PEDOMAN pemantauan perkembangan PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PEDOMAN pemantauan perkembangan PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR : PER–690/K/D4/2012 TANGGAL 25 Mei 2012

i

KATA PENGANTAR Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan SPIP harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional K/L dan pemda. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini juga telah dilengkapi dengan 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsurunsur SPIP. Selanjutnya,

karena

penyelenggaraan

SPIP

di

lingkungan

Instansi

Pemerintah perlu memerlukan waktu yang relatif lama, perlu adanya Pedoman Pemantauan

Perkembangan

Penyelenggaraan

SPIP

sebagai

upaya

untuk

mengevaluasi proses penerapan dan efektivitas penyelenggaraan SPIP masingmasing Unit Organisasi di masing-masing Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Eksistensi Laporan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP sebagai hasil Penggunaan Pedoman ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Jakarta, 25 Mei 2012 Kepala BPKP,

Mardiasmo NIP 19580510 198303 1 004

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... II DAFTAR ISI ............................................................................................. III BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A.

LATAR BELAKANG ................................................................................... 1

B.

TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN ................................................................ 2

C.

RUANG LINGKUP PEDOMAN ...................................................................... 2

D.

PENGGUNA PEDOMAN .............................................................................. 3

E.

SISTEMATIKA PENYAJIAN .......................................................................... 3

BAB II PEMANTAUAN TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP .............................................. 5 A.

TAHAP PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SPIP.................................................... 5

1.

SOSIALISASI PENERAPAN SPIP ...................................................................... 5

2.

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP ............................................................. 6

3.

PENERBITAN PERATURAN MENTERI ATAU PERATURAN KEPALA TENTANG PENGEMBANGAN SPIP ............................................................................... 6

4.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPIP ................................................................ 6

5.

WORKSHOP PEDOMAN .............................................................................. 6

6.

DIAGNOSTIC ASSESSMENT (DA) .................................................................... 7

B.

TAHAP PENYELENGGARAAN SPIP.................................................................. 7

1.

PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP ................................................ 7

2.

PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN ..................................................... 7

3.

PENILAIAN RISIKO (IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO); ..................................... 11

4.

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN ............................................... 12

5.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI. .................................................................... 13

6.

PEMANTAUAN ....................................................................................... 14

BAB III TATA CARA PENGUKURAN PARAMETER PENGEMBANGAN SPIP ........................... 16 A.

POLA PENGUKURAN PARAMETER PENGEMBANGAN SPIP ...................................... 16

1.

TATA CARA PENGISIAN RENCANA TINDAK DALAM BARIS KERTAS KERJA ................... 17

2.

TATACARA PENGISIAN KOLOM KERTAS KERJA ................................................. 17

B.

PENGUKURAN PROGRES RENCANA TINDAK ..................................................... 17

1.

TAHAP PERSIAPAN.................................................................................. 18

A.

SOSIALISASI PENERAPAN SPIP ..................................................................... 18

B.

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP ............................................................ 19

C.

PENETAPAN PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA TENTANG PENERAPAN SPIP ... 19

D.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPIP ............................................................... 19

E.

WORKSHOP PEDOMAN ............................................................................. 20

iii

F.

DIAGNOSTIC ASSESSMENT (DA) ................................................................... 20

2

TAHAP PENYELENGGARAAN ...................................................................... 20

A.

PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP ............................................... 21

B.

PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .................................................... 21

C.

PENILAIAN RISIKO (IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO); ..................................... 21

D.

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN ............................................... 22

E.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI ..................................................................... 22

F.

PEMANTAUAN ....................................................................................... 24

C.

TATA CARA PENGUKURAN PROGRESS PENGEMBANGAN SPIP UNIT MANDIRI ............ 26

D.

TATA CARA PENGUKURAN PROGRESS PENGEMBANGAN SPIP TINGKAT K/L DAN PEMDA ........................................................................................................ 25

BAB IV PELAPORAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SPIP .......................................... 26 A.

MATERI LAPORAN................................................................................... 26

B.

SISTEMATIKA PELAPORAN ........................................................................ 27

LAMPIRAN

iv

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SPIP BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lapangan dengan menggunakan Pedoman Teknis atau Pedoman Pelaksanaan perlu dipantau oleh Satgas dan dikomunikasikan ke Menteri/Kepala Lembaga atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses dan pengembangan SPIP sekaligus bahan evaluasi penerapan SIIP di lingkungannya. Bab ini memuat gambaran umum upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

A. LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang

Pedoman

Teknis

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah. Pedoman ini terdiri dari 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan sesuai dengan jumlah sub unsur yang ada dalam SPIP. Selain Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, BPKP juga mengembangkan Pedoman Pelaksanaan SPIP sebagai upaya pengembangan unsur-unsur SPIP terintegrasi. Pedoman Pelaksanaan ini berisi atau mengatur langkah-langkah konkret pengembangan masing-masing sub unsur namun terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Terhadap pengembangan SPIP terintegrasi di suatu K/L atau Pemda, yang subunsurnya tetap terdiri dari 25 buah dan yang bisa jadi dikembangkan oleh berbagai unit organisasi dalam suatu K/L perlu dilakukan pemantauan oleh pimpinan K/L/Pemda. Pemantauan ini diperlukan untuk mengukur progres pengembangan

SPIP

sebagaimana

terlah

direncanakan

dalam

Disain

Penyelenggaraan SPIP. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan tersebut

1


diperlukan pedoman pemantauan, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN Pedoman ini disusun sebagai upaya untuk memberi acuan baku bagi K/L/Pemda dalam

melaksanakan

pemantauan

pengembangan

SPIP

terintegrasi

di

lingkungan K/L/Pemda dalam menerapkan SPIP sesuai dengan karakteristik organisasi instansi pemerintah serta sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Pemantauan

tentu

dilakukan

terhadap

rencana

pengembangan

SPIP

sebagaimana telah dirancang dalam Disain Penyelenggaraan SPIP. Dengan Pedoman Pemantauan Pengembangan SPIP ini, instansi pemerintah pusat maupun daerah diharapkan terdorong untuk mengukur progress penyelenggaraan SPIP dan mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan penyelenggaraan

SPIP

dalam

membantu

K/L/Pemda

mencapai

tujuan

organisasinya.

C. RUANG LINGKUP PEDOMAN Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP meliputi pemantauan terhadap dua tahap pengembangan SPIP yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan. 1. Pemantauan Tahap Persiapan akan meliputi a. Sosialisasi Penerapan SPIP; b. Pembentukan Satuan Tugas SPIP; c. Penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP; d. Pendidikan dan Pelatihan SPIP; e. Workshop Pedoman; f. Diagnostic Assessment (DA). 2. Pemantauan Tahap Penyelenggaraan akan meliputi

2


a. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; b. Penguatan Lingkungan Pengendalian; c. Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko); d. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian; e. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIP; f. Penyelenggaraan Pemantauan SPIP.

D. PENGGUNA PEDOMAN Pihak-pihak

yang

dituju

sebagai

pengguna

Pedoman

Pemantauan

Pengembangan Penyelenggaraan SPIP terutama adalah: a. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; b. Satuan

Tugas

(Satgas)

Penyelenggaraan

SPIP

pada

tingkat

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun Satuan Tugas (Satgas) SPIP pada tingkat unit organisasi mandiri; c. Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; d. BPKP dalam melakukan pembinaan SPIP.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian pedoman dibagi dalam empat bab. Setelah Pendahuluan di Bab I ini, BAB II akan berisi Pemantauan Tahapan Pengembangan SPIP yang terdiri dari dua subbab yaitu pemantauan terhadap parameter Tahap Persiapan Pengembangan SPIP dan pemantauan terhadap parameter Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dituangkan dalam ruang lingkup pedoman ini. Bab III, Tata Cara Pemantauan Pengembangan SPIP terdiri dari dua subbab, berisikan langkah-langkah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan pemantauan pengembangan SPIP berupa: uraian tentang cara mengisi parameter yang telah ditetapkan dalam tahap Persiapan Penerapan SPIP dan tahap Penyelenggaraan SPIP.

3


Bab IV, Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan, akan menyajikan pesan penting yang harus menjadi perhatian seluruh K/L/Pemda, serta menetapkan sejauh mana pengembangan penerapan SPIP akan dilaksanakan. Di dalamnya juga terdapat pernyataan tentang perlunya komitmen bersama untuk melaksanakan pemantauan pengembangan SPIP dan untuk melaksanakan evaluasi penerapan SPIP

secara

menyeluruh,

baik

evaluasi

secara

mandiri

(Control

self

assessment/CSA) maupun secara terpisah oleh pihak eksternal.

4

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SPIP BAB II PEMANTAUAN PARAMETER SPIP

BAB II PEMANTAUAN TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP Pemantauan Pengembangan SPIP merupakan alat bagi manajemen mengelola pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, termasuk bagi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di suatu Instansi Pemerintah baik Satgas tingkat unit maupun tingkat K/L, jika ada. Pemantauan diarahkan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen

dalam

suatu

pengembangan

fisik

suatu

sebagai

parameter

pengembangan SPIP, yaitu terutama pada output dari rencana tindak di masingmasing tahapan pengembangan SPIP.

A. TAHAP PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SPIP Dalam tahap Persiapan akan terdapat enam parameter yang dipantau yaitu Sosialisasi Penerapan SPIP, Pembentukan Satgas, Penetapan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala tentang Penyelenggaraan SPIP, Workshop Pedoman SPIP dan Diagnostic SPIP, serta Pendidikan dan Pelatihan SPIP.

1. Sosialisasi Penerapan SPIP Pemantauan parameter

Sosialisasi pamahaman

Penerapan secara

umum

SPIP

merupakan

mengenai

SPIP.

Parameter ini akan diwakili oleh porsi pegawai Unit Mandiri yang telah mengikuti sosialisasi SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau parameter sosialisasi adalah persentase pegawai Unit Mandiri yang telah mengikuti sosialisasi penerapan SPIP.

5


2. Pembentukan Satuan Tugas SPIP Pemantauan Pembentukan Satuan Tugas SPIP merupakan parameter tentang telah adanya organisasi (adhoc) yang bertanggung jawab mengembangkan SPIP pada unitnya. Ukuran

yang

diterapkan

dalam

memantau

parameter

Pembentukan Satgas SPIP adalah Eksistensi Surat keputusan Pembentukan Satgas SPIP di Unit Mandiri.

3. Penerbitan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala tentang Pengembangan SPIP Pemantauan tentang

Peraturan

Menteri

Pengembangan

SPIP

atau Peraturan merupakan

Kepala

parameter

komitmen Pimpinan dalam pengembangan SPIP. Ukuran yang ditetapkan Peraturan

dalam Kepala

memantau tentang

Peraturan

Pengembangan

Menteri SPIP

atau adalah

Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala itu sendiri.

4. Pendidikan dan Pelatihan SPIP Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan SPIP merupakan parameter kecukupan modal pengembangan bagi Satgas SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Pendidikan dan Pelatihan SPIP adalah dari persentase anggota Satgas SPIP Unit Mandiri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan SPIP.

5. Workshop Pedoman Pemantauan Workshop Pedoman merupakan parameter bekal dan modal bagi pengembangan SPIP berdasarkan tahapan yang akan diuraikan dalam rencana tindak. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Workshop Pedoman adalah realisasi kegiatan Workshop Pedoman setidaknya/minimal mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Diagnostic assessment;

6


b. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP; c. Penilaian risiko; d. Kegiatan pengendalian , dan e. Pemantauan.

6. Diagnostic Assessment (DA) Pemantauan

Diagnostic

Assessment

(DA)

merupakan

parameter pemetaan kondisi penerapan SPIP di Unit Mandiri. Ukuran

yang

Assessment

diterapkan

(DA)

adalah

dalam realisasi

memantau

Diagnostic

kegiatan

Diagnostic

Assessment (DA) yang dilakukan pada Unit Mandiri.

B. TAHAP PENYELENGGARAAN SPIP Dalam tahap Penyelenggaraan akan terdapat enam parameter yang dipantau yaitu Penyusunan GD SPIP, Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko

(Identifikasi

dan

Analisis

Risiko),

Penyelenggaraan

Aktivitas

Pengendalian, Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan Pemantauan.

1. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Pemantauan Penyusunan Grand Design SPIP merupakan parameter guidance atau pedoman untuk pengembangan detail dan penerapan selanjutnya. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP adalah Surat Keputusan (SK) pimpinan K/L/Pemerintah Daerah tentang penetapan Grand Design Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Unit Mandiri.

2. Penguatan Lingkungan Pengendalian Pemantauan Penguatan Lingkungan Pengendalian merupakan paremeter pondasi dari penerapan SPIP agar K/L/pemerintah daerah

memiliki

dasar

pijakan

yang

kuat

untuk

7


pengembangannya. Pengendalian

Ukuran

adalah

Penguatan

dilaksanakannya

Lingkungan

parameter

atau

rencana tindak penguatan (Areas of Improvement atau AOI) berkaitan dengan Lingkungan Pengendalian antara lain sebagai berikut: a. Penegakan integritas dan nilai etika Pemantauan

penegakan

integritas

dan

nilai

etika

merupakan parameter diterapkannya nilai-nilai etika yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk pengembangan SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penegakan integritas dan nilai etika adalah: 1) Eksistensi Aturan perilaku; 2) Penetapan role model keteladanan untuk aturan perilaku; 3) Penegakan disiplin kehadiran; 4) Eksistensi aturan penyusunan laporan pengabaian pengendalian; 5) Eksistensi aturan jika ada kebijakan tidak etis. b. Pemeliharaan komitmen terhadap kompetensi Pemantauan kompetensi

pemeliharaan merupakan

komitmen

parameter

terhadap

keteguhan

Unit

Mandiri untuk tetap mempertahankan kompetensi setiap jajarannya dalam pelaksanann tugas. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Pemeliharaan komitmen terhadap kompetensi adalah : 1) Eksistensi analisis tugas/uraian jabatan dan peran. 2) Eksistensi standar (persyaratan minimal) jabatan dan peran. 3) Eksistensi

pelaksanaan/pengembangan

SDM

untuk

jabatan dan peran.

8


4) Eksistensi fit and proper test dalam pengusulan pejabat. c. Kepemimpinan yang kondusif Pemantauan kepemimpinan yang kondusif merupakan parameter tercapainya Unit Mandiri yang efektif dan efisien.

Ukuran

yang

diterapkan

dalam

memantau

kepemimpinan yang kondusif adalah: 1)

Penerapan manajemen modern (tapkin dan renja).

2)

Pemanfaatan tapkin dan renja tahunan (RKT) sebagai pedoman kerja .

3)

Pemanfaatan sistem informasi sebagai alat kendali dalam

pengertian

responsif

terhadap

laporan

periodik yang dibuat. 4)

Penyelenggaraan laporan akuntabilitas (kinerja dan keuangan).

d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan Pemantauan

struktur

organisasi

sesuai

kebutuhan

merupakan parameter pengendalian Unit Mandiri dalam mewujudkan struktur dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran yang diterapkan dalam memantau struktur organisasi sesuai kebutuhan adalah: 1) Kelompok kerja (pokja), dalam pengertian semakin banyak jumlah pokja berarti struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. 2) Pimpinan

proyek/PPK

di

luar

struktur,

dalam

pengertian jika terjadi demikian berarti struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Pengukuran tersebut merupakan pengukuran negatif. Jika,

Satgas/Pimpinan

Proyek/Pejabat

Pembuat

9


Komitmen (PPK) semakin banyak, maka kondisi struktur organisasi masih belum efektif dan efisien. e. Pendelegasian wewenang Pemantauan

pendelegasian

wewenang

merupakan

parameter efektivitas pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada pegawai oleh pimpinan Unit Mandiri. Ukuran yang diterapkan adalah eksistensi aturan pendelegasian kewenangan. f. Pembinaan SDM berpeduli visi dan misi Pemantauan pembinaan SDM berpeduli visi dan misi merupakan parameter efektivitas pembinaan SDM di Unit Mandiri yang peduli terhadap visi dan misi Unit Mandiri. Ukuran yang diterapkan dalam memantau pembinaan SDM berpeduli visi dan misi adalah: 1)

Eksistensi peta kebutuhan SDM sesuai visi dan misi bagi tingkat entitas dan sesuai lingkup tugas unit bagi tingkat kegiatan.

2)

Eksistensi panduan penilaian penugasan SDM sesuai visi, misi bagi tingkat entitas dan sesuai lingkup tugas unit bagi tingkat kegiatan.

3)

Eksistensi korelasi kinerja berupa pencapaian visi, misi/lingkup

tugas

dengan

pemberian

reward

berupa promosi/penghargaan. g. Peningkatan efektivitas APIP Pemantauan peningkatan efektivitas APIP merupakan parameter penguatan fondasi pengendalian intern di Unit Mandiri. Ukuran yang diterapkan dalam peningkatan

efektivitas APIP adalah: 1)

Eksistensi

laporan

hasil

pengawasan

bagi

perbaikan program/peningkatan kinerja.

10


2)

Eksistensi

telaah

sejawat

untuk

memastikan

kualitas hasil pengawasan. h. Pembinaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah lain Pemantauan pembinaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah

lain

merupakan

parameter

terciptanya

hubungan yang harmonis sebagai fondasi SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau parameter Pembinaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah lain adalah ketersediaan dana kegiatan tepat waktu, dalam arti hubungan

kerja

yang

baik

dengan

instansi

lain

memungkinkan dana yang diperlukan untuk kegiatan tersedia tepat pada waktunya

3. Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Pemantauan Penilaian Risiko dilakukan terhadap tiga level manajemen, yaitu: a. Level Strategik Pemantauan penilaian risiko level strategik didasarkan pada telah dilaksanakannya penilaian risiko pada level strategik. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penilaian risiko pada level strategik adalah prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP level strategik. b. Level Organisasional Pemantauan

penilaian

risiko

level

organisasional

didasarkan pada telah dilaksanakannya penilaian risiko pada level organisasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penilaian risiko pada level organisasional adalah

prioritas

kegiatan

sesuai

dengan

desain

penyelenggaran SPIP level organisasional.

11


c. Level Operasional Pemantauan penilaian risiko level operasional didasarkan pada telah dilaksanakannya penilaian risiko pada level operasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penilaian risiko pada level operasional adalah prioritas kegiatan sesuai dengan desain penyelenggaran SPIP level operasional.

4. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Pemantauan

penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian

dilakukan terhadap tiga level manajemen, yaitu: a. Level Strategik Pemantauan level

Penyelenggaraan

strategik

Kegiatan

merupakan

Pengendalian

prasyarat

efektivitas

pengendalian dan penanganan risiko pada level strategik. Ukuran

yang

diterapkan

dalam

memantau

penyelenggaraan kegiatan pengendalian level strategik adalah prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari penilaian risiko pada level strategik. b. Level Organisasional Pemantauan

Penyelenggaraan

Kegiatan

Pengendalian

level organisasional merupakan prasyarat efektivitas pengendalian

dan

penanganan

risiko

oleh

level

organisasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian

level

organisasional adalah prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari penilaian risiko pada level organisasional. c. Level Operasional Pemantauan level

penyelenggaraan

operasional

pengendalian

dan

kegiatan

merupakan penanganan

pengendalian

prasyarat risiko

efektivitas oleh

level

12


operasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penyelenggaraan kegiatan pengendalian level operasional adalah prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari penilaian risiko pada level operasional.

5. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi. Pemantauan

terhadap

penyelenggaraan

informasi

dan

komunikasi dilakukan terhadap tiga parameter, yaitu: a. Analisis Informasi SPIP Pemantauan terhadap Analisis Informasi SPIP merupakan parameter efektivitas sistem informasi yang ada untuk mengetahui apakah sistem yang ada mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Analisis Informasi SPIP adalah: 1) Analisis Informasi Kinerja SPIP 2) Analisis Kebutuhan Stakeholder 3) Analisis Efektivitas Sistem Informasi yang Ada b. Pengembangan Sistem Informasi SPIP Pemantauan

Pengembangan

Sistem

Informasi

SPIP

merupakan parameter desain sistem informasi yang dikembangkan sehingga mampu menyajikan secara lebih teknis

informasi

yang

dibutuhkan

stakeholders

sebagaimana tertuang dalam analisis informasi SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Implementasi Sistem SPIP adalah: 1) Penyusunan Desain Sistem Informasi SPIP 2) Pengembangan Sistem Informasi SPIP 3) Penyusunan SOP Sistem Informasi SPIP.

13


c. Implementasi Sistem SPIP Pemantauan

Implementasi

Sistem

SPIP

merupakan

parameter pengukuran capaian kinerja dan penggunaan sumber daya termasuk risiko yang melekat di dalamnya, sebagai bahan untuk mengendalikan kinerja dan risiko tersebut. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Implementasi Sistem SPIP adalah: 1) Sarana dan Bentuk Komunikasi 2) Pelaporan Informasi Kinerja SPIP

6. Pemantauan Pemantauan terhdap unsur Pemantauan SPIP dilakukan sebagai pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI sekaligus menjadi indikator efektivitas pencapaian tujuan Unit Mandiri. Pemantauan dilakukan dengan parameter sebagai berikut: a. Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) merupakan parameter

evaluasi

mandiri

terhadap

pencapaian

efektivitas pelaksanaan SPIP dilakukan oleh setiap unit risk yang terlibat, melalui pembuatan checklist/daftar simak terhadap pelaksanaan dan pencapaian setiap unsur SPI. Ukuran yang diterapkan dalam pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) adalah pembuatan dan pengisian daftar simak menyangkut proses evaluasi mulai dari faktor-faktor

yang

dievaluasi,

pengendalian

yang

sudah

kelemahan

pengendalian

indikasi

kekuatan

dilaksanakan,

yang

masih

indikasi

memerlukan

perbaikan dan pemberian nilai (skor) dan pencapaian masing-masing unsur SPIP.

14


b. Evaluasi Perkembangan SPIP Evaluasi

Perkembangan

SPIP

merupakan

parameter

evaluasi eksternal yang dilakukan oleh suatu Tim Evaluasi SPI dari Pembina SPIP atau BPK RI sesuai dengan masalah evaluasi. Masalah evaluasi biasanya didapatkan dari pelaporan yang dihasilkan oleh Laporan Pemantauan atau hal lain yang diidentifikasi mengganggu tercapainya tujuan. Ukuran yang diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan SPIP adalah evaluasi terpisah dengan metodologi evaluasi yang ditentukan oleh tim evaluator. c. Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP Pemantauan terhadap pelaksanaan pengukuran Tingkat Maturitas (Maturity Level) SPIP merupakan parameter pengukuran

terhadap

keandalan

SPIP.

Pengukuran

Maturity Level dilakukan baik di tingkat Unit Mandiri maupun tingkal K/L atau Pemda. Ukuran yang diterapkan dalam

Penngukuran

Tingkat

Maturitas

SPIP

adalah

Eksistensi Laporan Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP.

15

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SPIP BAB III TATA CARA PENGUKURAN PARAMETER PENGEMBANGAN SPIP

BAB III TATA CARA PENGUKURAN PARAMETER PERKEMBANGAN SPIP Untuk memberikan keseragaman tentang Pengukuran Parameter Perkembangan SPIP, keseluruhan parameter terkait digabungkan dalam suatu Kertas Kerja Pemantauan dengan format sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1 sampai Lampiran 6. Bab ini akan menjelaskan mengenai petunjuk pengisian Kertas Kerja Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP. Kertas Kerja Pemantauan tersebut dibuat untuk penghitungan dua hal yaitu (1) menghitung capaian kemajuan penerapan SPIP di tingkat Unit Mandiri dan (2) menghitung capaian kemajuan penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Capaian kemajuan penerapan di tingkat Unit Mandiri diukur berdasarkan akumulasi

capaian

tertimbang

dalam

Kertas

Kerja

Matriks

Pemantauan

Perkembangan/Penyelenggaraan SPIP (Form PP-1); sedangkan capaian kemajuan di tingkat K/L atau Pemda (Form PP-4) dihitung berdasarkan akumulasi capaian kemajuan penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Mandiri (Form PP-2). Untuk menentukan capaian kemajuan penyelenggaraan SPIP baik di tingkat Unit Mandiri maupun di tingkat K/L atau Pemda, setiap komponen rencana tindak diberikan bobot. Besaran bobot sangat ditentukan pada besaran prioritas dan nilai kontribusi setiap tahapan penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Diyakini besaran bobot ini dapat berbeda bagi suatu unit mandiri maupun K/L atau Pemda, namun harus ditentukan berdasarkan pertimbangan proporsional dan profesional.

A. POLA PENGUKURAN PARAMETER PERKEMBANGAN SPIP Dengan asumsi bahwa perkembangan SPIP paling tidak telah melewati tahapan penyusunan Desain Penyelenggaraan (DP) SPIP Unit Mandiri, seluruh rencana tindak pegembangan SPIP Unit Mandiri telah dapat diidentifikasi dalam Kertas Kerja Pemantauan Pengembangan SPIP dengan format sebagaimana disajikan

16


dalam lampiran 1 (Lihat Form PP-1). Tatacara Pengisian Form dua dimensi (baris dan kolom) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata cara Pengisian Rencana Tindak dalam Baris Kertas Kerja Pada hakekatnya Rencana Tindak dalam baris Kertas Kerja Pemantauan Perkembangan SPIP (KK PP SPIP) sudah tetap kecuali hal-hal yang unik di Unit Mandiri terkait, khususnya tentang rencana kerja penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian. Penyusunan Rencana Kerja detil pada tahap penguatan lingkungan pengendalian

berdasarkan

Area

of

Improvement

(AOI)

yang

berkaitan dengan lingkungan pengendalian. Penyusunan rencana kerja detil pada tahap penilaian risiko berdasarkan prioritas kegiatan sesuai dengan DP SPIP. Adapun penyusunan rencana kerja penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian

berdasarkan

prioritas

kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko.

2. Tatacara Pengisian Kolom Kertas Kerja Kolom isian dalam KK PP SPIP terdiri dari judul kolom dan isi kolom. Judul kolom [kolom (1) sampai dengan kolom (9)] sudah pasti, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Isi kolom bervariasi, ada yang permanen

dan tidak dapat diubah, yaitu isi kolom: “Tahapan”,

“Capaian (%)”, “Bobot” (kecuali untuk bobot rincian rencana tindak penguatan

lingkungan

pengendalian,

penilaian

risiko,

dan

penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang bobotnya dapat berbeda untuk tiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Unit Mandiri), dan “Capaian Tertimbang”. Isi kolom yang tidak permanen dan

harus

diisi

sesuai

kebutuhan,

adalah

kolom

“Rencana

Tindak”(rincian rencana tindak penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian), “Rencana”, dan “Realisasi”.

17


B. PENGUKURAN KEMAJUAN REALISASI RENCANA TINDAK Pengukuran kemajuan realisasi rencana tindak dilakukan baik dalam tahap persiapan maupun tahap penyelenggaraan SPIP.

1. Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi enam tahap mulai dari sosialisasi SPIP, Pembentukan

Satgas,

penetapan

Peraturan

Menteri/Pimpinan

Lembaga atau Kepala Daerah, Pendidikan dan Pelatihan SPIP, Workshop pedoman hingga Diagnostic Assessment (DA) terhadap Unit Mandiri.

a. Sosialisasi SPIP Dalam tahap ini, parameter kegiatan atau rencana tindaknya adalah para pegawai yang mengikuti sosialiasi penerapan SPIP yang satuan parameternya diukur dengan persentase pegawai yang mengikutinya. Rencana ditetapkan oleh Unit Mandiri sesuai dengan target yang ingin dicapai, misalnya: 30% atau 50% dari pegawai yang ada di level entitas/Unit Mandiri. Rencana tindak sosialisasi SPIP tidak berlaku pada saat pengisian Form PP-1 pada level K/L/Pemerintah Daerah. Pengisian kolom realisasi disesuaikan dengan jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi sampai dengan waktu pelaporan pemantauan penerapan SPIP dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Contoh penghitungan sebagai berikut: Jumlah pegawai level Unit Mandiri =100 orang. Rencana pegawai yang mengikuti sosialisasi penerapan SPIP sejumlah 90 orang, berarti rencana sebesar 90%. Jika pada saat pelaporan pemantauan jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi 60 orang, maka realisasi dihitung sebagai berikut: Realisasi= 60/90 x100%=67% Angka

realisasi

tersebut

kemudian

diisikan

ke

kolom

“realisasi” di sebelah kanan kolom “rencana”.

18


Dokumen pendukung realisasi adalah daftar hadir pegawai yang mengikuti sosialisasi dan diperkuat dengan notulen kegiatan sosialisasi tersebut.

b. Pembentukan Satuan Tugas SPIP Rencana tindak yang akan diukur pada tahap ini adalah adanya Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan K/L/Pemerintah Daerah. Data pendukung realisasi adalah copy SK.

c. Penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala tentang Penyelenggaraan SPIP Dalam tahap ini, rencana tindaknya adalah penetapan Peraturan

Menteri

(Permen)/Peraturan

Kepala

(Perka)

tentang Penyelenggaraan SPIP. Satuan parameternya berupa “Permen/Perka” karena perlu ada ketetapan formal dari pucuk pimpinan organisasi sebagai landasan pengembangan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Data pendukung realisasi adalah copy Permen/Perka.

d. Pendidikan dan Pelatihan SPIP Parameter pendidikan dan pelatihan SPIP, rencana tindaknya adalah Tim Satgas Pengembangan SPIP mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP. Rencana ditetapkan oleh K/L/Pemda sesuai dengan target yang ingin dicapai, misalnya: 90% atau 100% dari anggota satgas yang ada, baik di level entitas maupun level kegiatan. Pada saat pelaporan pemantauan, kolom realisasi diisi dengan persentase anggota satgas yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah anggota satgas yang ada. Data pendukung realisasi adalah sertifikat Diklat.

19


e. Workshop Pedoman Workshop Pedoman sedikitnya atas lima pedoman, antara lain: 1) Diagnostic assessment; 2) Penyusunan Desain Penyelenggaraan (DP); 3) Penilaian risiko; 4) Kegiatan pengendalian, dan 5) Pemantauan.

Masing-masing rencana tindak satuan parameternya adalah “pedoman”. Kolom “Rencana” ditetapkan sesuai dengan kebutuhan level entitas/Unit Mandiri atau level K/L/Pemda. Data pendukung realisasi adalah laporan kegiatan workshop yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta. f. Diagnostic Assessment (DA) Diagnostic Assessment (DA) terdiri dari satu rencana tindak, yaitu DA terhadap Unit Mandiri. Satuan parameternya adalah “kegiatan”. Data pendukung adalah laporan hasil kegiatan DA

2. Tahap Penyelenggaraan Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan berupa:

a. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Rencana

tindak

pada

parameter

Penyelenggaraan

SPIP

adalah

Penyusunan penyusunan

Desain Desain

Penyelenggaraan tersebut, dengan satuan parameter berupa “SK Desain Penyelenggaraan SPIP”. Realisasi dilaporkan jika telah terbit SK mengenai Desain Penyelenggaraan SPIP pada

20


Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah

yang

bersangkutan.

b. Penguatan Lingkungan Pengendalian Parameter

Penguatan

Lingkungan

Pengendalian

adalah

berupa dilaksanakannya rencana tindak penguatan Area of Improvement

(AOI)

yang

berkaitan

dengan

Lingkungan

Pengendalian. AOI tersebut diuraikan dalam kolom rencana tindak. Kolom “satuan” diisi sesuai dengan rencana tindaknya seperti “kegiatan”, “laporan”, dan sebagainya. Jumlah kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan dari K/L/Pemerintah Daerah atau entitas/Unit Mandiri masing-masing.

c. Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Parameter

Pemantauan

Penilaian

Risiko

diterapkan

terhadap tiga level manajemen ditambah satu kegiatan ad hoc, yaitu: 1) Level Strategik Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP level strategik. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri.

Umumnya,

penilaian risiko pada level strategik berada pada tingkat K/L/Pemerintah Daerah meskipun pada kondisi tertentu juga dapat berada pada tingkat unit mandiri. 2) Level Organisasional Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP level organisasional. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai

21


dengan rencana tindak di tingkat K/L/Pemerintah Daerah/entitas/unit mandiri. 3) Level Operasional Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP level operasional. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri. 4) Kegiatan Ad Hoc Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP kegiatan ad hoc. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri. Kegiatan ad hoc adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar peran dari K/L/Pemerintah Daerah/entitas/unit mandiri namun menggunakan sumber daya yang cukup signifikan, contohnya: pengadaan barang/jasa.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Parameter

Penyelenggaraan

Kegiatan

Pengendalian

diterapkan terhadap tiga level manajemen ditambah satu kegiatan ad hoc mengikuti prioritas kegiatan yang telah diisikan ke dalam kolom penilaian risiko, yaitu: 1) Level Strategik Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko pada level strategik. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri.

Umumnya,

penilaian risiko pada level strategik berada pada tingkat K/L/Pemerintah Daerah meskipun pada kondisi

22


tertentu juga dapat berada pada tingkat entitas/unit mandiri. 2) Level Organisasional Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko pada level organisasional. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri. 3) Level Operasional Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko pada level operasional. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri. 4) Kegiatan Ad Hoc Dalam kolom rencana tindak, diuraikan prioritas kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP kegiatan ad hoc. Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana tindak di unit mandiri.

e. Informasi dan Komunikasi Pemantauan Informasi dan Komunikasi dilakukan terhadap tiga parameter, yaitu: a. Analisis Informasi SPIP Ukuran yang diterapkan dalam memantau Analisis Informasi SPIP adalah: 1) Sosialisasi arti penting informasi Risk, Kinerja, dan Kendali dalam Sistem Informasi SPIP 2) Analisis Kebutuhan Stakeholder

23


3) Analisis Efektivitas Sistem Informasi yang ada Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi “1”. Kolom “realisasi” diisi “1” apabila analisis butir 1) sampai dengan 3) di atas telah dilaksanakan, dan “0” jika belum. b. Pengembangan Sistem Informasi SPIP Ukuran

yang

diterapkan

dalam

memantau

Implementasi Sistem SPIP adalah: 1) Penyusunan Desain Sistem Informasi SPIP 2) Pengembangan Sistem Informasi SPIP 3) Penyusunan SOP Sistem Informasi SPIP Satuan parameter masing-masing adalah “kegiatan”, dan kolom “rencana” diisi “1”. Kolom “realisasi” diisi “1” apabila kegiatan butir 1) sampai dengan 3) di atas telah dilaksanakan, dan “0” jika belum. c. Implementasi Informasi dan Komunikasi Ukuran

yang

diterapkan

dalam

memantau

Implementasi Sistem SPIP adalah: 1)

Komunikasi on line Risiko, Kontrol, dan Kinerja

2)

Pelaporan Informasi Kinerja SPIP

Satuan parameter masing-masing adalah “Kegiatan”, dan kolom “rencana” disesuaikan dengan rencana di unit mandiri.

f. Pemantauan Pemantauan dilakukan dengan parameter sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) SPIP

24


Ukuran yang diterapkan adalah dilakukannya Control Self Assessment (CSA) SPIP terhadap pelaksanaan kegiatan utama. Parameternya adalah pelaksanaan CSA SPIP dengan satuan “Kegiatan”. Kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana CSA SPIP dari unit mandiri. 2) Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP Ukuran yang diterapkan adalah dilakukannya evaluasi SPIP

oleh

Inspektorat,

BPKP,

kegiatan

utama.

pelaksanaan

atau

BPK,

terhadap

Evaluasi

terpisah

penyelenggaraan SPIP adalah evaluasi dengan metodologi evaluasi yang ditentukan oleh tim evaluator. Parameternya adalah adanya evaluasi SPIP dengan satuan “Laporan”. Kolom “rencana” diisi sesuai dengan rencana evaluasi SPIP. 3) Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP Ukuran yang diterapkan adalah dilakukannya pengukuran tingkat maturitas SPIP. Parameternya

adalah

adanya

kegiatan

pengukuran

tingkat maturitas SPIP dengan satuan “Laporan”. Kolom rencana diisi sesuai dengan rencana pengukuran tingkat maturitas SPIP. Kolom “realisasi” diisi “1” apabila laporan atas kegiatan butir 1) sampai dengan 3) di atas telah diterbitkan, dan “0” jika belum.

25


C. TATA CARA PENGUKURAN KEMAJUAN PERKEMBANGAN SPIP UNIT MANDIRI Capaian kemajuan penyelenggaraan SPIP di tingkat unit mandiri dihitung berdasarkan akumulasi capaian tertimbang dalam Kertas Kerja Matriks Pemantauan Pengembangan/Penyelenggaraan SPIP (Lampiran 1/Form PP-1) sebagaimana diuraikan pada butir A dan B. Kemajuan perkembangan penyelenggaraan SPIP secara ringkas dapat dilihat di Lampiran 2/Form PP-2.

D. TATA CARA PENGUKURAN KEMAJUAN PERKEMBANGAN SPIP TINGKAT K/L DAN PEMDA Capaian kemajuan di tingkat K/L atau Pemda (Lampiran 4/Form PP-4) dihitung berdasarkan akumulasi Capaian Kemajuan Penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Mandiri sebagaimana diuraikan pada butir C.

26

PEDOMAN PPEMANTAUAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SPIP BAB PELAPORAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SPIP

BAB IV PELAPORAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SPIP Sebagai wujud akuntabilitas dari kegiatan pemantauan perkembangan SPIP, unit mandiri wajib menyampaikan Laporan Triwulanan (Form PP-3) kepada Penanggung Jawab Penyelenggaran SPIP K/L atau Pemda. Laporan Triwulanan pemantauan perkembangan SPIP wajib disertai dengan Form PP-2 sebagai lampiran dari laporan. Namun pengiriman Form PP-1 sifatnya diserahkan kebijakannya kepada K/L. Penanggung Jawab Penyelenggaran SPIP K/L atau Pemda juga wajib melaporkan perkembangan SPIP K/L atau Pemda secara triwulanan (Form PP-5) kepada Pimpinan K/L atau Pemda dan secara tahunan (Form PP-6). Laporan Tahunan wajib disertai dengan Form PP-4 disampaikan kepada Pimpinan K/L/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada BPKP.

A. MATERI LAPORAN Materi yang dilaporkan adalah seluruh pelaksanaan langkah-langkah dalam penyelenggaraan SPIP mulai dari persiapan, penyelenggaraan, sampai dengan pemantauan. Laporan tersebut memuat informasi antara lain: 1. Pelaksanaan kegiatan Dalam hal ini dijelaskan semua tahapan penyelenggaraan SPIP, mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan. 2. Hambatan Kegiatan Di sini dijelaskan hambatan pelaksanaan kegiatan bila ditemukan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Rencana Tindak

26

PEDOMAN PPEMANTAUAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN SPIP BAB PELAPORAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SPIP

Pemberian saran diberikan dalam kaitan adanya ditemukan hambatan pelaksanaan kegiatan yang sekaligus merupakan pemecahan masalah agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa.

B. SISTEMATIKA PELAPORAN 1) Laporan Triwulanan Laporan Triwulanan dibuat dalam bentuk surat, disini dilaporkan kemajuan pelaksanaan SPIP selama satu triwulan (Form PP-3 untuk entitas/unit mandiri dan Form PP-5 untuk K/L/Pemerintah Daerah), yaitu hal-hal yang memuat: -

Dasar Hukum dan Tujuan Pelaporan

-

Narasi Rencana tindak yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, hambatan serta saran pemecahannya.

-

Lampiran berupa tabel pelaksanaan SPIP selama triwulan pelaporan.

2. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dibuat dalam bentuk surat (Form PP-6), berisi uraian kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada tahun bersangkutan, yaitu memuat (a) Pendahuluan berupa Dasar Hukum, Tujuan Pelaporan, dan Ruang Lingkup, (b) Uraian tentang Penyelenggaraan SPIP

yang

memuat

rencana

tindak

yang

telah

dan

belum

dapat

dilaksanakan, hambatan penyelenggaraan SPIP dan saran pemecahannya, dan (c) Rencana Aksi Tahun berikutnya dan usulan kepada pimpinan unit kerja. d. LAMPIRAN Pada bagian ini dilampirkan data-data detil yang biasanya tidak tepat dituangkan dalam badan laporan.

27

Lampiran 1

MATRIK PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH FORM : PP-1 Tahun ………. Unit Kerja : ........................................ Periode : ........................................ No.

Tahapan

1 A 1 2 3 4 5 6 B

Triwulan ke : ....

2 PERSIAPAN (Bobot 20%) Sosialisasi Penerapan SPIP Pembentukan Satuan Tugas SPIP Penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP Pendidikan dan Pelatihan SPIP Workshop Pedoman Diagnostic Assessment (DA)

PENYELENGGARAAN SPIP (Bobot 80%) 1 Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP 2 Penguatan Lingkungan Pengendalian

Rencana Tindak

Satuan

3

4

Mengikuti sosialisasi Penerapan SPIP Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penerapan SPIP Menetapkan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala tentang Penerapan SPIP Tim Satgas Pengembangan SPIP mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP Tim Satgas mengikuti Workshop Pedoman SPIP Diagnostic Assessment (DA) terhadap Unit Mandiri

Penyusunan Desain Penyelenggaraan (DP) SPIP Uraikan Area of Improvement (AOI) yang berkaitan dengan Lingkungan Pengendalian a. Uraian AOI b. Uraian AOI, dst...

3 Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko)

4 Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian

Penguatan Lingkungan Pengendalian Uraikan Prioritas Kegiatan sesuai dengan DP SPIP a Level Strategik 1) Uraikan Prioritas Kegiatan sesuai dengan DP SPIP 2) dst... b Level Organisasional 1) Uraikan Prioritas Kegiatan sesuai dengan DP SPIP 2) dst... c Level Operasional 1) Uraikan Prioritas Kegiatan sesuai dengan DP SPIP 2) dst... Penilaian Risiko Uraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko a Level Strategik 1) Uraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko 2) dst... b Level Organisasional 1) Uraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko 2) dst...

Volume Rencana Realisasi 5 6

Capaian (%)

Bobot

7 = 6/5x100

8

% Pegawai SK Satgas Permen/Perka % Satgas Kegiatan Kegiatan

2 2 2 2 2 10

SK DP SPIP

10

Kegiatan Kegiatan 20

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 20

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Capaian Tertimbang 9 = 7x8

No.

Tahapan

1

2

5 Informasi dan Komunikasi

6 Pemantauan

Rencana Tindak 3 c Level Operasional 1) Uraikan prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko 2) dst... Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian a Analisis Informasi SPIP 1) Analisis Informasi Kinerja SPIP 2) Analisis Kebutuhan stakeholder 3) Analisis Efektifitas Sistim Informasi yang ada b Pengembangan Sistem Informasi yang ada 1) Penyusunan Desain Sistem Informasi SPIP 2) Pengembangan Sistem Informasi SPIP 3) Penyusunan SOP Sistem InformasiSPIP c Implementasi Informasi dan Komunikasi 1) Komunikasi on line , Risiko, Control , dan Kinerja 2) Pelaporan Informasi Kinerja SPIP Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP a Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) atau Evaluasi b Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan SPIP c Pengukuran Maturity Level SPIP Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP

Satuan 4

Volume Rencana Realisasi 5 6

Capaian (%)

Bobot

7 = 6/5x100

8

Kegiatan Kegiatan 20 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 5 Laporan Kegiatan Kegiatan 5

Jumlah

100 Jakarta,………………………..20.. Kepala……… ……………………………. NIP………………………….

Penjelasan : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9

: Nomor urut dari rincian tahapan : Rincian nama tahapan penyelenggaraan SPIP : Rincian rencana tindak yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan SPIP dan disesuaikan kondisi AOI dan lain sebagainya : Ukuran Satuan untuk masing-masing rincian rencana tindak. Hal ini juga disesuaikan kondisi di masing-masing unit : Besaran rencana yang ditargetkan dari masing-masing rencana tindak : Besaran realisasi yang dicapai untuk masing-masing rencana tindak : Besaran presentase capaian yaitu besaran realisasi dibagi dengan besaran rencana dari masing-masing rencana tindak dalam bentuk presentase : Besaran bobot yang diberikan untuk masing-masing rincian tindak dalam bentuk presentase. Nilai bobot diatas hanyalah contoh yang dapat berbeda-beda besarannya untuk masing-masing unit mandiri secara total nilai akumulasi bobot ini harus berjumlah 100 %. : Nilai tertimbang dari masing-masing rencana tindak yang merupakan hasil perkalian presentase capaian masing-masing rincian rencana tindak dengan bobot yang diberikan. Akumulasi nilai tertimbang inilah yang merupakan progress capaian sebuah unit mandiri dalam penyelenggaraan SPIP nya

Capaian Tertimbang 9 = 7x8

Lampiran 2

MATRIK PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH FORM : PP-2 Tahun

Unit Kerja : ……………………………..

Periode : ……………………………. NO

TAHAPAN

1

2

PERSIAPAN 1 Sosialisasi Penerapan SPIP 2 Pembentukan Satuan Tugas SPIP

………. SATUAN 3

VOLUME RENCANA REALISASI 4

5

CAPAIAN (%)

BOBOT

Capaian Tertimbang

6 = 5/4x100

7

8 = 6x7

A

3 Penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP 4 Pendidikan dan Pelatihan SPIP 5 Workshop Pedoman 6 Diagnostic Assessment (DA) B 1 2 3 4 5 6

PENYELENGGARAAN SPIP Penyusunan DP SPIP Penguatan Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan

Jumlah

% Pegawai SK Satgas

2 2

Permen/ Perka

2

% Satgas Kegiatan Kegiatan

2 2 10

SK DP SPIP Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

10 20 20 20 5 5

100 Jakarta,………………………..20.. Kepala……… ……………………………. NIP………………………….

Penjelasan : Kolom 1 : Nomor urut dari rincian tahapan Kolom 2 : Rincian nama tahapan penyelenggaraan Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8

: Ukuran Satuan untuk masing-masing tahapan penyelenggaraan SPIP : Besaran rencana yang ditargetkan dari masing-masing tahapan : Besaran realisasi yang dicapai untuk masing-masing tahapan : Besaran presentase capaian yaitu besaran realisasi dibagi dengan besaran rencana dari masing-masing tahapan dalam bentuk presentase : Besaran bobot yang diberikan untuk masing-masing tahapan dalam bentuk presentase. Nilai bobot diatas hanyalah contoh yang dapat berbeda-beda besarannya untuk masing-masing unit mandiri. Secara total nilai akumulasi bobot ini harus berjumlah 100 %. : Nilai tertimbang dari masing-masing tahapan yang merupakan hasil perkalian presentase capaian masing-masing tahapan dengan bobot yang diberikan. Akumulasi nilai tertimbang inilah yang merupakan progress capaian sebuah unit mandiri dalam penyelenggaraan SPIP nya

FORM PP-3 KOP UNIT MANDIRI

Nomor Lampiran Hal

: ......... : Satu Berkas : Laporan Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP ..... (Unit Mandiri) Triwulan ....Tahun .........

..........

Yth. Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda di ............. Dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP ..... (Unit Mandiri) Triwulan.....Tahun ........., dengan uraian sebagai berikut: A. Progres Penyelenggaraan SPIP Sebagaimana terlihat pada Matriks Ringkas Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (Unit Mandiri) terlampir (Lampiran 2), perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (Unit Mandiri) adalah sebesar ....%. Matriks tersebut merupakan ringkasan dari Matriks Detil Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (Unit Mandiri) yang diselenggarakan tersendiri untuk itu. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kemajuan penyelenggaraan SPIP di ..... (Unit Mandiri) adalah sebesar ....%. Perkembangan dimaksud terutama dalam kegiatan berikut: 

Persiapan penyelenggaraan SPIP ....% (..... dari maksimal 20 poin)



Penyelenggaraan SPIP ....% (.... dari maksimal 80 poin)

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP pada ..... (Unit Mandiri) didasarkan pada beberapa aturan berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; 3) Keputusan Kepala ..... (Unit Mandiri) Nomor ................. tanggal .......... tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP ..... (Unit Mandiri); 4) Keputusan Kepala ..... (Unit Mandiri) Nomor ............... tanggal .......... tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern ..... (Unit Mandiri).

1

C. Tujuan Pelaporan Pelaporan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP menginformasikan kemajuan penyelenggaraan SPIP ......(Unit Mandiri) selama triwulan.......tahun ...... termasuk hambatan serta rencana pemecahannya dengan tujuan untuk ..................................................... D. Uraian Perkembangan Penyelenggaraan SPIP Sesuai rancangan desainnya, pembangunan fisik penyelenggaraan SPIP ..... (Unit Mandiri) meliputi tahap persiapan dan penyelenggaraan. Perkembangan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan........tahun ....... adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Kegiatan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut: Di sini dijelaskan realisasi kegiatan mulai kegiatan sosialisasi, pembentukan satuan tugas, penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, workshop pedoman, dan pelaksanaan diagnostic assessment (DA). 2. Penyelenggaraan Kegiatan dalam tahap penyelenggaraan adalah sebagai berikut: Di sini dijelaskan realisasi kegiatan mulai kegiatan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, sampai dengan pemantauan. Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran. 3. Hambatan dan Rencana Pemecahan Uraian hambatan dan rencana pemecahannya. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Unit Mandiri,

................................... NIP. ...........................

Tembusan Yth. : 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk K/L) 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...... (untuk Pemda) 3. Inspektur ... (Kepala Unit Pengawas Intern)

2

Lampiran 4

MATRIK PEMANTAUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH FORM : PP-4 Tahun

Kementerian/Lembaga : …………………

Periode : …………………………...... Unit Mandiri SPIP

NO 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Unit Mandiri A Unit Mandiri B Unit Mandiri C Unit Mandiri D Unit Mandiri E Unit Mandiri F Unit Mandiri G Unit Mandiri H Unit Mandiri I Unit Mandiri J

...................... Capaian Penyelenggaraan

Bobot

SPIP 3

4

Capaian Tertimbang 5=3X4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jumlah

100 Jakarta, ………. 20.. ……….. …………… NIP ………………..

Penjelasan : Kolom 1 : Nomor urut dari rincian tahapan Kolom 2 : Nama Unit Mandiri yang jumlahnya sesuai Unit Mandiri yang ada pada K/L atau Pemda Kolom 3 Kolom 4

Kolom 5

: Besaran realisasi capaian penyelengaraan SPIP di unit mandiri (Hasil capaian tertimbang Form : PP2 : Besaran bobot yang diberikan untuk masing-masing unit mandiri dalam bentuk presentase. Nilai bobot diatas hanyalah contoh yang dapat berbeda-beda besarannya tergantung jumlah unit mandiri yang ada. Secara total nilai akumulasi bobot ini harus berjumlah 100 %. : Nilai tertimbang dari masing-masing unit mandiri yang merupakan hasil perkalian presentase capaian masing-masing unit mandiri dengan bobot yang diberikan. Akumulasi nilai tertimbang inilah yang merupakan progress capaian sebuah K/L atau Pemda dalam penyelenggaraan SPIP nya

FORM PP-5 KOP K/L/PEMDA

Nomor Lampiran Hal

: ......... : Satu Berkas : Laporan Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP ......(K/L/Pemda) Triwulan ....Tahun .........

..........

Yth. Pimpinan K/L/Pemda di ............. Dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP ..... (K/L/Pemda) Triwulan.....Tahun ........., dengan uraian sebagai berikut: A. Progres Penyelenggaraan SPIP Sebagaimana terlihat pada Matriks Ringkas Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (K/L/Pemda) terlampir (Lampiran 2), perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (K/L/Pemda) adalah sebesar ....%. Matriks tersebut merupakan ringkasan dari Matriks Detil Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP..... (K/L/Pemda) yang diselenggarakan tersendiri untuk itu. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kemajuan penyelenggaraan SPIP di ..... (Unit Mandiri) adalah sebesar ....%. Perkembangan dimaksud terutama dalam kegiatan berikut: 

Persiapan penyelenggaraan SPIP ....% (..... dari maksimal 20 poin)



Penyelenggaraan SPIP ....% (.... dari maksimal 80 poin)

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP pada ..... (K/L/Pemda) didasarkan pada beberapa aturan berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; 3) Keputusan Kepala ..... (K/L/Pemda) Nomor ................. tanggal .......... tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP ..... (K/L/Pemda); 4) Keputusan Kepala ..... (K/L/Pemda) Nomor ............... tanggal .......... tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern ..... (K/L/Pemda).

1

C. Tujuan Pelaporan Pelaporan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP menginformasikan kemajuan penyelenggaraan SPIP ....... (K/L/Pemda) selama triwulan.......tahun ...... termasuk hambatan serta rencana pemecahannya dengan tujuan untuk ..................................................... D. Uraian Perkembangan Penyelenggaraan SPIP Sesuai rancangan desainnya, pembangunan fisik penyelenggaraan SPIP ..... (K/L/Pemda) meliputi tahap persiapan dan penyelenggaraan. Perkembangan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan........tahun ....... adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Kegiatan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut: Di sini dijelaskan realisasi kegiatan mulai kegiatan sosialisasi, pembentukan satuan tugas, penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, workshop pedoman, dan pelaksanaan diagnostic assessment (DA). 2. Penyelenggaraan Kegiatan dalam tahap penyelenggaraan adalah sebagai berikut: Di sini dijelaskan realisasi kegiatan mulai kegiatan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, sampai dengan pemantauan. Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran. 3. Hambatan dan Rencana Pemecahan Uraian hambatan dan rencana pemecahannya. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda,

................................... NIP. ........................... Tembusan Yth. : 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk K/L) 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...... (untuk Pemda) 3. Inspektur ... (Kepala Unit Pengawas Intern)

2

FORM PP-6

KOP K/L/PEMDA/UNIT MANDIRI

Nomor Lampiran Hal

: ......... : Satu Berkas : Laporan Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.............................. (K/L/Pemda/Unit Mandiri) Tahun .........

..........

Yth. Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda (laporan dari Pimpinan Unit Mandiri) Pimpinan K/L/Pemda (laporan dari Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda) di ............. Dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP ..... (K/L/Pemda/Unit Mandiri) Tahun .........., dengan uraian sebagai berikut: A. Progres Penyelenggaraan SPIP Sebagaimana terlihat pada Matriks Ringkas Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.................(K/L/Pemda/Unit Mandiri) Tahun .........terlampir (Lampiran 2), perkembangan Penyelenggaraan SPIP.................(K/L/Pemda/Unit Mandiri) adalah sebesar ....%. Matriks tersebut merupakan ringkasan dari Matriks Detil Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.................(K/L/Pemda/Unit Mandiri) yang diselenggarakan tersendiri untuk itu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemajuan penyelenggaraan SPIP di .................(K/L/Pemda/Unit Mandiri) adalah sebesar ....%. Perkembangan dimaksud terutama dalam kegiatan berikut:  Persiapan penyelenggaraan SPIP ....% (..... dari maksimal 20 poin)  Penyelenggaraan SPIP ....% (.... dari maksimal 80 poin) B. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP pada .................(K/L/Pemda/Unit Mandiri) didasarkan pada beberapa aturan berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;

1

3) Keputusan Kepala ..... (K/L/Pemda/Unit Mandiri) Nomor ................. tanggal .......... tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP ..... (K/L/Pemda/Unit Mandiri); 4) Keputusan Kepala ..... (K/L/Pemda/Unit Mandiri) Nomor ............... tanggal .......... tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern ..... (K/L/Pemda/Unit Mandiri). C. Tujuan Pelaporan Pelaporan Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP menginformasikan kemajuan penyelenggaraan SPIP ..........(K/L/Pemda/Unit Mandiri) selama tahun ...... termasuk hambatan serta rencana pemecahannya dengan tujuan untuk .............................................................. D. Uraian Perkembangan Penyelenggaraan SPIP Uraian tentang penyelenggaraan SPIP yang memuat rencana tindak yang telah dan belum dapat dilaksanakan, hambatan penyelenggaraan SPIP dan saran pemecahannya. E. Rencana Aksi Tahun Berikutnya Uraian tentang rencana aksi tahun berikutnya dan usulan kepada pimpinan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Mandiri (jika laporan ditujukan kepada Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda) Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda (jika laporan ditujukan kepada Pimpinan K/L/Pemda)

................................... NIP. ........................... Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk K/L) 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...... (untuk Pemda) 3. Inspektur ... (Kepala Unit Pengawas Intern)

2

PEDOMAN pemantauan perkembangan PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Recommend Documents