RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014
1
BAB
I
P E N D A H U L U A N
1.1
Latar Belakang
Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara,
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masingmasing
SKPD
untuk
membuat
sebuah
rencana
kerja
untuk
mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut
merupakan sebuah
instrumen yang dapat digunakan
untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan perubahan UndangUndang
Nomor
pemerintah
12
perlu
Tahun
2008
menyiapkan
tentang
Pemerintah
Rencana
Pembangunan
Daerah, Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
2
Visi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 Visi
pada
menyangkut
hakekatnya
kemana
adalah
instansi
diarahkan agar dapat
pandangan
pemerintah
jauh
harus
kedepan
dibawa
dan
berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berpijak atas dasar di atas serta perkembangan situasi dan tantangan
di
masa
mendatang,
maka
visi
Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Taat Hukum, Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. Untuk mewujudkan instansi/organisasi jelas.
Misi
visi
yang
diharap
pemerintah
adalah
dilaksanakan
oleh telah
seluruh
visi yang telah ditetapkan, setiap sesuatu
instansi
mempunyai
yang
harus
pemerintah
ditetapkan. anggota
harus
Melalui
organisasi
misi
diemban
sebagai
atau
penjabaran
penjabaran dan
yang
pihak
misi, yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi/organisasi
tersebut
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk
mewujudkan
visi
tersebut
di
atas,
maka
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan
pengawasan
fungsional
oleh
Pengawasan Fungsional. 2. Menunjang Pengawasan Legislatif/DPRD 3. Menunjang terwujudnya Pengawasan Masyarakat. 3
Aparatur
Peraturan
dan
memperlihatkan kembali
perundangan
komitmen
system,
di
politik
prosedur
dan
era
desentralisasi
pemerintah
proses
untuk
menata
perencanaan
hingga
penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Alur
perencanaan
pembangunan
daerah
menurut
Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program
dan
pembangunan mempunyai
kegiatan tahunan
fungsi
perencanaan
daerah
pelayanan
daerah
penting
pada
dan
karena
SKPD
khususnya
umumnya.
fundamental
renja
SKPD
Renja dalam
adalah
dan SKPD
sistem
perencanaan
pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah
yang
perencanaan Renstra
SKPD
memberikan diperingkat dan
RPJM.
masukan yang
utama
lebih
Rencana
dan atas
Kerja
mendasar seperti
SKPD
bagi RKPD,
berhubungan
langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. 1.2 Maksud dan tujuan Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten pesisir Selatan untuk tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan
4
capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD.
Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut: 1.
Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahunan. 2.
Memudahkan
seluruh
jajaran
aparatur
Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun
program
dan
kegiatan
secara
terpadu,
terarah dan terukur. 3.
Memudahkan Kabupaten
seluruh Pesisir
jajaran
Selatan
untuk
aparatur memahami
Inspektorat dan
menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
1.3 Sistematika Penulisan BAB.I
Pendahuluan 1.1
latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan
1.3
Sistematika
5
BAB.II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu 1.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat
1.2
Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
1.3
Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi SKPD 1.4
Penelaahan
usulan
program
dan
masyarakat BAB.III
BAB. IV
Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
3.3
Program dan kegiatan
Penutup
6
kegiatan
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1
Evaluasi
Pelaksanaan
Renja
Inspektorat
Tahun
2013
dan
Capaian Renstra Inspektorat Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu ; 1.
Kebijakan perencanaan program & kegiatan,
2.
Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3.
Hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a.
Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya
yang
akan digunakan serta pengalokasiannya; b.
Tujuan yang dikehendaki;
c.
Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d.
Kebijakan
–
kebijakan
untuk
melaksanakannya
serta
seksi pelaksana; Penyusunan
Renja
Inspektorat
Kabupaten
Pesisir
Selatan
Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a.
Hasil entry
evaluasi
capaian
kinerja
tahun
2013
sebagai
point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015; 7
b
Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi
Pesisir dari
pelaksanaan
Selatan
berbagai
sampai
Renja
dengan
indikator
pada
Inspektorat
tahun
2013
setiap
Kabupaten
dapat
sasaran
dilihat
yang
akan
kebijakan
yang
dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. 2.2 Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Dengan
capaian
secara
keseluruhan,
maka
diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik, maka
dapat
disimpulkan
bahwa
program
yang
ditetapkan
dan
kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya. 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Pelaksanaan untuk
pembangunan
menyelesaikan
segala
daerah
pada
dasarnya
adalah
permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul
permasalahan-permasalahan
baru
sebagai
wujud
dari
dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-permasalahan
pokok
yang
masih
terjadi
pada
pengawasan di daerah adalah sebagai berikut : Isu Pengawasan Yang Profesional Isu
pengawasan
yang
profesional
sangat
berkaitan
dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 8
pengawasan,
ketersediaan
SDM
Inspektorat
dan
ketepatan
waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5. 794,95 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dan
182
Nagari,
ketersediaan
sarana
mobilitas
sangat
berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini
Inspektorat
hanya
digunakan
sebagai
pengawasan
di
15
memiliki
sarana
3
kendaraan
mobilitas
Kecamatan
dan
182
dinas
untuk Nagari
yang
melakukan se-Kabupaten
Pesisir Selatan, kondisi ini belum ideal untuk mendukung pengawasan
Kecamatan
dan
Nagari
di
Kabupaten
Pesisir
Selatan , yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah dan
Sekretariat
Inspektorat
namun
demikian
pemeliharaan
kendaraan dinas yang belum ideal juga belum dapat memacu pencapaian pengawasan yang profesional. Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang
berkualitas
agar
dalam
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha aparatur
yang
telah
Inspektorat
dilakukan untuk
adalah
mengikuti
megikutsertakan pendidikan
dan
pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan
Diklat
Fungsional
seperti
Auditor
Tingkat
Terampil,
diklat
Lainnya
seperti
Pemerintahan, Pemerintahan
Diklat
Ahli,
Diklat Ketua
Diklat Penjenjangan
Daerah.
Jabatan Tim
serta
Pembentukan Jabatan
Penyusunan
Fungsional diklatPengawas Pengawas Peraturan
Perundang-undangan, Diklat Penilaian Angka Kredit, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang dan lain sebagainya. 9
Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
Pemerintahan
Daerah
dan
Pengawasan
pasal
26
ayat
Penyelenggaraan (4)
disebutkan
:
“Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : a.
Pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di
daerah
Kabupaten
/Kota; b.
Pelaksanaan
pembinaan
atas
penyelenggaraan
pemerintah
Nagari dan c.
Pelaksaaan urusan pemerintahan Desa.” Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat
Pengawas
Intern
Pemerintah
melakukan
pengawasan
sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan
atas
kebenaran
laporan
indikasi terjadinya penyimpangan,
mengenai
adanya
korupsi, kolusi dan
nepotisme; e. penilaian
atas
manfaat
dan
keberhasilan
kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
10
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan . Untuk
mencapai
meningkatkan
hal
kinerjanya
tersebut
Inspektorat
berdasarkan
rencana
berupaya
kinerja
yang
jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja
Inspektorat
Kabupaten
Pesisir
Selatan, upaya tersebut yaitu : a.
Perencanaan Kinerja Program
acuan
Kerja
Pengawasan
Inspektorat
sistematis, pengawasan
dalam
didalam
melakukan
PKPT
terhadap
Tahunan
tersebut
unit/satuan
(PKPT)
merupakan
pengawasan dijelaskan
kerja
di
secara lingkup
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional
lainnya
seperti
Inspektorat
Propinsi
Sumatera
Barat, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI. Selain
PKPT,
dalam
rangka
mempertahankan
opini
Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan salah satu agenda Pemda
Kabupaten
Tahun
2014
dilakukan
Review
LKPD
Anggaran 2014 yang dilakukan pada awal Tahun 2015.
11
Tahun
b.
Sasaran Kinerja Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan PKPT meliputi Sekretariat
Daerah Kabupaten
,
SKPD Badan / Dinas / Kantor , Kecamatan . Pemerintahan Nagari
,
Sekolah
–
Sekolah
dan
Puskesmas
di
Kabupaten
Pesisir Selatan. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat Isu
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang
Optimal
dan
Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu
ini
juga
Inspektorat
berkaitan
dengan
rangka
pelaksanaan
dalam
penggunaan
anggaran
pengawasan
reguler
(berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ribu
)
terhadap Obyek
288
Pemeriksaan
Selatan,
juga
terhadap
Serah
Terima
memimpin
unit
kerja
pelaksanaan pelanggaran
(Dua
(Obrik)
pelaksanaan
yang
delapan di
puluh
delapan
Kabupaten
Pesisir
pengawasan/pemeriksaan
Jabatan
pengawasan hukum
ratus
serta
(Sertijab) Camat,
pejabat
ditambah
/pemeriksaan dilakukan
khusus
kasus
oleh
yang dengan
terhadap
aparatur
yang
diperkirakan mencapai 60 (Enam Puluh) kasus per tahunnya. Produk
yang
dihasilkan
dari
pemeriksaan
tersebut
berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk
Bupati
Pesisir
Selatan
yang
berisikan
gambaran
pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana
yang
kemudian
dibandingkan
Perundang-Undangan yang berlaku.
12
dengan
Peraturan
Pada tersebut
umumnya sudah
kemungkinan
gambaran
berjalan
terjadinya
Perundang-Undangan
yang
dengan
dari baik
pelaksanaan
tupoksi
namun
menutup
pelanggaran dilakukan
tidak
terhadap oleh
Peraturan
aparatur
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di Daerah dapat melakukan
penilaian
terhadap
pencapaian
penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan
sekaligus
menjadi
Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.
13
tolok
ukur
BAB.III RENCANA KERJA TAHUN 2015 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun
Nasional tentang
2004
tentang
(SPPN),
dan
Pemerintah
Sistem
Perencanaan
Undang-undang
Daerah,
Nomor
Pemerintah
Pembangunan
32
perlu
Tahun
2004
menyiapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang
pemerintahan
dilaksanakan di
pusat
oleh dan
unsur
daerah
penyelenggaraan
dengan
melibatkan
masyarakat. RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD
dalam
menyusun
Renstra
SKPD.
Renja
SKPD
sekaligus
merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan
daerah
Musyawarah
yang
akan
dibahas
Perencanaan
dalam
Pembangunan
rangkaian Daerah
forum secara
berjenjang. Berdasarkan
pertimbangan
ini,
maka
RPJM
Kabupaten
Pesisir Selatan disusun dengan tujuan : 1. Mendukung
koordinasi
antar
Kabupaten Pesisir Selatan 14
pelaku
pembangunan
di
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan pusat. 3. Mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat
Kab.
Pesisir
Selatan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kab.Pesisir Selatan
yang
efisien.
efektif,
berkeadilan.
dan
berkelanjutan. 5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kab. Pesisir Selatan yang dilaksanakan perlima tahunan. 6. Menyediakan Pemerintah
satu Daerah
acuan dan
resmi
bagi
DPRD dalam
seluruh
menentukan
jajaran prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN. 7. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap aturan kerja perangkat daerah. Di
dalam
pembangunan
RPJPD
yang
telah
mencakup
ditetapkan
pembangunan
beberapa di
segala
tujuan bidang
seperti isu pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, isu daya saing di bidang ekonomi sosial budaya dan iptek, kesehatan, infrastruktur
pedesaan,
ketertiban
dan
ketentraman,
dan
pelayanan publik & pemberdayaan aparatur daerah. Dalam hal ini Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai “aparat
pengawas internal pemerintah”
sesuai tugas pokok & fungsi
dan kewenangannya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan baik
di
dalam
pelaksanaan
pembangunan
maupun
hasil
pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan waktu
15
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya. 3.2
Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Pada Tahun 2015 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berupaya
meningkatkan
kinerjanya
berdasarkan
program
dan
kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
Pemerintahan
dan
Daerah
pasal
Pengawasan 26
ayat
Penyelenggaraan (4)
disebutkan
:
“Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : a.
Pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di
daerah
Kabupaten/Kota; b.
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Nagari; dan
c.
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.” Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat
Pengawas
Intern
pemerintah
melakukan
pengawasan”
sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a.
Pemeriksaan
dalam
rangka
berakhirnya
masa
jabatan
sewaktu-waktu
maupun
kepala daerah; b.
Pemeriksaan
berkala
atau
pemeriksaan terpadu; c.
Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari unit/satuan kerja;
16
d.
Pengusutan
atas
kebenaran
laporan
mengenai
adanya
indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e.
Penilaian
atas
manfaat
dan
keberhasilan
kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan; dan f.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk
mencapai
meningkatkan serta
kinerjanya
rencana
sasaran
hal
kinerja
kinerja
yang
tersebut
berdasarkan yang
jelas
terukur
Inspektorat
berupaya
program
kegiatan
dan
dan
dan
sistematis
berkelanjutan
dengan sebagai
realisasi program kerja ditahun 2016. 3.3
Program dan Kegiatan Program
kerja
dan
kegiatan
Inspektorat
Kabupaten
Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006,
untuk
menjaga
kesinambungan
pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2015-2020
yang
merupakan
pedoman
serta
arahan
aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana stratejik dalam 17
mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan
tahunan
Perundang-Undangan
serta
yang
berpedoman
berlaku,
pada
Program
Peraturan
dan
Kegiatan
tersebut yaitu : 1. Program
peningkatan
system
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. d. Inventarisasi Temuan Pengawasan. e. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . f. Evaluasi
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
pemerintah . g. Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah . h. Evaluasi Penetapan Kinerja . i. Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . j. Pelaksanaan Pembangunan zona Integritas k. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pengawasan dengan kegiatan
yang
ketersediaan pengawasan
professional
dana serta
dan
sangat
berkaitan
prasarana,
penunjang
ketersediaan
SDM,
guna
ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek 18
pemeriksaan
(obrik).
Untuk
pengembangan
peningkatan profesional SDM Pengawas
karier
dan
dilakukan pengisian
aparatur pengawas melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Kegiatan
Pelatihan
Pengembangan
Aparatur
Pengawasan
baik
Tenaga
pengembangan
Pemeriksa
terhadap
dan
Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) maupun Pejabat Fungsional
Auditor.
Disamping
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
19
itu
dilaksanakan
juga
BAB.IV PENUTUP Dalam
rangka
menjalankan
tugas
pengawasan
oleh
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama tahun 2013 dan 2014
secara
keseluruhan
dapat
dilihat
bahwa
pelaksanaan
tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik. Namun bagaimanapun
masih
dijumpai
beberapa
kelemahan,
sehingga
pada tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Masih
terbatasnya
pengalokasian
belanja
terhadap
pelaksanaan pengawasan, 2. Terbatasnya
sarana
transportasi
untuk
operasional
pengawasan. 3. Terbatasnya
belanja
pengembangan
SDM
untuk
pengiriman
peserta diklat JFA , Diklat P2UPD dan diklat penunjang pengawasan. 4. Rendahnya
kesadaran
obrik
dalam
menindaklanjuti
hasil
pemeriksaan. 5. Rendahnya
kesadaran
masyarakat
memberikan
informasi
penyimpangan yang dilakukan aparat. 6. Realisasi pelaksanaan pengawasan pada objek pemeriksaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ). Rencana menjadi
Kerja
dasar
Inspektorat
untuk
Kabupaten
memberikan
arah
Pesisir
dan
Selatan
pedoman
bagi
segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang
baik.
Sebagai
hasil
dari
kesepakatan
dan
konsensus
bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat 20
Kabupaten
Pesisir
Selatan
tergantung
pada
komitmen
dari
pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Pesisir
Selatan
Tahun
2016,
diharapkan
kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana secara sinergis.
21
Tabel 1c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tabel 1c Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Pesisir Selatan
Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
A
1 2
3 4 5 6
7 8
9
4
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 6
Sumb er dana 7
Painan
100%
8.121.000.000
APBD
100%
10.150.250.000
Painan
100%
1.400.000.000
APBD
100%
2.000.000.000
Painan
100%
986.000.000
APBD
100%
1.200.000.000
Painan
100%
1.000.000.000
APBD
100%
1.400.000.000
Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Painan
100%
435.000.000
APBD
100%
500.250.000
Terlaksananya Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
Painan
100%
1.050.000.000
APBD
100%
1.200.000.000
Painan
100%
APBD
100%
977.500.000
Painan
100%
580.000.000
APBD
100%
667.000.000
Painan
100%
450.000.000
APBD
100%
600.000.000
Painan
100%
380.000.000
APBD
100%
467.000.000
3 Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
InventarisasiTemuan Pengawasan
Terinventarisasinya Pengawasan
Tindaklanjut Pengawasan
Keuangan
Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Temuan Laporan Kinerja
Evaluasi Penetapan Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 9 10
Target Capaian Kenerja 5
Lokasi
2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Review Laporan Pemerintah Daerah
Catatan Penting
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya Akuntabilitas Pemerintah
8
Temuan
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Terlaksananya Evaluasi Penetapan Kinerja
Evaluasi Rencana Kerja Anggaran ( RKA )Satuan Kerja Perangkat Daerah .
Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja Anggaran(RKA)Satuan Kerja Perangkat Daerah .
Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
Terlaksananya Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
22
850.000.000
10
11
B
1
2
Pelaksanaan Pembngunan Zona Integritas .
Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas .
Painan
100%
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .
Terlaksananya Reformasi Birokrasi .
Painan
100%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Painan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kepersertaan diklat fungsional dan penunjang pengawasan
Pelatihan Khusus Pengawasan pada Sendiri
Terlaksananya Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri
Aparatur Kantor
625.000.000
APBD
100%
718.750.000
365.000.000
APBD
100%
419.750.000
100%
1.810.000.000
APBD
100%
2.200.000.000
Painan
100%
1.510.000.000
APBD
100%
1.750.000.000
Painan
100%
300.000.000
APBD
100%
450.000.000
Total Rencana Anggaran………………. 9.931.000.000
23
12.350.250.000
