PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO (Survei Pada DPPKAD Kota Gorontalo) ABDUL HAJRIN AHAYA1, SAHMIN NOHOLO2, LUKMAN PAKAYA3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Abdul Hajrin Ahaya. 241 408 002. 2015. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Kota Gorontalo (Survei Pada DPPKAD Kota Gorontalo). Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Sahmin Noholo, SE, MM dan Bapak Lukman Pakaya, S. Pd, M.SA Permasalahn yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini karena kurang optimalnya pengawasan intern dan pengendalian anggaran tersebut tentunya akan berdampak pada good governance (pengeloaan keuangan yang baik),hal ini sebagaimana temuan BPK tahun 2013. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan menyebar kusioner penelitian kepada responden, sehingga data dalam penelitian ini data primer. Populasi dalam penelitian sebanyak 71 orang, kemudian pengambilan sampel dengan metode Puposive Sampling. Sehingga sampel yang dijadikan objek penelitian adalah 44 orang pegawai pada DPPKAD Kota Gorontalo. Analisis data menggunakan bantuan program SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial pengawasan intern dan pengendalian anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance pada pemerintah Kota Gorontalo. Secara simultan variabel bebas yakni pengawasan intern dan pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap Good Governance pada pemerintah Kota Gorontalo. Dapat pula dilihat bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat cukup baik dengan nilai koefisien determinasi 29,6%. Kata Kunci: Pengawasan Intern, Pengendalian Anggaran, Good Governance
PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan gencarnya tuntutan publik akan pelaksanaan pemerintah yang baik “good gevernance” dan membawa implikasi pada reorientasi manajemen keuangan daerah. Mardiasmo (2009: 17) menjelaskan dalam World Bank, good governance sebagaisuatu 1
Abdul Hajrin Ahaya. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Sahmin Noholo, SE., MM, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Lukman Pakaya, S.Pd., M.SA, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
1
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yangsejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasidana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Pengawasan intern sebagai salah satu aspek untuk mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik sangat penting bagi organisasi pemerintah, Kusmayadi (2009) menjelaskan bahwa pengawasan intern memiliki tujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menguji kebenaran laporan yang diterima. Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai halyang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrisond dalam Fuadi, 2013). Berbagai masalah diatas, menunjukan masih kurangnya pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih timbul berbagai masalah tersebut disebabkan kurangnya pengawasan intern dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalan pengelolaan keuangan daerah sehingga BPK masih menemukan berbagai kesalahan dalam hal penyajian. Dari permasalahan yang dijelaskan tersebut terlihat bahwa semakin menurun pengawasan intern dan pengendalian anggaran tentunya akan berdampak buruk pada pelaksanaan good governance. Adapun permasalahan yang terjadi yakni kurang optimalnya pengawasan intern dan pengendalian anggaran tersebut tentunya akan berdampak pada good governance (pengeloaan keuangan yang baik),hal ini sebagaimana temuan BPK tahun 2013 dan Semakin menurunnya pengawasan intern dan pengendalian anggaran akan berdampak buruk pada pelaksanaan good governance. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui penerapan pengawasan intern, pengendalian anggaran dan good governance pada Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo dan
2
pengaruh dari pengawasan intern dan pengendalian anggaran terhadap good governancepada pemerintah Kota Gorontalo.
KAJIAN TEORI, Istilah pengawasan intern dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale sebagaimana dalam Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa: “The modern concept ofcontrol provides a historical record of what has happened and providesdate the enable the executiveto take corrective steps” Menurut SE/14/M.PAN/10/2006 sebagaimana dalam Kusmayadi (2009) dalam sektor publik pengawasan intern yang dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahan yang memiliki delapan unsur untuk melaksanakan pengawasan intern tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan spervisi dan reviw intern. Unsur unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilakanakan untuk mencapai tujuan pengawasan intern yang dilakukan langsung oleh pimpinan terhadap bawahannya. Pengendalian terhadap anggaran menurut Revrisond dalam Fuadi (2013) adalah proses untuk memastikan bahwaanggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. Mardiasmo (2004:35) membedakan anggaran sebagai alat pengendalian menjadi dua yaitu pengendalian keuangan yakni terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi. pengendalian organisasi yakni terkait dengan pengintegrasikan aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan Pengertian good governance menurut Halim dan Damayanti (2007: 16) merupaka isu relevan dalam pengelolaan administrasi publik. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuia lagi dengan tatanan masyarakat yang telah beruba. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah
3
seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dan pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yangt lebih baik. Adapun penelitian terdahulu terkait dengan judul yang diteliti, yang merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut meliputi penelitian Lince Bulutoding (2012), Rosmawati (2011), Dedi Kusmayadi (2009) dan Robinson (2006). Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo sebanyak 71 orang. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalh Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Berganda. Adapun Persamaan regresinya menurut Sugiyon (2009) adalahsebagai berikut: Y = a + b1(Pengawasan Intern) + b2(Pengendalian Anggaran Beberapa asumsi sebelum melakukan analisis regresi yakni Uji Normalitas, Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan Uji t, Uji F dan koefisien determinasi (adjusted R-square).
HASIL PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo dengan cara menyebar angket/kusioner penelitian kepada responden yang memenuhi standar sampel yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Kusioner disebarkan kemudian ditunggu oleh peneliti sehingga kusioner yang kembali sebanyak 44 kusioner. pengembalian kuisioner (response rate)
dan dapat digunakan (respon use)
sebesar 100%, dihitung dari presentase jumlah kuisioner yang kembali (44 kuisioner) dibagi total yang dikirim (44 kuisioner).
4
Hasil analisis deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 1. Variabel Pengawasan Intern (X1) Hasil analisis deskriptif untuk variabel Pengawasan Intern adalah sebagai berikut: Tabel 6: Hasil Deskriptif Variabel Pengawasan Intern Indikator
Pernyataan
Pengorganisasian
1 T_Indikator 2 3 T_Indikator 4 5 6 T_Indikator 7 8 T_Indikator 9 10 T_Indikator 11 12 T_Indikator 13 14 T_Indikator 15 T_Indikator T_Variabel
Personil
Kebijakan
Perencanaan Prosedur Pencatatan Pelaporan Supervisi
1 0
Alternatif Jawaban 2 3 4 5 0 1 26 17
0 0
0 0
12 2
15 20
17 22
0 0 0
0 0 1
0 3 8
26 21 13
18 20 22
0 0
0 0
1 0
14 26
29 18
0 0
0 1
3 10
24 19
17 14
0 0
0 0
3 1
23 25
18 18
0 0
1 2
6 7
23 16
14 19
0
0
3
16
25
0
5
60
307
288
Skor Aktual 192 192 181 196 377 194 193 188 575 204 194 398 190 178 368 191 193 384 182 184 366 198 198 2858
Skor Ideal 220 220 220 220 440 220 220 220 660 220 220 440 220 220 440 220 220 440 220 220 440 220 220 3300
%
Kriteria
87,3% 87,3% 82,3% 89,1% 85,7% 88,2% 87,7% 85,5% 87,1% 92,7% 88,2% 90,5% 86,4% 80,9% 83,6% 86,8% 87,7% 87,3% 82,7% 83,6% 83,2% 90,0% 90,0% 86,6%
Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sumber: Pengolahan data Excel, 2014 Berdasarkan hasil pada tabel 6 terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Pengawasan Intern adalah sebesar 86,6% dengan total skor sebanyak 2.858 yang berada pada kategori sangat baik, dengan indikator perencanaan dengan nilai tertinggi yakni sebesar 90,5%. 2. Variabel Pengendalian Anggaran (X2) Hasil analisis deskriptif untuk variabel Pengendalian Anggaran adalah sebagai berikut: Tabel 8: Hasil Deskriptif Variabel Pengendalian Anggaran Indikator Perbandingan Kinerja Menghitung Selisih
Pernyataan 1 T_Indikator 2 T_Indikator
Alternatif Jawaban 1 2 3 4 5 0
1
3
25
15
0
0
6
21
17
Skor Aktual 186 186 187 187
Skor Ideal 220 220 220 220
%
Kriteria
84,5% 84,5% 85,0% 85,0%
Sangat Baik Sangat Sangat BaikBaik Sangat Baik
5
Menemukan Penyebab Merevisi Standar Biaya
3 T_Indikator 4 T_Indikator T_Variabel
0
1
12
20
11
0
0
5
27
12
0
2
26
93
55
173 173 183 183 729
220 220 220 220 880
78,6% 78,6% 83,2% 83,2% 82,8%
Baik Baik Baik Baik Baik
Sumber: Pengolahan data Excel, 2014 Berdasarkan hasil pada tabel 9 terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Pengendalian Anggaran adalah sebesar 82,8% dengan total skor sebanyak 729 yang berada pada kategori baik. Namun jika dilihat secara per indikator yang perlu menjadi perhatian karena 1 orang responden menjawab tidak setuju dan 12 orang menjawab ragu-ragu, sehingga skor dari item 3 tersebut hanya sebesar 78,6%. 3. Variabel Good Governance (Y) `Hasil analisis deskriptif untuk variabel Good Governance adalah sebagai berikut: Tabel 10: Hasil Jawaban Kusioner Variabel Good Governance Indikator
Transparansi
Akuntabilitas
Responsibilitas
Independensi
Kewajaran dan Ksetaraan
Alternatif Jawaban 2 3 4 5
Pernyataan
1
1 2 3 T_Indikator 4 5 6 T_Indikator 7 8 T_Indikator 9 10 T_Indikator 11 12 13 T_Indikator T_Variabel
0 0 0
0 0 1
12 2 8
13 20 15
19 22 20
0 0 0
0 0 0
3 11 2
23 15 18
18 18 24
0 0
0 0
3 3
23 22
18 19
0 0
1 0
8 1
13 14
22 29
0 0 0
0 0 0
0 3 2
26 25 12
18 16 30
0
2
58
239
273
Skor Aktual 183 196 186 565 191 183 198 572 191 192 383 188 204 392 194 189 204 587 2499
Skor Ideal 220 220 220 660 220 220 220 660 220 220 440 220 220 440 220 220 220 660 2860
%
Kriteria
83,2% 89,1% 84,5% 85,6% 86,8% 83,2% 90,0% 86,7% 86,8% 87,3% 87,0% 85,5% 92,7% 89,1% 88,2% 85,9% 92,7% 88,9% 87,4%
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sumber: Pengolahan data primer Berdasarkan tabel 11 tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Good Governance adalah sebesar 87,4% dengan total skor 2.499 ada pada kategori yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa
6
pada Pemerintah Kota Gorontalo menurut responden dalam penelitian ini (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo telah menerapkan pemerintahan yang baik yang dapat dibuktikan dengan pelaksanan kegiatan pemerintahan yakni melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Uji Kualitas Intrumen Adapun hasil pengujian validitas yakni dari 16 pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Pengawasan Intern, ditemukan bahwa 15 pernyataan telah memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel 0,2973 sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Sedangkan 1 pernyataan pada item 2 yang tidak memenuhi uji validitas dikeluarkan dari daftar pernyataan yang akan digunakan untuk pengumpulan data penelitian dan pengujian hipotesis penelitian. Pengendalian Anggaran dalam penelitian ini sebanyak 4 pernyataan. dan Jumlah pernyataan untuk mengukur variabel Good Governance dalam penelitian ini sebanyak 13 pernyataan. Dalam pengujian validitas, pernyataan dikatakan valid jika rhitung lebih besar dari rtabel. Nilai rtabel didapatkan dari tabel dimana n=44 dan tingkat signifikan 5% maka nilai rtabel sebesar 0,2973. Dengan demikian semua pernyataan telah memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel 0,2973 sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Uji Reliabilitas Nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,692 untuk variabel Pengawasan Intern, sebesar 0.696 untuk variabel Pengendalian Anggaran dan sebesar 0.729 untuk variabel Good Governance. Nilai koefisien Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari nilai patokan yang telah ditentukan yaitu 0.6. Hal ini menunjukan bahwa instrumen dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Pengujian Asumsi Klasik Dalam mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini. Nilai signifikansi pengujian normalitas lebih besar dari nilai alpha 0,05
7
(0,8810>0,05) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas seluruh variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang rendah yakni di bawah 10. Jadi disimpulkan model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Sehingga data memenuhi uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian Hipotesis Hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada tabel 18 sebagai berikut: Tabel 18: Hasil Analisis Regresi
Sumber: Data olahan SPSS 21, 2014 Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhana yang bangun adalah: Ŷ = 12,253 + 0,350X1+0,810X2+e Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai ttabel yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan simpulan apakah menerima atau menolak Ho, terlebih dahulu harus ditentukan nilai ttabel yang akan digunakan. Nilai ttabel ini bergantung pada besarnya df (degree of freedom) serta tingkat signifikansi yang digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df seebsar n-k-1 = 44-2-1 = 41 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,019 (pengujian dilakukan dengan metode 2 pihak didasarkan pada hipotesis yang dibangun). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel Pengawasan Intern dan variabel Pengendalian. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (alpha 0,05) Pengawasan Intern dan pengendalian anggarabn berpengaruh positif parsial dan signifikan terhadap Good Governance 8
pada Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo. Berdasarkan tabel di atas didapat nilai Fhitung penelitian ini sebesar 10,021. Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 2 dan df2 sebesar N-k-1=44-2-1=41 adalah sebesar 3,23. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar Ftabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas (Pengawasan Intern dan Pengendalian Anggaran) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Good Governance) Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo. Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,296.
PEMBAHASAN Pengaruh Penerapan Pengawasan Intern Terhadap Good Governance Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo Pengawasan Intern dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern, dalam Hal ini Ikspektorat dari Pemerintah daerah. Satuan pengawasan intern merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatankegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2008:18). Pengawasan Intern yang yang dilakukan pada Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan analisis jawaban responden terletak pada kategori yang sangat baik dengan skor 86,6%. Nilai ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang sangat erat implikasinya akan terciptanya good governance. Meskipun terletak pada kategori
yang
baik,
namun
masih
ada
yang
perlu
dibanahi
terkait
Pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik dapat dicapai dengan jalan saling menjaga koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan. hal ini
9
akan membuat pengawasan yang dilakukan dapat terorganisir dengan baik sehingga dapat menekan akan terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan. Nilai thitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai signifikansi Pengawasan Intern lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,009<0,05), maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. Nilai t positif menunjukkan bahwa Pengendalian Anggaran mempunyai hubungan yang searah dengan Good Governance. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (alpha 0,05) Pengawasan Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance pada Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2009) yang menemukan bahwa pengawasan intern dan penatusahaan keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap good governance pada pemerintah Kota Tasik Malaya. Pengaruh Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Mardiasmo, 2002: 213). Deskripsi jawaban responden mengenai Pengendalian Anggaran yang terletak pada kategori baik (82,8%). Hal ini mengindikasikan pengendalian anggaran ayng dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik, walaupun demikian dapat dilihat bahwa ada item yang nilainya rendah, yakni pada item 3 tentang kemampuan dalam menemukan pemecahan masalah. hal ini sungguh berimplikasi dalam hal pengeloaan keuangan, yang dibuktikan dengan predikat wajar dengan pengecualian yang diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo atas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
10
Nilai thitung yang diperoleh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai signifikansi Pengendalian Anggaran lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,006>0,05), maka Ha2 ditolak dan Ho2 diterima. Nilai t positif menunjukkan bahwa Pengendalian Anggaran mempunyai hubungan yang searah dengan Good Governance. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (alpha 0,05) Pengendalian Anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance pada Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosmawati (2011) yang menemukan bahwa perencanaan anggaran dan pengawasan anggaran,secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerialdi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dengan variabel pemoderasi berupa partisipasi anggaran yang memperkuat variabel perencanaan dan pengawasan anggaran. Pengaruh Penerapan Pengawasan Intern dan Pengendalian Anggaran terhadap Good Governance Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo Istilah good governance lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan. Namun meski sudah sering terdengar ditelinga legislatif, pengaturan mengenai good governance belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk, UU misalnya. Hanya terdapat sebuah regulasi yaitu UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB). Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar Ftabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas (Pengawasan Intern dan Pengendalian Anggaran) secara bersama-sama
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel
terikat
(Good
Governance) Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
11
Daerah) Kota Gorontalo. Hasil ini didukung oleh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dengan koefisien yang cukup baik yakni sebesar 29,6%. Atau Good Governance pada Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Pengawasan Intern dan Pengendalian Anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Lince Bulutoding (2012) yang menemukan bahwa pengawasan dan pengendalian anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance yang identik bahwa model regresi dapat dijelaskan oleh variasi variabel pengawasan dan pengendalian anggaran secara simultan sebesar 50,6%, artinya terdapat variasi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model tetapi turut memengaruhi variabel good governance.
PENUTUP Pengawasan Intern, Pengendalian Anggaran dan Good Governance Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo terletak pada kategori yang baik. Namun masih perlu untuk dilakukan pembenahan dalam hal pengorganisasin pada variabel pengawasan intern, kemampuan menemukan pemecahan masalah terkait anggaran pada variabel pengendalian
anggaran
dan masalah tranparansi
dalam
variabel
Governance. Berdasarkan pengujian hipotesis ditemukan bahwa
Good
Pengawasan
Intern dan pengendalian anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Gorontalo. Dengan nilai pengaruh sebesar 29,6%. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Saran Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran yakni dalam mengawasi Pengelolaan keuangan tentunya sangat dibutuhkan tenaga yang memahami mengenai akuntansi dan keuangan. Hal ini terkait dengan kompetensi dari pihak pegawai, peneliti sangat tertarik terkait hal
12
ini terutama mengenai pegawai yang akan ditempatkan pada Inspektorat. Untuk dapat menjamin kinerja dalam pengawasan fungsional intern maupun anggaran, sebaiknay perekrukatn dispesifikasikan pada jurusan akuntansi atau keuangan. Karena banyaknya temuan BPK menunjukan bahwa adanya masalah kompetensi ataupun independensi darai pegawai Inspektorat dan DPKAD dalam memeriksa dan mengelolah keuangan. Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang baik yakni dengan terpenuhinya transparansi, pengirganisasian yang baik dan kemapuan pegawai dalam menemukan masalah. Maka sebaiknya Pihak Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap kompetensi dari pegawai melalui pelatihan-pelatihan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada nilai pengaruh dari kedua variabel hanya sekitar 29,6%. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya kiranya dapat menambahkan variabel-variabel lain terkait prinsip-prinsip Good Governance.
DAFTAR PUSTAKA Baswir, R. 2004. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Yogyakarta: BPKEYogyakarta Bulutoding, Lince. 2012. Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Anggaran TerhadapGood Governance. Jurnal ASSETS Volume 2. Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin, Jl. ST. Alauddin. Fadhly. Iam. 2013. Pengertian http://iamfadhli.wordpress.com.
Pengawasan.
Online.
Fuadi. Arif. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadapefektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). Artikel Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hariadi, Pramono, Yanuar E Restianto Dan Icuk Rangga bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
13
Husein, Umar . 2003. Riset SDM dalam Organisasi. Gramedia. Jakarta. Kasmadi Dan Nia Siti Sunariah. 2013. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung. Kusmayadi, Dedi. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Goverannce. Jurnal Ikhsan Gorontalo. Landuni. Alfin. 2011. Pengertian Pengawasan. Artikel. Tersedia Online (http://alpinladuni.blogspot.com/). Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: andi Nugroho. Setyo. 2010. Pengaruh Ketidakpastian Tugas, Efektivitas Pengendalian Anggaran Dan Job Relevant Information Terhadap Kecenderungan Menciptakan Budgetary Slack Pada Organisasi Sektor Publik. Jurnal.Universitas Brawijaya. Pratama, Danna Yusta. 2011. Pengaruh perencanaan dan partisipasi Anggaran terhadap kinerja manajerial Pada skpd kabupaten langkat dengan Pengawasan anggaran sebagai Variabel moderating. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Prasetijo, Budimanta. 2011, Corporate Social Responsibility:Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini (edisi kedua),ICSD, Jakarta Rahayu, Sri. 2005. SPSS Versi 12.00 Dalam Riset Pemasaran. Alfabeta. Bandung. Rahmatulloh. 2012. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan. Jurnal tersedia Online (http://rahmatullohmind.blogspot.com). Robinson. 2006. Pengaruh kualitas anggaran terhadap Efektivitas pengawasan anggaran: pengetahuan Tentang anggaran sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi Bengkulu). Skripsi. UNDIP. Rosmawati. 2011. Pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran Terhadap kinerja manajerial pada skpd kabupaten Aceh utara dengan partisipasi anggaran Sebagai variabel moderating. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
14
Simatupang, Dian puji, 2004.Pengawasan dan Peradilan Administrasi. Materi Hukum Administrasi NegaraProgram EkstensiFakaultas Hukum Universitas Indonesia. Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Pengendalian Anggaran Survei Pada Bumn Yang Menderita Kerugian. Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol. 14. Fakultas Ekonomi Universitas Pakua. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta. Bandung. Tugiman, H iro. 1997. Standar Profesional Audit Internal, Edisi II, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius Ulum. Ilhayul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. UMM pres Malang Wardoyo, Trimanto S. Dan Lena. 2010. Peranan Auditor Intenal Dalam Menunjang Pelaksana Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Pt Dirgantara Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3. Universitas Kristen Maranatha. Wati. Sinta Suhanda. 2011. Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya TerhadapEfektivitas Pengelolaan Keuangan DaerahPada Inspektorat Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Winardi, 2000, Manager and Management.Artikel. Tersedia Online (http://alpinladuni.blogspot.com/)
15
