1
2
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO (Studi Kasus Pada DPPKAD Kota Gorontalo)
1
Farni Umar , Rio Monoarfa2, Nilawaty Yusuf3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan menggunakan indikator rasio keuangan APBD. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan daerah yang berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio aktivitas dan DSCR, rasio pertumbuhan, rasio pengelolaan belanja.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemandirian keuangan pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 masih sangat tergantung pada dana eksternal yang bersumber dari pemerintah pusat. Untuk rasio efektifitas dan efisiensi pergerakkan grafik rasio dari tahun ke tahun mengalami ketidaktetapan. Pada rasio efektifitas PAD menunjukan garis grafik yang fluktuatif. Hasil rasio DSCR menunjukan kelayakan pemerintah kota Gorontalo dalam melakukan pinjaman yaitu pada tahun 2012. Pada rasio pertumbuhan dalam realisasi penerimaan PAD menunjukan tingkat kesehatan dengan rata-rata sangat baik. Serta hasil rasio pertumbuhan belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan belanja rutin sama halnya dengan capaian PAD.
Kata kunci: kinerja keuangan, analisis rasio keuangan daerah. 1. Farni Umar Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo 2. Rio Monoarfa, SE, Ak, M.Si Dosen Pembimbing I, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3. Nilawaty Yusuf, SE, Ak, M.Si Dosen Pembimbing II, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3
Kondisi diluar negeri menunjukan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya (Halim, 2001: 2). Pemerintah memiliki peranan aktif dalam kehidupan masyarakat khusunya pelayanan terhadap publik. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding antara skema kerja dengan pelaksanaanya. Selain itu dapat digunakan sebagai tolak ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi terbatas. Meskipun demikian harus adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan perintah pusat dalam rangka mensukseskan tercapainya sasaran utama memantapkan perekonomian nasional dengan prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang tergambarkan pada uraian pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 (Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2013). Kota Gorontalo dilihat dari penetapan target APBD maupun realisasinya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah juga meningkat tiap tahunnya meskipun pada tahun 2010
4
menunjukan angka paling terendah yaitu 61 ,250 (dalam juataan rupiah) berdasarkan data APBD, seperti yang terdapat pada tabel 1.
Tabel,1 : Anggaran PAD periode 2009-2013 TAHUN
PAD
ANGGARAN
(dalam jutaan rupiah)
2009
73,903
2010
61,250
2011
68,400
2012
87,00
2013
134,379
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan periode 2009-2013.
Disisi lain, capaian target terendah kota Gorontalo tergambarkan pada data realisasi APBD triwulan I TA 2013 berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP),
dimana total pendapatan 182,741.58
(terbesar ketiga di Provinsi Gorontalo) namun realisasi total pendapatanya hanya 26,82%. Untuk belanja modal, realisasi terendah pada triwulan yang sama terjadi pada kota Gorontalo yang hanya sebesar 11,64% dari porsinya 28,72. Seperti yang terdapat pada tabel 2. Tabel. 2 Data Realisasi APBD TA 2013 Pendapatan Pemerintah
Kota Gorontalo
Belanja Modal
Realisasi
Porsi APBD Realisasi
%
(Rp Juta)
Tahunan
(Rp Juta)
Realisasi
182.741.58
26,82%
13.188.40
11,64%
Porsi APBD Tahunan 28,72 %
Sumber: Kajian Ekonomi Fiskal Gorontalo data diolah LRA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan).
5
TINJAUAN TEORITIS Kinerja Keuangan Daerah Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai aktivitas yang dapat terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut Halim (2004: 24) kinerja keuangan daerah atau daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007: 23). Menurut Mardiasmo (2002: 30) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU no 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintah didaerah, APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan sumbersunber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru (Mamesa dalam Halim, 1995: 20). Pengertian APBD pada masa orde lama adalah perencanaan pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala daerah) untuk
6
melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup tadi (Wajong dalam Halim, 2004: 15). Analisis Rasio Keuangan Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya). Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangkan penggunaannya pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Susantih dan Saftiana, 2010: 6). Meskipun demikian, dalam rangka pengelolahan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda denga laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Menurut Widodo dalam Halim (2002: 126) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.
7
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen 3. Rasio Aktivitas Rasio
ini
menggambarkan
bagaimana
pemerintah
daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara umum belanja daerah dapat terbagi atas belanja rutin dan belanja pembangunan. 4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah: 1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 % dari penerimaan APBD tahun sebelumnya. b. DSCR minimal 2,5 5. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
mempertahankan
dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing
8
komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.
6. Rasio Pengelolaan Belanja Rasio pengelolaan belanja menunjukan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.
METODE PENELITIAN Menurut Widodo dalam Halim (2002: 126) analisa yang digunakan pada analisis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut: 1) Rasio Kemandirian Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman Adapun kriteria kemandirian, penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: Tabel 2: Kriteria Kemandirian Presentase Kemandirian 0 – 25 %
Kemampuan Keuangan Rendah Sekali
25 – 50 %
Rendah
50 – 75 %
Sedang
75 – 100%
Tinggi
Sumber: Mahmudi (2010)
9
2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektifitas = Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah Adapun kriteria efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel 3 berikut ini: Tabel 3: Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas Presentase Efektifitas
Kemampuan Keuangan
Di atas 100 %
Sangat Efektif
100 %
Efektif
90 - 99 %
Cukup Efektif
75 - 89 %
Kurang Efektif
Kurang dari 75 %
Tidak Efektif
Sumber: Mahmudi (2010)
Adapun kriteria Efisien, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini: Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Rasio Efisiensi = Realisasi penerimaan PAD Tabel 4: Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas Presentase Efektifitas
Kemampuan Keuangan
Di atas 40 %
Tidak Efisien
31 – 40 %
Kurang Efisien
21 – 30 %
Cukup Efisien
10 – 20 % Kurang dari 10 % Sumber: Mahmudi (2010)
Efisien Sangat Efisien
10
3) Rasio Aktivitas Total belanja rutin Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD = Total APBD Total belanja pembangunan Rasio Belanja Pembangunan APBD = Total APBD Adapun kriteria Aktivitas, perbandingannya diukur dengan criteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini: Tabel 5: Kriteria Kinerja Keuangan Aktivitas Presentase
Kemampuan Keuangan
0 – 25 %
Rendah Sekali
25 – 50 %
Rendah
50 – 75 %
Sedang
75 – 100 %
Tinggi
Sumber: Mahmudi (2010)
4) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (PAD+BD+DAU)- BW DSCR = Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman)
Adapun kriteria DSCR, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini: Tabel 6: Kriteria Kinerja Keuangan DSCR Presentase
Kemampuan Keuangan
Di atas 2,5
Sangat Layak
2,5 - 1 Kurang dari 1 Sumber: Mahmudi (2010)
Layak Belum Layak
11
5) Rasio Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD xn – xn-1 Realisasi Penerimaan PAD = Realisasi Penerimaan PAD xn-1 Realisasi BPxn – xn-1 Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan = Realisasi BP PAD xn-1 PAD tahun p – PAD tahun p Presentase Pertumbuhan PAD = PAD p BR tahun p – BR tahun p Presentase Pertumbuhan BR = Belanja Rutin p Adapun kriteria rasio pertumbuhan, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini: Presentase
Kemampuan Keuangan
Angka Presentase Positif Angka Presentase Negatif
Sangat baik Sangat Buruk
Sumber: Data Olahan, 2014
6) Rasio Pengelolaan Belanja Total Pendapatan Pengelolaan Belanja = Total Belanja Adapun kriteria rasio pengelolaan belanja, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini: Presentase
Kemampuan Keuangan
Pendapatan ≥ Belanja
Positif/Surplus
Pendaptan ≤ Belanja
Negatif/Defisit
Sumber: Data Olahan, 2014
12
HASIL PENELITIAN Rasio Aktivitas T.A
Rasio
Rasio
Kemandirian
Efektifitas
Rasio Efisiensi Belanja rutin
Belanja Pembangunan
2009
15,30%
R.S
52,42%
T.E
0,14%
S.E
34,05%
R
12,60%
R.S
2010
18,41%
R.S
80,38%
K.E
14,6%
E
28,25%
R
8,78%
R.S
2011
21,09%
R.S
62,96%
K.E
8,9%
S.E
27,04%
R
10,01%
R.S
2012
19,33%
R.S
70,44%
T.E
1,61%
S.E
30,06%
R
53,7%
S
2013
20,33%
R.S
62,03%
T.E
2,03%
S.E
29%
R
59,01%
S
Rasio Pertumbuhan T.A
Rasio Peng.
Rasio DSCR P. PAD
% PAD
B. Rutin
B. Pemb
Belanja
2009
-
-
24,05%
100%
-26,2%
36,70%
94,91%
2010
-0,069
B.L
16,48%
-15,63%
18,77%
-22%
105,9%
2011
-2,76
B.L
19,79%
52,9%
14,13%
36,30%
100,7%
2012
3,04
L
13%
1,00%
13,30%
-45%
100,6%
2013
1,68
B.L
15,1%
30,72%
11,84%
19,20%
100,3%
Keterangan : R.S = Rendah Sekali
S.E = Sangat Efisien
B. Pemb = Sangat Buruk % PAD = Sangat Baik R = Rendah
T.E = Tidak Efektif
S = Sedang E = Efisien
Rasio P. Belanja = +/ Surplus L = Layak
P. PAD = Sangat Baik B.L= Belum Layak K.E= Kurang Efektif B. Rutin = Sangat Baik
13
PEMBAHASAN 1. Rasio Kemandirian Daerah Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2009 s/d 2013 masih cukup rendah yaitu kurang dari 50%, pada tahun 2009 sebesar 15,30%, pada tahun 2010 sebesar 18%, tahun 2011 sebesar 21,09%, tahun 2012 sebesar 19,33% serta pada tahun 2013 menunjukan rasio sebesar 20,33%. Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kota gorontalo masih pada level rendah sekali namun kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 15,30% menjadi 20,33 %. 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 PAD Kota Gorontalo dapat terealisasi sebesar 57,42% artinya kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo tidak efektif dikarenakan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan tidak terealisasi dengan baik dengan selisih sisa anggaran yang tidak terealisasikan sebersar Rp 39.659.008.767. Garis grafik mengalami fluktuatif yang ditujukan dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan 22,96% namun turun pada 2011 dan mengalami kenaikan pada 2012 dengan presentase 70,44% dan 2013 mengalami penurunan dengan presentase 62,03%. kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 dalam hal efektifitas PAD cenderung turun dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo menunjukkan
bahwa
pemerintah
daerah
sangat
efisien
dalam
menggunakan biaya pemungutan PAD untuk dapat merealisasikan PAD yang diterimanya, terlihat bahwa tingkat efisiensi PAD dari tahun 20092013 adalah 0,14%, 14,6%, 8,9%,1,61%, 2,03%.
14
3. Rasio Aktivitas Kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo secara umum dinilai masih rendah artinya pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi dinilai kurang mampu merealisasikan dana untuk belanja rutin dari tahun 2009-2013 dengan realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana prosentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 34,05%, 28,25%, 27,04%, 30,06 dan 29%. 4. Analisis Rasio DSCR Rasio
DSCR
kinerja
keuangan
pemerintah
kota
Gorontalo
cenderung mengalami ketidakstabilan dan bahkan pada tahun 2010-2011 mencapai minus 0,069% dan -2,76%, itu artinya kemampuan pemerintah dalam membayar kembali pinjaman belum mampu. 5. Rasio Pertumbuhan Hasil presentase atas rasio pertumbuhan PAD di tahun 2009 mencapai angka 100% dengan tingkat kesehatan sangat baik. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan atas porsi anggaran untuk PAD yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil rasio pertumbuhan belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan belanja rutin sama halnya dengan capaian PAD pada pos belanja ini juga memperlihatkan kemampuan mempertahankan untuk meningkatkan realisasinya dari tahun ketahun dengan selalu melakukan evaluasi potensi-potensi apa saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih. 6. Rasio Pengelolaan Belanja Keseluruhan dari jenjang tahun 2009 hingga 2013 menunjukan angka rata-rata 100% yang berarti bahwa anggaran tidak mengalami defisit dikarenakan hasil dari pos belanja tidak lebih besar dari pos pendapatan atau dengan kata lain selama 5 tahun terakhir (2009-2013) kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo khusunya pada anggaran realisasi tetap mempertahankan surplus anggaran.
15
SIMPULAN
Secara umum dilihat dari presentase rasio kemandirian kinerja keuangan
pemerintah kota Gorontalo sejak tahun 2009 hingga tahun
2013 masih belum mandiri. Untuk rasio efektifitas dan efisiensi pergerakkan grafik rasio dari tahun ke tahun mengalami ketidaktetapan. Pada rasio efektifitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 dalam hal efektifitas PAD menunjukan garis grafik yang fluktuatif. Pada rasio efektifitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 dalam hal efektifitas PAD menunjukan garis grafik yang fluktuatif. Kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo secara umum dinilai masih rendah artinya pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi
dinilai kurang mampu
merealisasikan dana untuk belanja rutin dari tahun 2009-2013 dengan realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan. Untuk rasio DSCR kelayakan pemerintah kota Gorontalo dalam melakukan pinjaman yaitu pada tahun 2012. Selama 5 tahun terakhir (2009-2013) pada rasio pengelolaan belanja, kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo khusunya pada anggaran realisasi tetap mempertahankan surplus anggaran atau secara rinci bahwa pendapatan daerah mampu mencukupi kegiatan belanja pemerintah kota Gorontalo.
SARAN Untuk melepas ketergantungan terhadap dana eksternal pemerintah kota Gorontalo mestinya menjadikan PAD sebagai tulang punggung sumber
penyelenggaraan
pemerintahan
mengingat
bahwa
potensi
komoditas seperti rotan polis, produk sulaman krawang. Potensi lainya yakni banyaknya bangunan kost yang pajak retribusi belum maksimal pungutannya sama halnya dengan lahan parkir ditepi jalan umum dengan harga yang tinggi dari tahun ke tahun seperti yang tertera pada laporan keuangan Kota Gorontalo atas akun retribusi atas parkir ditepi jalan umum menunjukan kurangnya perhatian Pemda dalam melakukan pungutan..
16
Pemerintah kota Gorontalo hendaknya bisa menekan biaya belanja rutin khususnya belanja perjalanan dinas, mengingat PADnya kecil.
Dalam
melakukan pinjaman atau hutang kepada pihak eksternal hendaknya pemerintah menganalisis secara matang apakah pinjaman tersebut perlu untuk dilakukan dan manfaatnya seberapa besar dan resiko yang akan dihadapi ke depan. Sehingga hutang ke pihak eksternal tersebut akan membebani pihak pemerintah daerah khususnya keuangan daerah itu sendiri. Pemerintah kota Gorontalo hendaknya bisa mengoptimalkan PAD sehingga kemandirian fiskalnya besar dan kota Gorontalo tidak perlu melakukan pinjaman. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan-Kementrian Keungan, Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I 2013. Halim, Abdul. 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta. . 2004. Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta. . 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta. . Permendagri nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1. . Lampiran Permendagri Nomor 27 Pedoman Penyusunan APBD.
Tahun
2013, Tentang
. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta. Kajian Ekonomi Keuangan. Analisis Ekonomi dan Fiskal Gorontalo Triwulan II-2013, (http:// fiskal.depkeu.go.id. Diakses 15 maret 2014). Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta.
17
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management, Edisi Bahasa Indonesia. Andi. Yogyakarta. Susantih, Seftiana, Yulia. 2010. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan. Sumatra Selatan.
