PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DPPKAD KABUPATEN GORONTALO
OLEH LUSIANA LAMUSU NIM 921409123 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ABSTRAK Lusiana Lamusu, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo, Skripsi, Gorontalo, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai DPPKAD kabupaten Gorontalo yang berjumlah 83 orang sedangkan sampel berjumlah 69 orang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kata kunci: sistem pengendalian intern pemerintah, efektivitas pengelolaan keuangan daerah PENDAHULUAN Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta-merta memutuskan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebaliknya pelaksanaan otonomi daerah justru mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi tercapainya tujuan bersama. Tak dapat dipungkiri untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka perkembangan daerah pemerintah daerah membutuhkan dana dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemeritah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikikan rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Mulyadi, 2009:17) Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia semester I tahun 2012 menyatakan beberapa kasus kerugian daerah yang terjadi di 386 pemerintah daerah salah satunya adalah di kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dimana dana bergulir TA 2011 yang macet senilai Rp5.380,11 juta pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dihapuskan sebelum adanya proses evaluasi dan pengkajian yang mendalam. Selain itu dalam lampiran IHPS Semester I Tahun 2012 menunjukan perubahan opini laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya adanya perubahan opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah kabupaten Gorontalo, dimana pada tahun 2009 dan 2010 pemerintah kabupaten Gorontalo mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sedangkan pada tahun 2011 opini yang diberikan BPK pada pemerintah kabupaten
Gorontalo berubah menjadi
wajar
dengan
pengecualian (WDP). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut berupa sistem pegendalian intern. Dimana sistem pengendalian
intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:412) pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen dalam kategori berikut ini: 1. Reliabilitas pelaporan keuangan 2. Efektifitas dan efisiensi operasi 3. Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku Sistem pengendalian yang ada di lingkungan pemerintahan dikenal dengan sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi di kabupaten Gorontalo sebanyak 9 kasus sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Gorontalo No 1 2 3
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah
Jumlah Kasus 3 5 1 9
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2012 Tabel di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Gorontalo yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung pada tahun 2010 dimana penelitian tersebut menunjukan adanya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun formulasi judul yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo.
PENGERTIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Menurut Horngren dan Harrison, (2007:390) pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya pengendalian
intern menurut IAI (2001: 319.2) dalam
Agoes,
(2004:75) adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 1. Keandalan pelaporan keuangan 2. Efektifitas dan efisiensi operasi 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah,
yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi
penyelenggaraan
tercapainya
efektivitas
pemerintahan
negara,
dan
efisiensi
keandalan
pencapaian
pelaporan
tujuan
keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
EFEKTIVITAS Menurut Halim dan Damayanti, (2007:167) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berati pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Selanjutnya menurut Mardiasmo, (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Menurut PP No 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya menurut Halim dalam Suprayogi (2010:36) pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan anggaran daerah (APBD). Menurut Mulyadi, (2009:17) efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Definisi Operasional Variabel Variabel Independen Sistem pengendalia n intern pemerintah (X)
Definisi Operasional Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
Dimensi Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah
Indikator
Skala
1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran resiko 3. Aktifitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi
Ordinal
No Kuesioner 1- 8
Ordinal
9-10
Ordinal
11-21
Ordinal
22-23
5. Pemantauan
Ordinal
24-26
Sumber: PP No 60 Tahun 2008
peraturan perundangundangan. Sumber: PP No 60 Tahun 2008
Dependen Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y)
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan, pertanggungja waban dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.
Tujuan pengelolaan keuangan daerah
1. Tanggung jawab 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan 3. Kejujuran
Ordinal
27-31
Ordinal
32-33
Ordinal
34-35
4. Hasil guna Ordinal dan kegiatan efisiensi dan efektif 5. Pengendalian Ordinal
36-38
Sumber: Halim, (2004:84)
Sumber: Mulyadi, (2009:17) Uji Validitas Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek
39-41
penelitian (Sugiyono, 2012:455).
Validitas sebuah instrumen dapat diketahui
dengan melakukan uji validitas dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan skor total variabel. Korelasi antar variabel dapat diukur dengan menggunakan korelasi product moment.
r =
nΣXiYi − (Xi)(Yi) √{nΣXi² − (ΣXi)²} {nΣYi² − (ΣYi)²}
Dimana: r
= Koefisien korelasi
Σxi
= Jumlah skor item
Σyi
= Jumlah skor total
n
= Jumlah responden
Uji Reliabilitas Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif) suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2012:456) Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan cronbach’s alpha dengan rumus: r₁₁ [
k ΣSb² ] [1 − ] (k − 1) St²
Dimana: r₁₁
= Reliabilitas instrumen
k
= Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
ΣSb²
= Jumlah deviasi standar butir
St²
= Deviasi standar total
Konversi Data Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala interval sedangkan pada tabel 3 setiap variabel menunjukan skala ordinal. Oleh karena itu perlu dilakukan konversi data dari skala ordinal ke skala interval. Menurut Riduwan dan Akdon (2005:54) dalam Abdullah teknik transformasi yang digunakan menggunakan MSI dengan rumus sebagai berikut. SV =
(Density at lower limit) – ( Density at upper limit) (Area below upper limit) − (Density below lower limit)
Dimana: Density at lower limit : Kepadatan batas bawah Density at upper limit : Kepadatan batas atas Area below upper limit : Daerah dibawah batas atas Densitiy below lower limit : Daerah dibawah batas bawah
PEMBAHASAN Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu dinas yang telah menerapkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis deskripsi menunjukkan penilaian responden terhadap penerapan sistem pengendalian intern yang ada saat ini sudah sangat baik. Demikian pula untuk efektivitas pengelolaan keuangan daerah sudah relatif baik. Ini terlihat dari persentase capaian skor untuk masing-masing variabel yang mencapai 86,68% dan 86,63%. Adapun hasil pengujian secara statistika mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga menunjukan hasil yang signifikan. Koefisien regresi yang positif dari sistem pengendalian intern dapat diartikan jika sistem pengendalian intern yang diterapkan saat ini dapat ditingkatkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo juga akan semakin meningkat. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,54 menunjukkan bahwa 54% efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh sistem
pengendalian intern pemerintah yang telah dilakukan selama ini, sedangkan sisanya sebesar 46% dipengaruhi oleh variabel lain.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 54% sedangkan 46% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin buruk.
SARAN Berdasarkaan penjelasan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Disarankan kepada pihak yang terkait untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dalam proses penyusunan target lebih optimal agar sesuai dengan hasil yang dicapai
sehingga efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dapat
meningkat. 2. Selanjutnya untuk peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama disarankan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah selain yang telah diteliti sebelumnya seperti pengawasan fungsional dan kinerja pegawai.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Mei. 2009. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Akuntan Publik Jilid 1 Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arens, Elder Dan Beasley. 2008. Auditing Dan Jasa Assurance, Edisi Kedua Belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Halim, Abdul Dan Damayanti Theresia Woro. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN Hamdani, Sugita. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Bandung. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Handayani, Dina. 2008. Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Horngren dan Harrison. 2007. Akuntansi, Jilid 1 Edisi Ke 7. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Menteri Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2008 Tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Reviu
Atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah
Di
Lingkungan
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Mulyadi,
Ade.
2009.
Pengaruh
Pengawasan
Fungsional
Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media Republik Indonesia. 2004. Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2004. Undang Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Riduwan. 2011. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendlaian Intern Pemerintah Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers
