PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo) Sri Anggriani Astuti1, Rio Monoarfa, SE. Ak., M.Si2, Amir Lukum, S.Pd., MSA3
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah pada inspektorat Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden terpilih dengan sampel berjumlah 25 orang yakni 7 Auditor dan 18 Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Gorontalo dengan tingkat kepercayaan 95%, hasil analisis deskriptif menunjukan Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo berdasarkan jawaban responden sudah dapat dikategorikan sangat baik namun perlu adanya evaluasi pada Standar Pelaporan yakni pelaporan audit internalnya. Sementara untuk variabel Kinerja Pemerintah berdasarkan jawaban responden sudah baik namun perlu adanya perhatian khusus dalam hal penggunaan dana untuk realisasi program tiap instansi. Kata Kunci: Pengawasan Fungsional, Kinerja Pemerintah
1
Sri Anggriani Astuti, Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 2 Rio Monoarfa, SE. Ak, M.si, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 3 Amir Lukum, S.Pd., MSA, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 yang menjelaskan arti dari pengawasan fungsional sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan, dan penilaian atau bisa juga kita simpulkan bahwa pengawasan fungsional itu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikutip Andhika ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam mewujudkan pengembangan pengawasan maka dituntut untuk menanamkan kesadaran dan menumbuhkan budaya pengawasan serta fungsi pengawasan bagi aparatur Negara. Dalam mewujudkan pengawasan yang mengarah pada tata cara, metode, dan teknik pengawasan dengan efektif dan efisien, maka dalam prakteknya pengawasan diharapkan menjadi suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah dilingkungan pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai faktor kunci keberhasilan bagi pembangunan yang diselenggarakan di daerah. Hal ini dianggap penting karena pengawasan menjadi salah satu aspek untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. Halim (2012: 36) mengungkapkan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan otonomi daerah merupakan wujud nyata dari kinerja serta pencapaian hasil pekerjaan suatu instansi pemerintah. Untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah sesuai dengan harapan maka dibutuhkan pembinaan mutu penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap sumber daya manusia, sehingga kinerja sumber daya manusia yang masih rendah dapat diperbaiki. Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh BPK RI, menemukan adanya pengelolaan aset yang belum memadai dan belum terinventarisasi penggunaan asset lainnya (BPK-RI, 2013). Adapun permasalahan secara umum yang sering dihadapi oleh aparat pengawas dalam hal menilai kinerja pemerintah daerah yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan, rendahnya tunjangan pejabat yang diberikan kepada aparat pengawasan fungsional, kurangnya koordinasi antara sesama aparat pengawasan fungsional intern dan sebagainya (Halim, 2012: 313). Menurut hasil penelitian Booz-Allen dan Hamilton tahun 1999 dalam Sadeli, Indonesia menduduki peringkat paling rendah dalam hal indeks good governance dan indeks korupsi dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara lainnya. Bozz-Allen dan Hamilton menyatakan pula bahwa semakin rendah angka indeks maka semakin rendah tingkat good governance dan semakin tinggi tingkat korupsi.
Adanya sistem sentralisasi ataupun pentransferan kekuasaan dari pusat ke daerah menimbulkan dampak yang buruk bagi pemerintah daerah itu sendiri karena korupsi, penyimpangan dan penyelewengan oleh pusat akan merambat ke daerah. Fenomena yang berkembang dimasyarakat khususnya di Gorontalo tentu memberikan hasil yang dianggap kurang baik dengan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Selain dari opini audit yang diperoleh, adanya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kota Gorontalo cukup menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum optimal ataupun belum dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus bagi pengawas pemerintah yakni Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik dalam hal penyajian laporan keuangan dan urusan pemerintah lainnya. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 15 Tahun 2009 tentang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian Auditor melalui Permen PAN 220/2008 yang menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada instansi pemerintah, lembaga/pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo”. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kota Gorontalo karena tempat yang dipilih sangat relevan dengan permasalah yang ada. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, dimana Menurut Sugiyono (2012: 13), metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Desain penelitian kuantitaif menggunakan analisis regresi sebagai instrument pengujian pengaruh antara variable-variabel, variable tidak terikat (independent) terhadap variable terikat (dependent). Selain itu penelitian ini juga menguji data primer yang berasal dari hasil kuisioner pada auditor (APFP) yang ada pada Inspektorat Kota Gorontalo. Adapun pengujian instrument adalah sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah: n ∑xy – (∑x) (∑y) rxy = (n∑x2 – (∑x2) –
(n ∑y2 – (∑y2)
Untuk selanjutnya Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien cronbach’s alpha sebagai berikut: k
1- ∑σb2
(k-1)
σt2
r11 =
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Persamaan umum regresi yang digunakan sebagai berikut: Kinerja Pemerintah = α+b Pengawasan Fungsional Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linier baik sederhana maupun berganda adalah data variabel dependent (terikat) harus berasal berdasarkan populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis statistik merupakan satu pernyataan sementara berdasarkan angka-angka statistik. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat maka diperlukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis statistik yang dilakukan adalah uji T atau uji parsial. Tingkat signifikan sebesar 0,05 dan degree of freedom (dk) : n-k, maka diperoleh nilai t. Jika tingkat probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesisnya dapat dinyatakan sebagai berikut: H0: β = 0 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel terikat. H1: β ≠ 0 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat Langkah selanjutnya adalah koefisien determinasi R2 mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0< R2 <1, Jika nilai R2 semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik, karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. PEMBAHASAN Inspektorat Kota Gorontalo sebagai lembaga pengawasan pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur perpanjangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memfasilitasi proses pelaksanaan pengawasan di Daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo dengan cara menyebar angket/kusioner penelitian kepada responden yang memenuhi standar sampel yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya (yakni para auditor dan bagian pengawasan fungsional). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuisioner) yang telah disebarkan langsung. Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 25 responden yang memenuhi standar sampel penelitian. Berikut ini adalah No Keterangan 1 Umur Responden 20 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun 40 – 50 Tahun > 50 Tahun 2 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 3 Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat Diploma Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) 4
Jmlah Responden Persentase % 1 Orang 13 Orang 5 Orang 6 Orang
4,0% 52,0% 20,0% 24,0%
11 Orang 14 Orang
44,0% 66,0%
2 Orang 1 Orang 19 Orang 3 Orang
8,0% 4,0% 76,0% 12,0%
Lama Bekerja 0 – 10 Tahun 11 Orang 11 – 20 Tahun 8 Orang 21 – 30 Tahun 6 Orang Sumber: Hasil Olahan, 2014
44,0% 32,0% 24,0%
Salah satu analisis yang dilakukan adalah analisis desktriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran awal mengenai obyek/variabel yang diteliti. Hasil analisi deskriptif terhadap butir-butir pernyataan dari variabel penelitian menggunakan perbandingan antara skor aktual dan skor ideal dengan rumus sebagai berikut: % Skor Aktual = skor aktual x 100% skor Ideal Diketahui skor Tertinggi = 5 X 25 = 125 dan Skor Terendah =1 X 25 = 25 sehingga rentang skala dapat dihitung 125-25/5 = 20. Sehingga berdasarkan rentang skala tersebut dibuat penilaian (mengacu pada Narimawati, 2007: 85) Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel untuk masing masing variabel maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
1. Variabel Pengawasan Fungsional Alternatif Jawaban Indikator Pernyataan 1 2 3 4 5 0 0 0 11 14 1 0 0 0 16 9 2 Standar Umum 0 0 0 15 10 3 Standar Koordinasi
Standar Pelaksanaan
Tindak Lanjut
T_Indikator 4 5 T_Indikator 6 7 8 9 T_Indikator 10 11 12 T_Indikator 13 T_Indikator T_Variabel
0 0
0 0
0 0
9 12
16 13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 11 13 18
10 14 12 7
0 0 0
0 0 0
18 0 0
4 19 17
3 6 8
0
0
0
12
13
0
0
18
172
135
Skor
Skor
Aktual 114 109 110 333 116 113 229 110 114 112 107 443 85 106 108 299 113 113 1417
Ideal 125 125 125 375 125 125 250 125 125 125 125 500 125 125 125 375 125 125 1625
% 91,2% 87,2% 88,0% 88,80% 92,8% 90,4% 91,60% 88,0% 91,2% 89,6% 85,6% 88,60% 68,0% 84,8% 86,4% 79,73% 90,4% 90,40% 87,2%
Sumber: Pengolahan data Excel, 2014
Berdasarkan hasil tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel pengawasan fungsional adalah sebesar 87,2% dengan total skor sebanyak 1.625 yang berada pada sangat baik. Namun jika dilihat secara perpernyataan masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian dan perlunya evaluasi. Secara keseluruhan dari hasil ini dapat dikatakan bahwa pengawasan fungsional pada yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo berdasarkan jawaban responden (pegawai Inspektorat Kota Gorontalo) sudah dalam keadaan yang baik tetapi masih perlunya evaluasi terutama pada standar pelaporan yakni pelaporan audit internal terhadap kinerja instansi di Kota Gorontalo.
2. Variabel Kinerja Pemerintah Indikator
Input
Output Outcome Benefit Impact
Pernyataan 1 2 3 T_Indikator 4 T_Indikator 5 T_Indikator 6 T_Indikator 7 T_Indikator T_Variabel
Alternatif Jawaban 1 2 3 4 5 0 0 0 21 4 0 0 0 15 10 0 0 0 13 12 0 0
0
13
12
0 0
0
13
12
0 0
0
11
14
0 0
0
15
10
0 0
0
101
74
Skor Aktual 104 110 112 326 112 112 112 112 114 114 110 110 774
Skor Ideal 125 125 125 375 125 125 125 125 125 125 125 125 875
% 83,2% 88,0% 89,6% 86,93% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 91,2% 91,2% 88,0% 88,0% 88,5%
Berdasarkan hasil table diatas terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Kinerja Pemerintah adalah sebesar 88,5% dengan total skor 875 yang berada pada kategori yang sangat baik. Namun jika dilihat secara per item pernyataan, masih perlunya pembenahan kinerja Pemerintah daerah Kota Gorontalo yang menurut jawaban kusioner para pegawai inspektorat yakni pada item 1, mengenai input. Pada item pernyataan pertama terletak pada kategori yang baik, namun skor tersebut merupakan skor yang terendah, sehingga perlunya perhatian bagi Pemerintah terutama mengenai penggunaan dana untuk realisasi program tiap instansi yang harus melalui persetujuan. Uji Kualitas Intrumen Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu sebelum dibagikan kepada responden, terlebih dahulu kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Adapun kriteria pengujian validitas adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rhitung. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel. Hasil penyebaran kuesioner memperlihatkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
Pengujian Asumsi Klasik Dalam rangka mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S test). Hasil Pengujian Normalitas
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2014
Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 14 di atas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel penelitian sebesar 0,719 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,679. Nilai signifikansi pengujian normalitas lebih besar dari nilai alpha 0,05 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Pengujian Normalitas juga dapat diidentifikasi dengan metode Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif daridistribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil Normal Probability Plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: Grafik Hasil Pengujian Normal Probability Plot
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Pengujian Heteroskedasitas Data Uji heteroskedasitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi perbedaan variance dari residual data yang ada. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskesdasitas. Berikut hasil pengolahan data (Scatterplot) untuk menguji heterosdasitas: Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian Analisis Regresi Sederhana Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel tergantung (dependen) serta memprediksi nilai variabel tergantung (dependen) dengan menggunakan variabel bebas (independen). Setelah dilakukan uji asumsi normalitas dan ternyata dipenuhi, tahap selanjutnya dilakukan pemodelan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada tabel 15 sebagai berikut:
Hasil Analisis Regresi
Su mber: Data olahan SPSS 21, 2014 Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhana yang bangun adalah: Ŷ = 2,803 + 0,408X Kinerja Pemerintah = 2,803 + 0,408 Pengawasan Fungsional Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka diperoleh nilai konstanta sebesar 2,803 menunjukan Jika tidak terdapat pengaruh dari variabel Pengawasan Fungsional, maka rata-rata nilai dari variabel Kinerja Pemerintah adalah sebesar 2,803 satuan. Sedangkan nilai Koefisien Regresi Variabel X (Pengawasan Fungsional), menunjukan setiap perubahan variabel Pengawasan Fungsional sebesar 1 satuan akan mempengaruhi Kinerja Pemerintah sebesar 0,408 kali satuan. Dan untuk nilai Koefisien regresi dengan arah positif menunjukan terdapat pengaruh yang positif Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Gorontalo terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kota Gorontalo. Hasil Pengujian Hipotesis Setelah diperoleh hasil model persamaan regresi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang sama dengan uji t atau parsial karena hanya menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun hasil dari pengujian hipotesis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pengawasan Fungsional sebesar 5,465, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas n-k-1 =25-1-1= 23 sebesar 2,068 (pengujian dilakukan dengan metode 2 pihak didasarkan pada hipotesis yang dibangun). Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (5,465>2,068) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima artinya signifikan. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 15 data olahan SPSS. Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (Pvalue), maka dapat dilihat bahwa nilai Pvalue (0,000) dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kota Gorontalo. Koefisien Determinasi Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0%-100%. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 17 berikut:
Tabel 17: Koefisien Determinasi
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2014 Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0,565. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 56,5% variabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Pengawasan Fungsional yang dilakukan Inspektorat Kota Gorontalo selaku pengawas internal dari Kegiatan Pemerintahan daerah, sedangkan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pembahasan Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Akuntabilitas sektor publik merupakan salah satu wujud dari good governance yakni penyelenggaraan manajeman pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2005). Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan dengan kinerja yang berkualitas maka perlunya satu lembaga/instansi yang mengawasi prosesnya kegiatan pemerintahan. baik kagiatan pemerintahan kabupaten/kota maupun kegiatan pemerintahan provinsi. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangatlah penting bagi inspektorat untuk melakukan pengawasan dalam rangka mencapai kinerja pemerintah yang semakin baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo yakni pengawasan fungsional. Pengawasan Fungsional merupakan segala kegiatan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2012: 351). Sebagai unsur penunjang, pelaksanaan pengawasan fungsional bersifat mutlak, disatu pihak pengawasan memang didasarkan atas amanat Undang-undang Dasar, sedangkan di pihak lain tanpa kehadiran pengawasan fungsional mustahil pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif. Dengan pengawasan
fungsional yang baik maka akan tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik karena setiap kegiatan pemerintah diawasi kegiatan dan prosesnya sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan dalam deskripsi variabel penelitian ditemukan bahwa skor tertinggi dari variabel pengawasan fungsional yakni pada item 4 pada indikator koordinasi dan pengendalian mutu yang bernilai 92,8%. Nilai ini mengindikasikan bahwa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan standar GBHN dan kebijakan pengawasan fungsional. Nilai terendah dari pengujian terletak pada indikator pelaporan yakni pada pernyataan 11 yang memiliki skor sebesar 68,0% (terletak pada kategori cukup baik). Pelaporan yang baik yakni pelaporan yang mencakup segala hal mengenai pengawasan yang selama ini dilakukan khususnya jika adanya pelaporan atas ketidak konsistenan prinsip akuntansi yang diterapkan. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja seseorang dipenuhi oleh kecakapan, keterampilan, kesungguhan dan lingkungan kerja itu sendiri (Saydam, 2006: 55). Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hasil kerja yang dicapai oleh pemerintah suatu daerah. Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan jawaban responden (Auditor dan pengawas Inspektorat Kota Gorontalo) terletak pada kriteria sangat baik (skor 88,5%). Hasil ini menunjukan bahwa penilaian dari Inspektorat selaku pengawasan atas kegiatan pembangunan pemerintah daerah bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah telah dilakukan dengan hasil yang sangat baik. Terutama pada item 6 yang dapat diinterpretasikan bahwa kgiatan atau program pemerintah Kota Gorontalo memberikan manfaat lansung bagi masyarakat. Jawaban dari pihak Inspektorat selaku auditor maupun pengawas sangat bertentangan dengan temuan-temuan BPK yang memberikan beberapa pengecualian atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2012 dan 2013. Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Gorontalo kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Ini menjadi salah satu faktor mengapa hanya 7 dari 40 aparat Inspektorat Kota Gorontalo yang telah menempuh persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional auditor. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman (Efendy, 2010: 17). Faktor lain yang menyebabkan bertentangannya antara jawaban Inspektorat dengan hasil pemeriksaaan BPK dapat ditelusuri dengan melihat demografi responden. Dimana responden (pegawai Inspektorat Kota Gorontalo) sebanyak 6 orang yang berumur lebih dari 50 tahun. kemudian dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pengawas pemerintahan ditemukan ada yang tingkat pendidikannya SMA/sederajat. Hal-hal kecil ini tentunya memberikan kontribusi negatif bagi pengawasan fungsional selain tingkat independensi dari pengawas tersebut. Inspektorat selaku pengawas internal bagi Pemerintahan harus memiliki sikap independensi agar hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti bila ada temuan. Dengan adanya pengawasan fungsional maka kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam jangka waktu periode tertentu. apabila pengawasannya rutin dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dan kekeliruan (Baswir, 2004: 138). Adanya pengaruh dari pengawasan fungsional bagi kinerja Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan dengan menguji secara statistik. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis statistik ditemukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Pengawasan Fungsional lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel dapat pula dilihat bahwa nilai signifikansi dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo. Dapat pula diketahui bahwa sumbangan Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo yang berkualitas yakni sebesar 56,5%. Sehingga hipotesis statistik diterima. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak Inspekorat Kota Gorontalo terletak pada kriteria yang sangat baik, artinya bahwa pengawasan fungsional telah dilakukan sesuai dengan standar GBHN dan kebijakan pengawasan fungsional, dengan skor tertinggi dalam variabel terletak pada indikator stndar koordinasi dan mutu sedangkan skor terendah terletak pada indikator pelaporan. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap pelaporan atas pemeriksaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat bagi terciptanya Kinerja Pemerintah yang baik.
2. Kinerja seseorang dipenuhi oleh kecakapan, keterampilan, kesungguhan dan lingkungan kerja itu sendiri. Adapun hasil jawaban responden bahwa Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo terletak pada kriteria yang baik, hasil ini menunjukan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota telah dilakukan dengan hasil yang baik terutama dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan atau program yang dibuat.
3. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah pada kantor Inspektorat Kota Gorontalo dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 56,5%.Hal ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai ttabel baik pada taraf signifikan α sebesar 5%. Saran Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1) Pengawasan fungsional hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada, prosedur yang harus dilakukan yakni dengan mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan (SA-APFP) yakni Standar Umum, Standar Koordinasi dan Kendali Mutu,
2)
3)
Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, dan Standar Koordinasi. selain itu perlu dilakukan monitoring agar bisa berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Dan saling berkoordinasi antar aparat pengawas agar kinerja dapat berjalan sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab. Bagi pemerintah kota agar dapat mengurangi atau meminimalisir penggunaan dana, sehingga dapat selaras dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara di ikut sertakan dalam pelatihan yang berhubungan dengan profesi, dan ditempatkan pada bidang keahlian yang tepat. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan variabel lain yang lebih spesifik untuk mengukur Pengawasan Fungsional dan Kinerja Pemerintah. Dikarenakan hasil penelitian yang diperoleh 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Baswir, Revrisond. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Efendy, M Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Undip. Gouzali Saydam. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Djambaran Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah http://www.esdm.go.id/prokum/keppres/2001/keppres-74-2001.pdf (Tuesday, Jun 24, 2014, 12:25:57 PM) Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan Dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Bandung. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 10, Nomor 2. Halaman 101-111.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA.
