PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN
ARTIKEL Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Oleh:
RIO RIZKITA DHARMA 2009/98668
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2014
1
2
PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN Rio Rizkita Dharma Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang Email :
[email protected] ABSTRACT This study was aimed to determine the effect of (1) functional supervising , and (2)accounting system toward the accountability of govermental institution. The research is causative. The population were all working units (SKPD) in Pariaman City regency. Technique in taking sampling was a total sampling method and obtained 27 SKPDs. Type of data used was subject data and the data source used wasprimary data. Data collection method used was by using questionnaires. The analysis used was multiple regression analysis. The result shows that functiona supervising significantly give positive effect to the accountability of govermental institution and the imlpemetation accounting system doesn’t significantly influence the accountability of govermental institution . Key words : functional supervising, accounting system, the accountability of govermental institution .
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pengawasan fungsional, dan (2) penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerj a Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode total sampling dan di peroleh 27 SKPD. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang di gunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.
Kata kunci : pengawasan fumgsional, penerapan sistem akuntansi, akuntabilitas instansi pemerintah
1
publik misalnya tuntutan Good Governance dan
1. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
Performance Management.
dan berwibawa (good government) pada saat ini
Berkaitan
dengan
hal
tersebut,
telah
merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra
diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang
pemerintah
kepercayaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang
intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah
sampai saat ini dianggap masih sangat rendah.
sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara
Sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor
mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
mempertanggungjawabkan
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun
sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
kepada aparatur pemerintah. Di mana tugas pokok
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
aparatur pemerintah, yaitu sebagai abdi negara dan
(KKN), disebutkan bahwa azas penyelenggaraan
sebagai abdi masyarakat, dalam menyelenggarakan
kepemerintahan
tugas umum pemerintahan pembangunan serta tugas
dan
meningkatkan
yang
baik
meliputi:
Azas
Kepatuhan Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara,
Azas
Keterbukaan,
Kepentingan Azas
pelaksanaan
tugas
pelayanan kepada masyarakat.
Umum,
Azas
Sehubungan dengan hal tersebut dalam
Proporsionalitas,
Azas
rangka meningkatkan pelayanan, pengayoman serta
Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.
menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat
Pengembangan kebijakan akuntabilitas di
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
penting, yaitu: pertama, adanya tuntutan internal
modern yang meliputi perencanaan yang matang,
(masyarakat Indonesia) antara lain agar sektor
pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
semakin
transparan
dan
mampu
dilaksanakan
dan
Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal
publik
perlu
pemerintahan
manajemen
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan
merupakan
tindakan yang dilakukan yang ditujukan untuk
melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu
menyelesaikan dan memenuhi tuntutan publik.
instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan
Kedua,
dalam
sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja yang
lingkungan global dalam hal manajemen sektor
didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
adalah
tuntutan
perubahan
2
salah
satu
bentuk
media
untuk
1999
tentang
Pemerintah,
Akuntabilitas
yang
Kinerja
mewajibkan
Instansi
kepada
maupun yang berasal dari lingkungan eksternal
setiap
pemerintah daerah (Sadu Wasistiono,2010).
instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing,
merupakan
pertanggungjawaban
dalam
pencapaian
Akuntabilitas akan semakin membaik jika
bentuk
didukung
tujuan
menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat
suatu
sistem
akuntansi
dan
Akuntabilitas instansi pemerintah daerah adalah
sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat,
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi
transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007).
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
Penerapan sistem akuntansi yang baik oleh instansi
telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan
secara periodic.
instansi pemerintah yang baik. Hal yang paling Prof.
Sebaliknya
Budiardjo,
mendasar dan penting dari penerapan akuntansi
sebagai
salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat
pengertian sistem akuntansi keuangan pemerintah
kepada mereka yang memberi mandat itu. Jadi,
yaitu serangkaian
akuntabilitas memang sebuah pertanggungjawaban
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
yang perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pihak-pihak yang diberi amanah. Pengawasan ini
pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi.
akuntabilitas
Miriam
dipertanggungjawabkan.
yang
organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Menurut
dapat
oleh
didefinisikan
prosedur mulai dari proses
dapat dilakukan oleh pihak luar seperti media, yang
Rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah
punya peranan cukup penting bagi terciptanya
di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak
akuntabilitas suatu instansi.
faktor, salah satu faktornya adalah maraknya
Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban
dengan
Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu
pengawasan yang baik, terstuktur, terdapat sanksi
jenis praktek fraud adalah korupsi (Jones, 1990).
yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja
Praktek korupsi dalam pemerintah tersebut telah
di
fungsional
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
bentuk pengawasan yang dilakukan
terkorup di kawasan Asia Tenggara dan dunia
instansi
merupakan
tersebut.
yang
dibarengi
praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi
Pengawasan
oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang
(www.tranparency.org).
berasal dari lingkungan internal pe-merintah daerah
ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem 3
Selain
itu,
kurangnya
akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan
Akuntabilitas
peraturan perundangan yang berlaku juga termasuk
Akuntabilitas dalam arti sempit dapat
ke dalam faktor yang menyebabkan rendahnya
dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban
akuntabilitas instansi pemerintah, hal ini banyak
yang mengacu pada kepada siapa organisasi
terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada
(atau pekerja individu) bertanggungjawab dan
salah satu kota yang merupakan bagian dari
untuk
Propinsi Sumatera Barat yaitu kota Pariaman. Pada
bertanggungjawab.
tahun 2011 juga terdapat temuan oleh BPK RI,
akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban
dimana dalam penyelesaian tindak lanjut atas
pihak
pemeriksaan
Propinsi
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
Sumatera Barat dan Inspektorat Kota Pariaman,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas
telah terjadi peningkatan penyelesaian tindak lanjut
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
sesuai dengan
telah dapat
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
disetorkan uang ke kas daerah sebesar Rp
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
166.533.590,- (Seratus enam puluh enam juta lima
pertanggungjawaban
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh
2006:83).
rupiah) serta Rp57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta
Akuntabilitas
dua ratus ribu rupiah) ke Kas Negara. Tingkat
mempertanggungjawabkan
kesadaran
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
BPK
RI,
Inspektorat
rekomendasi
SKPD
dalam
dan
menindaklanjuti
apa
organisasi
(pekerja
Dalam
pemegang
luas,
(agen)
untuk
tersebut
(Mahsun,
Mardiasmo
(2006:3),
sebagai
bentuk
keberhasilan
cukup
ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media
semakin
menurunnya
tunggakan temuan yang belum ditindaklanjuti.
Penerapan
Sistem
Fungsional
Akuntansi
telah
periodik.
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengawasan
yang
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis “Pengaruh
sasaran
atau
mencapai
dengan
dan
kewajiban
rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tinggi
tujuan
pengertian
amanah
Menurut
individu)
Dalam
Dan
Instansi
(2007)
Pemerintah
memperhatikan
Terhadap
BPKP
Akuntabilitas
dilakukan
indikator
kinerja,
dengan yang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah kota
merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
Pariaman“.
menggambarkan
2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan :
HIPOTESIS 4
tingkat
pencapaian
suatu
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu
yang
dibutuhkan
umum
agar
lainnya
yang
kegiatan.
Dengan
berjalan
informasi
yang
dalam
rangka
memperbaiki
daya manusia, dana, material, waktu,
berkesinambungan.
dan
diantaranya
sebagainya dengan
perencanaan
strategik
yang
Faktor-faktor
penetapan
Akuntabilitas
pada
instansi
yang
secara
mempengaruhi
“Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, banyak
2. Indikator keluaran (output) adalah segala sesuatu
berupa
dan/atau
non
kegiatan
kinerja
untuk
Menurut Sjamsiar Sj (2006) dalam bukunya
pemerintahan.
langsung
memanfaatkan
dihasilkan
menghasilkan output, misalnya sumber
teknologi,
oleh
pencapaian kinerja setiap indikator suatu
pelaksanaan kegiatan dan program dapat atau
dimulai
produk/jasa fisik)
dari dan
sebagai
pelaksanaan program
faktor
yang
menyebabkan
terhambatnya
(fisik
akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian
hasil
visi dan misi dalam pemerintahan, beberapa
suatu
diantaranya yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, tidak
berdasarkan
dipatuhinya
hukum
sehingga
enforcement-nya
masukan yang digunakan.Output dapat
sangat lemah, kurangnya pengawasan fungsional
berupa pengukuran terhadap kinerja
yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya
instansi pemerintahan.
sistem
3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu
yang
akuntansi
yang
menunjang
kegiatan
pelaporan keuangan pemerintah.
mencerminkan
Akuntabilitas dalam
konteks organisasi
berfungsinya keluaran kegiatan pada
sektor publik mengandung arti bahwa dalam
jangka
ini
pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan
merupakan ukuran seberapa jauh setiap
keagenan (teori keagenan) antara masyarakat
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan
sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai
dan harapan masyarakat.Outcomes dapat
agent. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak
berupa pelaporan kinerja dan evaluasi
terjadi information asymmetry antara pihak agent
kinerjapada instansi pemerintahan.
(pemerintah) yang mempunyai akses langsung
4. Indikator ukuran
menengah.
dampak tingkat
Outcomes
(impacts) pengaruh
adalah
terhadap
sosial,
(masyarakat). Adanya information asymmetry inilah
ekonomi, lingkungan atau kepentingan 5
informasi
dengan
pihak
principal
yang memungkinkan terjadinya penyelewengan
Pengawasan
atau korupsi oleh agent (pemerintah).
pemerintah
Didalam teori keagenan yang dilakukan
daerah
Pedoman
Jones,
Penyelenggaran
McCubbins
et
al.,
penyelenggaraan
menurut
Peraturan
Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang
oleh para ahli penelitian (lihat Thompson dan 1986;
atau
1987;
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pemerintahan
Christensen, 1992; Lupia, 2001; dan Fozzard,
menyatakan
2001)
keterkaitan
penyelenggaran pemerintahan daerah adalah
akuntansi sektor publik dalam pencapaian
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
akuntabilitas instansi
dengan
agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien
adanya beberapa faktor pendukung dalam
dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan,
peraturan perundang-undangan.
yakni
telah
mengelompokkan
dengan
pemerintahan
bahwa
Daerah
hubungan
sistem
informasi
asimetri,
sistem
dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri
akuntansi dan sistem insentif antara eksekutif
Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang
dan legislatif.
Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
fungsional
Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan
Pengawasan Fungsional
bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan
Pengawasan fungsional merupakan bagian
fungsional dalam lingkungan internal pemerintah
penting dalam praktik pengawasan di Indonesia.
daerah adalah
Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan
1. Badan
fungsional adalah melakukan evaluasi dan
Keuangan
dan
2. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat
kegiatan pemerintahan. Menurut Ihyaul Ulum
Pengawas
(2009), Pengawasan adalah suatu proses kegiatan
Departemen,
yang dilakukan secara terus menerus atau untuk
Pengawasan
Pembangunan (BPKP),
memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan
berkesinambungan
pengawasan
atas
adanya
pengawasan,
Aparatur
pengawasan
Lembaga dan
Pemerintah Instansi
Non
Pemerintah
lainnya.
mengamati,
3. Inspektorat Wilayah Propinsi, Kabupaten /
memahami, dan menilai setiap pelaksanaan
Kota.
kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau
Penerapan Sistem Akuntansi
diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang
Menurut
terjadi.
sistem 6
Narko
(2007:3), pengertian
akuntansi
adalah
jaringanyangterdiridariformulir-
merupakan sistem pengolahan informasi yang
formulir,catatan-catatan,prosedur-prosedur,alat-
menghasilkan
alat,dansumberdayamanusiadalamrangka
akuntansi..
menghasilkaninformasipadasuatuorganisasiuntuk
suatuproses penyusunan laporan selanjutnya
keperluanpengawasan, operasi, maupun untuk
yang akan digunakan sebagaialat komunikasi
kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi
untuk
pihak-pihakyangberkepentingan.
internmaupun keperluan ekstern suatu organisasi.
Sedangkan
Sistem
akuntansi
menurut Mulyadi dalam
keluaran
Sistem
keperluan
berupa
akuntansi
manajemen,
informasi
membutuhkan
baikkeperluan
Unsur-unsur Sistem Akuntansi
bukunya Sistem
Secara garis besar, unsur suatu sistem
Akuntansi (2001:3), sistem akuntansi adalah
akuntansi pokok menurut Mulyadi (2001) adalah
organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
formulir, catatan yang terdiri jurnal, buku besar
dikoordinasi
sedemikian
menyediakan
informasi
rupa
untuk
dan buku pembantu serta laporan. Berikut ini
keuangan
yang
akan diurai lebih jelas mengenai unsur-unsur dari
memudahkan manajemen guna memudahkan
sistem akuntansi tersebut diantaranya:
pengelolaan perusahaan.Menurut Azhar Susanto
a. Formulir
(2008:52) sistem akuntansi adalah kumpulan dari
Formulir
sub-sub
digunakan
sistem
baik
phisik
ataupun
non
merupakan untuk
dokumen
merekam
yang
terjadinya
phisikyang saling berhubungan satu sama lain
transaksi. Formulir sering disebut dengan
dan
untuk
istilah dokumen karena dengan formulir,
mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data
peristiwa yang terjadi dalam organisasi
menjadi informasi yang berguna.
didokumentasikan.
bekerjasama
secara
harmonis
Dari defenisi-defenisi di atas dapat
b. Jurnal
disimpulkan bahwa akuntansi mempunyai fungsi
Merupakan
dan
digunakan
peranan
yang
sangat
penting
dalam
catatan
akuntansi
untuk
yang
mencatat,
pengelolaan kegiatan perusahaan dan kepada
mengklasifikasikan serta meringkas data
pihak-pihak tertentu yang memerlukan informasi
keuangan serta data lainnya. Dalam jurnal
akuntansi
ini
untuk
mendukung
pengambilan
data
keuangan
pertama
keputusan.Sistem akuntansi sangat dibutuhkan
diklasifikasikan
oleh suatu organisasi untuk mengelola keuangan
yang sesuai dengan informasi yang akan
organisasi,
akuntansi
juga
pada
dasarnya 7
menurut
kalinya
penggolongan
disajikan dalam pelaporan keuangan serta
pokok
produksi,
laporan
biaya
terdapat kegiatan peringkasan data
pemasaran,
harga
pokok
c. Buku besar
penjualan, daftar umur
laporan
piutang,
Buku besar atau general ledger terdiri
daftar utang yang akan dibayar,
dari rekening-rekening yang digunakan
dan
untuk meringkas data keuangan yang
persediaanyanglambat
sebelumnya
penjualannya.
telah
dicatat
jurnal.Rekening-rekening besar
ini
informasi
disediakan yang
ke
dalam sesuai
diperlukan
dalam buku
daftar
saldo
METODE PENELITIAN
unsur
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan
untuk
yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka
disajikan dalam laporan keuangan.
penelitian
d. Buku pembantu
ini
tergolong
penelitian
kausatif.
Responden dalam penelitian ini adalah
Jika data keuangan yang digolongkan
Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian keuangan
dalam buku besar diperlukan rinciannya
pada 27 SKPD di kota Pariaman. Jenis data dalam
lebih
penelitian
lanjut,
pembantu
dapat
(Subsidiary
dibentuk
buku
Ladger).Buku
ini
ialah
Sumber data dalam
data
subjek.
penelitian ini primer.
pembantu atau Subsidiary Ladger terdiri
Teknik pengumpulan
data
yang
dari rekening-rekening pembantu yang
dalam penelitian ini adalah dengan
merinci data keuangan yang tercantum
kuesioner.
dalam rekening tertentu dalam buku
menggunakan skala likert, sesuai
besar.
pengukuran yang
Pengukuran
telah
digunakan menyebar variabel dengan
dikembangkan oleh
peneliti terdahulu. Uji coba kuesioner yang akan dilakukan e. Laporan
peneliti,
dilakukan pada mahasiswa akuntansi
Hasil akhir proses akuntansi adalah
Universitas Negeri Padang yang sudah mengambil
laporan keuangan yang berisi tentang
mata kuliah Akuntansi sektor publik yang berjumlah
informasi yang merupakan keluaran
30 orang. Uji coba instrumen dilakukan untuk
sistem
mengetahui apakah
akuntansiberupa
neraca
instrumen yang digunakan
,laporanlaba rugi, laporan perubahan
tersebut benar-benar valid (sahih) dan realiabel
modal, laba ditahan ,laporan harga
(handal). 8
Untuk
Uji
validitas
ini digunakan
bantuan
softwere SPSS
versi 16. Setelah
Uji Asumsi Klasik
dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas,
Uji Normalitas
yang
Dari Tabel hasil uji normalitas menyatakan
tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana
nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,948 dengan
hasil pengukuran tetap konsisten. Uji
asumsi
klasik
signifikan
menggunakan
uji
0,330.
Berdasarkan
dinyatakan
heterokedastisitas.
dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut
analisis
tersebut
dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian
normalitas residual, uji multikolinearitas dan uji Teknik
hasil
data
menggunakan analisis deskriptif dan metode
berdistribusi
normal
dan
bisa
Uji Multikolonearitas
analisis menggunakan analisis regresi berganda,
Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel
uji F, koefisien determinasi (adjusted R2) dan uji T.
menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan
Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian
tolerance value berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama
Uji Validitas Untuk instrumen
pengawasan
fungsional
variabel
bebas
dalam
model
regresi
dan
diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation
disimpulkan tidak terdapat masalah
terkecil 0,499, instrumen sistem akuntansi nilai
multikolinearitas diantara sesama variabel bebas
terkecil 0,461 dan untuk instrumen akuntabilitas
dalam model regresi yang dibentuk.
dengan nilai terkecil sebesar 0,344. Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Tabel dapat dilihat tidak ada
Uji Reliabilitas Keandalan konsistensi antar item atau
variabel yang signifikan dalam regresi denga
koefisien keandalan Cronbach’s Alpha yang
n
terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen
variabel Abs. Tingkat signifikansi > α 0,05,
pengawasan fungsional 0,842, instrumen sistem
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
akuntansi 0,821, dan untuk instrumen akuntabilitas
yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari
0,831. Data ini menunjukan nilai yang berada pada
heteroskedastisitas.
kisaran diatas 0,8 sehingga semua instrumen
HASIL PENELITIAN
penelitian dapat dikatakan reliabel.
Metode Estimasi Regresi 9
Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat
Uji Model
nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 sehingga model
Uji F (F-test)
regresi yang dipakai dapat digunakan. Dari tabel
Untuk mengetahui apakah model regresi
dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:
yang digunakan untuk menunjukan Fhitung yaitu
Y = 18,980 + 0,803 (X1) + 0,058 (X2)
sebesar 6,997 dan nilai signifikan pada 0,002 (<
Dimana:
0,05).
Hal
ini
berarti
menunjukkan
bahwa
Y
= Akuntabilitas Instansi Pemerintah
persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan
X1
= Pengawasan Fungsional
atau model yang digunakan sudah fix.
X2
= Penerapan Sistem Akuntansi
hitung>Ftabel dan nilai
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:
menunjukkan
sig <α 0,05. Hal
bahwa
model
regresi
ini yang
digunakan telah fix.
Nilai konstanta Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 18,980 yang berarti bahwa jika
Adjusted R Square
variabel
Berdasarkan hasil output diperoleh angka
akuntabilitas instansi pemerintah adalah nol (0),
Adjusted R Square sebesar 0,214 atau 21,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan
Koefisien regresi (b) X1 Nilai koefisien variabel X1 yaitu pengawasan fungsional sebesar 0,803 ini berarti
pengaruh variabel dipengaruhi atau dijelaskan oleh
bahwa
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
dengan meningkatnya pengawasan fungsional satu
penelitian.
satuan,
maka
Uji t (t-test)
akuntabilitas
instansi
akan
meningkatkan
pemerintah
sebesar
Uji
t
statistik
(t-test)
bertujuan
untuk
0,803 satuan dan bentuk pengaruh X1 terhadap
mengetahui hubungan yang signifikan dari masing -
Y adalah positif.
masing
bebas
terhadap
variabel
terikatnya.
Koefisien regresi (b) X2 Nilai koefisien variabel X2 yaitupenerapan sistem
variabel
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 21, maka
akuntansi sebesar -0,058
dapat
ini berarti bahwa
diketahui
independen
secara
pengaruh
antara
variabel
parsial
terhadap
variabel
dengan meningkatnya penerapan
sistem
dependen pada uraian berikut ini :
akuntansi satu satuan
akan
Pengaruh Pengawasan Fungsional (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
meningkatkan
maka tidak
akuntabilitas instansi pemerintah
sebesar -0,058 satuan. 10
Pengujian
hipotesis
pertama di
lakukan
Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis
pengawasan fungsional memiliki hubungan yang
diterima jika thitung > ttabel atau nilai sig <α 0,05.
positif serta pengaruh yang signifikan terhadap
Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar
akuntabilitas
0,002< α 0,05 dan nilai t hitung 2,935 > t tabel.
baik
sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat
instansi pemerintah tersebut. Hal ini menunjukkan
signifikan
fungsional
(X1)
bahwa
dari
lingkungan
internal
lingkungan
eksternal
pemerintah
daerah.
Pelaksanaan
pengawasan
fungsional
diarahkan
dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan
berpengaruh
tugas
positif terhadap akuntabilitas instansi
umum
pemerintah
dan
pembangunan
berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam visi dan misi pelaksanaan
Sistem
berpengaruh
Akuntansi
signifikan
(X2)
positif
tidak
kegiatan pemerintahan.
terhadap
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
yang
Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian
Surya
(2004)
yang
intern terhadap penerapan akuntabilitas. Serta
pemerintah. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
penerapan sistem akuntansi memiliki nilai sig.
Cici Rahayu (2011) yang menguji pengaruh audit
0,862 > 0,05 dengan koefisien β adalah -0,058
kinerja
dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
dan
pengawasan
fungsional
terhadap
akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota
penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh akuntabilitas
oleh
pengaruh yang signifikan antara pengendalian
signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi
terhadap
dilakukan
menunjukkan adanya hubungan yang positif dan
ini adalah penerapan sistem akuntansi berpengaruh
signifikan
berasal
terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan
pemerintah Penerapan
yang
pemerintah daerah maupun yang berasal dari
pengawasan
fungsional maka semakin baik pula akuntabilitas
pengawasan
Dimana
yang dilakukan oleh aparat pengawasan fumgsional,
yaitu 0,803. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan
bahwa penelitian ini dapat membuktikan
pemerintah.
pengawasan fungsional merupakan pengawasan
Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif
diterima. Dimana semakin baik
instansi
Cimahi, yang menunjukkan bahwa audit kinerja dan
instansi
pengawasan fungsional secara parsial dan simultan
pemerintah, Ini berarti H2 ditolak.
berpengaruh
PEMBAHASAN 11
signifikan
dan
positif
terhadap
akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota
menghasilkan informasi yang tepat waktu,
Cimahi.
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dinyatakan oleh Sjamsiar pengawasan
fungsional
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
(2006), bahwa
merupakan
penerapan sistem akuntansi tidak mempunyai
bagian
pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas,
terpenting dalam praktik pengawasan di Indonesia yang
mempunyai
peranan
untuk
artinya penerapan sistem akuntansi saja belum dapat
melakukan
meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
pengevaluasian serta memberikan rekomendasi
sesuai dengan rencana dan aturan perundang-
terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar
undangan.
cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang
Alasan
lain
tidak
signifikannya
penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas
transparan dan akuntabel dapat dicapai. Karena
instansi pemerintah menunjukkan adanya faktor
akuntabilitas merupakan syarat penting dalam
pendukung lain dalam sistem akuntansi yang
terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik,
mendorong meningkatnya akuntabilitas instansi
demokratis dan amanah.
pemerintah. Besar kecilnya penerapan sistem
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi terhadap
akuntansi dalam instansi pemerintah tidak memiliki
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas instansi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
penerapan
sistem
akuntansi
tersebut apabila tidak diiringi dengan SDM yang
tidak
berkualitas dalam melaksanakan dan menggunakan
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
sistem
instansi pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan
akuntansi yang usang dan tidak akurat akan dapat
penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2004)
menghancurkan
yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang
pemerintah yang transparan dan akuntabel. Karena
besar penerapan sistem akuntansi terhadap
tujuan dari penerapan sistem akuntansi adalah
bentuk
instansi
menyediakan informasi dan memperbaiki informasi
pemerintahan, dan penelitian yang dilakukan
yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik
oleh Ari Wibowo (2007) yang menyatakan
mengetahui mutu, ketepatan penyajian, maupun
bahwa akuntabilitas akan semakin baik jika
struktur
didukung oleh suatu sistem akuntansi yang
akuntansi
pertanggungjawaban
akuntansi
Selain
pelaksanaan
informasi,
memperbaiki 12
tersebut.
dan
kegiatan
memperbaiki pengecekan
tingkat
itu
sistem
instansi
pengendalian intern
keandalan
untuk
(reliability)
informasi dalam menyediakan catatan lengkap
begitu
mengenai pertanggungjawaban aset perusahaan
penelitian.
sehingga laporan keuangan lebih akuntabel. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini bertujuan
daerah
untuk
mempengaruhi validitas hasil, karena jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan
kota
keadaan yang sesungguhnya. Persepsi responden
Pariaman.
akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Namun apabila penelitian dilakukan
telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat
melalui wawancara maka akan membutuhkan
disimpulkan sebagai berikut:
waktu yang lama, sedangkan responden yang
1. Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas
diteliti banyak.
instansi
4. Masih adanya sejumlah variabel lain yang tidak
pemerintah.
digunakan dan memiliki kontribusi yang besar
2. Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan
hasil
melalui instrumen kuesioner. Hal ini sangat
melihat
Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang
positif
mempengaruhi
responden yang disampaikan secara tertulis
penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah
akan
3. Data penelitian ini diperoleh dari persepsi
sejauhmana pengaruh pengawasan fungsional dan
instansi
besar
terhadap
akuntabilitas
dalam mempengaruhi akuntabilitas instansi
instansi
pemerintah
pemerintah. Keterbatasan
Saran
Meskipun peneliti telah berusaha merancang
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah
dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa,
variabel-variabel
namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam
dalam
peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
selanjutnya, antara lain :
2. Bagi
1. Penelitian ini hanya dilakukan di daerah kota
peneliti
memperluas
Pariaman.
penelitian
ini
juga
dapat
dengan
objek
yang berbeda sehingga dapat menghasilkan
tidak Semua SKPD yang bersedia menerima dan kuesioner
selanjutnya
penelitian diberbagai kabupaten dan kota lain
2. Terbatasnya jumlah data yang diolah karena
kembali
lain
penelitian ini. Misalnya variabel audit kinerja,
penelitian ini yang masih perlu direvisi peneliti
mengembalikan
penelitian
kesimpulan penelitian dengan cakupan yang
yang
lebih luas.
dibagikan, sedangkan jumlah populasi yang tidak 13
3.
Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas
Arikunto,
Suharsimi.
2002.
Prosedur
penelitian ini dengan menambah jumlah sampel
Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
yang lebih besar pada daerah lain.
Rineka Cipta.
4. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi
Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi.
masukan tentang pentingnya
Jakarta: Gramedia
pengawasan fungsional dan penerapan sistem
Bergman,
akuntansi yang baik terhadap
Michael and Jan-Erik Lane. 1990.
Public policy in a principal-agent
akuntabilitas instansi pemerintahan.
framework. Journal of Theoretical Politics 2(3):
5. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini
339-352.
dapat menambah bahan referensi dan menjadi
BPKP,
perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2007.
Pusat
Pendidikan
Pelatihan Pengawasan BPKP, edisi kelima (tersedia
pada
http://www.bpkp.go.id).[15/5/2011]
DAFTAR PUSTAKA Abdullah,
dan
Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan
BPK RI.
2008. Laporan Hasil Pemeriksaan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas
Kabupaten
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi
Anggaran 2007. Auditorat Utama Keuangan
Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah
Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.
Istimewa
Yogyakarta).
KOMPAK.No.13,
Christensen,
Januari-April 2005 Hal: 37-67. Andyani,
Nurul.
2008.
Penerapan
Rokan
J.
G.
Contractual Sistem
Hulu
1992.
Untuk
Tahun
Hierarchical
Approaches
to
and
Budgetary
Reform. Journal of Theoretical Politics.
Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan
4(1): 67-91.
Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah
E. S, 2004, “Pengaruh Kejelasan
Darma,
Daerah Kabupaten Tangerang. Universitas
Anggaran
Widyatama, Skripsi
Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial
Aribowo,
Fajar. 2007. Laporan Keuangan
dengan
dan
Sistem
Komitmen Pemoderasi
Pengendalian
Organisasi
Daerah Perlu Akuntabilitas. Harian Bisnis
Variabel
Indonesia.19 November 2007.
Daerah”, Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004 14
pada
sebagai
Pemerintah
Dwiyanto,
Agus,
dkk.
2002.
Reformasi
LAN,
BPKP. 2000. Pengukuran kinerja
Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta :
instansi
pemerintah,
Penerbit PSKK-UGM
Sistem
Akuntabilitas
Fozzard,
A. 2001. The Basic Budgeting
Problem:
Approaches
to
for
Pro-Poor
Resource
Imam.
2006.
Lane.
Budgeting,
Multivariate
“Aplikasi
Abdul,
Manajemen
(2000). Jilid 1 (Marketing
Benyamin La Midjan,
Program
dan Azhar Susanto. 2000. Sistem
Informasi Akuntansi 1. Edisi Keenam:
SPSS”.Semarang : Badan Penerbit Undip Halim,
Instansi
Management, Twelfth Edition). Terj.
Analisis
Dengan
Kinerja
Negara, Jakarta.
Overseas Development Institute, London. Ghozali,
Sosialisasi
Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi
Allocation in The Public Sector and Their Implications
Modul
Lembaga Informasi Akuntansi
Keuangan
Lupia,
Arthur.
Delegation
of
Power:
Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit
Agency Theory, dipublikasikan di Neil J.
UPP AMP YKPN, 2001.
Smelser; dan Paul B. Baltes, 2001, (eds.),
Inpres No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan
International Encyclopedia of the Social and
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Behavioral Sciences, 5: 3375-3377, Elsevier
Jones,
Science Limited, Oxford, UK.
Kasim,
P dan J.Bates. 1990. Public Sector Auditing: Parctical Techniques For An
Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. Pedoman
Integrated Approach, London: Chapman and
Penyusunan
Hall
Instansi Pemerintah Azhar. 2009. Sistem Pengawasan
Internal
Kevin
dalam
Administrasi
Mardiasmo.
Negara
Pelaporan
2003
Akuntabilitas
Perpajakan
Kinerja
edisi
revisi,Yogyakarta, Andi
Indonesia, makalah disampaikan dalam
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi
seminar nasional “Pengawasan Nasional
Kedua). Yogyakarta: Andi.
dalam Sistem Pemerintahan Presidensial:
McCubbins,
M. D.; R. G. Noll; dan B. R.
memperkuat Fungsi Lembaga Pengawasan
Weingast. 1987. Administrative Procedure
Internal Pemerintah dalam Era Pemerintahan
as Instruments of Political Control. Journal
Baru”. Jakarta : FHUI.
Law, Economic and Organization. 3: 243-
Lane Keller., 2003, Strategic Brand
79.
Manajemen, Second Edition, Prentice Hall 15
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba
Peraturan
Empat
Pemerintah No. 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Mohammad,
Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja
Instansi Pemerintah.
Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta Moe,
Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun
Terry M.. 1984. The New Economics
2009. Perubahan atas Peraturan Menteri
of Organizations. American Journal of
Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang
Political Science. 28(4): 739-77.
Pedoman
Tata
cara
Pengawasan
Narko. 2007. Sistem Akuntansi. Yayasan Pustaka
Penyelenggaraan
Nusatama. Yogyakarta.
Melalui (www.google.com) [06/06/2013]
Nurhayati, SAI
Isnaeni. 2004. Pengaruh penerapan
Peraturan
Pemerintah
atas
Daerah.
Pemerintahan No 71 Tahun 2010
dan
SAKIP
terhadap
kelayakan
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
penyajian
laporan
pertanggungjawaban
(SAP) pengertian dari Kualitas Laporan
pelaksanaan anggaran. UNPAD, Tesis. Nurkhamid,
Muhammad.
2008.
Keuangan Daerah.
Implementasi
Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3, November 2011: 560-
Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi
568
Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah
MEMPENGARUHI
Vol. 3, No. 1, 45-76.
KINERJA
Nusantoro,
Sunarno Agus. 2009. Efektivitas
FAKTOR-FAKTOR
AKUNTABILITAS
INSTANSI
Kabupaten
Kinerja Pemerintah (SAKIP) Di Kabupaten
Riantiarno & Nur Azlina.
Thesis
pada
PEMERINTAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penerapan Penerapan Sistem Akuntabilitas
Tasikmalaya.
YANG
Magister
Rahayu,
Rokan
Hulu)
Reynaldi
Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja
Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas
Sektor Publik dan Pengawasan fungsional
Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP
terhadap
FEUI).
UNIKOM. Bandung.
Peraturan
Pemerintah No. 79 Tahun 2005
tentang
Pedoman
Pembinaan
Revrisond
dan
Melalui
Baswir.
Publik.
Skripsi.
(1999), Akuntansi
Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta.
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
Akuntabilitas
Republik
(www.google.com)
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 tahun 2008 Tentang
[09/12/2012]
Kebijakan
Pengawasan
Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 16
Sadeli,
Dadang. Aparat
2008.
Pengawasan
Profesionalitas
Fungsional
Undang-undang
Intern
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas
Umar,
Husein. 2008. Metode Penelitian
Keuangan Instansi Pemerintah Daerah.
untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua.
UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Sjamsiar.
2006. Akuntabilitas, Konsep dan
Wasistiono,
Implementasi. Manggaukang Raba Soleman,
Rusman.
Kompetensi,
2007. Penerapan
Perundangan Kinerja
Terhadap
Instansi
Pengaruh Akuntabilitas
Akuntabilitas
Pemerintah
(AKIP).
Disertasi.Unpad. Surya,
An Nissa Sumunar. 2004. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Governance.
Good Skripsi.
Corporate Universitas
Padjadjaran. Thompson,
F.;
dan
L.
R.
Jones.
1986.
Controllership in the Public Sector. Journal of Policy Analysis and Management. 5(3): 547-571. Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara. Undang-Undang Tentang
Nomor Pemeriksaan
15
Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan
Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.
Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan
Ulum,
No. 28 Tahun 1999 Tentang
Tahun
2004
Tanggung
jawab
keuangan Negara.
17
18
