0 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ATAS PENYELENGGARAAN

BUPATI

BATANG

PROVINSI JAWA

TENGAH

PERATURAN BUPATI NOMOR

BATANG

TAHUN 2015

V/0 40

TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ATAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang

a.

ESA

BATANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216

Undang-Undang

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka

m e w u j u d k a n penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu adanya

pengawasan

yang

transparan dan akuntabel di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; b.

Bahwa

dalam

rangka

Penyelenggaraan perlu pedoman c.

bahwa

Pelaksanaan

Pengawasan

Pemerintahan di Kabupaten

Batang

,

pengawasannya;

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

d i m a k s u d d a l a m h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n Bupati Tentang Pedoman

Pengawasan

Peraturan

Inspektorat

Atas

penyelenggaraan Pemerintahan D i Kabupaten Batang; Mengingat

1.

Pasal

18 ayat

(6)

Undang

-

Undang

Negara

Republik

1965

tentang

Indonesia T a h u n 1945; 2.

Undang

-

Undang

Pembentukan Negara

Daerah

Republik

Nomor

9

Tingkat

Indonesia

Tahun II Batang

Tahun

1965

{

Lembaran Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

52,

Nomor

2 3.

Undang-Undang

Nomor

Penyelenggaraan Korupsi,

28

Tahun

Negara yang

Kolusi

dan

Bersih dan

Nepotisme

Republik Indonesia T a h u n

1999

tentang

Bebas

(Lembaran

1999 Nomor

75,

dari

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003

Nomor

47, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 5.

Undang-Undang Perimbangan

Nomor

33

Keuangan

Pemerintahan

Tahun

2004

antara Pemerintah

Daerah

(Lembaran

tentang

Pusat

dan

Negara

Republik

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6

Undang-undang (

Lembaran

Nomor

7

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Negara ,

Republik

(Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

Desa 2014

Republik

Indonesia Nomor 5495); 7

Undang

-

Undang

Pemerintahan

Nomor

Daerah

Tahun

tentang Republik


Lembaran

telah

beberapa

Lembaran

2014

Negara

Negara Republik

(

23

Indonesia kali

Nomor

diubah

5587)

terakhir

sebagaimana

dengan

Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang

Pemerintahan

Nomor

Daerah

(

23

Tahun

Lembaran

2014

Kedua tentang

Negara

Republik

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran


Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun

2005

tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor

137, T a m b a h a n

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4575); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor Sistem Informasi Keuangan

56 Tahun

2005

Daerah ( Lembaran

Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 5 7 6 );

tentang Negara


3 10.

Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan

Keuangan

58 Tahun

Daerah

(

2005

tentang

Lembaran

Negara

Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor


N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 5 7 8 ); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor Pedoman

Pembinaan

Pemerintahan

79 Tahun

dan Pengawasan

Daerah

(Lembaran

2005

Tentang

Penyelenggaraan Negara

Republik


Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12.

Peraturan Pemerintah Pelaporan

Keuangan

Nomor dan

8

Tahun

2006

Kinerja Instansi

Tentang

Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 25,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4614); 13.

Peraturan Pemerintah

Nomor

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah,

Laporan

3

Tahun

2007

Tentang

Pemerintahan Daerah

Keterangan

Kepada

Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan

Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Indonesia T a h u n 2007 Nomor

Republik

19, T a m b a h a n

Lembaran



38 Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi, dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007

Nomor

82, Tambahan

Lembaran

Negara



Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor

20,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16


60 Tahun

2008

Sistem

Pengendalian

Pemerintah

(

Negara

Republik

Intem

Indonesia

Nomor

127,

tentang Lembaran

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4 17.


Nomor

43

Th

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 2014

Tentang

Indonesia Nomor

Desa

(

Lembaran

2014

Tentang

Nomor 6 Tahun Negara

Republik

123 T a h u n 2014, T a m b a h a n

Lembaran


P e r a t u r a n P e m e r i n t a h No. 6 0 T a h u n 2 0 1 4 Tentang Desa

yang

Bersumber

dari Anggaran

Belanja Negara ( Lembaran Tahun

2014

Nomor

Pendapatan

Negara Republik


Dana dan

Indonesia

Lembaran

Negara


Peraturan

Pemerintah

No.

53

Tahun

2010

Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ( L e m b a r a n Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran


Peraturan

Presiden

Nomor

Pengadaan Barang/Jasa

54

Tahun

2010

tentang

Pemerintah, sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

telah

Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan

Presiden

Nomor

Pengadaan Barang/Jasa 21.

Tahun

Pedoman

Penyelenggaraan

2010

tentang

Pemerintah

Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor tentang

23.

54

Tata

Cara

Pemerintahan

7 Tahun

Pengawasan

Pedoman

Penyelenggaraan telah diubah

Tata

Desa; Cara

Pemerintahan

dengan

2007 Atas

Peraturan Menteri D a l a m Negeri N o m o r 23 T a h u n tentang

Atas

Pengawasan Daerah,

2007 atas

sebagaimana

Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor 8 T a h u n 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Pedoman

Negeri Nomor

23 T a h u n 2007

Tata Cara Pengawasan

Atas

tentang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 25

Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 25 T a h u n tentang Pedoman Lingkungan Daerah;

Penanganan

Departemen

Pengaduan

2007

Masyarakat di

D a l a m Negeri d a n

Pemerintah

5 26

Peraturan Daerah 2007

tentang

Daerah

Kabupaten

Pokok

-

Batang Nomor

Pokok

Pengelolaan

1

Tahun

Keuangan

( Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun

2 0 0 7 N o m o r 1 S e r i E N o m o r 1);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PEDOMAN

INSPEKTORAT ATAS PENYELENGGARAAN KABUPATEN

PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DI

BATANG. BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

2.

Pemerintah

Daerah

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. 3.

G u b e m u r adalah G u b e m u r Jawa Tengah.

4.

Bupati adalah Bupati Batang.

5.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.

6.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang.

7.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Batang.

8.

Inspektur P e m b a n t u Wilayah adalah pejabat yang d a l a m m e l a k s a n a k a n tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada

9.

Inspektur;

Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintah Daerah

untuk

P2UPD

adalah orang yang karena jabatannya pada

selanjutnya Inspektorat

Batang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan di Daerah di luar pengawasan

disingkat Kabupaten

Teknis Pemerintahan

keuangan.

10. A u d i t o r a d a l a h P e g a w a i N e g e r i S i p i l y a n g d i a n g k a t d a l a m j a b a t a n dan

atau

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

berada

di

fungsional

Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Batang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan h a k oleh pejabat y a n g berwenang u n t u k m e l a k s a n a k a n pemeriksaan keuangan.

6 11. Pengawasan adalah kegiatan y a n g d i l a k u k a n oleh lembaga/badan/unit mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui

yang

pemeriksaan

pengujian, pengusutan dan penilaian. 12. P e m e r i k s a a n / A u d i t

adalah

salah

satu bentuk

kegiatan

Pengawasan

yang

dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, m e m b a n d i n g k a n a n t a r a p e r a t u r a n / k e t e n t u a n , rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang

terjadi

pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan. 13. P e r a n g k a t D a e r a h a d a l a h P e r a n g k a t D a e r a h a d a l a h u n s u r p e m b a n t u

bupati

d a l a m penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 14. A p a r a t P e n g a w a s I n t e r n a l P e m e r i n t a h y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t A P I P

adalah

Inspektorat Kabupaten Batang. 15. P r o g r a m K e r j a P e n g a w a s a n T a h u n a n y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t P K P T

adalah

rencana kerja pemeriksaan reguler d a l a m k u r u n w a k t u l(satu) t a h u n . 16. K e r t a s K e r j a P e m e r i k s a a n y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t K K P a d a l a h

dokumen

yang dibuat oleh Auditor dan P2UPD mengenai pemeriksaan yang dilakukan, berisi

metodologi

pemeriksaan

pemeriksaan

yang

yang

dikumpulkan dan

dipilih,

prosedur

pemeriksaan,

simpulan pemeriksaan

selama

bukti masa

pemeriksaan. 17. N a s k a h H a s i l P e m e r i k s a a n y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t N H P a d a l a h l a p o r a n a w a l dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada Obrik setelah pelaksanaan pemeriksaan,

berisikan temuan yang meliputi kondisi,

kriteria, sebab, akibat k o m e n t a r Obrik serta Tanggapan Pemeriksa. 18. L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t

LHP

adalah laporan

yang disusun oleh T i m Pemeriksa dalam bentuk B A B dan/atau dalam bentuk surat. 19. D e s a a d a l a h d e s a y a n g a d a d i w i l a y a h K a b u p a t e n B a t a n g . 20. P e n g a w a s a n a t a s penyelenggaraan P e m e r i n t a h a n D e s a a d a l a h proses k e g i a t a n yang

ditujukan

untuk

m e n j a m i n agar Pemerintahan Desa berjalan

secara

efisien d a n efektif sesuai dengan rencana d a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundangundangan. 21. Pemerintahan kepentingan

Desa

adalah

masyarakat

penyelenggaraan

setempat

dalam

urusan sistem

pemerintahan

pemerintahan

dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. 22. P e m e r i n t a h D e s a a d a l a h K e p a l a D e s a d i b a n t u penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa sebagai u n s u r

7 23. D a f t a r

Materi

Pemeriksaan

adalah

materi

pemeriksaan

yang

merupakan

p e d o m a n bagi Pemeriksa d a l a m m e l a k s a n a k a n pemeriksaan. 24. O b y e k

Pemeriksaan

selanjutnya disebut

Obrik adalah Unit kerja termasuk

SKPD, UPTD , Perusahaan Daerah, dan Lembaga Daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang serta Pemerintahan Desa. B A B II PENGAWASAN Pasal 2 (1) P e n g a w a s a n m e l i p u t i , P e m e r i k s a a n d a n T i n d a k L a n j u t H a s i l P e m e r i k s a n (2) J e n i s P e m e r i k s a a n , s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i : a. P e m e r i k s a a n

Reguler;

b. P e m e r i k s a a n K a s u s ; d a n c. P e m e r i k s a a n K h u s u s . (3) T i n d a k

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

m e r u p a k a n kegiatan: a. T i n d a k

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Reguler,

Pemeriksaan

Kasus

dan

P e m e r i k s a a n K h u s u s s e b a g i a m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2); d a n b. T i n d a k L a n j u t H a s i l P e m e r i k s a a n E k s t e r n a l . (4) T i n d a k L a n j u t H a s i l P e m e r i k s a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) d i a t u r dengan Peraturan Bupati Pasal 3 (1) I n s p e k t u r m e n y u s u n R e n c a n a P e m e r i k s a a n T a h u n a n d a l a m b e n t u k P K P T (2) P e n y n s u n a n P K P T prinsip

sebagaimana

keserasian,

pemeriksaan

dimaksud pada

keterpaduan,

berulang-ulang

a y a t (1) b e r d a s a r k a n

menghindari

tumpang

serta m e m p e r h a t i k a n efisiensi

dalam penggunaan sumber daya

tindih dan

atas dan

efektifitas

pengawasan

(3) P r o g r a m K e r j a P e m e r i k s a a n T a h u n a n s e b a g a i m a n a

dimaksud pada ayat

(2)

ditetapkan dengan Keputusan B u p a t i . (4) P e n 5 a i s u n a n

rencana

pemeriksaan

tahunan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. (5) P r o g r a m K e r j a P e m e r i k s a a n T a h u n a n s e b a g a i m a n a terdiri dari : a. N a m a O b y e k P e m e r i k s a a n ; b. J a d w a l P e l a k s a n a a n ; d a n c. J u m l a h O b y e k

Pemeriksaan.

dimaksud pada ayat

(2)

8 BAB in PEMERIKSAAN

REGULER

Pasal 4 (1) P e m e r i k s a a n

Reguler

merupakan

pemeriksaan

yang

dilaksanakan

secara

komprehensif berdasarkan PKPT Inspektorat (2) T u j u a n P e m e r i k s a a n R e g u l e r u n t u k m e n i l a i d a n m e y a k i n k a n t i n g k a t k e s e s u a i a n antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu Obrik

dengan

kriterianya. Pasal 5 (1) O b r i k R e g u l e r I n s p e k t o r a t , m e l i p u t i : a. S e m u a

SKPD/Unit

Kerja

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

yang

dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang; b. P e m e r i n t a h a n D e s a ; d a n c. B a d a n U s a h a M i l i k D a e r a h ( B U M D )

yang kepemilikannya

milik/sebagian

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. (2) R u a n g l i n g k u p P e m e r i k s a a n s e b a g a i m a n a s e b a g a i m a n a p a d a a y a t (1) h u r u f a , meliputi: a.

Sistem Pengendalian I n t e m , terdiri d a r i : 1. L i n g k u n g a n P e n g e n d a l i a n ; 2. Penilaian Resiko; 3. Kegiatan

Pengendalian;

4. Informasi d a n K o m u n i k a s i ; d a n 5. P e m a n t a u a n P e n g e n d a l i a n I n t e m . b.

Pengawasan

Administrasi U m u m Pemerintahan, terdiri d a r i :

1. K e b i j a k a n D a e r a h ; 2. Kelembagaan

Daerah;

3. Pegawai Daerah; 4. Keuangan Daerah; d a n 5. B a r a n g D a e r a h . c. P e n g a w a s a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n y a n g t e r d i r i d a r i : 1.

U r u s a n W a j i b , s e b a n y a k 14 ( E m p a t Belas ) U r u s a n m e l i p u t i : a.

Urusan Wajib Bidang Pendidikan;

b.

Urusan Wajib Bidang Kesehatan;

9 c.

Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahnâ;

d.

U r u s a n Wajib Bidang K e p e n d u d u k a n d a n Catalan Sipil;

e.

Urusan Wajib Bidang

f.

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan;

g.

Urusan Wajib Bidang Perhubungan;

h.

Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika;

i.

U r u s a n Wajib Bidang K e s a t u a n Bangsa d a n Politik d a l a m Negeri;

j.

Urusan

Wajib

Ketenagakerjaan;

Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

2.

k.

U r u s a n Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat d a n Desa;

1,

U r u s a n Wajib Bidang Sosial;

m.

U r u s a n Wajib Bidang Pekerjaan U m u m ; dan

n.

Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang.

Urusan Pilihan, sebanyak 7 ( Tujuh ) Urusan meliputi: a.

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

b.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

c.

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

d.

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

e.

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

f.

Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

g.

Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

d. D a n a Dekonsentrasi; e. T u g a s P e m b a n t u a n ; d a n f.

Kebijakan P i n j a m a n L u a r Negeri.

(3) R u a n g l i n g k u p p e m e r i k s a a n s e b a g a i m a n a

d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f

meliputi: a. S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e m l i m a u n s u r t e r d i r i d a r i : 1.

Lingkungan Pengendalian;

2.

Penilaian Resiko;

3.

Kegiatan

4.

Informasi dan Komunikasi; dan

5.

Pemantauan Pengendalian Intem.

Pengendalian;

b. P e n g a w a s a n a t a s p e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a m e l i p u t i : 1.

Administrasi Pemerintahan Desa; d a n

2.

U m s a n Pemerintahan Desa.

b,

10 c, P e n g a w a s a n A d m i n i s t r a s i P e m e r i n t a h a n D e s a , t e r d i r i d a r i : 1. K e b i j a k a n D e s a , t e r d i r i d a r i : a) P e r a t u r a n D e s a ; b) P e r a t u r a n K e p a l a D e s a d a n K e p u t u s a n K e p a l a D e s a ; d a n c) R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a T e n t a n g A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a Desa. 2. K e l e m b a g a a n D e s a , t e r d i r i d a r i : a) P e m b e n t u k a n D e s a ; d a n b) S t r u k t u r O r g a n i s a s i d a n U r a i a n T u g a s s e r t a W e w e n a n g . 3. K e u a n g a n D e s a , t e r d i r i d a r i : a) S u m b e r D a n a / P e r e n c a n a a n ; b) P e n g e l o l a K e u a n g a n D e s a ; c) P e l a k s a n a a n K e u a n g a n D e s a ; d) P e n a t a u s a h a a n K e u a n g a n D e s a ; d a n e) P e l a p o r a n / P e r t a n g g u n g j a w a b a n . 4. K e k a y a a n D e s a , t e r d i r i d a r i : a) K e b i j a k a n P e n g e l o l a a n K e k a y a a n D e s a ; b) P e r e n c a n a a n K e b u t u h a n K e k a y a a n D e s a ; c) P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a d) I n v e n t a r i s a s i K e k a y a a n D e s a ; e) L a i n - l a i n K e k a y a a n M i l i k D e s a / P e n g a d a a n B a r a n g ; f) P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a ; g) P e n y e w a a n K e k a y a a n D e s a ; h) P i n j a m P a k a i K e k a y a a n Desa; i) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n t a n a h d a n b a n g u n a n m i l i k d e s a ; j) P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a b e r u p a B a n g u n S e r a h G u n a d a n B a n g u n Guna Serah; dan k) Pelaporan. d. P e n g a w a s a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n D e s a d i l a k u k a n t e r h a d a p : 1.

U r u s a n P e m e r i n t a h a n y a n g s u d a h ada berdasarkan h a k asal-usul desa;

2.

U r u s a n pemerintahanyang diserahkan kepada Desa;

3. T u g a s

pembantuan

dari

pemerintah,

pemerintah kabupaten; 4.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5.

Lembaga Kemasyarakatan;

6.

Kerjasama Desa;

pemerintah

provinsi,

dan

11 7.

Perencanaan Pembangunan

8.

Laporan Penyelenggaraan

9.

Pembinaan dan

Desa;

Pemerintahan Desa; d a n

Pengawasan. Pasal 6

(1) P e l a k s a n a a n

pemeriksaan

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Batang

ditetapkan

dengan

dilakukan oleh T i m Pemeriksa. (2) T i m

Pemeriksa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

Keputusan Inspektur (3) T i m

Pemeriksa

dalam

melakukan pemeriksaan

berpedoman

pada

PKPT

d a n n o r m a pengawasan /kode etik. (4) T i m

Pemeriksa

dalam

melakukan

pemeriksaan

dengan

kegiatan

sebagai

berikut: a.

Membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi u m u m dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait;

b.

Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obyek

pemeriksaan

untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaaan; c.

Melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian lingkungan pengendalian, penilaian

risiko,

intem yang meliputi

kegiatan pengendalian, informasi

dan k o m u n i k a s i serta pemantauan pengendalian intern ; d.

Pemeriksaan berdasarkan standar, u n t u k menilai kebenaran,

kecermatan,

kredibilitas, Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi instansi Pemerintah. e.

Membuat kertas kerja pemeriksaan

dan melakukan pembahasan

temuan-

temuan hasil pemeriksaan; f.

Men3msun

naskah

hasil

pemeriksaan, dan disampaikan kepada

Obrik;

dan g. (5)

M e m b u a t L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n ( L H P ).

L H P s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) h u r u f g d i s a m p a i k a n k e p a d a B u p a t i dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi J a w a Tengah, BPK Provinsi J a w a Tengah dan BPKP Perwakilan Provinsi J a w a Tengah Pasal 9

(1) P r o s e s P e m e r i k s a a n m e l i p u t i : a. P e r s i a p a n P e m e r i k s a a n ; b. P e l a k s a n a a n P e m e r i k s a a n ; d a n c. L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n .

Perwakilan

12 (2) T a t a

Cara

pemeriksaan

Reguler

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang m e r u p a k a n bagian

tak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGADUAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 10 Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat, meliputi: a. p e n y a l a h g u n a a n

wewenang;

b. h a m b a t a n d a l a m p e l a y a n a n m a s y a r a k a t ; c. k o r u p s i , k o l u s i d a n n e p o t i s m e ; d a n d.

pelanggaran disiplin pegawai. Bagian Kedua Sumber

Pengaduan

Pasal 11 Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber d a r i : a. L e m b a g a - L e m b a g a N e g a r a ; b. B a d a n / L e m b a g a / I n s t a n s i P e m e r i n t a h d a n P e m e r i n t a h D a e r a h ; c. B a d a n H u k u m ; d. P a r t a i Politik; e. O r g a n i s a s i M a s y a r a k a t ; f. g.

Media Masa; dan Perorangan. Bagian Ketiga Administrasi

Pengaduan

Pasal 12 (1) B u p a t i m e n e r i m a p e n g a d u a n

dari sumber

pengaduan

dan memerintahkan

Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan . ( 2 ) P e n g a d u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i a d m i n i s t r a s i k a n S e k r e t a r i a t Inspektorat.

13 (3) P e n g a d m i n i s t r a s i a n p e n g a d u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i l a k u k a n pengkajian

untuk

mengidentifikasi

dengan k e t e n t u a n sebagai

kadar

pengawasan

dan

permasalahan,

berikut:

a. K e j e l a s a n i d e n t i t a s pelapor; b. B u k t i a w a l y a n g c u k u p ; d a n c. S u b t a n s i a d u a n s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n I n s p e k t o r a t . (4) A t a s p e r i n t a h I n s p e k t u r , I n s p e k t u r P e m b a n t u W i l a y a h m e l a k u k a n p e n g k a j i a n lebih lanjut dan menyampaikan rekomendasi penanganan pengaduan

kepada

Inspektur. (5) R e k o m e n d a s i

penanganan

pengaduan

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(4)

dilakukan oleh Inspektorat. Bagian Penanganan

Keempat Pengaduan

Pasal 13 (1) I n s p e k t u r m e m b e n t u k T i m p e l a k s a n a a n

pemeriksaan

kasus yang

m e l a k u k a n evaluasi, penelitian d a n penelaahan disposisi Bupati,

bertugas pengaduan

masyarakat, pengembangan hasil pemeriksaan reguler d a n tindak lanjut dari pemeriksaan APIP. (2) T i m p e m e r i k s a a n K a s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i d a r i : a.

Penanggungjawab;

b. W a k i l P e n a n g g u n g j a w a b ; c. K e t u a t i m ; d a n e. A n g g o t a t i m . (3) T i m m e l a k s a n a k a n P e m e r i k s a a n d e n g a n m e n g u m p u l k a n b u k t i - b u k t i a w a l y a n g ada sebagai bukti permulaan. (4) T i m

Pemeriksa

Pelapor,

menyusun

Berita Acara

Pemeriksaan

Kasus

terlapor dan pihak-pihak terkait dalam permasalahan

untuk

Pihak

berdasarkan

bukti-bukti permulaan. (5) T i m P e m e r i k s a d a p a t m e m a n g g i l p i h a k P e l a p o r , t e r l a p o r d a n p i h a k t e r k a i t s e r t a melakukan Pemeriksaan dengan

teknik dan mekanisme Pemeriksaan

sesuai

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kasus di Inspektorat. (6) D a r i

hasil pemeriksaan T i m Pemeriksa m e m b u a t analisa sesuai kriteria dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selanjutnya membuat kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diadukan.

14 BABV PEMERIKSAAN

KASUS

Bagian Kesatu Pasal 14 Pemeriksaan Kasus adalah suatu bentuk kegiatan u n t u k mengungkapkan permasalahan

dengan

tujuan

mencari

kebenaran

apakah

terjadi

suatu

pelanggaran

terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pasal 15 (1)

LHP Kasus diajukan kepada Bupati.

(2)

Bupati memberi rekomendasi hasil pemeriksaan

(3)

SKPD terkait memerintahkan Obrik untuk melaksanakan rekomendasi Bupati yang

ditandatangani

oleh

Bupati/Wakil Bupati/Sekda

dengan

tembusan

Inspektorat. (4)

Tindak

lanjut

SKPD/Unit

rekomendasi

Kerja

terkait

Bupati

serta

dimonitoring

dilaporkan

dan

hasilnya

di

evaluasi

kepada

oleh

inspektorat

Kabupaten Batang. (5)

Tindak Lanjut Rekomendasi Bupati paling lama 60 hari, bila 60 hari belum selesai d i l a p o r k a n k e p a d a G u b e m u r , bila d i G u b e m u r s a m p a i d e n g a n 6 0 h a r i b e l u m selesai di l a p o r k a n ke M e n t e r i D a l a m Negeri.

(6)

B e n t u k d a n F o r m a t L H P s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1)

tercantum

dalam Lampiran III yang m e m p a k a n bagian t a k terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Ketiga Pemeriksaan Khusus Pasal 16 (1)

Pemeriksaan k h u s u s adalah serangkaian kegiatan penilaian u n t u k

mencapai

tujuan tertentu (2)

P e m e r i k s a a n k h u s u s , s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r d a s a r k a n : a. P e r i n t a h B u p a t i ; b. R e k o m e n d a s i B P K , I n s p e k t o r a t P r o v i n s i d a n i n s t a n s i l a i n ; c. H a s i l a n a l i s a I n s p e k t u r ; d a n d. P e r m i n t a a n d a r i I n s t a n s i a t a u S K P D .

15 (3)

Obrik khusus meliputi: a. S K P D ; b. U n i t K e r j a ; c. B U M D ; d. B L U D ; d a n e. D e s a . Bagian

Keempat

Hasil Pemeriksaan Pasal 17 (1)

LHP diajukan kepada Bupati.

(2)

Bupati memberi rekomendasi hasil pemeriksaan.

(3)

Rekomendasi

Bupati dibuat oleh T i m pemeriksa dan ditandatangani

oleh

Sekretaris Daerah. (4)

Tindak lanjut rekomendasi Bupati dilakukan pemantauan dan pemutakhiran oleh inspektorat.

(5)

Tindak Lanjut Rekomendasi Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari, bila 60 (enam

puluh)

hari

belum

selesai

dilaporkan

kepada

Gubemur,

bila

di

G u b e m u r s a m p a i dengan 6 0 h a r i b e l u m selesai di l a p o r k a n k e M e n t e r i D a l a m Negeri (6)

Bentuk dan format sebagaimana

d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r c a n t u m d a l a m

Lampiran IV yang m e m p a k a n bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan ini m a k a Peraturan Bupati Batang Nomor 03 T a h u n 2010 Tentang Pedoman

Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Kabupaten

( B e r i t a D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 1 0 N o m o r 03) dicabut d a n tidak berlaku.

Batang

dinyatakan

16 Pasal 19 Peraturan B u p a t i i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal

6 Juli

BUPATI BATANG,

ttd YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang p a d a t a n g g a l 6 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BATANG,

ttd NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001

N O M O R 40

2015

17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI N O M O R U40.0 T TENTANG ' PEDOMAN PENGAWA PENYELENGGARAAN

BATANG A H U N 2015 SAN INSPEKTORAT ATAS PEMERINTAHAN

TATA CARA PEMERIKSAAN REGULER PADA SKPD/UNIT A.

PERSIAPAN

KERJA

PEMERIKSAAN

1. P e m b e n t u k a n T I M a. P e m b e n t u k a n T i m d i d a s a r k a n p a d a : Surat Perintah Inspektur atas n a m a Bupati yang berisikan s u s u n a n tim, entitas, ruang lingkup pemeriksaan, w a k t u serta kewajiban yang dibebankan kepada tim; b. S u s u n a n T i m 1)

Penanggung

Jawab

2)

Wakil Penanggung

3)

Ketua Tim

4)

Anggota

Jawab

c. W e w e n a n g d a n T a n ^ u n g J a w a b T i m 1)

Penanggung

Jawab

a)

Menetapkan personil t i m

b)

Menandatangani Surat Perintah T i m atas n a m a Bupati

c)

Menandatangani Independensi dan Integritas

d)

Menandatangani PKP Pendahuluan

e)

M e l a k u k a n review pelaksanaan pemeriksaan

f)

Membahas ekspose N H P dan L H P bersama W a k i l

Penanggung

Jawab ,Ketua T i m dan Anggota T i m

2)

g)

Mereviu dan menyetujui LHP

h)

Memverifikasi Koreksi I n t e m yang akan dikirim kepada

i)

Mempertanggungjawabkan

Wakil Penanggung

Bupati

seluruh kegiatan pemeriksaan

Jawab

a)

Menandatangani Independensi dan Integriras

b)

M e n g a d a k a n r a p a t P e n d a h u l u a n 8& p e m b a g i a n

c)

Mengajukan Nota Dinas

tugas

dan PKP Pendahuluan yang disusun

bersama T i m Pemeriksa. d)

M e l a k u k a n review d a n m e n y e t u j u i PKP P e n d a h u l u a n d a n Lanjutan

PKP

18

e)

M e m i m p i n briefing t i m

f)

M e m i m p i n entry briefing (Pertemuan awal)

g)

Mengendalikan kegiatan pemeriksaan

h)

M e m b e r i p e t u n j u k y a n g bersifat strategis tentang

penyelesaian

masalah yang d i t e m u k a n saat pelaksanaan pemeriksaan i)

M e l a k u k a n review N a s k a h Hasil Pemeriksaan

j)

M e m i m p i n Exit Briefing (Pertemuan Akhir) dan Menyampaikan ekspose naskah hasil pemeriksaan

k)

M e l a k u k a n review

Laporan ( Nota Dinas, Koreksi Intern

dan

LHP) 1) 3)

Bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan

Ketua Tim a)

Men5rusun PKP Pendahuluan dan PKP Lanjutan

b)

Bersama Anggota T i m Menyusun Internal Control Questionare (ICQ)

c)


d)

Memimpin dan Mengkoordinasikan pelaksanaan

e)

Melakukan

review

atas

Kertas

Kerja

pemeriksaan

Pemeriksaan

(KKP)

anggota f)

Menyusun NHP bersama Anggota T i m

g)

Bersama

Wakil

Penaggungjawab

menyampaikan

ekspose

naskah hasil pemeriksaan

4)

h)

Membahas NHP bersama Obyek Pemeriksaan

i)

Menyusun LHP bersama Anggota T i m

j)

Menandatangani LHP

k)


Anggota a)

Mengumpulkan bahan untuk PKP

b)


c)

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP

d)

Mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKP

e)

Mendiskusikan

masalah-masalah

yang

ditemui

saat

pelaksanaan pemeriksaan dengan ketua t i m f)

M e n g u m p u l k a n d a n m e n y u s u n c u r r e n t file d a n p e r m a n e n t file dalam ordner

g)

Menyusun LHP bersama Ketua TIM

h)


19

2. R e n c a n a Pelaksanaan Pemeriksaan. a.

Inspektur

memerintahkan

sekretaris

untuk

membuat

surat

pemberitahuan rencana Pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan. b.

Inspektur

mengundang

pimpinan

obyek

pemeriksaan

untuk

diberikan penjelasan tentang m a k s u d dan tujuan serta substansi pemeriksaan. c.

Inspektur

menetapkan

jadwal

pemeriksaan

dan

disampaikan

kepada Wakil Penanggung Jawab. d.

Wakil Penanggung Jawab membuat Nota Dinas kepada Inspektur dengan dilengkapi PKP Pendahuluan.

3. P e n y u s u n a n P r o g r a m Kerja Pemeriksaan

(PKP)

a. P e n g e r t i a n Program kerja pemeriksaan merupakan langkah-langkah,

prosedur,

dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang h a r u s diikuti/dilaksanakan

oleh

pemeriksa

selama

pelaksanaan

pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan b. S u s u n a n d a n I s i P K P 1)

N a m a instansi pemeriksaan (Inspektorat), jenis d a n j u d u l program kerja pemeriksaan, n a m a obyek pemeriksaan, nomer PKP,

dan

tujuan pemeriksaan. 2)

Dalam langkah-langkah kerja diuraikan nomer, uraian, pemeriksa yang

melaksanakan,

waktu

pelaksanaan,

dan

nomer

referensi.KKP. 3)

PKP Pendahuluaan ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab dan diketahui oleh P e n a n ^ u n g Jawab.

4)

PKP Lanjutan ditandatangani oleh Ketua T i m dan diketahui oleh Wakil Penanggungjawab.

c. F o r m a t P K P

20

INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG PROGRAM KERJA PEMERIKSAANPENDAHULUAN NAMA OBRIK PEMERIKSAAN Nomor : / Pendahuluan / Irbanwil / BLN / TH - Tanggal:

TUJUAN PEMERIKSAAN : LANGKAH-LANGKAH K E R J A No

: Dilaksanakan Rencana Realisasi

Uraian

Menyetujui: INSPEKTUR KABUPATEN BATANG

INSPEKTORAT

Nomor

KABUPATEN

Waktu Pelaksanaan Rencana ReaHsasi

No. Ref. K K P

IRBANWIL

BATANG

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN LANJUTAN NAMA OBYEK PEMERIKSAAN : .... / T i m .... / B L N / T A H U N - T a n g g a l : .


Uraian

Menyetujm : IRBANWIL

: £>ilaksanakan ReaUsasi Rencana

Waktu Pelaksanaan Rencana Realisasi

KETUA TIM

No. Ref. K K P

21

4. P e n j r u s u n a n I n t e r n a l C o n t r o l Q u e s t i o n a r e (ICQ), d e n g a n f o r m a t sebagai berikut: a. I C Q S i s t i m Pengendalian I n t e m P e m e r i n t a h : INTERNAL CONTROL QUETIONARE SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH NAMA SKPD No A. I. 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 B I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 2 3 4

PERTANYAAN LINGKUNGAN ORGANISASI Apakah Apakah Apakah Dst PROSEDUR Apakah Apakah Apakah Dst SUMBER DAYA Apakah Apakah Apakah Dst KEBIJAKAN Apakah Apakah Dst RESIKO PENILAL\ Apakah

PENGENDALIAN

MANUSIA

RESIKO

Apakah Dst PENANGANAN RESIKO Apakah Dst Pemantauan dan Evaluasi Resiko Apakah Apakah Dst

JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

22

KEGIATAN PENGENDALIAN Kegiatan pengendalian

•

I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 D I 1 2 3 4 III 1 2 3 4

Apakah Dst PENGUATAN KEGIATAN Apakah

PENGENDALIAN

Apakah Dst INFORMASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI Apakah Dst BENTUK DAN SARANA KOMUNIKASI Apakah Apakah Dst

KEPALA SKPD/UNIT KERJA

b. I C Q P e m e r i k s a a n A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n : INTERNAL CONTROL QUETIONARE PEMERIKSAAN ADMINISTRASI U M U M PEMERINTAHAN NAMA SKPD

No

PERTANYAAN

A.

KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN SOTK SKPD dan Uraian Tugas Serta Wewenang

1. 1. 2. 3. 4 II 1. 2. 3. 4

Apakah Dst Perencanaan Apakah Apakah Dst

JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

23

III 1. 2. 3. 4 IV 1. 2. 3. 4 V. 1. 2. 3. 4 VI 1. 2. 3. 4 B I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 V 1 2 3 4 VI 1 2 3 4

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Apakah Apakah Apakah Dst Sistim Informasi Apakah Apakah Dst Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Apakah Apakah Apakah Dst Pertanfi'^ngjawaban Tugas Fungsi Apakah Apakah Apakah Dst PENGELOLAAN SUMBER MANUSIA Formasi Pegawai Apakah Apakah Apakah Dst Kenaikan Pangkat Pegawai Apakah Dst Ujian Dians Apakah Apakah Apakah Dst Kenaikan Gaji Berkala Apakah Apakah Dst Pengangkatan Dalam jabatan Apakah

Dst Pemindahan

Dst

Pegawai

dan

DAYA

24

VII 1 2 3 4 VIII 1 2 3 4 IX

Pemensiunan

Pegawai

Apakah Dst Pembinaan Pegawai Apakah Apakah Apakah Dst Ijin Perkawinan d a n Perceraian Pegawai Apakah

Bagi

1 2 3 Apakah 4 Dst X Kesejahteraan Pegawai 1 Apakah 2 Apakah Apakah 3 4 Dst XI Tanda-tanda Kehormatan 1 Apakah 2 3 Apakah 4 Dst XII Pemberian Kartu Pegawai 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst XIII Pendidikan d a n Pelatihan Pegwai 1 Apakah 2 Apakah Apakah 3 4 Dst X I V Pemberian Cuti Pegawai 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst C. P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H Kebijakan Keuangan SKPD I 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst Perencanaan dan Penganggaran SKPD II 1 Apakah Apakah 2 3 4 Dst Pelaksanaan dan Penatausahaan III Keuangan Daerah 1 Apakah

25

2 3 4 IV

Apakah Apakah Dst Pertanûngjawaban Daerah

Keuangan

1 2 Apakah 3 4 Dst V Pendapatan Daerah 1 2 Apakah 3 4 Dst VI Belanja Daerah 1 2 Apakah 3 4 Dst D . P IS N G E L O L A A N B A R A N G D A E R A H Kebijakan Pengelolaan Barang I 1 Apakah 2 Apakah Apakah 3 4 Dst II Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa 1 Apakah 2 3 4 Dst III Pengadaan Barang/Jasa 1 2 Apakah 3 4 Dst Penerimaan, Penyimpanan dan IV Penyaluran 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst Penggunaan V 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst VI Pemanfaatan 1 2 Apakah 3 4 Dst

26

VII 1 2 3 4 VIII 1 2 3 4 IX 1 2 3 4 X 1 2 3 4 XI 1 2 3 4 XII 1 2 3 4

Pengamanan dan Apakah Apakah Apakah Dst Penilaian Apakah Apakah Dst Penatausahaan Apakah Apakah Apakah Dst Pembinaan, Pengendalian Apakah

Pemeliharaan

Pengawasan

dan

Apakah Dst Pembiayaan Apakah Apakah Dst Tuntutan Ganti Rugi Apakah Apakah Dst Batang, KEPALA SKPD/UNIT KERJA

27

c. I C Q P e m e r i k s a a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n INTERNAL CONTROL PEMERIKSAAN URUSAN

QUETIONARE PEMERINTAHAN

NAMA SKPD

No

PERTANYAAN

d. 1 2 3 4

URUSAN WAJIB Apakah Apakah Apakah Dst

e. 1 2 3 4

URUSAN Apakah Apakah

JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

PILIHAN

Dst Batang, KEPALA KERJA

SKPD/UNIT

d. ICQ P e m e r i k s a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i d a n Tugas P e m b a n t u a n : INTERNAL CONTROL QUETIONARE PEMERIKSAAN DANA DEKONSENTRASI /TUGAS PEMBANTUAN NAMA SKPD

PERTANYAAN

No 1 2 3 4

JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

Apakah Dst Batang, KEPALA SKPD/UNIT KERJA

28

5.

Daftar Materi Pertanyaan :

A. S I S T I M P E N G E N D A L I A N

INTERN

I. L I N G K U N G A N P E N G E N D A L I A N 1. O R G A N I S A S I a. P e r i k s a a p a k a h a d a b a g a n organisasi d i u n i t k e r j a / S a t k e r b. P e r i k s a A p a k a h a d a a n t a r a k e s e s u a i a n o r g a n i s a s i d e n g a n Tupoksi Satker. c. P e r i k s a a p a k a h a d a m e k a n i s m e d a n a l u r p e k e r j a a n s e r t a tanggung jawab. d. P e r i k s a a p a k a h a d a r e n t a n g k e n d a l i bagi p i m p i n a n d a l a m organisasi. e. P e r i k s a a p a k a h a d a a n a l i s i s / s e l e k s i k o m p e t e n s i p e r s o n i l d a l a m menduduki jabatan. f. P e r i k s a a p a k a h P i m p i n a n m e l a k u k a n p e m a n t a u a n t e r h a d a p operasionalisasi organisasi pada unit kerja/satker dalam pelaksanaan kegiatan. g. P e r i k s a a p a k a h Organisasi dilengkapi dengan strukur o r g a n i s a s i d a n u r a i a n t u g a s {Job Discription). h. Periksa apakah Organisasi didukung dan dilengkapi dengan sistem h u b u n g a n kerja yang terintegrasi antar bagian secara vertikal m a u p u n horizontal. i. Periksa apakah Organisasi dilengkapi dengan definisi wewenang dan pendelegasiannya serta ketepatan pengisian personil dalam organisasi. j . Periksa apakah Struktur organisasi d a n uraian tugasnya disosialisasikan kepada seluruh personil/ karyawan. k. Periksa apakah Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap organisasi yang telah ada g u n a p e n y e m p u m a a n organisasi. 2. P R O S E D U R a. P e r i k s a a p a k a h P i m p i n a n m e n e t a p k a n p r o s e d u r t e r t u l i s (SOP) di unit kerja/satker. b. P e r i k s a a p a k a h S O P d i b u a t l e n g k a p s e l u r u h k e g i a t a n s e s u a i dengan tupoksi / k e b u - t u h a n organisasi. (Dok.Pendukung Lap evaluasi S O P d a n S O P setiap kegiatan ) c. P e r i k s a K e s e s u a i a n p r o s e d u r d e n g a n k e b u t u h a n o r g a n i s a s i dalam m e n d u k u n g pelak-sanaan kegiatan dan tupoksi unit kerja. d. Periksa a p a k a h Prosedur telah d i s u s u n secara sederhana, t i d a k bertele-tele, jelas d a n fleksibel e. P e r i k s a a p a k a h P r o s e d u r t e l a h d i t u n j a n g d e n g a n k e b i j a k a n secara tertulis. f. P e r i k s a a p a k a h P r o s e d u r d i s o s i a l i s a s i k a n / d i k o m u n i k a s i k a n kepada seluruh Kaiyawan/pegawai pada unit kerja/satker dan pengguna g. P e r i k s a a p a k a h P r o s e d u r t e l a h m e m u a t p e n c a t a t a n , p e l a p o r a n u n t u k pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan/asset. h. Periksa apakah Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja/ satker telah dibuat i. Periksa a p a k a h P i m p i n a n m e l a k u k a n evaluasi secara berkala d a n berjenjang terhadap prosedur yang ada.

29

3. S U M B E R D A Y A

MANUSIA

a.

Periksa apakah Ada sarana penegakan integritas/nilai etika di unit kerja/satker d a n s e l u r u h pejabat struktural telah menyampaikan data kekayaan. b. P e r i k s a a p a k a h P i m p i n a n m e n e r a p k a n k o m p e t e n s i S D M d a l a m organisasi di unit kerja/Satker. c. P e r i k s a A p a k a h A d a p e n g g u n a a n p e r t i m b a n g a n risiko d a l a m pengambilan keputusan dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja d. Periksa A p a k a h A d a penerapan system pendelegasian wewenang/ tanggung jawab dalam melaksanakan roda organisasi e. P e r i k s a A p a k a h A d a u r a i a n t u g a s k e p a d a m a s i n g - m a s i n g personil pada unit kerja/satker f. P e r i k s a A p a k a h A d a p e m b i n a a n k a r i r / p o l a k a r i r p e g a w a i p a d a unit kerja/ satker g. P e r i k s a A p a k a h A d a p e n e t a p a n s i s t e m D I K L A T b a g i p e g a w a i g u n a meningkatkan k e m a m p u a n / profesionalisme h. Periksa Apakah Ada penerapan/ penetapan m m p u n jabatan bagi pegawai i. Periksa A p a k a h A d apenetapkan kompetensi pegawai, m u l a i dari mekanisme penerimaan P N S sampai dengan pengkajian kinerja pegawai j . Periksa Apakah Ada pemantauan/evaluasi terhadap penguasaan/implemetasi uraian tugas (jobs descriptior)^ masing-masing personil k. Periksa A p a k a h A d a penetapan personil yang mengelola keuangan/asset Negara berdasarkan kompetensinya 4. K E B I J A K A N a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Periksa Apakah Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis guna m e n d u k u n g pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja/ satker yang bersangkutan Periksa Apakah Kebijakan telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan Periksa Apakah Kebijakan telah disosialisasikan/ dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/satker Periksa A p a k a h P i m p i n a n telah m e n e t a p k a n K A K sebagai acuan dalam penentuan kebijakan Periksa Apakah Pimpinan telah m e n y u s u n dan menetapkan Tim berdasarkan kompetensi untuk melakukan pemantauan penerapan kebijakan Periksa A p a k a h Kebijakan d i s u s u n secara sederhana / efektif digunakan sebagai acuan pelaksana program/kegiatan Periksa Apakah Kebijakan telah dapat memberikan motivasi bagi PNS d a l a m pencapaian t u j u a n unit kerja/satker Periksa Apakah Kebijakan dapat meningkatkan disiplin pegawai Periksa Apakah Ketepatan penggunaan perangkat kerja pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Periksa Apakah Kebijakan dapat diterima secara rasional d i semua lapisan organisasi Periksa Apakah Kebijakan telah mendiskripsikan tingkat ketepatan/ keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan

30

1.

Periksa A p a k a h Kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan Program/ kegiatan m. Periksa A p a k a h Kebijakan telah digunakan sebagai p e d o m a n /acuan pelaksanaan program kegiatan n. Periksa Apakah Pengelolaan sumber kebijakan seperti kepegawaian, pelaksanaan program o. P e r i k s a Apakah Kebijakan telah dijabarkan kedalam Juklak/Juknis kegiatan II. PENILAIAN

RESIKO

1. P E N I L A I A N R E S I K O a. P e r i k s a A p a k a h setiap k e g i a t a n t e l a h d i b u a t k a n K A K b. P e r i k s a A p a k a h t e l a h d i t e t a p k a n r i s i k o t e r h a d a p t i t i k kritis tahapan kegiatan c. P e r i k s a A p a k a h d a l a m p e n e t a p a n r i s i k o t e l a h m e m e n u h i u n s u r kejadian kemungkinan dan m e n i m b u l k a n kerugian d. P e r i k s a A p a k a h r i s i k o y a n g d i t e t a p k a n t e l a h dilengkapi d e n g a n penyebab terjadinya risiko serta d a m p a k yang a k a n terjadi e. P e r i k s a A p a k a h p e n i l a i a n R i s i k o t e l a h d i t u a n g k a n d a l a m d a f t a r Risiko dan telah disahkan oleh pen3aisun m a u p u n pemeriksa SPIP 2. P E N A N G A N A N R E S I K O a. P e r i k s a A p a k a h daftar p e n a n g a n a n r i s i k o t e l a h d i b u a t u n t u k masing-masing risiko yang telah ditetapkan b. P e r i k s a A p a k a h penanganan risiko yang dibuat telah menghilangkan /memperkecil penyebab terjadinya risiko c. P e r i k s a A p a k a h t e l a h d i b u a t p r o s e d u r t e r h a d a p p e n a n g a n a n Risiko dari masing - masing titik kritis kegiatan d. P e r i k s a A p a k a h p e n a n g a n a n r i s i k o t e l a h d i t u a n g k a n d a l a m Daftar penanganan risiko dan telah disahkan oleh pen3nisun kegiatan m a u p u n pemeriksa SPIP 3. P E M A N T A U A N D A N E V A L U A S I R E S I K O a. P e r i k s a A p a k a h m e k a n i s m e a t a u p r o s e d u r p e m a n t a u a n d a n evaluasi risiko telah dibuat b. P e r i k s a A p a k a h s a t k e r / u n i t k e r j a t e l a h m e m b u a t r e k a p i t u l a s i Risiko dan upaya penanganan risiko c. P e r i k s a A p a k a h s a t k e r / u n i t k e r j a t e l a h m e n e t a p k a n j a d w a l pemantauan dan evaluasi risiko d. P e r i k s a A p a k a h SPIP u n i t k e r j a / s a t k e r t e l a h m e l a k u k a n pemantauan evaluasi risiko yang telah dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya penanganan Risiko e. P e r i k s a A p a k a h L a p o r a n P e m a n t a u a n d a n E v a l u a s i R i s i k o telah dibuat dan dilengkapi dengan saran/rekomendasi f. P e r i k s a A p a k a h s a r a n / r e k o m e n d a s i t e l a h d i t i n d a k l a n j u t i III.

KEGIATAN

PENGENDALIAN

1. K E G I A T A N P E N G E N D A L I A N a. P e r i k s a A p a k a h P i m p i n a n t e l a h m e n e t a p k a n v i s i , organisasi secara tertulis di unit kerja kerja /satker bersangkutan

misi yang

31

b. c. d. e. f. g. h.

Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja/satker Periksa Apakah Kegiatan pengendalian dapat digunakan secara efektif sebagai a c u a n kegiatan di unit kerja/satker Periksa Apakah Pimpinan menetapkan prosedur dan kebijakan pada unit kerja/satker guna m e n d u k u n g pelaksanaan kegiatan dan tupoksi Periksa Apakah Pelaksanaan pemantauan/evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian telah berjalan baik dan efektif Periksa Apakah Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang ditetapkan Periksa Apakah Pimpinan telah melakukan pengendalian aplikasi seperti pengendalian otorisasi, pengesahan d o k u m e n s u m b e r , s e r t a p e n g e n d a l i a n fisik d a n k e u a n g a n d i u n i t k e r j a Periksa Apakah Pencatatan yang akurat/tepat atas transaksi/kejadian di unit kerja/satker

2. P E N G U A T A N K E G I A T A N P E N G E N D A L I A N a. P e r i k s a A p a k a h P i m p i n a n m e n e t a p k a n m e k a n i s m e / p r o s e d u r penerimaan terhadap APIP dalam melakukan pemeriksaan di instansi yang bersangkutan b. P e r i k s a A p a k a h P i m p i n a n m e n e t a p k a n m e k a n i s m e atau prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. c. P e r i k s a A p a k a h P e l a k s a n a a n t i n d a k l a n j u t h a s i l p e m e r i k s a a n tepat w a k t u d. P i m p i n a n telah menunjuk/menetapkan personil untuk penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP e. P e r i k s a A p a k a h K e t e t a p a n p e n g g u n a a n p e r a n g k a t kerja pendukung dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP f. P e r i k s a A p a k a h P e n d o k u m e n t a s i a n h a s i l p e l a k s a n a a n t i n d a k lanjut hasil pemeriksaan APIP guna m e m u d a h k a n pencarian apabila diperlukan g. P e r i k s a A p a k a h P e m a n f a a t a n / t i n d a k l a n j u t r e k o m e n d a s i d a r i hasil pemeriksaan oleh pimpinan guna perbaikan manajemen di unit kerja/satker INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1. I N F O R M A S I a. P e r i k s a A p a k a h P i m p i n a n I n s t a n s i p e m e r i n t a h t e l a h m e m i l i k i mekanisme /prosedur tertulis mengenai informasi pada unit kerja/ satker yang bersangkutan b. P e r i k s a A p a k a h P e n g e l o l a i n f o r m a s i d i l a k u k a n o l e h p a r a personal yang Kompeten 2. K O M U N I K A S I Periksa Apakah Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme/ prosedur tertulis mengenai pelaksanaan komunikasi di lingkup unit kerja/satker ybs 3. B E N T U K D A N S A R A N A K O M U N I K A S I a. P e r i k s a A p a k a h U n i t k e r j a / s a t k e r t e l a h m e m i l i k i m e k a n i s m e secara tertulis sebagai prosedur u n t u k pengembangan system informasi dan komunikasi

32

b.

V.

Periksa apakah Pimpinan unit kerja/satker telah m e n u n j u k Tim atau petugas khusus untuk memantau dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INTERN 1. I n s t a n s i y a n g d i p e r i k s a a p a k a h s e c a r a n y a t a t e l a h m e l a k u k a n pemantauan Sistem Pengendalian Intem. 2. P e m a n t a u a n S i s t e m Pengendalian I n t e m a p a k a h telah tercermin melalui mekanisme pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya, dengan ketentuan: a. P e m a n t a u a n b e r k e l a n j u t a n d i s e l e n g g a r a k a n m e l a l u i k e g i a t a n pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. b. E v a l u a s i t e r p i s a h d i s e l e n g g a r a k a n m e l a l u i p e n i l a i a n s e n d i r i , reviu, d a n pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern c. E v a l u a s i t e r p i s a h d a p a t d i l a k u k a n o l e h a p a r a t p e n g a w a s a n intem pemerintah atau pihak ekstemal pemerintah. d. T i n d a k lanjut r e k o m e n d a s i hasil a u d i t d a n reviu l a i n n y a secara segera telah diselesaikan d a n dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan

B. ADMINISTRASI U M U M I.

PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN DAERAH DAN

KELEMBAGAAN

1. S O T K S K P D D A N U R A I A N T U G A S S E R T A W E W E N A N G a. D a p a t k a n stmktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya b. P e r i k s a a p a k a h o r g a n i s a s i s u d a h s e s u a i d e n g a n u r u s a n w a j i b dan urusan Pilihan I c. P e r i k s a a p a k a h t u g a s d a n f u n g s i o r g a n i s a s i s e s u a i d e n g a n cakupan Kewenangannya! d. U j i a p a k a h s t m k t u r organisasi t e l a h m e n a m p u n g s e m u a t u g a s dan fungsi! e. L a k u k a n analisis apakah struktur organisasi telah mencerminkan pengendalian a. i n t e m y a n g b a i k b. P e r i k s a a p a k a h t e l a h d i b u a t u r a i a n t u g a s d a n w e w e n a n g d a r i unit keija/satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan f. P e r i k s a apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan d a n telah dipahami oleh para pejabat/ staf g. U j i a p a k a h s t r u k t u r o r g a n i s a s i , t u g a s d a n f u n g s i t e l a h dilakukan evaluasi secara periodik dan dapatkan simpulannya h. L a k u k a n analisa apakah wewenang yang melekat telah sesuai dengan tingkat k e d u d u k a n organisasi i. Periksa a p a k a h fungsi organisasi telah terbagi h a b i s p a d a u n i t unit kerja yang ada j. Periksa apakah pembagian Sub Unit Kerja telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali k. Periksa a p a k a h S t m k t u r Organisasi telah sesuai dengan beban tugas yang ada

33

2.

PERENCANAAN a. P e r i k s a a p a k a h p e r e n c a n a a n y a n g t e l a h d i b u a t s u d a h m e n g a c u kepada kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku. b. P e r i k s a a p a k a h p e r e n c a n a a n y a n g d i b u a t s u d a h b e r d a s a r k a n Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. c. P e r i k s a p e n 3 a i s u n a n p e r e n c a n a a n t e l a h b e r d a s a r k a n e v a l u a s i pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. d. L a k u k a n a n a l i s a a p a k a h p e r e n c a n a a n sudah mencakup substansi: 1) T u g a s d a n F u n g s i , 2) P e r e n c a n a a n K e u a n g a n , 3) S a r a n a / P r a s a r a n a , 4) S u m b e r D a y a M a n u s i a d a n M e t o d e K e r j a . e. P e r i k s a apakah perencanaan telah disusun dengan m e m p e r t i m b a n g - k a n s u m b e r daya y a n g tersedia. f. U j i p e r e n c a n a a n s u d a h m e m u a t u n s u r - u n s u r s e b a g a i b e r i k u t : 1) T u j u a n a t a u t a r g e t y a n g a k a n d i c a p a i s e t i a p k e g i a t a n . 2) S t r a t e g i p e n c a p a i a n t u j u a n . 3) S u m b e r - s u m b e r d a y a y a n g a k a n d i p e r g u n a k a n . 4) A s u m s i - a s u m s i y a n g m e n d a s a r i p e m b u a t a n r e n c a n a . g. U j i p e r e n c a n a a n y a n g d i s u s u n s u d a h m e m p e r h i t u n g k a n kendala/ hambatan/resiko yang m u n g k i n terjadi.

3. P E L A K S A N A A N T U G A S P O K O K D A N a.

b.

c. d.

FUNGSI

Catat dan Periksa apakah tugas sebagaimana ditetapkan dalam struktur organisasi telah dilaksanakan. Catat yang sudah dilaksanakan, yang sedang dalam proses dan yang tidak dilaksanakan. Periksa penyebab tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi dimaksud dan bagaimana jalan pemecahannya oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja. Catat dan Periksa dampak tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Catat dan Periksa hasil-hasil yang dicapai oleh Unit Kerja/Satuan Kerja dan bagaimana tindak lanjut hasil tersebut dimanfaatkan.

4. S I S T I M I N F O R M A S I a.

b. c.

5.

Periksa apakah sistem informasi telah berjalan dan dilaksanakan secara efektif baik u n t u k lingkup organisasi m a u p u n u n t u k masyarakat luas. Periksa apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat m e n g h a s i l k a n informasi y a n g tepat, lengkap d a n akurat. Periksa apakah ada hambatan-hambatan dari sistem informasi yang dikembangkan. EVALUASI PELAKSANAAN

KEGIATAN.

a. T a n y a k a n apakah sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan (triwulan, semester, t a h u n a n ) .

terhadap

34

b. T a n y a k a n b a g a i m a n a s i s t e m e v a l u a s i y a n g d i l a k u k a n . c. T a n y a k a n s i a p a y a n g m e l a k u k a n e v a l u a s i . d. P e r i k s a a p a k a h h a s i l evaluasi s u d a h dapat m e n g i d e n t i f i k a s i : 1) J e n i s k e g i a t a n . 2) R e n c a n a k e g i a t a n ( A s p e k K e u a n g a n d a n T e k n i s ) . 3) R e a l i s a s i p e n c a p a i a n target. 4) P e r b a n d i n g a n r e n c a n a d a n r e a l i s a s i . 5) S e b a b p e n 3 d m p a n g a n . 6) P e m e c a h a n m a s a l a h . e. T a n y a k a n a p a k a h h a s i l e v a l u a s i p e l a k s a n a a n k e g i a t a n s u d a h dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. f. P e r i k s a r e a l i s a s i p e r e n c a n a a n , p e n c a p a i a n t a r g e t d a n m a s a l a h masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah. 6.

PERTANGGUNGJAWABAN

TUGAS DAN

FUNGSI

a. Periksa apakah satuan kerja telah men3rusun Laporan Kinerja I n s t a n s i P e m e r i n t a h (LAKjIP) ; b. Periksa apakah dalam m e n y u s u n LKjIP telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 Tentang SisteM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Periksa apakah LAKjIP telah memberikan gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang b e r s a n g k u t a n (target k i n e r j a , realisasi/capaian k i n e r j a serta hambatan); d. Periksa apakah LAKjIP telah memberikan simpulan-simpulan tentang kelemahan, keterlambatan, hambatan dan solusi u n t u k u m p a n balik pada perencanaan yang a k a n datang. e. Periksa a p a k a h LAKjIP telah dibuat tepat w a k t u , a k u r a t d a n lengkap. II. P E N G E L O L A A N S U M B E R D A Y A 1. F o r m a s i P e g a w a i .

MANUSIA

a. B a n d i n g k a n a p a k a k e k u a t a n (bezetting) p e g a w a i y a n g ada, sudah sesuai dengan volume beban kerja. b. P e r i k s a a p a k a h f o r m a s i P N S D u n t u k m a s i n g - m a s i n g s a t u a n organisasi s u d a h d i s u s u n d a n ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. c. P e r i k s a a p a k a h R e n c a n a K e b u t u h a n P e g a w a i t e l a h d i s e s u a i k a n dengan analisa kebutuhan yang meliputi: 1) J e n i s p e k e r j a a n ; 2) S i f a t p e k e r j a a n ; 3) A n a l i s i s b e b a n k e r j a d a n p e r k i r a a n k a p a s i t a s seorang pegawai negeri sipil d a l a m j a n g k a w a k t u tertentu. 4) P r i n s i p p e l a k s a n a a n p e k e r j a a n d a n . 5) P e r a l a t a n y a n g t e r s e d i a . d. P e r i k s a a p a k a h k e b i j a k a n Kepala D a e r a h s e b e l u m m e n e t a p k a n formasi pegawai telah mendapat pertimbangan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

35

2.

Kenaikan Pangkat. a. D a p a t k a n d a t a d a n b e r k a s p e n y e l e s a i a n usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April d a n 1 Oktober setiap t a h u n berjalan sebagai b e r i k u t : 1) P e g a w a i N e g e r i S i p i l y a n g t e l a h m e m e n u h i s y a r a t k e n a i k a n pangkat baik reguler m a u p u n pilihan a p a k a h ada ( b u k u penjagaan kenaikan pangkat) tetapi b e l u m diusulkan, apa sebabnya. 2) P e g a w a i N e g e r i S i p i l y a n g t e l a h d i u s u l k a n t e t a p i b e l u m diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, apa sebabnya. 3) P N S y a n g d i u s u l k a n m e n d a p a t k a n kenaikan pangkat pilihan, n a m u n belum m e m e n u h i persyaratan (antara rekomendasi Baperjakat). b Uji berkas usulan kenaikan pangkat pilihan apakah sudah mendapat pertimbangan dari Baperjakat. c Periksa apakah ada pendelegasian wewenang Kepala Daerah kepada pejabat l a i n n y a tentang penetapan S K k e n a i k a n pangkat. ( P e r g u n a k a n F o r m . No : S D M 4).

3.

Ujian Dinas. Dapatkan dan periksa data pelaksanaan Ujian Dinas dalam rangka k e n a i k a n pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai b e r i k u t : a. S u r a t K e p u t u s a n K e p a l a D a e r a h t e n t a n g P a n i t i a P e n y e l e n g g a r a Ujian Dinas. b. P e m b e r i t a h u a n / E d a r a n tentang pelaksanaan ujian dinas kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. c. P e g a w a i N e g e r i S i p i l g o l o n g a n I l / d d a n l l l / d y a n g t e l a h m e m e n u h i syarat u n t u k mengikuti ujian dinas, n a m u n belum diikutsertakan dalam ujian dinas, apa sebabnya. d. L a k u k a n u j i p e t i k b e b e r a p a b e r k a s P e g a w a i Negeri S i p i l peserta ujian dinas untuk menguji kebenaran persyaratan. ( P e r g u n a k a n F o r m . No : S D M 5).

4.

Pemberian Kenaikan Gaji Berkala. a. A p a k a h terdapat P N S y a n g t e l a h m e m e n u h i p e r s y a r a t a n u n t u k dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala, n a m u n belum ditetapkan/ diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala, (buku penjagaan KGB). b. K e t e p a t a n w a k t u p e n e t a p a n K e n a i k a n G a j i B e r k a l a P N S .

5.

P e n g a n g k a t a n d a l a m J a b a t a n . ^ Khusus a Apakah sebagai Periksa Kepala b Apakah setiap 3

BKD)

Kepala Daerah telah menetapkan analisis jabatan pertimbangan dalam menetapkan formasi jabatan, apakah hasil analisis jabatan telah ditetapkan oleh Daerah. SK. Pembentukan T i m Baperjakat telah diperbaharui (tiga) t a h u n , P e r i k s a s u s u n a n p e r s o n i l n y a .

36

c Apakah Kepala Daerah d a l a m m e n g u s u l k a n 3 (tiga) o r a n g calon Sekretaris Daerah kepada Menteri D a l a m Negeri adalah PNS yang telah m e m e n u h i persyaratan yang berlaku, dapatkan datanya dan Periksa. d A p a k a h Sekretaris Daerah selaku p e m b i n a Pegawai Negeri Sipil Daerah telah m e n y a m p a i k a n setiap jenis m u t a s i kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, d a p a t k a n d a t a n y a d a n Periksa. e Periksa apakah terdapat PNS yang telah m e m a s u k i usia p e n s i u n tetapi m a s i h dipekerjakan d a n m e n e r i m a gaji p e n u h (100 %). f Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS, apabila tidak ada a p a k a h pejabat struktural eselon II y a n g s u d a h mencapai usia 56 t a h u n telah diusulkan oleh B K D kepada Kepala Daerah perpanjangan jabatannya, apa pertimbangannya. g Periksa a p a k a h perpanjangan u s i a p e n s i u n pejabat struktural eselon II yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah s u d a h melalui pertimbangan Baperjakat. h Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah tentang pengangkatan Staf K h u s u s Kepala Daerah dan penempatan PNS pada B U M D , apa dasar pertimbangannya dan bagaimana kebijakan pemberian tunjangannya. i Periksa tunjangan jabatan terhadap PNS yang m e n d u d u k i jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah m a u p u n dalam jabatan fungsional. j A p a k a h m a s i h terdapat pejabat y a n g telah diangkat d a l a m jabatan s t r u k t u r a l telah 5 (lima) t a h u n lebih belum dialihtugaskan. k Periksa apakah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah dilakukan melalui pertimbangan Baperjakat. 1 P e r i k s a n o t u l e n hasil sidang Baperjakat, a p a k a h u n t u k 1 (satu) j a b a t a n t e l a h d i u s u l k a n 3 (tiga) o r a n g (1 : 3 ) , d a n b a n d i n g k a n SK Pengangkatan dalam Jabatan dengan notulen hasil sidang Baperjakat tersebut. m Periksa a p a k a h ada Pegawai Negeri Sipil y a n g diangkat d a l a m j a b a t a n struktural b e l u m diberikan t u n j a n g a n j a b a t a n sejak saat pelantikan. n Periksa a p a k a h ada pejabat yang pangkatnya lebih r e n d a h membawahi secara langsung Pegawai/Pejabat yang p a n g k a t n y a lebih tinggi, apa sebabnya. o Periksa a p a k a h pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Bupati b e l u m dikonsultasikan secara tertulis kepada G u b e m u r . p Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat d a l a m suatu jabatan struktural tetapi tidak melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain. q Periksa a p a k a h ada pejabat yang menduduki jabatan struktural yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, bagaimana dasar pertimbangan pengangkatannya.

37

6.

P e m i n d a h a n P e g a w a i . (Khusus

BKD)

SL. P e r i k s a a p a k a h a d a p e r p i n d a h a n P N S P u s a t Daerah dan sebaliknya telah memperoleh :

menjadi P N S

1) P e r s e t u j u a n d a r i p e j a b a t b e r w e n a n g 2) M e m p u n y a i S u r a t K e t e r a n g a n tidak sedang menjalani h u k u m a n disiplin dan/atau sedang dalam proses peradilan. 3) S e t i a p u n s u r p e n i l a i a n u n s u r p r e s t a s i k e r j a d a l a m D P - 3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4) S u r a t K e t e r a n g a n d a r i p e j a b a t y a n g b e r w e n a n g t i d a k s e d a n g m e n j a l a n i tugas belajar. b. P e r i k s a a p a k a h p e r p i n d a h a n P N S P u s a t / D a e r a h m e n j a d i P N S Depdagri telah m e m e n u h i hasil pengamatan kompetensi yang sekurang-kurangnya bemilai baik. c. P e r i k s a a p a k a h a d a P N S y a n g p i n d a h a n t a r k a b u p a t e n / k o t a d a l a m 1 (satu) p r o p i n s i y a n g telah m e n d a p a t k a n penetapan Gubemur, n a m u n belum memperoleh pertimbangan Kepala B K N (Regional BKN). d. P e r i k s a a p a k a h a d aP N S y a n g p i n d a h a n t a r k a b u p a t e n / k o t a antar propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubemur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala B K N (Regional BKN). e.

7.

Periksa apakah a d a pejabat/pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang diangkat dalam jabatan struktural n a m u n belum beralih status kepegawaiannya.

Pemensiunan Pegawai. a Periksa apakah a d a P N S yang telah m e m a s u k i batas usia pensiun tetapi b e l u m mendapatkan S K pensiun, apa sebabnya. b Periksa apakah a d a P N Syang telah menerima S K Pensiun tetapi m a s i h m e n e r i m a gaji secara p e n u h (100 % ) .

8.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. a.

Pembinaan Disiplin Pegawai. 1) H u k u m a n D i s i p l i n . (Khusus

BKD)

a) D a p a t k a n d a t a d a n p e r i k s a a p a k a h t e l a h dibuat pendelegasian wewenang penjatuhan h u k u m a n disiplin dari Pejabat P e m b i n a Kepegawaian kepada pejabat lainnya. M i n t a k a n fotocopy S K tersebut. b) D a p a t k a n d a t a d a n u j i a p a k a h t e r d a p a t P N S y a n g menjadi anggota/pengums Partai Politik belum diberhentikan sebagai PNS. c) P e r i k s a apakah a d a P N S yang melanggar kode etik/disiplin P N Sbelum dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya. d) P e r i k s a apakah a d a prosedur pemeriksaan d a n penjatuhan h u k u m a n disiplin tidak mengacu pada P P No. 5 3T a h u n 2 0 1 0

38

2)

e) P e r i k s a a p a k a h a d a P N S y a n g d i k e n a k a n h u k u m a n disiplin dan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan sejauhmana tindaklanjut penyelesaiannya. f) P e r i k s a a p a k a h a d a P N S y a n g m e l a k u k a n p e l a n g g a r a n disiplin yang k a s u s n y a m a s i h diproses oleh pihak KepoUsian/ Pengadilan/Kejaksaan. Bagaimana penyelesaian status kepegawaiannya. g) P e r i k s a a p a k a h a d a P N S y a n g s e l a i n d i j a t u h i h u k u m a n disiplin juga dikenakan t u n t u t a n ganti rugi. Bagaimana realisasi penyelesaiannya. h) Periksa a p a k a h a d a P N S y a n g m e l a k u k a n pelanggaran h u k u m dan telah mendapatkan ketetapan h u k u m oleh penegak h u k u m , n a m u n status kepegawaiannya belum diproses sesuai ketentuan. i) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t P N S y a n g s e d a n g m e n j a l a n i h u k u m a n disiplin, diangkat dalam jabatan struktural. Ketaatan Terhadap Ketentuan J a m Kerja.

a) P e r i k s a a p a k a h k e b i j a k s a n a a n K e p a l a D a e r a h tentang k e t e n t u a n j a m kerja bagi PNS di lingkungan P e m e r i n t a h Daerah telah dilaksanakan dan ditaati. b) P e r i k s a a p a k a h t e r h a d a p P N S y a n g m e l a n g g a r k e t e n t u a n j a m kerja, telah diberi peringatan m a u p u n h u k u m a n disiplin sesuai ketentuan. 3) P e n y a m p a i a n L a p o r a n P a j a k - p a j a k P r i b a d i ( L P 2 P ) . ^ K h u s u s BKD) a) P e r i k s a a p a k a h t e l a h d i b e n t u k T i m P e n i l a i a n L P 2 P s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u . M i n t a k a n S a l i n a n (foto copy) S K tersebut. b) P e r i k s a b e r a p a j u m l a h P N S w a j i b L P 2 P , b e r a p a y a n g t e l a h menyampaikan laporan dan yang belum menyampaikan laporan. c) P e r i k s a apakah pegawai yang tidak (terlambat) menyampaikan LP2P telah diambil tindakan dan apa jenisnya. 9. Ijin P e r k a w i n a n d a n Perceraian bagi a.

b. c.

Periksa apakah sudah dibuat pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat l a i n n y a tentang pelaksanaan pemberian ijin p e r k a w i n a n d a n perceraian PNS. (Lampirkan foto copy S K tersebut). Periksa apakah ada PNS yang m e l a k u k a n perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama d a n P i m p i n a n S a t u a n Kerja. Periksa a p a k a h pembagian gaji P N S y a n g telah m e n d a p a t k a n ijin m e l a k u k a n p e r k a w i n a n lebih dari s a t u gajinya telah dibagi sesuai dengan kesepakatan.

10. Kesejahteraan a

PNS.

Pegawai.

Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah kesejahteraan pegawai, dalam b e n t u k apa, pengaturannya dan darimana sumberdananya.

mengenai bagaimana

39

b

Periksa apakah ada anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji P N S y a n g s u d a h t i d a k b e r h a k m e n d a p a t t u n j a n g a n , tetapi m a s i h tetap dibayarkan tunjangannya.

11. Tanda-tanda

Kehormatan.

Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdi mempunyai m a s a kerja 10 (sepuluh) t a h u n , 2 0 (duapuluh) t a h u n , d a n 3 0 (tigapuluh) tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya, Periksa apa sebabnya. 12. Pemberian

Kartu

Pegawai.

Periksa apakah ada PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai dan apa sebabnya. 13. P e n d i d i k a n d a n Pelatihan Pegawai.(KTiwsus

BKD)

a.

Periksa apakah rencana dan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil telah d i s u s u n setiap t a h u n anggaran y a n g m e l i p u t i Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis. b. P e r i k s a a p a k a h D i k l a t P r o p i n s i d a l a m setiap penyelenggaraan Diklat PNS telah m e m b u a t pedoman sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan. c. P e r i k s a a p a k a h s e t i a p p e l a k s a n a a n D i k l a t t e l a h d i b u a t l a p o r a n pelaksanaannya. d. P e r i k s a a p a k a h k u r i k u l u m d a n m e t o d e D i k l a t t e l a h m e n g a c u pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. e. P e r i k s a a p a k a h p i m p i n a n s a t u a n k e r j a telah melakukan identifikasi k e b u t u h a n Diklat u n t u k m e n e n t u k a n jenis Diklat yang sesuai dengan k e b u t u h a n instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi. f. P e r i k s a a p a k a h a d a r e n c a n a d a n p r o g r a m d i k l a t P N S y a n g disusun meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader, Pendidikan F o r m a l lainnya y a n g d i d u k u n g dengan A P B D tetapi ada dana pungutan/kontribusi/swadana. g. P e r i k s a a p a b i l a t i d a k d i d u k u n g d a n a A P B D , a p a k a h G u b e m u r mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana. 14. P e m b e r i a n C u t i Pegawai Negeri Sipil a b

c

d

Periksa P N S y a n g telah diberikan c u t i t a h u n a n selama 12 (dua belas) h a r i k e r j a a p a k a h P N S y a n g b e r s a n g k u t a n telah bekerja s e k u r a n g - k u r a n g n y a 1 (satu) t a h u n . Periksa PNS y a n g diberikan cuti t a h u n a n selama 18 (delapan belas) h a r i k e r j a a p a k a h P N S y a n g b e r s a n g k u t a n p a d a t a h u n sebelumnya tidak mengambil cuti tahunan dan diambil bersamaan pada t a h u n yang berjalan. Periksa PNS yang diberikan cuti t a h u n a n selama 24 (dua p u l u h empat) h a r i kerja apakah PNS yang bersangkutan s e l a m a 2 (dua) t a h u n berturut-turut atau lebih tidak mengambil cuti tahunan. P e r i k s a P N S y a n g m e n j a l a n i c u t i t a h u n a n s e l a m a 12 (dua belas) h a r i k e r j a d i t e m p a t y a n g sulit perhubungannya (transportasinya) apakah diberikan t a m b a h a n hari.

40

e f g

h

i j k 1

P e r i k s a a p a k a h P N S y a n g d i b e r i k a n c u t i b e s a r s e l a m a 3 (tiga) bulan telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) t a h u n secara terus menerus. Periksa PNS yang diberikan cuti t a h u n a n dalam tahun yang berjalan a p a k a h p e m a h diberikan cuti besar. Periksa a p a k a h PNS y a n g diberikan cuti sakit lebih dari 14 hari dan u n t u k paling lama 1 tahun 6 bulan, telah melampirkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Periksa PNS yang menderita sakit setelah 1 t a h u n 6 b u l a n dan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk bekerja kembali sebagai PNS, a p a k a h yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu dan hak-hak kepegawaian lainnya. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan pertama dan kedua, diberikan 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah m e l a h i r k a n . Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan y a n g ketiga, diberikan cuti besar u n t u k persalinannya. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan keempat dan seterusnya, diberikan cuti diluar tanggungan negara. Periksa apakah pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) kepada PNS y a n g b e r s a n g k u t a n telah mendapat p e r s e t u j u a n Kepala B K N . ( P e r g u n a k a n F o r m . No : S D M 7).

III. P E N G E L O L A A N K E U A N G A N

DAERAH

1. K e b i j a k a n K e u a n g a n D a e r a h . Pengaturan dan Penetapan. a

b

c 2.

Dapatkan dan b u a t k a n daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan atas pengelolaan keuangan daerah. Periksa apakah pengaturan dan penetapan tersebut: 1) t e l a h m e m e n u h i d a n s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g u n d a n g a n yang lebih tinggi tingkatannya, serta 2) t e l a h m e m e n u h i / m e n g a n d u n g u n s u r s y s t e m p e n g e n d a l i a n intem. Periksa system pengendalian i n t e m atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan S K P D yang diperiksa. Perencanaan dan

a

Penganggaran.

Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun berdasarkan d o k u m e n perencanaan daerah, kebijakan u m u m APBD, prioritas dan plafon a n ^ a r a n , Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan pemndang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

41

b

Periksa apakah RKA-SKPD telah disusun berdasarkan : 1) K e t e r k a i t a n p e n d a n a a n d e n g a n k e l u a r a n d a n h a s i l y a n g d i h a r a p k a n dari kegiatan d a n program t e r m a s u k efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. 2) C a p a i a n k i n e r j a , i n d i k a t o r k i n e r j a , a n a l i s i s s t a n d a r b e l a n j a , standar satuan kerja, dan standar pelayanan m i n i m a l .

3. Pelaksanaan d a n Penatausahaan Keuangan Daerah. a.

Periksa a p a k a h d o k u m e n pelaksanaan anggaran S K P D (DPASKPD) telah disusun secara rinci berdasarkan sasaran yang h e n d a k dicapeii, fiingsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan u n t u k mencapai sasaran tersebut, d a n rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. Periksa ketepatan w a k t u proses dan pengesahan DPA - S K P D tersebut. b. P e r i k s a a p a k a h s e m u a p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n d a e r a h dilakukan melalaui rekening kas u m u m daerah. c. P e r i k s a k e t e p a t a n p e m b e b a n a n a t a s t r a n s a k s i p e n g e m b a l i a n kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah d a n sejenisnya yang terjadi dalam t a h u n berjalan dan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. d. P e r i k s a t r a n s a k s i p e n g e l u a r a n k a s u m u m d a e r a h d i l u a r belanja y a n g bersifat mengikat d a n belanja y a n g bersifat wajib yang dilakukan sebelum APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, e. P e r i k s a a p a k a h t r a n s a k s i p e n e r i m a a n k a s u m u m d a e r a h t e l a h didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n S u r a t penyediaan D a n a (SPD) atau DPA - SKPD atau d o k u m e n lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah M e m b a y a r (SPM) d a n S u r a t P e r i n t a h Pencarian D a n a (SP2P) f. P e r i k s a apakah perubahan APBD dilakukan sesuai kretiria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku. g. P e r i k s a t r a n s a k s i p e n g e l u a r a n d a e r a h y a n g b e l u m a t a u t i d a k tersedia anggarannya dalam APBD dan bagaimana penyelesaian /pertanggung jawabannya. h. Periksa penerbitan SPD, apakah telah mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. i. Periksa t r a n s a k s i p e n e r i m a a n , penyetoran d a n p e m b u k u a n penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa j . Periksa transaksi penerbitan SPP, S P M dan S P 2 D dan pelaksanaan pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku. 4.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. a b

Periksa ketetapan w a k t u , kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah. Periksa apakah penyelenggaraan akuntasi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan.

42

c

Periksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan P e r u b h a n SAL), L a p o r a n O p e r a s i o n a l (LO) l a p o r a n a r u s k a s (LAK) , l a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s (LPE) d a n c a t a t a n atas l a p o r a n k e u a n g a n (CALK) telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta tepat w a k t u .

5. P e n d a p a t a n D a e r a h . ( U n t u k S K P D / U n i t K e r j a P e n g e l o l a P e n d a p a t a n ) a. P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h 1) P a j a k d a n R e t r i b u s i D a e r a h . a) P e r i k s a a p a k a h j e n i s p u n g u t a n p a j a k d a n r e t r i b u s i D a e r a h sudah sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. b) P e r i k s a a p a k a h s e m u a p u n g u t a n D a e r a h s u d a h d i t e t a p k a n dengan Peraturan Daerah. c) J i k a a d a p u n g u t a n d a e r a h y a n g t i d a k d i t e t a p k a n d e n g a n Peraturan Daerah, m i n t a k a n penjelasan d a n catat jenis p u n g u t a n a p a saja. d) P e r i k s a tentang cara menetapkan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah. e) L a k u k a n p e r h i t u n g a n a n t a r a t a r g e t y a n g d i t e t a p k a n d e n g a n potensi yang ada, u n t u k m e n d a p a t k a n perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan. f) L a k u k a n p e r h i t u n g a n r e a l i s a s i p e n c a p a i a n target dan l a k u k a n ratio a n t a r a realisasi dengan target y a n g telah ditetapkan. g) P e r i k s a p r o s e d u r d a n p e l a k s a n a a n pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah. h) P e r i k s a a p a k a h b i a y a p e m u n g u t a n p a j a k d a e r a h s u d a h diatur dengan Peraturan Daerah. i) P e r i k s a a p a k a h b e s a m y a ( p r o s e n t a s e ) b i a y a p e m u n g u t a n pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jika tidak sesuai m i n t a k a n penjelasan. j) P e r i k s a a p a k a h a d a p u n g u t a n D a e r a h y a n g d i g u n a k a n langsung (diluar B a d a n layanan U m u m Daerah), J i k a ada, catat berapa jumlahnya, mintakan penjelasan penggunaannya. k) P e r i k s a a p a k a h seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. 1) P e r i k s a a p a k a h Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan, sudah disampaikan kepada Menteri D a l a m Negeri d a n Menteri Keuangan paling l a m b a t 15 h a r i setelah ditetapkan, J i k a s u d a h m i n t a k a n tanda terimanya. m) Periksa apakah ada Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi y a n g dibatalkan oleh Menteri D a l a m Negeri, telah dihentikan pelaksanaannya dalam w a k t u 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan,.Jika belum, Periksa dan m i n t a k a n penjelasan.

43

n) P e r i k s a d a n evaluasi, a p a saja k e b i j a k s a n a a n K e p a l a D a e r a h dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak d a n wajib bayar, l a k u k a n pengujian d iU n i t Pelaksana Pelayanan. o) P e r i k s a a p a k a h B e n d a h a r a P e n e r i m a t e l a h d i t e t a p k a n o l e h Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, Jika belum ditetapkan, minta penjelasan kenapa demikian. p) P e r i k s a a p a k a h B e n d a h a r a P e n e r i m a t e l a h m e m b u k u k a n semua penerimaan daerah yang menjadi tugasnya d i Instansi yang bersangkutan. q) P e r i k s a apakah setiap ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara melakukan verifikasi atas keberaran formal dan materialnya. r) P e r i k s a a p a k a h Bendahara m e n e r i m a setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai, Apabila tidak d a n a t a u d a l a m b e n t u k cheque, bilyet a p a k a h a d a dasar h u k u m n y a dan d i l a k u k a n clearing kepada B a n k yang m e n g e l u a r k a n cheque, bilyet tersebut sebelum b u k t i t a n d a terima diserahkan kepada wajib pajak, retribusi, bayar. s) P e r i k s a a p a k a h seluruh penerimaan Bendahara telah disetor ke Kas Daerah tepat pada w a k t u n y a . 2) H a s i l P e n g e l o l a a n K e k a y a a n D a e r a h y a n g D i p i s a h k a n . a) S e j a u h m a n a k o n t r i b u s i p e n y e r t a a n m o d a l Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga d a n B U M D terhadap Pendapatan Asli Daerah, bandingkan antara penyertaan m o d a l d e n g a n b a g i a n l a b a {deinden) y a n g d i t e r i m a , a p a k a h menguntungkan atau merugikan pemerintah daerah. b ) K a p a n p e n y e t o r a n deviden k e K a s D a e r a h , h i t u n g p o t e n s i k e r u g i a n d a e r a h a t a s k e t e r l a m b a t a n p e n y e t o r a n devide k e Kas daerah. c) D a p a t k a n L a p o r a n H a s i l R a p a t U m u m P e m e g a n g ( R U P S ) atas penyertaan modal, hitung bagian deviden yang menjadi h a k daerah berdasarkan persentase kepemilikan saham. b. L a i n - L a i n P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h y a n g S a h . 1) H a s i l p e n j u a l a n k e k a y a a n d a e r a h y a n g t i d a k d i p i s a h k a n . a) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t p e n j u a l a n k e k a y a a n d a e r a h y a n g tidak dipisahkan, jika ada periksa apakah hasil penjualan telah disetor ke Kas daerah. b) H a s i l p e m a n f a a t a n d a n p e n d a y a g u n a a n k e k a y a a n d a e r a h yang dipisahkan : (1) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t p e m a n f a a t a n b a r a n g d a e r a h yang disewakan, jika a d a periksa apakah hasil penyewaan telah disetor ke Kas daerah. (2) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s barang milik daerah dengan pihak lain, jika ada hitung besaran pembayaran kontribusi tetap d a n pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfatan yang ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang. Periksa a p a k a h pembayaran kontribusi tetap d a n pembagian k e u n t u n g a n telah disetor ke Kas daerah.

44

(3) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t p e m a n f a a t a n b a r a n g m i l i k daerah berupa bangun G u n a Serah dan Bangun Serah G u n a telah membayar kontribusi k e K a sdaerah yang besamya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan t i m y a n g dibentuk oleh pejabat y a n g berwenang. c) H a s i l P e m a n f a a t a n a t a u p e n d a y a g u n a a n k e k a y a a n d a e r a h yang tidak dipisahkan. 2) J a s a G i r o . Periksa apakah prosedur d a npelaksanaan penerimaan jasa giro s u d a h sesuai dengan k e t e n t u a n pemndang-undangan yang berlaku. 3) P e n d a p a t a n

Bunga

a) P e r i k s a a p a k a h a d a u a n g D a e r a h y a n g d i s i m p a n d a l a m bentuk Deposito pada Bank. b) J i k a a d a , m i n t a k a n s u r a t p e r s e t u j u a n d a r i K e p a l a D a e r a h berdasarkan Nota dari Kuasa B U D dan Rekomendasi dari pejabat pengelola k e u a n g a n d a e r a h / B U D (Biro Keuangan). c) C a t a t b e r a p a j u m l a h u a n g D a e r a h y a n g d i d e p o s i t o k a n d a n b e r a p a b e s a m y a b u n g a D e p o s i t o . Apakah besamya bunga deposito berdasarkan counter rate atau special rate. d) A p a k a h b e s a m y a b u n g a d e p o s i t o b e r d a s a r k a n C o u n t e r R a t e a t a u special rate. e) P e r i k s a apakah bunga Deposito sudah ditransfer/ dipindahbukukan langsung k e Rekening K a sDaerah, jika b e l u m m i n t a k a n penjelasan. 4) T u n t u t a n G a n t i R u g i a) A p a k a h S K T i m P e n y e l e s a i a n T u n t u t a n G a n t i R u g i t e l a h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. b) I n v e n t a r i s a s i k e r u g i a n d a e r a h y a n g disebabkan atas tindakan melanggar h u k u m atau kelalaian bendahara, pegawai negeri b u k a n bendahara a t a u pejabat lain, pelaku, j u m l a h kerugian daerah dan w a k t u kejadian. c) P e r i k s a a p a k a h K e p a l a S K P D t e l a h m e l a p o r k a n k e m g i a n daerah kepada Kepala Daerah d a ndiberitahukan kepada BPK. d) P e r i k s a a p a k a h K e p a l a S K P D / K e p a l a D a e r a h t e l a h m e m i n t a surat pemyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab bendahara, pegawai negeri b u k a n bendahara a t a u pejabat lain yang melakukan tindakan melanggar h u k u m atau kelalaian dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut. e) P e r i k s a a p a k a h K e p a l a D a e r a h t e l a h m e n g e l u a r k a n S u r a t Keputusan Pembebanan Penggantian Kemgian Sementara kepada bendahara, pegawai negeri b u k a n bendahara a t a u pejabat lain y a n g m e l a k u k a n t i n d a k a n melanggar h u k u m atau kelalaian jika surat keterangan tanggung jawab m u t l a k tidak m u n g k i n diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah. f) P e r i k s a a p a k a h p e n g e n a a n g a n t i k e r u g i a n d a e r a h t e r h a d a p bendahara telah ditetapkan oleh BPK.

45

g) P e r i k s a a p a k a h p e n g e n a a n g a n t i k e r u g i a a n terhadap pegawai negeri b u k a n bendahara telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. h) A p a k a h t e l a h d i t e t a p k a n P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g t a t a c a r a tuntutan ganti kerugian daerah. i) P e r i k s a t r a n s a k s i D a e r a h y a n g m e n g g u n a k a n m a t a u a n g asing dan apakah keuntungan nilai tukar rupiah terhadap m a t a uang asing tersebut telah distor ke kas daerah. j) P e r i k s a a p a k a h k o m i s i , r a b a t p o t o n g a n a t a u p e n e r i m a a n lain dengan n a m a dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa merupakan pendapatan daerah d a n disetor ke Kas Daerah. c. D a n a P e r i m b a n g a n . 1) B a g i h a s i l p a j a k d a n S u m b e r D a y a A l a m . a) P e r i k s a a p a k a h a l o k a s i p e n e r i m a a n d a n a p e r i m b a n g a n b a g i hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan j u m l a h yang ditetapkan yang teridiri d a r i : (1) (2) (3) (4)

PBB BPHTB PPh pasal 25, PPh pasal 29 dan PPh pasal 2 1 Kehutanan : • IIUPH • PSDH • D a n a Reboisasi (5) P e r t a m b a n g a n U m u m : • l u r a n tetap (Land Rent) • l u r a n E k p l o r a s i d a n Eksploitasi (Royalty) (6) M i n y a k B u m i (7) G a s b u m i (8) P a n a s B u m i b) P e r i k s a a p a k a h d a n a b a g i h a s i l p a j a k d a n S D A t e l a h disalurkan ke kas u m u m daerah. c) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t p e n e r i m a a n b a g i h a s i l p a j a k d a n S D A yang disalurkan ke rekening selain kas u m u m daerah. 2) D a n a A l o k a s i U m u m . a) P e r i k s a a p a k a h p e n g a l o k a s i a n p e n e r i m a a n D A U dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan j u m l a h yang ditetapkan. b) P e r i k s a a p a k a h p r o p i n s i y a n g d i p e r i k s a t e l a h m e n e r i m a Dana Alokasi U m u m yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, disalurkan dengan cara pemindah b u k u a n dari rekening Kas U m u m Negara ke rekening Kas U m u m Daerah. Periksa apakah terdapat D A U yang disalurkan ke rekening selain rekening Kas U m u m Daerah.

46

c) P e r i k s a a p a k a h D A U t e r s e b u t t e l a h d i s a l u r k a n s e t i a p b u l a n u n t u k b u l a n yang a k a n datang, masing-masing sebesar 1/12 ( s a t u p e r d u a belas) d a r i a l o k a s i D A U D a e r a h y a n g bersangkutan. d) P e r i k s a a p a k a h p e n g g u n a a n D A U t e l a h s e s u a i d e n g a n ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e) P e r i k s a a p a k a h K e p a l a D a e r a h t e l a h m e n y a m p a i k a n l a p o r a n p e n ^ u n a a n D A U T r i w u l a n a n kepada Menteri D a l a m Negeri dan Menteri Keuangan 3) D a n a A l o k a s i K h u s u s . a) P e r i k s a a p a k a h p e n g a l o k a s i a n p e n e r i m a a n D A K dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan j u m l a h yang ditetapkan. b) P e r i k s a a p a k a h p r o p i n s i y a n g d i p e r i k s a m e n e r i m a D A K y a n g ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, disalurkan dengan cara pemindah b u k u a n dari rekening Kas U m u m Negara ke rekening Kas U m u m Daerah. Periksa apakah terdapat D A K yang disalurkan ke rekening selain rekening Kas U m u m Daerah. Catat j u g a j u m l a h d a n u n t u k kep)erluan apa saja serta berapa d a n a pendamping sekurangkurangnya 1 0 % dari alokasi DAK dan dianggarkan dalam APBD. c) P e r i k s a a p a k a h p e n g g u n a a n D A K d i l a k u k a n s e s u a i d e n g a n Petunjuk Teknis penggunaan DAK . d) P e r i k s a a p a k a h d a n a p e n d a m p i n g digunakan untuk m e n d a n a i kegiatan y a n g bersifat kegiatan fisik. e) P e r i k s a a p a k a h K e p a l a D a e r a h t e l a h m e n y a m p a i k a n l a p o r a n triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, M e n t e r i T e k n i s d a n M e n t e r i D a l a m Negeri. 4) H i b a h . a) P e r i k s a a p a k a h P e m e r i n t a h D a e r a h m e n e r i m a p e n d a p a t a n hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat. Berapa j u m l a h dan u n t u k apa b a n t u a n tersebut. Apabila ada b a n t u a n dari luar negeri apakah s u d a h melalui Pemerintah Pusat. b) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t p e m b e r i h i b a h y a n g b e r a s a l d a r i d a l a m negeri. J i k a ada a p a k a h telah d i t u a n g k a n d a l a m Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah. c) P e r i k s a a p a k a h p e n g g u n a a n h i b a h t e l a h s e s u a i d e n g a n persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjajian penerusan hibah. d) P e r i k s a a p a k a h h i b a h d a r i p e m e r i n t a h d a n h i b a h d a r i l u a r negeri dikelola melalui m e k a n i s m e APBN. e) P e r i k s a a p a k a h h i b a h y a n g d i p e r o l e h n y a d a r i d a l a m n e g e r i yang bersumber dari pemerintah daerah lain, badan/lembaga/ organisasi swasta d a l a m negeri d a n / a t a u kelompok masyarakat perorangan dikelola melalui mekanisme APBD 5) D a n a D a r u r a t . a) P e r i k s a a p a k a h P e m e r i n t a h D a e r a h t e l a h m e n e r i m a D a n a Darurat k a r e n a mengalami krisis solvabilitas sesuai

47

p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berlaku. Periksa pospos penggunaannya secara u m u m . b) P e r i k s a d a n c a t a t a p a k a h Pemerintah Daerah telah menerima Penetapan batas m a k s i m a l kumulatif pinjaman pemerintah daerah. D a n Periksa apakah Pemerintah Daerah telah m e m i n j a m lebih dari 6 0 % dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan. c) P e r i k s a d a n c a t a t a p a k a h Pemerintah Daerah telah menetapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu t a h u n a n ^ a r a n sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 6. B e l a n j a D a e r a h a. Belanja Pegawai 1)

Periksa apakah penganggaran Belanja Pegawai telah disesuaikan dengan j u m l a h pegawai. 2) D a p a t k a n d a f t a r s e l u r u h p e g a w a i p a d a S K P D y a n g d i p e r i k s a . 3) P e r i k s a s u r a t - s u r a t k e p u t u s a n p e n g a n g k a t a n p e g a w a i d a n tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD yang diperiksa. 4) P e r i k s a dan cocokkan Surat Perintah Pembayaran Gaji/Tunjangan/ H o n o r (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya. 5) P e r i k s a d a f t a r - d a f t a r pembayaran gaji pegawai, apakah terdapat gaji pegawai s e l a m a tiga b u l a n b e r t u r u t - t u r u t t i d a k diambil. 6) B i l a t e r d a p a t m u t a s i , p e r i k s a s e c a r a u j i p e t i k , b a n d i n g k a n dengan dasar h u k u m terjadinya mutasi. 7) P e r i k s a k e b e n a r a n t a n d a - t a n g a n p e n e r i m a T u n j a n g a n / H o n o r dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain. 8) B i l a p e n g a m b i l a n T u n j a n g a n / H o n o r m e l a l u i s u r a t k u a s a , periksa keabsahan surat k u a s a yang terlampir pada daftar Pembayaran Tunjangan/Honor yang bersangkutan. 9) P e r i k s a S P J h o n o r a r i u m d e n g a n menguji dasar hukum pelaksanaan pemberian honorarium, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 10) P e r i k s a a p a k a h t e r h a d a p p e m b a y a r a n h o n o r t e l a h d i l a k u k a n pemotongan PPh Pasal 2 1 dan telah disetorkan ke Kas Negara. b. Belanja Operasi 1)

2) 3)

Periksa apakah penganggaran belanja barang pakai habis/inventaris telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi. Periksa apakah penyediaan dan penggunaan anggaran u n t u k program/kegiatan telah d i l a k u k a n secara e k o n o m i s efisien d a n efektif. Periksa a p a k a h setiap pengeluaran anggaran telah d i d u k u n g oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai h a k yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

48

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Periksa apakah pelaksanaan perjalan dinas m e n d u k u n g tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah d i l a k s a n a k a n secara efisien d a n efektif. Periksa a p a k a h setiap pelaksana perjalanan dinas didasarkan S P P D yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Periksa kebenaran formal dan material atas pelaksanaan perjalan dinas. Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku. Periksa apakah penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. J i k a tidak sesuai, l a k u k a n perhitungan u n t u k mendapatkan kelebihan/kekurangan dari yang seharusnya. Periksa apakah penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam A P B D masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya. Periksa apakah penyediaan anggaran belanja D P R D dan Sekretariat D P R D sudah mempedomani ketentuan perundangundangan yang berlaku. J i k a tidak sesuai, l a k u k a n perhitungan u n t u k mendapatkan kelebihan/kekurangan dari yang seharusnya. Periksa apakah penyediaan anggaran belanja D P R D dan Sekretariat DPRD dalam APBD masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.

c. Belanja Modal 1) 2) 3) 4)

Periksa apakah penganggaran belanja modal telah sesuai dengan rencana kebutuhan. Periksa apakah pengeluaran belanja modal telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai h a k yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Periksa apakah penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan terhadap system dan prosedur pengadaan belanja modal mengacu kepada D M P Pengelolaan Barang dan Jasa.

d. Belanja Pembiayaan 1) P e r i k s a a p a k a h p e m b a y a r a n hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan j u m a h yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah. 2) L a k u k a n p e r h i t u n g a n p e m b a y a r a n untuk mendapatkan perbedaan pengeluaran hutang dan bunga yang seharusnya dengan jumlah yang dibayarkan. 3) P e r i k s a p e m b a y a r a n h u t a n g d a n b u n g a y a n g s u d a h j a t u h tempo. e. Subsidi 1) P e r i k s a a p a k a h P e m e r i n t a h d a e r a h m e n g a n g g a r k a n dalam APBD, subsidi u n t u k perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan u n t u k m e m b a n t u biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat teijangkau oleh masyarakat banyak.

49

2)

Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan pemberian subsidi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)

Periksa evektifitas pemberian subsidi bagi masyarakat.

f. H i b a h 1) P e r i k s a a p a k a h P e m e r i n t a h d a e r a h m e n g a n g g a r k a n dalam APBD Hibah u n t u k Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan 2) P e r i k s a a p a k a h p e l a k s a n a a n p e m b e r i a n H i b a h t e r s e b u t t e l a h sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. B a n t u a n S o s i a l 1) P e r i k s a a p a k a h p e m b e r i a n b a n t u a n S o s i a l k e p a d a m a s y a r a k a t / organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama, 2) P e r i k s a a p a k a h b a n t u a n t e r h a d a p P a r t a i P o l i t i k s u d a h s e s u a i dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 3) P e r i k s a a p a k a h m a s i h d i a l o k a s i k a n b a n t u a n k e p a d a i n s t a n s i vertikal d a l a m belanja b a n t u a n sosial. 4) P e r i k s a a p a k a h p e n g a n g g a r a n p e m b e r i a n bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 5) P e r i k s a a p a k a h p e m b a y a r a n b a n t u a n s o s i a l t e l a h d i d u k u n g o l e h b u k t i y a n g l e n g k a p d a n s a h m e n g e n a i h a k y a n g dif>eroleh oleh pihak yang menagih. f.

Belanja Bagi Hasil dan B a n t u a n Keuangan 1) P e r i k s a a p a k a h p e n g a n g g a r a n b e l a n j a b a g i h a s i l p a j a k t e l a h sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 2) P e r i k s a a p a k a h m a s i h t e r d a p a t b a g i h a s i l p a j a k y a n g b e l u m disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten 3) J i k a a d a , l a k u k a n p e r h i t u n g a n j u m l a h b e l a n j a b a g i h a s i l y a n g belum disalurkan. 4) P e r i k s a b u k t i t r a n s f e r p e n y a l u r a n u a n g b a g i h a s i l p a j a k k e p a d a Pemerintah Kabupaten 5) P e r i k s a b u k t i t r a n s f e r p e n y a l u r a n u a n g b a n t u a n k e u a n g a n yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

g. B e l a n j a t i d a k t e r d u g a . 1) P e r i k s a a p a k a h p e n g g u n a a n b e l a n j a t i d a k t e r d u g a sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 2) P e r i k s a a p a k a h s e t i a p p e m b a y a r a n b e l a n j a t i d a k t e r d u g a t e l a h didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. h.

Pembiayaan 1)

Penerimaan. a) P e r i k s a p e r k i r a a n p e r h i t u n g a n s i s a l e b i h p e r h i t u n g a n t a h u n lalu dalam A P B D t a h u n berjalan apakah sudah didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang s u d a h

50

b) c) d)

e) f) g) 2)

terjadi serta rencana penerimaan d a n pengeluaran periode berjalan sampai akhir t a h u n anggaran. Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah telah dilakukan melalui rekening Kas U m u m Daerah. Periksa apakah dana dari rekening dana cadangan telah dilakukan pemindahanbukuan ke rekening Kas Umum Daerah. Periksa apakah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas U m u m Daerah telah dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa B U D atas persetujuan PPKD. Periksa apakah penjualan kekayaan yang dipisahkan telah sesuai dengan perturan perUndang-Undangan yang berlaku. Periksa kewajaran harga penjualan kekayaan yang dipisahkan tersebut, Periksa Apakah pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengeluaran a) P e r i k s a apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b) P e r i k s a a p a k a h p e n g g u n a a n d a n a c a d a n g a n t e l a h s e s u a i dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan. c) P e r i k s a a p a k a h P e n y e r t a a n m o d a l p e m e r i n t a h d a e r a h t e l a h ditetapkan dengan peraturan daerah, d) P e r i k s a apakah penyertaan modal telah dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial d a n / a t a u manfaat lainnya e) P e r i k s a a p a k a h p e m b a y a r a n p o k o k h u t a n g t e l a h s e s u a i dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian. f) P e r i k s a apakah pemberian pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.

rV. P E N G E L O L A A N 1.

DAERAH

Kebijakan Pengelolaan Barang a.

b.

2.

BARANG

Periksa d a n catat apakah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala D a e r a h (Perda, S u r a t K e p u t u s a n , Instruksi, S u r a t Edaran dan sejenisnya) sebagai penjabaran Peraturan Perundang-undangan y a n g lebih tinggi u n t u k m e n i n g k a t k a n tertib pengelolaan barang. Dapatkan kebijakan dimaksud dan apakah sudah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Perencanaan Kebutuhan a.

Barang/Jasa

Periksa apakah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang tertuang dalam R K B U (Rencana Kebutuhan Barang Unit) masing-masing unit/satuan kerja telah memperhatikan :

51

-

b.

c. d.

Anggaran yang tersedia Barang yang dibutuhkan Alasan kebutuhan Cara Pengadaan Standarisasi d a n spesifikasi barang yang d i b u t u h k a n Jumlah barang yang dibutuhkan

Periksa apakah pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dalam program kerja merupakan penjabaran dari R K P B U (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit) dan R K B U (Rencana K e b u t u h a n Barang Unit). Bandingkan kegiatan pengadaan barang/Jasa dalam DPA dengan program kerja dan RKPBU/RKBU. Periksa a p a k a h Kepala S K P D sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab : 1) M e n g a j u k a n R e n c a n a K e b u t u h a n B a r a n g U n i t Kerja (RKBU) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Unit Kerja (RKPBU) yang d i h i m p u n dari rencana k e b u t u h a n barangyang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah SKPD yangdipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola barang; 2) M e l a p o r k a n h a s i l p e n g a d a a n b a r a n g d i S K P D dan mengajukan permohonan penetapanstatus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari bebanAPBD dan perolehan lainnya yang sah kepada B u p a t i melalui Pengelola barang; 3) M e l a k u k a n p e n c a t a t a n d a n i n v e n t a r i s a s i b a r a n g m i l i k daerah yang berada dalampenguasaannya; 4) M e n g g u n a k a n b a r a n g m i l i k d a e r a h y a n g b e r a d a d a l a m penguasaannya u n t u k kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 5) M e n g a m a n k a n d a n m e m e l i h a r a b a r a n g m i l i k d a e r a h y a n g berada dalam penguasaannya. 3. M e n y a m p a i k a n bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan serta kendaraan dinas darihasil pengadaan kepada B u p a t i melalui Pengelola Barang; 4. M e n g a j u k a n u s u l p e m i n d a h t a n g a n a n barang m i l i k daerah berupa tanah dan / ataubangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, dan barang milik daerah selaintanah dan/atau b a n g u n a n kepada B u p a t i melalui Pengelola barang; 5. M e n y e r a h k a n tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan u n t u k kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melaluiPengelola barang; 6. M e l a k u k a n pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang adadalam penguasaannya; 7. M e n y u s u n d a n m e n y a m p a i k a n L a p o r a n B a r a n g Pengguna Semesteran (LBPS) danLaporan B a r a n g Pengguna T a h u n a n (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepadaPengelola barang.

52

Pengadaan Barang/Jasa a.

Periksa apakah Pengadaan barang/jasa milik daerah d i l a k s a n a k a n b e r d a s a r k a n p r i n s i p - p r i n s i p efisien, efektif, transparan d a n terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. b. P e r i k s a a p a k a h P e n g a d a a n b a r a n g / j a s a p e m e r i n t a h d a e r a h termasuk tanah dilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang c. P e r i k s a a p a k a h P e n g a d a a n b a r a n g p e m e r i n t a h daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. d. Periksa a p a k a h Pengadaan b a r a n g y a n g bersifat k h u s u s d a n menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. e. P e r i k s a a p a k a h R e a l i s a s i p e l a k s a n a a n p e n g a d a a n b a r a n g pemerintah daerah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia pemeriksa barang f. P e r i k s a apakah Panitia Pemeriksa Barang bertugas memeriksa, meneliti d a n menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan ersyaratan yang tertera dalam SuratPerintah Kerja (SPK) atau kontrak/perjanjian d a n d i b u a t k a n B e r i t a Acara P e m e r i k s a a n (BAP). g. P e r i k s a a p a k a h B e r i t a a c a r a P e m e r i k s a a n t e r s e b u t d i g u n a k a n sebagai salah satu syarat pembayaran h. Periksa a p a k a h setiap t a h u n Pengguna barang m e l a p o r k a n hasil pengadaan barang yang dibiayai dari APBDkepada Bupati melalui Pengelola barang. i . Periksa apakah L a p o r a n t e r s e b u t berupa Daftar Hasil Pengadaan BarangPemerintah Daerah, dilengkapi d o k u m e n pengadaan. j. Periksa apakah Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Daerah digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran a. b. c.

d.

e. f. g.

Periksa apakah hasil pengadaan barang pakai habis diterima oleh penyimpan barang, u n t u k selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Periksa apakah Penyimpan barang melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. Periksa apakah hasil pengadaan barang tidak pakai habis diterima kepala SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada pengurus barang u n t u k dicatat dalam Daftar Inventaris Barang SKPD. Periksa apakah penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala S K P D a t a u Pejabat yang ditunjuk, d a n selanjutnya dilaporkan kepada B u p a t i melalui Pengelola barang u n t u k ditetapkan Pengunaanya. Periksa apakah penerimaan barang d i l a k u k a n setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan m e m b u a t berita acara pemeriksaan. Periksa apakah Panitia ditetapkan dengan keputusan Pengguna Barang. Periksa apakah Pengurus barang berkewajiban melakukan tugas pencatatan barang milik daerah selain barang pakai habis secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan.

53

h.

Periksa apakah Pengguna barang milik daerah bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang dipimpinnya. i. Periksa a p a k a h P e m e r i n t a h daerah m e l a l u i pengelola b a r a n g menerima barang dari p e m e n u h a n kewajibanpihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu. j. Periksa apakah Penerimaan barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf, danpenyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah. k. Periksa apakah Penyerahan dari pihak ketiga dituangkandalam Berita Acara Serah T e r i m a (BAST) d a n disertai dengan dokumenkepemilikan/penguasaan yang sah. 1. P e r i k s a a p a k a h P e n g e l o l a b a r a n g d i b a n t u P e n g g u n a b a r a n g milik daerah mencatat, memantau, dan aktifmelakukan penagihan kewajiban pihak ketiga m . Periksa apakah hasil penerimaan dicatat dalam DaftarBarang Milik Daerah/Inventaris. n. Periksa apakah Penyaluran barang pakai habis oleh Penyimpan Barang dilaksanakan atas dasar Surat PerintahPengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang disertai denganBerita Acara Serah Terima. o. P e r i k s a a p a k a h s e t i a p t a h u n a n g g a r a n K e p a l a S K P D w a j i b melaporkan stock atau sisa persediaan barangkepada B u p a t i melalui Pengelola barang. K u a s a Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengguna Barang 5.

Penggunaan a. b.

c.

d.

e.

Periksa apakah status Penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengankeputusan Bupati. Periksa apakah Tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai b e r i k u t : 1) Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada S K P D d a n yangditerima kepada Pengelola barang disertai dengan usul Pengunaannya; 2) Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksudkepada Bupati u n t u k ditetapkan status penggunaannya. Periksa apakah Barang milik daerah ditetapkan status penggunaanya untuk menyelenggarakan tugas pokok danfungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka m e n d u k u n g pelayanan u m u m s e s u a i tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Periksa apakah Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwatanah dan/atau bangunan tersebut u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiPengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang. Periksa apakah Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/ataubangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan u n t u k kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barangkepada Bupati melalui Pengelola barang.

54

f.

g.

6.

Periksa apakah Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidakdigunakan u n t u k menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupatidikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. Periksa apakah Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabutpenetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

Pemanfaatan a.

b.

c. d.

Periksa apakah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakanuntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barangsetelah mendapat persetujuan Bupati. Periksa apakah pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakanuntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barangsetelah mendapat persetujuan Pengelola barang Periksa apakah bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa Sewa, Pinjam Pakai, Keijasma Pemanfaatan, B a n g u n G u n a S e r a h (BGS) d a n B a n g u n S e r a h G u n a (BSG) Sewa: 1) P e r i k s a a p a k a h a d a B a r a n g m i l i k d a e r a h , b a i k b a r a n g bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkanoleh pemerintah daerah disewakan kepada P i h a k Ketiga. 2) P e r i k s a a p a k a h B a r a n g m i l i k d a e r a h y a n g d i s e w a k a n tidak merubah status hukum/status kepemilikan barangdaerah. 3) P e r i k s a a p a k a h P e n y e w a a n ini ditetapkan dengan keputusan Bupati. 4) P e r i k s a a p a k a h J a n g k a w a k t u p e n y e w a a n b a r a n g m i l i k daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang. 5) P e r i k s a a p a k a h P e n y e w a a n d i l a k s a n a k a n b e r d a s a r k a n surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurangkurangnyamemuat: a) P i h a k - p i h a k y a n g t e r k a i t d a l a m p e r j a n j i a n ; b) J e n i s , l u a s a t a u j u m l a h b a r a n g , b e s a r a n s e w a , d a n jangka waktu; c) T a n g g u n g j a w a b p e n y e w a a t a s b i a y a o p e r a s i o n a l d a n pemeliharaan selama jangka waktupenyewaan; d) P e r s y a r a t a n l a i n y a n g d i a n g g a p p e r l u ; 6) P e r i k s a a p a k a h B a r a n g m i l i k d a e r a h , b a i k b e r g e r a k m a u p u n tidak bergerak selain disewakan dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut. 7) P e r i k s a a p a k a h P e m u n g u t a n r e t r i b u s i t e r s e b u t t e l a h ditetapkan dengan PeraturanDaerah. 8) P e r i k s a a p a k a h H a s i l p e n e r i m a a n s e w a d a n r e t r i b u s i disetor ke Kas Daerah.

55

e.

Pinjam Pakai : 1) P e r i k s a a p a k a h a d a b a r a n g m i l i k d a e r a h b a i k b e r u p a tanah dan/atau bangunan m a u p u n selain tanah dan/ataubangunan, dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2) P e r i k s a a p a k a h P i n j a m p a k a i b a r a n g m i l i k d a e r a h b e r u p a tanah dan/atau bangunan m a u p u n selain tanah ataubangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 3) P e r i k s a apakah Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. 4) P e r i k s a a p a k a h J a n g k a w a k t u p i n j a m p a k a i b a r a n g m i l i k daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang. 5) P e r i k s a a p a k a h p e l a k s a n a a n p i n j a m p a k a i d i l a k u k a n berdasarkan surat perjanjian yang sekurangkurangnyamemuat: a) P i h a k - p i h a k y a n g t e r k a i t d a l a m p e r j a n j i a n . b) J e n i s , l u a s a t a u j u m l a h b a r a n g y a n g d i p i n j a m k a n , dan jangka waktu. c) T a n g g u n g j a w a b p e m i n j a m a t a s b i a y a o p e r a s i o n a l dan pemeliharaan selama jangka waktupeminjaman. d) P e r s y a r a t a n l a i n y a n g d i a n g g a p p e r l u .

f,

Kerjasama 1) P e r i k s a a p a k a h K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n B a r a n g M i l i k Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a) M e n g o p t i m a l k a n p e m a n f a a t a n b a r a n g m i l i k d a e r a h ; b) M e n i n g k a t k a n p e n e r i m a a n d a e r a h . 2) P e r i k s a a p a k a h K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n B a r a n g M i l i k Daerah dilaksanakan dengan bentuk: a) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n b a r a n g m i l i k d a e r a h a t a s tanah dan/atau bangunan yang sudahdiserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; b) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s s e b a g i a n t a n a h d a n / atau bangunan yang masih digunakan olehPengguna barang; c) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s b a r a n g m i l i k d a e r a h selain t a n a h dan/atau bangunan. 3) P e r i k s a a p a k a h K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s b a r a n g milik daerah berupa atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 4) P e r i k s a a p a k a h K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s b a r a n g milik daerah atas sebagian t a n a h dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna barang dan Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan , dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 5) P e r i k s a a p a k a h K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s b a r a n g milik daerah dilaksanakan dengan k e t e n t u a n sebagai berikut: a) T i d a k t e r s e d i a a t a u t i d a k c u k u p t e r s e d i a d a n a d a l a m APBD untuk memenuhi biayaoperasional/

56

g.

pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerahdimaksud. b) M i t r a k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n d i t e t a p k a n m e l a l u i tender dengan mengikutsertakansekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali u n t u k b a r a n g m i l i k daerah yangbersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung; c) M i t r a k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n h a r u s membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas U m u m D a e r a h setiap t a h u n selama j a n g k a w a k t u pengoperasian yang telah ditetapkan danpembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; d) B e s a r a n p e m b a y a r a n k o n t r i b u s i t e t a p d a n p e m b a g i a n keuntungan hasil kerjasamapemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan t i m yang dibentuk oleh Bupati; e) B e s a r a n p e m b a y a r a n k o n t r i b u s i t e t a p d a n p e m b a g i a n keuntungan hasil kerjasamapemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola barang Barang; 6) P e r i k s a a p a k a h s e l a m a j a n g k a w a k t u p e n g o p e r a s i a n , mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; 7) P e r i k s a apakah Kerusakan akibat kerjasama pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab mitra kerjasama yang memanfaatkan 8) P e r i k s a a p a k a h J a n g k a w a k t u k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n p a l i n g l a m a 3 0 (tiga p u l u h ) t a h u n sejak p e r j a n j i a n d i t a n d a t a n g a n i , d a n setiap 5 (lima) t a h u n d i l a k u k a n evaluasi secara periodik dan dapatdiperpanjang. 9) P e r i k s a a p a k a h semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dibebankan pada APBD. 10) P e r i k s a a p a k a h s e t e l a h b e r a k h i m y a j a n g k a waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status Penggunabarang atau pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah G u n a 1)

Periksa apakah Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan denganketentuan sebagai b e r i k u t : a) P e m e r i n t a h D a e r a h m e m e r l u k a n b a n g u n a n dan fasilitas u n t u k kepentingan p e l a y a n a n u m u m d a n u n t u k menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi; b) T a n a h milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna barang kepadaBupati; c) T i d a k t e r s e d i a d a n a A P B D u n t u k menyediakan b a n g u n a n d a n fasilitas d i m a k s u d .

2)

Periksa apakah Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah G u n a barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Periksa apakah Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah G u n a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3)

57

4)

5) 6)

7)

8)

9)

10) 11)

12)

Periksa apakah Penetapan status Pengguna barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan B a n g u n G u n a Serahdan Bangun Serah G u n a dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok danfungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Periksa apakah Jangka waktu Bangun G u n a Serah dan B a n g u n S e r a h G u n a p a l i n g l a m a 3 0 (tiga p u l u h ) tahunsejak perjanjian ditandatangani. Periksa apakah Penetapan mitra Bangun G u n a Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melaluitender dengan mengikutsertakan sekurangk u r a n g n y a 5 (lima) peserta. Periksa apakah Mitra Bangun G u n a Serah dan mitra Bangun Serah G u n a yang telah ditetapkan, selama jangkawaktu pengoperasian harus m e m e n u h i kewajiban sebagai berikut: a) M e m b a y a r k o n t r i b u s i k e R e k e n i n g K a s D a e r a h s e t i a p tahun, yang besarannya ditetapkanberdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk Bupati. b) T i d a k menjaminkan, menggadaikan atau m m e i n d a h t a n g a n k a n objek B a n g u n G u n a Serahdan Bangun Serah Guna. Periksa apakah dalam jangka w a k t u pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil B a n g u n Guna Serahdan Bangun Serah Guna harus digunakan langsung u n t u k menyelenggarakan tugaspokok dan fungsi pemerintahan daerah; Periksa apakah Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yangsekurang-kurangnya memuat: a) P i h a k - p i h a k y a n g t e r k a i t d a l a m p e r j a n j i a n ; b) O b j e k B a n g u n G u n a S e r a h d a n B a n g u n S e r a h G u n a ; c) J a n g k a w a k t u B a n g u n G u n a S e r a h d a n B a n g u n Serah Guna; d) H a k d a n K e w a j i b a n para pihak terkait dalam perjanjian; e) P e r s y a r a t a n l a i n y a n g d i a n g g a p p e r l u . Periksa apakah Izin Mendirikan B a n g u n a n hasil B a n g u n Guna Serah dan Bangun Serah G u n a diatasnamakan pemerintah daerah. Periksa apakah biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang meliputipembentukan panitia, pengumuman lelang penilaian aset, kajian d a n lain sebagainyadibebankan dalam APBD. Biaya persiapan u n t u k pelaksanaan Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah G u n a tidak dapatdibebankan pada APBD.

13) P e r i k s a a p a k a h M i t r a B a n g u n G u n a S e r a h b a r a n g m i l i k daerah m e n y e r a h k a n objek B a n g u n G u n a Serahkepada Bupati pada akhir j a n g k a w a k t u pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparatpengawasan fungsional pemerintah daerah. 14) P e r i k s a a p a k a h B a n g u n S e r a h G u n a b a r a n g m i l i k d a e r a h dilaksanakan dengan k e t e n t u a n sebagai berikut:

58

a) b) c)

7.

Mitra B a n g u n Serah G u n a h a r u s m e n y e r a h k a n objek B a n g u n Serah G u n a kepada Bupatisegera setelah selesainya pembangunan; Mitra Bangun Serah G u n a dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuaijangka w a k t u yang ditetapkan dalam surat perjanjian; Setelah j a n g k a w a k t u pendayagunaan berakhir, objek B a n g u n Serah G u n a terlebih dahuludiaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum Penggunaannya ditetapkanoleh Bupati.

Pengamanan a. P e r i k s a a p a k a h Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukanpengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi: 1) p e n g a m a n a n a d m i n i s t r a s i m e l i p u t i k e g i a t a n p e m b u k u a n , inventarisasi, pelaporan, danmenyimpan dokumen kepemilikan yang sah; 2) p e n g a m a n a n fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang , penurunan j u m l a h barang dan hilangnya barang; 3 ) p e n g a m a n a n fisik u n t u k t a n a h d a n b a n g u n a n d i l a k u k a n dengan cara pemagaran danpemasangan tanda batas, selain t a n a h dan b a n g u n a n d i l a k u k a n dengan cara penyimpanandan pemeliharaan; dan 4) p e n g a m a n a n h u k u m antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan,melalui upaya h u k u m apabila terjadi pelanggaran h a k atas barang milik/dikuasaipemerintah daerah. b. P e r i k s a a p a k a h B a r a n g m i l i k d a e r a h berupa tanah disertifikatkan atas n a m a pemerintah daerah. c. P e r i k s a p a k a h B a r a n g m i l i k d a e r a h b e r u p a bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas namapemerintah daerah. d. P e r i k s a a p a k a h B a r a n g m i l i k d a e r a h selain t a n a h d a n / a t a u bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikanatas n a m a pemerintah daerah. e. P e r i k s a a p a k a h B u k t i k e p e m i l i k a n b a r a n g m i l i k d a e r a h w a j i b disimpan dengan tertib dan a m a n . f. P e r i k s a a p a k a h P e n y i m p a n a n b u k t i k e p e m i l i k a n b a r a n g milik daerah d i l a k u k a n oleh Pengelola barang. g. P e r i k s a apakah Barang milik Pemerintah daerah diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahdan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Periksa apakah ada Pihak lain m e l a k u k a n penyitaan terhadap : 1) B a r a n g m i l i k d a e r a h b a i k y a n g b e r a d a p a d a i n s t a n s i pemerintah m a u p u n pihak lain; 2) B a r a n g m i l i k p i h a k k e t i g a y a n g d i k u a s a i o l e h d a e r a h yang diperlukan untuk penyelenggaraantugas pemerintah.

59

8.

Pemeliharaan a.

Periksa apakah Pengelola barang d a n Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawabatas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. b. P e r i k s a a p a k a h P e m e l i h a r a a n b a r a n g m i l i k d a e r a h y a n g a d a di bawah penguasaan Pengelola Barang d a n Pengurus Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang berpedoman pada Daftar KebutuhanPemeliharaan Barang (DKPB). c. P e r i k s a a p a k a h B i a y a p e m e l i h a r a a n b a r a n g m i l i k d a e r a h dibebankan pada A P B D m a k s i m a l sebesar plafonanggaran kegiatan yang tersedia dalam D o k u m e n Pelaksanaan A n g g a r a n (DPA) m a s i n g - m a s i n g S K P D . d. P e r i k s a a p a k a h P e n g g u n a b a r a n g d a n / a t a u K u a s a P e n g g u n a Barang m e m b u a t daftar hasil pemeliharaanbarang yang berada pada kewenangannya dan melaporkan hasil pemeliharaan barang tersebutkepada Pengelola barang secara berkala. e. P e r i k s a a p a k a h P e n g e l o l a b a r a n g a t a u p e j a b a t y a n g d i t u n j u k meneliti laporan hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola barang secara berkala dan m e n y u s u n daftar hasil p e m e l i h a r a a n b a r a n g y a n g d i l a k u k a n d a l a m 1 (satu) tahunanggaran sebagai b a h a n u n t u k m e l a k u k a n eveluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barangmilik daerah d a n sebagai l a m p i r a n perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan. f. P e r i k s a a p a k a h B a r a n g b e r s e j a r a h b a i k b e r u p a b a n g u n a n dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalanbudaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah m a u p u n pemerintah atau masyarakat wajibdipelihara oleh pemerintah daerah. g. P e r i k s a a p a k a h P e m e l i h a r a a n b a r a n g b e r s e j a r a h d i t e t a p k a n denganKeputusan Bupati. h. Periksa apakah Biaya pemeliharaan barang bersejarah bersumberdari APBD atau sumber lain yang sah. 9.

Penilaian a.

b. c.

d.

Periksa apakah Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah,pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Periksa apakah Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pada h u r u f a berdasarkan biayaperolehan d a n nilai tercatat. Periksa apakah Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyxisunan neraca daerah dilakukan denganpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Periksa apakah Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan ataupemindahtanganan dilakukan oleh t i m yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkanpenilai independen bersertifikat di bidang penilaian aset yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

60

e. f. g.

Periksa apakah Penilaian barang milik daerah dilaksanakan u n t u k mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Periksa apakah Penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh t i m yang ditetapkan oleh Pengelola barang d a n melibatkan penilai independen. Periksa apakah Hasil penilaian barang mihk daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. P e n g h a p u s a n a.

Periksa apakah Penghapusan barang milik daerah meliputi: 1)

b.

c.

a. b. c.

d.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang; 2) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah; Periksa apakah Penghapusan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a a n g k a 1) d i l a k u k a n d a l a m h a l b a r a n g m i l i k d a e r a h sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang. Periksa apakah Penghapusan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a a n g k a 2) d i l a k u k a n d a l a m h a l b a r a n g m i l i k d a e r a h sudah beralih kepemilikannya, terjadi p e m u s n a h a n atau karena sebab-sebab lain. P e r i k s a a p a k a h P e n g h a p u s a n h u r u f a a n g k a 1) d i t e t a p k a n dengan k e p u t u s a n Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Periksa apakah Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam h u r f a a n g k a 2) d i t e t a p k a n d e n g a n k e p u t u s a n p e n g h a p u s a n oleh Bupati. Periksa apakah Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: 1) t i d a k d a p a t d i g u n a k a n , t i d a k d a p a t d i m a n f a a t k a n , dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 2) a l a s a n lain sesuai ketentuan perundangundangan.Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) d i l a k s a n a k a n o l e h P e n g g u n a B a r a n g d e n g a n surat k e p u t u s a n dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Periksa apakah Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

11. Pemindahtanganan a.

b.

Periksa a p a k a h setiap barang daerah y a n g s u d a h r u s a k d a n sudah tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati,tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan,keamanan dan lingkungan, t e r k e n a planologi k o t a d a n t i d a k efisien lagi d i h a p u s dariDaftar Inventaris Barang Milik Daerah. Periksa apakah Barang daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan masih mempunyai nilaiekonomis, dapat dilakukan m e l a l u i : 1) Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau 2) D i s u m b a n g k a n a t a u dihibahkan kepada pihak lain.

61

Periksa a p a k a h B e n t u k pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik daerah meliputi: 1) Penjualan; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Penyertaan modal pemerintah daerah Pemindahtanganan sebagai t i n d a k lanjut dari penghapusan barang daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan B u p a t i setelahraendapat persetujuan DPRD; 2) Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidakmemerlukan persetujuan DPRD yaitu : a) S u d a h t i d a k s e s u a i d e n g a n t a t a r u a n g w i l a y a h a t a u penataan kota. b) H a r u s dihapuskan karena anggaran untuk bangunan penânti sudah disediakan dalamdokumen penganggaran. c) D i p e r u n t u k k a n b a g i p e g a w a i n e g e r i . d) D i p e r u n t u k k a n b a g i k e p e n t i n g a n u m u m d i t e t a p k a n dengan Keputusan Bupati. e) D i k u a s a i N e g a r a b e r d a s a r k a n K e p u t u s a n P e n g a d i l a n yang telah memperoleh k e k u a t a n h u k u m tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika statuskepenulikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain t a n a h dan atau bangunan yang bemilai lebihdari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupatisetelah mendapat persetujuan DPRD; 4) Pemindahtanganan barang milik daerah selain t a n a h dan atau bangunan yang bemilaisampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar mpiah) dilakukan setelah mendapatpersetujuan B u p a t i dengan t e m b u s a n kepada DPRD; Periksa apakah hasil penjualan barang daerah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Periksa apakah Kendaraan Dinas yang dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan Periksa apakah Kendaraan perorangan dinas yang d i g u n a k a n oleh pejabat n e g a r a y a n g b e r u m u r 5 (lima) t a h u n a t a u lebih d a p a t d i j u a l 1 (satu) u n i t k e p a d a pejabat yang bersangkutan setelah m a s a jabatannyaberakhir sesuai ketentuan pemndang-undangan yang berlaku. Periksa apakah kesempatan u n t u k membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada h u m f h h a n y a 1 (satu) kali,kecuali t e n t a n g w a k t u 10 (sepuluh) t a h u n . Periksa apakah Penjualan Kendaran Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak bolehmengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

62

j.

Periksa apakah Penghapusan/penjualan operasional: 1) K e n d a r a a n D i n a s O p e r a s i o n a l ; d a n 3)

k.

1. m. n. o.

p.

q,

r.

kendaraan

dinas

kendaraan dinas operasional khusus/lapangan

Periksa apakah Kendaraan dinas operasional yang b e r u m u r 8 (delapan) t a h u n a t a u lebih a t a u k a r e n a r u s a k d a n / a t a u tidak efisien lagi bagi k e p e r l u a n dinas d i h a p u s daridaftar inventaris barang milik daerah. Periksa apakah Penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan setelah dihapus daridaftar inventaris barang daerah. Periksa apakah Penjualan kendaraan dinas operasional , dilakukanmelalui pelelangan u m u m dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusanBupati. Periksa apakah Penghapusan/penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khususus/Lapangan y a n g t e l a h b e r u m u r 10 (sepuluh) t a h u n a t a u lebih. Periksa apakah Penjualan kendaraan dinas operasional k h u s u s /lapangan d i l a k u k a n melalui pelelangan u m u m a t a u pelelangan terbatas yang ditetapkan dengankeputusan Bupati. Periksa apakah Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas operasional sudah ada kendaraan pengganti dan atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Periksa apakah Ketua dan wakil ketua DPRD yang telah m e m p u n y a i m a s a b a k t i 5 (lima) t a h u n m e n g i k u t i pelelangan mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional d a n u m u r k e n d a r a a n paling r e n d a h 8 (delapan) tahun. Periksa apakah Kesempatan u n t u k membeli kendaraan kecuali tenggang w a k t u 10 (sepuluh) t a h u n ,

s.

t. u.

V.

w. X, y.

Periksa apakah Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara dan pelelangan kendaraan dinas operasional , ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Periksa apakah Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Periksa apakah Bupati menetapkan Penggunaan r u m a h milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundangundanganyang berlaku tentang perubahan/penetapan status r u m a h - r u m a hDinas Daerah. Periksa apakah Penjualan r u m a h milik daerah dengan memperhatikan penggolongan r u m a h dinas sesuaiperaturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Periksa apakah Penjualan r u m a h milik daerah tidak digunakan dandimanfaatkan lagi untuk kepentingan pemerintah daerah. Periksa apakah Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola barang u n t u k penjualan r u m a h milik daerah dilakukan oleh B u p a t i setelah mendapat persetujuanDPRD. Periksa apakah R u m a h Dinas Daerah yang dijualbelikan adalah:

63

1)

z.

aa. bb. cc.

dd.

R u m a h D i n a s D a e r a h G o l o n g a n 11 y a n g t e l a h d i u b a h golongannya menjadi R u m a h DinasDaerah Golongan III. 2) R u m a h D i n a s D a e r a h G o l o n g a n III y a n g t e l a h b e r u m u r 10 (sepuluh) t a h u n a t a u lebih dijual/disewa-belikan kepada pegawai. Periksa apakah Pegawai yang membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah nomor 4 0 T a h u n 1994 tentang R u m a h Negara, sudah m e m p u n y a i m a s a kerja palingrendah 10 (sepuluh) t a h u n . Pegawai yang membeli r u m a h adalah penghuni pemegang Surat Ijin P e n g h u n i a n (SIP)yang ditetapkan oleh B u p a t i . P e r i k s a a p a k a h R u m a h d i n a s d a e r a h d i m a k s u d tidsdc d a l a m sengketa. Periksa apakah R u m a h Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah,perolehan Hak Atas diproses sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Periksa apakah Harga R u m a h Dinas Daerah golongan III beserta a t a u tidak beserta t a n a h n y a ditetapkan olehBupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yangdibentuk dengan Keputusan Bupati.

12. P e n a t a u s a h a a n a.

Pembukuan 1)

2)

3) 4) 5)

6)

7)

Periksa apakah Penguna barang / Kuasa Penguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barangmilik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna(DBKD) m e n u r u t penggolongan dan kodefikasi barang. Periksa apakah Pengelola barang dibantu oleh p e m b a n t u pengelola barang, melakukan pendaftaran danmenghimpun pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurutpenggolongan barang dan kodefikasi barang. Periksa apakah Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan pedoman y a n g ditetapkan oleh M e n t e r i D a l a m Negeri. Periksa apakah Pencatatan barang milik daerah s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i m u a t d a l a m K a r t u l n v e n t a r i s B a r a n g A, B , C, D , E , d a n F. Periksa apakah Pembantu Pengelola barang m e l a k u k a n rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barangmilik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Periksa apakah Pengguna barang / Kuasa Pengguna barang men3dmpan dokumen kepemilikan barang selaintanah dan/atau bangunan serta kendaraan dinas. Periksa apakah Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang menyimpan salinan dokumen kepemilikanbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor.

64

8)

9)

Periksa apakah Pengelola barang men3dmpan seluruh Dokumen Asli kepemilikan tanah dan/atau bangunanserta kendaraan bermotor milik pemerintah daerah. Periksa apakah Pengelola barang d a l a m m e n y i m p a n dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan sertakendaraan bermotor, pelaksanaannya dapat dibantu olehPembantu Pengelola Barang.

b.

Inventarisasi 1) P e r i k s a apakah Pengguna barang melakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekurangkurangnyasekali dalam 5 (lima) tahun. Dikecualikan terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan d a n k o n s t r u k s i d a l a m pengerjaan, Pengguna barang wajib m e l a k u k a n inventarisasi setiap t a h u n . 2) P e r i k s a a p a k a h P e n g g u n a b a r a n g m e n y a m p a i k a n l a p o r a n hasil inventarisasi kepada Pengelola barang, selambatl a m b a t n y a 1 (satu) b u l a n setelah selesainya inventarisasi 3) P e r i k s a apakah Pembantu Pengelola Barang menghimpun hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah. 4) P e r i k s a a p a k a h P e l a k s a n a a n s e n s u s b a r a n g m i l i k d a e r a h dilaksanakanserentak berdasarkan Keputusan Bupati.

c.

Pelaporan 1) P e r i k s a a p a l c a h P e n g g u n a barang men5aisun laporan tahunan. 2)

Periksa apakah Laporan barang semesteran dan t a h u n a n kepada Bupati melalui

3)

barang/Kuasa Penguna barang semesteran dan

Periksa

apakah

Pengelolabarang. Pembantu

menghimpun laporan semesteran

Pengelola

Barang

dan tahunanmenjadi

laporan barang milik daerah (LBMD). 13. P e m b i n a a n , Pengawasan d a n Pengendaliaan a. Periksa apakah Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan barang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Periksa apakah Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan barang daerah d i l a k u k a n oleh B u p a t i dalam h a l ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UNIT Pengelola barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Periksa apakah Pengawasan terhadap Pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati. d. Periksa apakah Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. P e m b i a y a a n a.

Periksa apakah Dalam pelaksanaan barang daerah, disediakan biaya dibebankan pada APBD.

tertib Pengelolaan operasional yang

65

b.

c.

Periksa apakah Pejabat/pegawai yang melaksanakan Pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, dapat diberikan insentif yang besaranya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Periksa apakah Pengurus barang dan penyimpan barang dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan khusus yang besaranya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. T u n t u t a n G a n t i R u g i a.

b.

C.

Periksa a p a k a h setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Periksa a p a k a h setiap p i h a k y a n g m e n g a k i b a t k a n kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH.

1. U R U S A N W A J I B . Periksa sesuai dengan urusannya, yaitu : a.

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

b.

Urusan Wajib Bidang Kesehatan

c.

Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

d.

U r u s a n Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

e.

Urusan Wajib Bidang

f.

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan

g.

Urusan Wajib Bidang Perhubungan

h.

Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

i.

U r u s a n Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

Ketenagakerjaan

Negeri j.

Urusan

Wajib

Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

U m u m , Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian. k.

U r u s a n Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

I.

U r u s a n Wajib Bidang Sosial

m.

Urusan Wajib Bidang Pekerjaan U m u m

n.

Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang

66

2.

URUSAN

PILIHAN

Periksa sesuai dengan urusannya, yaitu a.

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

b.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

c.

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

d.

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

e.

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

f.

Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

g.

Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

D. DANA

DEKONSENTRASI

Tanyakan apakah ada dana dekonsentrasi E. T U G A S

PEMBANTUAN

Tanyakan apakah ada Tugas Pembantuan 6.

Penandatanganan

Pemyataan

format sebagai b e r i k u t :

lindependensi

dan

Integritas,

dengan

67

I

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N BATANG

I N S P E K T O R A T •

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 11 Batang 51212 Jawa Tengah Telp./Fax (0285) 391980

Batang,

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN

INTEGRITAS

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Batang Nomor 090/SP/ IRI tanggal , tentang Penugasan untuk melakukan Pemeriksaan Reguler pada kami yang bertanda t a n g a n di b a w a h ini m e n y a t a k a n b a h w a k a m i tidak m e m p u n y a i h u b u n g a n k e k e r a b a t a n , u s a h a d a n tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut. D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s s e b a g a i m a n a d i s e b u t k a n di atas, k a m i j u g a m e n y a t a k a n bahwa: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Bekerja secara profesional, p e n u h s e m a n g a t d a n m e n j u n j u n g tinggi integritas, konsisten serta bertanggung jawab. M e n g u t a m a k a n k e p e n t i n g a n n e g a r a di a t a s s e g a l a k e p e n t i n g a n lainnya. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung m a u p u n tidak langsung untuk kepentingan pribadi, k e l o m p o k m a u p u n golongan tertentu. M e n j a g a m a r t a b a t d a n m e n g h i n d a r k a n diri d a r i p e r b u a t a n tercela. Tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung m a u p u n tidak langsung yang menyebabkan kami memiliki kewajiban yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas kami. Menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, kolusi d a n nepotisme (KKN). Menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D e m i k i a n p e m y a t a a n ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

1. P e n a n g g u n g

Jawab

2. W a k i l P e n a n g g u n g 3. K e t u a T i m 4. A n g g o t a 5. A n g g o t a

Jawab

68

C.

PELAKSANAAN 1.

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Pendahuluan. T i m Pemeriksa bertemu dengan

Pimpinan Instansi/Unit Kerja

diperiksa/yang mewakili, u n t u k menyampaikan m a k s u d dan

yang tujuan

pemeriksaan. 2.

Kegiatan Pemeriksaan. a.

T i m Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada

obyek-obyek

yang a k a n diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan. b.

Kertas Kerja Pemeriksaan 1) K e t u a

dan

(KKP).

anggota T i m

Pemeriksa

wajib

menuangkan

pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan

hasil

(KKP).

2) K K P d i r e v i e w o l e h K e t u a T i m d e n g a n m e m b e r i k a n p a r a f p a d a

KKP

yang direview d a n d i l a k u k a n pemberkasan. 3) K e r t a s K e r j a P e m e r i k s a a n d i s u s u n d a l a m s a t u b e r k a s d i s e r a h k a n kepada Ketua T i m u n t u k diarsipkan. 4) F o r m a t K K P s e b a g a i b e r i k u t :

69

PEMERINTAH KABUPATEN

BATANG

I N S P E K T O R A T Jl. Jend. Urip S u m o h a r j o No. 11 B a t a n g 5 1 2 1 2 J a w a Tengah Telp./Fax (0285) 3 9 1 9 8 0 KERTAS KERJA Nomor: Tanggal dan Nomor PKP

:

Satuan

:

Kerja

yang

diperiksa Periode y a n g diperiksa

:

T a n ^ a l dan Nomor SP

:

Disusun

:

oleh/tanggal/paraf Direviu oleh /t a n ^ a l / paraf Langkah Kerja Nomor

:

PEMERIKSAAN

70

c. M e n y i a p k a n S u r a t P e m y a t a a n s i a p m e n i n d a k l a n j u t i h a s i l t e m u a n Inspektorat u n t u k obyek pemeriksa, sebagai b e r i k u t : SURAT

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Batang Nomor: Inspektorat

Kabupaten

Batang

, Tim telah

melaksanakan

Pemeriksaan

Badan/Dinas/Kantor/Bagian/UPTD

di

Kabupaten

Batang dan saya akan menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang dalam waktu secepatnya setelah Koreksi Intem Bupati Batang saya terima, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:

Tahun

Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan

Kementrian Dalam Negen dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun diantaranya Kewajiban Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan siap menerima Sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Demikian Surat Pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Batang, Yang Menyatakan

71

d. P e n y u s u n a n N a s k a h H a s i l P e m e r i k s a a n 1) S e t e l a h p e m e r i k s a a n segera

disusun

oleh

selesai Ketua

(NHP)

Naskah Tim

Hasil Pemeriksaan

dan

harus

diketahui oleh

Wakil

Penanggungjawab. 2) T i m P e m e r i k s a w a j i b

m e l a k u k a n ekspose i n t e m naskah

hasil

pemeriksaan. 3) E k s p o s e N H P d e n g a n o b y e k p e m e r i k s a a n d i p i m p i n o l e h I n s p e k t u r selaku Penanggungjawab . 4) T e m u a n

Hasil

Pemeriksaan

harus

dikonfirmasikan

kepada

pimpinan obyek yang diperiksa u n t u k m e m i n t a tanggapan h a m s ditandatangani oleh kedua belah pihak. 5) F o r m a t N H P :

dan

72

PEMERINTAH Jl. Jend.

KABUPATEN

BATANG

I N S P E K T O R A T

Urip Sumoharjo

NASKAH

N o . 1 1 T e l p . (0285) 3 9 1 9 8 0 51212

Batang

HASIL PEMERIKSAAN R E G U L E R PADA

TAHUN

TIM BULAN

PEMERIKSAAN

73

PEMERINTAH K A B U P A T E N BATANG

I N S P E K T O R A T J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o m o r : 1 1 B a t a n g 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

Batang,

Nomor Lampiran Perihal

045.2 / 1 (satu) bendel Naskah Hasil Pemeriksaan Reguler

Kepada Yth. Kepala di-

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Batang Nomor : 090/SP/ /R/ tanggal , Tim Inspektorat Kabupaten Batang telah melaksanakan pemeriksaan pada Kabupaten Batang.

Dari Hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan atau kelemahan yang h a r u s mendapat perhatian dan perbaikan antara lain : 1 2 3 4. Dst ( Diisi ringkasan temuan) Naskah Hasil Pemeriksaan yang sudah ditanggapi dan ditandatangani pejabat yang diperiksa dikembalikan kepada I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n B a t a n g p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e t e l a h diterimanya Naskah Hasil Pemeriksaan ini. Demikian Naskah Hasil Pemeriksaan yang kami sampaikan u n t u k selanjutnya agar mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya k a m i ucapkan terima kasih.

KETUA TIM

IRBANWIL.

Mengetahui INSPEKTUR

74

Lembar

Ke

:

No.Ref.KKP

:

Paraf Ketua T i m :

LEMBAR TEMUAN Nomor

:

PEMERIKSAAN

/ bulan pemeriksaan / T i m berapa...'audit ke\

/

TEMUAN

KONDISI

KRITERIA

AKIBAT

SEBAB KOMENTAR PEJABAT YANG DIPERIKSA :

KEPALA SKPD/Unit Kerja

TANGGAPAN PEMERIKSA :

75

3. P e n y u s u n a n L a p o r a n Hasil P e m e r i k s a a n a.

(LHP)

Ketua T i m menyusun dan menyajikan konsep LHP, Koreksi Intem dan Nota Dinas ke W a k i l Penanggungjawab u n t u k direviu.

b.

Wakil Penanggungjawab menyerahkan Konsep Nota Dinas, Konsep Koreksi

Intem

dan

Konsep

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

(LHP)

kepada Inspektur melalui Sekretaris. c. K e t u a t i m P e m e r i k s a w a j i b m e n y e l e s a i k a n l a p o r a n h a s i l p e m e r i k s a a n yang telah diperbaiki sesuai hasil reviu Inspektur dan

diajukan

kepada Bupati. D. B E N T U K LAPORAN HASIL P E M E R I K S A A N 1.

Laporan

Hasil Pemeriksaan

dalam

b e n t u k bab,

yang

terdiri

atas

beberapa Bab secara m e n y e l u m h . 2. "SistimatikaLaporan Hasil Pemeriksaan ( L H P ) S K P D / U n i t Kerja: BAB I : Simpulan dan Rekomendasi. 1. 2.

Simpulan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi.

BAB I I : Uraian Hasil Pemeriksaan 1.

Data U m u m a. D a s a r P e m e r i k s a a n b. T u j u a n P e m e r i k s a a n c. R u a n g L i n g k u p P e m e r i k s a a n 1) S i s t i m P e n g e n d a l i a n I n t e m ( S P I ) 2) A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n 3) U m s a n P e m e r i n t a h a n d. B a t a s a n P e m e r i k s a a n e. P e n d e k a t a n P e m e r i k s a a n f. S t r a t e g i P e l a p o r a n g. T i m P e m e r i k s a h. Status dan Tindak Lanjut T e m u a n Hasil Pemeriksaan yang lalu

2.

Hasil Pemeriksaan a. S i s t i m P e n g e n d a l i a n I n t e m b. P e n g a w a s a n A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n 2)

Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

3)

Pegawai Daerah

4)

Keuangan Daerah

5)

Barang Daerah

76

c. P e n g a w a s a n U r u s a n P e m e r m t a h a n

3.

1)

Urusan Wajib

2)

Urusan Pilihan.

3)

Tugas Pembantuan.

Temuan dan

Rekomendasi

a. P e m e r i k s a a n S i s t i m P e n g e n d a l i a n I n t e m b. P e m e r i k s a a n A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n c. P e m e r i k s a a n U m s a n P e m e r i n t a h a n BAB III: Penutup 3.

F o r m a t Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP), sebagai b e r i k u t :

77

P E M E R I N T A H

K A B U P A T E N

B A T A N G


J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o . 11 B a t a n g , 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h , T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NOMOR TANGGAL LAMPIRAN TENTANG PADA TAHUN ANGGARAN

REGULER

: 700/ / /R/ : : : Pemeriksaan Sistim Pengendalian Intem, Administrasi Umum Pemerintahan dan U m s a n Pemerintahan. : : BAB I SIMPULAN DAN

A.

REKOMENDASI

SIMPULAN 1.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian I n t e m Pemerintahan Simpulan

2.

Pemeriksaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Simpulan 3.

Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa Simpulan

B.

REKOMENDASI. 1.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian I n t e m Pemerintahan Rekomendasi

2.

Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa Rekomendasi

3.

Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa Rekomendasi

78

B A B II URAIAN HASIL A.

DATA 1.

PEMERIKSAAN

UMUM

Dasar Pemeriksaan a.

P e r a t u r a n B u p a t i B a t a n g No. 5 5 T a h u n 2 0 1 2 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kab. Batang;

b.

Peraturan Bupati Batang No Pemeriksaan Reguler

c.

Keputusan

Tahun

Pedoman

di lingkungan Pemerintah Kab. Batang;

Bupati

Batang

tentang

Program

No Kerja

(PKPT) Inspektorat Kab. B a t a n g T a h u n d.

Tentang

tanggal Pengawasan

Tahunan

;

Keputusan Inspektur tentang Standar Operasional Prosedur

(SOP)

Pemeriksaan regular pada desa Nomor : e.

Surat Perintah Tugas Inspektur Kab. Batang No tanggal

2.

Perihal

Pemeriksaan

Reguler

Tujuan Pemeriksaan Memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD/Unit Kerja mengambil

langkah-langkah

perbaikan,

penyempumaan

tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan dan

tanggungjawabnya.

3. T i m P e m e r i k s a : 1) P e n a n g g u n g j a w a b : 2) W a k i l P e n a n g g u n g

Jawab

3) K e t u a T i m 4) A n g g o t a 5) A n g g o t a 6) A n g g o t a 4.

pada

Ruang Lingkup Pemeriksaan a.

S i s t i m P e n g e n d a l i a n I n t e m (SPI)

b.

Administrasi U m u m Pemerintahan: 1) 2) 3)

Kebijakan Daerah Kelembagaan Pegawai Daerah

dalam serta tugas

79

c.

5.

4)

Keuangan Daerah

5)

Barang Daerah

Urusan Pemerintahan: 1)

Urusan Wajib

2)

Urusan Pilihan.

3)

Tugas Pembantuan.

Batasan Pemeriksaan; Batasan tahun yang akan diperiksa dan materi/subtansi yang

akan

diperiksa (disesuaikan dengan prioritas pemeriksaan) 6.

Pendekatan Pemeriksaan Pemeriksaan

dilaksanakan

menyelumh/sebagian

meliputi

Administrasi U m u m Pemerintahan serta U m s a n Pemerintahan

SPIP, dengan

cara wawancara, analisa d a n verifikasi data.( disesuaikan prioritas). 7.

Strategi Pelaporan L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n (LHP) d i s a m p a i k a n d a l a m b e n t u k B a b y a n g berisi simpulan, t e m u a n d a n rekomendasi hasil pemeriksaan.

8.

Status dan Tindak Lanjut T e m u a n Hasil Pemeriksaan yang lalu Memuat

hasil

temuan

pemeriksaan

sebelumnya

yang

ditindaklanjuti. B.

HASIL PEMERIKSAAN 1.

Sistim Pengendalian I n t e m a) L i n g k u n g a n

Pengendalian

b) P e n i l a i a a n r e s i k o c) K e g i a t a n

Pengendalian

d) K o m u n i k a s i d a n i n f o r m a s i e) P e m a n t a u a a n 2.

pengendalian

Profil Administrasi U m u m Pemerintahan. a.

Kebijakan Daerah dan Kelembagaan 1) 2)

Struktur Organisasi dan Uraiaan Tugas serta wewenang Perencanaan

3)

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

4)

Sistim Informasi

belum

80

5)

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

6)

Pertanggungjawaban Tugas dan fungsi

Pegawai Daerah 1)

Formasi Pegawai

2)

Pengadaan Pegawai

3)

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

4)

Kenaikan Pangkat

5)

Ujian Dinas

6)

Pemberian Kenaikan Gaji berkala

7)

Pengangkatan dalam Jabatan

8)

Pemindahan Pegawai

9)

Pemensiunan Pegawai

10) P e m b i n a a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l 11) I j i n P e r k a w i n a n d a n P e r c e r a i a a n b a g i P N S 12) K e s e j a h t e r a a n P e g a w a i 13) T a n d a - t a n d a k e h o r m a t a n 14) P e m b e r i a a n K a r p e g 15) P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P e g a w a i 16) P e m b e r i a a n C u t i P N S Keuangan Daerah 1) K e b i j a k a n K e u a n g a n D e r a h 2) P e r e n c a n a a n d a n P e n g a n g g a r a n 3) P e l a k s a n a a n d a n P e n a t a u s a h a a n K e u a n g a n D a e r a h 4) P e r t a n g g u n g j a w a b a n K e u a n g a n D a e r a h 5) P e n d a p a t a n D a e r a h ( u n t u k S K P D / U n i t K e r j a P e n g e l o l a Pendapatan) 6) B e l a n j a D a e r a h Barang Daerah 1)

Kebijakan Pengelolaan Barang

2)

Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa

3)

Pengadaan Barang/Jasa

4)

Penerimaan, Pen5dmpanan dan Penyaluran

5)

Penggunaan

6)

Pemanfaatan

7)

Pengamanan dan Pemeliharaan

8)

Penilaian

9)

Penghapusan

81

10)

Pemindahtanganan

11)

Penatausahaan

12)

Pembinaan, Pengawasan dan

13) 14)

Pengendaliaan

Pembiayaan Tuntutan Ganti Rugi

3. Profil U r u s a n Pemerintahan (Disesuiakan Karakteristik S K P D ketentuan yang berlaku) 1) . U r u s a n W a j i b . 2) . U r u s a n P i l i h a n . 3) . T u g a s P e m b a n t u a n . C. T E M U A N D A N R E K O M E N D A S I 1.

2.

3.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian •

Judul Temuan

•

Kondisi,

•

Kriteria (diuraikan)

•

Sebab

•

Akibat

•

Rekomendasi

Intem

( Kode)

( Kode)

Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa •

Judul Temuan

( Kode)

•

Kondisi,

•

Kriteria ( diuraikan)

•

Sebab

•

Akibat

•

Rekomendasi

( Kode)

Pemeriksaan U m s a n

Pemerintahan

•

Judul Temuan

( Kode)

•

Kondisi,

•

Kriteria ( diuraikan)

•

Sebab

•

Akibat,

•

Rekomendasi

( Kode)

sesuai

82

B A B III PENUTUP Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat pemeriksaan Pemerintah,

berdasarkan

sesuai dengan Standart Audit Aparat Pengawas untuk

mendapat

perhatian

dan

ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya. KETUA TIM

IRBANWIL

INSPEKTUR

Intem

83

4.

Format Nota Dinas

PEMERINTAH K A B U P A T E N

I

N

S

P

E

K

T

O

BATANG

R

A

T

J l . J e n d . U r i p S u m o h a i j oN o . 11 B a t a i i g , 5 1 2 1 2 J a v a T e n | ^ , T e l p . / P a x (0285) 391980

NOTA DINAS Kepada

Yth. Bapak Wakil Bupati Batang

Lewat

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang

Dari

Inspektur Kabupaten Batang

Nomor

045.2/

/

Tanggal 1.Pemeriksaan

Perihal

Administrasi

Sistim Pengendalian Umum

Intem, Pemeriksaan

Pemerintahan dan

Pemeriksaan

Urusan Pemerintahan pada 2. A s m a n a n K o r e k s i I n t e m

Bersama ini k a m i laporkan dengan hormat, berdasarkan Program

Kerja

Pengawasan

bagian bulan

Tahunan

(PKPT)

kami melakukan

pemeriksaan

pada

Reguler

Kabupaten

Batang sebagaimana /

Tahun

/

/ R/

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

:

700

Tanggal

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan d a n p e n y e m p u m a a n sebagai 1. S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e m P e m e r i n t a h Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraikan) 2. A d m i n i s t r a s i

Pemerintahan Desa

Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraika) 3. U m s a n P e m e r i n t a h a n D e s a Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraikan)

berikut:

84

S e h u b u n g a n dengan h a l tersebut sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan perlu kiranya kepada

Kepala

Kab. Batang diberikan Koreksi I n t e m g u n a mengadakan

langkah-

langkah perbaikan sebagimana mestinya. Demikian untuk

menjadikan periksa dan

bersama

kami sediakan Naskah Koreksi I n t e m yang ditujukan kepada

Kepala

Kab. Batang sebagaimana terlampir..

INSPEKTUR

T E M B U S A N . Kepala Y t h : 1. I n s p e k t u r P r o v i n s i J a w a T e n g a h 2. Pertinggal

ini

85

5.

Format Koreksi I n t e m

B U P A T I B A T A N G J a l a n R A . K a r t i n i N o . 1 B a t a n g , 5 1 2 1 5 J a w a T e n g a h T e l p (0285) 3 9 1 5 7 1 , F a x (0285) 3 9 1 0 5 1

Batang, K e p a d a Nomor

: 7 0 0/

Yth. Kepala

Lampiran

: 1 (satu) b e r k a s

Perihal

: Koreksi Intem

Di-

Berdasarkan

Laporan

Inspektorat Kabupaten

Batang

Tanggal

Pemeriksaan

Nomor

:

Perihal

Pengendalian Desa

Hasil

Intem,

Pemeriksaan

d a n Pemeriksaan

700 /

terdapat

hal-hal

Administrasi

Urusan Pemerintahan yang

perlu

/

oleh / R /

Pemeriksaan

Kabupaten masih

Reguler

Sistim

Pemerintahan

Desa

pada

Batang,

mendapatkan

Desa

temyata perhatian

Saudara guna perbaikan sebagaimana mestinya . Hal-hal yang

perlu

diambil

langkah-langkah

Saudara agar segera: 1.

Sistim Pengendalian I n t e m Pemerintah Rekomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n bun}^ pasal)

2.

Administrasi Pemerintahan

Desa

Rekomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n b u n y i pasal)

perbaikan

86

3.

U r u s a n Pemerintahan Desa. Relcomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n b u n y i pasal) Selanjutnya

langkah-langkah

segera dilaporkan hasilnya kepada Inspektur

perbaikan

dimaksud

Wakil Bupati Batang

melalui

Kabupaten Batang dalam w a k t u paling lambat 30

p u l u h ) hari setelah Koreksi I n t e m diterima dengan

Demikian untuk mendapatkan perhatian BATANG

TEMBUSAN. Kepada Y t h : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inspektur Provinsi J a w a Tengah di Semarang; Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi J a w a Tengah; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi J a w a Tengah; Inspektur Kabupaten Batang ;

Pertinggal

BUPATI

BATANG,

ttd YOYOK RIYO

(tiga

menggunakan

blangko sebagaimana contoh terlampir.

WAKIL BUPATI

agar

SUDIBYO

87

L A M P I R A N II PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR U,040 T A H U N 2015 TENTANG ' PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

TATA CARA PEMERIKSAAN REGULER PADA DESA A.

PERSIAPAN

PEMERIKSAAN

1. P e m b e n t u k a n T I M a. P e m b e n t u k a n T i m d i d a s a r k a n p a d a : Surat Perintah Inspektur atas n a m a Bupati yang berisikan susunan tim, entitas, ruang lingkup pemeriksaan, w a k t u serta kewajiban yang dibebankan kepada tim; b. S u s u n a n T i m 1)

Penanggung

Jawab

2)

Wakil Penanggung

3)

Ketua Tim

4)

Anôta

Jawab

c. W e w e n a n g d a n T a n g g u n g J a w a b T i m 1)

Penanggung

Jawab

a)

Menetapkan personil t i m

b)

Menandatangani Surat Perintah T i m atas n a m a Bupati

c)


d)

Menandatangani PKP Pendahuluan

e)

M e l a k u k a n review pelaksanaan pemeriksaan

f)

Membahas

ekspose

hasil

pemeriksaan

bersama

WaMl

P e n a n g g u n g J a w a b ,K e t u a T i m d a n A n g g o t a T i m

2)

g)

Mereviu dan menyetujui LHP

h)

Memverifikasi Koreksi I n t e m yang akan dikirim kepada

i)

Mempertanggungjawabkan

Wakil Penanggung

Bupati

seluruh kegiatan pemeriksaan

Jawab

a)

Menandatangani Independensi dan Integriras

b)

M e n g a d a k a n r a p a t P e n d a h u l u a n 85 P e m b a g i a n

c)

Mengajukan Nota Dinas

tugas

dan PKP Pendahuluan yang disusun

bersama T i m Pemeriksa. d)

M e l a k u k a n review d a n m e n y e t u j u i PKP P e n d a h u l u a n d a n Lanjutan

PKP

88

e)

M e m i m p i n briefing t i m

f)

M e m i m p i n entry briefing (Pertemuan awal)

g)

Mengendalikan kegiatan pemeriksaan

h)

M e m b e r i p e t u n j u k y a n g bersifat strategis tentang

penyelesaian

masalah yang d i t e m u k a n saat pelaksanaan pemeriksaan i)

M e l a k u k a n review N a s k a h Hasil Pemeriksaan

j)

M e m i m p i n Exit Briefing (Pertemuan Akhir) dan Menyampaikan ekspose naskah hasil pemeriksaan

k)

M e l a k u k a n review

Laporan ( Nota Dinas, Koreksi Intem dan

LHP) 1) 3)


Ketua Tim a)

Menjiisun PKP Pendahuluan dan PKP Lanjutan

b)

Bersama Anggota T i m Men3aisun Intemal Control Questionare (ICQ)

c)


d)

Memimpin dan Mengkoordinasikan pelaksanaan

e)

Melakukan

review

atas

Kertas

Kerja

pemeriksaan

Pemeriksaan

(KKP)

anggota

4)

f)

Men3aisun NHP bersama Anggota T i m

g)

Bersama Wakil Penanggungjawab menyampaikan ekspose N H P

h)

Membahas NHP bersama Obyek Pemeriksaan

i)

Menyusun LHP bersama Anggota T i m

j)

Menandatangani LHP

k)


Anggota a)

Mengumpulkan bahan untuk PKP

b)


c)

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP

d)

Mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKP

e)

Mendiskusikan

masalah-masalah

yang

ditemui

saat

pelaksanaan pemeriksaan dengan ketua t i m f)

Mengikuti penyampaian ekspose N H P

g)

M e n g u m p u l k a n d a n m e n y u s u n c u r r e n t file d a n p e r m a n e n t file dalam ordner

89

h)

Menyusun NHP dan LHP bersama Ketua TIM

i)


2. Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan. a.

Inspektur

memerintahkan

sekretaris

untuk

membuat

surat

pemberitahuan rencana Pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan. b.

Inspektur

mengundang

pimpinan

obyek

pemeriksaan

untuk

diberikan penjelasan tentang m a k s u d dan tujuan serta substansi pemeriksaan. c.

Inspektur

menetapkan

jadwal

pemeriksaan

dan

disampaikan

kepada Wakil Penanggung Jawab. d.

Wakil Penanggung Jawab membuat Nota Dinas kepada Inspektur dengan dilengkapi PKP Pendahuluan.

3. P e n y u s u n a n P r o g r a m Kerja Pemeriksaan

(PKP)

a. P e n g e r t i a n Program kerja pemeriksaan merupakan langkah-langkah,

prosedur,

dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang h a r u s diikuti/dilaksanakan

oleh

pemeriksa

selama

pelaksanaan

pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan b. S u s u n a n d a n I s i P K P 1)

N a m a instansi pemeriksaan (Inspektorat), jenis d a n j u d u l program kerja pemeriksaan, n a m a obyek pemeriksaan, nomer PKP,

dan

tujuan pemeriksaan. 2)

Dalam langkah-langkah kerja diuraikan nomer, uraian, pemeriksa yang

melaksanakan,

waktu

pelaksanaan,

dan

nomer

referensi.KKP. 3)

PKP Pendahuluaan ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab dan diketahui oleh Penanggung Jawab.

4)

PKP Lanjutan ditandatangani oleh Ketua T i m dan diketahui oleh Wakil Penanggungjawab.

c. F o r m a t P K P :

90

INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NAMA OBRIK PEMERIKSAAN Nomor : / Pendahuluan / Irbanwil / BLN / TH - Tanggal:



Uraian

Menyetujui: INSPEKTUR KABUPATEN

BATANG

INSPEKTORAT

Nomor

Waktu Pelaksanaan Rencana ReaHsasi

No. Ref. K K P

IRBANWIL

KABUPATEN

BATANG

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN LANJUTAN NAMA OBYEK PEMERIKSAAN : .... / T i m .... / B L N / T A H U N - T a n g g a l : .


Uraian

Menyetujui : IRBANWIL


Waktu Pelaksanaan Realisasi Rencana

KETUA TIM

No. Ref. K K P

91

4. Pen3aisunan I n t e m a l C o n t r o l Questionare (ICQ), dengan f o r m a t sebagai berikut: a. I C Q S i s t i m P e n g e n d a l i a n I n t e m P e m e r i n t a h :

INTERNAL CONTROL QUETIONARE SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH NAMA No A. 1. 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 B I 1 2 3 4 11 1 2 3 4 III 1 2 3 4

PERTANYAAN LINGKUNGAN ORGANISASI Apakah Apakah

PENGENDALIAN

Dst PROSEDUR Apakah Apakah Apakah Dst SUMBER DAYA MANUSIA Apakah Apakah Apakah Dst KEBIJAKAN Apakah Apakah Apakah Dst RESIKO PENILAIAN RESIKO Apakah Apakah Apakah Dst PENANGANAN RESIKO Apakah Apakah Dst Pemantauan dan Evaluasi Resiko Apakah Apakah Dst

DESA JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

92

c.

I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 D I 1 2 3 4 III 1 2 3 4

KEGIATAN PENGENDALIAN Kegiatan pengendalian Apakah Apakah Dst PENGUATAN PENGENDALIAN Apakah

KEGIATAN

Apakah Dst INFORMASI DAN INFORMASI

KOMUNIKASI

Apakah Apakah Dst BENTUK DAN SARANA Apakah Apakah Apakah Dst

KOMUNIKASI

KEPALA DESA

b. I C Q P e m e r i k s a a n A d m i n i s t r a s i P e m e r i n t a h a n D e s a INTERNAL CONTROL QUETIONARE PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DESA

NAMA DESA

No

PERTANYAAN

A . ]K E B I J A K A N D E S A I. Peraturan Desa 1. A p a k a h 2. A p a k a h 3. A p a k a h 4 Dst

JAWABAN YA TIDAK

CATATAN

93

II 1. 2. 3. 4 III 1. 2. 3. 4 B I 1 2 3 4 II

Peraturan Kepala Apakah Apakah

Desa

Dst Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Apakah Apakah Apakah Dst KELEMBAGAAN DESA Pembentukan Desa Apakah Apakah Apakah Dst Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Wewenang Apakah Apakah

1 2 3 4 Dst 3 Apakah 4 Dst C. K E U A N G A N D E S A I Perencanaan Apakah 1 2 Apakah Apakah 3 4 Dst II Pengelola Keuangan Apakah 1 2 Apakah Apakah 3 4 Dst III Pelaksanaan Apakah 1 2 Apakah 3 Apakah 4 Dst Penatausahaan IV 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst Pelaporan V 1 2 Apakah 3 4 Dst

94

VI 1 2 3 4

Pertanggungjawaban Apakah Apakah Apakah Dst D . K EK A Y A A N D E S A I Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Desa 1 Apakah 2 Apakah 3 Apakah 4 Dst II Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Desa 1 Apakah 2 Apakah Apakah 3 4 Dst III Pengadaan Barang/Jasa Apakah 1 2 3 Apakah 4 Dst IV Inventarisasi kekayaan Desa 1 Apakah Apakah 2 3 Apakah.,.,,... 4 Dst V Lain-lain Kekayaan Desa 1 Apakah 2 Apakah 3 4 Dst VI Pemanfaatan Kekayaan Desa 1 Apakah 2 Apakah 3 Apakah 4 Dst Pinjam Pakai Kekayaan Desa VII Apakah 1 2 3 4 Dst VIII Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Desa 1 Apakah Apakah 2 Apakah 3 4 Dst VIII Pemanfaatan kekayaan Desa Berupa Bangun Serah G u n a dan Bangun G u n a Serah

95

1 2 3 4 IX 1 2 3 4 X 1 2 3 4 XI 1 2 3 4

Apakah Apakah Apakah Dst Perlepasan H a k Kepemilikan Atas Tanah Desa Apakah Apakah Apakah Dst Pelaporan Apakah Apakah Apakah Dst Pembagian Kekayaan Desa Akibat Pemekaran Desa Apakah Apakah Apakah Dst Batang, KEPALA DESA

c.

ICQ Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Desa INTERNAL CONTROL QUETIONARE PEMERIKSAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA NAMA DESA

No

PERTANYAAN

B . Ur u s a n B e r d a s a r k a n H a k A s a J U s u i D e s a II. Peraturan Desa 1. Apakah 2. 3. Apakah 4 Dst Urusan Pemerintahan Yang II Diserahkan kepada Desa 1. Apakah Apakah 2. 3. 4 Dst

JAWABAN TIDAK YA

CATATAN

96

III 1. 2. 3. 4 IV 1. 2. 3. 4 V 1. 2. 3. 4 VI 1. 2. 3. 4 VII 1. 2. 3. 4 VIII 1. 2. 3. 4 IX 1. 2. 3. 4

Tugas Pembantuan Apakah Apakah Apakah Dst Penyelenggara Pemerintahan Apakah Apakah Apakah Dst Lembaga Kemasyarakatan Apakah Apakah Apakah Dst Kerjasama Desa Apakah Apakah

Desa

Dst Perencanaan Pembangunan Desa Apakah Apakah Apakah Dst Laporan Apakah Apakah Apakah Dst Pembinaan D a n Pengawasan Apakah Apakah Apakah Dst Batang, KEPALA

DESA

97

5.

Daftar Materi Pertanyaan

A. S I S T I M P E N G E N D A L I A N I.

LINGKUNGAN 1.

INTERN

PENGENDALIAN

ORGANISASI a.

Dapatkan bagan organisasi

b.

Periksa

apakah

a d a kesesuaian

antara organisasi

Periksa apakah

a d amekanisme

d a nalur

dengan

Tupoksi c.

pekerjaan

serta

tanggungjawab. d.

Periksa apakah ada rentang kendali bagi Kepala Desa d a l a m organisasi.

e.

Periksa apakah ada analisis/seleksi kompetensi personil dalam menduduki jabatan.

f.

Periksa apakah Kepala Desa melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan.

g.

Periksa

apakah

Organisasi

dilengkapi

o r g a n i s a s i d a n u r a i a n t u g a s {Job h.

dengan

strukur

Discription).

Periksa apakah Organisasi didukung dan dilengkapi

dengan

sistem h u b u n g a n kerja yang terintegrasi antar bagian

secara

vertikal m a u p u n horizontal. i.

Periksa

apakah

Struktur

organisasi

d a nuraian

tugasnya

disosialisasikan kepada seluruh personil/ karyawan. j.

Periksa apakah Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap organisasi yang telah ada guna p e n y e m p u m a a n

organisasi.

2. P R O S E D U R a.

Periksa apakah

Kepala Desa menetapkan

prosedur

tertulis

(SOP) b.

Periksa apakah SOP dibuat lengkap s e l u m h kegiatan

sesuai

dengan tupoksi / k e b u - t u h a n organisasi. (Dok.Pendukung Lap evaluasi S O P d a n S O P setiap kegiatan ) c.

Periksa Kesesuaian

prosedur

dengan

dalam mendukung pelak-sanaan

kebutuhan

organisasi

kegiatan dan tupoksi unit

kerja. d.

Periksa apakah

Prosedur

telah d i s u s u n secara

t i d a k bertele-tele, jelas d a n fleksibel

sederhana,

98

e.

Periksa apakah Prosedur

telah ditunjang dengan

kebijakan

secara tertulis. f.

Periksa apakah Prosedur kepada

seluruh

disosialisasikan/ dikomunikasikan

Kaiyawan/pegawai

pada

unit

kerja

dan

pengguna g.

Periksa apakah Prosedur telah m e m u a t pencatatan, u n t u k pelaksanaan kegiatan, pengelolaan

h.

pelaporan

keuangan/asset.

Periksa apakah Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja/ satker telah dibuat

i.

Periksa

apakah

Kepala

Desa

m e l a k u k a n evaluasi

secara

berkala d a n berjenjang terhadap prosedur y a n g ada. 3. S U M B E R D A Y A a.

MANUSIA

Periksa apakah ada sarana penegakan integritas/nilai etika d i unit kerja/ satker

b.

Periksa apakah

Kepala

Desa

menerapkan

kompetensi

SDM

dalam organisasi di unit kerja c.

Periksa apakah a d a penggunaan pengambilan

keputusan

pertimbangan risiko

dalam

menerapkan

dalam

manajemen

berbasis kinerja d.

Periksa

apakah

wewenang/

a d a penerapan

tanggung

jawab

system

dalam

pendelegasian

melaksanakan

roda

organisasi e.

Periksa apakah

ada

uraian

tugas

kepada

masing-masing

personil pada unit kerja/satker f.

Periksa apakah a d apenetapkan

kompetensi pegawai,

dari

pegawai

mekanisme

penerimaan

sampai

mulai dengan

pengkajian kinerja pegawai g.

Periksa

apakah

ada

penguasaan/implemetasi

pemantauan/evaluasi uraian

tugas

(jobs

terhadap description)

masing-masing personil h.

Periksa

apakah

a d a penetapan

personil

yang

keuangan/asset desa berdasarkan kompetensinya

mengelola

99

4. K E B I J A K A N a.

Periksa apakah


kebijakan

tertulis

guna m e n d u k u n g pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja/satker yang b.

pada

bersangkutan

Periksa apakah Kebijakan telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan

c.

Periksa

apakah

Kebijakan

telah

disosialisasikan/

dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/satker d.

Periksa apakah Kepala Desa telah m e n y u s u n dan

menetapkan

T i m berdasarkan kompetensi untuk melakukan

pemantauan

penerapan e.

kebijakan

Periksa apakah Kebijakan d i s u s u n secara sederhana / efektif digunakan sebagai acuan pelaksana

f.

program/kegiatgm

Periksa apakah Kebijakan telah dapat memberikan bagi

perangkat

desa

dalam

pencapaian

motivasi

tujuan

unit

kerja/satker g.

Periksa

apakah

Kebijakan

dapat

meningkatkan

apakah

Ketepatan

penggunaan

disiplin

perangkat h.

Periksa

pendukung dalam pelaksanaan i.

perangkat

kerja

kebijakan

Periksa apakah Kebijakan dapat diterima secara rasional di semua lapisan organisasi

j.

Periksa

apakah

Kebijakan

telah

mendiskripsikan

tingkat

ketepatan/ keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan k.

Periksa apakah Kebijakan telah disahkan sebagai acuan pelaksanaan Program/

1.

m. Periksa

apakah

Periksa

apakah

sumber

kebijakan

seperti

program

Kebijakan

Juklak/Juknis kegiatan

pedoman

kegiatan

Pengelolaan

kepegawaian, pelaksanaan n.

kegiatan

Periksa apakah Kebijakan telah digunakan sebagai /acuan pelaksanaan program

pedoman/

telah

dijabarkan

kedalam

100

II. P E N I L A I A N R E S I K O 1. P E N I L A I A N R E S I K O a.

Periksa apakah

setiap

kegiatan

telah dibuatkan

kerangka

acuan kerja b.

Periksa apakah telah ditetapkan risiko terhadap titik

kritis

tahapan kegiatan c.

Periksa apakah dalam penetapan risiko telah m e m e n u h i u n s u r kejadian kemungkinan dan m e n i m b u l k a n kerugian

d.

Periksa apakah risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan penyebab terjadinya risiko serta d a m p a k yang a k a n terjadi

e.

Periksa apakah penilaian Risiko telah dituangkan dalam daftar Risiko dan telah disahkan oleh penyusun m a u p u n pemeriksa SPIP

2. P E N A N G A N A N R E S I K O a.

Periksa apakah daftar penanganan risiko telah dibuat

untuk

masing-masing risiko yang telah ditetapkan b.

Periksa

apakah

penanganan

risiko

yang

dibuat

telah

menghilangkan /memperkecil penyebab terjadinya risiko c.

Periksa apakah telah dibuat prosedur terhadap

penanganan

Risiko dari masing - masing titik kritis kegiatan d.

Periksa apakah penanganan risiko telah dituangkan

dalam

Daftar penanganan risiko dan telah disahkan oleh pen3aisun kegiatan m a u p u n pemeriksa SPIP 3. P E M A N T A U A N D A N E V A L U A S I R E S I K O a.

Periksa apakah mekanisme atau prosedur evaluasi

b.

risiko

Periksa apakah satker/unit kerja telah Periksa apakah Periksa

apakah

pemantauan

membuat rekapitulasi

risiko

satker/unit kerja telah menetapkan

pemantauan dan evaluasi d.

dan

telah dibuat

Risiko dan upaya penanganan c.

pemantauan

SPIP

evaluasi

jadwal

risiko

unit

kerja/satker

risiko

yang

telah

telah

melakukan

dituangkan

rekapitulasi risiko dan upaya penanganan Risiko

dalam

101

e.

Periksa apakah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Risiko telah dibuat dan dilengkapi dengan saran/rekomendasi

f.

Periksa apakah saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti

III. K E G I A T A N

PENGENDALIAN

1. K E G I A T A N a.

Periksa

PENGENDALIAN apakah

organisasi

Kepala

Desa

telah menetapkan

visi,

misi

secara tertulis di unit kerja kerja /satker

yang

bersangkutan b.

Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja/satker

c.

Periksa apakah Kegiatan pengendalian dapat digunakan secara efektif sebagai a c u a n kegiatan di unit kerja/satker

d.

Periksa

apakah

kebijakan

Kepala

pada

unit

Desa

kerja/satker

pelaksanaan kegiatan dan e.

menetapl^n

prosedur

guna

mendukung

tupoksi

Periksa apakah Pelaksanaan pemantauan/evaluasi pelaksanaan

dan

kegiatan pengendalian

terhadap

telah berjalan baik

dan

efektif f.

Periksa apakah Kepala Desa telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang ditetapkan

g.

Periksa apakah Kepala Desa telah melakukan aplikasi seperti pengendalian sumber, serta pengendalian

h.

Periksa

apakah

pengendalian

otorisasi, pengesahan

fisik

Pencatatan

dokumen

dan keuangan di unit kerja yang

akurat/tepat

atas

transaksi/kejadian di unit kerja/satker 2. P E N G U A T A N K E G I A T A N a.

PENGENDALL\

Periksa apakah Kepala Desa menetapkan

mekanisme/prosedur

penerimaan terhadap APIP dalam melakukan pemeriksaan

di

instansi yang bersangkutan b.

Periksa apakah


mekanisme

atau

prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. c.

Periksa apakah Pelaksanaan tindak lanjut hasil tepat w a k t u

pemeriksaan

102

d.

Kepala

Desa

telah

menunjuk/menetapkan

personil

untuk

penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP e.

Periksa

apakah

Ketetapan

penggunaan

perangkat

kerja

pendukung dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP f.

Periksa apakah Pendokumentasian hasil pelaksanaan lanjut hasil pemeriksaan APIP guna memudahkan

tindak

pencarian

apabila diperlukan g.

Periksa apakah Pemanfaatan/tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan

oleh

Kepala

Desa

guna

dari

perbaikan

manajemen di unit kerja/satker IV. I N F O R M A S I D A N

KOMUNIKASI

1. I N F O R M A S I a.

Periksa

apakah

Kepala

memiliki mekanisme

Desa

Instansi

/prosedur

pemerintah

tertulis mengenai

telah

informasi

pada unit kerja/ satker yang bersangkutan b.

Periksa

apakah

personal yang

Pengelola

informasi

dilakukan oleh

para

Kompeten

2. K O M U N I K A S I Periksa apakah Kepala Desa Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme/ prosedur tertulis mengenai pelaksanaan komunikasi di lingkup unit kerja/satker ybs 3. B E N T U K D A N S A R A N A a.

KOMUNIKASI

Periksa apakah Unit kerja/satker telah memiliki mekanisme secara tertuhs sebagai prosedur u n t u k pengembangan

system

informasi dan komunikasi b.

Periksa apakah Kepala Desa unit kerja/satker telah m e n u n j u k Tim

atau

petugas

khusus

untuk

memantau

dan

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

V.

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 1.

INTERN

Instansi yang di Periksa apakah secara nyata telah m e l a k u k a n pemantauan Sistem Pengendalian Intem.

103

2.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern apakah telah tercermin melalui

mekanisme

pemantauan

berkelanjutan,

evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya, dengan ketentuan: a.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan

rutin,

supervisi, pembandingan,

rekonsiliasi,

dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. b.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, d a n pengujian efektivitas Sistem Pengendalian I n t e m

c.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat

pengawasan

intem pemerintah atau pihak ekstemal pemerintah. d.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya secara

segera telah diselesaikan d a n dilaksanakan

dengan

mekanisme

penyelesaian

sesuai

rekomendasi hasil audit

dan reviu lainnya yang ditetapkan B. ADMINISTRASI P E M E R I N T A H A N

DESA

1. K e b i j a k a n D e s a a. P e r a t u r a n D e s a 1)

Dapatkan Rencana Kerja Pemerintah Desa

2)

Periiksa

apakah

Perencanaan

penyusunan

rancangan

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan B P D

dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa 3)

Periksa

apakah

disusun,

Rancangan

Peraturan

dikonsultasikan kepada

Desa

masyarakat

yang

telah

desa

dan

kepada camat u n t u k mendapatkan m a s u k a n 4)

Periksa

apakah

dikonsultasikan

Rancangan

Peraturan

Desa

yang

telah

oleh Kepala Desa disampaikan kepada

BPD

u n t u k dibahas dan disepakati bersama. 5)

Dapatkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Desa bersama Badan Pemusyawaratan

6)

Desa.

Periksa apakah Peraturan Desa tidak bertentangan peraturan

pemndang-undangan

yang

Kepala

lebih

tinggi

dengan atau

kepentingan u m u m . 7)

Periksa apakah terdapat Peraturan Desa yang disusun dan diusulkan oleh BPD;

104

8)

Periksa

apakah

disepakati

Rancangan

bersama

peraturan

disampaikan

Desa

oleh Kepala

yang

telah

Desa

Badan

Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa u n t u k ditetapkan menjadi

peraturan

Desa

terhitung sejak tanggal 9)

kepala

Desa

lambat

15

dengan (lima

Periksa

apakah

7

(tujuh)

Hari

peraturan Desa ditetapkan

membubuhkan

belas)

peraturan

Permusyawaratan

lambat

kesepakatan;

Periksa apakah Rancangan

rancangan 10)

paling

Hari Desa

tanda

tangan

terhitung sejak dari

Kepala

oleh paling

diterimanya Desa

Badan

Desa. Rancangan

Peraturan

dibubuhi tanda tangan Kepala

Desa

Desa

yang

disampaikan

telah kepada

Sekretaris Desa u n t u k diundangkan. 11)

Periksa apakah

terdapat

tidak ditandatangani

oleh

rancangan Kepala

Peraturan Desa

Desa

dan

yang

diundangkan

dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa 12)

Periksa

apakah

Peraturan

Desa

yang

disampaikan oleh Kepala Desa kepada

telah

diundangkan

Bupati paling lambat

7 (tujuh) Hari sejak diundangkan u n t u k diklarifikasi. 13)

Periksa apakah Bupati m e l a k u k a n klarifikasi Peraturan

Desa

dengan

(tiga

membentuk

t i m klarifikasi paling lambat

30

puluh) hari sejak diterima.

b. P e r a t u r a n K e p a l a D e s a d a n K e p u t u s a n K e p a l a 1)

Periksa apakah u n t u k melaksanakan Peraturan Desa Kepala

Desa

telah menetapkan

Keputusan Kepala 2)

Desa

Peraturan Kepala

Desa

dan

Desa.

Periksa apakah Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa

tersebut

tidak bertentangan

dengan

kepentingan

p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g lebih tinggi.

Kepala

umum

dan

105

c. R a n c a n g a n Belanja

Peraturan Desa

tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Desa:

1) P e r i k s a a p a k a h R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B

Desa,

pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa

yang

telah dibahas

dan

BPD,

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui

camat

dan

disepakati

oleh

Kepala

Desa

p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e j a k d i s e p a k a t i u n t u k d i e v a l u a s i 2) P e r i k s a

apakah

Peraturan Desa Desa

hasil evaluasi

Bupati terhadap

tentang Anggaran

disampaikan

kepada

Kepala

Pendapatan Desa

Rancangan dan

tepat w a k t u

l a m a 20 (dua puluh) hari kerja , kalau tidak cari

Belanja paling

penyebabnya.

3) D a p a t k a n h a s i l e v a l u a s i B u p a t i t e r h a d a p R a n c a n g a n

Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa. 4) P e r i k s a

apakah

Kepala

Desa

menindaklanjuti

hasil

evaluasiBupati tersebut paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi 5) P e r i k s a a p a k a h

hasil koreksi dan tindaklanjut

disampaikan

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

2. Kelembagaan

Desa

a. P e m b e n t u k a n

Desa

1) P e r i k s a a p a k a h p e m b e n t u k a n d e s a t e r s e b u t t e l a h

memenuhi

syarat-syarat: •

Jumlah penduduk;

•

Luas wilayah;

•

Bagian wilayah kerja; dan

•

Perangkat desa sarana prasarana pemerintahan.

2)

Periksa

apakah

dalam

pembentukan

desa

pemekaran

a p a k a h telah m e m e n u h i syarat yaitu setelah paling sedikit 5 (lima) t a h u n penyelenggaraan 3)

Periksa

apakah

desa

pemerintahan desa.

tersebut

membentuk

dusun

atau

sebutanlain d a n telah ditetapkan dengan peraturan desa.

106

b. S t r u k t u r O r g a n i s a s i d a n U r a i a n T u g a s s e r t a 1) D a p a t k a n

struktur

organisasi

Wewenang

dan

dasar

hukum

pembentukannya, 2) P e r i k s a a p a k a h cakupan

tugas dan fungsi organisasi

sesuai

dengan

kewenangannya.

3) U j i a p a k a h s t r u k t u r o r g a n i s a s i d a n t a t a k e r j a

pemerintahan

Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan telah m e n a m p u n g s e m u a tugas dan fungsi. 4) P e r i k s a

apakah

Perangkat

Desa

telah

dibuat

uraian tugas

dan

sebagai u n s u r penyelenggara

wewenang

pemerintahan

desa. 5) P e r i k s a a p a k a h u r a i a n t u g a s y a n g t e l a h d i b u a t t i d a k a d a tumpangtindih antara Perangkat 6) P e r i k s a

apakah

sudah

ada

yang

Desa. lembaga

yang

mengelola

administrasi desa, yang meliputi: •

Administrasi U m u m

•

Administrasi Penduduk

•

Administrasi Keuangan

•

Administarsi

•

Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

•

Administrasi lainnya sesuai ketentuan.

7) a p a k a h

Pembangunan

semua jenis

administrasi u m u m

(BPD)

telah dibuat

dikerjakan dengan tertib, teratur dan berkesinambungan terdiri atas: •

B u k u Data Peraturan Desa

•

B u k u Data Keputusan Kepala

•

B u k u Data Inventaris Desa

•

B u k u Data Aparat Pemerintah

•

B u k u Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas

•

B u k u Data Tanah Di Desa

Desa

Desa Desa

dan yaitu

107

•

B u k u Agenda

•

B u k u Ekspedisi

8) P e r i k s a a p a k a h B u k u A d m i n i s t r a s i p e n d u d u k s u d a h d i b u a t d a n d i k e r j a k a n s e c a r a t e r t i b d a n t e r a t u r 5âng t e r d i r i a t a s : •

B u k u Data Induk Penduduk

•

B u k u Data Mutasi Penduduk desa

•

B u k u Data Rekapitulasi J u m l a h Penduduk Akhir bulan

•

B u k u Data Penduduk

9) P e r i k s a

apakah

buku

Desa

Sementara, administrasi

dibuat d a n dikerjakan secara

keuangan

Desa

tertib d a n teratur yang

sudah terdiri

atas: a) B u k u K a s

Umum

b) B u k u K a s P e m b a n t u

Pajak

c) B u k u K a s B a n k 10)

Periksa

apakah

Buku

Administrasi

dibuat dan dikerjakan dengan

Pembangunan

telah

tertib dan teratur yang

terdiri

dari: •

B u k u Rencana

Pembangunan

•

B u k u Keiatan

•

B u k u Inventaris

•

B u k u Kader-kader

Pembangunan proyek Pembangunan/Pemberdayaan

Masyarakat 11)

Periksa apakah B u k u Administrasi BPD telah dibuat dikerjakan secara tertib d a n teratur yang terdiri atas : •

B u k u Data Anggaran

•

B u k u Data Keputusan

•

B u k u Data Kegiatan

•

B u k u Agenda BPD

•

B u k u Ekspedisi

BPD

BPD BPD BPD

dan

108

12) P e r i k s a

apakah

terdapat

Buku

Administrasi selain

buku

administrasi tersebut diatas: • T e r d i r i d a r i B u k u A d r o i n i s t r a s i a p a saja, • A p a k a h b u k u administrasi tersebut dikerjakan secara tertib dan teratur. 13) P e r i k s a

apakah

pembinaan

Pemerintah

dan

Kabupaten

pengawasan

telah

terhadap

melakukan pelaksanaan

Administrasi Desa yang meliputi: • Menetapkan

penyusunan

yang

berkaitan

dengan

administrasi desa. • M e m b e r i k a n pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa. • Melakukan

evaluasi

dan

pengawasan

pelaksanaan

administrasi desa. • Memberikan

bimbingan

supervisi

dan

konsultasi

pelaksanaan administrasi desa. 14)

Periksa

apakah

pengawasan

Camat

terhadap

telah

melakukan

pelaksanaan

pembinaan

dan

administrasi desa

yang

meliputi: •

Memfasilitasi Administrasi Desa

•

Melakukan pengawasan Administrasi Desa

•

Memberikan

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

pelaksanaan Administrasi Desa. 15) D a p a t k a n H a s i l E v a l u a s i d a n P e n g a w a s a n y a n g t e l a h d i l a k u k a n oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan administrasi desa. 3. K e u a n g a n a.

Desa

Perencanaan 1)

Periksa apakah Sekrertaris Desa telah men3rusun Rancangan Peraturan

Desa

tahun berkenaan.

tentang

APBDesa

berdasarkan

RKPDesa

109

2)

Jika sudah, Periksa apakah Sekretaris Desa

menyampaikan

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada

Kepala

Desa. 3)

Periksa apakah Kepala Desa telah menyampaikan

Rancangan

Peraturan Desa Tentang APBDes kepada B P D unbtuk dibahas dan disepakati bersama 4)

Periksa apakah Rancangan Peraturan Desa tentang disepakati

bersama

antara Kepala

Desa

dan

APBDesa

BPD

paling

lambat bulan Oktober t a h u n berjalan. 5)

Periksa apakah Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa

yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa

kepada

B u p a t i m e l a l u i c a m a t a t a u s e b u t a n l a i n p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari sejak disepakati u n t u k dievaluasi. 6)

Periksa apakah Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa

paling

lama

20

(dua

puluh)

hari

kerja

sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 7)

Periksa apakah D a l a m hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan dengan

Peraturan Desa tentang APBDesa

kepentingan

undangan

yang

penyempumaan

lebih

umum

dan

tinggi,

peraturan

Kepala

Desa

tidak

sesuai

perundangmelakukan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya hasil evaluasi 8)

Periksa apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi Camat Rancangan Perdes APBDes tersebut

9)

Periksa apakah

Rancangan

APBDes

sudah

sesuai

dengan

hasil evaluasi Camat 10)

Dapatkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan

Belanja Desa (APBDes) 11)

Periksa apakah

dalam APBDes telah m e m u a t

Desa, Belanja Desa d a n Pembiayaan 12)

Pendapatan

Desa

Periksa apakah Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan h a k desa dalam 1 (satu) t a h u n anggaran y a n g t i d a k p e r l u dibayar oleh desa.

kembali

110

13)

Periksa

apakah

Pendapatan

Pendapatan

Ash Desa

Desa

tersebut

meliputi

(PADesa), Transfer d a n

Pendapatan

Lain-lain 14)

Periksa apakah Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari r e k e n i n g d e s a y a n g m e r u p a k a n k e w a j i b a n d e s a d a l a m 1 (satu) t a h u n anggaran yang tidak a k a n diperoleh

pembayarannya

kembali oleh desa. 15)

Periksa apakah Belanja Desa

dipergunakan dalam

mendanai penyelenggaraan kewenangan 16)

rangka

Desa.

Periksa apakah klasifikasi Belanja Desa dalam APBDes

terdiri

dari: a) P e n y e l e n g g a r a a n

Pemerintahan Desa

b) P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n

Desa

c) P e m b i n a a n K e m a s y a r a k a t a n D e s a d) P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t D e s a e) B e l a n j a T a k t e r d u g a 17)

Periksa

apakah

kegiatan

kelompok

sesuai

dengan

belanja

tersebut

kebutuhan

dituangkan dalam R K P Desa, yaitu

dibagi

dalam

yang

telah

desa

Belanja Pegawai,

Belanja

Barang dan Jasa dan Belanja Modal 18)

Periksa apakah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa ADD)

19)

Periksa

apakah

penetapan

mempertimbangkan

faktor

Alokasi

Dana

pemerataan,

Desa

telah

keadilan,

serta

potensi desa. 20)

Periksa apakah pengelolaan A D D sudah melalui APBDes

21)

Periksa a p a k a h sebelum proses pencairan A D D , Desa

dan

BPD

telah men5aisun Rencana

Pemerintah

Anggaran

Biaya

(RAB). 22)

Jika

ya,

apakah

Penyusunan

RAB

di

lakukan

dengan

ketentuan : a) A D D P e n g h a s i l a n t e t a p K e p a l a D e s a d a n P e r a n g k a t Tunjangan tahun

Penghargaan

masa kerja perangkat

Desa,

desa

20

atau lebih, Tunjangan J a m i n a n Kesehatan

bagi

Kepala Desa d a n Perangkat desa, T u n j a n g a n p u m a

tugas

Kepala

Desa

dan

Perangkat

Desa,

Pemberdayaan

Ill

Pemerintahan

desa,

Operasional

Pemerintah

Desa

dan

insentif R T dan R W dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; b) A D D O p e r a s i o n a l d a n T u n j a n g a n B P D d i l a k u k a n o l e h B P D b. P e n g e l o l a 1)

Keuangan

Periksa apakah Kepala Desa telah menetapkan : a) K e b i j a k a n t e n t a n g p e l a k s a n a a n

APBDesa

b) P e l a k s a n a T e n i k P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D e s a

(PTPKD)

c) P e t u g a s y a n g m e l a k u k a n p e m u n g u t a n p e n e r i m a a n d e s a 2)

Jika sudah , Periksa apakah telah didukung dengan Keputusan Kepala

3)

Surat

Desa

Periksa apakah PTPKD berasal dari u n s u r Perangkat

Desa,

yaitu Sekretaris Desa , Kepala Seksi dan Bendahara Desa 4)

Periksa apakah

Pelaksana Teknik kegiatan sesuai

dengan

bidangnya 5)

Periksa

apakah

Bendahara

Desa

dijabat

oleh

staf

pada

urusan keuangan c. P e l a k s a n a a n 1)

Periksa

apakah

Sekretaris

Desa

selaku

koordinator

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa 2)

Periksa apakah Sekretaris Desa selaku koordinator

PTPKD

telah : a)

menyusun

dan

melaksanakan

Kebijakan

Pengelolaan

APBDesa; b)

menyusun

Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan c)

APBDesa;

m e l a k u k a n pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

d) e)

menyxisun

pelaporan

pelaksanaan

APBDesa

APBDesa; dan

m e l a k u k a n verifikasi terhadap dan pengeluaran

APBDesa

pertanggungjawaban bukti-bukti

penerimaan

112

3)

Periksa apakah

Kepala

Seksi

sebagai pelaksana

kegiatan

telah : a)

m e n y u s u n rencana pelaksanaan kegiatan yang

menjadi

tanggung jawabnya; b)

melaksanakan

kegiatan

dan/atau

bersama

Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di

dalam

APBDesa; c)

melakukan tindakan

pengeluaran

yang

menyebabkan

atas beban anggaran belanja kegiatan; d)

mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e)

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

f)

menyiapkan d o k u m e n anggaran atas beban

pengeluaran

pelaksanaan kegiatan. 4)

Periksa apakah Bendahara Desa telah melaksanakan menerima,

men3ampan,

menatausahakan,

menyetorkan/membayar,

dan

penerimaan pendapatan

mempertanggungjawabkan

desa dan pengeluaran

desa dalam rangka pelaksanaan 5)

Periksa apakah

semua

tugas

pendapatan

APBDesa

penerimaan

dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan kewenangan

desa

desa dilaksanakan

melalui rekening kas desa. 6)

Periksa apakah

semua

penerimaan

dan pengeluaran

desa

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 7)

Periksa apakah terdapat pungutan desa , jika sudah apakah telah didukung dengan Peraturan Desa

8)

Periksa

apakah

mengakibatkan rancangan

terdapat beban

Peraturan

pengeluaran

APBDesa Desa

Tentang

desa

dilakukan APBDesa

yang sebelum

ditetapkan

menjadi Peraturan Desa dikecualikan u n t u k belanja pegawai yang

bersifat mengikat

dan

operasional

perkantoran

yang

ditetapkan d a l a m peraturan desa. 9)

Periksa apakah terdapat penggunaan biaya tak terduga , jika ada pakah telah dibuat Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala

Desa

113

10)

Periksa

apakah

Pelaksana

Kegiatan

(Kasi)

dalam

melaksanakan kegiatan telah mengajukan pendanaan disertai dengan d o k u m e n antara lain Rencana Anggaran Biaya 11)

Jika ya,

apakah

Rencana

Anggaran

Biaya tersebut

diverifikasi oleh Sekretaris Desa d a n disahkan oleh

telah Kepala

Desa. 12)

Periksa apakah Pelaksana Kegiatan telah bertangguna'awab terhadap

tindakan

beban anggaran buku

pengeluaran

yang

menyebabkan

belanja kegiatan dengan

p e m b a n t u kas kegiatan sebagai

atas

mempergunakan

pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan didesa. 13)

Periksa

apakah

pelaksana

berdasarkan

kegiatan

rencana

mengajukan

anggaran

Surat

biaya

Permintaan

P e m b a y a r a n (SPP) k e p a d a K e p a l a D e s a . 14)

Periksa apakah terdapat Surat Permintaan Pembayaran

(SPP)

dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. 15)

16)

Periksa apakah Pengajuan SPP terdiri d a r i : a)

S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n (SPP);

b)

P e m y a t a a n tanggungjawab belanja; d a n

c)

Lampiran bukti transaksi

Periksa apakah dalam pengajuan

pelaksanaan

pembayaran

Sekretaris Desa telah : a)

meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

b)

menguji

kebenaran

perhitungan

tagihan

atas

beban

APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c)

menguji ketersedian dana u n t u k kegiatan dimaksud; dan

d)

menolak

pengajuan

permintaan

pembayaran

oleh

pelaksana kegiatan apabila tidak m e m e n u h i persyaratan yang ditetapkan 17)

Periksa apakah Sekretaris

Desa

berdasarkan Kepala

SPP Desa

yang

telah di verifikasi

menyetujui

permintaan

pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 18)

Periksa

apakah

pembayaran

yang

telah

dilakukan

selanjutnya bendahara m e l a k u k a n pencatatan pengeluaran.

114

19)

Periksa

apakah

bantuan

PemerintahProvinsi

dan

Keuangan

dari

Pemerintah

Pemerintah,

Kabupaten

telah

disalurkan melalui KasDesa. 20)

Periksa

apakah

perimbangan tertentu,

desa

telah

desa dari bagi

bagian

dari

menerima

hasil pajak

dana

alokasi

dana

daerah, retribusi

perimbangan

keuangan

dari

pemerintah pusat, pemerintah provinsi sesuai periode

yang

ditetapkan. 21)

Periksa apakah

realisasi penerimaan

dana

desa

tersebut

telahsesuai dengan perhitungan sebagaimana mestinya. 22)

Periksa a p a k a h Bendahara desa sebagai wajib p u n g u t penghasilan

(PPh)

dan pajak lainnya, telah

pajak

menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening

kas

negara

sesuai

dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan. 23)

Periksa

apakah

sudah

dengan

Rencana

semua

kegiatan

jenis

Desa

pengeluaran

yang

tertuang

sesuai dalam

d o k u m e n anggaran belanja desa. 24)

Periksa

apakah

telah

dilakukan evaluasi

terhadap

hasil

membuat

dan

pelaksanaan kegiatan desa. 25)

Periksa

apakah

Kepala

Desa

telah

m e n y a m p a i k a n laporan penggunaan dana alokasi desa secara berkala kepada Bupati. 26)

Periksa apakah terdapat Perubahan APBDesa, jika y a apakah p e r u b a h a n A P B D e s a tersebut m e l e b i h i 1 (satu) k a l i d a l a m 1 (satu) t a h u n anggaran.

27)

Periksa apakah

dalam hal Bantuan keuangan

dari

APBD

Provinsi dan A P B D Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga

yang

tidak

mengikat

ke

desa

disalurkan

ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB apakah perubahan tersebut telah diatur dengan Kepala Desa tentang perubahan 28)

Jika

ya,

apakah

Perubahan

diinformasikan kepada BPD.

setelah Desa,

Peraturan

APBDesa. APBDesa

tersebut

telah

115

29)

Periksa apakah Pemerintah Desa telah m e m b u k a Kas

Umum

Desa

atas

nama

ditandatangani oleh Kepala

Desa

Pemerintah dan

Rekening

Desa

Bendahara

yang

Desa

di

Bank Jateng Cabang Batang 30)

Periksa apakah Permohonan Kepala

Desa

kepada

penyaluran A D D diajukan oleh

Bupati Batang

c.q.

Kepala

Bagian

Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang, melalui Camat setempat 31)

Periksa apakah ADD

Syarat pengajuan

dari Kepala Desa kepada

permohonan

pencairan

B u p a t i B a t a n g c.q.

Camat,

sudah sesuai dengan ketentuan yaitu : a) P e r m o h o n a n S e m e s t e r I , s e b e s a r 5 0 % d i l a m p i r i : • SPJ A D D T a h u n Anggaran • Peraturan

Desa

Belanja Desa

tentang

sebelumnya Semester II; Anggaran

Pendapatan

(APBDesa) T a h u n Anggaran

dan

berkenaan,

yang sudah memuat ADD; •

Surat permohonan pencairan A D D dari Kepala Desa;

»

RAB ADD;

• Kuitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup; •

Fotokopi Rekening Kas U m u m Desa pada B a n k Jateng Cabang Batang.

b)

P e r m o h o n a n S e m e s t e r 11, s e b e s a r 5 0 % , d i l a m p i r i : • SPJ A D D T a h u n Anggaran • Laporan

berkenaan Semester I;

Realisasi A D D T a h u n

Anggaran

berkenaan

Semester I; • Surat permohonan pencairan A D D dari Kepala

Desa;

• RAB ADD; • Kuitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup; • Fotokopi Rekening Kas U m u m Desa pada B a n k Jateng Cabang Batang. 32)

Periksa apakah ada setelah Desa mengajukan pencairan

semester

I terdapat

perubahan

permohonan

RAB, jika

ada

- Setelah d a n a b a n t u a n diterima oleh desa, p e r u b a h a n

RAB

periksa: maksimal 7 hari.

116

- Syarat - syarat yang h a r u s diajukan u n t u k perubahan R A B yaitu : a) M e l a m p i r k a n

Berita

Acara

(BA)

Musyawarah

Desa

(Musdes) tentang pengalihan/perubahan lokasi kegiatan fisik A D D T a h u n berkenaan beserta alasan disertai daftar hadir para penerima b a n t u a n A D D di Desa. b) M e l a m p i r k a n

RAB

sebelum

perubahan

dan

setelah

perubahan. c) F o t o 0 % f i s i k l o k a s i k e g i a t a n . 33)

Periksa apakah Pelaksana Kegiatan A D D adalah Kepala Seksi Pemerintahan/perangkat

desa yang

ditunjuk

Kepala

Desa

selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa. 34)

Periksa a p a k a h setiap

pengeluaran

belanja atau beban dari

A D D h a r u s m e n g g u n a k a n prinsip efisien d a n efektif berpedoman

pada

Peraturan

Bupati

tentang

dengan

Tata

Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta berdasarkan

Cara

standar

harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang T a h u n berkenaan 35)

Periksa a p a k a h setiap pengeluaran Belanja atas beban

dari

A D D h a r u s didukung dengan bukti yang lengkap dan

sah,

dengan ketentuan : a)

Pengeluaran u n t u k rapat-rapat dibuktikan dengan perintah

(SP)

pembelian

konsumsi,

nota

surat

pembelian,

kuitansi pembayaran, undangan dan daftar hadir; b)

Pengeluaran u n t u k Perjalanan Dinas dibuktikan dengan s u r a t p e r i n t a h (SP) Dinas

(SPPD),

tugas,

laporan

Surat Perintah

perjalanan

dinas

dan

Perjalanan kuitansi

pembayaran; c)

Pengeluaran u n t u k tunjangan / honor dibuktikan dengan S u r a t K e p u t u s a n (SK) K e p a l a D e s a d a n t a n d a t e r i m a ;

d)

Pengeluaran u n t u k pembelian barang / jasa atau bahanb a h a n d i b u k t i k a n d e n g a n s u r a t p e r i n t a h (SP) nota pembelian dan kuitansi pembayaran;

pembelian,

117

e)

Pengeluaran u n t u k insentif RT dan R W yang ada di desa dibuktikan dengan

tanda terima dan dibubuhi

stempel

lembaga desa tersebut; f)

Pengeluaran

untuk

biaya

listrik,

telepon

dan

air

dibuktikan dengan alat bukti yang sah; dan g)

Pengeluaran-pengeluaran

lainnya juga

harus

dengan

bukti yang sah; 36)

Periksa apakah Kepala Desa telah melaksanakan pembinaan, pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan ADD. 37)

Periksa apakah Ketua BPD telah melaksanakan pengendalian

dan pengawasan

pembinaan,

terhadap Pelaksanan

Teknis

Operasional BPD. 38)

Periksa apakah semua kegiatan yang dibiayai dari dana A D D h a r u s s u d a h selesai pada a k h i r t a h u n anggaran

39)

berkenaan.

Periksa apakah Sisa lebih perhitungan anggaran dan

bunga

bank yang terdapat dalam Rekening Kas U m u m Desa menjadi pendapatan desa. 40)

Badan U s a h a Milik Desa. •

Periksa

apakah

pemerintah

desa

membentuk

Badan

Usaha Milik Desa dan apakah telah ditetapkan

dengan

peraturan desa. •

Periksa

apakah

pengelolaannya

tata

telah

cara

pembentukan

disesuaikan

dengan

dan

Peraturan

Daerah Kabupaten. •

Periksa

apakah

k o n t r i b u s i (bagi

diterima desa telah sesuai dengan

hasil

usaha)

perjanjian dan

yang cek

a p a k a h telah disetorkan ke rekening desa. d. P e n a t a u s a h a a n 1)

Periksa apakah Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa

2)

Periksa apakah Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap p e n e r i m a a n d a n pengeluaran b u k u setiap a k h i r b u l a n secara tertib.

serta

melakukan tutup

118

3)

Periksa apakah A D D digunakan untuk : a)

Penghasilan

tetap

bagi

Kepala

Desa

dan

Perangkat

Desa; b)

Tunjangan penghargaan

perangkat

desa m a s a kerja

20

t a h u n atau lebih; c)

Tunjangan j a m i n a n kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d)

Tunjangan p u m a tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e)

Operasional Pemerintah Desa;

f)

Operasional

g)

Insentif RT dan RW;

h)

Pemberdayaan

i)

Accres

dan

tunjangan

Pemerintahan

penghasilan

tetap

BPD; Desa;

Kepala

Desa

dan

Desa sebesar 2 % (dua perseratus) dari j u m l a h

Perangkat Perangkat

Desa. 4)

Periksa

apakah

mekanisme,

besaran,

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban A D D tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan

Lainnya Kepala

Desa

dan

Perangkat

Desa

di

Kabupaten Batang. 5)

Periksa apakah

ADD

untuk

Operasional

Pemerintah

Desa

digunakan untuk : a)

Alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor

b)

Cetak dan

c)

Biaya perjalanan dinas

d)

Biaya rapat-rapat desa

e)

Tunjangan kinerja RT dan R W

f)

B a n t u a n operasional

g)

Biaya rekening listrik, air d a n telepon kantor, internet

h)

Pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga

penggandaan/fotokopi

Linmas aparat

pemerintah desa 6)

Periksa apakah A D D u n t u k Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk : a)

Alat tulis kantor;

b)

Cetak dan

c)

Biaya rapat;

penggandaan/fotokopi;

119

7)

d)

Perjalanan dinas;

e)

Tunjangan Kepala Desa dan anggota

f)

Pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;

g)

Pengadaan pakaian seragam dan atau olahraga BPD.

Periksa apakah A D D

BPD;

u n t u k insentif RT dan R W

digunakan

untuk :

8)

a)

Alat tulis kantor;

b)

Cetak dan

c)

Biaya rapat;

penggandaan/fotokopi;

Periksa apakah A D D u n t u k Pemberdayaan

Pemerintahan

Desa

digunakan untuk : a)

Meningkatkan

kemampuan

dan

sumber

daya

Aparat

Pemerintahan Desa dan BPD; b)

Biaya pembangunan

dan perbaikan sarana dan

prasarana

Kantor/Balai Desa, Kantor B P D . c)

Biaya kelengkapan

sarana dan

prasarana

desa dapat digunakan u n t u k pengadaan

pemerintahan

Komputer,

Laptop,

m e s i n ketik, T V diruang tunggu, meja kursi, gorden, teralis, kanopi, genset, air condition, telepon, papan

nama

kantor,

ambulance

papan

desa,

monografi,

software

dan

jaringan internet. d)

Biaya pemeliharaan inventaris kantor.

e)

Inventarisasi T a n a h Kas Desa d a n aset desa l a i n n y a d a n penyertifikatan secara bertahap terhadap t a n a h kas desa.

9)

Periksa apakah A D D

untuk melaksanakan

semua

kegiatan

tersebut, terjadi duphkasi anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lainnya u n t u k membiaya kegiatan

yang

sama. 10) P e r i k s a a p a k a h P e n y a l u r a n / P e n c a i r a n A D D , d i l a k u k a n s e c a r a bertahap pada t a h u n anggaran berjalan dengan ketentuan : a)

Tahap I sebesar mulai

bulan

Pemberdayaan

50 % Maret

(lima p u l u h perseratus)

diajukan

2015

kegiatan

Pemerintahan

kecuali Desa;

ajuan

120

b)

T a h a p 11 s e b e s a r 5 0 %

(lima p u l u h perseratus)

termasuk

ajuan kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa,

dapat

diajukan jika penyerapan

sudah

mencapai

dan

pada tahap I

100%;

11) P e r i k s a a p a k a h dicatat

anggaran

semua

dibukukan

penerimaan dalam

dan

Buku

pengeluaran

Kas

Pembantu

ADD oleh

bendahara desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari B u k u Kas U m u m Desa. 12) P e r i k s a

apakah

Bendahara

penerimaan dan pengeluaran,

Desa

dalam

Penatausahaan

menggunakan:

a) b u k u k a s u m u m ; b) b u k u K a s P e m b a n t u P a j a k ; d a n c) b u k u B a n k . 13) P e r i k s a

apakah

Bendahara

mempertanggungjawabkan

uang

Desa

telah

melalui

laporan

pertanggungjawaban; 14) J i k a y a , a p a k a h L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n

disampaikan

setiap b u l a n k e p a d a Kepala Desa d a n paling l a m b a t t a n ^ a l 10 bulan berikutnya e. P e l a p o r a n 1)

Periksa

apakah

tahun

telah

ADD

yang

mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan

dana,

masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian

hasil

menyampaikan

Kepala laporan

Desa

setiap

akhir

akhir

pelaksanaan

akhir penggunaan ADD. 2)

Periksa Sistematika laporan akhir pelaksanaan

penggunaan

A D D adalah sebagai b e r i k u t : a)

Pendahuluan;

b)

Program

Kerja

di

Bidang

Pemerintahan

Desa

dan

Pemberdayaan Pemerintahan Desa; c)

Pelaksanaan Penggunaan

d)

Permasalahan

yang

ADD;

dihadapi

dan

upaya

yang

dilakukan u n t u k mengatasi permasalahan tersebut; e)

Penutup.

telah

121

3)

Periksa apakah Laporan Akhir Pelaksanaan P e n ^ u n a a n

ADD

dikirim

Desa

kepada

Sekretariat

Bupati,

Daerah

c.q.

Kabag.

Kabupaten

Pemerintahan

Batang,

dengan

tembusan

Kepala DPPKAD dan Camat; 4)

Periksa apakah Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan

ADD

dikoordinir oleh Camat. 5)

Periksa Kepala

Desa

telah menyampaikan laporan

realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

6)

a)

laporan semester pertama; dan

b)

laporan semester akhir tahun.

Periksa apakah

Laporan

semester

pertama berupa

laporan

pelaksanaan

APBDesa

realisasi APBDesa 7)

Periksa

apakah

disampaikan

Laporan

paling

realisasi

lambat

pada

akhir

bulan Juli

tahun

berjalan. 8)

Periksa apakah Laporan Realisasi APBDesa

semester

akhir

tahun disampaikan paling lambat pada aldiir bulan Januari tahun berikutnya. f.

Pertanggungjawaban 1)

Periksa apakah Surat pertanggungjawaban ADD

dibuat

oleh

Pelaksana

diketahui oleh Kepala pertanggungjawaban 2)

Periksa

apakah

dicatat

dan

Desa

Teknis

(SPJ)

Kegiatan

penggunaan Desa

serta terintegrasi dengan

dan surat

APBDesa.

semua

penerimaan

dibukukan dalam

dan

Buku

pengeluaran

Kas

ADD

Pembantu

oleh

bendahara desa, sebagai bagian y a n g tidak terpisahkan dari B u k u Kas U m u m Desa. 3)

Periksa apakah Laporan realisasi anggaran penggunaan dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator

ADD

pelaksanaan

pengelolaan k e u a n g a n desa, 4)

Periksa apakah Kepala Desa m e n y a m p a i k a n laporan realisasi penggunaan Pemerintahan

ADD Desa

tahap

II kepada

Bupati,

Sekretariat Daerah

dengan tembusan Kepala DPPKAD

c,q.

Kabag.

Kabupaten

Batang,

dan Camat paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) J a n u a r i t a h u n a n ^ a r a n b e r i k u t n y a ;

122

5)

Periksa apakah Laporan realisasi anggaran

dikoordinir oleh

Camat. 6)

Periksa apakah Kepala Desa telah pertanggungjawaban

menyampaikan

laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada

B u p a t i setiap a k h i r t a h u n anggaran 7)

Periksa

apakah

Laporan

pelaksanaan APBDesa

pertanggungjawaban

realisasi

, terdiri dari pendapatan, belanja, d a n

pembiayaan; 8)

Periksa

apakah

Laporan

pel^sanaan APBDesa Periksa

apakah

pertanûngjawaban

realisasi

ditetapkan dengan Peraturan Pesa. Peraturan

Desa

tentang

laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa) dilampiri: a) f o r m a t L a p o r a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesa T a h u n A n ^ a r a n berkenaan; b) f o r m a t L a p o r a n K e k a y a a n Tahun Anggaran c) f o r m a t

Milik Desa per 3 1

Desember

berkenaan;

Laporan

Program

Pemerintah

dan

Pemerintah

D a e r a h y a n g m a s u k ke desa. 9) P e r i k s a

apakah

Laporan

Pelaksanaan APBDesa

Pertanggungjawaban

merupakan bagian tidak terpisahkan

dari laporan penyelenggaraan 10) P e r i k s a

apakah

Laporan

pertanggungjawaban

Realisasi

Pemerintahan Desa realisasi

realisasi

APBDesa

dan

laporan

pelaksanaan

APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis d a n

dengan

media informasi yang m u d a h diakses oleh masyarakat. 11) J i k a y a , P e r i k s a a p a k a h

media

informasi yang

digunakan

antara lain papan p e n g u m u m a n , radio k o m u n i k a s i dan media informasi lainnya 12) P e r i k s a

apakah

Laporan

pertanggungjawaban

realisasi APBDesa

realisasi

disampaikan kepadaBupati 13) P e r i k s a

pakah

Laporan

pelaksanaan APBDesa

dan

pelaksanaan

laporan APBDesa

melalui camat pertanggungjawaban

realisasi

d i s a m p a i k a n paling Ismibat 1 (satu)

bulan setelah akhir t a h u n anggaran

berkenaan.

123

4,

Kekayaan

Desa

a. Kebijakan Pengelolaan K e k a y a a n Periksa dan

dapatkan

Desa

kebijakan yang

telah dikeluarkan oleh

Kepala D a e r a h m a u p u n Kepala D e s a (Perda, S u r a t K e p u t u s a n , Intruksi, Surat Edaran). Sebagai penjabaran peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tentang tata cara pengelolaan kekayaan desa d a l a m r a n g k a m e n i n g k a t k a n tertib pengelolaan k e k a y a a n desa. b. P e r e n c a n a a n K e b u t u h a n K e k a y a a n 1) P e r i k s a

perencanaan

Desa,

kebutuhan

kekayaan

desa

dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran

yang

Pendapatan

dan Belanja Desa. 2) P e r i k s a

apakah

perencanaan

kebutuhan

kekayaan

desa

tersebut telah m e m p e r h a t i k a n ketersediaan barang milik desa, yaitu barang yang diadakan benar-benar dibutuhkan. 3) P e r i k s a a p a k a h b i a y a y a n g d i p e r l u k a n c u k u p t e r s e d i a

dalam

Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa. 4) P e r i k s a a p a k a h j u m l a h b a r a n g , s t a n d a r t b a r a n g d a n

standar

harga yang d i b u t u h k a n wajar. c. P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a 1)

Perencanaan a) . A p a k a h t e r d a p a t P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a ? b) . A p a k a h p e l a k s a n a a n P e n g a d a a n b a r a n g / j a s a d i l a k s a n a k a n secara swakelola ? c) . A p a k a h

terdapat

pekerjaan

kontruksi

dengan

menggunakan alat berat ? d) . A p a k a h

pekerjaan

yang

dilaksanakan

dengan

cara

swakelola telah dibentuk T i m Pengelola K e g i a t a n (TPK) e) . S e b u t k a n a p a s a j a p e l a k s a n a a n p e n g a d a a n b a r a n g yang

dilaksanakan

secara

swakelola

kontruksi yang menggunakan alat berat ?

dan

/jasa

pekerjaan

124

f) . A p a k a h T P K t e l a h m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n d a r i p e r s i a p a n , pelaksanaa,

pengawasan,

penyerahan,

pelaporan

dan

g) . A p a k a h d a l a m p e l a k s a n a a n p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a

yang

pertanggungjawaban hasil pekerjaan dilaksanakan secara swakelola telah d i b u a t : (1) J a d w a l p e l a k s a n a a n p e k e r j a a n ; (2) R e n c a n a p e n g g u n a a n

tenaga kerja, k e b u t u h a n bahan,

dan peralatan; (3) g a m b a r r e n c a n a k e r j a ( u n t u k p e k e r j a a n k o n s t r u k s i ) ; (4) s p e s i f i k a s i t e k n i s ( a p a b i l a d i p e r l u k a n ) ; d a n (5) p e r k i r a a n b i a y a ( R e n c a n a A n ^ a r a n B i a y a / R A B ) . g)

Apakah

T P K telah

menyusun

rencana

pelaksanaan

pengadaan meliputi: (1) R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a ( R A B ) b e r d a s a r k a n d a t a h a r g a pasar

setempat

atau harga pasar terdekat dari

desa

tersebut. (2) D a l a m ongkos

penyusunan kirim

R A B dapat

atau

ongkos

memperhitungkan pengambilan

atas

barang/jasa yang akan diadakan. (3) S p e s i f i k a s i t e k n i s b a r a n g / j a s a ( a p a b i l a d i p e r l u k a n ) . Contoh: - K a p a s i t a s m e s i n ( c c ) d a n t r a n s m i s i {automatic

atau

m a n u a l ) u n t u k k e n d a r a a n r o d a 2 (dua). - Kapasitas

memori

d a n kecepatan

prosesor ( R A M )

komputer - Bandundth

(kecepatan

transfer

data)

untuk

langganan internet. - Dimensi,

jenis,

d a n kualitas

material

untuk

(4) K h u s u s u n t u k p e k e r j a a n k o n s t r u k s i , d i s e r t a i

gambar

p e m b a n g u n a n gelanggang olah raga. - Dan

sebagainya.

rencana kerja (apabila diperlukan). Pelaksanaan a)

Pekerjaan Swakelola telah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

125

(1)

dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan

(2)

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;

(3)

kebutuhan

barang/jasa

termasuk

didalamnya

bahan/material u n t u k m e n d u k u n g kegiatan swakelola yang tidak dapat

disediakan dengan

cara

swadaya,

dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang

dianggap

m a m p u oleh TPK; (4)

Apakah

pengadaan

Barang/Jasa

melalui

Penyedia

Barang/Jasa telah m e m e n u h i kebutuhan barang/jasa dalam

rangka

maupun

mendukung

memenuhi

pelaksanaan

swakelola

kebutuhan barang/jasa

secara

langsung di Desa Contoh

kebutuhan

barang/jasa

dalam

rangka

mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain : - Pembelian

material pada

swakelola

pembangunan

swakelola

pembangunan

j e m b a t a n desa. - Sewa

peralatan

untuk

balai desa. - Penyediaan

tukang batu dan tukang kayu

swakelola pembangunan

untuk

Posyandu.

- Dan

sebagainya.

Contoh

kebutuhan barang/jasa

secara

langsung

di

Desa antara lain: - Pembelian komputer, printer, dan kertas. - Langganan internet. - Pembelian meja, kursi, dan alat kantor. - Dan (5)

sebagainya

Apakah Penyedia Barang/Jasa yang dianggap m a m p u dalam

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

sudah

memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali

untuk

sejenisnya.

tukang

batu,

tukang

kayu,

dan

126

b)

Khusus u n t u k pekerjaan konstruksi: (1)

Telah ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan

pekerjaan

dianggap

mampu

dari atau

anggota

TPK

yang

mengetahui

teknis

kegiatan/pekerjaan; (2)

dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;

(3)

dapat dibantu oleh pekerja (tenaga t u k a n g dan/atau mandor).

(4)

Penyedia

Barang/Jasa

untuk

pekerjaan konstruksi

m a m p u menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan c)

Apakah

Pengadaan

Barang/Jasa

sampai

dengan

Rp 50.000.000,- (lima p u l u hj u t a rupiah): (1)

TPK

telah

membeli

barang/jasa

kepada

1

(satu)

Penyedia Barang/Jasa. (2)

TPK

m e l a k u k a n negosiasi

(tawar-menawar)

dengan

Penyedia Barang/Jasa u n t u k memperoleh harga yang lebih m u r a h . (3)

Penyedia

Barang/Jasa memberikan bukti transaksi

berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi

untuk

dan atas n a m a TPK. d)

Apakah

Pengadaan

Barang/Jasa

dengan

nilai

Rp 50.000.000,- (lima p u l u h juta rupiah) sampai

di

atas

dengan

Rp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah): (1)

TPK membeli barang/jasa kepada

1 (satu)

Penyedia

Barang/Jasa. (2)

pembelian

sebagaimana

dilakukan

TPK

secara

dengan

dimaksud pada cara

tertulis dari Penyedia

angka

meminta

(1),

penawaran

Barang/Jasa

dengan

dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). (3) P e n y e d i a tertulis

Barang/Jasa yang

berisi

menyampaikan daftar

penawaran

barang/jasa

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, dan satuan) dan harga.

(rincian volume,

127

(4)

TPK

m e l a k u k a n negosiasi

(tawar-menawar)

dengan

Penyedia Barang/Jasa u n t u k memperoleh harga yang lebih m u r a h . (5)

Penyedia

Barang/Jasa memberikan bukti transaksi

berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi

untuk

dan atas n a m a TPK. e)

Apakah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas

Rp

200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah): (1)

TPK mengundang

d a n m e m i n t a 2 (dua)

penawaran

secara tertulis d a r i 2 (dua) Penyedia B a r a n g / J a s a y a n g berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,

volume,

dan satuan) d a n spesifikasi teknis barang/jasa. (2)

Penyedia tertulis

Barang/Jasa yang

berisi

menyampaikan daftar

penawaran

barang/jasa

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,

(rincian volume,

dan satuan) dan harga. (3)

T P K menilai p e m e n u h a n spesifikasi teknis barang/jasa terhadap

kedua

Penyedia

Barang/Jasa

yang

barang/jasa

yang

memasukan penawaran. (4)

Apabila

spesifikasi

teknis

ditawarkan: (a)

dipenuhi

oleh

kedua

Penyedia

Barang/Jasa,

m a k a dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawarmenawar) secara bersamaan u n t u k

memperoleh

harga yang lebih m u r a h (b)

dipenuhi oleh salah satu Penyedia maka

TPK

negosiasi

tetap

Barang/Jasa,

melanjutkan dengan

(tawar-menawar)

kepada

proses Penyedia

Barang/Jasa yang m e m e n u h i spesifikasi teknis tersebut

untuk

memperoleh

harga

yang

lebih

murah (c)

tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, m a k a TPK membatalkan proses pengadaan.

128

(5)

Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi oleh Penyedia

Barang/Jasa,

proses pengadaan

dan

maka TPK

TPK

kedua

membatalkan

melaksanakan

kembali

proses pengadaan . (6)

Apakah

hasil

perjanjian

negosiasi

antara

barang/Jasa

dituangkan

Ketua

yang

TPK

berisi

dalam dan

surat

Penyedia

sekurang-kurangnya

memuat: (a)

tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;

(b)

para pihak;

(c)

ruang lingkup pekerjaan;

(d)

nilai pekerjaan;

(e)

hak dan kewajiban para pihak;

(f)

jangka waktu pelaksanaan

(g)

ketentuan keadaan kahar; dan

(h)

sanksi.

pekerjaan;

f)

Apakah terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan,

g)

J i k a ada apakah TPK telah memerintahkan secara tertulis kepada

Penyedia

Barang/Jasa

untuk

melakukan

perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:

h)

(1)

menambah atau mengurangi volume

(2)

mengurangi jenis pekerjaan;

(3)

m e n g u b a h spesifikasi teknis; d a n / a t a u

(4)

melaksanakan pekerjaan

Apakah

perubahan

tambah

ruang lingkup pekerjaan

spesifikasi

teknis dan

Penyedian

Barang/Jasa

tertulis kepada TPK,

pekerjaan;

melaksanakan d ^

mengubah

pekerjaan

telah menyampaikan apakah TPK

penawaran

telah

negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia

tambah

melakukan Barang/Jasa

u n t u k memperoleh harga yang lebih m u r a h . i)

Apakah u n t u k nilai pengadaan Barang/Jasa 200.000.000,-

(dua

ratus juta

rupiah)

di atas

telah

dilakukan

adendum surat perjanjian yang m e m u a t perubahan lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Rp.

ruang

129

j)

Apakah

pembayaran

atas

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa secara Swakelola d a n / a t a u melalui Penyedia Barang

/

Jasa

dilakukan dengan

ketentuan

sebagai

berikut: (1) S e t i a p p e n g e l u a r a n b e l a n j a a t a s b e b a n A P B D e s a

telah

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (2) D a n b u k t i t e r s e b u t t e l a h m e n d a p a t

pengesahan

dari

Sekretaris Desa k)

Apakah

TPK

telah

melaporkan

kemajuan

pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa ? 1)

Apakah

setelah

pelaksanaan

Pengadaan

barang/Jasa

selesai 100 % (sasaran a k h i r pekerjaan telah tercapai), T P K menyerahkan Kepala

hasil

Desa

dengan

Pengadaan Berita Acara

Barang/Jasa

kepada

Serah Terima

Hasil

1) P e r i k s a a d a b e r a p a j e n i s k e k a y a a n y a n g d i m i l i k i d e s a

yang

Pekerjaan. d. Inventarisasi K e k a y a a n

Desa

bersangkutan, seperti: -

T a n a h kas desa

-

Pasar desa

-

Pasar hewan

-

Tambatan perahu

-

B a n g u n a n desa,

-

Pelelangan ikan yang dikelola desa

-

Lain-lain kekayaan milik desa.

2) P e r i k s a

apakah

jenis

kekayaan

milik

desa

tersebut

telah

tercatat d a l a m b u k u k e k a y a a n desa. 3) P e r i k s a D o k u m e n k e p e m i l i k a n k e k a y a a n m i l i k D e s a ,

apakah

semua kekayaan desa tersebut telah memiliki d o k u m e n

yang

sah atas n a m a desa yang bersangkutan. 4) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t

kekayaan desa yang diserahkan atau

dilaihkan kepada p i h a k lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa

130

5) P e r i k s a a p a k a h t e r d a p a t K e k a y a a n M i l i k D e s a y a n g d i g a d a i k a n atau dijadikan j a m i n a n u n t u k mendapatakan pinjaman 6) P e r i k s a

apakah

sudah

Pengelolaan Kekayaan 7) P e r i k s a

apakah

dibuat

Peraturan

Desa

tentang

Desa

Pengelolaan

kekayaan

milik

Desa

yang

berkaitan dengan p e n a m b a h a n d a n pelepasan aset ditetapkan dengan

peraturan

Desa

sesuai

dengan

kesepakatan

musyawarah Desa d.

Periksa lain-lain kekayaan milik Desa 1) P e r i k s a b a r a n g y a n g d i p e r o l e h d a r i h a s i l p e n g a d a a n a t a s b e b a n Anggaran

Pendapatan

prosedur

pengadaannya

dan

Belanja

telah

Desa/Daerah,

sesuai

dengan

apakah peraturan

perundang-undangan yaitu: -

Melalui panitia pengadaan/pejabat

-

Cara Pengadaan dengan dan pengadaan langsung

pengadaan.

pelelangan,

pemilihan

sesuai dengan

langsung

besamya

nilai

pengadaan. -

Kewajaran harga.

-

Kualitas harga.

-

Kualitas d a n k u a n t i t a s baratjg.

-

Spesifikasi barang.

-

Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang.

-

Penerimaan

barang

SPK/Surat

pesanan, baik spesifikasi j u m l a h d a n

apakah

sudah

sesuai

dengan waktu

penyerahan. -

Keberadaan

barangnya.

2) P e r i k s a b a r a n g y a n g b e r a s a l d a r i s u m b a n g a n

pihak

ketiga/

Hibah. -

Dapatkan Berita Acara Penyerahan Barang dari pemerintah provinsi,

-

Kabupaten a t a u dari p i h a k ketiga.

Periksa apakah barang-barang yang diserahkan dan diterima

sudah

sesuai

dengan

Berita Acara Serah Terima Barang.

yang tercantum

yang dalam

131

-

Periksa

Dokumen

dihibahkan

kepemilikan

apakah

barang

yang

sudah

sudah beralih kepemilikannya

atas

n a m a desa yang bersangkutan. -

Periksa

apakah

barang-barang

sumbangan/hibah milik

berasal

dari

tersebut s u d a h tercatat sebagai

desa/kekayaan

Periksa

yang

apakah

desa dalam

buku

penyerahan

dihibahkan/sumbangan

dari

barang

kekayaan

desa.

barang-barang

pihak

ketiga,

yang

pemerintah

provinsi, kabupaten, kota tersebut disertai dengan d o k u m e n kepemilikannya/dokumen e. P e m a n f a a t a n K e k a y a a n 1) P e r i k s a

apakah

dipergunakan jumlah

Desa

ada

barang-barang

sebagai

penyelenggaraan

perolehannya.

milik

pendukung

pemerintahan

tugas

desa yang

tidak

pokok

dalam

desa, Inventarisir jenis

barangnya.

2) P e r i k s a a p a k a h b a r a n g - b a r a n g y a n g t i d a k d i g u n a k a n telah

tersebut

dimanfaatkan/didayagunakan.

3) P e r i k s a

apakah

didayagunakan a)

dan

ada

kekayaan

desa

yang

dimanfaatkan/

berupa:

Sewa

b) P i n j a m p a k a i c) K e r j a s a m a

pemanfatan

d) B a n g u n s e r a h g u n a e) B a n g u n g u n a s e r a h 4) P e n y e w a a n k e k a y a a n d e s a a) D a p a t k a n d a t a b a r a n g m i U k d e s a y a n g d i s e w a k a n

dengan

pihak ketiga yaitu: •

Jenis

barangnya

•

Surat Perjanjian Sewa

•

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tarif Sewa.

menyewa

132

b) P e r i k s a a p a k a h K e p u t u s a n K e p a l a D e s a t e n t a n g P e n e t a p a n Tarif Sewa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. c) P e r i k s a

apakah

Surat

Perjanjian

sewa

menyewa

telah

memuat: •

Pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian;

•

Obyek perjanjian sewa menyewa;

•

Jangka w a k t u penyewaan;

•

Hak dan kewajiban para pihak;

•

Penyelesaian perselisihan;

•

K e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k (force m a j e u r e ) ;

•

Penanganan pelaksanaan perjanjian;

•

B e s a m y a sewa;

•

Cara pembayaran; dan

•

Sanksi.

d) P e r i k s a a p a k a h a d a S u r a t P e r j a n j i a n S e w a M e n y e w a sudah

berakhir

waktunya

tetapi

barangnya

yang belum

dikembalikan, berapa lamanya dan h i t u n g kemgian

yang

dialami oleh desa. e) P e r i k s a a p a k a h a d a p e r p a n j a n g a n s e w a m e n y e w a tidak diikuti dengan

namun

perpanjangan Surat Perjanjian

Sewa

Menyewa, d a n cek pembayaran sewanya a p a k a h disetor ke rekening desa. f)

Periksa apakah

penyewa

(pihak ketiga)

membayar

tepat

w a k t u sesuai dengan Surat Perjanjian, kalau tidak apakah dikenakan sanksi denda keterlambatan. g) P e r i k s a a p a k a h disetorkan

penerimaan ke

Kas

penggunaannya. f.

Pinjam Pakai Kekayaan Desa

Desa,

pembayaran kalau

sewa

sudah

belum/tidak

cek

133

1) P e r i k s a a p a k a h a d a b a r a n g - b a r a n g m i l i k d e s a y a n g d i p i n j a m pakai oleh Pemerintah Desa, lain dapatkan Surat Perjanjian Pinjam pakai dan Berita Acara Serah Terima Barang. 2) P e r i k s a a p a k a h S u r a t P e r j a n j i a n P i n j a m P a k a i t e l a h m e m u a t : a) P i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; b) o b y e k p e r j a n j i a n p i n j a m p a k a i ; c) j a n g k a w a k t u ( 7 h a r i ) ; d) h a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; e) p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f)

force majeure; d a n

g)

Penanganan pelaksanaan perjanjian.

3) P e r i k s a a p a k a h a d a p i n j a m p a k a i y a n g s u d a h h a b i s w a k t u n y a sesuai dalam Surat Perjanjian barangnya belum dikembalikan. 4) A p a k a h a d a p i n j a m p a k a i y a n g w a k t u n y a . d i p e r p a n j a n g n a m u n tidak dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai

perpanjangan

waktu. 8) P e r i k s a a p a k a h a d a t a n a h d a n b a n g u n a n m i l i k d e s a y a n g d i pakai oleh Pemerintah Desa lain a t a u oleh p i h a k ketiga,

apa

alasan dapatkan Surat Perjanjiaanya, dan apakah Kepala Desa yang melaksanakan Pinjam Pakai tersebut telah mendapatkan persetujuan BPD.

g. K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n t a n a h d a n b a n g u n a n m i l i k d e s a 1) P e r i k s a a p a k a h a d a k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n a t a s t a n a h d a n b a n g u n a n milik desa, dapatkan; a) K e p u t u s a n K e p a l a D a e r a h t e n t a n g P e n e t a p a n

Kerjasama

Pemanfaatan Kekayaan Desa. b) S u r a t P e r j a n j i a n K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a . c)

Surat penetapan oleh Kepala Desa.

kerjasama Pemanfaatan

Kekayaan

Desa

134

2) P e r i k s a

alasan/tujuan

maksud

dilakukannya

kerjasama

pemanfaatan kekayaan Desa yangantara lain: a) M e n g o p t i m a l k a n d a y a g u n a d a n h a s i l g u n a k e k a y a a n d e s a . b) M e n i n g k a t k a n p e n d a p a t a n D e s a . c) T i d a k t e r s e d i a d a n a / t i d a k c u k u p d a n a Pendapatan

dan

Belanja Desa untuk

dalam

Anggaran

memenuhi

berapa

operasional/pemeliharaan kekayaan Desa. 3) P e r i k s a a p a k a h p e n e t a p a n m i t r a k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n t e l a h berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. 4) P e r i k s a

apakah

Surat

Perjanjian

keijasama

Pemanfaatan

tersebut telah memuat: •

Pihak yang terikat dalam perjanjian;

•

obyek perjanjian pinjam pakai;

•

jangka waktu diperpanjang;

•

Hak dan kewajiban para pihak;

•

Penyelesaiaan perselisihan;

•

Force majeur;

•

Penanganan pelaksanaan perjanjian;

•

Tidak dibolehkan pada pihak lain.

•

Sanksi.

5) P e r i k s a a p a k a h

paling

lama

3

tahun

dan

dapat

menggadaikan/memindahtangankan

penerimaan

hasil kerja sama

pemanfaatan

tersebut telah sesuai dalam surat perjanjian, dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Desa. 6) P e r i k s a

apakah

pemanfaatan

tanah/bangunan

tersebut

segera

obyek

diserahkan

kerjasama

kembali

kepada

pemerintah Desa setelah perjanjian berakhir, kalau tidak apa sebabnya. 7) P e r i k s a a p a k a h p e r p a n j a n g a n k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n d i s e r t a i dengan surat perjanjian perpanjangan

kerjasama.

135

h. Pemanfaatan

Kekayaan

Desa berupa Bangun

Serah G u n a

dan

Bangun G u n a Serah. 1) P e r i k s a

apakah

ada

tanah

(bangunan

yang

dimanfaatkan

berupa Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah Guna)

dengan

p i h a k ketiga, d a p a t k a n surat perjanjiannya. 2) P e r i k s a a p a k a h B a n g u n G u n a S e r a h d a n B a n g u n S e r a h

Guna

telah m e m e n u h i persyaratan yang meliputi: a) P e m e r i n t a h d e s a m e m e r l u k a n b a n g u n a n d a n f a s i l i t a s b a g i penyelenggaraannya pemerintahan desa u n t u k pelayanan b)

Tidak

kepentingan

umum.

tersedia

dana

dalam

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja D e s a u n t u k penyediaan b a n g u n a n d a n fasilitas. c) P e r i k s a

apakah

surat

perjanjiannya

telah

memenuhi

persyaratan dengan memuat: -

Pihak yang terikat dalam perjanjian.

-

Obyek Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah Guna.

-

Jangka w a k t u paling lama 3 Tahun.

-

Hak dan kewajiban para pihak.

-

Penyelesaian

-

Force majure.

-

Sanksi.

-

Penanganan pelaksanaan

3) P e r i k s a a p a k a h

perselisihan.

perjanjian

selama jangka waktu

pengoperasian

antara

Bangun G u n a Serah dan Bangun Serah G u n a tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Perjanjian antara lain: a) M e m b a y a r k o n t r i b u s i k e p a d a P e m e r i n t a h D e s a . b) T i d a k m e n j a m i n k a n , m e n g a l i h k a n d a n m e n g g a d a i k a n

obyek

Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah kepada pihak lain. c)

Memelihara Obyek Bangunan Serah Guna dan G u n a Serah.

Bangunan

136

d) P e r i k s a

Kewajaran

pengoperasian

besaran

kontribusi

apakah

ada

perjanjian

Bangun Guna Serah yang dan

semua

Pemerintah

hasil

Bangunan Serah G u n a dan Bangunan

Serah, cek penyetoranya ke Rekening 4) P e r i k s a

atas

fasiUtas

Desa.

Bangun

Serah

Guna

sudah berakhir, n a m a

yang

ada

Guna

belum

dan

bangunan

diserahkan

kepada

Desa.

9) P e r i k s a a p a k a h a d a S u r a t P e r j a n j i a n B a n g u n S e r a h G u n a d a n Bangun

Guna

Serah

yang

diperpanjang

masa

berlakunya,

n a m u n belum dibuatkan Surat Perjanjian perpanjangan w a k t u . i,

Pelepasan h a k kepemilikan atas t a n a h Desa 1) P e r i k s a a p a k a h a d a k e k a y a a n D e s a b e r u p a t a n a h y a n g

hak

kepemilikannya dilepaskan kepada pihak lain, dapatkan

data

tanah dan d o k u m e n pelepasan h a k tersebut. 2) P e r i k s a

apakah

pelepasan

hak

tersebut

persyaratan yaitu u n t u k kepentingan u m u m dan

memenuhi ditetapkan

dengan Peraturan Desa. 3) P e r i k s a a p a k a h Hak

Milik

atas

Keputusan Tanah

Kepala Desa

Desa

tersebut

tentang

pelepasan

telah

mendapat

persetujuan B a d a n Pemusyawaratan Desa d a n ijin tertulis dari Bupati dan Gubemur/dapatkan : a) S u r a t p e r s e t u j u a n d a r i B P D . b) I j i n t e r t u l i s d a r i B u p a t i c) I j i n t e r t u l i s d a r i G u b e m u r . 4) P e r i k s a a p a k a h p e l e p a s a n

kepemilikan tanah desa

tersebut

menguntungkan/memgikan desa yaitu : a) C e k k e w a j a r a n

besamya

ganti rugi

atas tanah

kepada

desa. b) B a n d i n g k a n d e n g a n h a r g a p a s a r d a n N i l a i J u a l O b y e k (NJOP)

Pajak

137

5) P e r i k s a a p a k a h g a n t i r u g i p e l e p a s a n h a k m i l i k a t a s t a n a h D e s a yang

berupa

uang

telah digunakan

untuk

membeli

tanah

pengganti yang berlokasi di desa setempat, cek : a) A p a k a h

kondisi t a n a h pengganti

tersebut lebih baik jika

dibandingkan dengan kondisi tanah desa yang dilepaskan. b) A p a k a h

tanah

pengganti

yang

dibeli

berlokasi

di

desa

setempat d a n l e t a k n y a lebih strategis. c)

Nilai

t a n a h yang dibeli sekurang-kurangnya s a m a

dengan

tanah desa yang dilepaskan. d) P e r i k s a a p a k a h t a n a h p e n g g a n t i y a n g d i b e l i t e r s e b u t t e l a h dicatat d a l a m b u k u kekayaan desa. j.

Pelaporan Periksa

apakah

pengelolaan

Kepala

kekayaan

Desa

desa

menyampaikan

kepada

laporan

B u p a t i setiap

hasil

akhirtahun

melalui Camat. k.

Kekayaan Desa akibat Penggabungan 1) D a p a t k a n masing

Berita Acara

Desa yang

Serah

Desa Terima

ditandatangani

Kekayaan

Kepala

Desa

masing dan

-

Badan

Pemusyawaratan Desa dan diketahui oleh Bupati 2) P e r i k s a a p a k a h s e b e l u m d i l a k u k a n p e n y e r a h a n k e k a y a a n d e s a tersebut telah d i l a k u k a n inventarisasi pengecekan dokumen

kepemilikannya oleh t i m yang

fisik

dibentuk

dan

terhadap

kekayaan desa yang akan diserahkan. 3) D a p a t k a n h a s i l i n v e n t a r i s a s i d a n p e n g e c e k a n

fisik oleh t i m

tersebut, bandingkan dengan Berita Acara Serah Terima yaitu: a) A p a k a h

kekayaan yang

diserahkan sudah

sesuai

dengan

hasil inventarisasi Tim. b) A p a k a h

penyerahan

kekayaan

dengan d o k u m e n kepemilikannya.

desa

tersebut

disertai

138

4) P e r i k s a

apakah

inventarisasi kekayaan

Desa

dan

yang

bam

tersebut

pengecekan diterima

fisik

dari

telah

di

melakukan

lapangan

masing-masing

terhadap

Desa

yang

digabung dan mencatat dalam B u k u kekayaan Desa B a m . 1. P e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a a k i b a t P e m e k a r a n D e s a 1) P e r i k s a

apakah

proses

pembagian

kekayaan

Desa

induk

kepada Desa pemekaran telah berdasarkan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat. 2) P e r i k s a

apakah

disepakati

pembagian

dalam

seluruhnya

kekayaan

musyawarah

berikut dokumen

desa

tersebut

yang

telah

telah

diserahkan

kepemilikannya kepada

desa

pemekaran. 3)

Periksa apakah dalam penyerahan kekayaan dari desa induk tersebut telah dibuatkan Berita Serah T e r i m a d a n cek a p a k a h telah sesuai dengan kondisi di lapangan,

4)

Cek d a n inventarisirj i k a a d a k e k a y a a n desa i n d u k y a n g b e l u m diserahkan kepada desa pemekaran dan apa sebabnya belum diserahkan,

5)

Periksa apakah

selumh kekayaan

desa telah dicatat

pada

b u k u k e k a y a a n desa. B. URUSAN PEMERINTAHAN

DESA

1. U m s a n b e r d a s a r k a n H a k A s a l U s u i D e s a a. P e r i k s a jenis-jenis a p a saja u r u s a n p e m e r i n t a h a n a p a saja y a n g berdasarkan h a k asal u s u l desa. b. P e r i k s a a p a k a h u r u s a n p e m e r i n t a h t e r s e b u t b e n a r - b e n a r

untuk

mengatur dan m e n g u r u s kepentingan masyarakat setempat. c. P e r i k s a a p a k a h j e n i s k e w e n a n g a n

berdasarkan

h a k asal

usul

tersebut telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten d. P e r i k s a

apakah

jenis

kewenangan

hak

asal

usul

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

tersebut

139

2. U r u s a n Pemerintahan yang Diserahkan Kepada a. Periksa

jenis-jenis

kewenan_gan desa,

urusan

Desa

pemerintahan

yang

menjadi

Kabupaten yang diserahkan pengaturannya

dapatkan

Peraturan

Daerah

kepada

Kabupaten

yang

menetapkannya. b. P e r i k s a a p a k a h k e s i a p a n p e m e r i n t a h a n d e s a u n t u k m e l a k s a n a k a n urusan

pemerintahan

Keputusan Kepala Pemusyaratan

ditetapkan

dengan

Desa atas persetujuan Kepala Desa

urusan pemerintahan yang

berdasarkan

Peraturan

Keputusan Kepala

Bupati

Desa mengenai

Badan

apakah

pemerintahan

ada

telah

kepada

kepada

sesuai

dengan

pemerintahan

penyerahan Desa

pemerintah desa apa alasannya dan periksa

atas

urusan permintaan

pelaksanaannya.

e. P e r i k s a a p a k a h p e n y e r a h a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n K a b u p a t e n diserahkan

kepada

bersumber dari APBD f. P e r i k s a

pelaksanaan

desa

disertai

desa

Kabupaten

penambahan

Kabupaten

diserahkan

kesiapan

melaksanakan urusan pemerintahan d. P e r i k s a

telah

Desa.

c. P e r i k s a a p a k a h desa

Kabupaten

dengan

yang

pembiayaan

3âng

Kabupaten

yang

Kabupaten urusan

pemerintahan

d i s e r a h k a n k e p a d a d e s a tersebut berjalan secara efektif. g. P e r i k s a

apakah

ada

urusan

pemerintah

Kabupaten

y ^ ^

diserahkan kepada desa yang tidak berjalan secara efektif dalam kurun

waktu

2 (dua) t a h u n tetapi

pemerintah Kabupaten dan apa h. Periksa

apakah

pengawasan

Bupati

terhadap

telah

urusan

belum

ditarik kembali

oleh

sebabnya. melakukan

pembinaan

dan

pemerintahan

Kabupaten

yang

diserahkan kepada desa, dan apakah pembinaan dan

pengawasan

tersebut t e l a h efektif. 3. Tugas

Pembantuan

a. P e r i k s a t u g a s p e m b a n t u a n d a r i p e m e r i n t a h , p e m e r i n t a h p r o v i n s i d a n Kabupaten kepada desa.

140

b. P e r i k s a

apakah

tugas

pembantuan

tersebut

disertai

dengan

d u k u n g a n pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber

daya

manusia yang memadai, periksa pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. c. P e r i k s a

apakah

ada

pelaksanaan

tugas

pembantuan

yang

menghasilkan penerimaan, apakah tata cara pemungutan penyalurannya

telah

sesuai

dengan

peraturan

dan

perundang-

u n d a n g a n bagi Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara. d. P e r i k s a a p a k a h pengelolaan k e u a n g a n y a n g d i l a k u k a n oleh d e s a dalam

pelaksanaan

secara

terpisah

tugas

dari

pembantuan

kegiatan

telah

pengelolaan

diselenggarakan keuangan

untuk

pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. e. P e r i k s a t a t a c a r a p e l a k s a n a a n

kegiatan pengelolaan

tugas pembantuan telah mengacu undangan

tentang

tata cara

pada

peraturan

pengelolaan

keuangan perundang-

keuangan

Anâran

Pendapatan d a n Belanja Negara. f.

Periksa

apakah

terdapat

saldo

anggaran

pelaksanaan

tugas

p e m b a n t u a n , cek a p a k a h telah disetor ke kas negara. g. P e r i k s a a p a k a h P e m e r i n t a h D e s a t e l a h m e n y a m p a i k a n pertanggungjawaban

keuangan

pembantuan

Departemen/Lembaga

kepada

atas

laporan

pelaksanaan

tugas

Pemerintah

Non

Departemen yang menugaskannya. 4. Penyelenggara P e m e r i n t a h a n D e s a a. P e m e r i n t a h D e s a (Kepala D e s a d a n P e r a n g k a t Desa) 1)

Periksa apakah Kepala Desa telah melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan kewajiban

yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2)

Periksa apakah Kepala Desa menjadi pengurus salah

satu

Partai Politik. 3)

Periksa Ketua

apakah dan/atau

Lembaga

Kepala

Desa

anggota

Kemasyarakatan

merangkap

Badan di

desa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

jabatan

Pemusyawaratan dan

sebagai

sebagai Desa, anggota

141

4)

Periksa apakah Kepala Desa terlibat dalam kampanye pemilu, Pemilihan Presiden d a n Penulihan Kepala Daerah.

5)

Periksa a p a k a h Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil d a n telah m e m e n u h i persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6)

Periksa

apakah

sekretariat

desa,

perangkat

desa

lainnya

yang

pelaksana

teknis

lapangan

terdiri

dan

unsur

kewUayahan telah diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan

Keputusan

memenuhi

Kepala

persyaratan

Desa,

yang

serta

ditetapkan

apakah

dalam

telah

peraturan

perundang-undangan. 1) B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n D e s a 1)

Periksa

apakah

sudah

dibentuk Badan

Permusyawaratan

Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2)

Periksa apakah Badan Permusyawaratan Desa telah berfungsi menetapkan

peraturan

desa

bersama

Kepala

Desa,

m e n a m p u n g dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 3)

Periksa

apakah

melaksanakan

Badan

tugas

kewajibannya

yang

Permusyawaratan

yang telah

menjadi

Desa

telah

kewenangan

dan

ditetapkan

dalam

peraturan

perundang-undangan.

5.

Lembaga Kemasyarakatan a. P e r i k s a a p a k a h t e l a h d i b e n t u k L e m b a g a K e m a s y a r a k a t a n a n t a r a lain

Rukun

T e t a n g g a (RT), R u k u n W a r g a (RW),

Kesejahteraan

Keluarga

(PKK),

Karang

Pemberdayaan

Masyarakat atau sebutan

lain

Pemberdayaan

Taruna, yang

Lembaga ditetapkan

dengan Peraturan Desa. b. P e r i k s a kewajiban

apakah

tatacara

lembaga

pembentukan,

kemasyarakatan

tugas,

telah

fungsi

sesuai

dan

dengan

peraturan daerah Kabupaten. c. P e r i k s a

apakah

lembaga

pemerintah desa telah:

kemasyarakatan

dalam

membantu

142

1) m e n y u s u n

rencana

pembangunan

melibatkan berbagai miskin dan

unsur

secara

masyarakat

partisipasif

terutama

yaitu

kelompok

perempuan.

2) M e l a k s a n a k a n p e n g e n d a l i a n , mengembangkan melibatkan

memanfaatkan memelihara

pembangunan

masyarakat

bertanggungjawab

secara

secara

partisipasif

demokratis,

dan yaitu

terbuka

dan

untuk memperoleh manfaat yang maksimal

bagi masyarakat. 3) M e n g g e r a k k a n d a n m e n g e m b a n g k a n dan

swadaya

masyarakat

partisipasif gotong

serta

kondisi dinamis u n t u k mempercepat

royong

menumbuhkembangkan terwujudnya kemandirian

masyarakat. 6. K e r j a s a m a

Desa

a. P e r i k s a a p a k a h a d a p e r j a n j i a n k e r j a s a m a a n t a r d e s a a t a u dengan pihak ketiga yang meliputi: 1)

Peningkatan perekonomian masyarakat desa

2)

Peningkatan pelayanan

3)

desa

pendidikan

Kesehatan

4)

Sosial budaya

5)

Ketentraman dan ketertiban

6)

Pemanfaatan guna

7)

Tenaga kerja

8)

Pekerjaan

9)

Batas desa

sumberdaya

alam

(SDA)

dan

teknologi

umum

10) L a i n - l a i n k e r j a s a m a y a n g m e n j a d i k e w e n a n g a n b. P e r i k s a

apakah

masyarakat

perjanjian

dan

desa

Permusyawaratan

Desa.

c. P e r i k s a a p a k a h Keputusan

tepat

telah

kerjasama mendapat

yang

dan

kerjasama

telah ditetapkan dengan Perjanjian

membebani

persetujuan

Badan

ditetapkan

dengan

kerjasama antar desa telah

Bersama

desa.

desa dengan

Kerjasama.

pihak

ketiga

143

d. P e r i k s a a p a k a h segala k e g i a t a n d a n p e m b i a y a a n b e n t u k k e r j a s a m a desa telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Desa. e. P e r i k s a a p a k a h B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n D e s a t e l a h

mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. f. P e r i k s a a p a k a h K e p a l a D e s a t e l a h m e m b e r i k a n l a p o r a n k e t e r a n g a n pertanggungjawaban

pelaksanaan

kerjasama

desa

kepada

m a ^ a r a k a t melalui B a d a n P c r m u i ^ a w a r a t a n Desa. g. P e r i k s a a p a k a h B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n D e s a t e l a h m e m b e r i k a n informasi keterangan pertanggungjawaban

kepala desa

mengenai

kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat. h. Periksa apakah dalam rangka kerjasama desa dibentuk

Badan

Kerjasama Desa yang ditetapkan dengan keputusan bersama dan apakah pengurus badan kerjasama desa yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i. Periksa a p a k a h m e k a n i s m e d a n tatakerja B a d a n K e r j a s a m a

Desa

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. j. Periksa

apakah

pembinaan

dan

provinsi,

Kabupaten

pengawasan

terhadap

telah

melaksanakan

pelaksanaan

kerjasama

berkaitan dengan

kerjasama

desa yang meliputi: 1) M e n e t a p k a n desa.

pengaturan

yang

2) P e m b e r i a n p e d o m a n t e k n i s p e l a k s a n a a n k e r j a s a m a d e s a . 3)

M e l a k u k a n evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama.

4)

Memberikan bimbingan, pelaksanaan kerjasama desa.

supervisi

dan

k, Periksa a p a k a h camat telah m e l a k u k a n fasilitasi d a n kerjasama

desa

serta

memberikan

bimbingan,

konsultasi pengawasan

supervisi

dan

konsultasi pelaksanaan kerjasama desa. 7. Perencanaan P e m b a n g u n a n a. P e r i k s a (Rencana

apakah

Desa

perencanaan

Pembangunan

pembangunan

Jangka Menengah

d a n ditetapkan dengan Peraturan Desa.

desa

5

tahun

Desa) telah d i s u s u n

144

b. P e r i k s a a p a k a h R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h sudah

sesuai

keadaan

setempat.

c. P e r i k s a

dengan

apakah

Pembangunan

kebutuhan

perencanaan

masyarakat

pembangunan

Jangka Menengah

Desa

desa

dan

(Rencana

-Desa) telah d i s u s u n

secara

partisipasif oleh pemerintahan desa yaitu melibatkan pihak terkait d a l a m p e n y u s u n a n perencanaan p e m b a n g u n a n desa. d. Periksa a p a k a h d a l a m m e n 5 a i s u n perencanaan p e m b a n g u n a n desa telah melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti tetangga,

rukun

warga,

lembaga pemberdayaan

karang

taruna,

rukun

PKK

dan

masyarakat.

e. P e r i k s a k e t e r k a i t a n d a n k o n s i s t e n s i n y a a n t a r a R P J M - D e s a

dengan

rencana pembangunan daerah Kabupaten. f. P e r i k s a a p a k a h R P J M - D e s a t e l a h d i j a b a r k a n d a l a m R e n c a n a K e r j a Pembangunan

Desa

(RKP-Desa)

dengan Peraturan Kepala

dan

apakah

telah

ditetapkan

Desa.

g. P e r i k s a k e t e r k a i t a n d a n k o n s i s t e n s i n y a a n t a r a R K P - D e s a

dengan

RPJM-Desa. h. Periksa penyusunan dan pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP

Desa

telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten. i. Periksa

apakah

dalam

menjmsun

Perencanaan

pembangunan

Desa berdasarkan musyawarah desa j. Periksa apakah musyawarah desa tersebut dilaksanakan paling lambat bulan J u n i t a h u n berjalan k. Periksa a p a k a h dalam perencanaan p e m b a n g u n a n Desa pedoman

bagi

Pemerintah

Desa

dalam

men5msun

menjadi

rancangan

R P J M Desa, R K P Desa dan Daftar U s u l a n PKP Desa 1. P e r i k s a

apakah

RKP

Desa

sebagaimana

paling

sedikit

berisi

uraian: 1) e v a l u a s i p e l a k s a n a a n R K P D e s a t a h u n s e b e l u m n y a ;

prioritas

program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 2)

prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja s a m a antar-Desa d a n p i h a k ketiga;

3)

rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan pemerintah

daerah

kabupaten/kota; dan

provinsi,

penugasan dan

dari Pemerintah,

pemerintah

daerah

145

4)

pelaksana

kegiatan Desa yang terdiri atas u n s u r

Desa dan/atau unsur masyarakat

perangkat

Desa.

m.Periksa apakah R K P Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan

informasi

berkaitan

dari

dengan

pemerintah

pagu

indikatif

daerah

Desa

dan

sesuai

kabupaten/kota rencana

kegiatan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah

ka:bupaten n. Periksa apakah R K P Desa mulai disusun oleh Pemerintah

Desa

pada bulan Juli t a h u n berjalan. o. P e r i k s a a p a k a h

RKP

Desa

ditetapkan

dengan

peraturan

Desa

paling lambat akhir b u l a n September t a h u n berjalan, p, P e r i k s a a p a k a h R K P D e s a m e n j a d i d a s a r p e n e t a p a n A P B

Desa.

q. P e r i k s a a p a k a h a d a p e r u b a h a n R P J M D e s a d a n / a t a u R K P D e s a , jika ada apakah dikarenakan : 1)

terjadi peristiwa k h u s u s , seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi,

berkepanjangan; 2)

terdapat

dan/atau

sosial

yang

atau

perubahan

pemerintah

kerusuhan

daerah

mendasar provinsi,

atas

kebijakan

dan/atau

Pemerintah,

pemerintah

daerah

kabupaten/ kota. r, P e r i k s a

apakah

dibahas

dan

Perubahan disepakati

RPJM

Desa

dalam

dan/atau

musyawarah

RKP

Desa

perencanaan

I>embangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

peraturan

Desa. s. P e m b a n g u n a n K a w a s a n P e d e s a a n . 1) P e r i k s a

apakah

pembangunan

dilakukan oleh Kabupaten

kawasan

pedesaan

dan atau pihak ketiga

yang

mengikut

sertakan pemerintah desa dan BPD. 2) P e r i k s a

apakah

pembangunan,

dalam

pemanfaatan

perencanaan, dan

pendayagunaan

pelaksanaan kawasan

pedesaan telah mengikutsertakan masyarakat sebagai pemberdayaan

masyarakat.

upaya

146

8.

Laporan a. P e r i k s a a p a k a h setiap k e p a l a d e s a t e l a h m e n y a m p a i k a n penyelenggaraan

laporan

pemerintahan desa (LPPD) kepada B u p a t i melalui

Camat. b. P e r i k s a

apakah

Kepala

Desa

Keterangan Pertanggungjawaban c. P e r i k s a

apakah

penyelenggaraan

Kepala

Desa

telah

menyampaikan

(LKPJ) kepada

Laporan

BPD

telah menginformasikan

laporan

pemerintahan desa kepada masyarakat berupa :

1) s e l e b a r a n y a n g d i t e m p e l p a d a p a p a n 2) d i i n f o r m a s i k a n

secara

lisan

pengumuman.

dalam

berbagai

pertemuan

masyarakat desa. 3) r a d i o k o m u n i t a s a t a u m e d i a l a i n n y a . 10.

Pembinaan dan a. P e r i k s a

Pengawasan.

pembinaan

apa

saja

yang

telah

dilakukan

pemerintah dan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa dan lembaga b. P e r i k s a

apakah

melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah pembinaan

oleh

penyelenggaraan

kemasyarakatan. Kabupaten dan

pemerintahan

dan

Camat

pengawasan desa

dan

telah

terhadap lembaga

kemasyarakatan? 6.

Penandatanganan

Pemyataan

format sebagai b e r i k u t :

lindependensi

dan

Integritas,

dengan

147

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N BATANG

I N S P E K T O R A T • Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 11 Batang 51212 Jawa Tengah Telp./Fax (0285) 391980

Batang, PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN

INTEGRITAS

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Batang Nomor : 090/SP/ /R/ tanggal , tentang Penugasan untuk m e l a k u k a n Pemeriksaan Reguler pada kami yang bertanda tangan d i bawah ini menyatakan bahwa kami tidak m e m p u n y a i h u b u n g a n kekerabatan, u s a h a dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan menyatakan bahwa:

tugas

sebagaimana

disebutkan d i atas,

kami

1.

juga

Bekerja secara profesional, p e n u h semangat d a n m e n j u n j u n g tinggi integritas, konsisten serta bertanggungjawab. 2. M e n g u t a m a k a n kepentingan negara di atas segala kepentingan lainnya. 3. T i d a k m e n y a l a h g u n a k a n k e w e n a n g a n j a b a t a n baik langsung m a u p u n tidak langsung u n t u k kepentingan pribadi, kelompok m a u p u n golongan tertentu. 4. Menjaga m a r t a b a t d a n m e n g h i n d a r k a n diri d a r i p e r b u a t a n tercela. 5. T i d a k m e n e r i m a s e g a l a p e m b e r i a n d a l a m b e n t u k a p a p u n b a i k l a n g s u n g m a u p u n tidak langsung yang menyebabkan kami memiliki kewajiban yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas kami. 6. M e n j a d i teladan d a l a m p e m b e r a n t a s a n k o r u p s i , k o l u s i d a n nepotisme (KKN). 7. Menjaga r a h a s i a negara sesuai dengan k e t e n t u a n y a n g berlaku. Demikian pemyataan ini k a m i buat u n t u k dapat dipergunakan seperlunya. 1. P e n a n g g u n g J a w a b

:

2. W a k i l Penanggung J a w a b

:

3. K e t u a T i m

:

4. Anggota

:

5. A n g g o t a

148

C.

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN

1. P e m e r i k s a a n P e n d a h u l u a n . T i m Pemeriksa bertemu dengan

Pimpinan Instansi/Unit Kerja

diperiksa/yang mewakili, u n t u k menyampaikan m a k s u d dan

yang tujuan

pemeriksaan. 2.

Kegiatan Pemeriksaan. a.

T i m Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada

obyek-obyek

yang a k a n d i p e r i k s a s e s u a i d e n g a n p r o g r a m k e r j a p e m e r i k s a a n . b.

Kertas Kerja P e m e r i k s a a n (KKP). 1)

Ketua dan a n ^ o t a T i m Pemeriksa wajib menuangkan

hasil

p e m e r i k s a a n ke d a l a m Kertas Kerja P e m e r i k s a a n (KKP). 2)

K K P direview oleh Ketua T i m dengan

memberikan paraf

pada

K K P yang direview d a n d i l a k u k a n pemberkasan. 3)

Kertas

Kerja

Pemeriksaan

disusun

dalam

diserahkan kepada Ketua T i m u n t u k diarsipkan. 4)

F o r m a t K K P sebagai berikut :

satu

berkas

149

PEMERINTAH KABUPATEN

BATANG

I N S P E K T O R A T J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o . 11 B a t a n g 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

KERTAS KERJA Nomor : Tanggal dan Nomor PKP

:

Satuan diperiksa

:

Kerja

yang

Periode y a n g diperiksa Tanggal dan Nomor SP Disusun oleh/tanggal/paraf Direviu oleh /tanggal / paraf Langkah Kerja Nomor

PEMERIKSAAN

150

c. M e n y i a p k a n

Surat Pemyataan

siap m e n i n d a k l a n j u t i hasil t e m u a n

Inspektorat u n t u k obyek pemeriksa, sebagai b e r i k u t : SURAT

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah i n i : Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Batang Nomor : Tim

Inspektorat

Pemeriksaan

Kabupaten

di

, Batang

telah

melaksanakan

Badan/Dinas/Kantor/Bagian/UPTD Kabupaten

Batang

menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan

dan

saya

Inspektorat

akan

Kabupaten

Batang dalam w a k t u secepatnya setelah Koreksi I n t e m B u p a t i Batang saya terima, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mempakan Negeri

Nomor

Pengawasan

di

ketaatan pada Peraturan Menteri

:

Tahun Lingkungan

Tentang

Kementrian

Dalam

Kebijakan Negeri

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah T a h u n Kewajiban

Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

Dalam dan

diantaranya dan

siap

menerima

Sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Demikian

Surat

Pemyataan

ini

saya

buat

untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya. Batang, Yang Menyatakan

dapat

151

d.

Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan 1)

(NHP)

Setelah p e m e r i k s a a n selesai N a s k a h H a s i l P e m e r i k s a a n

harus

segera

Wakil

disusun oleh

Ketua

Tim

dan

diketahui oleh

Penanggungjawab. 2)

T i m Pemeriksa wajib m e l a k u k a n ekspose i n t e m naskah hasil pemeriksaan.

3)

Ekspose

NHP

dengan

obyek

pemeriksaan

dipimpin

oleh

Inspektur selaku Penanggungjawab . 4)

Temuan

Hasil

Pemeriksaan

hams

dikonfirmasikan

kepada

pimpinan obyek yang diperiksa u n t u k m e m i n t a tanggapan h a m s ditandatangani oleh kedua belah pihak. 5)

F o r m a t N H P sebagai b e r i k u t :

dan

152

PEMERINTAH Jl. Jend.

KABUPATEN

BATANG


Urip Sumoharjo

NASKAH

N o . 1 1 T e l p . (0285) 3 9 1 9 8 0 51212

Batang

HASIL PEMERIKSAAN R E G U L E R PADA

TAHUN

TIM BULAN

PEMERIKSAAN

153

PEMERINTAH K A B U P A T E N BATANG

I N S P E K T O R A T J L J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o m o r : 1 1 B a t a n g 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

Batang, Nomor Lampiran Perihal

045.2 / 1 (satu) bendel Naskah Hasil Pemeriksaan Reguler

Kepada Yth. Kepala di-

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Batang Nomor : 090/SP/ /R/ tanggal , Tim Inspektorat Kabupaten Batang telah melaksanakan pemeriksaan pada Kabupaten Batang. Dari Hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan atau kelemahan yang h a r u s mendapat perhatian dan perbaikan antara lain : 1 2 3 4. D s t ( Diisi ringkasan temuan) Naskah Hasil Pemeriksaan yang sudah ditanggapi dan ditandatangani pejabat yang diperiksa dikembalikan kepada I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n B a t a n g p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e t e l a h diterimanya Naskah Hasil Pemeriksaan ini. Demikian Naskah Hasil Pemeriksaan yang kami sampaikan u n t u k selanjutnya agar mendapatkan perhatian d a n atas kerjasamanya k a m i ucapkan terima kasih.

KETUA TIM

IRBANWIL.

Mengetahui INSPEKTUR

154

Lembar

Ke

No.Ref.KKP

: :

Paraf Ketua T i m :

LEMBAR TEMUAN Nomor

PEMERIKSAAN

; ...... / b u l a n p e m e r i k s a a n / T i m b e r a p a . . . ' a u d i t k e ' . . / .........

TEMUAN

KONDISI

KRITERIA

AKIBAT

SEBAB KOMENTAR PEJABAT YANG DIPERIKSA :

KEPALA SKPD/Unit Kerja

TANGGAPAN PEMERIKSA :

155

4. P e n y u s u n a n Laporan Hasil Pemeriksaan a.

(LHP)

Ketua T i m men3nisun dan menyajikan konsep LHP, Koreksi Intern dan Nota Dinas ke W a k i l Penanggungjawab u n t u k direviu.

b.

Wakil Penanggungjawab menyerahkan Konsep Nota Dinas, Konsep Koreksi

Intern dan

Konsep

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

(LHP)

kepada Inspektur melalui Sekretaris. c.

Ketua

tim

Pemeriksa

wajib

menyelesaikan

laporan

hasil

pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil reviu Inspektur dan diajukan kepada Bupati. D. B E N T U K LAPORAN HASIL 1. L a p o r a n

Hasil

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan

dalam

bentuk

bab,

yang

terdiri

beberapa Bab secara m e n y e l u m h . 2. SistimatikaLaporan Hasil Pemeriksaan ( L H P ) DESA: BAB I : Simpulan dan Rekomendasi. 1. 2.

Simpulan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi.

BAB I I : Uraian Hasil Pemeriksaan 1.

Data U m u m a.

Dasar Pemeriksaan

b.

Tujuan Pemeriksaan

c.

Ruang Lingkup Pemeriksaan 1)


2)

Administrasi Pemerintahan Desa

3)

Urusan Pemerintahan Desa

d.

Batasan Pemeriksaan

e.

Pendekatan

f.

Strategi Pelaporan

g.

T i m Pemeriksa

h.

Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan

yang lalu 2.

Hasil Pemeriksaan a.

Sistim Pengendalian I n t e m

b.

Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa 1)

Kebijakan Desa

2)

Kelembagaan

3)

Keuangan

Desa

Desa

atas

156

4) c.

Kekayaan Desa

Pengawasan Urusan Pemerintahan a) U r u s a n y a n g s u d a h a d a b e r d a s a r k a n h a k a s a l u s u l desa b) U r u s a n y a n g m e n j a d i k e w e n a n g a n K a b u p a t e n y a n g diserahkan pengaturannya ke desa. c) T u g a s P e m b a n t u a n d a r i P e m e r i n t a h , P e m e r i n t a h Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. d) U r u s a n P e m e r i n t a h l a i n n y a y a n g o l e h P e r a t u r a n Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

3. T e m u a n d a n

Rekomendasi

a.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian I n t e m

b.

Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa

c.

Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa

B A B III : Penutup 3.

Format Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP)

157

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N

B A T A N G


Jl. Jend. Urip S u m o h a r j o No. 11 Batang,51212 J a w a Tengah,Telp./Fax (0285)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

REGULER

NOMOR

: 700/......,../

TANGGAL LAMPIRAN TENTANG

: : : Pemeriksaan Sistim Pengendalian Intem, Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa

PADA

:

TAHUN ANGGARAN

:

../R/.......

BAB I SIMPULAN DAN A.

REKOMENDASI

SIMPULAN 1.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian I n t e m Pemerintahan Simpulan Kriteria (Tidak Diuraikan )

2.

Pemeriksaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Simpulan Kriteria (Tidak Diuraikan) 3.

Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa Simpulan Kriteria { Tidak Diuraikan)

B.

REKOMENDASI. 1.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintahan Rekomendasi Kriteria (Tidak Diuraikan)

2.

Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa Rekomendasi Kriteria (Tidak Diuraikan)

3.

Pemeriksaan U m s a n Pemerintahan Desa Rekomendasi Kriteria (Tidak Diuraikan)

158

BAB II URAIAN HASIL A.

DATA 1.

PEMERIKSAAN

UMUM

Dasar Pemeriksaan a.

Peraturan B u p a t i B a t a n g No. 5 5 T a h u n 2 0 1 2 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kab. Batang;

b.

Peraturan Bupati Batang No Pemeriksaan Reguler

c.

Keputusan

Tahun

Tentang

di lingkungan Pemerintah Kab. Batang;

Bupati

Batang

tentang

Program

No

tanggal

Kerja

Pengawasan

(PKPT) Inspektorat Kab. B a t a n g T a h u n d.

Pedoman

Tahunan

;

Keputusan Inspektur tentang Standar Operasional Prosedur

(SOP)

Pemeriksaan regular pada desa Nomor : e.

Surat Perintah Tugas Inspektur Kab. Batang No tanggal

Perihal

Pemeriksaan

Reguler

pada

2. T u j u a n Pemeriksaan Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa langkah-langkah perbaikan, penyempumaan lain

yang

dapat

memperlancar

tanggungjawabnya. 3. T i m Pemeriksa : 1) P e n a n g g u n g j a w a b : 2) W a k i l P e n a n g g u n g

Jawab

3) K e t u a T i m 4) A n g g o t a 5) A n g g o t a 4.

Ruang Lingkup Pemeriksaan a.


dalam

mengambil

serta tindakan-tindakan

pelaksanaan

tugas

dan

159

b.

c.

Administrasi Pemerintahan 1)

Kebijakan

2)

Kelembagaan

3)

Keuangan

Desa

4)

Kekayaan

Desa

Desa:

Desa Desa

Urusan Pemerintahan

Desa:

1)

U r u s a n yang sudah ada berdasarkan h a k asal usul desa

2)

Urusan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang

diserahkan

pengaturannya ke desa. 3)

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah

4)

Kabupaten.

Urusan Pemerintah lainnya yang undangan diserahkan kepada

5.

Batasan

dan

oleh Peraturan

Perundang-

Desa.

Pemeriksaan;

Batasan tahun yang akan diperiksa dan materi/subtansi yang akan diperiksa (disesuaikan dengan prioritas pemeriksaan) 6.

Pendekatan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

dilaksanakan

menyelumh/sebagian

Administrasi U m u m Pemerintahan Desa Desa

meliputi

serta U r u s a n

dengan cara w a w a n c a r a , a n a l i s a d a n verifikasi data.(

SPIP,

Pemerintahan disesuaikan

preoritas). 7.

Strategi Pelaporan L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n (LHP) d i s a m p a i k a n d a l a m b e n t u k B a b berisi simpulan, t e m u a n dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

8.

Status dan Tindak Lanjut T e m u a n Hasil Pemeriksaan yang lalu Memuat hasil temuan pemeriksaan ditindaklanjuti.

B.

HASIL 1.

PEMERIKSAAN

Sistim Pengendalian a) L i n g k u n g a n

Intem

Pengendalian

b) P e n i l a i a a n r e s i k o c) K e g i a t a n

Pengendalian

d) K o m u n i k a s i d a n i n f o r m a s i e) P e m a n t a u a a n

pengendalian

sebelumnya

yang belum

yang

160

Profil A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n Desa a.

b.

c.

Kebijakan Desa 1)

Peraturan Desa

2)

Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

3)

Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

Kelembagaan 1)

Pembentukan Desa

2)

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang

Keuangan Desa 1)

Perencanaan

2)

Pelaksanaan

3)

Pengelola

4) d.

Desa

Keuangan

Pertanggungjawaban

Kekayaan Desa 1)

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Desa

2)

Perencanaan Kebutuhan Kekayaan desa

3)

Inventarisasi Kekayaan Desa

4)

Lain-lain Kekayaan desa

5)

Pemanfaatan Kekayaan Desa

6)

Pinjam Pakai Kekayaan Desa

7)

Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Desa

8)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah G u n a dan Bangun Guna Serah

9)

Pelaporan Kekayaan Desa

Profil U r u s a n P e m e r i n t a h a n Desa a.

U r u s a n yang sudah ada beniasarkan h a k asal usul desa

b.

Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya ke desa.

c.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

d.

U r u s a n Pemerintah lainnyayang oleh Peraturan Perundangu n d a n g a n diserahkan kepada Desa.

161

C. T E M U A N D A N R E K O M E N D A S I 1.

2.

3.

Pemeriksaan Sistim Pengendalian Intem •

Judul Temuan

( Kode)

•

Kondisi,

•


•

Akibat,

•

Sebab

•

Rekomendasi

( Kode)

Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa •

Judul Temuan

{ Kode)

•

Kondisi,

•


•

Akibat,

•

Sebab

•

Rekomendasi

( Kode)

Pemeriksaan U m s a n

Pemerintahan

•

Judul Temuan

( Kode)

•

Kondisi,

•


•

Akibat,

•

Sebab

•

Rekomendasi

{ Kode)

162

B A B 111 PENUTUP Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat pemeriksaan Pemerintah,

berdasarkan

sesuai dengan Standart Audit Aparat Pengawas untuk

mendapat

perhatian

dan

ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya. KETUA TIM

IRBANWIL

INSPEKTUR

Intern

163

4.

Format Nota Dinas

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N

B A T A N G


J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o . 11 B a t a n g , 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h . T e i p i F a x (0285) 391980

NOTA DINAS Kepada

Yth. Bapak Wakil Bupati Batang

Lewat


Dari


Nomor

045.2/

/

Tanggal Perihal

1.Pemeriksaan

Sistim Pengendalian

Intem, Pemeriksaan

Administrasi

Umum

Pemerintahan

Pemeriksaan

Urusan

Pemerintahan

Desa Desa

d a n pada

2. A s m a n a n Koreksi I n t e m

Bersama ini k a m i laporkan dengan hormat, berdasarkan Program

Kerja

Pengawasan

bagian bulan

Tahunan

kami melakukan

pada

Tahun

pemeriksaan

Reguler

Kabupaten

Batang sebagaimana /

(PKPT)

/

/ R/

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

:7 0 0

Tanggal

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan m a s i h terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan d a n p e n y e m p u m a a n sebagai b e r i k u t : 1. S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e m P e m e r i n t a h Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraikan) 2. A d m i n i s t r a s i

Pemerintahan Desa

Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraikan)

164

3. U r u s a n P e m e r i n t a h a n

Desa

Simpulan Temuan Kriteria (Tidak diuraikan) S e h u b u n g a n dengan h a l tersebut sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

perlu kiranya kepada

Kepala

Kab. Batang diberikan Koreksi Intern guna mengadakan langkah perbaikan sebagimana Demikian

untuk

mestinya.

menjadikan

periksa dan

bersama

k a m i sediakan Naskah Koreksi I n t e m yang ditujukan kepada Kab. Batang sebagaimana

INSPEKTUR

T E M B U S A N . Kepala Y t h : 1. I n s p e k t u r P r o v i n s i J a w a 2. Pertinggal

Tengah

langkah-

ini

Kepala

terlampir.,

165

5.

Format Koreksi I n t e m

B U P A T I B A T A N G Jalan RA. Kartini No. 1 Batang ,51215 Jawa Tengah Telp (0285) 391571, Fax (0285) 391051

Batang, K e p a d a Nomor

:700 /

Yth. Kepala

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Koreksi Intem

berkas Di -

Berdasarkan

Laporan

Inspektorat Kabupaten

Batang

Tanggal

Pemeriksaan

Nomor

:

Perihal

Pengendalian Desa

Hasil

dan

Intern,

Pemeriksaan

Pemeriksaan

700 /

terdapat

Administrasi

Urusan Pemerintahan

hal-hal

yang

perlu

/

oleh / R /

Pemeriksaan

Kabupaten masih

Reguler

Sistim

Pemerintahan

Desa

pada

Batang,

mendapatkan

Desa

temyata perhatian

Saudara guna perbaikan sebagaimana mestinya . Hal-hal yang

perlu

diambil

langkah-langkah

Saudara agar segera: 1.

Sistim Pengendalian I n t e m Pemerintah Rekomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n b u n y i pasal)

2.

Administrasi Pemerintahan

Desa

Rekomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n b u n y i pasal)

perbaikan

166

3.

U r u s a n Pemerintahan Desa. Rekomendasi Kriteria (Tidak d i u r a i k a n b u n y i pasal) Selanjutnya

langkah-langkah

segera dilaporkan hasilnya kepada Inspektur

perbaikan

dimaksud

Wakil Bupati Batang

melalui

Kabupaten Batang dalam w a k t u paling lambat 30

p u l u h ) hari setelah Koreksi Intern diterima dengan

agar (tiga

menggunakan

blangko sebagaimana contoh terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian

WAKIL BUPATI

BATANG

TEMBUSAN. Kepada Y t h : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inspektur Provinsi J a w a Tengah di Semarang; Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi J a w a Tengah; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi J a w a Tengah; Inspektur Kabupaten Batang ;

Pertinggal

BUPATI

BATANG,

ttd

YOYOK RIYO

SUDIBYO

i

167 LAMPIRAN m PERATURAN BUPATI N O M O R U 40 Q TAH TENTANG PEDOMAN PENGAWA PENYELENGGARAAN

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

P E M E R I N T A H

BATANG U N 2015 SAN INSPEKTORAT ATAS PEMERINTAHAN

KASUS

K A B U P A T E N

B A T A N G

I N S P E K T O R A T J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o . 11 B a t a n g , 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h j e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Tentang

:

Nomor

: 356/Ks

Tanggal

:

BAB

I

RINGKASAN HASIL

KASUS

/

PEMERIKSAAN

A. K E S I M P U L A N Diisi simpulan dari analisa materi permasalahan yang diadukan. Misal: 1.

Benar, karena

2.

Tidak benar, karena

( B e r d a s a r k a n b u k t i / f a k t a y a n g ada) B. S A R A N D a r i h a s i l p e m e r i k s a a n 3âng k a m i l a k u k a n d a n k e s i m p u l a n d i a t a s , k a m i sarankan agar: 1 2 3.

Dst

( m a s i n g - m a s i n g s a r a n disertai k r i t e r i a / p e r a t u r a n y a n g ada)

168 B A B II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN A.

UMUM 1.

Dasar Pemeriksaan : a. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 2 5 T h . 2 0 0 7 T e n t a n g Pedoman

PenagananPengaduan

Masyarakat di Lingkungan

Departemen D a l a m Negeri d a n Pemerintah Daerah b. S u r a t d a r i B u p a t i / S e k r e t a r i s D a e r a h y a n g m e m e r i n t a h k a n Insi>ektorat u n t u k m e l a k s a n a k a n pemeriksaan. c. K e p u t u s a n

Inspektur

No

Tanggal

Standart Operasional Prosedur Penanganan d. S u r a t

Perintah

090/SP/Ks

Inspektur

/

Kasus

Batang

Nomor

:

Tanggal

2.

W a k t u Pemeriksaan :

3.

Susunan T i m Pemeriksa :

4.

Kabupaten

Tentang

1

: Penanggungjawab

2

:Wakil

3

: Ketua Tim

4

: Anggota

Penanûngjawab

Nara Sumber Yang akan dimintai keterangan/konfirmasi

5.

Obyek

Pemeriksaan

Yang diadukan dan yang mengadu 6.

Metode Pengumpulan Data/Informasi a. M e n g u m p u l k a n

informasi

dari

; pihak-pihak

yang

berkepentingan. b. M e n g u m p u l k a n b u k t i - b u k t i d a n k e t e r a n g a n s a k s i c. M e n g a d a k a n w a w a n c a r a / t a n y a j a w a b d e n g a n

pihak-pihak

terkait B.

SUMBER

PENGADUAN

Pihak pelapor

( Identitas pelapor,

Nomor dan t a n ^ a l surat serta

perihal pengaduan ) C. M A T E R I

PENGADUAN

Materi yang ada dalam surat pengaduan

169 D. FAKTA Y A N G D I T E M U K A N F a k t a y a n g d i t e m u k a n d a l a m k e g i a t a n P e m e r i k s a a n 3âng b e r s u m b e r dari: a. B A P e m e r i k s a a n b. H a s i l W a w a n c a r a c. B u k t i - b u k t i f i s i k ( D o k u m e n , S u r a t ) E.

ANALISA Dari hasil pemeriksaan baik melalui wawancara , pengumpulan data

dan

informasi

di

lapangan

dapat

dianalisa

bahwa

:

(Pengungkapan antara tuduhan yang disampaikan dengan Fakta sebenamya yang terjadi) 1. 2. 3. D s t (Ringkasan hasil wawancara/konfirmasi) BAB

III. KESIMPULAN Diisi simpulan dari analisa materi permasalahan yang diadukan. Misal: 1. B e n a r , k a r e n a 2. T i d a k b e n a r , k a r e n a ( B e r d a s a r k a n b u k t i / f a k t a y a n g ada)

B A B IV.

SARAN Dari hasil pemeriksaan yang k a m i l a k u k a n d a n kesimpulan diatas, k a m i sarankan agar : 1 2 3.

Dst

( m a s i n g - m a s i n g s a r a n disertai k r i t e r i a / p e r a t u r a n y a n g ada)

170

Demikian sebenar-benaraya Pengawasan

Laporan

Hasil

berdasarkan

Pemeriksaan

norma-norma

ini

dibuat

dengan

pemeriksaan

aparat

Fungsional Pemerintah untuk mendapat

perhatian serta

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. KETUA

TIM

IRBANWIL

INSPEKTUR KABUPATEN

BATANG

171

P E M E R I N T A H

K A B U P A T E N

B A T A N G

I N S P E K T O R A T J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o . 11 B a t a n g , 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h , T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

NOTA DINAS Kepada

Yth. Bapak

Bupati Batang

Lewat


Dari


Perihal

Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus

Tembusan Nomor

0245.2 /

Tanggal

Berdasarkan , bersama ini k a m i sampaikan dengan hormat, Laporan

Hasil

Pemeriksaan dengan k e s i m p u l a n d a n saran sebagai b e r i k u t : A.

KESIMPULAN Diisi simpulan dari analisa materi permasalahan yang diadukan. Misal: 1.

Benar, karena

2.

Tidak benar, karena

3.

Sulit dibuktikan,karena

( B e r d a s a r k a n b u k t i / f a k t a y a n g ada) B. SARAN Dari hasil pemeriksaan yang k a m i l a k u k a n dan kesimpulan diatas, k a m i sarankan agar :

172

2 3 4 5.

Dst

( m a s i n g - m a s i n g s a r a n disertai k r i t e r i a / p e r a t u r a n y a n g ada) Demikian u n t u k menjadikan periksa. INSPEKTUR KABUPATEN BATANG

TEMBUSAN. Kepada Yth : 1. K a . I n s p e k t o r a t P r o v i n s i Jawa Tengah 2. Pertinggal

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

173 L A M P I R A N rV PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR y,0 T A H U N 2015 40 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


ATAS

KHUSUS

BATANG

I N S P E K T O R A T J l . J e n d . U r i p S u m o h a r j o N o m o r : 1 1 B a t a n g 5 1 2 1 2 J a w a T e n g a h T e l p . / F a x (0285) 3 9 1 9 8 0

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NOMOR

:

TANGGAL

:

LAMPIRAN

:

TENTANG

:

PADA

:

TAHUN

:

BAB

1.

SIMPULAN A.

DAN

KHUSUS

REKOMENDASI

SIMPULAN :

B. R E K O M E N D A S I : BAB

II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN A.

PENDAHULUAN 1.

Dasar Pemeriksaan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten 90/SP/

/Khs /

Tanggal

Batang Nomor

:

174 2.

Sifat Pemeriksaan Pemeriksaan Khusus.

3.

Tujuan Pemeriksaan a.

Mengetahui tingkat kepatuhan dan k e t ^ t a n

pelaksanaan

kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. b.

Menilai

efektivitas,

efisiensi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. c.

Menilai manfaat hasil kegiatan.

d.

Perumusan

rekomendasi

yang

tepat

atas

temuan

pemeriksaan. 4.

Ruang Lingkup Pemeriksaan

5.

Periodesasi yang Diperiksa

6.

Sasaran Pemeriksaan

7.

Waktu Pemeriksaan

8.

T i m Pemeriksa a

:

b

:

Penanûngjawab Wakil Penanggungjawab

c

:K e t u a T i m

d

:Anggota

e

: Anggota

f

: Anggota

B. DATA U M U M (sesuai Karakteristik k h u s u s y a n g di periksa) BAB

III,HASIL A.

PEMERIKSAAN

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN 1

hasil

175 2 3.

Dst

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, direkomendasikan kepada : 1 2

3.

Dst

( Diisi Rekomendasi d a n kriteria) BAB

IV. P E N U T U P Demikian laporan ini dibuat dengan dilaksanakan Pengawasan

berdasarkan Intem

pemeriksaan

norma-norma pemeriksaan

Pemerintah),

untuk

mendapat

APIP

perhatian

ditindaklanjuti sebâimana mestinya. KETUA

WAKIL

TIM

PENANGGUNGJAWAB

INSPEKTUR KABUPATEN BATANG

yang (Aparat serta

176


I

N

S

P

E

K

T

O

J L J e n d . U r i p & i m o l u u j o N o . 1 1 B a t a t i g , 5 1 2 1 2 Jam

R

BATANG

A

T

T e i i g B h , T ^ . / F B x (0285) 3 9 1 9 8 0

NOTA DINAS

Kepada

: Yth. Bapak

Bupati Batang

Lewat

: Sekretaris Daerah Kabupaten Batang

Dari

: Inspektur Kabupaten Batang

Perihal

: L a p o r a n H a s i l P e m e r i k s a a n K h u s u s ..

Tembusan Nomor

:

Tanggal

:

0245.2 /

Berdasarkan „

,

kami sampaikan dengan hormat, Laporan

, bersama ini Hasil

Pemeriksaan

K h u s u s dengan k e s i m p u l a n d a n Rekomendasi sebagai b e r i k u t : A.

KESIMPULAN Diisi simpulan dari analisa materi permasalahan

B.

REKOMENDASI Dari hasil pemeriksaan yang k a m i l a k u k a n dan kesimpulan diatas, k a m i rekomendasikan agar :

177

1 2 3.

Dst

(masing-masing saran disertai kriteria/peraturanyang

ada)

Demikian u n t u k menjadikan periksa.

INSPEKTUR KABUPATEN

BATANG

TEMBUSAN. Kepada Yth : 1. K a . I n s p e k t o r a t P r o v i n s i Jawa Tengah 2.

Pertinggal

BUPATI

BATANG;

ttd Y O Y O K RIYO

S U D I B Y O

0 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ATAS PENYELENGGARAAN

Recommend Documents