III. KORPORASI ORGANISASI BADAN LITBANG PERTANIAN Korporasi organisasi
merupakan
pendekatan
pengelolaan
sumberdaya organisasi di lingkup Badan Litbang Pertanian guna mencapai visi dan misi, sasaran, dan tujuan utama organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fugsi masing-masing UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masingmasing lembaga formal di UK dan UPT masih memerlukan upayaupaya penyelarasan
struktur organisasi.
Struktur organisasi
merupakan penggerak utama kinerja organisasi, selain kultur organisasi sebagai tata nilai organisasi. 3.1.
Struktur Organisasi Struktur organisasi pada dasarnya merupakan
mekanisme-
mekanisme pengelolaan organisasi. Struktur ini terdiri dari unsur spesialisasi
kerja,
standarisasi,
koordinasi,
sentralisasi
dan
desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan. Faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi antara lain adalah strategi pencapaian tujuan dan besar kecilnya organisasi.
Dalam
kerangka operasional, struktur organisasi Badan Litbang Pertanian 16
Badan Litbang Pertanian
PANDUAN UMUM MANAJEMEN KORPORASI BADAN LITBANG PERTANIAN
sedemikian besar, yakni terdiri dari 14 unit kerja eselon II, yang mengkoordinasikan Balai-balai penelitian dengan mandat nasional, maupun
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di 33 propinsi yang
memiliki mandat pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi. Saat ini, Badan Litbang Pertanian terdiri dari 66 Satuan Kerja yang merupakan organisasi formal.
Satuan kerja dimaksud,
mengelola sumberdaya litbang pertanian dalam
mendukung
pencapaian tujuan organisasi Badan Litbang Pertanian. Struktur organisasi masing-masing satuan kerja relatif masih bervariasi antar Unit Kerja eselon II, dan juga pada satuan kerja eselon 3 dan eselon 4 (Gambar 3).
Badan Litbang Pertanian
17
Gmbar 3. Variasi struktur organisasi balai
Variasi struktur organisasi yang meliputi fungsi ataupun nama setiap level struktural (Gambar 3) bertalian erat dengan belum efektifnya spesialisasi kegiatan, koordinasi,
standarisasi kegiatan,
maupun sentralisasi dan desentralisasi kegiatan sebagai komponenkomponen
utama yang menggerakan capaian kinerja organisasi
satuan kerja di lingkup Badan Litbang Pertanian.
Penyelarasan
struktur organisasi seluruh organisasi satuan kerja perlu dilaksanakan, dengan mengacu pada peraturan di level Badan Litbang Pertanian, 18
Badan Litbang Pertanian
PANDUAN UMUM MANAJEMEN KORPORASI BADAN LITBANG PERTANIAN
Kementerian Pertanian, maupun peraturan yang terkait pada level nasional. Dalam kerangka
pelaksanaan korporasi organisasi Badan
Litbang Pertanian, penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian output penting UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dapat melalui pembentukan tambahan kelembagaan internal sebagai instrumen pendukung atas struktur formal kelembagaan yang telah ada. struktural
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kendala formal
dalam
menyelaraskan
struktur
yang
eksis.
Tambahan kelembagaan internal tersebut dapat berupa: 1.
Tim/komisi teknis
2.
Kelompok kerja
3.
Kepanitiaan
4.
Unit layanan independen (koperasi, outlet service, dan unit layanan lainnya) Bentuk tambahan kelembagaan internal nomor 1-3 di atas,
utamanya digunakan untuk penguatan langsung pada tugas, fungsi, target output utama UK/UPT. Sementara pembentukan tambahan kelembagaan internal nomor 4 lebih ditujukan untuk memperkuat Badan Litbang Pertanian
19
fungsi pengembangan dan diseminasi hasil kegiatan penting UK/UPT kepada masayarakat luas. Pelaksanaan tambahan kelembagaan internal nomor 4, seringkali terkait dengan pemasukan income atas jasa dan pelayanan yang telah diberikan ke stakeholdernya, sehingga proses administrasi PNBP atas pendapatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Tahapan yang dilakukan dalam penerapan korporasi organisasi untuk penguatan fungsi organisasi formal di setiap UK dan adalah sebagai berikut: (i) Identifikasi kebutuhan sinergi operasional antar struktur kelembagaan yang ada; (ii) Tetapkan jenis kelembagaan internal yang sesuai dengan legalitas SK dan SP pimpinan UK/UPT; (iii) Tetapkan batasan dan target output lembaga internal yang dibentuk.; (iv) Tetapkan jenis penggunaan input (SDM dan anggaran) yang dibolehkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dibebankannya; dan (v) Tetapkan batas waktu efektif tugas dan fungsi yang harus dijalankannya.
20
Badan Litbang Pertanian
