PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENSTRA ( RENCANA STRATEGIS )

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten

Pesisir

Selatan

tahun

2011

-

2015

bahwa

penyelenggaraan Pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan dengan didukung sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 ke tahun 2009 (berdasarkan data BPS Pessel) berjumlah 448.488 jiwa, dengan tingkat perbandingan perempuan lebih banyak dari laki-laki, sebagian diantaranya juga mengalami beberapa masalah, seperti cacat pisik , miskin dan lanjut usia dan bahkan ada yang terlantar. Terdiri dari 97.978 KK dengan jumlah KK miskin mencapai 30.649 KK. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini telah memperlihatkan suatu tanda-tanda kebaikan dan bahkan cendrung meningkat dari tahun ketahun. Hanya saja kondisi ini belum mampu menyerap seluruh potensi ketenaga kerjaan yang ada saat ini. Kewenangan daerah untuk mengelola dana pembangunan harus berangkat dari kajian-kajian yang mendalam tentang dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari setiap tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari VISI DINSOSNAKERTRANS TERWUJUDNYA PMKS TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MENJADI INSAN NYANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA


Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada pola dasar pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dukungan aparatur yang terkait, maka perlu disusun suatu acuan sebagai panduan untuk menyusun program atau tindakan kedalam suatu bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

guna

mencapai

atau menentukan arah

pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan rencana strategis ini dibuat adalah guna melengkapi program dan kegiatan yang akan dilaksanakn guna memberikan pelayanan pembangunan Kesejahteraan Sosial, Tenaga

kerja

dan

Transmigrasi

secara

bertahap

dan

berkelanjutan, adil serta merata sesuai kondisi masyarakat dan dana yang tersedia. b. Tujuan Renstra ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dasar perencanaan kegiatan pembangunan dibidang Kesejahteraan social

Tenagakerja

dan

Transmigrasi,

dimana

nantinya

diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dan

dikerjakan

perkalender

kegiatan

agar

selalu

mengutamakan atau mensinkronisasikan dengan rencana strategis ini.

VISI DINSOSNAKERTRANS TERWUJUDNYA PMKS TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MENJADI INSAN NYANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA


BAB II KONDISI SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. PERMASALAHAN SOSIAL a. Banyaknya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial. Masih rendahnya penghasilan keluarga, adanya orang tua terlantar, anak terlantar, Penyandang cacat dan komunitas tertinggal yang sangat rawan terhadap perubahan kondisi politik, dan konflik sosial. KK miskin mencapai hampir separuh dari keseluruhan KK yang ada (97.976 KK). b. Bencana alam. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Rawan bencana alam terutama sekali ancaman bencana gempa dan Tsunami, sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan berekonomi. 2. PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN a. Pertumbuhan

lapangan

kerja

tidak

sebanding

dengan

pertambahan angkatan pencari kerja. ( Angkatan kerja 62,14% , Bekerja 56,10% pengangguran 6,04% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,07 % dari

jumlah

penduduk 448.488 jiwa (BPS Kab. Pessel)). b. Tingkat keterampilan pencari kerja masih sangat rendah dari tuntutan dunia kerja. c. Propesionalitas tenaga kerja yang belum terjaga yakni lebih mengutamakan hak dari kewajiban.



3. PERMASALAHAN TRANSMIGRASI a. Tingkat kesejahteraan masyarakat Transmigran yang masih perlu untuk ditingkatkan ketaraf yang lebih baik. b. Sarana dan pra sarana Transmigrasi yang belum begitu memadai dan masih terkesan tertinggal.



BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN A. Landasan Konstitusional Upaya penanganan kesejahteraan sosial tenagakerja dan transmigrasi merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

1945,

yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia,

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanganan kesejahteraan social tenaga kerja dan transmigrasi juga terkait dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal terutama : 1. Pasal 27 ayat 2 ; Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28 H ayat 1; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. 3. Pasal 28 H ayat 2 ; Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan 4. Pasal 28 H ayat 3 ; Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.



5. Pasal 28H ayat 4 ; Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. 6. Pasal 31 ayat 1 ; Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. 7. Pasal 33 ayat 1 ; Perekonomian disusun sebagi usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan 8. Pasal 33 ayat 4; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

atas

demokrasi

ekonomi

dengan

prinsip

kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan,kemajuan dan ksatuan ekonomi nasional. 9. Pasal

34 ayat 1 ; Fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara. 10. Pasal 34 ayat 2 ; Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 11. Pasal 34 ayat 3; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum.

B. V i s i Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi menjadi insan yang berdaya saing, produktif dan sejahtera.



C. M i s i 1. Memberdayakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial

serta

pembinaan kelompok usaha bersama dan

keluarga kecil yang berkwalitas. 2. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial. 3. Memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja. 4. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. 5.

Meningkatkan pembaharuan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

6. Meningkatkan pengawasan ketenaga kerjaan. 7. Membangun pemukiman dan penempatan transmigran. 8.

Membina dan mengembangkan masyarakat transmigrasi.

9.

Menerapkan organisasi yang efesien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tatakelola kepemerintahan yang baik (Good Govermence ).

D. Tujuan dan sasaran pembangunan Adapun tujuan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1. Terentasnya penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan

pemberdayaan dan pemberian bantuan serta

mendorong tumbuhnya kesadaran dan tangggung jawab social melalui masyarakat terutama orang-orang yang tidak dapat VISI DINSOSNAKERTRANS TERWUJUDNYA PMKS TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MENJADI INSAN NYANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA


melakukan fungsi sosialnya secara maksimal secara individu, keluarga maupun kelompok. 2. Menjalin kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga sosial pelayanan Masyarakat. 4. Meningkatkan jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi kesejahteraan keluarga. 5. Peningkatan kwalitas, penempatan, perluasan serta mendorong peningkatan upah bagi pekerja terutama terhadap pencari kerja usia produktif. 6. Penekanan angka pengangguran dengan upaya mendorong terciptanya lapangan kerja baru. 7. Upaya

peningkatan

kesejahteraan

keluarga

masyarakat

Transmigrasi. E. Strategi Pembangunan Strategi pembangunan bidang Kesejahteraan social tenaga kerja

dan

Transmigrasi

disusun

kedalam

tahapan

strategi

pencapaian tujuan dan srategi pencapaian sasaran. 1. Strategi Pencapaian Tujuan a. Bidang Kesejahteraan Sosial . - Meningkatkan kwalitas dan efektifitas pelayanan sosial VISI DINSOSNAKERTRANS TERWUJUDNYA PMKS TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MENJADI INSAN NYANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA


- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan social atas dasar solidaritas , gotong royong dan swadaya. - Meningkatkan perbaikan kondisi moral dan sosial masyarakat. - Merangsang tumbuhnya kelompok ekonomi produktif. b. Bidang Ketenagakerjaan. - Pengembangan

dan

peningkatan

kwalitas

dan

produktifitas tenaga kerja. - Peningkatan

kwalitas

dan

pemenuhan

permintaan

angkatan kerja ke Luar Negeri. - Pemberian pelayanan prima berupa Kartu Tanda Pencari Kerja bagi para pencari kerja. - Menyediakan dukungan manajemen dan keuangan operasional Tenaga kerja

disetiap tingkat wilayah

administrasi. - Menekan angka

pengangguran dengan mendorong

terciptanya lapangan kerja baru.

c. Bidang Ketransmigrasian. - Peningkatan usaha ekonomi masyarakat tarnsmigrasi. - Pelayanan

sosial

budaya

kawasan

permukiman

transmigrasi. - Pengembangan dukungan sarana dan prasarana wilayah Transmigrasi. - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran keluarga dalam peningkatan kwalitas keluarga. VISI DINSOSNAKERTRANS TERWUJUDNYA PMKS TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MENJADI INSAN NYANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA


- Kajian

penelitian

dan

pengembangan

program

kesejahteraan keluarga serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stokeholder. - Membina dan mendorong terwujudnya produktivitas lahan warga dan transmigrasi.

2. Strategi Pencapaian sasaran. a. Bidang Kesejahteraan Sosial - Meningkatkan dan menumbuh kembangkan lembaga lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial. - Memberdayakan ekonomi keluarga miskin melalui usaha ekonomi produktif baik kelompok maupun induvidu. - Melaksanakan rehabilitasi dan bantuan sosial serta pelatihan

keterampilan

tepat

guna

dalam

upaya

kesejahteraan sosial. - Melaksanakan Penyaluran bantuan ke Panti-panti yang ada serta pembinaan secara terus menerus.

b. Bidang Ketenaga Kerjaan - Prinsip

integrasi,

desentralisasi,

pemberdayaan,

kemitraan dan segmentasi ketenaga kerjaan dengan sasaran. - Peluang dan kesempatan pengelolaan ketenaga kerjaan sesuai situasi setempat.



- Mengoptimalkan semua potensi yang ada di tengah masyarakat. - Mengembangkan pola kerja sama dengan dasar saling membutuhkan,

menguntungkan

dan

saling

menghormati.

c. Bidang Transmigrasi - Meningkatakan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

kawasan Transmigrasi dengan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan. - Menurunkan angka kemiskinan. - Meningkatkan

kemampuan

pengetahuan

dalam

mengelola pemukiman yang disediakan. - Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat secara demografis

dalam

peningkatan

kelompok-kelompok

usaha. - Melaksanakan pembinaan secara terus-menerus terhadap masyarakat kelompok-kelompok sosial dan kelompok usaha produktif. - Penyebarluasan impormasi program. - Pemberdayaan

aparatur

Transmigasi

yang

kecamatan.


ada

di


BAB IV AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2015

A. Kebijakan umum pembangunan Kesejahteraan Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi. Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2015 dilakukan melalui tahapan membangun kepedulian, peningkatan dan pemantapan antara lain : 1. Meningkatkan kesejahteraan Komunitas adat terpencil 2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social. 3. Pembinaan anak terlantar. 4. Pembinaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Pembinaan panti asuhan dan panti jompo. 6. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan. 7. Perlindungan dan pengembangan kelembagaan tenaga kerja. 8. Peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja. 9. Pembenahan sarana dan prasarana balai latihan tenaga kerja. 10. Pencapaian terwujudnya kota terpadu mandiri di wilayah transmigrasi.



BAB V PENUTUP Rencana Pembanguan Jangka Menengah tahun 2011-2015 dibuat untuk dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup kegiatan berintegrasi

dengan

instansi

terkait

guna

pembangunan supaya lebih berdaya guna

pencapaian

sasaran

dan berhasil guna sesuai

tuntutan aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Disadari bahwa sebaik dan selengkap apapun Rencana yang di susun manfaatnya hanya akan dapat di rasakan apabila didukung dan dilaksanakan secara optimal. Demikian Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah ini disusun untuk dapat didukung dan dilaksanakan oleh semua Aparatur terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai harapan dan keinginan kita semua, amin.

Painan, Januari 2011 Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ZEFNIHAN,AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001



LAMPIRAN MATRIK TAHUNAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN 2011-2015 TARGET No

URAIAN KOMUNITAS

2011

2012

2013

2014

2015

10.146

10.646

11.146

11.146

11.146

1

PEMBERDAYAAN ADAT TERPENCIL

2

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

9

9

12

12

12

3

PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

300

500

600

600

600

4

PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

150

200

250

300

350

5

PEMBINAAN DAN JOMPO

ASUHAN

10

11

11

12

12

6

PEMBERDAYAAN SOSIAL

LEMBAGA

45

45

60

60

60

7

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETANAGAKERJAAN

38

45

60

80

100

8

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN PASILITAS BLK

1

1

1

1

1

9

PENINGKATAN KWALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA PELATIH

1

1

1

1

1

110

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT

15,27%

13,42%

13,42%

100%

100%

PANTI


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Recommend Documents