Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran)
Rena Pratiwi Juwita, Charles Jackson, S.H., M.H., Nurmayani, S.H., M.H Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 No. HP : 085764653022 email :
[email protected]
Abstract This study aims to determine how to control the Regional Inspectorate on village governance. This research is normative and empirical jurisdiction, the data used in the form of primary data and secondary data were used through library research and field study. The data were processed through the identification process, editing, data classification, data preparation and conclusion then qualitatively analyzed descriptively. The results showed that that the Regional Inspectorate supervision of the administration of the village is the supervision and examination covering the village administration and village government affairs. It is divided into Supervision / Examination Regular, Supervision/Inspection and Supervision Case/Special Investigation. Keywords: Monitoring, Regional Inspectorate, Village Government.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan
desa.
Terbagi
dalam
Pengawasan/Pemeriksaan
Pengawasan/Pemeriksaan Kasus dan Pengawasan/Pemeriksaan Khusus.
Reguler,
1
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pemerintahan Desa.
I.
daerah, dan meningkatkan daya saing
PENDAHULUAN
Otonomi daerah
daerah otonom
mengurus
adalah untuk
kewenangan
mengatur
kepentingan
setempat
menurut
dan
masyarakat
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangakan kesatuan
daerah
otonom
masyarakat
adalah
hukum
mempunyai
batas
daerah
berwenang
mengatur
dan
yang tertentu
mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri
berdasarkan
aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
daerah dalam proses pertumbuhan. Pemberian otonomi daerah telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada
daerah
melaksanakan
otonom
kewenangannya
untuk secara
mandiri, luas nyata dan bertanggung jawab dalam
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menyelenggarakan pemerintahan melalui perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan
dan evaluasi yang harus ada dalam
Pemerintah daerah dengan otonomi adalah
pemerintahan dan dilaksanakan secara
proses peralihan dari sistem dekonsentrasi
profesional
ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah
sasaran tujuan organisasi secara efektif dan
penyerahan
efisien.2
urusan
pemerintah
pusat
kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain1: menumbuh kembangkan bidang,
daerah
dalam
Meningkatkan
berbagai pelayanan
masyarakat, menumbuhkan kemandirian HAW. Wijadja, 2001. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 76
rangka
pencapaian
Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
diatur
mengenai
Pengawasan Daerah
Inspektorat
Kabupaten/Kota. Pada Pasal 26 Ayat (4) di jelaskan
bahwa
Inspektorat
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di 2
1
dalam
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 46
2
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
daerah
kabupaten/kota.,
pembinaan
atas
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
II. METODE PENELITIAN
pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah
Penelitian hukum merupakan kegiatan
No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
ilmiah yang didasarkan pada metode,
Pembinaan
Dan
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dipertegas
dengan
Pengawasan
adanya
Daerah
bertujuan untuk mempelajari suatu atau
Peraturan
beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.3Jenis
Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008
jalan
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
yang digunakan dalam penelitian
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
menggunakan dua macam pendekatan,
dijelaskan
yaitu pendekatan
bahwa
pengawasan
atas
penelitian ini
yuridis normatif dan
penyelenggraan pemerintahan desa adalah
pendekatan yuridis empiris. Data yang
proses kegiatan yang ditujukan untuk
digunakan berupa data primer dan data
menjamin
Desa
sekunder yang digunakan melalui studi
berjalan secara efektif dan efisien sesuai
kepustakaan dan studi lapangan. Data yang
dengan rencana dan ketentuan peraturan
diolah melalui proses identifikasi, editing,
perundang-undangan yang berlaku.
klasifikasi data, penyusunan data dan
Dari
agar
hal
Pemerintahan
diatas,
muncul
sebuah
permasalahan bahwasanya perlu adanya pengawasan
terhadap
penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
penyeleggaraan
pemerintahan desa yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah.
permasalahan
tersebut,
pertanyaan
Berdasarkan maka
bagaimanakah
III. HASIL
pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan apakah faktor penghambat Inspektorat
DAN
PEMBAHASAN
timbul
3.1 Gambaran Umum Kabupaten
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran
pengawasan
PENELITIAN
Daerah
Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa?
Pesawaran Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten
di
Provinsi
Lampung,
Indonesia. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak atara 10040’-50014’ 3
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32
3
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
Bujur Timur dan 507050480 Lintang
3.3 Pengawasan Inspektorat Daerah
Selatan. Kabupaten Pesawaran diresmikan
Terhadap
pada
Pemerintahan Desa
tanggal
2
November
2007
Penyelenggraan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Penyelenggaraan
pemerintahan
Tahun
lebih
dalam
2007
tentang
Pembentukan
ditujukan
daerah
meningkatkan
Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten
kinerja pembangunan di setiap sektor.
ini merupakan bagian dari Kabupaten
Oleh karena itulah salah satu cara yang
Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran
dilakukan
memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari
pembangunan adalah melalui pengawasan,
133 desa.
dimana fungsi dan peran pengawasan
dalam
merupakan 3.2 Gambaran Umum Inspektorat
pencapaian
kegiatan
yang
kinerja
dilakukan
apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai
Kabupaten Pesawaran Sebagai salah satu unsur Lembaga Teknis
dengan yang direncanakan, dan selain itu
Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten
dilakukan tindakan korektif dari hasil
Pesawaran
pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang
berkewajiban
untuk
mendukung pencapaian visi pembangunan
direncanakan.
daerah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai
Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
dengan
fungsinya.
secara tegas dinyatakan bahwa otonomi
Sebagai salah satu indikator keberhasilan
daerah yang dianut adalah otonomi yang
pengawasan
dengan
nyata dan bertanggung jawab. Hal tersebut
terlaksananya tugas pokok dan fungsi
berarti bahwa pemerintahan daerah adalah
Inspektorat, untuk mencapai keberhasilan
tetap
tersebut Inspektorat Kabupaten Pesawaran
pemerintahan
tugas
memiliki
pokok
disuatu
visi
Inspektorat
Yang
yaitu
dan
daerah
“Terwujudnya
Profesional
Dalam
sebagai
demikian
bagian
integral
nasional.
daerah
merencanakan,
diberi
dari
Meskipun wewenang
melaksanakan
serta
Rangka Menciptakan Aparatur Pemerintah
mempertanggung jawabkan pembangunan
Kabupaten Pesawaran yang Baik Dan
daerahnya atas prakarsa dan tanggung
Terpercaya”.
jawabnya sendiri. Pemerintah
daerah
pada
hakekatnya
merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan
4
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
dan pengawasan terhadap pemerintahan
manajemen maupun dari segi pencapaian
daerah merupakan bagian integral dari
visi dan misi serta program pemerintah.
sistem
Dari
penyelenggaraan
Pengawasan
atas
pemerintahan.
segi
fungsi
dasar
manajemen,
penyelenggaraan
Inspektorat mempunyai kedudukan yang
pemerintahan daerah oleh Pemerintah,
setara dengan fungsi perencanaan atau
Gubernur dan Bupati/Walikota adalah
fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi
proses kegiatan yang ditujukan untuk
pencapaian
menjamin
penyelenggaran
pemerintah, Inspektorat daerah menjadi
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan
pilar yang bertugas sebagai pengawas
Desa berjalan sesuai dengan rencana dan
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.4
program yang tertuang dalam APBD.
agar
visi,
misi
dan
program
Inspektorat Daerah sebagai salah satu lembaga pengawas yang diberi tugas dan Dalam rangka mewujudkan tata kelola
wewenang
pemerintahan
(good
fungsional
peran
pemerintahan daerah, memiliki peran yang
pengawasan internal pemerintah secara
sangat menentukan guna terwujudnya
optimal
Melalui
pemerintahan daerah yang bebas dari KKN
diketahui
sehingga tercapai daya guna dan hasil
yang
governance),
sejauhmana telah
diperlukan
dan
pengawasan
baik
berkualitas. intern
dapat
suatu instansi pemerintah
melaksanakan
kegiatan
sesuai
guna
melaksanakan atas
pengawasan
penyelenggaraan
pembangunan
nasional
bagi
kesejahteraan masyarakat.
dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
kebijakan yang telah ditetapkan
Negeri
sesuai
dengan
ketentuan
serta
perundang-
undangan yang berlaku.
No. 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan dijelaskan
Inspektorat
Daerah
sebagai
Aparat
Pemerintahan
bahwa
penyelenggaran
pengawasan pemerintahan
Desa atas desa
Pengawas Internal Pemerintah Daerah
meliputi administrasi pemerintahan desa
memiliki peran dan posisi yang sangat
dan
strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi
Pengawasan
urusan
pemerintahan atas
desa.
penyelenggaraan
pemerintahan desa adalah proses kegiatan 4
Tjahya Supriatna, MS., 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta : Bumi Aksara, Hlm. 95
yang ditujukan untuk menjamin agar
5
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
pemerintahan desa berjalan secara efektif
Kabupaten Pesawaran agar pemerintahan
dan efisien sesuai dengan rencana dan
desa berjalan secara efektif dan efisien
ketentuan peraturan perundang-undangan.
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam
dalam
Negeri
pemerintahan
No.
7
Tahun
2008
tentang
pengawasan
serta
desa
Tugas
pemeriksaan
pada
Inspektorat
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Kabupaten
Pesawaran
dilakukan
Penyelenggaraan
Inspektur
Pembantu
(Irban)
Pemerintahan
Desa
dengan
dijelaskan bahwa pengawasan terhadap
anggotanya
urusan pemerintahan di desa dilaksanakan
orang.Pengawasan yang dilakukan oleh
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,
terhadap
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
Pengawasan/Pemeriksaan
dimaksud
Pengawasan/Pemeriksaan
adalah
Inspektorat
Daerah.
Fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang
yang
oleh
berjumalah
pemerintahan
desa
6
yaitu Reguler,
Kasus
dan
Pengawasan/Pemeriksaan Khusus.
dilakukan oleh Inspektorat Daerah lebih bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan
saran
dan
3.4 Pengawasan
pertimbangan
/
Pemeriksaan
Reguler
kepada Kepala Desa, Inspektorat Daerah
Pengawasan/Pemeriksaan
tidak berwenang untuk menghakimi dan
berpedoman
pada
menindak.
Pemeriksaan
Tahunan
Reguler
Program
ini Kerja
(PKPT)
dan
dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dengan Instansi yang memiliki wewenang dalam
waktu
melakukan
terhadap
Pengawasan/pemeriksaan dilakukan pada
penyelenggaraan pemerintahan desa di
seluruh obrik yang ada di Kabupaten
Kabupaten Pesawaran adalah Inspektorat
Pesawaran, berdasar atas Surat Perintah
Daerah Kabupaten Pesawaran. Pentingnya
Tugas
fungsi dan peran Inspektorat Daerah
Pengawasan/Pemeriksaan Reguler pada
Kabupaten Pesawaran dalam melakukan
tahun 2013 ini telah berlangsung pada
pengawasan
terhadap
bulan Maret dan bulan April dengan obrik
pemerintahan
desa
mengawasi
pengawasan
dan
penyelenggaraan bertujuan
memeriksa
untuk
pelaksaan
penyelenggaran pemerintahan desa di
133 desa.
selama
2
(SPT)
x
8
hari.
Bupati.
6
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
Mekanisme
pelaksanaan
pemeriksaan
pemerintahan desa telah dilakukan dan
Persiapan
Pemeriksaan,
dapat diketahui bahwa lamanya waktu
Koordinasi Rencana Pemriksaan, sebelum
pengawasan/pemeriksaan reguler yaitu 2 x
memprogramkan
adalah
1)
pemeriksaan
terlebih
8 hari yang dilakukan masing-masing pada
koordinasi
dengan
tanggal 4 Maret s.d 11 Maret 2013 dan
kecamatan mengenai waktu dan obyek
tanggal 1 April s.d 8 April 2013 dari waktu
yang akan diperiksa serta pengumpulan
yang
dan penelaahan informasi yang berkenaan
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan
dengan obyek yang akan di periksa lalu
oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran
penyusunan Program Kerja Pemeriksaan
terhadap seluruh obrik yang ada di
(PKP). 2) Pelaksaan Pemeriksaan, Tim
Kabupaten Pesawaran dengan jumlah 133
pemeriksa bertemu dengan Kepala Desa
desa maka dalam waktu 1 hari Inspektorat
atau yang mewakili, untuk menyampaikan
Kabupaten Pesawaran harus memeriksa 7
maksud dan tujuan pemeriksaan setelah itu
sampai 8 obrik dengan pembagian obrik
tim
yang telah ditentukan pada masing-masing
dahulu
dilakukan
pemeriksa
melaksanakan
tugas
ditentukan
diperiksa sesuai dengan program kerja
meskipun seluruh obrik yang ada dapat
pemeriksaan. Kemudian tim pemeriksa
diperiksa,
menyampaikan
hasil
dilakukan kurang optimal dikarenakan
pemeriksaan kepada Kepala Desa atau
waktu pemeriksaan yang sangat singkat.
yang mewakili. 3) Hasil pemeriksaan
Hasil
selambat-lambatnya 15 hari setelah selesai
reguler pada Tahun 2013 ini yaitu hampir
pemeriksaan reguler, tim pemeriksa wajib
seluruh temuan pada pemerintahan desa
melakukan
hasil
terdapat masalah yang sama yaitu masih
pemeriksaan
kurangnya sumber daya manusia aparatur
penyelenggaraan pemerintahan desa yang
pemerintah desa itu sendiri, dan masih
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
kurangnya kesadaran Kepala Desa dalam
Pesawaran
membuat buku administrasi desa serta
pemeriksaan.
administrasi
Materi
meliputi
pemeriksaan
pemerintahan
desa
dan
pemeriksaan urusan pemerintahan desa.
namum
dari
masalah seluruhnya
menunjukan
maka
Irban.
pemberitahuan
ini
PKPT
pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan
pokok-pokok
Hal
dalam
pemeriksaan
bahwa
yang
pengawasan/pemeriksaan
wajib
pajak
memenuhi
yang
belum
kewajiban
membayar pajak dan sarana prasarana Pada tahun 2013 pengawasan Inspektorat
yang belum memadai pada pemerintahan
Daerah
desa.
terhadap
penyelenggaraan
7
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
perahu nelayan, 4 jaring penangkap ikan 3.5 Pengawasan
/
Pemeriksaan
dan 5 bubu ikan. Dan kasus yang kedua terjadi di Desa Karangrejo yaitu pada
Kasus Pengawasan/Pemeriksaan
Kasus
bulan
berpedoman
Kerja
pengaduan
pada
Pemeriksaan
Program
Tahunan
Februari.
Kasus
BPD
tersebut
atas
Karangrejo
yang
Kepala
Desa
(PKPT).
melaporkan
Pengawasan/Pemeriksaan Kasus ini tidak
Karangrejo
terjadual dan berdasar pada pengaduan
penyimpangan dana Program Nasional
masyarakarat dan pemberitaan surat kabar,
Pemberdayaan
pelaksanan
pengawasan/pemeriksaan
Mandiri untuk pembuatan sumur bor dan
tersebut dilakukan atas Surat Perintah
tampungan air guna pengairan sawah di
Tugas (SPT) Bupati. Cara penyelesaian
Desa Karangrejo yang mengakibatkan
kasus yaitu pemeriksaan langsung pada
pembuatan tampungan air terhenti dan
obrik atau pemanggilan obrik. Kesimpulan
baru terselesaikan sumur bor saja. Masing-
atas
laporan
masing kasus tersebut telah diperiksa oleh
pengawasan/pemeriksaan kasus terhadap
Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan
pengaduan masyarakat dan pemberitaan
hasilnya adalah Tidak Terbukti.
hasil
bahwa telah
melakukan
Masyarakat
(PNPM)
surat kabar setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat adalah Terbukti, Tidak
3.6 Pengawasan
Terbukti dan Terbukti Sebagian.
/
Pemeriksaan
Khusus Pengawasan/Pemeriksaan Khusus tidak
Pada Tahun 2013 ini telah tejadi 2 kasus,
masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan
Kasus yang pertama yaitu kasus yang pada
Tahunan
bulan Juni terjadi di Desa Legundi. Kasus
pengawasan/pemeriksaan
tersebut atas pengaduan dari BPD Legundi
terjadual.
bahwa
Khusus ini dilakukan pada Akhir Masa
Kepala
melakukan
Desa
penjualan
Legundi tehadap
telah perahu
Jabatan
(PKPT)
dan ini
tidak
Pengawasan/Pemeriksaan
(AMJ)
Kepala
Desa,
yang
nelayan, jaring dan bubu dimana perahu
diperiksa yaitu mulai dari sejak awal
nelayan,
tersebut
menjabat Kepala Desa hingga akhir masa
merupakan bantuan dari Dinas Kelautan
jabatan. Komponen materi pemeriksaan
dan Perikanan
Kabupaten Pesawaran.
khusus sama dengan komponen materi
Bantuan
Dinas
pemeriksaan
jaring
dari
dan
bubu
Kelautan
dan
Perikanan Kabupaten Pesawaran berupa 5
reguler.
Hasil
penelitian
penulis pada masing-masing Irban terkait
8
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
pengawasan/pemeriksaan khusus adalah
belum mencukupi, dengan jumlah
bahwa dalam obrik masing-masing Irban
obrik yang terdiri dari 133 desa belum
yang terdiri dari Irban I - Irban IV
seluruhnya
pemeriksaan/pengawasan
pemeriksaan
khusus
dapat
dilakukan
dengan
optimal
terkendala pada masalah yang sama yaitu
dikarenakan jarak tempuh desa yang
belum
jauh dan banyaknya jumlah desa yang
dibuatnya
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
(LPPD)
Laporan
dan
Desa
Keuangan
Pemerintahan Desa (LKPD), seharusnya
diperiksa
sehingga
membutuhkan
penerimaan dana yang maksimal dari APBD.
LPPD dibuat maksimal 6 bulan setelah akhir masa jabatan dan dilaporkan kepada masyarakat
melalui
BPD.
Sedangkan
2. Obyek Pemeriksaan (Obrik) Masih kurangnya kesadaran obyek
LKPD dibuat 3 bulan sebelum akhir masa
pemeriksaan
dalam
jabatan dan dilaporkan kepada Bupati
penyelenggaraan pemerintahan desa
melalui Camat.
yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seluruhnya
obyek
melaksanakan
serta
belum
pemeriksaan
Penghambat
menyadari tujuan pemeriksaan adalah
Pengawasan Inspektorat Daerah
sebagai upaya membantu pencapaian
Terhadap
target fungsional dan kriteria yang
3.7 Faktor
Penyelenggaraan
telah ditetapkan.
Pemerintahan Desa faktor-faktor
penghambat
Inspektorat
pengawasan
Daerah
penyelenggaraan
terhadap
pemerintahan
desa
adalah sebagai berikut :
3. Tim Pemeriksa Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran anggota pemeriksa yang ada belum mencukupi, anggota pemeriksa yang
1. Dana
ada pada masing-masing Irban hanya
Berdasarkan hasil wawancara dengan
berjumlah 6 orang dengan 1 Kepala
Bapak
Irban.
Inspektur
Vierdaizy Pembantu
selaku
Kepala
Wilayah
III,
beliau menjelaskan dana yang diterima
4. Waktu Pemeriksaan
oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Waktu pemeriksaan menjadi kendala
untuk melakukan pemeriksaan masih
bagi tim pemeriksa karena dalam
9
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
pemeriksaan hanya diberi waktu 2 x 8
Pejabat Inspektorat yang mendapatkan
hari sedangkan jumlah
tugas
obrik
yang
harus diperiksa terdiri dari 133 desa.
melakukan
Inspektur
pengawasan
Pembantu
(Irban)
adalah dan
anggotanya yang tebagi dalan Inspektur 5. Sarana dan Prasarana Masih
Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu
terbatasnya
sarana
dan
Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah
prasarana yang ada pada Inspektorat
III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Kabupaten
Pesawaran
Pengawasan
mengakibatkan
pemeriksaan
yang belum
optimal.
atas
penyelenggaraan
pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan
desa
dan
urusan
pemerintahan desa.
Sedangkan
IV. PENUTUP
dihadapi
4.1 Simpulan Berdasarkan dilakukan
hasil oleh
penelitian penulis
Faktor oleh
penghambat
Inspektorat
yang
Kabupaten
yang
Pesawaran adalah masih kurangnya dana
tentang
operasional yang diterima oleh Inspektorat
Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap
Kabupaten
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat
sehingga
disimpulkan
dilakukan masih kurang optimal, masih
bahwa
Pengawasan
Pesawaran pemeriksaan
obrik
yang
kurangnya
terhadap penyelenggaraan pemerintahan
melaksanakan
desa berpedoman pada Peraturan Menteri
pemerintahan desa yang sesuai dengan
Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang
peraturan perundang-undangan serta masih
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
rendahnya
Penyelenggaraan
pemeriksaan
Pengawasan
yang
dilakukan
Desa.
obrik
APBD
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran
Pemerintahan
kesadaran
dari
dalam
penyelenggaraan
kesadaran
bahwa
tujuan
adalah
sebagai
upaya
oleh
membantu pencapaian target fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran
dan kriteria yang telah ditetapkan, belum
terhadap pemerintahan desa yaitu terbagi
mencukupinya anggota pemeriksa yang
dalam Pengawasan/Pemeriksaan Reguler,
ada pada masing-masing Irban dan waktu
Pengawasan/Pemeriksaan
pemeriksaan yang sangat sempit hanya 2
Kasus
Pengawasan/Pemeriksaan Khusus.
dan
x 8 hari sedangkan obrik yang diperiksa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Pesawaran serta masih terbatasnya sarana
10
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
dan prasarana yang ada di Inspektorat
DAFTAR PUSTAKA
Kabupaten
Pesawaran
Buku-buku
kurangnya
jumlah
seperti
laptop,
masih
komputer,
handycam dan camera digital.
Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. RajawaliPers, Jakarta.
4.2 Saran Sebaiknya Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran pelatihan
melakukan kepada
pendidikan
obyek
pemeriksaan
(Obrik) yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat penyelenggaraan Sehingga
Desa mengenai
pemerintahan
kesadaran
obrik
desa. dalam
melaksanakan pemerintahan desa dapat tumbuh
dan
pemeriksaan
memahani yang
tujuan
dilakukan
dari
Kansil, C.S.T. 1988. Desa Kita: Dalam Peraturan
Tata
Pemerintahan
Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta. Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine S.T. 2001. Pemerintahan Derah Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
oleh
Inspektorat. Kemudian dengan adanya faktor penghambat yang ada, selanjutnya
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dana yang diperoleh Inspektorat dengan maksimal,
penambahan
waktu
pemeriksaan, penambahan jumlah tim
Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
pemeriksa yang ada di Inspektorat dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di
Inspektorat
pemeriksaan
agar pengawasan dan yang
dilakukan
Inspektorat dapat lebih optimal.
oleh
Saparin, Sumber. 1990. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta. Soekanto,
Sarjono.
1990.
Penelitian
Hukum Normatif. Rajawali Pers, Jakarta.
Supriatna MS., Tjahya. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Bumi Aksara, Jakarta.
11
Rena Pratiwi Juwita Universitas Lampung
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Surianingrat, Bayu. 1992. Pemerintahan Administrasi Kelurahan.
Desa
Dan
Rieneka
Cipta,
Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Daerah dan
Daerah
Otonom.
Tentang Organisasi Perangkat Derah
PT.
RajaGrafindo Perasada, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman
. 2005. Penyelenggaraan Otonomi
Di
Indonesia.
PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
. 1993. Pemerintahan Desa Dan Administrasi
Desa.
PT.
RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi
Dan
Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12
Tahun
2009
Tentang
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Pembentukan, Organisasi Dan Tata
Indonesia Tahun 1945
Kerja
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Inspektorat,
Perencanaan Daerah
Dan
Badan
Pembanngunan Lembaga
Teknis
Daerah Provinsi Lampung
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Pesawaran
12
