (2) Komitmen terhadap kompetensi; (3) Kepemimpinan dan kondusif; (4) Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan; (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Masing-masing sub unsur diberi bobot tertentu berdasarkan justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap lingkungan pengendalian, yang jumlah seluruhnya 100%. Setiap unsur diuraikan dalam beberapa butir penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing sub unsur yaitu penegakan integritas dan nilai etika (nilai maksimum 2), komitmen terhadap kompetensi (nilai maksimum 1), kepemimpinan yang kondusif (nilai maksimum 1), pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan (nilai maksimum 1), pendelegasian wewenang dan

54



tanggung jawab yang tepat (nilai maksimum 1), penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (nilai maksimum 1), perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif (nilai maksimum 2), hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait (nilai maksimum 1). Mekanisme penilaian Lingkungan Pengendalian : 1)

Pemeriksaan keberadaan dokumen yang diperlukan terkait dengan unsur Lingkungan Pengendalian: i. Penegakan integritas dan nilai etika : berkas-berkas Surat Keputusan yang terkait dengan penegakan integritas dan nilai etika, kumpulan peraturan lain terkait dengan penegakan integritas dan nilai etika, absensi manual maupun elektronik; notulen rapat/briefing, penegakan integritas, dll; ii. Komitmen terhadap kompetensi : RTP, Pedum, RPTP/RDHP/RKTM masing-masing kegiatan, uraian jabatan, kompetensi SDM, pembinaan karir dan pola karir dll; iii. Kepemimpinan yang kondusif : RKAKL, RPTP/RDHP/RKTM, laporan SAI dan SIMAK-BMN, laporan hasil pemeriksaan APIP, notulen rapat, surat teguran, dll; iv. Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan : berkas-berkas Surat Keputusan yang terkait dengan struktur organisasi, kumpulan peraturan lain terkait dengan struktur organisasi, DUK, ABK, Daftar Nominatif Pegawai, RTP, pedum, dll. v. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab : SOP/buku pedoman operasional, flow chart, dll. vi. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM : critical mass/analisis kebutuhan pegawai; penghargaan pegawai, kumpulan peraturan terkait pembinaan SDM, dll. vii. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif : berkas-berkas Surat Keputusan yang terkait dengan SPI, kumpulan peraturan lain terkait dengan SPI, laporan SPI, pedum, dll. viii.Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait : dokumen-dokumen terkait kerja sama, MoU, kontrak, dll.


55


2) Penilaian dilakukan terhadap instrumen Lingkungan Pengendalian yang ada telah rnemadai. 3) Jika instrumen Lingkungan pengendalian belum memadai, maka dilakukan analisis sebab dan akibatnya, disimpulkan dan diberikan saran perbaikaN Penilaian Terhadap Sub Unsur Lingkungan Pengendalian NO A.

URAIAN PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian telah mematuhi Jam Kerja, yaitu Senin s.d Kamis masuk kerja jam 7.30 pulang jam 16.00. Hari Jumat masuk jam 07.30 pulang jam 16.30. 2. Seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian telah mematuhi penugasan dari Kepala UK/UPT, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas dan waktu yang dijadwalkan. 3. Seluruh Pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian telah mengikuti Upacara Bendera. 4. Kepala UK/UPT telah melakukan briefing teknis dan non teknis setiap penugasan kepada pegawai. 5. Kepala UK/UPT telah menegakkan disiplin sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6. Seluruh Pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian telah mematuhi kode etik pegawai. 7. Seluruh pegawai Badan Litbang Pertanian telah menandatangani Pakta Integritas. 8. Seluruh pegawai telah menerapkan Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) sesuai dengan Permentan 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian TOTAL

B.

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1. Kepala UK/UPT telah menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.

56


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

2. Kegiatan yang diusulkan telah didukung oleh tim yang kompeten secara keahlian dan manajerial dan dilengkapi dengan RPTP/RDHP/RKTM. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan dan memutakhirkan uraian jabatan. 4. Kepala UK/UPT telah mengkondisikan pegawai yang menduduki jabatan di Badan Litbang Pertanian telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan. 5. Kepala UK/UPT telah mengusulkan pegawainya kepada Kepala Badan Litbang Pertanian untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya. 6. Untuk menjaga kompetensi kerja telah dilakukan penilaian kinerja, melalui penerapanan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 7. Kepala Badan/UK/UPT telah memberikan bimbingan yang objektif dan konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja. TOTAL C.

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 1.

Kepala Badan/UK/UPT telah menerapkan manajemen berbasis kinerja yang terukur antara lain dengan mereviu RKA-KL dan RPTP/RDHP/ RKTM agar efektif dan efisien.

2.

Kepala Badan/UK/UPT telah melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melalui SAI dan SIMAK-BMN.

3.

Kepala Badan/UK/UPT telah merespon positif laporan yang terkait dengan keuangan, pengganggaran, program dan kegiatan serta menindaklanjuti permasalahan yang ditemui.

4.

Kepala Badan/UK/UPT telah merespon informasi hasil pengawasan guna perbaikan manajemen.

5.

Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan pada fungsi-fungsi kunci, yang dapat memperlemah pencapaian kinerja. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

57


NO

URAIAN 6.

Kepala Badan/UK/UPT telah berinteraksi instensif dengan pegawai melalui rapat-rapat dan komunikasi personal.

7.

Kepala Badan/UK/UPT telah menerapkan reward dan punishment. TOTAL

D.

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SESUAI KEBUTUHAN 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa organisasi di lingkup Badan Litbang Pertanian dapat melaksanakan tusi. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa seluruh pegawai lingkup Badan Litbang Pertanian, sudah memahami uraian tugas dan fungsi masingmasing. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa jumlah pegawai memadai sesuai kebutuhan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa organisasi penunjang (kelembagaan internal, panitia pengadaan barang/jasa,tim pemeriksa/penerima) telah dilengkapi dengan uraian tugas, dan personil yang kompeten serta kejelasan hubungan antar kelembagaan dan alur pelaporan intern. 5. Kepala Badan/UK/UPT telah melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap kelembagaan internal sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan beban kerja. 6. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan kaderisasi dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) untuk perencanaan posisi jabatan. TOTAL

E.

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dikomunikasikan kepada pegawai yang menerima pendelegasian.

58


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

2. Kepala Badan/UK/UPT telah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. TOTAL F.

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SDM 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan kebijakan dan prosedur rekruitmen dan pemberhentian pegawai. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah mengkomunikasikan kepada pengelola kepegawaian mengenai kualifikasi dan kompetensi calon pegawai baru. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan yang berkesinambungan untuk semua pegawai. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan mutasi, promosi, remunerasi dan penghargaan pegawai berdasarkan pada hasil penilaian kinerja. 5. Kepala Badan/UK/UPT telah memberi sanksi atau tindakan pembimbingan kepada pegawai atas pelanggaran peraturan atau kode etik. 6. Kepala Badan/UK/UPT telah mengusulkan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. TOTAL

G.

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan organisasi SPI, yang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI), yang bertugas membantu Kepala Badan/UK/UPT untuk memberi keyakinan atas pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset Negara, dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah membuat surat tugas kepada Satlak PI untuk pelaksanaan tugasnya. TOTAL


59


NO

URAIAN

H.

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT 1.

Kepala Badan/UK/UPT telah mempunyai hubungan kerja yang baik dengan pemimpin instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja.

2.

Kepala Badan/UK/UPT telah memiliki hubungan kerja yang baik dengan APIP yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian.

YA

TIDAK

3. Kepala Badan/UK/UPT telah menjalin kerjasama yang baik dengan instansi intern lingkup Kementan maupun kementerian lain dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi pemimpin. TOTAL

b. Penilaian unsur penilaian risiko (bobot 20%) Penilaian terhadap pelaksanaan penilaian risiko di masing-masing UK/ UPT, dilakukan berdasarkan 3 unsur meliputi: (1) Tujuan program/kegiatan; (2) Identifikasi risiko; serta (3) Analisis dan penanganan risiko. Masing-masing unsur diberi bobot tertentu berdasarkan justifikasi nilai yang signifikan terhadap penilaian risiko, yang jumlah seluruhnya 100%. Setiap unsur diuraikan dalam beberapa butir penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing sub unsur yaitu menetapkan tujuan program/kegiatan (nilai maksimum 5), identifikasi risiko (nilai maksimum 5), analisis dan penanganan risiko (nilai maksimum 10). Mekanisme Penilaian Risiko: 1. Pemeriksaan keberadaan dokumen yang diperlukan terkait dengan unsur Penilaian Risiko yaitu: Renstra, RPTP/RDHP/RKTM masing-masing kegiatan, pedoman teknis, daftar risiko, daftar penanganan fisiko, kumpulan prosedur penanganan risiko, rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko, jadwal pemantauan dan evaluasi risiko, Laporan 60



2. 3.

Pemantauan dan Evaluasi Risiko, Laporan Tindak Lanjut Pemantauan dan Evaluasi Risiko, dll. Dilakukan penilaian terhadap instrumen pengendalian terkait Penilaian Risiko yang ada, untuk mengetahui instrument tersebut telah memadai. Jika instrumen Penilaian Risiko belum memadai, maka dilakukan analisis sebab dan akibatnya, kemudian disimpulkan dan diberikan saran perbaikan.

Penilaian Terhadap Sub Unsur Penilaian Risiko NO A.

URAIAN

YA

TIDAK

Tujuan Program/Kegiatan 1.

Kepala Badan/UK/UPT Renstra

sudah

menetapkan

2.

Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan target utama yang terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu

3.

Kepala Badan/UK/UPT telah mensosialisasikan Renstra tersebut secara berjenjang kepada seluruh pegawai

4.

Setiap kegiatan telah dibuatkan TOR

5.

Setiap TOR yang dibuat telah memuat tujuan dan kegiatan yang selaras dengan Renstra.

6.

TOR yang dibuat telah menguraian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi dengan Alokasi sumberdaya (SDM, Keuangan dan Fisik) yang memadai

7.

TOR yang dibuat telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan.

8.

TOR yang dibuat saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu sama lainnya

9.

Kepala Badan/UK/UPT dalam menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan melibatkan seluruh tingkat pejabat di lingkup UK/UPT masing-masing TOTAL


61


NO B.

URAIAN Identifikasi risiko 1. TOR telah menetapkan titik-titik kritis dari tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian tujuan. 2. Proses identifikasi risiko dilakukan sesuai tahapan kegiatan dengan menetapkan titik kritis yang tepat atas pengelolaan dan penggunaan anggaran 3. Proses identifikasi risiko dilakukan sesuai tahapan kegiatan dengan menetapkan titik kritis yang tepat atas pengelolaan aset 4. Proses identifikasi risiko dilakukan sesuai tahapan kegiatan dengan menetapkan titik kritis yang tepat atas pemberdayaan SDM 5. Risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan penyebab terjadinya risiko serta dampak yang akan terjadi. 6. Risiko telah dituangkan dalam daftar risiko dan telah diperiksa Tim Satlak PI dan disetujui Kepala Badan/UK/UPT 7. Kepala Badan/UK/UPT membahas hasil identifikasi risiko dalam rapat di tingkat Pemimpin (RAPIM) untuk mengendalikan risiko TOTAL

C.

ANALISIS DAN PENANGANAN RISIKO 1. Daftar penanganan risiko telah dibuat untuk masing masing risiko yang telah ditetapkan. 2. Penanganan risiko yang telah dibuat telah menghilangkan/memperkecil penyebab terjadinya risiko 3. Prosedur terhadap penanganan risiko dari masingmasing titik kritis kegiatan telah disusun. 4. Penanganan risiko telah dituangkan dalam daftar penanganan risiko dan telah diperiksa Tim Satlak PI dan disetujui Kepala Badan/UK/UPT

62


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

5. Tim Satlak unit kerja/satker telah melakukan pemantauan dan evaluasi risiko yang telah dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko 6. Mekanisme atau prosedur mengenai pemantauan dan evaluasi risiko telah dibuat 7. Satker/unit kerja telah menetapkan pemantauan dan evaluasi risiko

jadwal

8. Laporan pemantauan dan evaluasi risiko telah dibuat dilengkapi dengan saran/rekomendasi 9. Saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti TOTAL

c. Penilaian unsur kegiatan pengendalian (bobot 30%) Penilaian kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan 11 (sebelas) sub unsur lingkup kegiatan pengendalian intern yang meliputi: (1) Reviu atas kinerja UK/UPT; (2) Pembinaan SDM; (3) Pengendalian atas pengelolaan SI; (4) Pengendalian fisik atas aset; (5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; (6) Pemisahan fungsi; (7) Otoritas atas transaksi dan kejadian penting; (8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (9) Pembatasan akses atas sumber daya; (10) Akuntabilitas terhadap sumber daya; (11) Dokumentasi SPI, transaksi dan kejadian penting dengan total nilai maksimum 30. Masing-masing sub unsur diberi bobot tertentu berdasarkan justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap pemantauan pengendalian intern, yang jumlah seluruhnya 100%. Setiap unsur diuraikan dalam beberapa butir penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masingmasing sub unsur yaitu reviu atas kinerja UK/UPT (nilai maksimum 8), pembinaan SDM (nilai maksimum 8), pengendalian atas pengelolaan SI (nilai maksimum 14), pengendalian fisik atas aset (nilai maksimum 1), penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja (nilai maksimum 1), pemisahan fungsi (nilai maksimum 1), otoritas atas transaksi dan kejadian penting (nilai maksimum 1), pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian (nilai maksimum 1), pembatasan akses atas sumber daya (nilai maksimum 1), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

63


akuntabilitas terhadap sumber daya (nilai maksimum1), dokumentasi SPI, transaksi dan kejadian penting (nilai maksimum 1). Mekanisme Penilaian Kegiatan Pengendalian: 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen terkait dengan unsur Kegiatan Pengendalian, antara lain: Renstra Badan Litbang/UK/UPT, RPTP/RDHP/ RKTM masing-masing kegiatan, Pedum Kegiatan, Laporan kegiatan, dll . 2) Penilaian dilakukan terhadap instrumen pengendaian terkait Kegiatan Pengendalian yang ada, telah memadai. 3) Jika instrumen Kegiatan Pengendalian belum memadai, maka dilakukan analisis sebab dan akibatnya, kemudian disimpulkan dan diberikan saran perbaikan. Penilaian Terhadap Sub Unsur Kegiatan Pengendalian NO A

URAIAN REVIU ATAS KINERJA UK/UPT 1.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

2.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai.

3.

Kepala Badan/UK/UPT secara berkala mereviu capaian kinerja dibandingkan dengan rencana.

4.

Kepala Badan/UK/UPT dapat mendelegasikan kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, prakiraan dan kriteria yang telah ditetapkan serta periode sebelumnya. TOTAL

64


YA

TIDAK


NO B

URAIAN PEMBINAAN (SDM)

SUMBER

YA

DAYA

TIDAK

MANUSIA

1.

Kepala Badan/UK/UPT telah mengomunikasikan renstra UK/UPT (terutama visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi) kepada selutruh pegawai.

2.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan strategi perencanaan dan pembinaan SDM untk mendukung pencapaian visi dan misi UK/UPT.

3.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan rencana diklat pegawai.

4.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam penyusunan uraian jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai.

5.

Kepala Badan/UK/UPT telah mengomunikasikan panduan budaya kerja dan etika peneliti kepada seluruh pegawai.

6.

Kepala Badan/UK/UPT aktif terlibat dalam evaluasi kinerja pegawai melalui penerapan SKP.

7.

Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai.

8.

Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan. TOTAL

C

PENGENDALIAN ATAS SISTEM INFORMASI (SI)

PENGELOLAAN

Pengendalian Umum Pengamanan Sistem Informasi 1. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan penilaian risiko secara periodik, komperehensif dan didokumentasikan teratur pada saat sistem fasilitas atau kondisi lainnya berubah.


65


NO

URAIAN 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas, serta memantau efektivitas dan melakukan perubahan jika diperlukan atas program pengamanan. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan SOP pengelolaan database/informasi dan pengelola database dengan surat keputusan. 5. Operasional komputer/pemroses data dikendalikan dengan password, sedangkan untuk kontinuitas pelayanan data dilakukan pencegahan dengan backup data dan program, perlindungan virus serta pemeliharaan perangkat lunak. Pengendalian atas Akses 1.

Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan klasifikasi atas sumber daya Sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensivitasnya.

2.

Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal.

3.

Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan akses pengendalian fisik dan logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi.

4.

Kepala Badan/UK/UPT telah memantau akses ke sistem informasi, menginvestigasi pelanggaran dan melakukan perbaikan serta menegakkan disiplin.

Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi 1. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengujian dan persetujuan atas eluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan.

66


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

3. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas perangkat lunak. Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem 1. Kepala Badan/UK/UPT membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah mengindetifikasi tugas yang tidak dapat digabung dan menetapkan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut. Pemisahan Tugas 1. Kepala Badan/UK/UPT telah pengendalian akses untuk pemisahan tugas.

menetapkan pelaksanaan

2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reviu. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif. Kontinuitas Pelayanan 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan langkah-langkah pencegahan dan meminimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengembangan dan pendokumentasian rencana komperehensif untuk mengatasi kejadian tak terduga. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengujian berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.


67


NO

URAIAN Pengendalian Aplikasi Pengendalian Otorisasi 1. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pengendalian terhadap dokumen sumber. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah mengesahkan dokumen sumber. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah membatasi akses ke terminal entri data. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah menggunakan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses tidak diotorisasi. Pengendalian Kelengkapan 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menginstruksikan pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melaksanakan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. Pengendalian Akurasi 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menginstruksikan penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melaksanakan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data. Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menggunakan prosedur untuk memastikan hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan.

68


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

2. Kepala Badan/UK/UPT telah menggunakan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan dan mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menggunakan aplikasi untuk mencegah perubahan file secara bersamaan. TOTAL D

PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik serta menyusun rencana pemulihan pasca bencana. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah mengomunikasikan kebijakan/SOP/ prosedur pengamanan aset yang berlaku di Badan Litbang Pertanian kepada seluruh pegawai untuk ditaati. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa seluruh aset di lingkup Badan Litbang Pertanian telah diberi nomor inventaris dan barang-barang yang mudah dicuri disimpan pada tempat yang aman. TOTAL

E

PENETAPAN DAN REVIU ATAS INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan ukuran dan indikator kinerja kegiatan dan pegawai. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan reviu dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja dan membandingkan capaian kinerja secara terus-menerus dengan sasaran yang telah ditetapkan. TOTAL


69


NO F

URAIAN

YA

PEMISAHAN FUNGSI 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah mengendalikan seluruh aspek utama transaksi dengan memisahkan fungsi, seperti: fungsi pengadaan aset/barang habis pakai dengan fungsi penyimpanan dan fungsi pengendaliannya, fungsi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan kebijakan bahwa penanganan uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya tidak dilakukan oleh satu orang. TOTAL

G

OTORISASI ATAS KEJADIAN PENTING

TRANSAKSI

DAN

1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan dan mengomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menunjuk pejabat yang kompeten untuk memberikan keabsahan atas dokumen yang dikeluarkan dan data yang dientri. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menunjuk pegawai yang kompeten untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan. TOTAL H

PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN 1. Kepala Badan/UK/UPT telah mencatat dengan tepat dan segera seluruh transaksi penting, seperti: pengadaan bahan/aset, penghapusan dan mutasi aset, transaksi keuangan, produksi dan produktivitas.

70


TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

2. Kepala Badan/UK/UPT telah melakukan klasifikasi dan pencatatan yang tepat untuk seluruh siklus transaksi/kejadian. TOTAL I

PEMBATASAN AKSES ATAS SUMBER DAYA 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menetapkan SOP terkait dengan pembatasan akses untuk penyimpanan uang di brankas, pengolahan database, dan stock barang habis pakai. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menugaskan pegawai untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. TOTAL

J

AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menugaskan pegawai untuk mengelola barang habis pakai, database dengan surat keputusan. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah mengevaluasi pemanfaatan/eksploitasi BBM, fasilitas listrik, air, telepon dan gas. TOTAL

K

DOKUMENTASI SPI, TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING 1. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin terdokumentasikannya seluruh kegiatan penerapan SPI dan transaksi penting. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin tersimpannya dokumen pelaksanaan SPI mencakup identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi Badan Litbang Pertanian dan setiap kegiatan. 3. Kepala Badan/UK/UPT telah menjamin kesiapan dan ketersediaan dokumen untuk diperiksa setiap saat. TOTAL


71


d. Penilaian unsur informasi dan komunikasi (bobot 20%) Penilaian informasi dan komunikasi dilakukan berdasarkan 1 sub unsur yaitu informasi dan komunikasi dengan total nilai maksimum 20. Sub unsur diuraikan dalam beberapa item penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing sub unsur tersebut. Penilaian Terhadap Sub Unsur Informasi dan Komunikasi NO

URAIAN 1. Kepala Badan/UK/UPT telah mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan untuk pengendalian, meliputi informasi pengelolaan keuangan; pengelolaan aset dan capaian kinerja termasuk permasalahan yang ada. Informasi tersebut merupakan hasil analisis, bukan data yang belum diolah. 2. Kepala Badan/UK/UPT telah menciptakan model pelaporan yang berisi informasi secara lengkap, tepat, dan akurat, yang dapat didistribusikan kepada seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan dengan cepat. 3. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bawa isi Pedoman Umum, Pedoman Pelaksana, Pedoman Teknis, Peraturan-peraturan, Surat Edaran atau Pengumuman dapat dipahami oleh seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan. 4. Kepala Badan/UK/UPT telah menyampaikan Pedoman Umum, Pedoman Pelaksana, Pedoman Teknis, Peraturan-peraturan, Surat Edaran atau pengumuman kepada seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan secara efektif dan efisien. 5. Kepala Badan/UK/UPT menjamin bahwa seluruh informasi yang telah disampaikan tersebut diatas telah dicatat, didokumentasikan, mampu telusur dan disimpan dengan baik dan sesuai batas waktu rentensinya.

72


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

6. Kepala Badan/UK/UPT telah menyediakan fasilitas sarana komunikasi dalam bentuk laporan, papan pengumuman, fax, email, telpon, buku pedoman, memorandum, surat edaran, website/situs internet, video, pengeras suara dan arahan lisan. 7. Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun mekanisme/prosedur yang memungkinkan informasi bisa sampai ke seluruh bagian/ seluruh pegawai dengan lancer dan cepat, serta menjamin adanya komunikasi antar kegiatan fungsional. 8. Mekanisme yang memungkinkan informasi bisa sampai ke seluruh bagian/selurug pegawai dengan lancar, cepat dan adanya komunikasi antar kegiatan fungsional telah dilaksanakan dengan optimal. 9. Kepala Badan/UK/UPT menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai menyampaikan rekomendasi atau umpan balik untuk penyempurnaan informasi dan komunikasi. 10. Kepala Badan/UK/UPT sarana komunikasi yang dengan masyarakat, klien, pengawas internal yang masukan signifikan.

telah menyediakan terbuka dan efektif konsultan dan aparat dapat memberikan

11. Sarana komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, klien, konsultan dan aparat pengawas internal yang dapat memberikan masukan signifikan telah digunakan secara optimal. 12. Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun Tim atau Petugas Khusus untuk pemantauan secara terus-menerus atas kelayakan dan keakuratan informasi, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta kemudahan aksesnya. 13. Kepala Badan/UK/UPT telah menyusun sistim pemantauan secara terus-menerus atas kelayakan dan keakuratan informasi, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta memberi kemudahan untuk mengaksesnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

73


NO

URAIAN 14. Sistim pemantauan secara terus-menerus atas kelayakan dan keakuratan informasi, serta kemudahan aksesnya telah dilaksanakan secara optimal. 15. Kepala Badan/UK/UPT telah menggunakan rekomendasi hasil pemantauan atau reviu lainnya untuk memperkuat terciptanya sistem informasi dan komunikasi. 16. Kepala Badan/UK/UPT telah memantau tindak lanjut atas rekomendasi tersebut untuk keberlangsungan sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. 17. Kepala Badan/UK/UPT telah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kesalahan yang berulang di bidang informasi dan komunikasi. 18. Kepala Badan/UK/UPT telah memberi dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi yang ditunjukkan dengan komitmennya dari penyediaan tenaga dan dana, serta upaya pengembangannya. 19. Kepala Badan/UK/UPT telah memberikan respon yang baik atas setiap kritik dan saran yang membangun dari pegawai atau fihak lain yang terkait. 20. Kepala Badan/UK/UPT telah memanfaatkan secara efisien dan efektif berbagai bentuk sarana komunikasi, seperti: rapim, laporan, seminar, media cetak, media elektronik, dan lain-lain dalam menyampaikan informasi penting. 21. Kepala Badan/UK/UPT telah secara berkala memeriksa, mengembangkan, menyediakan, serta memanfaatkan sistem dari berbagai bentuk sarana informasi dan komunikasi secara terusmenerus. TOTAL

74


YA

TIDAK


e. Penilaian unsur pemantauan pengendalian intern (bobot 20%): Penilaian dilakukan berdasarkan 3 sub unsur lingkup pemantauan pengendalian intern yang meliputi: (1) Pemantauan berkelanjutan; (2) Evaluasi terpisah; dan (3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Seperti halnya penilaian terhadap empat unsur SPI lainnya, masing-masing sub unsur lingkup pemantauan pengendalian intern diberi bobot tertentu berdasarkan justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap pemantauan pengendalian intern, yaitu pemantauan berkelanjutan (nilai maksimum 8), evaluasi terpisah (nilai maksimum 6) dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit (nilai maksimum 6) yang jumlah seluruhnya 100%. Setiap sub unsur diuraikan dalam beberapa item penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing sub unsur tersebut. Setiap unsur diuraikan dalam beberapa butir penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing sub unsur yaitu pemantauan berkelanjutan (nilai maksimum 8), evaluasi terpisah (nilai maksimum 6), tidak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (nilai maksimum 6). Mekanisme penilaian Pemantauan : 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen terkait dengan Pemantauan Pengendalian Intern, antara lain: SK tentang Penunjukan Tim/Petugas Pemantau dan Petugas Evaluasi, kumpulan peraturan lain terkait dengan Pemantauan Pengendalian Intern, SOP tentang pemantauan dan evaluasi, laporan tindaklanjut hasil pemantauan, laporan hasil pemeriksaan Irjen dan BPK, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dll. 2) Dilakukan penilaian terhadap instrumen pengendalian terkait Pemantauan Pengendalian Intern yang ada, telah memadai. 3) Jika instrumen Pemantauan Pengendalian Intern belum memadai, dilakukan analisis sebab dan akibatnya, disimpulkan dan diberikan saran perbaikan.


75


Penilaian Terhadap Sub Unsur Pemantauan Pengendalian Intern NO A.

URAIAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN : 1.

Kepala Badan/UK/UPT telah menginstruksikan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk melaporkan secara rutin tentang perkembangan kegiatannya yang memuat informasi capaian kinerja serta permasalahan yang ada.

2.

Seluruh penanggung jawab kegiatan telah menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya secara rutin (bulanan) yang memuat informasi capaian kinerja serta permasalahan yang ada.

3.

Kepala Badan/UK/UPT telah memiliki mekanisme/ prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pemantauan berkelanjutan pada lingkup kerjanya masing-masing

4.

Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi di lingkup kerjanya masing-masing, seperti memuat rencana evaluasi berkala, personil pelaksana , metodologi, dsbnya.

5.

Mekanisme atau Prosedur pemantauan yang dibuat telah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan

6.

Pemantauan dilakukan oleh para personil yang kompeten

7.

Pemantauan dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan

8.

Pemantauan telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan

9.

Ruang lingkup dan frekuensi pemantauan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset negara, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, dengan memperhatikan/mempertimbangkan tahap kegiatan yang dipantau.

10. Pemantauan menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

76


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

11. Kegiatan pemantauan telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan 12. Materi dalam laporan minimal menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 13. Pemantauan dilakukan dengan menganalisis persesuaian antara kenyataan di lapangan dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal. 14. Hasil pelaksanaan pemantauan segera dilaporkan tepat waktu kepada pemimpin (Kepala Badan/UK/ UPT) atau pemberi tugas 15. Hasil pemantauan didokumentasikan sebagaimana mestinya dan dapat dengan mudah didapat ketika diperlukan 16. Kelemahan/permasalahan yang ditemukan selama pemantauan segera ditindaklanjuti oleh pemimpin (Kepala Badan/UK/UPT) dan pihak-pihak terkait lainnya 17. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dan atasan langsungnya. TOTAL B.

EVALUASI TERPISAH : 1.

Pemimpin Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan

2.

Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi, susunan personil pelaksana, metodologi, dsbnya

3.

Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi lingkup instansi pemerintah tersebut

4.

Evaluasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing-masing kegiatan evaluasi yang dilakukan.

5.

Tim evaluasi dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berkewenangan dan pengalaman memadai


77


NO

URAIAN 6.

Tim evaluasi memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah serta kegiatannya.

7.

Tim evaluasi memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya bekerja dan bagaimana implementasinya.

8.

Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana dan luasnya program/ kegiatan yang dilaksanakan

9.

Evaluasi dilakukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.

10. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan 11. Evaluasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Evaluasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi 13. Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan 14. Evaluasi menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan. 15. Evaluasi menyajikan analisis terhadap 3E + 1T 16. Dalam laporan evaluasi disajikan kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 17. Hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik sehingga dengan mudah didapat ketika diperlukan 18. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi segera diselesaikan oleh pemimpin Instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya 19. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.

78


YA

TIDAK


NO

URAIAN

YA

TIDAK

20. Hasil pelaksanaan evaluasi segera dilaporkan kepada pemimpin Instansi Pemerintah atau pihakpihak terkait lainnya TOTAL C.

PENYELESAIAN AUDIT : 1.

Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme secara tertulis sebagai prosedur untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya

2.

Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasional untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya

3.

Mekanisme atau prosedur tersebut telah digunakan secara optimal dalam menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya

4.

Pemimpin instansi telah menujuk Tim atau petugas khusus untuk memantau penyelesaian tindak lajut hasil audit dan hasil reviu lainnya

5.

Pemimpin Instansi Pemerintah telah menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

6.

Tindakan korektif dilaksanakan oleh Pemimpin Instansi Pemerintah dalam jangka waktu yang ditetapkan

7.

Pemimpin Instansi Pemerintah telah menggunakan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern

8.

Pemimpin Instansi Pemerintah telah mencegah terjadinya temuan yang sama berulang terjadi pada tahun berikutnya

9.

Pemimpin Instansi Pemerintah telah memantau tindak lanjut atas temuan hasil audit dan reviu serta rekomendasinya

10. Pemimpin Instansi Pemerintah secara berkala

melaporkan status penyelesaian audit dan reviu kepada pemimpin sehingga dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi TOTAL


79


Lampiran 5 Rekapitulasi Penilaian SPI Nilai Sub-unsur Sub unsur

Maks (%)

1. Lingkungan pengendalian

1.1. Penegakan integritas dan nilai etika

2

8

1.2. Komitmen terhadap kompetensi

1

7

1.3. Kepemimpinan yang kondusif

1

7

1.4. P e m b e n t u k a n struktur organisasi sesuai kebutuhan

1

6

1.5. P e n d e l e g a s i a n wewenang dan tanggung jawab yang tepat

1

2

1.6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

1

6

1.7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

2

2

1.8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

1

3

2.1. Menetapkan tujuan program/kegiatan

5

9

2.2. Identifikasi risiko

5

7

2.3. Analisis dan penanganan risiko

10

9

2. Penilaian Risiko

80

Jumlah item dinilai

Unsur SPI


Hasil tertimbang

Hasil penilaian


Nilai Sub-unsur Unsur SPI 3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi &Komunikasi

Sub unsur 3.1. Reviu atas kinerja UK/UPT

Maks (%) 8

Hasil tertimbang

Jumlah item dinilai

Hasil penilaian

4

3.2. Pembinaan SDM

8

8

3.3. Pengendalian atas pengelolaan SI

14

34

3.4 Pengendalian fisik atas aset

1

3

3.5 Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja

1

3

3.6 Pemisahan fungsi

1

3

3.7 Otoritas atas transaksi dan kejadian penting

1

3

3.8 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

1

2

3.9 Pembatasan akses atas sumber daya

1

2

3.10 Akuntabilitas terhadap sumber daya

1

2

3.11 Dokumentasi SPI, transaksi dan kejadian penting

1

3

Informasi dan komunikasi

20

21

5.1. Pemantauan berkelanjutan

8

17

5.2. Evaluasi terpisah

6

20

5.3. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

6

10

100

201

5. Pemantauan

Total nilai


81


Nilai SPI : ...............(dengan huruf) Contoh perhitungan Penilaian SPI : Pada aspek 1.1 (penegakan integritas dan nilai etika), jika hasil penilaian memperoleh nilai 4, maka hasil tertimbangnya adalah 4 dibagi 8 dikali 2 (hasil penilaian dibagi jumlah item dinilai dikali nilai sub unsur maksimal). Total nilai SPI adalah jumlah keseluruhan nilai dengan nilai maksimal 100. Adapun klasifikasi penilaian pelaksanaan SPI di satker sebagai berikut : Sangat Andal

> 85

Andal

71 – 85

Cukup ANdal

55 – 70

Kurang Andal < 55 Sumber: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2009

82



Lampiran 6 Laporan Pelaksanaan SPI

1. Laporan Kegiatan a. Disusun setiap selesai melaksanakan kegiatan. b. Format laporan kegiatan sebagai berikut: - Dalam bentuk narasi; - Melaporkan jenis kegiatan, waktu, tempat, pelaksana dan peserta kegiatan, agenda, hasil diskusi, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. c. Disampaikan kepada penanggung jawab Satlak PI di UK/UPT masingmasing.

2. Laporan Triwulanan a. Disusun setiap triwulan (bulan berikutnya). b. Format laporan : Dalam bentuk Nota Dinas Ketua Tim Satlak PI kepada pemimpin UK/UPT mencakup executive summary seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan dimaksud dan ringkasan hasil masing – masing kegiatan dalam bentuk tabel sebagai berikut: No.

Jenis kegiatan

Ringkasan hasil

Rekomendasi

Tindak Lanjut *

* Tindak lanjut diisi oleh Kepala Badan/UK/UPT c. Ringkasan hasil mencantumkan hasil kegiatan yang mengacu pada 5 unsur SPI. d. Melampirkan laporan lengkap setiap kegiatan.


83


3. Laporan Tahunan a. Disusun setiap tahun (bulan Januari tahun berikutnya). b. Format Laporan : - Ringkasan Eksekutif; - Lampiran tabel : No.

Jenis kegiatan

Ringkasan hasil

Rekomendasi

Keterangan

c. Disampaikan kepada pemimpin UK/UPT secara berjenjang sampai kepada Menteri Pertanian tembusan kepada Tim Pembina SPI Kementerian Pertanian (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian) dan Pemimpin Eselon I (Kepala Badan Litbang Pertanian). d. Ditandatangani pemimpin unit kerja.

84


PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN LITBANG PERTANIAN

Recommend Documents