1
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAN (SPIP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Baihaqi Indah Ayu Damayanti
ABTRACT This research is quantitative research to exam of the comitment organization, implementation of the Goverment internal control system. The sample used in this study is the populated sample of the entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government. It means all the entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government found in Bengkulu Town taken as the sample of this study. Tests carried out on the data obtained from questionnaires of 47 respondents of which consists of 51 insurance companies. While the technique used to test the hypothesis of this research are the F- test and t-test with a significant level of 5%. From the results of the F- test and t- test computation found that of the Government internal control system variable have a positive impact to the effectiveness of financial management area in Bengkulu city government on education., while comitment organization variable does not significantly effect to the effectiveness of financial management area in Bengkulu city government on education. . I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Dengan adanya perubahan tersebut maka konsekuensinya pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggung jawaban dengan mendasarkan pada konsep value for money, sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berarti tercapainya tujuan yang direncanakan dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Suatu rencana dapat dilaksanakan secara efektif namun belum tentu efisien karenanya efektivitas tidak menjamin efisiensi dan sebaliknya untuk itu kedua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif dan efisien maka perlu adanya komitmen organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2
Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa pegawai memihak pada organisasi dan tujuan-tujuannya yang terkadang mengacu pada sikap loyal pegawai pada organisasi atau komitmen pada organisasi. Komitmen organisasi dapat tumbuh disebabkan karena pegawai memiliki ikatan kejiwaan terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan terhadap nilai-nilai organisasi. Dimana bagi pegawai dengan komitmen organisasi tinggi, maka berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana terdapat unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Unsurunsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Penelitian ini mencoba membuktikan pengaruh komitmen organisasi dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Diketahui seperti kasus yang terjadi di Kota Bengkulu BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan LPH atas LKPD tahun 2012. Dalam penyerahan LPH tersebut terungkap bahwa Kota Bengkulu memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) ini merupakan penurunan opini yang pada tahun 2011 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyebab penurunan opini Kota Bengkulu ini disebabkan oleh realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.575.665.200 dan belanja modal sebesar Rp 4.824.408.660 tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban. Pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seluruhnya senilai Rp 81.218.898 yang terjadi karena aset tetap belum dilaporkan secara akurat dalam neraca, adanya risiko kehilangan aset tetap disalah gunakan, nilai dan jumlah aset tetap yang disajikan belum akurat dan belum dapat diyakini kebenarannya. (http://bengkulu.bpk.go.id/?p=2308). Sudah selayaknya Kota Bengkulu memiliki sistem manajemen pengelolaan keuangan yang baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk membangun pengelolaan keuangan yang baik maka diperlukan adanya komitmen organisasi yang tinggi dan harus diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu dalam membangun pengelolaan keuangan daerah agar dapat terwujud secara efektif dan efisien. 1.2 Tujuan penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk membuktikan komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Untuk membuktikan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 1.3 Manfaat penelitian Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Bagi instansi yang bersangkutan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil langkah langkah kebijakan pengelolaan keuangan sehingga terciptanya good governance dalam pengelolaan daerah yang baik.
3
2) Bagi pembaca umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi referensi, khususnya yang mengkaji mengenai topik-topik yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dan tambahan literatur dalam penelitian lebih lanjut terkait masalah pengelolaan keuangan pemerintahan.
II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu operasi pada sektor publik dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas selalu terkait antara hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif. Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya. 2.2 Komitmen Organisasi Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang banyak diteliti, baik sebagai variabel terikat, variabel bebas maupun variabel mediator. Porter dan Smith (dalam Steers, 1985) mendefinisikan komitmen pada organisasi sebagai sifat hubungan seorang individu dengan organisasi yang memungkinkan seseorang yang mempunyai komitmen yang tinggi memperlihatkan: keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen merupakan sikap seseorang untuk melaksanakan dan mematuhi semua peraturan dan kebijakan dalam organisasi yang tertuang dalam tujuan organisasi. Seseorang dengan kesadaran penuh tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan sebagai tujuan organisasi. Seseorang yang selalu mengedepankan tujuan organisasi di atas kepentingan individu dan kelompok. Menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan dirinya adalah disebabkan oleh keberadaan dan kemajuan organisasi, untuk itu upaya sepenuhnya dilakukan untuk membesarkan organisasi dengan mencapai tujuan dengan sebaik baiknya. 2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
4
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inti dasar dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik Good governance. Langkah pertama yang diamanahkan di dalam PP ini adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian intern. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu: 1) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; 2) keandalan pelaporan keuangan; 3) pengamanan aset negara; dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. 2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 2.4.1 Komitmen Organisasi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Komitmen pegawai pada organisasi ditandai dengan bentuk loyalitas dan identifikasi diri terhadap organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dimana sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen pegawai pada organisasi tidak hanya menyangkut pada kesetiaan pegawai pada organisasi yang bersifat positif tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi, dimana pegawai bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang ada pada dirinya guna membantu merealisasikan tujuan dan kelangsungan organisasi. Menurut Lubis (2010), komitmen organisasi sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan pegawai pada organisasi. komitmen pegawai pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang pegawai terhadap organisasi tempat dia bekerja. Maka komitmen pegawai pada organisasi dapat disimpulkan sebagai keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, kepercayaan dan penerimaan akan nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin dan kepentingan organisasi. Menurut hasil penelitian Zalin (2013) yang meneliti tentang pengaruh komitmen pegawai dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah memberikan hasil bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan pemerintah dan sumber daya manusia (komitmen pegawai) berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti bahwa untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan daerah yang efektif, maka instansi perlu untuk melaksanakan komitmen pegawai yang cukup baik, selain itu juga diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: H1 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
5
2.4.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif. Implementasi SPIP yang harus komprehensif dengan kelima komponenya yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah memberikan bukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah sudah memadai dan sangat efektif. Hal ini terbukti bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi diharapkan pimpinan lebih intensif lagi melakukan interaksi terhadap pejabat yang lebih rendah, kemudian perlu lagi adanya peningkatan peran pengawasan dalam hal alokasi penggunaan biaya. Jaya (2013) meneliti tentang analisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengaruhnya terhadap pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bukti yang signifikan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota Bengkulu meskipun ada 2 unsur yang belum bisa di buktikan yaitu lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian kemungkinan dikarenakan masih sedikitnya jumlah data yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: H2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah 2.5
Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dari peneliitian Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Gambar 2.4 Kerangka pemikiran Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y)
6
III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan kuesioner. 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 3.2.1 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang berarti tercapainya tujuan yang direncanakan, suatu rencana dapat dilaksanakan secara efektif namun belum tentu efisien karenanya efektivitas tidak menjamin efisiensi dan sebaliknya untuk itu kedua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Jaya (2013) berdasarkan 6 indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya. Daftar pernyataan terdiri dari 16 pernyataan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di ukur berdasarkan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (tidak pernah) menunjukan pengelolaan keuangan tidak efektif dan nilai 5 (selalu) untuk menunjukan pengelolaan keuangan sudah efektif. 3.2.2 Komitmen Organisasi Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat keyakinan sejauhmana seseorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannnya untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins, 2001). Komitmen pegawai yang kuat akan memberikan dampak yang baik dalam pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Meyer dan Allen (1984) dalam Trisnaningsih (2007). Daftar pernyataan terdiri dari 12 pernyataan. Frekuensi komitmen organisasi diukur berdasarkan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan komitmen karyawan yang rendah dan 5 (setuju) menunjukan komitmen organisasi yang tinggi. 3.2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: “Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah sangat diperlukan bagi seluruh organisasi tak terkecuali di pemerintahan. Sistem pengendalian intern perlu dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan bahwa semua tujuan organisasi telah tercapai dengan efisien dan efektif. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Zalin (2013) yang dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 berdasarkan 5 indikator yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Daftar pernyataan terdiri dari 15 pernyataan. Frekuensi Sistem pengendalian intern pemerintah di ukur berdasarkan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (tidak pernah) menunjukan peneraapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak efektif dan nilai 5 (selalu) untuk menunjukan penerapan sistem pengendalian inten pemerintah sudah efektif.
7
3.3 Populasi, Sampel, dan Metode pengumpulan data Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota Bengkulu. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan mengunakan metode sensus, yaitu seluruh SKPD dijadikan sampel tanpa terkecuali, dengan sumber data setiap SKPD 2 orang yaitu Kepala Dinas dan Kasubag Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pertanyaan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke seluruh SKPD di Kota Bengkulu. 3.4 Metode Analisis Data 3.4.1 Uji Kualitas Data Sebelum dilakukan pengolahan terhadap data penelitian, maka dilakukan pengujian terhadap kualitas data yang diperoleh. Pengujian terhadap Validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali,2011). Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Pengujian ini menggunakan metode Pearson Corelation dimana peneliti ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruknya akan dikatakan valid apabila signifikan pada level 0.05 (Ghozali,2011). Selanjutnya dilakukan Uji Realibilitas untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Ghozali, 2011). Uji realibilitas ini menggunakan tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7 (Ghozali, 2011). 3.4.2 Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, yang pertama akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu: Uji Normalitas yaitu pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov – Smirnov test. Jika nilai signifikan dari pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov Test > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011). Selanjutnya Uji Multikolinearitas yang merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel independen dari model yang diteliti. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian inflantion (VIF). Artinya, apabila nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Sebaliknya, jika tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali, 2011). Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan α = 5% atau 0.05 (Ghozali, 2011).
8
3.4.3 Uji Hipotesis Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis linier berganda (Multiple Linier Regresion) yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan persamaan: Y = α + βıXı + β2X2 + e Keterangan: Y = Pengelolaan Keuangan Daerah α = Konstanta β = Koefisien regresi Transparansi X1 = Komitmen Karyawan X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) e = Standar eror Untuk melihat apakah model regresi dalam penelitian ini layak(fit) atau tidak, maka dilihat nilai F. Apabila nilai F signifikan maka model regresi adalah layak (fit). Untuk melihat apakah variabel independen (Komitmen organisasi dan SPIP) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pengelolaan keuangan daerah), maka dilihat nilai sig (signifikansi). Apabila nilai sig berada dibawah 0,05 (derajat kesalahan 5%) maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig berada di atas 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai arah positif atau negatif, maka dilihat nilai koefisien regresi. Untuk melihat berapa persen pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilihat nilai Adjusted R-Square-nya. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian Berdasarkan hasil olahan data, terlihat bahwa hasil pengujian dari rata-rata item pernyataan yang digunakan semua variabel adalah valid. Dilihat dari nilai signifikan seluruh variabel memiliki nilai dibawah 0,05 yaitu bernilai 0,000 dan menunjukkan korelasi positif pada level 0,01 dan 0,05 maka butir instrumen dinyatakan valid. koefisien cronbach alpha terhadap butir yang valid pada variabel komitmen organisasi sebesar 0,783, variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,932, variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah 0,706 yang masing-masing > 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Pengujian Normalitas dengan Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test tersebut, data terdistribusi secara normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian normalitas data dengan Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test, menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk komitmen organisasi sebesar 0,420 > 0,05, sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,167 > 0,05, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,287 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdisribusi secara normal. hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen mempunyai nilai Tolerance > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen tersebut. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan uji Glejser dengan probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan α = 5 % atau 0,05. untuk semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga semua variabel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
9
Variabel Konstanta Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah R Square Adjusted R2 F Sig
Hasil Uji Regresi Koef Regresi 54.684 - 0.045 0.314
t hitung 9.038 - 0.482
Sig 0.000 0.632
4.150
0.000*
0.289 0.256 8.931 0.001
Nilai stastistik F adalah 8.931 dengan nilai signifikan 0.001, hal ini menunjukkan bahwa pengujiaan hipotesis dapat dianalis lebih lanjut karena model regresi adalah layak (fit). Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa Adjusted R2 sebesar 0,256 yang menunjukkan bahwa 25,60% efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi. Sisanya sebesar 74,4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Ini dikarenakan nilai t-hitung dari komitmen organisasi sebesar -0,482 < dari pada nilai t-tabel sebesar 2,016, nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 namun p value 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan dimana terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sehingga Hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan nilai t-hitumg dari implementasi sistem pengendalian intern sebesar 4,150 > dari pada nilai t-tabel sebesar 2,016, nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai p value sebesar 0,000 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel implementasi SPIP terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hasil pengujian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat sehingga Hipotesis kedua diterima. 4.2 Pembahasan 4.2.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen organisasi merupakan sikap psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauah mana seorang pegawai memihak pada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Apabila setiap pegawai di seluruh SKPD Kota Bengkulu memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja akan meningkat. Komitmen organisasi ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauh mana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar persamaan antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen pegawai pada organisasi. Komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja
10
suatu pekerjaan dalam hal ini tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif. Jika individu (pegawai) merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat. Perlu dipahami bahwa komitmen organisasi mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilainilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberi kontribusi yang berarti pada organisasi. Pegawai yang menunjukan komitmen yang tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam keberhasilan tujuan organisasi dalam hal ini efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Ini berarti menjelaskan bahwa komitmen organisasi di pemerintahan Kota Bengkulu belum mampu membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Seharusnya pegawai di Pemerintahan Kota Bengkulu memiliki komitmen yang tinggi, dimana pegawai memandang pekerjaan bukan beban atau kewajiban tetapi merupakan sarana dalam mengembangkan diri dalam menentukkan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dapat terwujud. Namun temuan dilapangan menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dukungan terhadap ditolaknya hipotesis ini desebabkan karena tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan dari organisasi dan keinginan untuk tetap dalam organisasi sangat rendah. Dukungan selanjutnya karena institusi ini adalah pemerintahan dimana tingkat komitmen pegawai sesungguhnya tidak terlalu baik. Hal ini mungkin di sebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya jaminan yang dalam arti tidak ada jaminan untuk seorang pegawai memberikan loyalitas terhadap organisasi karena posisi tempat dia bekerja bisa berubah ubah dalam jangka waktu yang tidak menentu, posisi penempatan tidak sesuai dengan kapabilitas, dan atau karena adanya politik dan KKN. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan komitmen organisasi dari pegawai itu sendiri sehingga dapat memotivasi pegawai dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan akan menjadi efektif dan efisien sehingga berdampak pada tercapainya tujuan organisasi. 4.2.2 Pengaruh Peneparan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin kuat sistem pengendalian intern pemerintah maka tingkat pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif namun jika sistem pengendalian intern pemerintah lemah maka tingkat kecurangan akan terjadi dan pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak efektif. Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa implementasi SPIP mampu memberikan keyakinan memadai terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik Good governance dengan ditandai tercapainya visi dan misi organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian
11
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kelima unsur SPIP tersebut saling berkaitan satu sama lain, menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Diantara kelima unsur tersebut belum diterapkannya informasi dan komunikasi dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di pemerintahan Kota Bengkulu. Dengan dilakukannya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah diharapkan menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dengan mampu melakukan kelima unsur-unsur SPIP itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalin (2013) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian Jaya (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Dengan dibangunnya SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang kuat dan memadai, maka good governance (tata kelola) pemerintah daerah yang baik dan good goverment serta akuntabilitas keuangan daerah tercapai, yang ditandai dengan tercapainya visi dan misi serta tujuan Pemda, keandalan laporan keuangan, serta semakinn menurunnya dan kecilnya peluang korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang serta KKN dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di pemda. V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh komitmen dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Komitmen Organisasi yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi belum mampu membangun pengelolaan keuangan pemerintahan dengan baik. 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukan bahwa unsur-unsur dalam SPIP yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sudah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. 5.2 Implikasi Penelitian Hasil penelitian tentang komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan ini mempunyai implikasi sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bengkulu dan seluruh Pemerintahan Provinsi Bengkulu, untuk lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi seperti job characteristic, alternative employment opurtunities, personal character, dan treatment of newcomers sehingga terciptanya good governance pemerintah daerah yang baik dan good goverment serta akuntabilitas keuangan daerah tercapai. 2. Dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemerintah Kota Bengkulu hendaknya melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap penerapan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Diharapkan penelitian ini memberikan
12
3.
gambaran secara keseluruhan bahwa betapa pentingnya penerapan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam menciptakan good governance pemerintah daerah yang baik dan good goverment dengan ditandai tecapainya visi misi organisasi melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
5.3
Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian pengaruh komitmen dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis. 2. Peneliti tidak mampu membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah,ini kemungkinan dikarenakan peneliti tidak mendampingi responden dalam mengisi kuesioner sehingga jawaban yang bervariasi dan karakteristik responden yang tidak tepat dalam mengisi kuesioner yang membuat kuesioner tidak bisa dijamin terisi dengan benar. 3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mempengaruhi eferktivitas pengelolaan sebesar 25,6 % sedangkan sisanya disebabkan faktor lain. 5.4 Saran Penelitian Berdasarkan keterbatasan masalah diatas, maka saran yang dilakukan adalah: 1. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masingmasing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuisioner. 2. peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendampingi responden yang karakteristiknya merata dan tepat sehingga dalam menjawab pertanyaan tidak terlalu bervariasi. 3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti akuntabilitas, transparan, dan sumber daya manusia.
DAFTAR PUSTAKA Arisanti, Herlin. 2010. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu. Universitas Bengkulu. Bengkulu. Armando, Gery. 2008. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat Maryanti, Elda Sofia. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
13
Nuning Hindiani, et al. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. Universitas Brawijaya, Jawa Timur. Hutauruk, DR Bonardo. Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan Keuangan Negara. (onlin) di akses 11 September 2013. Sumber: www.bpkp.go.id Ifrah, 2012. Studi Kasus Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Diakses 12 Januari 2012. Jasman, 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alat dan Bahan Pembelajaran (study Empiris pada Akademi Teknik Soroako). Akademi Teknik Soroako. Jaya, Dika Apriani. 2013. Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Bengkulu, Bengkulu. LHP atas pemeriksaan LKPD TA 2012 kota Bengkulu (online) di akses 18 September 2013. Sumber: http://bengkulu.bpk.go.id/?p=2308. Norgiawan, Deddi dan Ayuningtyas. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerntah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Study kasus Dinan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Universitas Pasundan, Bandung. Wati, Sinta Suhada. 2012. Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Wati, Sinta Suhanda. 2011. Analisis Atas Pengewasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung. Universitas Komputer Indonesia. Zalin, Fitri. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Study empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
