PEMERINTAH KOTA GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO,
Menimbang
: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu
oleh
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit agar sesuai dengan arah pembinaan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya perlu didukung dengan organisasi yang efektif dan efisien; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Otanaha
Kota
Gorontalo; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-23. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
258,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4060); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4389); 5. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2004
tentang
Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
116,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
49,
Nomor 3637);
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
-311. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Sipil Nomor
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
(Lembaran 15,
Negara
Tambahan
Republik
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
Negeri 2003
Indonesia
Nomor 4263); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
-417. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4741); 19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA KOTA GORONTALO
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
-52. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Gorontalo. 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo. 8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo.
Pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
-6Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat ke dua dan ketiga sesuai kebutuhan medis c. Penyelenggaraan penidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
BAB III ORGANISASI Pasal 6
(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha terdiri dari : a. Direktur; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Keperawatan d. Seksi Pelayanan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7
Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
-7BAB IV TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha wajib bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha secara berjenjang. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pada unsurunsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL Pasal 9 (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Gorontalo dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. BAB VI ESELONISASI Pasal 10 (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III b. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengkoordinir kelompok jabatan fungsional.
-8(2) Bidang Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya. (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja. (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. . Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2010 WALIKOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,
NURDIN MOKOGINTA LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA KOTA GORONTALO
I. PENJELASAN UMUM Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan berpedoman pada uraian diatas dan dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
-2-
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Walikota Gorontalo selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo dalam dan dari jabatan structural Eselon IV kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 127
