STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

H. NASRUL ABIT BUPATI PESISIR SELATAN

Alhamdulillah, ungkapan puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya, Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dapat diselesaikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Buku yang memuat berbagai informasi tentang kondisi, potensi dan berbagai sumber daya alam dan permasalahan lingkungan hidup, dapat dijadikan data awal dalam memahami daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan lingkungan dimasa yang akan datang sangatlah komplek dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu bertambah pula kebutuhan sandang, pangan dan papan yang keberadaannya meliputi banyak aspek dan komponen lingkungan yang ada. Sementara itu kondisi lingkungan hidup saat ini sangat memperhatinkan terutama lahan dan hutan. Kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan kerusakan tanah. Analisa buku Status Lingkungan Hidup Daerah ini mengungkapkan tentang kondisi lingkungan hidup daerah dan kecenderungannya terhadap komponen lahan, hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, laut, pesisir, pantai, iklim dan bencana alam dianalisa dengan menggunakan analisis statistik sederhana, perbandingan dengan baku mutu dan informasi tekini, aptudet dan akurat. Tekanan terhadap kondisi lingkungan yang ada diantaranya karena kependudukan, permukiman, kesehatan, pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata dan limbah B3. Untuk mensinergikan tekanan tersebut kedalam upaya pengelolaan lingkungan dengan rehabilitasi lingkungan, dokumen kelayakan lingkungan Amdal, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan. Semoga laporan SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 ini menjadi manfaat bagi stakholder, masyarakat, dan LSM serta wartawan yang membutuhkan data analisis terhadap lingkungan. Akhirnya ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, terutama kepada anggota Tim Pengumpul Data dari Dinas instansi dan steakholder. Kiranya Buku SLHD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mempergunakannya dan bagi kepentingan kelestarian Lingkungan Hidup secara berkelanjutan. Painan, Desember 2010 BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT

i

H. NASRUL ABIT BUPATI PESISIR SELATAN

Secara geografis Kabupataten Pesisir Selatan terletak pada 0°59, 0o 59’ - 2o 28’ Lintang Selatan dan 109o 19’ - 101o 18’ Bujur Timur, tinggi dari permukaan laut 0 – 1000 meter, mempunyai luas 5.749,89 Km2 beriklim tropis dengan temperature rata-rata 22oC hingga 32oC. Pesisir Selatan berbatasan, Sebelah Utara dengan Kotamadya Padang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Kerinci (Propinsi Jambi), dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Bentuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membujur dari Utara ke Selatan dengan garis pantai 234 Km. Dengan Topografi wilayah bergelombang dan dilintasi oleh 18 buah Sungai besar dan kecil, dengan jumlah 53 buah pulau-pulau, tingggi dari permukaan laut 0-1000 meter. Terdiri dari 76 nagari dan 359 kampung. Jumlah penduduk sebanyak 452.334 jiwa. Isu lingkungan hidup kritis lahan dan hutan diantaranya : Bencana alam seperti banjir, longsor dan abrasi pantai karena wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kawasan rawan gempa dan rawan bencana. Kondisi lingkungan dengan status kritis lahan dan hutan :penggunaan lahan didominasi oleh hutan lindung sebanyak 71 %, Hutan menurut fungsi TNKS 44 %, APL 27 %, HSAW 8 %, HL 9 %, HP 1 %, HPK 0,5 %, Kawasan rawan tsunami 48,2 ha, rawan abrasi 23,4 ha dan hutan bakau 4826 ha. Lahan kritis didominasi Kecamatan Lengayang 15 %, Lusi 15 %, LSB 13 %, terkecil terdapat di Bayang 3 % dan Bayu 3 %. Kualitas tanah pH tanah masam 4.63, kandungan Ca-dd dan Mg-dd sangat rendah. Air : kualitas air sungai pada musim kemarau parameter Fosfat melebihi baku mutu, BOD tidak melebihi baku mutu, parameter COD pada Batang Inderapura didaerah hulu melebihi baku mutu, Parameter fosat pada batang air dimusim hujan tetap tinggi berada di atas baku mutu. Komponen Air tanah parameter Coli terdapat pada air sumur gali, namun keterbatasan zat tidak dapat dihitung jumlahnya. Komponen Udara daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah baku mutu, ini berarti udara belum tercemar. Komponen Laut Kabupaten Pesisir Selatan Terumbu karang sudah rusak 85,25 % di Tarusan, Padang Lamun 17,87 % rusak di Pulau Cubadak, Hutan mangrove 37,73 % di Tarusan. Tekanan dominan berasal dari sumber alami : kondisi geomorfologi, geologi, topografi, jenis tanah vulkanik dan tanah aerosol daerah Pesisir Selatan. Sumber aktifitas manusia : kegiatan permukiman dengan aktifitas masyarakat yang berada di bantaran sungai, tempat pembuangan sampah, dan tempat buang air besar. Kegiatan pertanian dengan penggunaan pupuk untuk lahan sawah, tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan kesehatan : pola hidup kurang sehat terhadap sanitasi lingkungan. Sumber pencemaran : Kegiatan industri berpotensi mencemari air, udara dan tanah jika analisa laboratorium melebihi baku mutu yang telah ditetapkan namun untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum melebihi baku mutu analisis laboratoriumnya. Selain itu kegiatan pertambangan juga berpotensi sebagai sumber pencemaran pertambangan batu bara dan bijih emas tanpa pengolahan dan eks tambang yang ditinggalkan. Sumber kerusakan : Pesisir Selatan saat ini telah terjadi kerusakan terumbu karang, Mangrove, padang lamun, abrasi pantai, kebakaran hutan, pertambangan tanpa izin, lahan kritis dan alih fungsi lahan. Upaya /agenda pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2010 seksi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan akan membentuk Komisi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengikut sertakan pejabat terkait untuk mengikuti Diklat Penyusun AMDAL (AMDAL B), membentuk dan melatih serta menerbitkan persetujuan tim terpadu penilai lisensi AMDAL, setelah dikeluarkannya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan, Setelah Komisi Lisensi AMDAL Kabupaten telah diterbitkan, maka akan dilaporkan kepada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Seksi Pengawasan dan Penegakan hukum melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pencemaran lingkungan hidup pada perusahaanperusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, Rumah Sakit, Infrastruktur, Penginapan, dan rumah makan, Disamping pengawasan juga dilaksanakan kegiatan rutin penilaian ADIPURA oleh PPLH Regional Sumatera ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Kecil. Seksi Pengendalian dan Pencemaran Melaksanakan Kegiatan rutin DAK (dana anggaran khusus) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan pengadaan fisik sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pengujian Kualitas air sungai setiap tahun, Pengujian kualitas air limbah dan pengujian kualitas udara ambien.

ii

KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTAR ISI

i ii iii

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

iv viii

PENDAHULUAN I-A LATAR BELAKANG I-B GAMBARAN UMUM I-C VISI DAN MISI I-D TUJUAN PENULISAN LAPORAN I-E ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA I-F ANALISIS STATUS, TEKANAN DAN RESPON DARI ISU UTAMA I-G AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

I-1 I-2 I-4 I-7 I-7 I-8 I-15

BAB II

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA II- A LAHAN DAN HUTAN II-B KEANEKARAGAMAN HAYATI II-C AIR II-D UDARA II-E PESISIR DAN PANTAI II-F IKLIM II-G BENCANA ALAM

II-1 II-7 II-21 II-45 II-51 II-61 II-64

BAB III

TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN III-A KEPENDUDUKAN III-B PERMUKIMAN III-C KESEHATAN III-D PERTANIAN III-E INDUSTRI III-F PERTAMBANGAN III-G ENERGI III-H TRANSPORTASI III-I PARIWISATA III-J LIMBAH B3

III-1 III-10 III-19 III-24 III-32 III-36 III-40 III-45 III-50 III-52

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN IV-A REHABILITASI LINGKUNGAN IV-B PENGAWASAN AMDAL IV-C PENEGAKAN HUKUM IV-D PERAN SERTA MASYARAKAT IV-E KELEMBAGAAN IV-F AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010

IV-1 IV-5 IV-10 IV-12 IV-16 IV-21

BAB I

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

iii

TABEL 1.1

PDRB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005-2009

I-4

TABEL 2.1

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten

II-3

Pesisir Selatan TABEL 2.2 TABEL 2.3

Daerah – daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kedalam hutan TNKS Kegiatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 pada

II-6 II-7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TABEL 2.4

Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007

II-8

TABEL 2.5

Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2007 yang

II-8

dilakukan ole SWP DAS AGAM KUANTAN TABEL 2.6

Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir

II-9

Selatan tahun 2008 TABEL 2.7


II-9

dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN TABEL 2.8


II-10



II-10

dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN TABEL 2.10


II-10


II-11

TABEL 2.12

Lokasi penanaman pohon mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Analisis Lahan Kritis

TABEL 2.13

Analisis Kerusakan Lahan

II-15

TABEL 2.14

Embung Kabupaten Pesisir Selatan

II-24

TABEL 2.15

Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010

II-25

TABEL 2.16

Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010

II-26

TABEL 2.17

Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010

II-26

TABEL 2.18

Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur Tahun 2010

II-27

TABEL 2.19

Hasil Pemantauan Kualitas Air Embung Tahun 2010

II-28

TABEL 2.20

Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim

II-30

II-14

Kemarau Tahun 2010 TABEL 2.21

Perbandingan Kualitas Air Sumur dengan Baku Mutu Tahun 2010

II-32

TABEL 2.22

Kualitas Air Sumur Tahun 2007

II-37

iv

TABEL 2.23


II-38

TABEL 2.24


II-39

TABEL 2.25


II-40

TABEL 2.26

Analisis Debit Musim Kemarau

II-41

TABEL 2.27

Analisis BOD Musim Kemarau

II-42

TABEL 2.28

Analisis COD Musim Kemarau

II-43

TABEL 2.29

Kualitas Udara PT. Incasi Raya dan PDAM

II-46

TABEL 2.30

Kualitas Air Hujan

II-48

TABEL 2.31

Perbandingan Baku Mutu Dengan Kualits Udara PT. INCASI RAYA

II-49

Tahun 2009 TABEL 2.32

Analisis Kualitas Udara

II-51

TABEL 2.33

Kualitas Air Laut Kabupaten Pesisir Selatan 2010

II-54

TABEL 2.34

Persentase Luas Terumbu Karang Tahun 2010

II-55

TABEL 2.35

Perbandingan Kualitas Air Laut Dengan Baku Mutu

II-57

TABEL 2.36

Analisis Kerusakan Terumbu Karang

II-59

TABEL 2.37

Analisis Kerusakan Persentase Padang Lamun

II-60

TABEL 2.38

Analisis Kerusakan Hutan Mangrove

II-61

TABEL 2.39

Analisis Curah Hujan Stasiun Tapan

II-64

TABEL 2.40

Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

II-66

TABEL 2.41

Bencana Alam Banjir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

II-66

TABEL 2.42

Bencana Alam Tanah Longsor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

II-67

TABEL 2.43

Bencana Alam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

II-68

TABEL 2.44

Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

II-68

TABEL 3.1

III-1

Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk

TABEL 3.2

Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

III-2

TABEL 3.3

Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Golongan Umur

III-4

TABEL 3.4

Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Golongan Umur

III-4

TABEL 3.5

Jumlah Penduduk Migrasi Selama Hidup

III-5

TABEL 3.6

Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir

III-5

TABEL 3.7

Jumlah Penduduk Perempuan menurut Pendidikan

III-6

TABEL 3.8

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Tertinggi

III-6

TABEL 3.9

Jumlah Sekolah menurut Kecamatan

III-7

TABEL 3.10

Jumlah Penduduk berdasarkan tahun

III-7

TABEL 3.11

Jumlah Sekolah berdasarkan tahun

III-8

TABEL 3.12

Jumlah Penduduk Laki – laki berdasarkan tingkat pendidikan

III-8

v

TABEL 3.13

Analisis Jumlah Penduduk berdasarkan tahun

III-9

TABEL 3.14

Analisis Jumlah Sekolah berdasarkan tahun

III-10

TABEL 3.15

Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan tingkat pendidikan

III-12

TABEL 3.16

Jumlah Penduduk Laki – laki berdasarkan tingkat pendidikan

III-13

TABEL 3.17

Jumlah Rumah Tangga Menurut Cara Pem buangannya.

III-13

TABEL 3.18

Jumlah Rumah Tangga dan Tempat Fasilitas Buang Air Besar

III-14

TABEL 3.19

Jumlah Rumah Tangga dan Tempat Pembuangan Akhir

III-14

TABEL 3.20

Jumlah Rumah Tangga dan Perkiraan Timbulan Sampah

III-15

TABEL 3.21

Jumlah Anak Lahir Hidup 2010

III-19

TABEL 3.22

Jumlah Anak Lahir Hidup 2009

III-19

TABEL 3.23

Angka Kematian Ibu dan Bayi

III-20

TABEL 3.24

Jumlah kematian dalam tahun 2010

III-20

TABEL 3.25

Jumlah kematian dalam Hidup 2009

III-20

TABEL 3.26

Jenis Penyakit Utama di derita Penduduk

III-21

TABEL 3.27

Volume Limbah Padat dan Cair Rumah Sakit

III-21

TABEL 3.28

Limbah Cair Rumah Sakit M Zein Painan

III-22

TABEL 3.29

Luas Sawah dan Produksi Tahun 2010

III-25

TABEL 3.30

Luas Sawah dan Produksi Tahun 2009

III-25

TABEL 3.31

Alih Fungsi Lahan Pertanian

III-28

TABEL 3.32

Perkiraan Emisi Gas CO2 dari Pupuk Urea

III-30

TABEL 3.33

Klasifikasi Jaringan dan Luas Sawah yang Dialiri

III-31

TABEL 3.34

Beban Limbah Cair Industri Besar PT. Incasi Raya Tahun 2010

III-33

TABEL 3.35

Hasil Analisa Udara Ambien Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya

III-34

TABEL 3.36

Hasil Analisa Udara Emisi Boiler Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya

III-35

TABEL 3.37

Luas Areal Pertambangan yang Di Eksloitasi

III-33

TABEL 3.38

Luas Areal Pertambangan Galian C dan Produksinya

III-37

TABEL 3.39

Luas Areal Pertambangan Rakyat

III-38

TABEL 3.40

Jumlah Kendaraan Bermotor

III-41

TABEL 3.41

Jumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)

III-43

TABEL 3.42

Panjang Jalan Menurut Kewenangan

III-46

TABEL 3.43

Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Selatan

III-47

TABEL 3.44

Sarana Terminal Kendaraan

III-48

TABEL 3.45

Sarana Pelabuhan Laut

III-46

TABEL 3.46

Perkembangan usaha perikanan di Kab. Pessel 2001-2007

III-49

TABEL 3.47

Perusahaan Penghasil Limbah B3

III-53

TABEL 3.48

Perusahaan yang Mendapat Izin untuk Penyimpanan, Pengumpulan,

III-53

Pengolahan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah B3

vi

TABEL 4.1

Rencana dan Realisasi Penghijauan

IV-1

TABEL 4.2

Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi

IV-3

TABEL 4.3

Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan

IV-7

TABEL 4.4

Pengawasan UKL/UPL

IV-8

TABEL 4.5

Pengaduan Masalah Lingkungan

IV-11

TABEL 4.6

Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan (LSM)

IV-12

TABEL 4.7

Penghargaan Lingkungan

IV-13

TABEL 4.8

Penyuluh dan Seminar Lingkungan

IV-14

TABEL 4.9

Kegiatan Fisik dan Perbaikan Oleh Masyarakat

IV-15

TABEL 4.10

Produk Hukum Bidang Lingkungan

IV-16

TABEL 4.11

Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

IV-17

TABEL 4.12

Jumlah Personil Lingkungan Hidup

IV-19

TABEL 4.13

Jumlah PPNS Lingkungan Hidup

IV-20

vii

GAMBAR 1.1

Banjir Bandang di Kecamatan Bayang Utara

I-10

GAMBAR 1.2

Longsor di Kecamatan Bayang Utara

I-11

GAMBAR 1.3

Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara

I-11

GAMBAR 1.4

Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara

I-12

GAMBAR 1.5

Abrasi pantai di daerah Mandeh

I-14

GAMBAR 2.1

Hutan Lindung Perkecamatan

II-2

GAMBAR 2.2

Persentase Luas Lahan Menurut Fungsi Tahun 2010

II-2

GAMBAR 2.3

Persentase Luas Lahan Kritis Tahun 2010

II-4

GAMBAR 2.4

Luas Kerusakan Hutan Tahun 2010

II-4

GAMBAR 2.5

Luas Konversi Hutan Tahun 2010

II-5

GAMBAR 2.6

Kegiatan Reboisasi Kabupaten Pesisir Selatan

II-11

GAMBAR 2.7

Luas Lahan Kritis 2007-2009

II-12

GAMBAR 2.8

Luas Kerusakan Hutan selama 4 tahun

II-14

GAMBAR 2.9

Analisis Statistik Lahan Kritis 2007-2010

II-16

GAMBAR 2.10

Analisis Statistik Kerusakan Lahan 2007-2010

II-17

GAMBAR 2.11

Keanekaragaman Hayati

II-19

GAMBAR 2.12

Keanekaragaman hayati yang dilindungi

II-20

GAMBAR 2.13

Flora Fauna yang Dilindungi

II-20

GAMBAR 2.14

Perbandingan Jumlah Spesies yang Diketahui

II-21

GAMBAR 2.15

Perbandingan Jumlah Spesies yang dilindungi

II-21

GAMBAR 2.16

Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010

II-28

GAMBAR 2.17

Perbandingan Fosfat dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010

II-29

GAMBAR 2.18

Perbandingan BOD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010

II-29

GAMBAR 2.19

Perbandingan COD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010

II-30

GAMBAR 2.20

Perbandingan Fosfat dengan Baku Mutu Musim Hujan Tahun 2010

II-31

GAMBAR 2.21

Perbandingan BOD dengan Baku Mutu Musim Hujan Tahun 2010

II-31

GAMBAR 2.22

Perbandingan COD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010

II-31

GAMBAR 2.23

Perbandingan Konsentrasi BOD dengan Baku Mutu Tahun 2010

II-32

GAMBAR 2.24

Perbandingan Konsentrasi COD dengan Baku Mutu Tahun 2010

II-33

GAMBAR 2.25

Perbandingan Konsentrasi Fosfat dengan Baku Mutu Tahun 2010

II-33

GAMBAR 2.26

Debit Air Sungai Musim Kemarau Tahun 2007

II-34

GAMBAR 2.27


II-35

viii

GAMBAR 2.28

Debit Air Sungai Musim Hujan Tahun 2008

II-35

GAMBAR 2.29


II-36

GAMBAR 2.30

Kualitas Air Sungai Musim Kemarau

II-36

GAMBAR 2.31

Kualitas Air Sungai Musim Hujan

II-36

GAMBAR 2.32

Analisis Debit Air Pada Musim Kemarau

II-42

GAMBAR 2.33

Kualitas Udara PT. Incasi Raya

II-47

GAMBAR 2.34

Kualitas Udara Kab. Pessel Tahun 2007

II-49

GAMBAR 2.35


II-50

GAMBAR 2.36


II-50

GAMBAR 2.37

Analisis Statistik Kualitas Udara

II-52

GAMBAR 2.38

Kondisi Kualitas Air Laut Kab. Pesisir Selatan

II-54

GAMBAR 2.39

Persentase Kerusakan Padang Lamun Tahun 2010

II-56

GAMBAR 2.40

Persentase Tutupan Mangrove Tahun 2010

II-56

GAMBAR 2.41

Persentase Kerusakan Terumbu Karang

II-58

GAMBAR 2.42

Persentase Kerusakan Padang Lamun

II-58

GAMBAR 2.43

Persentase Tutupan Hutan Mangrove

II-59

GAMBAR 2.44

Suhu Rata-rata Bulanan Kabupaten Pesisir Selatan

II-63

GAMBAR 2.45

Curah Hujan Rata – rata Bulanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun

II-63

2009 GAMBAR 2.46

Analisis Statistik Curah Hujan Pada Stasiun Tapan

II-65

GAMBAR 2.47

Bencana Alam Banjir Kabupaten Pesisir Selatan

II-69

GAMBAR 2.48

Bencana Alam Longsor Kabupaten Pesisir Selatan

II-70

GAMBAR 2.49

Bencana Alam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

II-70

GAMBAR 2.50


II-71

GAMBAR 2.51


II-71

GAMBAR 3.1

Jumlah Penduduk Tahun 2010

III-3

GAMBAR 3.2

Penduduk Miskin 2007-2009

III-18

GAMBAR 3.3

Analisa IPAL RS. M Zein berada diatas Baku Mutu

III-22

GAMBAR 3.4

Perbandingan Volume limbah cair RSUD. Dr. M.Zein Painan

III-23

GAMBAR 3.5

III-24

GAMBAR 3.6

Perbandingan analisa Jumlah kematian laki-laki dan perempuan disetiap umur Produksi Tanaman Palawija Tahun 2010

GAMBAR 3.7

Produksi Perkebunan Rakyat dan Luas lahan Perkebunan

III-26

GAMBAR 3.8

Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Perkebunan

III-27

GAMBAR 3.9

Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija

III-27

GAMBAR 3.10

Jumlah Hewan Ternak Menurut Jenis

III-28

III-26

ix

GAMBAR 3.11

Jumlah Hewan Unggas Menurut Jenis

III-29

GAMBAR 3.12

Emisi Gas Methan dari Pertanian

III-29

GAMBAR 3.13

Emisi Gas Methan dari Peternakan

III-30

GAMBAR 3.14

Perbandingan Tanaman Palawija

III-31

GAMBAR 3.15

Perbandingan Jumlah Hewan Unggas

III-32

GAMBAR 3.16

Industri Usaha Kecil

III-33

GAMBAR 3.17

Perbandingan Industri besar dan Industri Kecil

III-35

GAMBAR 3.18

Industri Kecil Secara Statistik

III-36

GAMBAR 3.19

Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian

III-36

GAMBAR 3.20

Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian

III-39

GAMBAR 3.21

Analisis Produksi Tambang Menurut Bahan Galian

III-39

GAMBAR 3.22

Kendaraan Wajib Uji

III-42

GAMBAR 3.23

Kendaraan Telah Diuji

III-42

GAMBAR 3.24

Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar

III-44

GAMBAR 3.25

Analisis Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar

III-45

GAMBAR 3.26

Perbandingan Panjang Jalan

III-49

GAMBAR 3.27

Analisis Panjang Jalan

III-50

GAMBAR 3.28

Objek Wisata Yang ada di Daerah Kab. Pesisir Selatan

III-51

GAMBAR 3.29

Volume Limbah Padat di Daerah Objek Wisata

III-52

GAMBAR 3.30

Analisis volume limbah padat

III-52

GAMBAR 3.31

Perbandingan Limbah B3

III-54

GAMBAR 3.32

Analisis Limbah B3

III-55

GAMBAR 4.1

Rencana dan Realisasi Jumlah Pohon

IV-2

GAMBAR 4.2

Penghijauan Jumlah Pohon Perkecamatan

IV-2

GAMBAR 4.3

Luas Penghijauan Perkecamatan

IV-3

GAMBAR 4.4

Penghargaan Lingkungan

IV-13

GAMBAR 4.5

Anggaran DAK Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

IV-18

GAMBAR 4.6

Anggaran APBD Kantor Lingkungan Hidup

IV-18

x

I-A.

LATAR BELAKANG Kebijakan Lingkungan hidup adalah bagaimana mengelola lingkungan sesuai dengan tempatnya, maksudnya bahwa menjaga kelestarian, keutuhan dan mempertahankan daya dukung serta daya tampung lingkungan harga mati untuk kejayaaan lingkungan dimasa depan. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya, sesuai

dengan

bidang

tugas

dan

tanggung

jawab

masing-masing,

dengan

memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan hidup menurun yang menyebabkan beban social, oleh karena itu pencemaran tersebut harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, social dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-kehatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan. Untuk melaksanakan itu semua telah terdapat dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah I-1

daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dan dalam bahasa yang mudah dipahami Keakuratan suatu analisis sangat ditentukan oleh tersedianya data yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Dimensi data lingkungan dan sumberdaya alam yang luas dan kompleks tidak memungkinkan penyediaannya hanya mengandalkan pada satu sumber data saja akan tetapi akan melibatkan berbagai sumber data dan informasi yang luas. Data pengukuran umumnya adalah hasil pemantauan, misalnya pemantauan kualitas air sungai, Kualitas air laut, kualitas air hujan, kualitas udara dan kualitas limbah industri. Latar belakang penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu Buku Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan dan pedoman kondisi lingkungan hidup daerah saat ini dan ini merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik lagi. I-B. GAMBARAN UMUM DAERAH Berdasarkan hukum Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 serta UndangUndang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan pemerintah untuk melayani masyarakat yang tinggal pada wilayah administrasinya. Selanjutnya berdasarkan Surat

I-2

Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.140/132/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 22 Feb 2010 tentang jumlah nagari dan kampung di masing-masing kecamatan secara administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 kecamatan, 76 nagari dan 363 kampung sebagai satuan pemerintahan terendah. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada, 0o 59’ - 2o 28,6’ Lintang Selatan dan 100o 19’ - 101o 18’ Bujur Timur yang membujur dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 287,2 km, tinggi dari permukaan laut 0 – 1000 meter, mempunyai luas 5.749,89 Km2 beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 22oC hingga 32oC siang hari, 22oC hingga 28oC pada malam hari, luas perairan laut 84.312 Km2. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan, di sebelah Utara dengan Kota Padang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok dan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 5 buah teluk yaitu Teluk Mandeh, Teluk Painan, Teluk Sungai Nipah, Teluk Betung dan Teluk Sungai Bungin. Memiliki perairan payau kurang lebih 26.278,18 ha, jumlah pulau 53 buah, kecamatan diwilayah Pesisir sebanyak 9 buah, kampung nelayan 48 kampung dan rawa serta telaga sebanyak 491 ha sungai 22 buah terdiri dari 12 sungai besar dan 10 sungai kecil. Fisiografi wilayah terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat dan proses aluvial marine. Dari sisi geologis daerah ini termasuk pinggir dari patahan semangko yang membujur dari utara ke selatan. Lahan dengan kemiringan yang terjal dan lahan rawa disepanjang pantai mendominasi daerah ini. Oleh karena itu luas daratan yang dapat dibudidayakan relatif sempit. Bentuk Kondisi fisiografi wilayah seperti ini mempersempit lahan budi daya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan

dan

Perkebunan Nomor

442/KPTS-II/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Keputusan tersebut menegaskan luas lahan yang dapat digunakan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) hanya 26,19 %, sedangkan 73,81 % merupakan wilayah kehutanan, yang terdiri dari hutan konservasi (TNKS), hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Gambaran fisiografis berimplikasi kepada kondisi perekonomian yang masih belum berkembang dengan optimal, juga mengakibatkan Pesisir Selatan sangat rentan I-3

terhadap ancaman bencana alam. Bencana alam yang terjadi setiap tahun antara lain gempa bumi, banjir, longsor, gelombang pasang dan angin puting beliung. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi tanggal 30 September 2009 dan 01 Oktober 2009 mengakibatkan kerusakan terparah terdapat di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai dan Sutera. Beberapa fasilitas sosial, ekonomi, infrastruktur, perumahan mengalami rusak berat, sedang dan ringan. Tabel 1.1 PDRB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005-2009 PDRB (MILYAR Rp)

Tahun

ADH Berlaku

ADH Konstan

2005

2.274,86

1.625,74

2006

2.654,32

1.710,57

2007

3.082,92

1.801,34

2008

3.580,15

1.898,90

2009

3.913,51

1.942.96

Sumber : Bappeda, diolah dari data PDRB Kab. Pessel Tahun 2009

Tabel diatas menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan perekonomian daerah, hal ini dapat terwujud karena adanya perbaikan ekonomi yang makin membaik dan kegiatan pembangunan yang memberikan trickle down effect kepada masyarakat. I-C VISI DAN MISI Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2015 berdasarkan motto Bupati dan wakil bupati terpilih.

VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA” MISI : 1. 2. 3. 4. 5.

Melanjutkan Melanjutkan Melanjutkan Melanjutkan Melanjutkan

Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Pendidikan. Pembangunan Kesehatan. Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan dan Sosial Budaya. Revitalisasi Pemerintahan Daerah

I-4

MOTO : “TEKADKU MEMBANGUN PESISIR SELATAN” Hakikat pembangunan adalah terjadinya proses transformasi, baik transformasi fisik dengan adanya perbaikan dan pengadaan baru, maupun transformasi budaya. Sedangkan reformasi adalah upaya pengembalian kearah yang lebih baik. Kegiatan Transformasi dan reformasi secara bersama dapat mempercepat pembangunan, sehingga tercapai hasil yang memuaskan. Berbagai langkah transformasi dan reformasi yang telah dilakukan yaitu pemerintahan yang bersih, pemberdayaan, demokratisasi dan akuntabilitas, diharapkan mampu menghasilkan kegiatan dan capaian pembangunan yang selanjutnya akan menuntut pemecahan masalaha yang lebih

sistemis

dan

konsisten.

Kesejahteraan

dipegang

berdasarkan

prinsip

keseimbangan. Kesejahteraan ditunjukan dengan perolehan tingkat kehidupan yang layak dipandang dari segi ekonomi, agama, social dan budaya. Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup, hukum yang dipergunakan adalah : “Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”.

Pembangunan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan daerah diperlukan adanya kesinergian di segala bidang dan persamaan persepsi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, karena harapan semoga daerah ini lestari untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup; c.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kantor Lingkungan Hidup mempunyai

I-5

susunan organisasi yang terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Kantor Tata Usaha. c.

Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

d. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan/Pencemaran. e. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi Kantor Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kewenangan daerah ini

yang dilaksanakan dengan azaz tanggung jawab yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah : Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari masalah pembangunan, oleh sebab itu pengelolaaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi, daya dukung lingkungan hidup dan terlaksana dengan baik sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya untuk sekian tahun ke depan. Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup menetapkan Misi sebagai tahap-tahap atau langkah-langkah

I-6

Dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ke depan adalah 1. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah 2. Meningkatkan

pemahaman,

ketaatan

masyarakat

terhadap

peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 3. Mengembangkan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sistem penunjangnya. 4. Mengupayakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, SDM dan kelembagaan lingkungan hidup yang kuat. 5. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 6. Memfasilitasi

semua

stakeholder

untuk

menimbulkan

komitmen

moral

penyelamatan, pelestarian semua komponen lingkungan hidup.

I-D TUJUAN PENULISAN LAPORAN a. Mengumpulkan data dan informasi terbaru tentang kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan. b. Melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan hidup daerah dengan menggunakan rumus Status Presure Respon. c.

Memfasilitasi pengukuran kondisi lingkungan hidup demi kemajuan menuju pembangunan yang keberlanjutan di daerah.

d. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan terkini dan prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan; e. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan indeks lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional; f.

Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan;

I-E.

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA Isu lingkungan hidup yang dikemukakan pada bagian ini adalah isu strategis yang terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan daerah, sedangkan isu kritis masing-masing komponen lingkungan akan dibahas pada I-7

masing-masing komponen lingkungan dan kecenderungannya. Isu strategis tersebut adalah : 1. Banjir 2. Longsor 3. Abrasi pantai

I-F.

ANALISIS STATUS, TEKANAN DAN RESPON DARI ISU UTAMA Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0o59’ – 2o28,6’ Lintang Selatan dan 100o1’ – 101o18’ Bujur Timur, dengan luas daerah 5.749,89 Km2, yang memanjang dari utara keselatan dengan panjang pantai sekitar 234 km. Posisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Provinisi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Daerah ini memiliki pulau sebanyak 53 buah dan 18 buah sungai, yaitu 11 buah sungai besar dan 7 buah sungai kecil. Pulau-pulau tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata bahari. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah rawan bencana alam karena kondisi geografis terletak dijalur gempa, rawan banjir, rawan longsor, abrasi pantai, penebangan secara liar, sungai disepanjang jalan dan letak rawan bencana alam. Curah hujan rata-rata ± 132 mm/tahun, Suhu rata-rata 32oC, Kelembaban rata-rata 86 %. Berdasarkan topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung dan berbukit – bukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter, maka Isu lingkungan hidup utama yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seperti dibawah ini.

a. Status Banjir Kondisi fisiografi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan kearah barat dan proses alluvial marine selanjutnya ditambah dengan jumlah sungai yang cukup besar yakni 18 buah dengan perincian 11 sungai 7 sungai kecil. Karena kondisi

I-8

seperti ini menyebakan hampir seluruh daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 terkena banjir mulai dari utara ke selatan. Pada tanggal 2 Januari tahun 2010 telah terjadi banjir di Kecamatan Balai Selasa tepatnya dikenagarian Palangai, banjir ini telah menyebabkan kerugian materil dan in materil di 6 kampung milik masyarakat dan pemerintah, tetapi tidak ada menelan korban jiwa, seperti kampung Palangai Gadang mengalami kerugian lahan sawah 3 ha gagal panen, badan jalan terban sepanjang 60 meter, satu buah rumah kayu hanyut terbawa arus, irigasi kepala Bandar jebol, sawah siap tanam habis dibawa air dan tebing longsor sepanjang 600 meter yang membahayakan masyarakat adalah daerah Palangai Gadang terisolasi dan putus hubungan denga masyarakat luar. Selanjutnya Kampung Limau Sundai mengalami kerugian materil berupa beronjong penahan tiang jembatan Bintung Putus mengikis tanah sepanjang 6 meter, tebing Sungai Taratak Panas runtuh dan air mengarah ke Surau Lakuak dan Pandam Kuburan dan tebing dekat pemukiman masyarakat Limau Sundai Runtuh. Kampung yang ketiga adalah Kampung Koto Nan IV mengalami kerugian material diantaranya adalah Batang Air Palangai Timur pindah ke Taruko Baru, Beronjong tebing Koto Kuil jebol dan menghantam mushala Nurul Ikhlas dan pemukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai. Kampung Sungai Liku Tangah banjir menghantam lahan jagung seluas 4 ha hanyut dibawa banjir dan 9 (Sembilan) ekor kambing mati dan hanyut dibawa arus. Kampung Kelok Koto Langang banjir menyebabkan masyarakat rugi materil sebanyak 1 ekor sapi hayut dan mati, 14 (empat belas) ekor kambing hanyut dan mati ditambah lagi dengan 219 ayam hanyut dan mati. Kampung terakhir yang terkena banjir adalah Kampung Palangai Kecil materil masyarakat yang terkena adalah beronjong penahan tebing sungai di Tanjung Sawah liat Koto Baru, Binuang putus dan hanyut, beronjong penahan pondasi jembatan gantung lubuk cubadak putus dan hanyut. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2010 banjir menghantam kenagarian Surantih Kecamatan Sutera mengakibatkan kerbau mati, sapi terbawa arus sungai, sawah dan padi tertimbun longsor, hanyutnya Gudang Gampo Gambir, hanyutnya dapur rumah penduduk ukuran 3x4, hanyutnya rumah penduduk

I-9

ukuran 3x6 dan mati kerbau dikandang. Pada tanggal 10 Februari 2010 banjir terjadi di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai mengakibatkan terbannya Parit miring di belakang SD Negeri No. 28 Painan Timur sepanjang 74 Meter. Tanggal 13 Februari 2010 di Kecamatan Batang Kapas banjir mengakibatkan terendamnya rumah penduduk dan lahan pertanian masyarakat. Tanggal 16 Februari 2010 banjir terjadi di Kenagarian Lumpo Kec. IV Jurai rumah masyarakat hanyut sebanyak 3 buah dengan ukuran 3x9 m, 6x7 m dan 3x7 m. Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera pada tanggal 18 Februari 2010 telah terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya beberapa tempat disepanjang alur sungai jebolnya irigasi Taruko di kampong kayu Aro dan intake badan bendungan dari beronjong rusak parah. Pada tanggal 18 Maret 2010 telah terjadi banjir di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal mengakibatkan 90 ha sawah siap panen hanyut dibawa arus dn tertimbun kayu-kayu yang hanyut dari hulu kesungai dan 132 KK di evakuasi dari jam 14.00 wib sampai dengan 24.00 wib. Dipenghujung tahun banjir juga menghantam kecamatan Bayang Utara yang meluluh lantakkan rumah, sawah, 1 mushalla hancur, 8 irigasi rusak, jalan sepanjang 14 meter dan sarana jembatan kayu ambruk terdapat di 3 nagari. Gambar 1.1 Banjir Bandang di Kecamatan Bayang Utara

Sumber :Web site Pesisir Selatan dokumentasi banjir bandang menghantam rumah

penduduk

dinagari Taratak Teleng Kec. Bayang Utara

Daerah yang terkena banjir bandang pada daerah Bayang Utara karena diguyur hujan secara terus menerus selama 3 hari menyebabkan sawah, jembatan dan rumah penduduk terendam banjir, banjir bandang ini terjadi pada akhir 3 Desember 2010. Sawah yang terendam sebanyak 50 ha dengan kerugian kurang lebih dari Rp. 50.000.000,- banyak masyarakat yang mengungsi dari rumah penduduk ketempat pengungsian sebanyak 150 kepala keluarga.

I - 10

Longsor Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 telah terjadi longsor di 3 kecamatan yakni Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang Utara dan Kecamatan Sutera, longsor yang terjadi telah memporak porandakan rumah penduduk, sawah dan harta benda lainnya serta sarana dan prasarana jalan, jembatan, tempat ibadah serta tanaman warga. Gambar 1.2 Longsor di Kecamatan Bayang Utara

Sumber :Web site Pesisir Selatan gambar longsor dari bukit di Kec. Bayang

Gambar diatas menunjukan bahwa longsor telah menyebabkan jembatan putus dan material dari bukit terbawa arus ke hilir dari daerah hulu. Gambar 1.3 Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara

Sumber :Web site Pesisir Selatan gambar kunjungan Wakil Bupati di Kec. Bayang

Wakil Bupati Pesisir Selatan pada kesempatan ini mengunjungi masyarakat Kecamatan Bayang Utara yang terkena musibah dan memberikan bantuan berupa makanan, keperluan pengungsian dan kebutuhan pengungsi. Abrasi Pantai Kondisi geografis daerah letak daerah Pesisir Selatan yang membujur dari utara ke selatan sepanjang 234 km, dari 12 kecamatan yang ada terdapat 9 kecamatan terletak pada dipinggir pantai dan hanya 3 kecamatan yang tidak berada dipinggir pantai yakni Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Bayang Utara.

I - 11

Tingginya aktivitas laut menyebabkan gelombang pasang mengalami kenaikan dan tinggi ombak mencapai 4 meter, hal ini memberikan pengaruh terhadap pantai dan terjadi abrasi yang berkepanjangan, sehingga masyarakat nelayan yang berada dipinggir laut mengalami kerugian materil dan in material. b. Tekanan Banjir Penyebab banjir yang menghantam daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 10 kali pada tahun 2010 adalah penebangan liar, kebakaran hutan, peristiwa curah hujan yang berkepanjangan selama berhari-hari. Banjir bandang ini menyebabkan masyarakat di 3 nagari terisolasi karena jalan penghubung di 3 nagari tersebut putus akibat longsor. Sehingga masyarakat yang berada didaerah tersebut putus komunikasi dengan masyarakat seberangnya, hal ini menyebabkan kerugian dari segi moril dan materil. Longsor Lahan kritis yang disebabkan oleh pembalakan liar menyebabkan kualitas tanah menurun, hal ini menjadikan tanah tersebut labil dan mudah dikikis oleh air hujan. Musim hujan telah menyebabkan longsor dibeberapa titik. Penyebab terjadi longsor selain lahan kritis adalah kebakaran lahan dan hutan. Abrasi Pantai Penyebab abrasi pantai didaerah adalah karena factor manusia dan factor alam pada posisi geografis daerah pesisir yang berada disepanjang pantai. Faktor manusia telah menyebabkan gelombang pasang naik air laut kepermukaan sampai mencapai 4 meter telah menyebabkan pemukiman penduduk disekitar kawasan pesisir terkena abrasi sehingga perlu dilakukan relokasi pemukiman ketempat lebih tinggi. c. Respon Gambar 1.4 Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara

Sumber :Web site Pesisir Selatan Gambar penanggulangan memakai di Kec. Bayang

I - 12

Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menyikapi hal ini dengan berbagai cara diantaranya dengan melaksanakan kegiatan fisik dengan pengerukan pembersihan jalan yang terkena lingsor dengan bulldozer dari Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan dengan menyusun program-program menyikapi bencana alam longsor adapun kegiatan sebagai berikut : -

Pembangunan parit miring

-

Pembangunan tempat pengungsian

-

Sosialisasi tempat pelarian dan pengungsian terhadap masyarakat sekitar kawasan rawan banjir dan rawan longsor.

Banjir Daerah langganan banjir telah dilaksanakan program penanggulangan banjir oleh Pemerintah daerah diantaranya : -

Melaksanakan program normalisasi sungai

-

Membuat drainase untuk pengaliran air hujan agar tidak berlimpah kejalan dan rumah penduduk

-

Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi membuat Embung

-

Sosialisasi kepada masyarakat bahaya banjir dan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi banjir.

-

Membangun tempat pengungsian jika terjadi banjir.

Longsor Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : -

Membuat beronjong dikaki bukit yang rawan longsor

-

Penghijauan dikaki bukit yang gundul akibat kebakaran hutan dan lahan serta lahan kritis.

-

Sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi longsor dan kegiatan apa yang harus dilakukan

-

Pembangunan tempat pengungsian yang tepat dan strategis

I - 13

Abrasi Pantai Gambar 1.5 Abrasi pantai di daerah Mandeh

Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Pessel

Rencana pengamanan pantai agar terhindar dari abrasi pantai pada daerah pesisir dapat dilakukan melalui: 1. Penanaman hutan bakau di kawasan pesisir pantai. 2. Membangun pemecah gelombang di wilayah pantai terutama di kawasan pesisir yang daratannya merupakan pusat kegiatan. 3. Membangun tanggul penahan arus laut untuk mencegah abrasi. 4. Membangun drainase di wilayah pantai pada kawasan permukiman. 5. Mewujudkan wilayah sempadan pantai sebagai kawasan non budidaya atau budidaya sangat terbatas (misalnya pariwisata) sekaligus menjadi kawasan pengamanan dari bahaya gelombang laut/tsunami. 6. Penataan kawasan pesisir pantai dan penguasaan oleh pemerintah serta pengendalian pemanfaatannya agar fungsi lindungnya tidak terganggu. 7. Penyediaan tempat-tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah langsung ke laut. 8. Pembangunan sea wall di sepanjang pantai yang rawan terjadi abrasi pantai 9. Sosialisasi

kepada

masyarakt

nelayan

jika

terjadi

abrasi

pantai

yang

berkepanjangan 10. Reklamasi pantai Carocok Painan 11. Pembangunan Tanggul penahan ombak 12. Penanaman pohon bakau/hutan mangrove disepanjang pesisir pantai 13. Penanaman Pohon cemara laut disepanjang pantai

I - 14

I-G AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 dituangkan kedalam Arah Kebijakan Umum (AKU) tahun 2010 di Bidang Lingkungan Hidup yang berisikan 1. Pengendalian dan pencemaran dampak lingkungan 2. Informasi kualitas air sungai dan kondisi pencemaran terhadap air sungai tersebut. 3. Pelaksanaan Pemberian izin dokumen Pengelolaan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL, DPPL dan SPPL kepada pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 4. Pengendalian dan pencemaran lingkungan oleh Pemrakarsa terhadap kualitas air limbah industri, rumah tangga dan rumah sakit. 5. Penanggulangan bencana alam. Pada tahun 2010 ini pendanaan pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.

1,539,982.262,-

termasuk kegiatan rutin dan

kegiatan pembangunan serta dana DAK dari Pusat sebesar Rp. 583.300.000,-, sementara untuk kegiatan dan gaji karyawan Kantor Lingkungan Hidup dari APBD mempunyai dana tersendiri sebesar Rp. 956.682.262,-. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 untuk menunjang pelaksanaan isu lingkungan yang terjadi pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut : a.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan ini dilaksanakan meliputi sector perkebunan kelapa sawit, sector pertambangan, sector pembangunan infrastruktur dan sector pesisir pantai, yang dilaksanakan pengawasan pada daerah-daerah kawasan Kabupaten Pesisir Selatan dari Kecamatan Lunang Silaut sampai dengan Kecamatan Koto XI Tarusan.

b.

Kegiatan Pengujian Air Sungai se Kabupaten Kegiatan ini meliputi pengujian kualitas air sungai besar di 12 Kecamatan yang

I - 15

ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sesaat dengan 3 titik, pada daerah hulu, tengah dan hilir serta pengambilan sampel dilakukan pada 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Setelah pengambilan sampel dilakukan pengujian analisa di laboratorium lingkungan hidup oleh analis kantor Lingkungan Hidup.

c.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai saja, yaitu Kota Painan dan Kota Sago. Adipura merupakan penghargaan kota dibidang kebersihan.

d.

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Kegiatan ini adalah merupakan dana penunjang dari proses kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

e.

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK Non DR) Kegiatan ini adalah dengan menggunakan sumber dana dari DAK APBN, dengan didampingi oleh dana APBD 10 %. Kegiatan fisik yang dilaksanakan diantaranya adalah Pembangunan Perlengkapan Gedung Labor sebanyak 1 paket, Pengadaan Alat-alat laboratorium lingkungan berupa pengujian kualitas udara 1 paket, pengadaan becak sampah sebanyak 10 buah, Pengadaan Unit Teknologi Biogas 1 paket, Pengadaan Server yang memuat Sistem Informasi Lingkungan 1 paket, Pengadaan Mobiler 1 paket dan Pengadaan Tong Sampah 50 buah.

f.

Kegiatan Pengadaan Kit dan Accecoris Kegiatan ini adalah pengadaan kit dan accecoris zat logam yang akan digunakan untuk peralatan AAS sebanyak 10 kotak.

g.

Kegiatan Penguatan Lisensi AMDAL dengan Lisensi Kegiatan ini merupakan luncuran dari tahun sebelumnya, namun pada tahun ini juga belum terlaksana.

2. Program Peningkatan dan akses Informasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2010.

I - 16

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan dari tahun ketahun. Buku SLHD terdiri dari 2 buah, buku 1 berisi tentang Buku data dan buku 2 berisi tentang analisis dampak lingkungan. Agenda Pengelolaan Lingkungan Agenda pengelolaan lingkungan tahun 2010 dan tahun kedepannya dirumuskan berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan analisis rumus SPR

pada bab-bab selanjutnya pada Status

Lingkungan Hidup tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut adalah garis besar agenda yang perlu ditindak lanjuti oleh Kantor Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Daerah dengan harapan dapat didukung oleh kegiatan dari pemerintah pusat. 1. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan lahan dan hutan

Melaksanakan tapal batas yang jelas antara wilayah hutan Lindung, TNKS, HSAW dengan wilayah tanaman rakyat.

Melaksanakan reboisasi dan penghijauan pada daerah lahan kritis yang habis dibabat secara illegal loging

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebakaran lahan dan hutan

Penyesuaian pembangunan dengan Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pengelolaan Keanekaragaman hayati

Melahirkan

kebijakan

local

konservasi

yang

mengakomodir

kebutuhan

tempatan

Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada

Melaksanakan kerja sama dengan instansi horizontal dan vertical demi menjaga keanekaragama hayati.

3. Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Air

Melakukan inventarisasi terhadap kualitas air sungai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Melakukan kajian strategis untuk pemanfaatan sungai sebagai unsure pembangunan.

Menertibkan bangunan liar disempadan sungai.

I - 17

Melakukan Searing dengan kecamatan-kecamatan sepanjang pengambilan sampel.

4. Pengelolaan Kualitas Udara

Pengujian Kualitas udara pada daerah industri

Pengujian kualitas udara pada daerah padat penduduk

Pengujian kualitas udara pada daerah padat kendaraan bermotor

5. Pengelolaan wilayah laut pesisir dan pantai

Membuat peta zoonasi wilayah pesisir dan pantai Kabupaten Pesisir Selatan

Budi daya mangrove dan terumbu karang pada wilayah pesisir yang mempunyai tingkat kerusakan cukup tinggi.

Pembangunan reklamasi pantai

6. Pengelolaan Bencana Alam

Menginventarisasi daerah rawan bencana alam dan gempa bumi.

Sosialisasi daerah rawan bencana alam

Pembangunan tempat pengungsian pada tempat yang telah ditentukan

7. Pengelolaan lingkungan Permukiman dan penataan kelembagaan.

Melaksanakan kegiatan yang dapat menurunkan tingginya angka kemisikinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Perlu dilakukan pendataan penghasil limbah B3 untuk pelaksanaan penertiban melalui penertiban izin limbah B3.

Untuk memperluas jangkauan Pelayanan persampahan maka direncanakan pembangunan TPA regional

untuk daerah

selatan yang ditempatkan di

kecamatan Tapan. Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup : 1. Memperbaiki

system

pengelolaan

hutan

dengan

meningkatkan

keterlibatan

masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 2. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 3. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat. 4. Membangun system pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya

I - 18

laut dan pesisir yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat 5. Meningkatan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuary. 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan 7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.

I - 19

II-A.

LAHAN DAN HUTAN Lahan dan hutan merupakan salah satu isu strategis dan utama lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dimoninasi oleh Kawasan Hutan Lindung termasuk hutan TNKS dan HSAW sebesar 310.103 ha atau sekitar 71 % dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan lain. Pembahasan lahan dan hutan dilakukan dengan analisis Statistik sederhana

dengan

perbandingan dengan baku mutu, perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu serta analisis statistic sederhana dengan membandingkan frekuensi, maksimum, minimum dan rata-rata melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

Mengidentifikasi kondisi lahan dan hutan yang terparah untuk dijadikan subjek utama

Mengidentifikasi lahan kritis dibeberapa kecamatan

Mengukur tingkat percepatan kerusakan dan perbaikan lahan.

Menelaah lebih lanjut aktifitas utama yang menyebabkan perubahan alih fungsi lahan, seperti : a. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi perkebunan b. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi pertambangan c.

Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi Galian C

d. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi Penebangan liar. Lahan dan hutan merupakan sumber perekonomian bagi masyarakat sekitar, karena daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kawasan hutan sebanyak 71 % dari luas wilayah. Hutan tersebut terdiri dari TNKS, HSAW dan Hutan lindung. Maka oleh sebab itu diharapkan sumber daya hutan yang berlimpah diharapkan menjadi potensi yang memiliki nilai ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak.

II - 1

Koto XI Tarusan

Gambar 2.1 Hutan Lindung Per Kecamatan

60,000.00

Bayang

50,000.00

IV Nagari Bayang Utara IV Jurai

40,000.00

Batang Kapas

30,000.00

Sutera

20,000.00

Lengayang

10,000.00

Ranah Pesisir

0.00 Sumber : Dinas Hutbun Kabb. Pessel

Linggo Sari Baganti

Hutan Lindung

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa hutan lindung di daerah Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir dan Lunang Silaut diikuti oleh kecamatan lain, sementara yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bayang. Sementara itu luas lahan menurut fungsi terbagi 6, yang didominasi oleh TNKS sebesar 260.383 ha atau sekitar 44 %, Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 150.618 ha atau sekitar 26 %, dilanjutkan dengan Hutan Produki Terbatas (HPT) sebesar 62.430 ha atau sekitar 11 %, Hutan Lindung (HL) sebesar 49.720 ha atau sekitar 9 %, Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) sebesar 45.722 ha atau sebesar 8 % dan yang paling sedikit adalah Hutan Produksi (HP) sebesar 4.030 ha atau sekitar 1 % dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) sebesar 2.086 ha atau sekitar 0 %. Seperti digambarkan dibawah ini :

Gambar 2.2 Persentase Luas Lahan Menurut Fungsi Tahun 2010 8% 26%

0% 45%

11% 1%

9%

Sumber : Dinas Hutbun Kab Pessel

HSAW HL HPT APL

TNKS HP HPK

Keterangan : olahan tabel SD-2, SD-3, SD-4 HSAW : Hutan Suaka Alam Wisata, HL: Hutan Lindung, TNKS : Taman Nasional Kerinci Seblat HP : Hutan Produksi, HPT : Hutan Produksi Terbatas, HPK : Hutan Produksi Konservasi, APL:Areal Penggunaan Lain

II - 2

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Selatan Luas Lahan (Ha) No.

Kecamatan Non Pertanian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sawah

Lahan Kering

Perkeb unan

Hutan Lindung

Permuki man

Total

Koto XI Tarusan

58.40

3,763.94

301.95

2,767.95

37,319.97

677.94

44,890.15

Bayang

11.50

3,255.63

117.54

75.54

4,088.08

544.26

8,092.55

IV Nagari Bayang Utara

13.40

626.69

343.68

239.66

20,465.00

30.80

21,719.23

IV Jurai

14.99

1,525.84

161.50

463.56

24,227.72

586.15

26,979.76

Batang Kapas

5.33

2,428.93

1,102.55

615.10

44,000.47

389.21

48,541.59

Sutera

14.32

6,578.68

2,433.08

2,894.08

31,950.03

1,166.51

45,036.70

Lengayang

11.22

8,346.02

39.96

259.40

56,009.97

840.52

65,507.09

80.56

4,562.91

550.64

70.28

46,526.06

668.09

52,458.54

94.20

6,948.10

5,020.48

143.74

43,846.07

910.67

56,963.26

19.50

9,226.47

1,844.50

23,943.7 3

39,090.61

783.64

74,908.45

15.40

3,482.25

17.96

13,073.4 6

42,553.65

600.76

59,743.48

117.85

1,977.32

616.02

72,840.7 0

44,954.00

635.15

121,141.04

456.67

52,722.78

12,549.86

117,38 7.20

435,031. 63

7,833.70

625,981.8 4

Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Tapan Lunang Silaut Total

Sumber : Tabel SD-1, buku Data 2010

Tabel diatas menjelaskan bahwa hutan lindung mendominasi penggunaan lahan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 435.031,63 ha, hutan lindung terluas ada di Kecamatan Lengayang dengan luas 56.009,97 ha hutan lindung dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bayang seluas 4.088,08 ha. Luas terbangun terbesar ada di Kecamatan Lunang Silaut sebesar 117.85 ha dan luas terbangun paling sedikit terdapat di Kecamatan Batang Kapas sebesar 5,33 ha. Daerah perkebunan didominasi oleh Kecamatan Lunang Silaut 72.840,70 ha yang terkecil

70,28 ha,

sawah terluas ada di Kecamatan Pancung Soal dengan luas 9.226,47 ha yang terkecil II - 3

ada di Kecamatan Bayang Utara seuas 626,69 ha, lahan kering didominasi oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti seluas 5.020,48 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Basa IV Balai Tapan 17,96 ha, permukiman terluas terdapat di Kecamatan Sutera seluas 1.166,51 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Bayang Utara seluas 30.69 ha. LAHAN KRITIS

Gambar 2.3 Persentase Luas Lahan Kritis Perkecamatan Kab. Pessel Tahun 2010 12,000.00 Koto XI Tarusan

10,000.00

Bayang IV Nagari Bayang Utara

8,000.00

IV Jurai Batang Kapas

6,000.00 4,000.00

Sutera

3,553.50

Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti

2,000.00

Pancung Soal

0.00

Basa IV Balai Tapan

Sumber : Olahan Tabel SD‐5 Buku Data 2010

Luas (Ha)

Lunang Silaut

Gambar diatas menunjukan bahwa lahan kritis paling luas terdapat pada Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 9.817,70 ha, luas yang terkecil ada di Kecamatan Ranah Pesisir seluas 842,20 ha. Lahan kritis menyebabkan tanah menjadi tidak subur hal ini terkait dengan kandungan mineral yang dibutuhkan untuk tanaman tidak tersedia da sedikit mengandung humus.

GAMBAR 2.4 LUAS KERUSAKAN HUTAN KAB. PESSEL TAHUN 2010

Kebakaran Hutan

Lainnya

Ladang Berpindah

Perambahan Hutan

Penebangan Liar Perambahan Hutan

Penebangan Liar

Lainnya

Ladang Berpindah Kebakaran Hutan

Lu

..

65

Sumber : Olahan Data SD-6 Buku Data 2010

II - 4

Gambar diatas menunjukan bahwa luas kerusakan hutan didominasi oleh kegiatan perambahan hutan seluas 97 ha, diikuti oleh kegiatan kebakaran lahan seluas 65 ha dan penebangan liar seluas 20 ha. Luas Konversi Hutan Tahun 2010 lebih banyak digunakan untuk kegiatan perkebunan seluas 43.170.000.000 km2, kegiatan Hutan Rakyat seluas 40.168.000.000 km2, kegiatan

pertanian

34.960.000.000

km2

dan

untuk

permukiman

seluas

32.380.000.000 km2, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.5 Luas Konversi Hutan Tahun 2010 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 Luas (Km2) Sumber : Olahan Tabel SD‐7 Buku Data 2010

Pemukiman

Pertanian

Perkebunan

Hutan Rakyat

Kualitas lahan/hutan, tutupan lahan, luas kawasan lindung, dan luas lahan kritis Kualitas lahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras yang perlu diberi pupuk untuk kesuburannya, seperti tanaman kelapa sawit dan kayu-kayuan dan

sebagian kecil dimanfaatkan untuk pertanian

tanaman musiman dengan untuk meningkat kestabilan dan kesuburan tanah. Pada umumnya berupa tanah marginal yang membutuhkan pupuk untuk kesuburannya. Luas kawasan lindung daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Hutan rakyat luas 41.142,0 ha, Hutan Lindung luas 49.720.0 ha, Hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) luas 260.383,0 ha. Dan Hutan Suaka Alam Wisata dengan 45.722,0 ha. Hutan rakyat ini

tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dari

kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan kecamatan Lunang Silaut. Tanaman II - 5

rakyat

seperti kayu-kayuan seperti Surian, Meranti

dan buah – buahan, seperti

Durian, Nangka, Terap, Petai, Jengkol, Duku. Hutan Lindung tersebar di seluruh daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan Kecamatan Lunang Silaut. Hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) terdapat di 10 Kecamatan, hanya 2 kecamatan yang tidak ada hutan TNKS, hal ini berarti lebih dari 55.94 % daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Tabel 2.2 Daerah – daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kedalam hutan TNKS adalah sebagai berikut :

No

Kecamatan

Kampung

1.

Bayang Utara

Muara Air, Pancung Tebal, Koto Baru.

2.

IV Jurai

Lumpo Timur, Salido Sari Bulan, Painan Timur

3.

Batang Kapas

Taratak Tamparih, Tuik Koto Gunung

4.

Surantih

Langgai, Kayu Aro, Taratak Paneh, Tanjung Gadang

5.

Lengayang

Pasir Lawas, Kampung Arab, Koto Pulai

6.

Ranah Pesisir

Palangai ketek, Palangai Gadang

7.

Linggo Sari Baganti

Rantau Simalenang

8.

Pancung Soal

Transat

9.

Basa IV Balai Tapan

Muaro Sako, Binjai

10.

Lunang Silaut

Sindang Lubuak Sariak, Sungai Kumbung, Sungai Kuyung.

Sumber : TNKS Kabupaten Pesisir Selatan

Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Kegiatan reboisasi yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai 2010 sangat bervariasi, pada tahun 2010 kegiatan penghijauan dilakukan di 2 daerah, yaitu Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Koto XI Tarusan.

II - 6

Tabel 2.3 Kegiatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Lokasi Kampung / Nagari /

Luas

Kecamatan

(ha)

Hutan Rakyat Murni

Koto Gadang Punggasan , LSB

150

2

Hutan Rakyat Murni

Limpaso Koto Keduduk Taluk Batang Kapas

100

3

Hutan Rakyat Murni

Air Kalam Lakitan Lengayang

100

4

Hutan Rakyat Murni

Palangai Gadang Palangai Ranah Pesisir

75

5

Areal Dampak/Bantuan

Tanjung Gadang Amping Parak Sutera

50

Koto Gadang Air Haji Linggo Sari Baganti

50

Tanjung Gadang Amping Parak Sutera

25

Koto Gadang Air haji Linggo Sari Baganti

25

No

Kegiatan

1

Ket Lcr 2005

bibit Tumpang Sari 6

Areal Dampak/Bantuan bibit Tumpang Sari

7

Unit

Percontohan

Hutan Rakyat Model 8

Unit

Percontohan

Hutan Rakyat Model 9

Kebun Bibit Nagari

Koto Gadang Air haji Linggo Sari Baganti

0.5 unit

10

Kebun Bibit Nagari

Gunung Pauh Amping Parak Sutera

0.5 unit

11

Kebun Bibit Nagari

Lubuk Betung Inderapura Pancung Soal

0.5 unit

12

Pemeliharaan

Sungai Liku Palangai Ranah Pesisir

25

13

Model Hutan Rakyat

Lubuk Betung Inderapura Pancung Soal

25

14

Pemeliharaan

Sungai Liku Ateh Palangai Ranah Pesisir

100

15

Model Hutan Rakyat

Koto Marapak Punggasan LSB

100

16

Hutan Rakyat Murni

Lagan Koto Mudik Punggasan LSB

100

17

Hutan Rakyat Murni

Luar Parit Air Haji Linggo Sari Baganti

75

18

Hutan Rakyat Murni

Gunuang Pauh Amping Parak Sutera

10

19

Hutan Rakyat Murni

Koto Nan Tigo IV Koto ilie Batang Kapas

10

20

Areal Tanaman Rotan

Balai Senayan Lumpo IV Jurai

10

21

Areal Tanaman Rotan

Teluk Betung IV Koto Ilie Batang Kapas

10

22

Areal Model Tanaman

Air Sikambing Air Haji Linggo Sari Baganti

10

Areal Areal

Rotan UP - UPSA UP – UPSA Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penghijauan Hutan Rakyat Murni paling luas dilaksanakan pada kampung Koto Gadang Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti II - 7

dengan luas 150 ha, kegiatan ini luncuran dari tahun 2005. Sedangkan daerah yang paling sedikit dilaksanakan kegiatan Areal tanaman rotan di Gunuang Pauh Amping Parak Sutera, Koto Nan Tigo IV Koto Ilie Batang Kapas, Balai Senayan Lumpo IV Jurai, UPUPSA pada daerah Teluk Betung IV Koto Ilie Batang Kapas dan Air Sikambing Kenagarian Air Haji Kecamatan Liinggo Sari Baganti dengan luas 10 ha.

Tabel 2.4 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Lokasi Kampung / Nagari /

Luas

Kecamatan

(ha)

Koto Langang Air Haji Linggo sari

50

Baganti

50

Luar Parit Air Haji Linggo sari Baganti

300

Ktrk Multiyears

rakyat

Koto Langang Air Haji Linggo sari

200

Ktrk Multiyears

Reboisasi

Baganti

200

Ktrk Multiyears

Reboisasi

Talatau

Reboisasi Pengkayaan

Baganti

No

Kegiatan

1

Reboisasi

2

Produksi

3

Pembuatan

4 5

Hutan hutan

Koto

Panjang

Linggo

Ket Dipa Revisi II

sari

Limau Manih Kulam Lengayang Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Gambaran tabel diatas diperoleh informasi bahwa Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai daerah percontohan untuk kegiatan GNRHL dengan luas 600 ha menggunakan kontrak multiyears.

Tabel 2.5 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2007 yang dilakukan ole SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut : Luas

No

Kegiatan

Lokasi Kampung / Nagari / Kecamatan

1

Reboisasi Hutan Produksi

Koto Langang Air Haji Linggo Sari Baganti

50

2

Reboisasi

Luar parit Nagari Air Haji Linggo Sari Baganti

50

3

Pembangunan hutan berbasis

Gurun panjang Bayang

-

(ha)

Ket

nagari Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa reboisasi hutan produksi dilaksanakan paling dominan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dengan luas 100 ha.

II - 8

Tabel 2.6 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 adalah sebagai berikut : Luas

No

Kegiatan


1

Reboisasi

Koto Langang Air Haji Linggo Sari Baganti

300

Ktrk Multiyear

2

Reboisasi

Talatau Koto Panjang Air Haji Linggo Sari

200

Ktrk Multiyear

200

Ktrk Multiyear

(ha)

Ket

Baganti 3

Reboisasi

Limau Manih Kulam Lengayang

Pengkayaan

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel diatas tergambar Kampung Koto Langang Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai daerah paling luas dalam reboisasi yakni 300 ha.

Tabel 2.7 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2008 yang dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut :

No

Kegiatan


1

Reboisasi

Koto Panjang Koto Langang Punggasan Linggo

Luas (ha)

Ket

200

Sari Baganti 2

Reboisasi

Talatau Koto Panjang Air Haji Linggo Sari Baganti

300

3

Reboisasi Murni


450

4

Reboisasi Pengayaan


200

Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM

Reboisasi murni dilaksanakan pada Kampung Limau Manih Kecamatan Lengayang dengan luas 450 ha, reboisasi pengayaan di Kampung Limau Manih Kulam 200 ha, Reboisasi di Koto Panjang Koto Langang Punggasan dan Telatau Koto Panjang Air Haji 500 ha. Pada tahun 2008 juga ada kegiatan Indonesia Menanam dengan melibatkan

seluruh

elemen masyarakat seperti generasi muda, anak-anak sekolah, LSM, perempuan. Khusus untuk anak-anak didik tingkat Sekolah Dasar (SD) ditanamkan hakikat dengan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM). Anak-anak diberi bibit masing-masing 5 (lima) buah meliputi jenis kayu-kayuan, buah-buahan dan ditanam dihalaman /kebun/ladangnya atau menumpang dikebun saudara dan kalau 5 atau 10 tahun mendatang hasil dari bibit yang II - 9

ditanam dapat membantu biaya sekolah. Kabupaten Pesisir Selatan mendapat jatah menanam untuk 4 sekolah dasar.

Tabel 2.8 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Lokasi Kampung / Nagari /

Luas

Kecamatan

(ha)

Pemeliharaan Hutan rakyat

Luar Parit Punggasan Linggo Sari Baganti

75

Tani Bukit Gadang

2

Pembuatan UP-UPSA

Painan Timur IV Jurai

10

Tani Batu Gajah

3

Pembuatan Hutan Rakyat

Anakan IV Koto Hilir Batang Kapas

100

Tani Harapan Jaya

4


Tanjung Kandis Taluak Batang Kapas

100

Tani Tigo Saiyo

5


Ampang Teras Lumpo IV Jurai

100

Tani

No

Kegiatan

1

Ket

Batu

Peti

Barangan

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tahun 2009 pelaksanaan pembuatan hutan rakyat, dan pemeliharaannya diserahkan kepada kelompok tani yang ada pada daerah masing-masing seperti tergambar pada tabel diatas yang dominan adalah kegiatan pembuatan hutan rakyat.

Tabel 2.9 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2009 yang dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut :

No

Kegiatan

1

Reboisasi

Lokasi Kampung / Nagari / Kecamatan Koto XI Tarusan

Luas (ha)

Ket

300

Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM

Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai sasaran pembuatan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh SWP DAS AGAM KUANTAM seluas 300 ha.

Tabel 2.10 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Lokasi Kampung / Nagari /

No

Kegiatan

1

Reboisasi

Koto XI Tarusan

50

2

Reboisasi

Linggo Sari Baganti

100

Kecamatan

Luas (ha)

Ket

Sumber Dinas Hutbun Kab. Pessel

II - 10

GAMBAR 2.6 KEGIATAN REBOISASI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1,890

1,951.5

685

2007

150

2008 Luas

2009 2010

2007

2008

2009

2010

Sumber : Dinas Hutbun Kab. Pessel

Gambar diatas menunjukan bahwa telah terjadi penurunan kegiatan reboisasi dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan 2009, namun penurunan pada tahun 2008 ke tahun 2009 lebih mencolok dan sangat signifikan, namun kondisi dilapangan kegiatan ilegal loging memang sudah berkurang bahkan banyak samwil industri kayu telah ditutup, pada tahun 2010 kegiatan reboisasi semakin menyusut menjadi 150 ha luas daerah tanam, pada Kecamatan Koto XI Tarusan setelah ditanam dua bulan kemudian terbakar semua menyisakan 5 ha. Tabel 2.11 Lokasi penanaman pohon mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Lokasi

Luas (Ha)

Ampang Pulai Kec. Koto IX Tarusan Kapuah Kec. Bayang

100 HR) 200 (HR)

Kec. Koto IX Tarusan

310 (HL)

Kec. Koto IX Tarusan Kec. Koto IX Tarusan

150 (HR) 25 (HL)

Kec. Bayang

125 (HR)

Kec. Air Haji Kec. Air Limau Manih Kulam Kec. Lenggayang Talatan Kec. Linggo Sari Baganti Koto Langang Kec. Linggo Sari Baganti

50 (HL) 50 (HR) 200

550 (HL)

200 300

Jenis Tanaman Mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian, Durian SDA SDA Pala , Melinjo, Durian, Mahoni, Surian SDA Mangrove Pala , Melinjo, Durian, Mahoni, 2006 SDA SDA Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala

Tahun Tanam 2005 2005 2005 2006 2006 2006

2007 2007 2008 2008 2008

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel.

II - 11

Tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan jenis tanah pada daerah Pesisir Selatan diantaranya adalah pohon Mahoni, Meranti, Pulai, Surian, Gaharu, Bonio dan Durian serta pala. Kondisi lahan kritis GAMBAR 2.7 LUAS LAHAN KRITIS KAB. PESSEL 2007-2009 2010

2009 Lahan Kritis 2008 2007

Sumber : Olahan Data SD-5 Buku Data 2010

2007

2008

2009

2010

Gambar 2.7 diatas menunjukan terjadi penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2009 ketahun 2010, hal ini menunjukan telah ada perbaikan kualitas tanah dengan kegiatan reboisas, kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan fungsi tanah sangat penting demi kelancaran pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat disekitar hutan. Pada tahun 2007 lahan kritis didominasi di Kecamatan Lunang Silaut, Tapan, Pancung Soal, Linggo Sari Baganti, tahun 2010 lahan kritis paling luas terdapat di Kecamatan Lunang Silaut sebesar 9.817,70 ha, kecamatan Koto XI Tarusan seluas 3.553,70 ha yang paling sedikit luas lahan kritis terdapat pada kecamatan Ranah Pesisir 842,20 ha. Informasi kebakaran lahan tahun 2006 – 2010 sebagai berikut : 1. Kebakaran tahun 2010 Kebakaran terjadi pada tanggal 20 September 2010, hasil pemantauan/monitoring menunjukan kebakaran dilahan Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 50 ha. Kebakaran lahan yang terjadi didaerah ini terjadi pada musim kemarau sebagian besar berada pada lahan gambut yang banyak mengandung bahan organik dan sisa-sisa pelapukan kayu sumber api berada selayaknya api dalam sekam.

II - 12

2. Kebakaran tahun 2009 Kebakaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2009, Hasil Pemantauan/ Monitoring dan pengawasan yang di lakukan di wilayah kecamatan Lunang Silaut ditemukan 3 (Tiga) Titik Api (Hot Spot) yaitu pada Lokasi sebagai berikut: a. Lahan yang terbakar diperkirakan ± 10 Ha menurut keterangan masyarakat setempat api sudah ada sejak 5 hari yang lalu yang sengaja dibakar masyarakat untuk membuka lahan pertanian diwaktu Tim sampai ditempat api sudah berkurang dan pemilik lahan tidak ditemui di lokasi. b. Silaut (Barat dan Timur di luar lokasi PT. SAPTA) lokasi yang terbakar di perkirakan ± 15 Ha. Menurut keterangan masyarakat setempat api sudah ada sejak 5 hari yang lalu, penyebab kebakaran diduga dari kelalaian masyarakat saat membuka Lahan untuk pertanian diperkirakan api hari ini sudah bisa dipadamkan karena pihak PT SAPTA

terus berupaya dengan masyarakat

mematikan api tersebut 3. Kebakaran tahun 2008 Terjadi kebakaran lahan tanggal 22 Mei 2008 berlokasi di PT. SJAL II di Kecamatan Lunang Silaut. Lokasi yang terbakar alahah areal PT. SJAL II eluas 2.000 ha, Blok C,D 1.000 ha (sesudah ditanam), blok J,K,L,M 1.000 ha. Penyebab kebakaran diduga berasal dari perkebunan masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT. SJAL II. 4. Kebakaran tahun 2007 Luas kebakaran hutan berdasarkan satelit NOAA dan laporan masyarakat disekitar PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) seluas 400 ha dan perkebunan kelompok tani Teluk Permai seluas 85 ha di Kecamatan Pancung Soal. Kebakaran ini terjadi pada tanggal 17 April 2007. 5. Kebakaran tahun 2006 Kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006 berlokasi di 4 kecamatan, yakni kecamatan Koto XI Tarusan seluas 25 ha, Kecamatan Basa IV Balai Tapan seluas 100 ha, kecamatan Pancung Soal seluas 125 ha dan kecamatan Lunang Silaut seluas 1.000 ha. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, infiltrasi, air tanah, akar tanaman tidak berkembang dan meningkatnya laju erosi tanah dan infiltrasi air tanah menurun.

II - 13

GAMBAR 2.8 LUAS KERUSAKAN HUTAN KAB. PESSEL SELAMA 4 TAHUN

2010 2009 2008 2007 KEBKRN HTN

LDG BPDH

PNBGN LIAR

PRBHN HTN

LHN KRITIS

Sumber : Dinas Hutbun Kab. Pessel

2007

2008

2009

2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas kerusakan lahan dari tahun ke tahun terjadi perubahan, seperti penebangan liar tahun 2008 lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tahun lainnya, lahan kritis didominasi pada tahun 2009 lebih banyak pada indikator lahan kritis. Pada tahun 2007 kerusakan hutan paling dominan disebabkan oleh penebangan liar, pada tahun 2010 kerusakan lahan didominasi oleh kegiatan perambahan hutan luas 97 ha. Analisis statistik sederhana Analisis statistik sederhana dari kondisi diatas dapat diuraikan sebagai berikut : TABEL 2.12 ANALISIS LAHAN KRITIS Lokasi

2007

2008

2009

2010

Koto XI Tarusan

15.000

18.311,25

26.771,9

3.553,5

Bayang

17.000

15.523,29

13.687

2.312,8

Bayang Utara

18.000

9.943,48

15.690

1.354

IV Jurai

12.000

10.446,17

36.056,6

886,6

Batang Kapas

30.000

6.479,55

14.261,3

1.851,8

Sutera

45.000

23.536,34

45.485

2.730,2

Lengayang

49.000

20.239

63.812

2.187,8

Ranah Pesisir

57.000

10.544,57

38.318,5

842,3

Air Haji

65.000

13.339,5

47.585,5

2.991,4

Pancung Soal

82.000

19.237,9

33.888,7

2.227

Basa IV Balai Tapan

85.000

46.971,97

43.271,9

2.223,2

125.000

60.464,33

54.385,9

9.817,7

600.000

255.034,7

433.214,3

Lunang Silaut Total

32,978.20

Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup II - 14

Kondisi lahan kritis pada tahun 2007 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 125.000 ha. Luas minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan luas 12.000 ha Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2007 adalah seluas 50.000 ha. Kondisi lahan kritis pada tahun 2008 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 60.464, 33 ha. Luas minimum adalah Kecamatan Batang Kapas dengan luas 6.479, 55 ha Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2008 adalah seluas 21.253,11 ha. Kondisi lahan kritis pada tahun 2009 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Kecamatan Lengayang dengan luas 63.812 ha. Luas minimum adalah Kecamatan Bayang dengan luas 13.687 ha Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2009 adalah seluas 36.101,19 ha. Kondisi lahan kritis pada tahun 2010 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 9.817,7 ha. Luas minimum adalah Kecamatan Bayang dengan luas 842,3 ha Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2010 adalah seluas 5.330 ha.

Gambar 2.9 Analisis Statistik lahan kritis 2007-2010 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Maks Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel

Min

Rata-rata 2007 2009

2008 2010

II - 15

TABEL 2.13 ANALISIS KERUSAKAN LAHAN Lokasi KEBAKARAN HUTAN LADANG BERPINDAH PENEBANGAN LIAR PERAMBAHAN HUTAN LAHAN KRITIS Total

2007

2008

2009

2010

600

10000

126

65

0

25.000

0

0

800.000

15.000

245

25

0

16.000

297

97

160.000

255.647,1

433.214,3

32.978,2

960.000

321.647,1

433.882,33

33.165,2

Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup

Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2007 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Penebangan Liar dengan luas 800.000 ha. Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 600 ha Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2007 adalah seluas 192.190 ha. Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2008 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 255.647,1 ha. Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 10.000 ha Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2008 adalah seluas 64.329,4 ha. Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2009 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 433.214,3 ha. Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 126 ha Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2009 adalah seluas 86.726,5 ha. Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2010 analisis statistik sederhana adalah : Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 32.978,2 ha. Luas minimum adalah Penebangan Liar dengan luas 25 ha Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2010 adalah seluas 16.501,6 ha.

II - 16

Gambar 2.10 Analisis Statistik Kerusakan Lahan 2007-2010 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Maks

Min

Rata-rata

Sumber : Analisis KLH Kab. Pessel

2007 2009

2008 2010

II-B. KEANEKARAGAMAN HAYATI Pendekatan

yang

akan

dilakukan

adalah

dengan

mengkaji

kembali

status

keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan relative statis dan konstribusi kepada

keterancaman

dari

keanekaragaman hayati

yang

ada.

Berikut

isu

keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan : Kurangnya Sosialisasi keanekaragaman hayati ditengah masyarakat Perambahan, dan perburuan secara illegal Isu tersebut diharapkan dapat menggambarkan persolan keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan. Usaha Pemerintah yang telah dilakukan diantaranya penetapan sejumlah kawasan menjadi kawasan konservasi yang merupakan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati, jenis perlindungan terhadap jenis flora dan fauna yang endemis dan kebijakan lahirnya undang-undang dan regulasi sejenis yang menegaskan peran perlindungan Negara terhadap keanekaragaman hayati. Sumber Daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kawasan konservasi (in situ). Suaka alam air Tarusan luas 25.177 Reg.12 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 263/Kpts/B/1982. Permasalahan yang timbul adalah : 1. besarnya animo masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam hutan seperti melakukan perambahan hutan untuk dijadikan ladang, pencurian hasil hutan kayu atau non kayu berupa penebangan liar, perburuan satwa liar. 2. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya dapat mnerima keberadaan kawasan konservasi Suaka Alam Air Tarusan.

II - 17

Pembahasan dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi dari Kawasan Suaka alam air Tarusan hampir seluruh kawasannya memiliki lereng yang sangat terjal, terutama kawasan hulu daerah aliran sungai Batang Tarusan, sebagian besar termasuk kategori cukup terjal 75%, dari areal tersebut memiliki kelerengan lebih 40% disamping kondisi topografi yang cukup ekstrim. Daerah aliran sungai Batang Tarusan memiliki anak sungai 37 buah, dalam kawasan ini terdapat bermacam-macam jenis floran dan fauna, seperti Flora yang ada diantaranya Meranti, Mersawa, Pulai, Damar, Balam, Kelat, Medang, Sepat, Terentang, Bunga Bangkai dan masih banyak flora lainnya. Fauna yang ada seperti Harimau Sumatera, Bajing, Harimau Dahan, Malu-malu, Tapir, Kambing Hutan, Kuaw, Mejangan, Ungko, Kera, Beruk, Rusa, Siamang. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima keberadaan kawasan hutan suaka alam, Air Tarusan, terbukti dengan pada saat penataan batas ulang untuk mempertegas batas wilayah ada beberapa oknum masyarakat mencoba menghalangi petugas, ini terjadi disatu nagari wilayah kecamatan Koto XI Tarusan kepada pihak BKSDA Sumbar, sehingga kegiatan tersebut tidak dilengkapi dokumen sah. Satwa Siamang dan Ungko, Permasalahan yang timbul adalah setelah dilakukan upaya rehabilitasi di Pulau Marak Kecamatan Koto XI Tarusan, rencananya pihak Kalawet akan melakukan pelepasliaran kedalam kawasan hutan lindung, akan tetapi masih terkendala teknis dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Dampak yang timbul dari penundaan waktu yang tidak ditentukan tersebut / tanpa kepastian mengakibatkan terjadinya resiko kematian terhadap satwa tersebut. Upaya konservasi yang dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Satwa Siamang kerjasama dengan Kalawet Program dan BKSDA Sumatera Barat. Pulau Marak terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan tedapat Satwa Penyu, Data terakhir ditahun 2009 perdagangan telur penyu dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Padang dan Kota-Kota Lainnya diluar Provinsi. Asal pengambilan telur Penyu dari penampung ada dilokasi Pulau Gosong, Pulau Kerabak Gadang Barat, Pulau Kerabak Gadang Timur. Usulan Suaka Margasatwa Pulau Penyu seluas 450 ha, usulan Penetapan Dirjen PHPA No. 993/Dj-VI/PA/1990 Usulan Penetapan BKSDA I No. 2677/V/6/1990.

II - 18

Kawasan konservasi keanekaragaman hayati

di Kabupaten Pesisir Selatan yang

dikhususkan sebagai daerah kawasan perlindungan dan pelestarian adalah sebagai berikut : 1. Hutan Suaka Alam Margasatwa (HSAW) yang terletak dikecamatan Koto XI Tarusan dengan luas 45.722 ha, merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati terutama fauna yang unik sehingga dibutuhkan pembinaan habitatnya. 2. Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat Kecamatan

(TNKS) yang berlokasi hamper diseluruh

yang ada di KAbupaten Pesisir Selatan, dengan luas 260.383 ha,

merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, system zonasi yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, budi daya dan pariwisata. Gambar 2.11 Keanekaragaman Hayati

Sumber : BKDSA Kab. Pessel

Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan dua kawasan ini sebagai tempat untuk penyelamatan dan pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati. Penyelamatan ini tidak hanya berada di dua kawasan tersebut tetapi juga terdapat dikawasan produksi dan kawasan budi daya. Bentuknya seperti Hutan Produksi (HP), hutan Produksi konservasi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL), areal perkebunan besar, penambangan dan hutan rakyat.

Pulau Penyu yang terdapat di Kecamatan Sutera

merupakan Suaka Marga Satwa di Sumatera Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat II - 19

Usulan Penetapan Direktur Jenderal Hutan Pelestarian ALam No. 933/DJ/VI/PA/90 tanggal 26 Mei 1990. Flora diketahui mendominasi adalah golongan Reptil sebesar 16.250 spesies, sedangkan flora adalah Tumbuh-tumbuhan dengan nilai 850 spesies. Jenis Spesies yang dilindungi didominasi oleh fauna Reptil sebanyak 650 spesies dan tumbuh-tumbuhan 850 spesies seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2.12 Keanekaragaman hayati dilindungi Kab. Pessel 2010 18000 16250

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

199

371

110

Hwn Burung Reptl Menyusui Sumber : Analisis KLH Kab. Pessel

Ampibi

50

Ikan

56

45

Keong Serangga Jml Spesies dikthu Jmlh Spsies dilindg

850

Tumbuh

Gambar 2.13 Flora fauna yang dilindungi

Sumber : TNKS

Perbandingan dengan baku mutu 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 199 tentang Jenis Satwa yang dilindungi

II - 20

Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Noomor 7 tahun 1999 tentang jenis satwa yang dilindungi, maka keanekaragaman hayati daerah Kabupaten Pesisir Selatan spesies dan jenisnya hampir sama, karena sama-sama berada pada daerah beriklim tropis, namun ciri-ciri dari satu daerah tentu ada. Maskot Kabupaten Pesisir Selatan dari Fauna adalah Mungkus, adalah sejenis ikan yang hidup disungai dengan bentuk badan berukuran kecil berwarna hitam mengkilat. Floranya adalah Pohon Beringin. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Pada tahun 2008 jumlah spesies yang diketahui secara keseluruhan pada daerah hutan TNKS hewan menyusui sebanyak 100 jenis, burung sebanyak 400 jenis.

Hwn Menyusui Burung

GAMBAR 2.14 Perbandingan Jumlah Spesies yang diketahui

Reptl Ampibi Ikan Keong

2008

2009

2010

Serangga Tumbuh

Sumber : BKSDA Kab. Pessel

Gambar 2.14 menunjukan bahwa jumlah spesies yang diketahui dari tahun ketahun terjadi kenaikan jumlahnya, hal ini menunjukan bahwa ada kepedulian melaksanakan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi. GAMBAR 2.15 Perbandingan Jumlah Spesies yang Dilindungi

HM

20000

Burung

15000

Reptil

10000

Ampibi

5000

Ikan

0 2008 Sumber : BKSDA Kab. Pessel

Keong 2009

2010

Serangga Tumbuhan

II - 21

Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah spesies dari tahun ketahun terjadi kenaikan, hal ini telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang perlindungan terhadap hewan langka, endemik dan punah. Analisis statistik sederhana Perlindungan terhadap hewan yang dilindungi oleh pemerintah perlu dilaksanakan secara konverensih dan terpadu seluruh stakeholder terkait, untuk menjaga kelestarian jenis spesiesnya dimasa yang akan datang.

II-C. A I R Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber daya air yang berlimpah dan memiliki kualitas yang baik. Daerah ini memiliki 18 buah sungai, yaitu 11 buah sungai besar dan 17 buah sungai kecil. Sungai-sungai tersebut terpapar dari utara ke selatan yakni dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai Kecamatan Lunang Silaut. Seluruh sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan hulunya berada di Kabupaten Solok Selatan. Selain sungai yang banyak, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki embung sebanyak 8 buah tersebar di 3 kecamatan. Dari permasalahan – permasalahan yang timbul diatas, maka isu lingkungan yang terkait dengan kualtitas dan kualitas air di Kabupaten Pesisir Selaltan adalah sebagai berikut : a. Sedimentasi didaerah hilir b. Tebing sungai rapuh c.

Banjir

d. Longsor Dalam menganalisis permasalahan yang timbul dilakukan penekanan analisis SPR dan perbandingan dengan baku mutu, perbandingan nilai antar waktu dan analisis statistic. Pertimbangan – pertimbangan tersebut adalah : a.

Batang air yang dianalisis adalah Batang air yang mengalami perubahan kondisi dasar dan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

b. Penekanan analisis

dilakukan untuk parameter yang melebihi baku mutu,

datanya tersedia dan dapat digunakan sebagai indicator kerusakan sumber daya air dan ketersediannya. II - 22

c.

Sedimentasi pada dasar waduk dan banyaknya tumbuhan

enceng gondok

menyebabkan terjadinya blooming dan pencemaran air waduk d. Melakukan pembandingan antara lokasi, kualitas air sungai perkecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. KUANTITAS AIR SUNGAI Sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki sedimen yang tinggi pada daerah hilir, hal ini disebabkan aktivitas manusia lebih banyak pada daerah hulu tengah dan terkumpul secara keseluruhan pada daerah hilir. Debit sungai pada musim kemarau lebih sedikit dibandingkan dengan debit sungai musim hujan, hal ini dipengaruhi oleh tingginya curah hujan pada daerah hilir, disamping itu juga penebangan secara liar pada daerah hulu dapat menyebabkan air menjadi berlimpah didaerah hilir yang menyebabkan banjir. Jika dilihat dari panjang sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah berfluktuasi, Batang air yang paling panjang adalah Batang Inderapura dengan panjang 80 km, diikuti oleh Batang Silaut sepanjang 65 km dan Batang Lengayang dengan panjang 60 km. Batang air yang paling pendek adalah Batang Palangai Kecil dengan panjang 10.50 km, diikuti yang kedua Batang Painan dengan Panjang 12,50 km, Batang Arau sepanjang 15 km dan Batang Sungai Rumbai sepanjang 15 km.

KUANTITAS AIR TANAH Air tanah yang digunakan oleh masyarakat adalah sumur gali, daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai topografi berbukit, bergelombang dan berpasir, belum mempunyai industry yang besar, masyarakat terutama masih menggunakan air tanah sumur gali sebagai kebutuhan penggunaan air bersih sehari-hari. Sebagian besar masyarakat dataran dan mempunyai daerah pesisir menggunaakn sumur gali, masyarakat berada didaerah perbukitan menggunakan air bukit yang berasal dari

mata air dan air terjun

menggunakan sarana system perpipaan

(PDAM) sebagai kebtuhan air bersih.

II - 23

KUANTITAS EMBUNG Kabupaten Pesisir Selatan memiliki embung sebanyak 6 buah, ketersediaan embung didaerah diperuntukan sebagai penampungan sementara dari curah hujan dan perairan pegunungan sebagai pencegahan banjir apabila curah hujan yang turun sangat tinggi. Embung yang tersedia pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki volume air terbesar oleh Embung Taratak Timbulun dengan volume air 166,764 m3 dengan luas 5,04 ha. Selanjutnya Embung Amping Parak di Kecamatan Sutera dengan luas 24 ha dan volume air 120 m3, lalu Embung Gunung Malelo dengan volume 110 m3 , luas 2.20. Sedangkan yang paling sedikit volume air adalah Embung Tanjung Durian dengan volume 21,8 m3 dan luas 4.03 ha.

Tabel 2.14 Embung Kabupaten Pesisir Selatan

No.

Nama Embung

Kecamatan

Luas

Volume

( Ha )

( M³ )

1

Embung Lubuk Agung Salido

IV Jurai

5,00

100.000

2

Embung Teratak Timbulun

Sutera

5,04

166.764

3

Embung Lubuk Mato Kuciang

Sutera

0,85

91.000

4

Embung Gunung Malelo

Sutera

2,20

110.000

5

Embung Amping Parak

Sutera

24,00

120.000

Embung Tanjung Durian

Ranah Pesisir

4,03

21.800

6

Permasalahan −

−

−

Daya tampung embung semakin hari semakin berkurang karena mengalami pendangkalan Di beberapa tempat muncul tanaman enceng gondok Minimnya dana pemeliharaan embung

Upaya Konservasi −

−

−

Perlu dilakukan penanaman tanaman kayu-kayuan dan MPTS di sekitar embung Penyuluhan kepada masyarakat untuk melestarikan embung Seyogianya diadakan pemberdayaan tuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar embung

Sumber : Data Olahan SD-12 Buku Data 2010

Sebagian besar embung belum beroperasi, masih dalam tahap persiapan untuk beroperasi. Sedimentasi pada embung akibat dari erosi dan merupakan padatan yang terdapat pada air embung itu sendiri. Jumlah sedimen yang banyak didalam air embung dapat merugikan dalam berbagai penggunaannya seperti : 1. Dapat mengurangi penetrasi sinar matahari kedalam air, sehingga akan mengurangi kecepatan Foto sintesis. 2. Air menjadi keruh, sehingga diperlukan proses yang panjang sebelum dapat digunakan.

II - 24

3. Sedimen yang mengendap didasar embung dapat mengurangi populasi ikan dan hewan air lainnya, karena telur dan sumber – sumber makanan tertutup oleh sedimen. KUALITAS AIR SUNGAI Kualitas

air

pada

dasarnya

dapat

dilakukan

dengan

pengujian

untuk

membuktikan apakah air layak untuk dikonsumsi atau tidak. Perbedaan fungsi dan pemanfaatan sungai – sungai yang alirannya melewati pusat kota dan pedesaan, akan menyebabkan perbedaan jenis tingkat pencemaran. Dengan kondisi sungai tersebut, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan agar gambaran kualitas sungai Kabupaten Pesisir Selatan dapat diperoleh, pendekatan tersebut diantaranya adalah : 1. Pengujian kualitas air sungai dilakukan terhadap sungai – sungai besar yang melewati perkotaan, pasar, pertanian, peternakan, Rumah sakit, industry domestic, buangan limbah rumah tangga dan penambangan. 2. Untuk mengetahui terjadi perubahan kualitas sungai, dilakukan pengujian pada 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. 3. Sungai yang akan dianalisis adalah sungai yang mempunyai parameter berada dibawah baku mutu. 4. Analisis baku mutu dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan Peraturan Gubernur Sumbar nomor 05 tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Kelas II. Tabel 2.15 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010 Musim Kemarau No

Nama Sungai

1

Batang Lunang

2

Batang Tapan

3

Batang Inderapura

4

Batang Air Haji

5

Batang Palangai

6

Batang Kambang

7

Batang Surantiah

BOD

COD

PHOSFAT

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

0.74

0.76

0.96

7.8

11.9

12

1.23

0.5

0.63

0.99

1

1.3

8.6

9.78

9.93

0.8

0.9

0.91

1.45

1.53

1.67

4.8

9.86

9.93

1.6

1.61

1.62

0.66

1.2

1.24

6.1

7.3

7.5

1.58

1.59

1.63

0.24

0.25

0.83

5.6

5.8

8.2

1.27

1.28

1.31

0.08

1.09

2.1

5.4

7.9

10.8

0.51

0.51

0.58

0.64

0.65

2.31

7.9

8.9

9

1.6

1.6

3 II - 25

8

Batang Kapas

9

Batang Salido

10

Batang Bayang

11

Batang Tarusan

1.2

1.2

1.27

10.3

11.22

11.3 1

0.42

0.51

0.53

0.98

1.1

2.2

5.6

7.9

10.8

0.9

0.5

0.6

0.53

0.54

0.56

7.2

7.8

8.1

0.58

0.6

0.63

0,4

1.65

1,75

3.6

5

6.99

0.16

0.22

0.6

Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel

Keterangan : Tabel olahan SD – 13.1, SD-13.2, SD-13.3 dan SD-13.4 Dari table 2.15 parameter BOD dan COD yang terjadi pada musim kemarau nilainya tidak melebihi baku mutu, sedangkan untuk parameter Sulfat melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Baku Mutu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008. Tabel 2.16 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010 Musim Hujan No

Nama Sungai

1

Batang Lunang

2

Batang Tapan

3

Batang Inderapura

4

Batang Air Haji

5

Batang Palangai

6

Batang Kambang

7

Batang Surantiah

8

Batang Kapas

9

Batang Salido

10

Batang Bayang

11

Batang Tarusan

BOD

COD

FOSFAT

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

0.66

0.69

0.7

6.92

7

7.3

0.98

1.2

1.4

0.98

0.99

1.1

8.2

8.5

8.7

0.71

0.75

0.78

0.69

1.2

1.5

5.1

5.4

5.9

1.53

1.57

1.6

0.64

0.67

0.68

6

6.3

6.5

1.52

1.53

1.59

0.26

0.28

0.29

5.3

5.4

5.7

1.23

1.25

1.26

0.8

1.1

1.13

5.1

5.4

5.6

0.5

0.51

0.58

0.61

0.64

0.66

7.7

7.8

8.5

0.49

0.5

0.58

1.4

1.5

1.7

5.9

6.8

7.1

0.4

0.41

0.43

0.9

1

1.5

5.4

6.8

9.8

0.49

0.5

0.51

0.51

0.51

0.53

6.7

6.9

7

0.52

0.53

0.56

0.48

0.49

0.52

3.7

4.1

4.3

0.14

0.15

0.18


Keterangan : Tabel olahan SD – 13.5, SD-13.6, SD-13.7 dan SD-13.8, SD-14 Tabel 2.16 pengujian kualitas air sungai pada musim hujan di dominasi oleh tingginya parameter fosfat melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, tingginya fosfat disebabkan oleh buangan dari limbah rumah tangga dan limbah pestisida B3 dari lokasi pertanian masyarakat dan pelapukan kayu selama beberapa tahun.

II - 26

KUALITAS AIR TANAH Kualitas air tanah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikategorikan masih baik, hal ini disebabkan oleh limbah industry tidak ada yang mencemari tanah masyarakat. Dari beberapa parameter uji yang dilakukan pada sumur penduduk masyarakat pasar, dan pinggir pantai diperoleh hasil berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan. Air tanah yang Hal ini dapat dilihat seperti table dibawah ini : Tabel 2.17 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur Tahun 2010 NO

NAMA PEMILIK SUMUR

BOD

DO

FOSFAT

1

Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT

0.6

1.63

0.2

2

Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT

0.56

2.41

0.3

3

Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT

0.43

1.25

Ttd

4

Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT

0.42

2.52

0.2

5

Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT

0.54

3.05

Ttd

6

Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT

0.53

3.35

0.1


Keterangan : Tabel olahan SD – 15 KUALITAS AIR EMBUNG Kualitas Air embung yang dilakukan pengujian yaitu embung dihulu dan dihilir berada dibawah baku mutu yang ditetapkan.

II - 27

Tabel 2.18 Hasil Pemantauan Kualitas Air Embung Tahun 2010 NO

NAMA PEMILIK SUMUR

COD

DO

FOSFAT

NO3

1

Embung Lubuk Mato Kucing Hulu Koordinat : 01°32’56,7” LS dan 100 °41’32,1” BT

5.8

5.3

0.13

1.2

2

Embung Lubuk Mato Kucing Hulu Koordinat : 01°32’56,7” LS dan 100 °41’32,1” BT

8.1

5.5

0.12

1.2


Keterangan : Tabel olahan SD – 14 Perbandingan dengan baku mutu 1. PP RI Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 2. Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air 3. Kepmen LH Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat. Tabel 2.19 Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010 Musim Kemarau No

Nama Sungai

1

Batang Lunang

2

Batang Tapan

3

Batang Inderapura

4

Batang Air Haji

5

Batang Palangai

6

Batang Kambang

BOD

COD

FOSFAT

Hulu

Tengah

Hilir

BM

Hulu

Tengah

Hilir

BM

Hulu

Tengah

Hilir

BM

0.74

0.76

0.96

3

7.8

11.9

12

25

1.23

0.5

0.63

0.2

0.99

1

1.3

3

8.6

9.78

9.93

25

0.8

0.9

0.91

0.2

1.45

1.53

1.67

3

4.8

9.86

9.93

25

1.6

1.61

1.62

0.2

0.66

1.2

1.24

3

6.1

7.3

7.5

25

1.58

1.59

1.63

0.2

0.24

0.25

0.83

3

5.6

5.8

8.2

25

1.27

1.28

1.31

0.2

0.08

1.09

2.1

3

5.4

7.9

10.8

25

0.51

0.51

0.58

0.2

II - 28

7

Batang Surantiah

8

Batang Kapas

9

Batang Salido

10

Batang Bayang

11

Batang Tarusan

0.64

0.65

2.31

3

7.9

8.9

9

25

1.6

1.6

3

0.2

1.2

1.2

1.27

3

10.3

11.22

11.31

25

0.42

0.51

0.53

0.2

0.98

1.1

3

5.6

7.9

10.8

25

0.9

0.5

0.6

0.2

0.53

0.54

0.56

3

7.2

7.8

8.1

25

0.58

0.6

0.63

0.2

0,4

1.65

1,75

3

3.6

5

6.99

25

0.16

0.22

0.6

0.2

2.2


Keterangan : Tabel olahan SD – 13.1, SD-13.2, SD-13.3 dan SD-13.4 Tabel 2.19 diatas menunjukan bahwa parameter BOD dan COD tidak yang melebihi baku mutu, baik pada daerah hulu, tengah dan hilir sungai. Sedangkan untuk parameter Fospat melebihi Baku mutu sebesar 0,2 mg/l sementara dari analisa laboratorium hampir diseluruh sungai mengandung fosfat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah agraris merupakan daerah surplus beras dan sector pertanian yang luas hasil tanamnya. GAMBAR 2.16 PERBANDINGAN FOSFAT DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010

Hulu

Tengah

Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

Hilir

B. Lunang B. Air Haji B. Surantih B. Bayang

B. Tapan B. Palangai B. Kapas B. Tarusan

BM

B. Inderapura B. Kambang B. Salido

Gambar 2.16 diatas menunjukan pada daerah hilir sungai Batang Inderapura terdapat kandungan Fospat yang sangat tinggi melebihi baku mutu yaitu dengan nilai 1.63 mg/l dan daerah hilir Air Haji sebesar 1.62 mg/l, tingginya fosfat disebabkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit, penambangan galian C, pertanian pupuk dari sawah dan buangan tinja dan urine manusia. GAMBAR 2.17 PERBANDINGAN BOD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010

Hulu

Tengah


Hilir B. Lunang B. Air Haji B. Surantih B. Bayang


BM


II - 29

Gambar 2.17 menunjukan bahwa kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk menghancurkan mikroba cukup bagus. BOD dalam air sangat dibutuhkan untuk proses degradasi mikroba dalam air. GAMBAR 2.18 PERBANDINGAN COD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010

Hulu

Tengah




BM


Gambar 2.18 menunjukan bahwa kandungan COD dalam air sungai cukup baik sehingga tidak ada kandungan kimia yang melebihi terdapat dalam air. Tabel 2.20 Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010 Musim Hujan No

Nama Sungai

1

Batang Lunang

2

Batang Tapan

3

Batang Inderapura

4

Batang Air Haji

5

Batang Palangai

6

Batang Kambang

7

Batang Surantiah

8

Batang Kapas

9

Batang Salido

10

Batang Bayang

11

Batang Tarusan

BOD

COD

Hulu

Tengah

Hilir

0.66

0.69

0.7

BM 3

FOSFAT

Hulu

Tengah

Hilir

6.92

7

7.3

3 0.98

0.99

1.1

1.2

8.2

1.5

8.5

8.7

0.67

0.68

0.26

0.28

0.29

0.8

1.1

1.13

0.61

0.64

0.66

1.4

1.5

1.7

0.9

1

1.5

5.1

5.4

5.9

0.51

0.51

0.53

0.48

0.49

0.52

Hilir

BM 0.2

0.98

1.2

1.4

0.71

0.75

0.78

0.2 0.2 1.53

1.57

1.6

1.52

1.53

1.59

1.23

1.25

1.26

0.5

0.51

0.58

0.49

0.5

0.58

0.4

0.41

0.43

0.49

0.5

0.51

0.52

0.53

0.56

0.14

0.15

0.18

25 6

6.3

6.5

5.3

5.4

5.7

5.1

5.4

5.6

7.7

7.8

8.5

5.9

6.8

7.1

5.4

6.8

9.8

6.7

6.9

7

3.7

4.1

4.3

3

0.2

25

3

0.2

25

3

0.2

25

3 3

Tengah

25

3 0.64

Hulu

25

3 0.69

BM 25

0.2

25

3

25

0.2

25

3

0.2 0.2

25

0.2

Sumber : Analisis Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel

Keterangan : Tabel olahan SD – 13.5, SD-13.6, SD-13.7 dan SD-13.8

II - 30

GAMBAR 2.19 PERBANDINGAN FOSFAT DENGAN BAKU MUTU MUSIM HUJAN TAHUN 2010

Hulu

Tengah


Hilir

B. Lunang B. Air Haji B. Surantih B. Bayang


BM


Gambar 2.19 Hampir semua batang air sungai kandungan fosfatnya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Kandungan Fosfat tertinggi ada di daerah Hilir Batang Air Haji yakni dengan Nilai 1.59 mg/l sedangkan paling rendah ada di daerah hulu Batang Tarusan. GAMBAR 2.20 PERBANDINGAN BOD DENGAN BAKU MUTU MUSIM HUJAN TAHUN 2010

Hulu

Tengah



BM



Gambar 2.20 menunjukan bahwa kandungan BOD berada dibawah baku mutu. GAMBAR 2.21 PERBANDINGAN COD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010

Hulu

Tengah




BM


II - 31

Tabel 2.21 Perbandingan Kualitas Air Sumur dengan Baku Mutu Tahun 2010 NO

NAMA PEMILIK SUMUR Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT

1 2

3 4 5

6

BOD

BM

DO

BM

FOSFAT

BM

0.6

3

1.63

25

0.2

0.2

0.56

3

2.41

25

0.3

0.2

0.43

3

1.25

25

Ttd

0.2

0.42

3

2.52

25

0.2

0.2

0.54

3

3.05

25

Ttd

0.2

0.53

3

3.35

25

0.1

0.2

Sumber : Analisis Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel

Keterangan : Tabel olahan SD – 15,

GAMBAR 2.22 PERBANDINGAN KONSENTRASI BOD DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010

Ps. BL Selasa

Koto Nan IV BS

Ps.Lamo AH


Ps. Baru AH

BOD

Muaro Byg

Ps. Br Byg

BM

Gambar 2.22 menunjukan bahwa konsentrasi kisaran BOD air sumur masyarakat yang berada dipasar, rumah masyarakat dan pinggit pantai Nerada dibawah baku mutu ditetapkan 3 mg/l. BOD merupakan indicator pencemaran organic yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kualitas air dan kepekatan air. Faktor yang mempengaruhi BOB adalah Suhu dan pH (derajat keasaman). Dari 7 sampel kualitas air sumur penduduk semua melebihi baku mutu, hal ini dipengaruhi oleh tingginya kandungan zat organic dalam air.

II - 32

GAMBAR 2.23 PERBANDINGAN KONSENTRASI COD DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010

Ps. BL Selasa

Koto Nan IV BS

Ps.Lamo AH

Ps. Baru AH

COD


Muaro Byg

Ps. Br Byg

Baku Mutu

Gambar 2.23 menunjukan bahwa parameter COD hasil analisis laboratorium nilainya lebih kecil dibandingkan dengan baku mutu menunjukan 25 mg/l, analisa laboratorium jauh dibawah 25 mg/l. GAMBAR 2.24 PERBANDINGAN KONSENTRASI FOSFAT DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010

Ps. BL Selasa

Koto Nan IV BS

Ps.Lamo AH

Ps. Baru AH

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

Fosfat

Muaro Byg

Ps. Br Byg

Baku Mutu

Gambar 2.24 tergambar bahwa parameter fosfat pada sumur masyarakat yang tinggal di Koto Nan IV Balai Selasa melebihi baku mutu yang telah ditetapkan dengan nilai 0,2 mg/l. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Untuk melihat trend kualitas air sungai dan air sumur perlu dilakukan analisis penyusunan data secara berkala dari 3 tahun.

II - 33

GAMBAR 2.25 DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2007

B.TRSN B. BYG B. SLD B. KPS B. SRTH B. KBG B. PLG B. AHJ B. INDR B. TPN

HULU

TENGAH

HILIR

B. SLUT


Gambar di atas menjelaskan bahwa debit air sungai pada musim kemarau tahun 2007 terjadi fluktuasi, batang Tarusan dari hulu ke hilir terjadi peningkatan volume debit air. Hal ini disebabkan penebangan secara liar dan perambahan hutan di sempadan sungai pada daerah hulu. Batang air yang lain juga ada yang berfluktuasi namun tidak terlalu mencolok. Batang Air Haji pada daerah hulu jauh lebih kecil namun pada daerah hilir lebih besar, ini berarti penebangan pohon pada daerah sempadan batang air bagian hulu. Secara keseluruhan debit air pada batang air daerah Pesisir Selatan tergolong baik dan dapat dimanfaatkn untuk kebutuhan irigasi pertanian. GAMBAR 2.26 DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2008


HULU

TENGAH

HILIR

B. SLUT


Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2008 pengukuran yang dilakukan pada musim kemarau terdapat dua batang air yang debitnya begitu mencolok, yakni batang Tapan dan batang Salido, volume debit air pada daerah hulu jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah hilir dan tengah, hal ini disebabkan oleh penambangan galian C pada daerah hulu, penebangan liar, kebakaran hutan dan penebangan pohon disempadan sungai.

II - 34

GAMBAR 2.27 DEBIT AIR SUNGAI MUSIM HUJAN TAHUN 2008


HULU

TENGAH

HILIR

B. SLUT


Pada musim hujan volume air tentu lebih besar ketika terjadi musim kemarau, dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Batang Silaut dan Batang Air Haji terjadi fluktuasi yang signifikan antara daerah hulu, tengah dan hilir. Hal ini disebabkan tingginya sedimentasi pada daerah hulu, penebangan pohon di sempadan sungai, kebakaran lahan dan penambangan galian C, sedangkan untuk Batang Tarusan tidak begitu mencolok. B.TRSN B. BYG

GAMBAR 2.28 DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2009

B. SLD B. KPS B. SRTH B. KBG B. PLG B. AHJ B. INDR B. TPN B. SLUT

HULU

TENGAH

HILIR


Pada musim kemarau panjang debit air sungai berkurang, hal ini disebabkan pohon yang berfungsi sebagai penyimpan air tidak ada lagi, karena banyak yang sudah dibabat dan dibakar, Batang Palangai mengalami fluktuasi yang cukup sigifikan dengan terjadi penurunan debit air yang dratis pada daerah hilir, melebihi batang air yang lainnya. Hal ini terjadi karena banyaknya penambangan pasir galian C pada daerah hilir. Batang Tarusan dan batang air lainnya dalam keadaan normal dan tidak terjadi fluktuasi yang terlalu signifikan.

II - 35

B.TRSN

GAMBAR 2.29 DEBIT AIR SUNGAI MUSIM HUJAN TAHUN 2009

B. BYG B. SLD B. KPS B. SRTH B. KBG B. PLG B. AHJ B. INDR B. TPN B. SLUT

HULU

TENGAH

HILIR


Pada tahun 2009 musim hujan pasca gempa yang terjadi di Sumatera Barat termasuk Pesisir Selatan tetap dilakukan pengujian volume debit air, apakah terjadi suatu penyusutan atau tidak ada perubahan. GAMBAR 2.30 KUALITAS AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU

BOD COD POSPAT

2007

2008

2009

2010


Grafik di atas menunjukan bahwa konsentrasi BOD, fospat dan COD dari tahun 2007 sampai tahun 2008 terjadi penurunan drastis, namun tahun selanjutnya staknan. Adapun air sungai Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih tergolong baik, namun ada satu parameter fosfat yang berada di atas baku mutu. GAMBAR 2.31 KUALITAS AIR SUNGAI MUSIM HUJAN

BOD COD FOSPAT

2008 2009 Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

2010

Pengujian kualitas air sungai musim hujan pada tahun 2007 belum dilaksanakan, maka oleh sebab itu data kualitas sungai musim hujan 2007 tidak tersedia. Untuk Parameter Fosfat melebihi Baku mutu yang telah ditetapkan. II - 36

TABEL 2.22 PERBANDINGAN NILAI ANTAR WAKTU KUALITAS AIR SUMUR KABUPATEN PESISIR SELATAN KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2007

Nama Lokasi Sumur Bor Painan Hotel Adi Karya Painan Mushala Jabal Qubis Painan

Residu Terlarut

Residu Tersuspe nsi

pH

DO

Besi

Khlorid a

Nitrit Sbg N

Sulfat

Khlorin Bebas

799

ttd

8

0,32

2,51

367,89

0,01

35,29

7,04

349 58

14 16

8

1,01

0,84

95,97

0,01

13,9

22,88

29

6

0,25

0,84

22,46

35,2

3.312

123 8

0,06

2,51

143,96 1.511, 53

0,01

29,5

0,28

38,5

12,32

28

148

9

7

0,44

0,28

115,96

0,01

17,11

3,52

26

174

ttd

7

0,4

0,84

79,98

0,01

6,42

8,8

27,5

132

ttd

6,5

0,3

0,28

71,98

0,01

5,35

10,56

Temperatur 28 28,5

TPI Carocok Tarusan Kampung Pasar Baru Bayang Karang Pauh Islamic Center Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

II - 37

TABEL 2.23 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2008

Temperat ur

Residu Terlarut

Residu Tersuspe nsi

pH

BOD

COD

DO

Total Fosfat sbg P

NO 3 sebagai N

NH3-N

Nitrit sbg. N

Sulfat

Sal init as

Minyak dan Lemak

Fecal Coli

Jl. Rasuna Said No. 5 Painan

33

0,27

0,00015

7

1,75

9

6

0,18

1,2

0,098

0,001

182

2,2

0,0011

*

Jl. Tentera Pelajar No.3 Painan

32

0,35

0,000015

7

1,6

9

6.025

0,2

1,1

0,12

0,012

146

1,7

0,0007

-

Jl. Tentera Pelajar No.9 Painan

35

0,52

0,0004

7,01

1,45

9,5

5,9

0,2

1,3

0,2

0,004

105

1,7

0,0001

-

Pantai Batu Kalang Tarusan 1

26

1,93

0,001

7

1,55

9

6

0,08

1,4

0,008

0,0008

129

1

0,0005

*


29

0,33

0,0003

7,05

1,7

9

5,8

0,002

1,4

0,002

0,0002

203

3,2

0,0002

-


30

0,81

0,0004

7,02

1,8

9,5

5,6

0,001

1,3

0,003

0,003

207

1,6

0,0001

*

Nama Lokasi

* = terdeteksi bakteri coli


II - 38

TABEL 2.24 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2009 Tem pera tur

Residu Terlarut

Residu Tersuspe nsi

pH

BOD

COD

DO

Total Fosfat sbg P

NO 3 seba gai N

Pasir Putih Rumah Pak Muslim Kec. Lengayang

27

0,25

0,0006

6,9

4,3

12

2

1,2

1

Pasir Putih Rumah makan Tiara Rumah Pak Markis Kec. Lengayang

26

0,45

0,0004

7

4,5

10

3

1

0,9

Nama Lokasi

NH4-N

0,012

NH3-N

Besi

Sulfat

Minyak dan Lemak

Fecal Coli

0,001

0,03

31

ttd

*

0,002

0,89

52

ttd

*

ttd

*

ttd

*

ttd

*

ttd

*

ttd

*

0,002

Pasir putih Rumah Pak Mansyur Kec. Lengayang

28

0,63

0,0001

6,8

4,8

6

2,4

2,2

1

0,001

0,02

0,02

86

Pasir Jambak Rumah Pak Hasan Kec. Sutera

28

0,35

0,0007

6,9

4,41

21

2,9

1

1

0,012

0,002

0,13

26

Pasir Jambak Rumah Pak Very Kec. Sutera

29

0,65

0,0006

7

5,01

6

3

1

0,8

0,002

0,005

0,05

56

Pasir Jambak Rumah Ibu Marnis Kec. Sutera

29

0,73

0,0007

6,8

4,9

16

3,5

0,8

0,7

0,001

0,003

0,03

31

29

0,35

0,001

7

5,03

11

2,2

1

1,5

0,001

0,002

0,04

69

Sungai Pampan Rumah Pak Aril Kec. Batang Kapas


II - 39

TABEL 2.25 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2010

Nama Lokasi Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT

Temperatur

pH

BOD

COD

DO

Total Fosfat sbg P

NO 3 sebagai N

Kadmium

Tembaga

Besi

Fosfat

25

7.2

0.6

Ttd

1.63

1,2

2.5

0.228

0.42

0.04

0.2

24

7.1

0.56

ttd

2.41

1

1.9

0.307

0.54

0.4

0.3

23

7

0.43

Ttd

1.25

2,2

1.3

0.294

0.44

0.19

Ttd

25

7.1

0.42

ttd

2.52

1

1.6

0.263

0.66

0.1

0.2

24

6.9

0.54

Ttd

3.05

1

1.8

0.309

0.47

0.01

Ttd

24

7

0.53

ttd

3.35

0,8

2

0.286

0.45

0.05

0.1


II - 40

Analisis statistic sederhana TABEL 2.26 ANALISIS DEBIT MUSIM KEMARAU Lokasi

2007

B. TARUSAN B. BAYANG B. SALIDO B. KAPAS B.SUTERA B. KAMBANG B. PALANGAI B. AIR HAJI B. INDERAPURA B. TAPAN B. LUNANG

2008

2009

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

12,109

15,261

16,216

11,48

19,50

21,49

13,20

25,20

80,33

18,453

17,963

19,017

13,20

25,20

80,33

11,48

19,50

21,49

20,113

19,9

19,671

15,75

16,00

22,95

28,88

24,86

63,00

20,31

19.879

18,023

18,00

22,00

22,68

12,96

20,63

28,80

19,781

18,327

18,298

13,5

15,93

21,25

13,63

18,75

22,90

22,246

21

21,873

29,40

33,75

36,00

29,40

33,75

36,00

23,105

21,237

19,965

13,63

18,75

22,90

13,5

15,93

21,25

21.732

20,438

19,953

12,96

20,63

28,80

18,00

22,00

22,68

17,394

18.451

17,865

28,88

24,86

63,00

15,75

16,00

22,95

20,458

19,376

17,546

11,48

19,50

21,49

13,20

25,20

80,33

19,781

18,327

18,298

13,20

25,20

80,33

11,48

19,50

21,49


Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2007 sederhana adalah : Debit maksimum adalah batang Palangai dengan volume 23,105 m3. Debit minimum adalah batang Tarusan dengan volume 12,106 m3. Rata – rata debit air sungai pada tahun 2007 adalah seluas 15,102 m3. Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2008 sederhana adalah : Debit maksimum adalah batang Lunang dan Batang tarusan dengan volume 80,33 m3. Debit miniimum adalah batang Tarusan dengan volume 11,48 m3. Rata – rata debit air sungai pada tahun 2008 adalah seluas 15,102 m3. Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2009 sederhana adalah : Debit maksimum adalah batang Tapan dengan volume 80,33 m3. Debit minimum adalah batang Bayang dengan volume 11,48 m3. Rata – rata debit air sungai pada tahun 2009 adalah seluas 55, 102 m3.

II - 41

Gambar 2.32 Analisis Statistik Debit air pada musim kemarau

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Maks

Min

Rata-rata 2007 2009

Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel

2008

Dari grafik diatas menunjukan bahwa pada tahun 2009 dan 2008 debit air pada musim kemarau hampir sama volumenya. Sedangkan pada tahun 2007 debit volume air berada dibawah ratarata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa debit air dari tahun ketahun mengalami peningkatan. TABEL 2.27 ANALISIS BOD MUSIM KEMARAU Lokasi

2007


2008

2009

2010

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

0,5

0,95

1,4

0,37

0,41

1,54

0,46

0,55

0,45

0,4

1.65

1,75

0,9

1,5

2,1

0,75

0,26

0,2

1,05

1

1,3

0.53

0.54

0.56

1

2,1

2,3

0,04

1,07

1,95

0,9

1,3

1,4

0.98

1.1

1,79

2

2,7

0,92

0,66

0,22

1,69

1,7

2,01

1.2

1.2

1.27

2.2

1

2,1

1,95

0,62

0,14

2,21

0,94

1

1,01

0.64

0.65

2.31

1,7

1,8

1,9

0,94

1,07

0,01

0,6

0,65

1,24

0.08

1.09

2.1

1,4

1,9

2

0,22

0,12

0,84

0,23

0,25

0,89

0.24

0.25

0.83

1,6

1,65

1,7

0,46

0,9

1,21

0,65

1,1

1,23

0.66

1.2

1.24

2

2,4

3,6

1,54

1,43

0,68

1,43

1,51

1,64

1.45

1.53

1.67

2,2

2,4

2,6

0,77

1,69

0,33

0,98

0,99

0,45

0.99

1

1.3

1,5

1,9

3

0,5

0,71

0,93

0,7

0,95

0,73

0.74

0.76

0.96


Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada tahun 2007 adalah : Konsentrasi BOD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 3,6 mg/l. Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,5 mg/l. Rata – rata konsentrasi BOd air sungai pada tahun 2007 adalah berjumlah 1,7 mg/l.

II - 42

Kondisi konsentrasi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2008 sederhana adalah : Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Sutera dengan volume 2,21 mg/l. Konsentrasi BOD minimum adalah batang Salido dengan volume 0,04 mg/l. Rata – rata konsentrasi BOD air sungai pada tahun 2008 adalah seluas 1,09 mg/l. Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2009 sederhana adalah : Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Kapas dengan volume 2,01 mg/l. Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,45 mg/l. Rata – rata BOD air sungai pada tahun 2009 adalah seluas 1,02 mg/l. Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2010 sederhana adalah : Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Kapas dengan volume 2,31 mg/l. Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,4 mg/l. Rata – rata BOD air sungai pada tahun 2010 adalah seluas 1,3 mg/l.

Lokasi

2007


TABEL 2.28 ANALISIS COD MUSIM KEMARAU 2008

2009

2010

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

Hulu

Tengah

Hilir

1,4

1,5

1,7

7

5

4

5,4

8

5,3

3.6

5

6.99

5,1

5,3

5,7

8

5

6

10,2

10,1

11

7.2

7.8

8.1

4,4

8,1

20

5,4

7,5

10

6

7,6

11

5.6

7.9

9,34

10

11

10,1

11,2

9,3

10,2

11,21

1,26

10.3

11.22

10.8 11.3 1

7,25

8,1

9,7

7,6

9

8,5

7,89

8

7,3

7.9

8.9

9

9,6

10

12

8

9

9,6

5,5

7,8

10,8

5.4

7.9

10.8

4,8

5,1

6,3

5

4

8

5,6

5,7

8,2

5.6

5.8

8.2

14

15

18

6

7

4

6,1

7,2

7,3

6.1

7.3

7.5

14

15

18

4,5

9,8

9,9

4,7

9,86

9,93

4.8

9.86

9.93

8,3

10

12

8

9

7,5

8,5

9,76

9,93

8.6

9.78

9.93

9,2

8,7

11

7

11,5

8,5

7,7

11,8

8,6

7.8

11.9

12


II - 43

Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada tahun 2007 adalah : Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dan batang Air Haji volume 18 mg/l. Konsentrasi COD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 1,4 mg/l. Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2007 adalah berjumlah 9,7 mg/l. Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada tahun 2008 adalah : Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Lunang dengan volume 11,5 mg/l. Konsentrasi COD minimum adalah batang Palangai dengan volume 4 mg/l. Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2008 adalah berjumlah 7,7 mg/l. Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada tahun 2009 adalah : Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 11,21 mg/l. Konsentrasi COD minimum adalah batang Inderapura dengan volume 4,7 mg/l. Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2009 adalah berjumlah 6,7 mg/l. Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada tahun 2010 adalah : Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 11,31 mg/l. Konsentrasi COD minimum adalah batang Inderapura dengan volume 3.6 mg/l. Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2010 adalah berjumlah 7,4 mg/l. Air merupakan kebutuhan pokok manusia, dimana jenis air yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi air hujan, air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah sangat tergantung dari lingkungan wilayah konservasi dan resapan air. Dengan semakin minimnya penyangga air limpasan pada wilayah hulu menyebabkan erosi pada wilayah hilirnya. Hal ini diakibatkan karena semakin berkurangnya luas kawasan konservasi dan resapan air. Sehingga untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, maka diperlukan penguasaan lahan oleh pemerintah pada kawasan peruntukan konservasi dan resapan air. Untuk tetap menjaga

II - 44

keseimbangan lingkungan, maka pengembalian fungsi kawasan konservasi dan resapan air terutama pada daerah konfik menjadi kegiatan prioritas.

Jika dilihat pada parameter diatas dapat ditarik kesimpulan konsentrasi COD pada daerah kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah baku mutu. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan pengelolaan kawasan konservasi dan resapan air sebagai berikut: a.

Kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air harus dapat mendukung terjaganya siklus hidrologi, seperti pengembangan tanaman perkebunan yang memiliki akar panjang (berfungsi menyimpan air).

b.

Penguasaan lahan sebagian besar oleh pemerintah pada kawasan peruntukan konservasi dan resapan air dapat dilakukan dengan cara pemerintah membeli lahan (sebagian besar) pada kawasan konservasi tersebut dengan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

c.

Pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air dilakukan dengan cara pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada pemerintahan kecamatan dan desa, pada wilayah terkait kawasan konservasi dan resapan air.

Keterbatasan lahan dan perkembangan penduduk yang terus bertambah menyebabkan lahan sekitar sungai menjadi pilihan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan tercemarnya kualitas dan kuantitas air sekitar sungai, disamping dari sisi kesehatan dan estetika menjadi tidak baik. Selain itu juga menjadi salah satu penyebab banjir karena terjadinya pendangkalan dan penyempitan lebar sungai.

Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dan

berdiri

bangunan-bangunan

disempadan

sungai,

maka

diperlukan pengelolaan

(pengawasan, pengendalian dan pengembalian) sempadan sungai. Pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan cara: a)

Kawasan sempadan sungai dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya.

b)

Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya.

II - 45

c)

Sempadan

sungai

setelah

dikuasai

pemerintah,

maka

untuk

mempermudah

pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi. d)

Untuk wilayah sekitar sempadan sungai bangunan boleh didirikan setelah adanya pembangunan jalan inspeksi.

e)

Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan.

f)

Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan sungai harus menghadap sungai.

g)

Pada wilayah yang lahannya sudah memiliki nilai ekonomis tinggi, untuk mewujudkan sempadan sungai di tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan.

II-D. UDARA Pengembangan penatagunaan udara ditujukan agar lingkungan terbebas dari polusi udara dan kebisingan. Pencemaran udara di jalan raya diakibatkan oleh asap kendaraan seperti angkutan umum, bis, truk, dan kendaraan pribadi. Pencemaran udara paling tinggi di lingkungan jalan raya terjadi pada kawasan dengan aktivitas lalu lintas kendaraan relatif tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan, jalan raya dengan indikasi pencemaran udara relatif tinggi terjadi di koridor jalan utama yang melintasi Kabupaten Pesisir Selatan. TABEL 2.29 KUALITAS UDARA PT. INCASI RAYA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 DAN PDAM Lokasi Boiler Pabrik Loading RAM Perumahan Karyawan Depan kantor Depan PDAM

SO2

CO

NO2

TSP

DUSF

Hidrogen

Gas

Amm

Hidrogen

ALL

Chlorida

Khlorin

onia

florida

98.74

Ttd

341.75

235.7

0

0

Ttd

Ttd

Ttd

Ttd

13.1

150.3

0

0.14

0

0

Ttd

Ttd

10

89.9

0

0

0

0

Ttd

Ttd

14

203.7

0

0

0

0

0

6.675

16.67

76.11

0

0

0

0

0,98 0 0 0 0

Noise

Opasit

0

26.85

71.6

0

as

65.8

0

69.9

3.33

0

37.55

Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup

Keterangan : Tabel olahan SD-16 Tabel diatas menunjukan PT. Incasi Raya dan depan kantor PDAM menunjukan bahwa perusahaan telah menyadari pentingnya menjaga kerusakan lingkungan dari asap industry sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas udara sekali 6 bulan.

II - 46

Parameter yang diuji melakukan lama pengujian bervariasi, tergantung parameter yang diukur, SO2 Parameter TSP melebihi baku mutu hasil uji 235.7 µg/Nm3, dalam baku mutu 230 µg/Nm3, sementara untuk parameter yang lain masih berada di bawah baku mutu. Sedangkan pengukuran kualitas udara ambient dilakukan pada satu titik yang dianggap representative dijasikan pengambilan sampel yaitu didepan Kantor PDAM Kota Painan pada koordinat 0°21’002,6”LS dan 100°34’34,7” BT dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut. Dasar pengambilan titik sampel adalah lokasi padat jalur lalu lintas, dekat permukiman penduduk, dekat pasar, pertokoan dan perkantoran serta sekolah. Dari hasil analisa laboratorium yang dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi kerja sama dengan BLK Padang diperoleh hasil dari 3 parameter yang diperiksa CO, NO2 dan TSP hasil analisa (6.675 µg/Nm3, 16.67 µg/Nm3 dan 76.11 µg/Nm3) berada dibawah Baku Mutu yang telah ditetapkan (PP 41 Tahun 1999) tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Gambar 2.33 KUALITAS UDARA PT. INCASAI RAYA 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

ANALISA BAKU MUTU

NO2

SO2

TSP

Sumber : Analisis Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel

Gambar 2.33 menunjukan bahwa kualitas udara PT. Incasi Raya terdapat 1 parameter yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Dari table diatas dapat diketahui bahwa tingkat keasaman daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah, hal ini terbukti setelah dilakukan uji kualitas air hujan.

II - 47

Kulitas Udara dan keasaman (pH) air hujan TABEL 2.30 KUALITAS AIR HUJAN Lokasi JULI AGUS SEPTEMBER OKTOBER

pH

DHL

SO4

NO3

6.15

10.06

5

0.9

6.15

10.05

5

1

6.15

10.06

5

0.9

6.15

10.05

5

1


Keterangan : Tabel olahan SD-17 Tabel diatas menunjukan bahwa pH air hujan dibawah tujuh dengan nilai 6.15 hal ini menggambarkan bahwa air hujan Kota Painan memiliki kadar asam namum keasamannya itu tidak tinggi, masih berada pada baku mutu yang disyaratkan. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kualitas udaranya tergolong baik karena dipengaruhi oleh faktor alam dan perbuatan manusia, faktor alam masih banyak hutan lindung yang dapat mengambil CO dan mengeluarkan O2. Ulah manusia berpengaruh terhadap kualitas udara seperti banyaknya pabrik/industri menengah dan besar, didaerah ini belum banyak industri berkembang. Perbandingan dengan baku mutu 1. PP RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Kepmen Lh Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara 3. Kepmen Lh Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Eimisi Sumber Sumber Tidak Bergerak 4. Kepmen Lh Nomor 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru 5. Kepmen Lh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan 6. Kepmen Lh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran 7. Kepmen Lh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan 8. Kep. Bapedal Nomor 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

II - 48

TABEL 2.31 PERBANDINGAN BAKU MUTU DENGAN KUALITAS UDARA PT. INCASI RAYA TAHUN 2009 Hidrogen Gas Ammo Hidroge

Opasit

Lokasi

SO2

CO

NO2

TSP

DUSFALL

Chlorida

Khlorin

nia

n florida

Noise

as

Boiler Pabrik

98.74

Ttd

341.75

235.7

0

0

Ttd

Ttd

0,98

0

26.85

Loading RAM

Ttd

Ttd

13.1

150.3

0

0.14

0

0

0

71.6

0

Karyawan

Ttd

Ttd

10

89.9

0

0

0

0

0

65.8

0

Depan kantor

Ttd

Ttd

14

203.7

0

0

0

0

0

69.9

3.33

Depan PDAM

0

6.675

16.67

76.11

0

0

0

0

0

0

37.55

365

10.000

400

230

150

5

5

1

8

60

30

Perumahan

BAKU MUTU


Analisa tabel 2.31 menggambarkan bahwa parameter yang melebihi baku mutu diantaranya adalah TSP pada boiler pabrik, kebisingan pada Loading ram, perumahan karyawan dan depan kantor, serta opasitas pada depan kantor PDAM. Untuk tahun 2010 kondisi udara emisi pabrik PT. Incasi Raya tidak banyak perubahan parameter pencemarannya. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu

GAMBAR 2.34 KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2007

Baku Mutu Analisa SO2

CO

NO2

O3

PM10

Analisa

TSP

Baku Mutu

Sumber : Kantor LH Kab. Pessel

Dari gambar diatas kualitas udara pada tahun 2007 yang berlokasi di Pasar Painan tidak melebihi baku mutu PP Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara berada dibawah baku mutu.

II - 49

GAMBAR 2.35 KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2008 TSP PM10

BAKU MUTU

O3

ANALISA

NO2 CO SO2

Sumber : Analisis Kantor LH Kab. Pessel

Kualitas udara pada tahun 2008 berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan pada Pasar Painan Kota Painan. Penghijauan yang asri pada jalan dua jalan yang melintasi kota Painan dan industri besar tidak ada dalam kota merupakan faktor utama pencemaran terhadap kualitas udara ambient.

GAMBAR 2.36 KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2009 ANALISA BAKU MUTU

NO2

PM 2.5

Noise

Dusfall

Sumber : Kantor LH Kab. Pessel

Gambar di atas menunjukan bahwa NO2 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, begitu juga dengan PM 2.5, Noise dan Dusfall. Titik pengambilan sampel dilakukan pada boiler Pabri PT. Incasi Raya.

GAMBAR 2.37 KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2010 ANALISA BAKU MUTU

NO2

TSP

Noise

Opasitas

Sumber : Analisa Kantor LH Kab. Pessel

Gambar di atas menunjukan bahwa NO2 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, begitu juga dengan PM 2.5, Noise dan Dusfall. Titik pengambilan sampel dilakukan pada boiler Pabrik PT. Incasi Raya.

II - 50

Analisis statistik sederhana Tabel 2.32 Analisis Kualitas Udara No

Parameter

2007

2008

2009

2010

1

SO2

36,7

227,44

229,44

98.74

2

CO

2.200

1.144

1.244

6.675

3

NO2

38,6

475,6

485,6

341.75

4

O3

Ttd

27

ttd

-

5

PM 2,5

14.43

14.43

712,3

-

6

TSP

-

-

-

235.7

7

Dusfall

ttd

77

277.52

-

8

Noise

-

-

-

71.6

9

Opositas

-

-

-

37.55


Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2007 adalah : Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 2.200 mg/ m3. Konsentrasi kualitas udara minimum adalah PM 2,5 dengan volume 14,43 mg/m3. Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2007 adalah berjumlah 379,2 mg/m3. Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2008 adalah : Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 1.144 mg/ m3. Konsentrasi kualitas udara minimum adalah PM 2.5 dengan volume 14,43 mg/m3. Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2008 adalah berjumlah 327,57 mg/m3. Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2009 adalah : Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 6.675 mg/ m3. Konsentrasi kualitas udara minimum adalah

dengan volume 229,44 mg/m3.

Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2009 adalah berjumlah 4.451 mg/m3.

II - 51

Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2010 adalah : Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 1.244 mg/ m3. Konsentrasi kualitas udara minimum adalah opositas dengan volume 37.55 mg/m3. Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2010 adalah berjumlah 640.77 mg/m3. Gambar 2.38 ANALISIS STATISTIK KUALITAS UDARA 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007

2008

Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel

2009 Maks

2010 Min

Rata-rata

Grafik di atas menjelaskan bahwa kualitas udara yang paling mencolok adalah pada tahun 2009 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. II-E. PESISIR DAN PANTAI Bidang Perikanan mempunyai potensi sumber daya ikan Pelagis Besar dan Kecil Kurang lebih 34.008 ton/tahun, Ikan Demesral/karang kurang lebih 60.435,73 ton/tahun, Ikan hias air laut sebanyak kurang lebih dari 14.516.440 ekor/tahun, udang-udangan sebanyak kurang lebih dari 556,27 ton/tahun. Memiliki luas tutupan mangrove 3.812.185,790 m2, Luas tutupan Nipah 369.187,463 m2, Luas tutupan padang lamun 372.666,597 m2, luas tutupan terumbu karang 8.825.241,246 m2, potensi tangkap lestari kurang lebih dari 95.000 ton/tahun. Dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Pesisir Selatan memiliki potensi wisata yang cukup dapat diandalkan, seperti kawasan Mandeh, Puncak Bukit Langkisau yang satu kesatuan dengan Carocok Painan. Air Terjun Bayang Sani, Pincuran Boga, Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang dan Jembatan Akar Bayang Utara. Disamping Destinasi alam tersebut. Keunikan budaya pesisir seperti Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Mesjid Tua, dan Rehab pesisir menjadi daya tarik tersendiri dan yang memerlukan pengelolaan dimasa depan. Selain wisata alam dan budaya, di Pesisir Selatan juga terdapat wisata bahari seperti pulau Penyu yang merupakan tempat penangkaran Penyu.

II - 52

Keasrian dan keseimbangan lingkungan pantai berawal dari dukungan wilayah pesisir, dimana wilayah pesisir merupakan pergerakan aktivitas (atau peralihan) antara laut dan darat. Kabupaten Pesisir Selatan yang memilki wilayah pesisir pantai meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut. Potensi wilayah pesisir pantai memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan manusia sehingga untuk dapat memiliki akses terhadap pemanfaatan pantai, maka wilayah sekitar pantai merupakan wilayah potensial pertumbuhan budidaya yang tinggi. Saat ini, di beberapa wilayah pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi penguasaan lahan dan kegiatan bangunan di kawasan sempadan pantai. Kondisi ini akan berdampak pada degradasi lingkungan pantai disamping keselamatan pengguna juga terancam.

Pengelolaan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

Kawasan sempadan pantai dipertegas batas-batasnya dan segera dikuasai oleh pemerintah serta diperkuat statusnya.

b)

Perwujudan lahan-lahan

sempadan pantai dapat dilakukan dengan cara

partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya. c)

Sempadan pantai yang setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.

d)

Untuk wilayah sekitar sempadan pantai, bangunan boleh didirikan setelah adanya pembangunan jalan inspeksi.

e)

Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan pantai, harus menghadap pantai. Selain tanaman palem dan atau tanaman mangrove, di wilayah sempadan pantai ini, diusahakan untuk ditingkatkan keanekaragaman jenis tanaman dengan tanaman tahunan yang berakar panjang cukup dalam.

g)

Kawasan sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreatif adalah kawasan yang bersifat publik.

h)

Pada

kawasan

sempadan

pantai

dapat

ditempatkan

bangunan-bangunan

perlindungan terhadap rawan bencana gelombang tsunami.

II - 53

TABEL 2.33 KUALITAS AIR LAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 Lokasi

pH Warna

Air Laut Muaro Bayang

16

Air Laut Pasir Putih Kambang Air Laut Carocok Painan Air LAut Pelabuhan Carocok Tarusan

Kekeruhan

TSS

Temp

6

10

25

5

2

2

27

2

1

7

27

5

6

5

26

7.5 7.6 7.4 7.5

Salinitas

DO

BOD5

NO3-N

PO4-P

Cd

Cu

Pb

Nitrit

3.48

3.21

0.96

1.4

0.2

0.201

0.47

0.08

0.02

3.84

3.37

0.97

1.8

0.7

0.54

0.47

0.15

0.01

4.26

3.05

0.94

1.2

0.4

0.474

0.51

0.4

0.01

4.92

2.6

1.1

1.5

0.3

0.423

0.47

0.14

0.02


Keterangan : Tabel olahan SD-18 Berdasarkan hasil uji laboratorium pengujian kualitas air laut pada kantor Lingkungan Hidup diperoleh hasil bahwa parameter logam melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, seperti Nitrogen, Pospat, Kadmiun, Tembaga, Timbal dan Nitrit hal ini dipengaruhi oleh aktivitas perikanan yang berlangsung, seperti tercecernya limbah oli kapal, minyak solar dan sampah rumah tangga lain yang dibawa nelayan sebagai bekal ditengah laut. Gambar 2.39 Kondisi kualitas Air Laut Kab. Pesisir Selatan 2 1.5 1 0.5 0 NO3-N

PO4-P

Cd

Sumber : Analisis Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel

Cu

Pb

Nitrit

Air Laut Muaro Bayang Air Laut Pasir Putih Kambang Air Laut Carocok Painan Air LAut Pelabuhan Carocok Tarusan BM

Gambar diatas menunjukan bahwa 4 lokasi pengujian kualitas air laut, yakni muaro Bayang, Pasir Putih Kambang, Carocok Painan dan Pelabuhan Carocok Tarusan parameter logamnya seperti Nitrogen, Pospat, Kadmium, tembaga, timbale dan nitrit melebihi baku mutu Peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 51 tahun 2004. Hal ini dipengaruhi oleh zat pencemar yang berasal dari kapal-kapal nelayan. Limbah B3 berupa oli bekas dan pengisian bahan baku solar tercecer kedalam air laut ditambah dengan sampah plastic berminyak dan sampah organic lainnya.

II - 54

TABEL 2.34 PERSENTASE LUAS TERUMBU KARANG TAHUN 2010 Persentase Luas Terumbu Karang (%) Lokasi Sangat Baik

Baik

Sedang

Rusak

5.00

10.0

3.00

21.60

7.00

43.4

5.60

14.4

4.00

11.0

5.00

29

6.00

12.0

3.00

13.33

4.50

9.7

3.10

12.43

5.80

11.0

5.00

9.19

Kec. Koto XI Tarusan Kec. Bayang Kec. IV Jurai Kec.. Batang Kapas Kec. Sutera Kec. Lengayang


Keterangan : Tabel Olahan SD-19 Tabel 2.34 menggambarkan bahwa persentase terumbu karang pada tahun 2010 rusak paling banyak ada di Kec. IV Jurai seluas 29 %, kemudian Kec. Koto XI Tarusan dengan nilai 21.60 % sementara yang paling sedikit rusaknya ada di Kec. Lengayang. Terumbu karang sangat penting untuk keberadaan keberlangsungan ikan atau lebih sering disebut sebagai rumah ikan, jika rumah ikan sudah rusak dimana ikan tersebut bisa tinggl?. Tingginya kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penangkapan ikan oleh nelayan dengan menggunakan putas/bom serta pengambilan terumbu karang untuk dijual dan dijadikan hiasan dinding rumah yang dijual dan bahan dasar kosmetik. Padahal jika dipandang dari letak wilayah Pesisir Selatan dikawasan pantai dengan garis pantai 234 km, maka sektor perikanan merupakan sektor prospektif dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk menunjang minat masyarakat dalam pengelolaan sektor perikanan, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong pengembangan pada sektor perikanan. Produksi dari perikanan yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan dan akan memberikan penerimaan dan penyerapan tenaga kerja maksimal. Saat ini, manajemen/pengelolaan produksi perikanan belum optimal, yang ditunjukkan dengan kontribusi ekonomi yang relatif rendah (berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki). Sehingga untuk menunjang dan meningkatkan

produksi

perikanan

maka

diperlukan

program

pengembangan

yang

memperhatikan dukungan alam bagi setiap jenis peternakan dan perikanan.

II - 55

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengelolaan kawasan perikanan meliputi : a)

Pemberian penguatan modal bagi usaha peternakan dan perikanan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perikanan.

b)

Menggalakkan program penggunaan bibit unggul.

c)

Memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan, baik lokal maupun pasar ekspor.

d)

Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha perikanan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Gambar 2.40 Persentase Kerusakan Padang Lamun Tahun 2010 18.58

Mandeh

28.37

Pulau Cubadak Pulau Sironjong

14.43

Pulau Setan

17.87

Sumber : DKP Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : olahan Tabel SD-20 Gambar di atas menjelaskan bahwa kerusakan Padang Lamun jika dibandingkan antara luas dan kerusakannya, maka persentase kerusakan sudah mencapai 28.37 % terdapat di Mandeh, Pulau Setan 18.58 %, Pulau Cubadak 17.87 % dan Pulau Sironjong 14.43 %. Terdapat dua jenis lamun yaitu Enhalus Acoroides dan Thalasia Hemprichii. Penyebaran luas dan keanekaragaman jenis lamun di Kawasan Pesisir Selatan tidak begitu banyak diduga

karena

substrat

dasar

untuk

media

pertumbuhan

tidak

terlalu

luas..

Gambar 2.41 Persentase Tutupan hutan Mangrove Tahun 2010 19.37 37.3

15.62 10.17 Sumber : DKP Kabupaten Pesisir Selatan

Koto XI Tarusan Batang Kapas

IV Jurai Pancung Soal

Keterangan : Olahan Tabel SD-21

II - 56

Gambar 2.41 menunjukan bahwa persentase tutupan hutan mangrove paling banyak terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan 37,3 % terendah Kecamatan IV Jurai 10,17 %. Kondisi sangat memperihatinkan perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan penghijauan hutan mangrove agar tidak terancam keberadaannya. Di Wilayah Pesisir, hutan mangrove terdapat di sepanjang pantai yang ditemukan pada lokasi-lokasi yang terlindung ombak besar dan angin kencang, yaitu di teluk-teluk yang tertutup dan muara sungai. Perbandingan dengan baku mutu 1. PP RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 2. Kepmen LH Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat

Atas Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut 3. Kepmen LH Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang 4. Kepmen LH Nomor 45 Tahun 1996 tentang Program Pantai Bersih 5. Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove 6. Kepmen LH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baru Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun 7. Kepmen LH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut 8. Kep. Bapedal No. 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang Perbandingan Kualitas air laut dengan Baku Mutu PP Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut TABEL 2.35 PERBANDINGAN KUALITAS AIR LAUT DENGAN BAKU MUTU Lokasi

pH Warna

Air Laut Muaro Bayang Air Laut Pasir Putih Kambang Air Laut Carocok Painan Air Laut Pelabuhan Carocok Tarusan Baku Mutu

16 5 2 5 30

Kekeruhan

TSS

Temp

6

10

25

2 1 6 5

2 7 5 20

27 27 26 0

7.5 7.6 7.4 7.5 78,5

Salinitas

DO

BOD5

NO3-N

PO4-P

Cd

Cu

Pb

Nitrit

3.48

3.21

0.96

1.4

0.2

0.201

0.47

0.08

0.02

3.84

3.37

0.97

1.8

0.7

0.54

0.47

0.15

0.01

4.26

3.05

0.94

1.2

0.4

0.474

0.51

0.4

0.01

4.92

2.6

1.1

1.5

0.3

0.423

0.47

0.14

0.02

Alami

>5

10

0,008

0,015

0,002

0,050

0,005

0


II - 57

Table 2.35 menunjukan bahwa kualitas air laut dengan parameter kekeruhan pada lokasi Muaro Bayang dan Pelabuhan Carocok Tarusan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, sedangkan untuk parameter logam juga melebihi baku mutu, seperti NO3N, PO4P, Kadmium, tembaga, Timbal dan Nitrit. Hal ini dipengaruhi oleh tercemarnya air laut karena aktivitas nelayan mengoperasionalkan kapal, seperti tercecernya oli pelumas, minyak solar dan sampah organic lainnya yang dibawa untuk bekal dilaut dalam mencari ikan. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu

GAMBAR 2.42 PERSENTASE KERUSAKAN TERUMBU KARANG

Tarusan Bayang IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayag

2007 2008 Sumber : Dinas DKP Kab. Pessel

2009

2010

Jika dilihat dari grafik dapat diketahui bahwa kerusakan terumbu karang dari tahun 2007, 2008 dan 2009 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan kerusakan yang cukup drastis, hal ini tak luput dari kerja keras pemerintah daerah bersama masyarakat nelayan menjaga dan melestarikan terumbu karang agar tidak rusak demi kelangsungan hidup ikan diasa yang akan datang.

GAMBAR 2.43 PERSENTASE KERUSAKAN PADANG LAMUN Mandeh P. Cubadak P. Sironjong P. Setan

2007

2008

2009

2010

Sumber : Dinas DKP Kab. Pesse l

Jika dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kerusakan Padang Lamun pada tahun 2007 ke tahun 2008 dan tahun 2010 terjadi kenaikan, Dinas Kelautan dan

II - 58

Perikanan telah melakukan konservasi pada daerah – daerah yang terkena kerusakan Padang lamun tersebut diatas. GAMBAR 2.44 PERSENTASE TUTUPAN HUTAN MANGROVE Tarusan IV Jurai Batang Kapas Pancung Soal

2007 2008 Sumber : Dinas DKP Kab. Pesse l

2009

2010

Dari grafik diatas dapat diketahui bawa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun kerusakan hutan mangrove Kabupaten Pesisir Selatan, 4 lokasi Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai,, Batang Kapas dan Pancung Soal, daerah – daerah ini telah menjadi sasaran konservasi hutan mngrove yang dilaksanakan oleh Dinas DKP Kabupaten Pesisir Selatan. Usaha-usaha pelestarian hutan bakau oleh pihak-pihak pemerintah

daerah

dengan Dinas Instansi terkait adalah : 1.

Rehabilitasi hutan bakau

2. Penataan ruang kawasan pesisir pantai 3. Penghijauan Hutan bakau oleh masyarakat dengan banatuan dari Provinsi 4. Penetapan kawasan hutan mangrove 5. Hutan mangrove berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt). Analisis statistik sederhana Tabel 2.36 Analisis Kerusakan Terumbu Karang No

Lokasi

2007

2008

1

Tarusan

80,40

81

2

Bayang

71

72

3

IV Jurai

80

80,6

4

Batang Kapas

78,12

79,4

5

Sutera

84

84,3

6

Lengayang

78,1

78,9

2009

2010

82,10

21.60

74,41

14.4

81,07

29

80,02

13.33

85,25

12.43

79,19

9.19

Sumber : Anaisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

II - 59

Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang Pada tahun 2007 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 84 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 71 %. Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2007 adalah 78,6 %. Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2008 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 84,3 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 72 %. Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2008 adalah 79,3 %. Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2009 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 85,25 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 74,41 %. Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2009 adalah 80,34 %. Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2010 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 29 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Lengayang dengan persentase 9,19 %. Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2010 adalah 19.09 %. Tabel 2.37 Analisis Kerusakan Persentase Padang Lamun No

Lokasi

2007

2008

2009

2010

1

Mandeh

11

12

10,88

28.37

2

P. Cubuadak

15

16,5

17,87

17,87

3

P. Sironjong

12

12,9

13,87

14,43

4

P. Setan

10

10,1

10,21

18,58


Analisis statistik sederhana Padang Lamun Pada tahun 2007 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 15 %. Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10 %. Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2007 adalah 12 %.

II - 60

Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2008 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 16,5 %. Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10,1 %. Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2008 adalah 12,8 %. Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2009 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 17,87 %. Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10,21 %. Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2009 adalah 13,2 %. Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2010 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Mandeh dengan persentase 28,27 %. Kerusakan paling minimum adalah Pulau Sironjong dengan persentase 14,43 %. Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2010 adalah 21,35 %. Tabel 2.38 Analisis Kerusakan Hutan Mangrove N0

Lokasi

2007

2008

2009

2010

1

Tarusan

36,15

37,1

37,3

37.3

2

IV Jurai

9

9,9

10,17

10.17

3

Batang Kapas

12

12

15,52

15.62

4

Pancung Soal

18,24

19,11

19,37

19.37

Sumber : DKP Kab. Pessel

Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove Pada tahun 2007 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto Xi Tarusan persentase 36,15 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 9 %. Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2007 adalah 18,84 %. Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2008 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,1 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 9,9 %. Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2008 adalah 19,52 %.

II - 61

Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2009 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,3 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 10,13 %. Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2009 adalah 20,5 %. Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2010 adalah : Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,3 %. Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 10,17 %. Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2010 adalah 20,5 %. II-F. IKLIM Informasi mengenai curah hujan berdasarkan data curah hujan dari Klimatologi di 4 stasiun, curah hujan rata-rata bulanan adalah 179,25 mm dengan jumlah hari hujan tahunan 169, dengan curah hujan tertinggi bulan Desember dan curah hujan terendah bulan Mei. Kondisi curah hujan tersebut suatu hal yang biasa untuk daerah tropis, terutama didaerah pantai. Suhu udara rata-rata bulanan adalah 29,9°C, dengan suhu rata-rata maksimum adalah 33,57°C, dan rata-rata minimum adalah 26,23°C. Dengan Kelembaban udara rata-rata bulanan adalah 96.07 % dengan kelembaban udara maksimum 96,67 % dan rata-rata minimum adalah 82,17 %. Dari table di atas dapat diketahui bahwa suhu rata – rata bulanan pada bulan Januari 32,5, bulan Pebruari 32,3, bulan Maret berkisar 31,6. Bulan April berkisar antara 26,9, bulan Mei 26,7 bulan Juni 26,8, bulan Juli 31,8, bulan Agustus 32,6, bulan September berkisar 31,9, bulan Oktober berkisar antara 32,3, bulan Nopember berkisar 27,6 dan bulan Desember berkisar 25,3.

II - 62

Perbandingan dengan baku mutu Tidak ada perbandingan dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu

Gambar 2.45 SUHU RATA-RATA BULANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2009

Tarusan Bayang

40

IV Jurai

35

Batang Kapas Sutera

30 25

Lengayang

20

Ranah Pesisir LBS

15 10

Pancung Soal Tapan

5 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Lusi

Sumber : PSDA Provinsi Sumatera Barat

Line 12

Gambar 2.45 menunjukan bahwa suhu rata – rata bulanan Kabupaten Pesisir Selatan bervariasi, pada bulan Januari, Februari suhu naik, pada bulan April, Mei, Juni terjadi penurunan suhu, karena musim hujan, bulan Juli, Agustus, September terjadi kenaikan suhu dipengaruhi musim kemarau dan pada bulan Nopember dan Desember terjadi penurunan suhu dipengaruhi musim hujan. Gambar 2.46 CURAH HUJAN RATA-RATA BULANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2009

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Sumber : PSDA Provinsi Sumatera Barat

Jun

Jul

Agus

Sep Tarusan Tapan

Okt

Nop

Des Sutera Lusi

Gambar 2.46 menunjukan bahwa curah hujan pada bulan Januari di Stasiun Tapan dan Sutera terjadi penurunan, sedangkan 2 stasiun lain, Stasiun Tarusan dan Lunang II - 63

Silaut terjadi kenaikan curah hujan. Pada Bulan Maret terjadi kenaikan puncak curah hujan pada Stasiun Sutera. Sedangkan puncak curah hujan tertinggi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember pada Stasiun Tapan. Analisis statistik sederhana Tabel 2.39 ANALISIS CURAH HUJAN STASIUN TAPAN No

Lokasi

2007

2008

1

Januari

26,81

25,13

2

Februari

22

36,8

3

Maret

26,43

71,14

4

April

16,85

14,75

5

Mei

17,25

23

6

Juni

54,44

31

7

Juli

23,75

25

8

Agustus

30,5

23

9

September

32,4

31

10

Oktober

3

24

11

Nopember

18,35

78

12

Desember

18,38

35

2009

2010

23,13

tad

43,8

tad

21,14

5.67

18,75

12.87

38

tad

43,78

21.57

27

8.2

19,42

14.75

38,75

16.07

69, 67

11.64

83,67

-

71,45

-

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumbar

Analisis statistik sederhana Curah hujan Pada tahun 2007 adalah : Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Juni dengan jumlah curah hujan 54,47 Curah hujan minimum adalah pada Bulan Oktober dengan Jumlah curah hujan 3 Rata – rata curah hujan pada tahun 2007 adalah 24,18 Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2008 adalah : Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Nopember dengan jumlah curah hujan 78 Curah hujan minimum adalah pada bulan April dengan jumlah curah hujan 14,75 Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2008 adalah 34,8 Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2009 adalah : Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Nopember dengan jumlah curah hujan 83,67 Curah hujan minimum adalah pada bulan April dengan jumlah curah hujan 17,85

II - 64

Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2009 adalah 41,54

Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2010 adalah : Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Juni dengan jumlah curah hujan 21,57 Curah hujan minimum adalah pada bulan Maret dengan jumlah curah hujan 5,67 Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2010 adalah 13,63 Gambar 2.47 ANALISIS STATISTIK CURAH HUJAN PADA STASIUN TAPAN 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Maks Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumbar

2007 2008 2009 2010

Min

Rata-rata

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah curah hujan pada tahun 2009 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun yang lainnya, Pada tahun 2010 jumlah curah hujan terjadi penurunan.

II-G. BENCANA ALAM Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dengan Bengkulu dan Jambi. Secara geografis, posisi Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0º 59’ - 2º 28’, 6’ LS dan 100º 19’ - 101º 18’ BT. Kondisi topografi atau ketinggian tanah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berkisar antara 0 – 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah dataran rendah dan berbukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan. Kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berkisar antara 0% - 2% sampai dengan kemiringan > 40%. Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 304.235 Ha (52,91%). Dengan kondisi geografis daerah tersebut, maka daerah Kabupaten Pesisir Selatan rawan terjadi bencana alam.

II - 65

Tabel 2.40 BENCANA ALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 N0

Jenis Bencana

Jumlah kejadian

1

Banjir

10 kali

2

Longsor

8 kali

3

Kebakaran

7 kali

4

Angin Badai

5 kali

5

Tenggelam

6 kali

6

Tertimpa Pohon

2 kali

7

Kapal Tenggelam

1 kali

8

Rumah Runtuh

1 kali

9

Abrasi Pantai

10 kali

Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : OLahan Tabel BA-1 Tabel diatas menunjukan bahwa bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir 10 kali dan abrasi pantai 10 kali. Longsor telah terjadi 8 kali, kebakaran 7 kali dan tenggelam 6 kali. Tabel 2.41 BENCANA ALAM BANJIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

N0

Lokasi

Total area terendam

Korban

Perkiraan kerugian

(ha)

mengungsi

(Rp)

1

Koto XI Tarusan

350

200

2

Bayang

200

300

3


50

150

4

IV Jurai

2

12

5

Batang Kapas

5

23

6

Sutera

5

45

7

Ranah Pesisir

3

50

8

Pancung Soal

90

132

100,000,000 750,000,000 50,000,000 60,000,000 150,000,000 48,000,000 200,000,000 500,000,000


Keterangan : OLahan Tabel BA-1 Dari table di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 telah terjadi banjir bandang yang merendam 8 kecamatan, yakni kecamatan Koto XI Tarusan sawah terendam mencapai 350 ha mengungsi 200 orang, Bayang Utara areal terendam 50 ha mengungsi 150 orang kerugian mencapai Rp. 750.000.000,- juta , Bayang terendam 200 ha mengungsi 300 orang, IV Jurai terndam 2 ha mengungsi 12 orang, Batang Kapas,

II - 66

Sutera, Ranah Pesisir dan Pancug Soal dengan total areal yang terendam 705 ha dan dengan kerugian sebanyak Rp. 1.858.000.000,- tidak ada yang meninggal dunia, namun masyarakat yang diungsikan cukup banyak. Banjir telah menghanyutkan rumah masyarakat, mushalla, menghancurkan jalan setapak, irigasi rusak dan jembatan kayu hancur. Banjir juga telah merendam puluhan hektar sawah tanaman padi petani, dan puluhan tambak ikan amblas. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan arganiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah allluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Tabel 2.42 BENCANA ALAM TANAH LONGSOR KABUPATEN PESISIR SELATAN No

Lokasi

Korban meninggal

1

Koto XI Tarusan

0

2

Bayang Utara

0

3

Sutera

0

Jumlah

0

Perkiraan kerugian (Rp)

50.000.000,100.000.000,100.000.000,250.000.000,-


Keterangan : OLahan Tabel BA-3 Tabel diatas menunjukan bahwa bencana alam tanah longsor daerah Kabupaten Pesisir Selatan

mengakibatkan kerugian binatang ternak seperti sapi, kambing, ayam dan

bebek terbawa arus sungai, sawah dan padi tertimbun longsor, hanyutnya rumah penduduk dan gudang gambir penduduk dengan kerugian materil mencapai sekitar Rp. 250.000.000,-, kemiringan ini jika tidak diimbangi dengan penghijauan pohon untuk menahan air dan laju tanah akan menyebabkan banjir, selain itu pada daerah tangkapan air hulu sungai telah terjadi penebangan secara liar.

II - 67

Tabel 2.43 BENCANA ALAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN No

Lokasi

1

Koto XI Tarusan

2

IV Jurai

Lahan terbakar (ha)

Perkiraan kerugian (Rp)

1,5 150.000.000,-

3

1 2

Batang Kapas

4

1

Sutera

5

1

Lengayang

30,000,000 250,000,000 85,000,000 550,000,000


Keterangan : OLahan Tabel BA-4 Bencana alam kebakaran lahan dan hutan sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit sebagai upaya lean clearing dan lahan perkebunan yang terbakar karena cuaca musim kemarau Kecamatan Koto XI Tarusan lahan terbakar sebanyak 1.5 ha dengan kerugian Rp. 150.000.000. Tabel 2.44 PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR No

Jenis Kendaraan

Jumlah

Keterangan

1

Mobil Rescue

1

Bantuan BNPB

2

Kendaraan Roda Dua

2

Bantuan BNPB

3

Perahu karet

1

Bantuan BNPB

4

Chaen saw mini

1

Bantuan BNPB

5

Komputer

2

Bantuan BNPB

6

Alat-alat rescue

1

Bantuan BNPB

TOTAL

8

Bantuan BNPB


Keterangan : OLahan Tabel BA-5A

II - 68

Perbandingan dengan baku mutu 1. PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan. 2. Kepmen LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. Kepmen LH Nomor

12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Bencana alam yang terjadi disebabkan oleh faktor alam topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari perbukitan, lembah dan panjang sungai dan pantai, di tambah lagi dengan akses jalan hanya satu memanjang dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan Kecamatan Lunang Silaut. GAMBAR 2.48 BENCANA ALAM BANJIR KAB. PESSEL

Koto XI Tarusan

Bayang



IV Jurai

Batang Kapas

Luas

Sutera

Ranah Pesisir

Pancung Soal

Mengungsi

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa bencana banjir yang terjadi di daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 paling luas terkena banjir terdapat di daerah Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas 350 ha dan Kecamatan Bayang seluas 200 ha, yang paling sedikit luasan banjir terdapat di Kecamatan IV Jurai seluas 2 ha.

II - 69

GAMBAR 2.49 BENCANA ALAM LONGSOR KAB. PESSEL

Kerugian

Koto XI Tarusan

Bayang Utara

Sutera


Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa korban bencana alam longsor belum ada namun kerugian materi yang dicapai cukup tinggi. Bencana Longsor ini terjadi disebabkan oleh penebangan liar dan lahan kritis terjadi dari kebakaran hutan dan lahan.

GAMBAR 2.50 BENCANA ALAM KEBAKARAN KAB. PESSEL

Koto XI Tarusan

IV Jurai

Batang Kapas


Luas

Sutera Kerugian

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Batang Kapas paling luas terjadi kebakaran, kemudian diikuti oleh Kecamatan Koto XI Tarusan dan paling sedikit Kecamatan IV Jurai. Pada tahun 2004 telah terjadi bencana alam Badai angin puting beliung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sutera, IV Jurai dan Koto XI Tarusan. Bencana alam disebabkan oleh banjir telah terjadi 11 kali, diantaranya kecamatan Ranah Pesisir 1 kali, Kecamatan Lengayang 2 kali, kecamatan Sutera 1 kali, Kecamatan Batang Kapas 5 kali, Kecamatan IV Jurai 2 kali. Bencana alam Kebakaran telah terjadi sebanyak 11 kali, diantaranya kecamatan Pancung Soal 3 kali, kecamatan Sutera 2 kali, kecamatan Batang kapas 2 kali, kecamatan IV Jurai 2 kali, Kecamatan bayang 1

II - 70

kali dan Kecamatan Koto XI Tarusan 1 kali. Bencana Alam longsor terjadi 1 kali dikecamatan Koto XI Tarusan.

Tabel 2.51 Bencana Alam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2004 1

3

Badai Banjir Kebakaran

11

Longsor 11

Sumber : Dinas Sosial, KB dan PP Kab. Pessel

Pada tahun 2005 telah terjadi bencana alam banjir sebanyak 9 kali di empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 2 kali, kecamatan Ranah Pesisir Sebanyak 2 kali, kecamatan Sutera 3 kali dan Kecamatan Batang Kapas sebanyak 2 kali. Bencana alam Kebakaran lahan dan hutan sebanyak 10 kali di 6 kecamatan, diantaranya kecamatan Pancung Soal 1 kali, Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 3 kali, Kecamatan Ranah Pesisir 2 kali, Kecamatan Lengayang 1 kali, kecamatan Sutera 2 kali dan Kecamatan Batang Kapas 1 kali.

Tabel 2.52 Bencana Alam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005 1

0

9

Badai Banjir Kebakaran

10

Longsor

Sumber : Dinas Sosial, KB dan PP Kab. Pessel

Pada tahun 2007 tanggal 12 September jam 18.00 wib telah terjadi gempa besar dengan kekuatan 7,9 SR berpusat di Provinsi Bengkulu. Telah menelan korban sebanyak 4 jiwa, luka ringan 1 orang, fasilitas umum rusak berat 18 buah, Rusak sedang 10 buah, dan rusak ringan 13, Rumah ibadah yang rusak berat 41 buah, rusak sedang 92 buah dan rusak ringan sebanyak 53 buah. Perkantoran rusak berat 10 buah, rusak sedang 3 buah dan rusak ringan 5 buah., Sekolah rusak berat 25 buah, rusak sedang 33 buah dan rusak riingan 33 buah.

II - 71

Rumah rusak berat sebanyak 3.590 buah, rusak sedang 4.891 buah dan rusak ringan sebanyak 5.594 buah. Pada tahun 2009 telah terjadi bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,9 SR pada tanggal 30 September 2009 pada pukul 17.00 wib, dengan kerugian adalah sebagai berikut : meninggal dunia sebanyak 9 orang, luka berat 7 orang dan luka ringan 20 orang. Kerusakan rumah, rusak berat sebanyak 2.173 buah, rusak sedang 5.410 buah, rusak ringan 11.388 buah. Kerusakan sarana ibadah rusak berat adalah 14, rusak sedang 67 buah dan rusak ringan adalah 48 buah. Sekolah yang rusak berat adalah 12, rusak sedang 39 buah dan rusak ringan adalah 19 buah. Sarana Kesehatan yang rusak berat adalah 7 buah, rusak sedang 6 buah dan rusak ringan sebanyak 14 buah. Sarana Kantor pemerintahan yang rusak berat adalah sebanyak 4, rusak sedang 11 dan rusak ringan 2 buah. Jalan yang rusak berat ada 4 buah, rusak sedang 1 buah dan rusak ringan 2 buah. Jembatan rusak berat tidak ada, rusak sednag 1 buah dan rusak ringan 1 buah. Fasilitas umum lain yang rusak berat adalah 27 buah, rusak sedang 15 buah dan rusak ringan 26 buah.

II - 72

III-A KEPENDUDUKAN Penduduk Pesisir Selatan saat ini bervariasi, yang tersebar pada 12 kecamatan dan 76 nagari 359 kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

sebesar

452.344 jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan 3.7 %. Laju pertumbuhan ini juga relatif berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Lunang Silaut sebesar 0.11 %, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 1,29 %. Tingkat

kesejahetaraan

penduduk

berdasarkan

indikator

yang

ada

terjadi

peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Angka harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan dan jumlah keluarga miskin menunjukan kecenderungan yang menggembirakan. Tabel 3.1 Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Indikator

2006

2007

2008

2009

KK Miskin

41.414

38.480

30.649

29.117

Angka Kematian Bayi

21

22

13

13

Angka Kematian Ibu Melahirkan

73

193

226

151

Angka Harapan Hidup

66.7

67.7

67.8

68.1

Sumber : Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

Dilihat dari tabel diatas memperlihatkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dari tahun 2006 sampai tahun 2009, perbaikan indikator sosial tersebut antara lain dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat sehingga mampu mendorong terjadinya transformasi sosial dan peningkatan ekonomi keluarga. Persentase KK miskin dari tahun 2006 sampai tahun 2009 telah terjadi penurunan sebanyak 12.29 %. Peningkatan kesejahteraan penduduk tidak terlepas dari peningkatan perekonomian yang ada beberapa sektor. Potensi unggulan daerah dalam kurun waktu beberapa

III - 1

tahun terakhir sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB daerah, yakni diatas angka 30 persen lebih. Beberapa Potensi pertanian padi sawah, pada tahun 2009 Pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan produksi padi, mulai dari peningkatan penggunaan bibit bermutu, perbaikan jaringan irigasi desa, optimalisasi penggunaan lahan (OPL), pembukaan/percetakan lahan sawah baru sampai dengan penerapan paket teknologi serba guna. Kependudukan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Penduduk menjadi penggerak aktifitas dan kelangsungan pembangunan dan sekaligus merupakan subjek pembangunan yang sangat menetukan kemajuan wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan, pertumbuhan penduduk cenderung naik. Laju pertumbuhan penduduk relatif berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Tabel 3.2 Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan No. 1

Kecamatan

Luas (km2)

Koto XI Tarusan

2

Bayang

3


4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8

Ranah Pesisir

9

Linggo Sari Baganti

10

Pancung Soal

11

Basa IV Balai Tapan

12

Lunang Silaut

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

Kepadatan Penduduk/Km2

425.63

54,481

0.23

128.00

250.74

45,329

0.40

180.78

77.50

8,469

1.29

109.28

373.80

44,892

0.27

120.10

359.07

32,919

0.28

91.68

445.65

45,531

0.22

102.17

590.60

55,652

0.17

94.23

564.39

33,175

0.18

58.78

315.41

42,971

0.32

136.24

740.10

35,069

0.14

47.38

677.50

25,208

0.15

37.21

929.50

28,648

0.11

30.82

5,749.89

452,344

3.748

78.67

Total

Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel Keterangan : Olahan Tabel DE-1

III - 2

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa persentase jumlah penduduk yang terbesar adalah berada di Kecamatan Lengayang dengan 12.30 %, sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Bayang Utara dengan persentase 1.87 %. Kepadatan penduduk tercatat sekitar 78.67 kilo meter persegi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan. Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bayang deengan kepadatan 180,78 jiwa perkilometer persegi dan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan kepadatan penduduk 30,82 jiwa perkilo meter persegi. Pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 3,7%. Persentase pertumbuhan penduduk ada di Kecamatan Bayang Utara sebesar 1,29% dan persentase terkecil ada di Kecamatan Lunang Silaut sebesar 0,11%. Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Tahun 2010

Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan

Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Lengayang dengan jumlah 55.652 jiwa, jumlah penduduk terkecil di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebesar 8.469 jiwa.

III - 3

Tabel 3.3 Jumlah Nagari dan Kampung per Kecamatan Tahun 2010

NO

KECAMATAN

NAGARI

KAMPUNG

1

Koto XI Tarusan

12

34

2

Bayang

4

32

3

IV Nagari Bayang Utara*)

4

15

4

IV Jurai

6

27

5

Batang Kapas

5

23

6

Sutera

4

27

7

Lengayang

9

45

8

Ranah Pesisir

4

26

9

Linggo Sari Baganti

7

40

10

Pacung Soal

7

32

11

Basa IV Balai Tapan

8

22

12

Lunang Silaut

5

36

76

359

Jumlah

Sumber :Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tahun 2010 terjadi pemekaran nagari berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2009, maka nagari yang ada didaerah Kabupaten Pesisir Selatan dari 37 Nagari menjadi 76 nagari. Nagari terbanyak ada di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan 12 nagari, kemudian Kecamatan Lengayang 9 nagari dan terkecil Kecamatan Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Sutera dan Ranah Pesisir masing-masing 4 nagari. Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Golongan Umur N0 1

Umur

Tarusan

Bayang

Bayu

IV

Btng

Jurai

Kapas

Sutera

Lengay

Ranah

ang

Pesisir

Linggo

Pancu

Basa IV

Sari

ng

Balai

Baganti

Soal

Tapan

3,365

3,824

Lunang Silaut

5,993

4,394

6,078

7,430

4,441

5,737

4,682

1,773

1,130 331

1,756

1,288

1,781

2,177

1,286

1,681

1,372

986

1,121

5,615

1,049

5,560

4,190

5,639

6,893

6,109

5,333

4,343

3,123

3,549

3,075

2,558

478

2,254

1,858

2,570

3,141

1,872

2,425

1,980

1,422

1,517

55-64

719

598

112

592

434

601

734

438

567

463

332

378

65 +

1,360

1,132

212

1,121

822

1,173

1,389

828

1,073

875

629

715

0-14

7,272

6,050

2

15-19

2,132

3

20-39

6,628

4

40-54

5 6


Tabel 3,4 menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan lebih sedikit. Jumlah penduduk laki-laki produktif lebih banyak pada usia 20-39 tahun ada di Kecamatan Lengayang adalah 6.893 jiwa, produktif terbanyak kedua Kecamatan Koto XI Tarusan 6.628 jiwa, produktif terbanyak ketiga kecamatan III - 4

Ranah Pesisir 6.109 jiwa. Yang paling sedikit produktif ada di Kecamatan Bayang Utara 1.049 jiwa. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Golongan Umur N0

Umur

Tarusan

Bayan g

Bayu

IV

Btng

Jurai

Kapas

Sutera

Lengay

Ranah

ang

Pesisir

Linggo Sari Baganti

Pancung Soal

Basa IV

Lunan

Balai

g

Tapan

Silaut

1

0-14

10,909

9,073

1,696

8,989

6,592

91,117

11,143

6,661

8,604

7,022

5,048

5,736

2

15-19

3,197

2,660

497

2,634

1,932

2,672

3,266

1,929

2,522

2,059

1,480

1,681

3

20-39

9,942

8,422

1,573

8,341

6,284

8,459

10,340

9,163

7,999

6,515

4,684

5,323

4

40-54

4613

3,838

717

3,380

2788

3855

4712

2809

3638

2969

2134

2426

5

55-64

1,078

897

168

889

652

901

1,102

657

851

694

499

567

6

65 +

2,040

1,689

317

181

1,232

1,705

2,083

1,242

1,610

1,313

944

1,072


Tabel 3.5 menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan Produktif pada usia 2039 tahun paling banyak terdapat di Kecamatan Lengayang dengan jumlah 10.340 jiwa, kemudian disusul Kecamatan Koto XI Tarusan 9.942 jiwa dan Ranah Pesisir dengan 9.163 jiwa. Olahan Tabel DE-4 menjelaskan bahwa Jumlah penduduk migrasi cenderung didominasi oleh penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Tabel 3.6 Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir N0

Jumlah Nagari

1 10 2 2 3 5 4 4 5 4 6 9 7 4 8 5 9 5

Kecamatan

Koto XI Tarusan Bayang IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Lunang Silaut

Jumlah Penduduk

Jumlah Rumah Tangga

54,481

11,335

45,329

9,993

44,892

10,416

32,919

7,328

45,531

11,053

55,652

13,351

33,175

7,794

42,971

10,247

28,648

7,741

Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel

Keterangan : Olahan Tabel DE-5 Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat yang tinggal didaerah pesisir ada 9 kecamatan dari 12 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang tidak tinggal di pinggir

III - 5

pantai seperti Kecamata Bayang Utara, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Basa IV Balai Tapan. Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Pendidikan N0

Pendidikan

5-6

7-12

13-15

16-18

19-24

1

Tidak Sekolah

453

521

211

765

163.654

2

SD

0

25,562

0

0

0

SLTP

0

0

10,264

0

0

4

SLTA

0

0

0

7,509

0

5

Diploma

0

0

0

0

1,115

6

Universitas

0

0

0

0

2,500

3

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel

Keterangan : Olahan Tabel DS-1 Menghadapi abad milenium ini, faktor pendidikan memegang peranan yang penting untuk menghasilkan kualitas manusia yang prima. Untuk itu penduduk perlu dibekali dengan modal pendidikan yang memadai, sehingga menghasilkan kualitas SDM yang cukup dapat diandalkan dan diharapkan nantinya dapat mempercepat proses laju pembangunan, khususnya daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Pendidikan N0

Pendidikan

5-6

7-12

13-15

16-18

19-24

1

Tidak Sekolah

2

SD

551

688

489

980

166.168

0

38,342

0

0

0

SLTP

0

0

15,395

0

0

4

SLTA

0

0

0

13.601

0

5

Diploma

0

0

0

0

1.120

6

Universitas

0

0

0

0

2.263

3


Keterangan : Olahan Tabel DS-2 Jumlah penduduk perempuan yang bersekolah dan tidak sekolah seperti tabel di atas lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang bersekolah. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat dipadang sebagai potensi sumber daya manusia, namun sekaligus merupakan tantangan dan kelemahan jika tidak dikelola dengan baik.

III - 6

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Tertinggi N0

Pendidikan

Perempuan

Laki-laki

1

Tidak Pernah sekolah

322

788

2

Tidak Sekolah

4.376

5.093

3

SD

3.800

3.198

SLTP

2.946

5

SLTA

134

349

6

Diploma

544

208

7

S1

828

203

8

S2

36

37

9

S3

19

19

4

2.509


Keterangan : Olahan Tabel DS-3, Tabel DS-4 Persentase pendidikan tertinggi daerah Pesisir Selatan masih rendah dibandingkan dengan daerah lain, untuk perguruan tinggi S1 sudah mencapai 828 orang, S2 36 orang dan S3 19 orang. Jumlah peduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, namun untuk bidang pendidikan, laki-laki berbanding terbalik dengan perempuan. Tabel 3.10 Jumlah Sekolah menurut Kecamatan N0

Sekolah

1

SD

Trsn

Byg

45

42

2

SLTP

10

5

3

SLTA

5

3

Jumlah

60

50

Byg

IV

Btg

Suter

Utr

Jurai

Kps

a

Legyg

Kbg

Ranh

LSB

10

37

34

36

51

31

39

27

21

27

3

7

4

7

6

5

7

8

3

7

Pssr

Tapa

Lusi

n

3

7

2

2

6

5

3

3

2

3

16

51

40

45

63

41

49

38

27

37


Keterangan : Olahan Tabel DS-5 Bila dilihat dari sarana pendidikan yang ada, dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan, sampai dengan tahun 2010 ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat Taman Kanak-kanak sebanyak 118 unit, Sekolah Dasar 408 unit yang terdiri dari 17 unit Madrasah Ibtidiyah dan SD negeri 391 unit, Sekolah Menengah Pertama 89 unit terdiri dari SMP sebanyak 61 unit dan MTsN sebanyak 28 unit, Sekolah Menengah Atas 46 unit, terdiri dari SMU 21 unit, kejuruan 14 unit dan madrasah aliayah 11 unit.

III - 7

Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Tabel 3.11 Jumlah Penduduk berdasarkan tahun KECAMATAN

2007

2008

2009

Koto XI Tarusan

51.573

52.179

53.226

54,481

Bayang

8.034

8.128

8.280

45,329


43.104

43.611

44.318

8,469

IV Jurai

42.322

42.820

43.391

44,892

Batang Kapas

31.159

31.525

32.185

32,919

Sutera

42.887

43.391

44.516

45,531

Lengayang

52.739

53.359

54.411

55,652

Ranah Pesisir

31.394

31.763

32.453

33,175

Linggo Sari Baganti

40.736

41.215

42.013

42,971

Pancung Soal

33.285

33.676

34.287

35,069

Basa IV Balai Tapan

23.904

24.185

24.646

25,208

Lunang Silaut

27.011

27.329

28.009

28,648

428.148

433.181

442.257

452,344

Total

2010

Sumber : Bappeda dan BPS Kab. Pessel

Tabel 3.11 menunjukan bahwa dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi kenaikan pertambahan penduduk sebanyak 1.17%, tahun 2008 ke tahun 2009 2.09%, tahun 2009 ke tahun 2010 sebanyak 2.28%. Tabel 3.12 Data Keluarga Miskin Per Kecamatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2007 s/d 2009 KECAMATAN

2007

2008

2009

Koto XI Tarusan

3.205

3.206

3.046

Bayang

3.707

3.415

3.244

992

985

936

IV Jurai

2.643

3.027

2.876

Batang Kapas

2.219

2.115

2.009

Sutera

5.353

2.930

2.784

Lengayang

4.271

3.781

3.592

Ranah Pesisir

2.301

2.227

2.116

Linggo Sari Baganti

4.942

2.499

2.374

Pancung Soal

4.005

2.636

2.504

Basa IV Balai Tapan

2.160

2.003

1.903

Lunang Silaut

2.680

1.825

1.734

38.480

30.649

29.117


J

Total

Sumber : Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

III - 8

Tabel diatas menunjukan bahwa telah terjadi penurunan jumlah Keluarga Miskin tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak kurang lebih dari 30%, hal ini telah merupakan prestasi daerah memperbaiki tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Analisis statistik sederhana Tabel 3.13 Analisis Jumlah Penduduk berdasarkan tahun KECAMATAN

2007

2008

51.067

51.573

7.978

8.034

42.804

43.104

41.738

42.322

30.850

31.159

42.254

42.887

52.215

52.739

Ranah Pesisir

31.084

31.394

Linggo Sari Baganti

40.332

40.736

Koto XI Tarusan Bayang

2009

52.179 43.611

IV Nagari Bayang Utara IV Jurai

Sutera Lengayang

31.525 43.391 53.359 31.763 41.215

Pancung Soal

32.988

33.285

Basa IV Balai Tapan

23.667

23.904

33.676 24.185

Lunang Silaut Total

26.635

27.011

423.609

428.148

54,481 45,329 8,469

8.128 42.820

Batang Kapas

2010

27.329 433.181

44,892 32,919 45,531 55,652 33,175 42,971 35,069 25,208 28,648 452,344

Sumber : Dinas catatan Sipil Kab. Pessel

Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2007 adalah : Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 52.215 jiwa Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang sebesar 7.978 jiwa Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 35.300 jiwa. Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2008 adalah : Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang penduduk 52.739 jiwa Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang penduduk 8.034 jiwa Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 35.679 jiwa Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2009 adalah : Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 53.359 jiwa

III - 9

Jumlah Penduduk minimum adalah pada Kecamatan Bayang sebesar 8.128 jiwa Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 36.098 jiwa Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2010 adalah : Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 55.652 jiwa Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang sebesar 8.469 jiwa Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 64.121 jiwa

III-B PERMUKIMAN Pembangunan yang ideal adalah

pembangunan yang memberikan keseimbangan

antara sosial budaya, ekonomi dan fisik. Pembangunan sosial dan budaya biasanya terkait dengan pendidikan, kesehatan, perilaku dan nilai-nilai budaya. Terjadinya ketidak seimbangan pembangunan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat menyebabkan terjadinya keseimbangan

ekonomi

yang

berakibat

kemiskinan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan untuk jangka pendek adalah dengan program-program pembangunan yang menyerap banyak tenaga kerja seperti program

langsung

untuk

meringankan

beban

masyarakat

miskin

dengan

melaksanakan program Jamkesmas dan Jamkesda, dan program bantuan bagi siswa miskin dalam bentuk beasiswa dan pembebasan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP). Tabel 3.14 JUMLAH KELUARGA MISKIN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No

KELUARGA MISKIN

JUMLAH

1

2007

41.414

2

2008

36.480

3

2009

30.649


Keterangan : olahan Tabel SE-1

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pembangunan selama 3 tahun terakhir telah mendorong makin berkurangnya jumlah penduduk miskin secara signifikan, pengurangan jumlah penduduk miskin ini tentu saja dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang berdampak lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga.Jumlah rumah tangga miskin tahun 2009 paling banyak terdapat pada kecamatan Lengayang dengan nilai 3.592 KK, selanjutnya kecamatan Bayang

III - 10

dengan nilai 3.244 KK, dan Jumlah KK miskin paling sedikit terdapat di kecamatan Bayang Utara sebanyak 926 KK. Pengembangan permukiman berwawasan lingkungan dapat ilihat bahwa permukiman merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau rumah tempat manusia yang digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari cuaca, iklim dan gangguan lainnya. Pelaksanaan pembangunan perumahan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan permukiman dengan penataan ruang kota. Untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilainya : 1. Aspek energi, material dan air bersih 2. Aspek lingkungan didalam bangunan 3. Aspek lingkungan sekitar, tiap-tiap hunian masing-masing sedikitnya memiliki 20 tahun dihalam rumahnya sehingga menyegarkan rumah dan mengurangi polusi. 4. Aspek ekonomi, dengan menjadi industri rumah tangga berbasis lingkungan.

Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Kebutuhan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan tempat awal segala aktivitas sehingga pengembangannya harus memperhatikan keterkaitan dengan kebutuhan dan aktivitas lainnya. Pengembangan perumahan/permukiman adalah pada wilayah dengan kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk tinggi. Sementara itu, wilayah yang memiliki perkembangan penduduk tinggi adalah Kecamatan IV Jurai, Basa IV Balai Tapan, dan Ranah Pesisir sehingga pada kecamatan ini pengembangan permukiman merupakan prioritas utama. Sementara Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk rendah. Sedikitnya jumlah penduduk tersebut menimbulkan terhambatnya aktivitas dan kemudahan pemenuhan kebutuhan. Dalam rangka meningkatkan aktivitas sosial ekonomi, maka pada kecamatan tersebut perlu dikembangkan kegiatan permukiman sehingga aktivitas non permukiman dapat meningkat akibat bertambahnya penduduk yang ditimbulkan oleh pengembangan permukiman. Berdasarkan hal di atas, maka pengelolaan kawasan permukiman diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

III - 11

a)

Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman tinggi adalah pada kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan IV Jurai, Ranah Pesisir dan Basa IV Balai Tapan dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah > 25 unit/km2.

b)

Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman sedang adalah kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Bayang dan Linggo Sari Baganti dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnnya adalah 10 25 unit/km2.

c)

Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman rendah adalah pada kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pancung Soal, dan Lunang Silaut dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah < 10 unit/km2.

d)

Pembangunan Kasiba dan Lisiba (kawasan siap bangun dan lahan siap bangun) di kecamatan-kecamatan dengan rencana pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan atau perkotaan tinggi seperti Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan, dan IV Jurai dengan mempersiapkan lahan siap bangun dan pembuatan prasarana permukiman pendukungnya seperti jalan lingkungan, prasarana air bersih dan atau limbah, jaringan telekomunikasi dan penerangan pada kawasan yang sesuai dengan peruntukan Kasiba dan Lisiba. Tabel 3.15 JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT LOKASI TINGGAL Lokasi Permukiman

No 1 2 3 4 5 6

Jumlah Rumah Tangga

Mewah

56

Menengah

468

Sederhana

990

Kumuh

49

Bantaran Sungai

510

Pasang Surut

2.073

Sumber : Dinas PU dan BPS Kab. Pessel


Lokasi permukiman sederhana mendominasi pada daerah Kab. Pessel sebesar 990 Rumah tangga.

III - 12

Tabel 3.16 JUMLAH RUMAH TANGGA SUMBER AIR MINUM No 1 2 3 4 5 6

Sumber Air

Jumlah

Ledeng

42.163

Sumur

1.985

Sungai

2.867

Hujan

340

Kemasan

0

Lainnya

2.174

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SE-3 Tabel 3.16 menunjukan bahwa jumlah rumah tangga berdasarkan air minum paling dominan adalah ledeng, sungai, sumur, kemasan lainnya dan air hujan. KK yang menggunakan Air ledeng paling banyak Kecamatan IV Jurai 17.715 pemasangan paling sedikit kecamatan Basa IV Balai Tapan 297 KK.Sumur paling banyak di Kecamatan Basa IV Balai Tapan 334 KK sedikit Ranah Pesisir 103 KK, sungai terbanyak di kecamatan Koto XI Tarusan 393 KK dan Bayang 62 KK, air hujan banyak dipakai di kecamatan Lunang Silaut 187 KK, paling sedikit kecamatan Linggo Sari Baganti 6 KK. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kegiatankegiatan fisik berupa pembangunan sarana dan pembinaan lingkungan sehat, TTU dan TT2M sebanyak 1.485 buah yang tersebar di 18 Puskesmas daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan manajemen pengelolaan air bersih di 363 kampung, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan perbaikannya. Tabel 3.17 JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT CARA PEMBUANGAN No 1 2 3 4 5

Cara Pembuangan

Jumlah

Angkut

5%

Timbun

65%

Bakar

19%

Kekali

0

Lainnya

12%

Sumber : Dinas Pasar, Perdagangan dan Kebersihan Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SP-1

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang membuang sampah dengan cara ditimbun 65%, dibakar 19%, lainnya 12% dan diangkut hanya 5%. Tabel 3.18

III - 13

JUMLAH RUMAH TANGGA DAN FASILITAS BUANG AIR BESAR

No

1 2 3 4

Tempat Buang Air Besar

Jumlah

Sendiri

43.704

Bersama

5.242

Umum

8.210

Tidak ada

45.351

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SP-2 Dari 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tempat buang air besar paling dominan memiliki tempat buang air besar sendiri pada Puskesmas Air Haji sebesar 6.484 unit, Puskesmas Surantih 4.889 unit dan Puskesmas Kambang 3.997 unit.

Secara keseluruhan di ketahui bahwa jumlah RT yang tidak memiliki tempat

buang air besar lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki tempat buang air besar. BAB sendiri 43.704 buah, BAB bersama 5.242, BAB umum 8.210 dan tidak ada sarana BAB 45.351. Tabel 3.19 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN TEMPAT BUANGAN AKHIR No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Jumlah

Koto XI Tarusan

8.878

SBayang

7.484


1.396

IV Jurai

7.493 5.564

Batang Kapas

7.303

Sutera

8.814

Lengayang

8

Ranah Pesisir

5.718

9

Linggo Sari Baganti

7.404

10

Pancung Soal

4.488

11

Basa IV Balai Tapan

4.075

12

Lunang Silaut

4.868

Sumber : Dinas Kesehatan

Kab. Pessel


Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya menjaga lingkungan sehat dari sarana buang air besar tanpa menggunakan septic tank. Kecamatan Koto XI Tarusan terbesar tanpa septic

III - 14

tank sebesar 8.878 unit, dilanjutkan dengan Kecamatan Lengayang 8.814 unit. Kecamatan Bayang Utara sebesar 1.396 unit. Tabel 3.20 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN PERKIRAAN TIMBULAN SAMPAH

No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Jumlah

Koto XI Tarusan

92.85

Bayang

56,34


35,56

IV Jurai

92,88

Batang Kapas Sutera Lengayang

56,44 45,66 35,72

8

Ranah Pesisir

52,56

9

Linggo Sari Baganti

56,66

10

Pancung Soal

53,44

11

Basa IV Balai Tapan

25,5

12

Lunang Silaut

45,56

Sumber : Dinas Pasar, Perdagangan dan Kebersihan Kab. Pessel


Rencana Sistem Pembuangan Sampah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017 diperkirakan 519.647 jiwa. Implikasi perkembangan penduduk ini adalah bertambahnya jumlah timbulan sampah. Agar dapat melayani pelayanan sampah pada tahun 2017, maka diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang antara lain meliputi alat angkut sampah, kontainer/TPS, sistem transfer depo dan TPA. Sementara itu wilayah dengan konsentrasi perkembangan produksi tinggi (kawasan perkotaan) meliputi Kecamatan Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan dan Lengayang yang merupakan wilayah potensial produksi sampah sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan. Merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penentuan lokasi TPA hal-hal atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi TPA antara lain : a. Tercakup dalam perencanaan tata ruang kabupaten dan daerah.

III - 15

b. Jenis tanah kedap air. c.

Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.

d. Dapat dipakai minimal untuk 5 – 10 tahun. e. Tidak membahayakan atau mencemari sumber air. f.

Jarak dari pusat pelayanan +/- 10 km.

g. Merupakan daerah yang bebas banjir.

Selain pertimbangan SNI, pertimbangan lainnya dalam menentukan lokasi dan jenis TPA adalah : a. Pencapaian keseimbangan pelayanan dari berbagai sudut lokasi/wilayah b. Dapat memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan c.

Memunculkan “nilai ekonomis sampah” yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah

d. TPA yang dikembangkan adalah TPA dengan kualifikasi antara lain: Tidak menimbulkan bau Dapat minimalkan bahaya terhadap kesehatan, karena insect (lalat) dan roden tidak dapat berkembang biak Terhindar dari bahaya terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran kecil Kebutuhkan lahan relatif kecil Setelah kapasitas TPA penuh, dalam beberapa jangka waktu tertentu lokasi TPA dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, seperti taman, tempat rekreasi, lapangan olah raga, dan lain-lain. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan TPA untuk melayani setiap Wilayah Pembangunan. 2. Penambahan jumlah TPS, dan perluasan jangkauan pelayanan terutama di Kecamatan-kecamatan yang memungkinkan. 3. Pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas dan plastik (sampah kering). 4. Pembuatan kompos dari sampah organic. 5. Sistem pengelolaan TPA yang dikembangkan adalah Controlled Landfill. 6. Peningkatan kesadaran (peranserta) masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

III - 16

7. Pengefektifan fungsi pemulung dengan pembangkitan kegiatan daur ulang sampah menjadi produk-produk yang berdayaguna. 8. Penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan, terutama diwilayah perkotaan. 9. Pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat pemisahan jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat umum, dimana pemerintah menyediakan sarana tong sampah untuk memilah-milah sampah tersebut. 10. Re-design Tempat/Lahan Pembuangan Akhir yang ada untuk mencegah akibat yang ditimbulkan kedepan. 11. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih tegas mengenai pembuangan sampah ini, antara lain memberikan denda kepada pihak yang membuang sampah sembarangan, sistem restribusi sampah, tarif pengelolaan, dan lain-lain. 12. Perda pengelolaan sampah 13. Frekwensi pelayanan dibagi menjadi beberapa kondisi sebagai berikut: Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah di jalan protokol, pusat Kabupaten, kawasan permukiman perkotaan tidak teratur dan daerah komersil. Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman teratur. Wilayah dengan pelayanan rendah adalah daerah pinggiran Kabupaten. Perbandingan niai antar lokasi dan antar waktu Jumlah Rumah tangga miskin menurut kecamatan dari tahun 2006 sampai tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 30%, hal ini menunjukan telah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ketahun. Jumlah Rumah tangga berdasarkan lokasi tempat tinggal pun terjadi peningkatan 5%, tentu saja terjadi karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan merupakan pasangan yang serasi dan hal ini juga menunjukan bahwa daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah maju ditandai dengan banyaknya pembangunan dilaksanakan. Jumlah rumah tangga berdasarkan dan sumber air minum terjadi perbaikan kualitas yakni dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan air ledeng sebagai sumber air sebanyak 95.51% karena unit-unit pelayanan PDAM sudah sampai merata diseluruh kecamatan kecuali Bayang Utara, karena lokasi berada pada ketinggian yang belum bisa dicapai PDAM. III - 17

Jumlah rumah tangga berdasarkan cara pembuangan sampah ditimbun sebanyak 69 % diangkut hanya 5%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembuangan sampah sudah maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya, animo masyarakat untuk pembuatan kompos tinggi dari sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Jumlah rumah tangga berdasarkan tempat bung air besar dari tahun ketahun mengalami kemajuan peningkatan kualitas, hal ini ditandai dengan tingginya angka kepemilikan sendiri jamban keluarga. Analisis statistik sederhana Secara umumrumah tangga miskin dari tahun 2006 telah terjadi penurunan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah, sebesar 30%. Gambar 3.2 Penduduk Miskin dari tahun 2007-2009

Sumber : Bappeda Kab. Pessel

III - 18

III-C KESEHATAN Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pemmembangun ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemisikinan. Permasalahan kesehatan masyarakat dihadapkan pada berbagai permasalahan penting, antara lain ; disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan , pelayanan kesehatan dibidang obat dan makanan, serta perilaku hidup bersih dan sehat, beberapa masalaha lain yang perlu ditangani segera

adalah peningkatan akses penduduk

miskin terhadap pelayanan kesehatan didaerah bencana, pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan. Tabel 3.21 JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP 2010

No

1

Jumlah Perempuan

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Jumah Anak Lahir

3,902

727

483

800

670

105

756

20,499

4,483

2,751

3,992

3,488

710

5,201

Hidup Jumlah Anak Masih

2

Hidup

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel DS-6

Jumlah anaka lahir hidup tinggi pada usia 15-19 tahun. Tabel 3.22 JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP 2009

No

1

Jumlah Perempuan

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Jumah Anak Lahir

1.498

1.371

1.324

1.287

617

788

891

8.824

7.368

5.965

3.375

2.588

3.650

4.493

Hidup Jumlah Anak Masih

2

Hidup



III - 19

Tabel 3.23 ANGKA KEMATIAN BAYI DAN IBU KAB. PESSEL Tahun

No

Jumlah Kelahiran

Jumlah Bayi

Jumlah Ibu

AKB

AKI (PER

Hidup

Mati

Mati

(per 1000)

100.000)

1

2005

7872

74

15

9

191

2

2006

8215

107

6

13

73

3

2007

6439

178

15

28

233

4

2008

3423

75

10

0

0


Tabel 3.23 angka jumlah kematian bayi dan kematian ibu cenderung meningkat dan jumlah

kecendrungan

kelahiran

hidup

cenderung

menurun.

Kecenderungan

peningkatan angka ini, merupakan PR bagi pemerintah daerah untuk bekerja keras memberikan pelayanan kesehatan. Tabel 3.24 JUMLAH KEMATIAN DALAM TAHUN 2010 No

Jumlah Kematian

<1

1

Laki-laki

61

2

Perempuan Jumlah

1–4

5 – 14

15 – 44

2

5

4

0

51

8

4

61

2

112

10

9

65

2

> 44



Jumlah kematian laki-laki tertinggi berada pada usia dibawah 1 tahun, sementara kematian tertinggi pada perempuan berada pada usia 15-44 tahun sebanyak 61 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah kematian. Tabel 3.25 JUMLAH KEMATIAN DALAM SETAHUN 2009 No

1 2

Jumlah Kematian Laki-laki

<1

4

1–4

5 – 14

15 – 44

> 44

2

5

4

0

Perempuan

8

8

4

8

2

Jumlah

12

12

9

12

2



III - 20

Kematian dalam satu tahun kematian perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kematian laki-laki. Tabel 3.26 JENIS PENYAKIT UTAMA DIDERITA PENDUDUK

No

Jumlah Kematian

Jumlah Penderita

ISPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

114.157

REMATIK

44.355

GASTRITIS

33.932

KULIT INFEKSI

26.357

HIPERTENSI

20.901

ASMA

18.951

KULIT ALERGI

17.091

DIARE

14.221

KULIT JARINGAN

11.841

GANGGUAN MENTAL

10

8.136



Tabel 3.26 menunjukan bahwa jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat adalah penyakit ISPA 114.157 orang, diikuti dengan penyakit rematik 44.355 orang dan gangguan mental 8.136 orang. Tabel 3.27 VOLUME LIMBAH PADAT DAN CAIR RUMAH SAKIT RS BERSALIN No

Volume Limbah

RSUD M ZEIN PAINAN

PERMATA HATI

Volume Limbah Padat

1.059

158

1

Volume Limbah Cair

60

13

2 3

Volume Limbah B3 Padat

0,24

0

Volume Limbah B3 Cair

12

0

4

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD M ZEIN Kab. Pessel


III - 21

Tabel 3.28 LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT M. ZEIN PAINAN Volume Limbah (m3/hari) No.

Parameter

Satuan

Baku Mutu Inlet

IPAL

Outlet

1

Suhu

°C

30

27

27.2

26.80

2

pH

-

6-9

6.01

5.97

6.54

3

BOD 5

mg/l

30

13.8

2.7

3.20

4

COD mg/l

80

45.62

8.40

10.80

mg/l

30

56

138

30.00

mg/l

0.1

2,170

2,690

0.92

mg/l

2

1,758

1,418

0.23

5

6

7

Zat Tersuspensi (TSS)

NH3 bebas

Total Pospat (PO4)

Sumber : RS M. Zein Painan

Tabel 3.27 menunjukan bahwa volume limbah padat RSUD M Zein Painan lebih banyak dibandingkan dengan RS Bersalin Permata Hati, karena Rumah Sakit Dr. M Zein dari jumlah dan kapasitas luasan memang lebih besar dari pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati. Pada saat ini Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan telah memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) cair sebagai sarana pengolahan limbah cair. Gambar 3.3 Analisa IPAL RS. M Zein berada diatas Baku Mutu

Sumber : RS. Dr. M Zein Painan

III - 22

Gambar diatas menunjukan bahwa ada 2 parameter pencemar yang melebihi baku mutu, yaitu TSS dan NH3 bebas, yang paling menonjol melebihi baku mutu adalah NH3 yang berada pada titik Inlet dan IPAL. Hal ini perlu dilakukan penanganan yang lebih intensif dalam pengolahan IPAL melalui penambahan intensitas aerasi dan penambahan bakteri pengurai lebih banyak. Pengolahan limbah B3 pun sama dengan dengan limbah padat, lebih didominasi oleh RSUD M. Zein painan. Untuk pengolahan limbah B3 RSUD M Zein Painan mengumpulkan limbah B3 pada penampungan sementara drum, setelah penuh dibawa ke tempat pengolahan limbah B3 di Padang. Tabel 3.28 menunjukan bahwa parameter air Limbah IPAL yang diukur 4 parameter dibawah baku mutu, parameter TSS pada lokasi IPAL tinggi 138 mg/l baku mutu yang disarankan 30 mg/l, NH3 bebas pada semua titik melebihi baku mutu, inlet, IPAL dan outlet. Perbandingan nilai antar lokasi antar waktu Gambar 3.4 Perbandingan Volume limbah cair RSUD. Dr. M.Zein Painan

Sumber : RSUD. M. Zein Painan

Gambar menunjukan tidak ada perbedaan mencolok volume limbah yang dihasilkan setiap tahunnya dari Rumah sakit. Sedangkan untuk perbandingan volume limbah cair B3 terjadi kenaikan yang mencolok dari tahun 2009 limbah padat 0,003775 m3/hari tahun 2010 adalah 0,24 m3/hari, limbah cair 2009 sebanyak 0,00022 m3/hari tahun 2010 sebanyak 12 m3/hari. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan kegiatan limbah B3 dirumah sakit.

III - 23

Analisis statistik sederhana Gambar 3.5 Perbandingan analisa Jumlah kematian laki-laki dan perempuan disetiap umur


Analisa statistik sederhana menunjukan bahwa jumlah kematian perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2009 terjadi kenaikan 50% jumlah kematian perempuan dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan 45% jumlah kematian perempuan dibandingkan laki-laki. Secara keseluruhan peningkatan jumlah kematian pada tahun 2009 sebanyak 5 kali lipat pada tahun 2010. III-D. PERTANIAN Bidang perkebunan terdapat empat komoditi utama yang dikembangkan masyarakat pada subsektor perkebunan diantaranya sawit, karet, coklat dan gambir. Sampai saat ini luas total perkebunan sawit mencapai 67.157 ha, yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat seluas 12.220 ha dan dikembangkan oleh perusahaan swasta 54.937 ha. Produksi perkebunan kelapa sawit terbesar yakni 49.700 ton dan swasta 483.091 ton.

Kegiatan Pertanian merupakan salah satu unsur pencemaran lingkungan terhadap tanah dan air sungai yang mengalir dibawahnya, apabila tidak dikelola dengan baik dan sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara dari segi perekonomian potensi pertanian cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan baik secara intensif maupun ektensif dan dapat memberikan harapan yang sangat besar bagi masa depan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Tanah yang subur dan lahan didaratan yang tinggi maupun dataran rendah merupakan kawasan yang memberikan konstribusi bagi pembangunan perekonomian

III - 24

Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini unggulan daerah di sektor pertanian meliputi pengembangan usaha tani padi, sawah, jagung, kedelai, pisang, manggis, mangga dan bawang merah. Tabel 3.29 LUAS SAWAH DAN PRODUKSI TAHUN 2010

No

Kecamatan

1 kali

2 kali

3 kali

Produksi per ha

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12

Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Tapan Lunang Silaut Total

309 235 176 0 95 1.682 631 1.723 2.112 1.835 679 1.970 11.447

1.734 2.264 574 246 1.767 1.350 2.642 742 924 1.339 1.520 340 15.442

0 0 0 1.045 0 0 679 649 0 58 230 0 2.106

4.700 4.660 4.650 4.700 4.560 4.730 4.690 4.750 4.660 4.600 4.600 4.550 55.850

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Pessel


Dari tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan telah terjadi penurunan produksi perhektar sawah 57 ha per produksi dibandingkan dengan tahun 2009, sedangkan dibeberapa daerah terjadi kanaikan produksi dan beberapa daerah terjadi penurunan produksi. Tabel 3.30 LUAS SAWAH DAN PRODUKSI TAHUN 2009

No

Kecamatan

1 kali

2 kali

3 kali

Produksi per ha

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12

Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Tapan Lunang Silaut Total

309 235 176 0 75 1.682 631 1.713 2.039 1.790 647 1.945 11.242

1.734 2.029 577 246 1.767 1.350 2.566 692 924 1.339 1.520 340 15.084

0 0 0 1.055 0 0 114 649 0 58 230 0 2.106

4.661 4.658 4.654 4.658 4.660 4.662 4.658 4.661 4.662 4.655 4.660 4.658 55.907



Tabel 3.30 menunjukan bahwa luas sawah yang ditanam 2 kali dalam setahun lebih banyak dibandingkan dengan yang ditanam satu kali atau 3 kali. Sedangkan yang III - 25

menanam 3 kali setahun tidak semua kecamatan hanya 5 kecamatan seperti kecamatan IV Jurai, Lengayang, Ranah Pesisir, Pancung Soal dan Basa IV Balai Tapan. Produksi padi perhektar paling banyak terdapat didaerah Liggo Sari Baganti, Ranah Pesisir dan Koto XI Tarusan, dengan total produksi 55.907 per hektar. Gambar 3.6 Produksi Tanaman Palawija Tahun 2010



Produksi tanaman palawija sebagai tanaman bijian yang dominan produksinya yaitu tanaman Padi sebanyak 264.605 ton, kemudian jagung dengan jumlah produksi 77.697 ton. Paling sedikit produksi tanaman palawija adalah ubi jalar 405 ton. Gambar 3.7 Produksi Perkebunan Rakyat dan Luas lahan Perkebunan



III - 26

Tabel 3.7 menunjukan bahwa luas perkebunan dan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit lebih luas lahan perkebunan rakyat dan produksi perkebunan rakyat, selanjutnya perkebunan karet dan kelapa. Luas lahan dan produksi perkebunan kelapa sawit cukup besar dengan luas 20.600 ha dengan produksi 30.000 ton. Gambar 3.8 Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Perkebunan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : olahan Tabel SE-7 Penggunaan

pupuk

untuk

tanaman

perkebunan

paling

dominan

adalah

menggunakana Urea, NPK, ZA, SP 36 dan organik.

Gambar 3.9 Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija

Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel


Gambar diatas menunjukan bahwa tanaman kedelai menggunakan pupuk paling banyak adalah pupuk SP 36 dan pupuk urea. III - 27

Tabel 3.31 ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN Jenis Penggunaan Lahan Non Pertanian

No

Luas (Ha)

1.

Permukiman

2

Perkebunan

465 13,521

3

Sekolah atau fasilitas umum

4

Rusak terban dibatas DAS dan tertimbun Total

1.75 6,5 13.993



Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin maju dengan segala keragaman aktifitas manusia seringkali hal-hal kecil kurang menjadi perhatian, seperti pemberian pupuk yang berlebihan, penebangan pohon secara liar, lahan kritis berkepanjangan dan penambangan liar berkeliaran dimana-mana. Berkaitan dengan hal tersebut telah terjadi perubahan lahan karena ulah manusia dan juga faktor alam, sebagain besar perubahan tersebut menjadi permukiman 465 ha, perkebunan 13.521 ha, sekolah atau fasilitas umum 1.75 ha, rusak terban dibatas DAS dan tertimbun 6.5 ha. Gambar 3.10 Jumlah Hewan Ternak Menurut Jenis

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SE-10 Pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan secara makro dengan jumlah populasi ternak saat ini, seperti tabel dibawah ini. Untuk lebih

III - 28

meningkatkan

jumlah

populasi

ternak

dapat

dilaksanakan

dengan

program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak dan program peningkatan produksi hasil peternakan. Gambar 3.11 Jumlah Hewan Unggas Menurut Jenis



Jumlah hewan ternak yang paling banyak terdapat di ayam kampung/ayam buras sebanyak 749.667 ekor. Jumlah ayam petelur yang paling sedikit sebanyak 90.182 ekor. Gambar 3.12 Emisi Gas Methan dari Pertanian



Emisi CH4 pertahun didominasi oleh kecamatan Lengayang sebanyak 4.630,6 ton/tahun, karena daerah ini mempunyai luas sawah yang cukup besar dan memberrikan konstribusi emisi cukup banyak. Emisi CH4 paling sedikit terdapat di Kecamatan Bayang Utara sebanyak 975 ton/tahun. Gambar 3.13 III - 29

Emisi Gas Methan dari Peternakan


Keterangan : olahan Tabel SP-7 Antara unggas dan hewan ternak, unggas lebih banyak memberikan konstribusi emisi CH4 dibandingkan dengan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda dan kambing.

Tabel 3.32 PERKIRAAN EMISI GAS CO2 DARI PUPUK AREA No

Kecamatan

Konsumsi Pupuk Urea

Emisi CO2

1.

Koto XI Tarusan

444

88.8

2.

Bayang

491

98.2

3.


275

55

4

IV Jurai

341

68.2

5

Batang Kapas

517

103,4

6

Sutera

661

132.2

7

Lengayang

557

111.4

8

Ranah Pesisir

544

108.8

9

Linggo Sari Baganti

553

110.6

10

Pancung Soal

588

117.6

11

Basa IV Balai Tapan

678

135.6

12

Lunang Silaut

620

124

Total

6269

1253.8



Konsumsi pupuk urea paling banyak digunakan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan sebanyak 678 ton, karena daerah tersebut merupakan daerah perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, begitu juga dengan yang terkecil adalah Kecamatan Bayang III - 30

Utara 275 ton, Emisi CO2 terbanyak adalah terdapat pada Kecamatan Lengayang sebesar 135.6 dan terkecil ada di kecamatan Bayang Utara sebesar 55. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Gambar 3.14 Perbandingan Tanaman Palawija


Gambar diatas menunjukan bahwa tahun 2009 tanaman palawija paling banyak produksiya adalah tanaman jagung, kedua padi, pada tahun 2010 terjadi perubahan swasembada beras padi menduduki peringkat pertama hasil produksi kedua jagung. Untuk melihat kondisi sawah dan tipe jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.33 KLASIFIKASI JARINGAN DAN LUAS SAWAH YANG DIALIRI Aliran Sawah sudah ada jaringan irigasi

No Klasifikasi Irigasi

6 7 8 9 10

Tahun 2007 Irigasi teknis Irigasi setengah teknis Irigasi Sederhana PIK Irigasi Desa Jumlah Tahun 2008 Irigasi teknis Irigasi setengah teknis Irigasi Sederhana PIK Irigasi Desa

11 12 13

Jumlah Tahun 2009 Irigasi teknis Irigasi setengah teknis Irigasi Sederhana

1 2 3 4 5

Luas Sawah

Sudah Sawah Sudah Belum berfungsi berfungsi

Areal sawah belum ada jaringan irigasi

Belum sawah

Sudah sawah

Belum sawah

21.648 1.684 24.566 1.778 16.712,5 66.388,5

13.219 743 16.280 1.541 16.712 48.485

3.857 250 2.592 124 0 6.823

644 691 3.525 0 0 4.860

2.423 0 480 113 150 3.166

1.505 0 1.699 0 0 3.204

21.648 1.684 24.566 1.778 16.712,5

12.104 743 15.520 1.365 16.562,5

4.972 250 3.342 300 0

644 691 3.525 0 0

2.423 0 480 113 100

1.505 0 1.699 0 0

66.388,5

46.294,5

8.864

4.860

3.116

3.204

21.648 1.684 26.344

12.104 743 16.885

4.972 250 3.642

644 691 3.525

2.423 0 593

1.505 0 1.699

III - 31

14

Irigasi Desa Jumlah

16.662,5

16.562,5

0

0

100

0

66.338,5

46.294,5

8.864

4.860

3.116

3.204

Sumber : Dinas PSDSumber : PSDA Kab. Pessel

Tahun 2009 irigasi PIK digabungkan ke irigasi sederhana karena PIK merupakan nama proyek pada masa cabang dinas pada tahun 2009 ini digabungkan ke klasifikasi irigasi sederhana. Analisis Statistik Sederhana Gambar 3.15 Perbandingan Jumlah hewan Unggas


Gambar diatas dapat diketahui bahwa ayam

kampung/ayam buras paling

banyak/maksimal didaerah Kabupaten Pesisir Selatan, diikuti ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Kecamatan IV Jurai peternak terbanyak ayam buras sebanyak 253.175 ekor, terbanyak kedua kecamatan Bayang 123.117 ekor. III-E. INDUSTRI Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

III - 32

Untuk sektor industri, pengembangannya diarahkan dalam bentuk industri kecil yang bergerak pada industri kimia, agro industri, pengolahan hasil hutan dan logam mesin elektronik. Gambar 3.16 Industri Usaha Kecil



Jenis industri kecil terbagi kedalam kategori industri pangan, Industri sandang, industri kimia, industri logam dan industri logam. Industri kecil paling banyak adalah industri kimia dan industri pangan. Tabel 3.34 BEBAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI BESAR PT. INCASI RAYA TAHUN 2010 No

Bulan/Paramter

1.

pH

2

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Baku Mutu

Jun

8,28

8

7,29

7,94

7,5

8,7

7,15

BOD

115,66

80,63

78,22

75,04

126,93

147,43

99,83

3

COD

513

443

643

491

577

759

518

4

Nitrogen

66,99

32,12

64,95

60,13

55,05

4,37

37,928

5

TSS

389

461

460

318

358

461

75

6

MInyak Lemak

27

23

41

38

19

43

26

Sumber : PT. Incasi Raya Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SP-9 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan IPAL PT. Incasi Raya belum optimal, perlu dilakukan perbaikan sistem pengolahan IPAL agar hasil yang dicapai III - 33

berada dibawah baku mutu yang disyaratkan. Beberapa parameter melebihi baku mutu, seperti BOD baku mutu 99,83 mg/l hasil analisa limbah bulan Januari 115,66 mg/l, bulan mei 126,93 mg/l dan bulan Juni 147,43 mg/l. Parameter COD baku mutu 518 mg/l, analisa melebihi baku mutu pada bulan Maret 643 mg/l, bulan Mei dan Juni masing-masing 577 mg/l dan 759 mg/l. Nitrogen juga berada diatas baku mutu yakni bulan Januari, Maret, April dan bulan Mei. TSS hampir semua bulan berada diatas baku mutu, sedangkan untuk paramater minyak dan lemak hanya 4 bulan yang berada diatas baku mutu. Secara garis besar industri besar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan belum banyak bisa dihitung dengan jari, dan oleh sebab itu pencemaran industri yang mencemari udara belum ada. TABEL 3.35. Hasil Analisa Udara Ambien Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya

No

Parameter Uji

Satuan

Kadar Maks. PPRI PP. No.41/1999

Hasil Analisa 1

2

3

Metode Analisa

1

Sulfur Dioksida (SO2)

µg/Nm³

Maks 900

TTD

TTD

TTD

Pararosanilin

2

Nitrogen Oksida (NO2)

µg/Nm³

Maks 400

14,0

13,1

10,0

Salzmant

3

Carbon monoxide (CO)

µg/Nm³

Maks 30,00

TTD

TTD

TTD

Gas Analyser

Maks 230 4 TSP (Debu) 203,7 150,3 89,9 Gravimetri µg/Nm³ Maks 10,000***) Maks 70**) Sound Level 5 Noise (Kebisingan) dB (A) 69,9 71,6 65,8 Maks 85***) Meter Sumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan Catt : Pengambilan dan analisa sampel dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang tanggal. 24 Pebruari 2010 T TD = Tidak terdeteksi **) KEP-48/MENLH/11/1996 (Baku Tingkat Kebisingan) ***) KEP 405/MENKES/II/2002 (Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri) 1 = Depan Kantor Pabrik 2 = Loading RAM 3 = Perumahan Karyawan

Tabel diatas menunjukan udara ambient PT. Incasi Raya Parameter Nitrogen Oksida, Sulfur dioksida, carbon monoksida, TSP dan kebisiingan tidak ada yang melebihi baku mutu yang disyaratkan.

III - 34

TABEL 3.36 Hasil Analisa Udara Emisi Boiler Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya

Parameter Uji 1

Satuan

Baku Mutu PM.LH No. 7 Tahun 2007 Lamp. I

Hasil Analisa Boiler

Maks 300

235,70

Total Partikel

mg/M³

2

Sulfur Dioksida (SO2)

mg/M³

Maks 600

98,74t

3

Nitrogen Oksida (NO2)

mg/M³

Maks 800

341,75

4

Hidrogen Klorida (HCL)

mg/M³

Maks 5

0,14

5

Gas Klorin (CL2)

mg/M³

Maks 5

TTD

6

Ammonia (NH3)

mg/M³

Maks 1

TTD

7

Hidrogen Florida (HF)

mg/M³

Maks 8

0,98

8

Opasitas

26,85 Maks 30 % Sumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan Catt : Pengambilan dan analisa sampel dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang tanggal. 24 Pebruari 2010 TTD = Tidak terdeteksi

Udara emisi pada boiler juga tidak ada yang melebihi baku mutu yang dsyaratkan, hal ini karena telah dilaksanakan proses penanggulangan pencemaran udara menggunakan kispray penyemprot udara. Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Gambar 3.17 Perbandingan Industri besar dan Industri Kecil

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Industri besar Industri Kecil

2009

2010


III - 35

Analisa statistik sederhana Gambar 3.18 Industri Kecil Secara Statistik


Gambar diatas dapat diketahui bahwa Industri kimia paling maximum jumlah industri terpasang dan hasil produksi berlimpah. Setelah itu yang kedua adalah industri pangan dan selanjutnya industri kerajinan. Sedangkan yang paling miinimal adalah Industri sandang dan industri sangang. III - F. PERTAMBANGAN Pemerintah daerah telah melaksanakan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan-kegiatan meliputi kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C di 12 kecamatan. Gambar 3.19 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian


Gambar diatas dapat diketahui bahwa esplorasi produksi paling banyak adalah tambang Batu bara PT. Karya Denai Amboko 7.138,55 ha, PT. Dempo Bahan galian

III - 36

Emas luas paling sedikit sekitar 1.143 ha. PT. Karya Denai Barito dan PT. Prima Perkasa Abadi adalah perusahaan penambang batu bara.

Tabel 3.37 LUAS AREAL PERTAMBANGAN YANG DIEKSPLOITASI No

Nama Perusahaan

Jenis Bahan Galian

1.

PT. Prima Perkasa Abadi

Batu bara

2.

PT. Tunggal Putra Nusantara

Batu bara

3.

PT. Tripabara

Batu bara

4.

PT. Kelola Sumber Daya Nagari

Batu bara

5.

PT. Tambang Batu bara Lumpo

Batu bara

6.

PT. Sari Agrindo Andalas

Batu bara

7.

PT. Atoz Nusantara Mining

Batu bara

8.

PT. Dempo Maju Cemerlang

Logam Emas

Luas Areal (Ha) 198.88 100.00 199.00

S

198.80 922.70 809.83

U

192.00 195.00

Sumber : Dinas Koperindagtamb Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SE-14 Perusahaan yang paling luas eksloitasi penambangan batu bara adalah PT.Tambang Batu Bara Lumpo sebesar 922,70 ha. Paling sedikit PT. Tunggal Putra Nusantara dengan luas 100 ha. Tabel 3.38 LUAS AREAL PERTAMBANGAN GALIAN C DAN PRODUKSINYA No

S

Nama Perusahaan

1.

CV. Bina Bersama

2.

CV. Davero Inderapura

3.

Muman

4.

Mus Mulyadi

5.

Em Busri

6.

Rivai

7.

CV. Mitra Sejati

U

Jenis Bahan Galian Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil Pasir, Kerikil

Luas Areal (Ha)

Batu

,

Batu

,

Batu

,

Batu

,

Batu

,

Batu

,

Batu

,

Produksi (Ton/Tahun)

1.00

27,000

1.00

28,260

2.00

27,000

1.00

27,000

1.00

27,000

1.00

27,939

0.25

30,000

Sumber : Dinas Koperindagtamb Kab. Pessel

Keterangan : olahan Tabel SE-14 Luas areal penambangan bahan galian golongan C paling banyak produksi per tahun adalah CV. Mitra Sejati sebesar 30.000 ton/tahun. Dan diikuti oleh CV. Davero Inderapura seluas 28.260 ha.

III - 37

Produksi

dan

luas

areal

konsesi

pertambangan

yang

perizinan

dan

atau

pengawasannya merupakan kewenangan daerah provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya adalah PT. Dempo, karena penyusunan Dokumen AMDAL di Provinsi Sumatera Barat. Selain pertambangan besar juga ada pertambangan rakyat dengan bermacammacam pertambangan, seperti jenis bagan galian andesit, basalt, batu gamping, pasir kuawsa, tanah liat, tanah urug, kuarsa, tawas dan toseki. Potensi jenis bahan tambang ini sudah ada, namun penggalian potensi yang lebih besar menunggu investor dari luar daerah. Tabel 3.39 LUAS AREAL PERTAMBANGAN RAKYAT No

Jenis Bahan Galian

1

Andesit

2

Basalt

3

Batu Bara

4

Batu Gamping

5

Batu Pasir Vol

6

Diorit

7

Emas

8

Granitis

9

Koalin

10

Kwarsit

11

Pasir Besi

12

Pasir Kwarsa

13

Tanah Liat

14

Tanah Urug

15

Tawas

16

Toseki

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton/Tahun)

108.511.433

124.000

177.951

98.000

44.351.331

240.000

1.359.673

987.000

6696.176

134.000

3.718.224

700.000

3.305.977

356.000

125.183.150

23.000

469.475

69.000

662.968

66.000

2.518.665

23.000

662.968

21.000

164.384.046

65.000

3.414.940

309

705.832

987

2.650.492

45

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan Kab. Pessel


III - 38

Perbandingan Nlilai Antar Lokasi dan Antar Waktu Gambar 3.20 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian

20000 15000 Jumlah Perusahaan

10000

Luas areal 5000 0 2009

2010


Pada tahun 2010 jumlah perusahaan yang melaksanakan eksplorasi 15.523 ha, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2009 eksplorasi sebanyak 12.000 ha. Analisis Statistik Sederhana Gambar 3.21 Analisis Produksi Tambang Menurut Bahan Galian


Eksplorasi produksi tambang maksimum luas daerah sebesar 7.138 ha minimun luas daerah tambang ada di daerah sebesar 1 ha.

III - 39

III – G. ENERGI Dalam

rangka

memberikan

pelayanan

umum

transportasi

kemasyarakat,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun jalan dan jembatan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas dijalan raya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam pengembangan jaringan transportasi nasional, hirarki Pelabuhan Pasahan Painan akan dijadikan sebagai pelabuhan Pengumpan Primer (Pelabuhan Regional) dari pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam propinsi.

Selain sebagai pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Panasahan Painan juga diharapkan

bisa

mewadahi

pelayanan

rute

pelayanan

perintis,

seperti

menghubungkan kota Painan dengan daerah-daerah yang masih relatif terisolir seperti daerah Kepulauan Mentawai. Dalam perannya melayani kegiatan pelayaran alih muat angkatan laut, Pelabuhan panasahan Painan akan melayani bongkar muat komoditas unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan wilayah hinterland dalam skala menengah untuk diditribusikan ke Pelabuhan Utama di tempat lainnya. Komoditas unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan daerah hinterland adalah sektor perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, gambir, cengkeh, kulit manis dan lain-lain disamping sektor pertambangan (batubara). Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana pembantu

berupa

kendaraan.

Dalam

pengembangan

wilayah,

transportasi

mempunyai peranan sangat penting, yaitu untuk mempermudah terjadinya interaksi antar bagian wilayah. Dengan semakin mudahnya proses interaksi antar wilayah akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan kewilayahan (membuka keterisolasian suatu wilayah).

III - 40

Tabel 3.40 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR No

Jenis Kendaraan

Premium

Solar

1 Beban

110

0

Penumpang pribadi

100

0

Penumpang umum

5

1.198

Bus besar pribadi

0

179

Bus besar umum

0

91

Bus kecil pribadi

1.200

0

Bus kecil umum

24

1.806

0

813

Truk kecil

820

2.500

Roda tiga

154

0

Roda dua

116.738

0

119.152

6.587

2 3 4 5 6 7 8 Truk besar 9 10 11 12 Jumlah

Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan


Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan premium adalah sebanyak 119.152 buah, solar 6.587 buah. Dibandingkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan. Hubungan yang semakin baik dan mudah antar wilayah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya diharapkan akan membangkitkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan peranan sistem transportasi sangat besar sekali, mengingat kondisi wilayah memanjang dan terbagi kedalam beberapa bagian yang secara geografis membutuhkan perhatian pada setiap bagian wilayahnya, termasuk sistem transportasi didalamnya.

III - 41

Gambar 3.22 Kendaraan wajib uji

2005

1500

2006 1000

2007 2008

500

2009 0

2010 Kendaraan Wajib Uji


Gambat menunjukan bahwa kendaraan wajib uji dari tahun 2005 sampai 2010 terjadi penurunan sekitar 3%. Gambar 3.23 Kendaraan Telah di uji 2800 2700

2005

2600

2006

2500

2007

2400 2300

2008

2200

2009

2100

2010 Jumlah kendaraan telah diuji


Gambar diatas menunjukan bahwa dari tahun ketahun tingkat pengetahuan masyarakat semakin meningkat, hal ini terbukti semakin banyak kendaraan wajib uji yang telah melakukan uji kelayakan kendaraan pada dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan.

III - 42

Tabel 3.41 JUMLAH STASIUN POMPA BENSIN UMUM (SPBU) No

Lokasi SPBU

1

SPBU Lunang Silaut (Lusi)

2

SPBU Inderapura (Pancung Soal)

3

SPBU Surantih (Sutera)

4

SPBU Batang Kapas (Batang Kapas)

5

SPBU Sago (IV Jurai)

6

SPBU Api-Api (Bayang) Jumlah

Premium

Solar

5.124

4.074

5.964

1.974

7.434

3.780

2.520

714

5.922

2.940

2.814

2.268

29.778

15.750

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pesisir Selatan


Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai topografis memanjang dari utara keselatan dengan garis pantai 234 km, mempunyai jumlah SPBU 6 unit pada 6 kecamatan. Jika dilihat dari table diatas menunjukan SPBU Surantih kecamatan Sutera memiliki penjualan Premium terbanyak, dilanjutkan dengan SPBU Inderapura dan SPBU Sago di kecamatan IV Jurai. Pemakaian Solar paling banyak di SPBU Lunang Silaut kemudian dilanjutkan dengan SPBU Surantih. Kecamatan Sutera merupakan daerah padat penduduk dan masyarakat nelayan terbanyak yang menggunanakan bahan bakar premium untuk melaut, daerah ini memiliki kapal Bagan Ikan terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan. Konsumsi transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 terbanyak dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan dari pembakaran rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang meningkat dari tahuan ketahun. Untuk mengurangi emisi tersebut, harus dilakukan kir kendaraan dan tidak menggunakan kendaraan yang tidak mempunyai mesin bersih. Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu Pada tahun 2007 AKDP datang sebanyak 453.581 unit, berangkat 403.838 unit. AKAP dating 157..748 unit, berangkat 137.525 unit. Pada tahun 2008 AKDP datang 479.318 unit, berangkat 430.862 unit, AKAP berangkat 173.886 unit, berangkat 148.444 unit. Dengan perkembangan persentase antara berangkat dan dating adalah AKDP dating 5,37 %, berangkat 6,27 %, AKAP datang 9,28 % berangkat 7,36 %.

III - 43

Hal ini berarti bahwa jumlah penumpang datang dan berangkat menggunakan AKDP dan AKAP tahun 2007 dibandingkan tahun 2008 meningkat masing-masing AKDP berangkat meningkat 6,27 %. AKAP meningkat 9,28 % dan AKDP berangkat meningkat 6,27 % sedangkan AKAP meningkat 7,36 %. Kondisi ini diduga karena adanya kesadaran penumpang untuk menggunakan angkutan umum resmi yang layak jalan. Disamping adanya pengawasan terhadap angkutan tidak resmi secara berkala. Jumlah AKDP yang mempunyai izin 89 kenyataannya 60 unit. Jumlah AKAP yang sudah ada izin 14 kenyataannya 16 unit. Kenyataan tersebut masih ada AKDP dan AKAP yang belum sesuai dengan izin yang diberikan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah meningkatkan pengawasan kendaraan yang laik jalan dan penertiban kendaraan angkutan orang yang keluar masuk daerah. Gambar 3.24 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar


Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah kendaraan bedasarkan bahan bakar premiun pada tahun 2010 sebanyak 119.152 buah, yang menggunakan solar 6.587 buah. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2010,

sedangkan

bahan

bakar

solar

tetap.

Tingginya

jumlah

kendaraan

menggunakan bahan bakar premium pada tahun 2010 didominasi oleh kendaraan roda dua.

III - 44

Analisa Statistik Sederhana Gambar 3.25 Analisis Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar


Jumlah kendaraan maksimum menggunakan premium adalah roda dua sebanyak 116.379 buah. Maksimum menggunakan bahan bakar solar adalah truk kecil sebanyak 2.600 buah. III – H. TRANSPORTASI Berdasarkan fungsinya jalan dibedakan atas jaringan jalan primer dan sekunder, yang kemudian masing-masing dibedakan menjadi arteri, kolektor dan lokal. Di Kabupaten Pesisir Selatan jaringan jalan berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi : a) Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jauh, panjang jalan arteri di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 223,50 Km. b) Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur jalan-jalan lokal ke jalan arteri dengan cirri-ciri perjalanan sedang. Panjang jalan kolektor yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 68,10 Km. Untuk sistem jaringan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: 1)

Untuk melayani kebutuhan Sistem jaringan transportasi yang lengkap akan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi dari tempat asal pergerakan sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. III - 45

2)

Untuk merangsang perkembangan kegiatan Sistem jaringan jalan dapat menimbulkan suatu kegiatan yang dilakukan penduduk dan dapat berkembang dengan pesat. Standar jaringan jalan menurut fungsinya berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

•

Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.

•

Jalan Arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.

•

Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.

•

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.

•

Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah minimal 20 km/jam denganlebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter.

•

Jalan Lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah minimal 10 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter. Tabel 3.42 PANJANG JALAN MENURUT KEWENANGAN No

Jenis Kewenangan

1

Jalan Nasional

2

Jalan Provinsi

3

Jalan Kabupaten

4

Jalan Kota

Sumber

Panjang Jalan (Km) 22.350 68,10 2.274,82 30,80

: Dinas Informasi dan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan


Panjang jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 22.350 km, jalan provinsi 68,10 km, jalan Kabupaten adalah 2.274,82 km dan jalan kota 30,80 km.

III - 46

Tabel 3.43 KONDISI JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN No A

B

C

Sumber

Jenis, Kondisi dan Status Jalan

2007 (km)

Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Kerikil 3. Beton 4. Tanah Jumlah Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 4. Rusak berat Jumlah Kelas Jalan 1. Kelas I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III 4. Kelas Jalan III A 5. Kelas Jalan III B 6. Kelas Jalan III C 7. kelas Tidak dirinci Jumlah

2008 (km)

481 258,9 588,1 14,5

502,9 256 553,7 34,10

1.342,5

1.346,7

426,1 226,8 211,9 477,7

344,3 294,3 280,1 428

1.342,5

1.346,7

185,9 265,7 270,1 620,8 1.343,5

190,1 265,7 270,1 620,8 1.246,7

: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan


Pembangunan inftrastruktur jalan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur

merupakan

roda

penggerak

pertumbuhan

ekonomi.

Kegiatan

transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi dari baik barang maupun penumpang. Indikator keberhasilan pembangunan bidang jalan dan jembatan sangat ditentukan oleh kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk dalam menjangkau seluruh wilayah. Prioritas pembangunan jalan dan jembatan adalah untuk menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, peningkatan akses dari dank sentra-sentra produksi pertanian, peternakan dan perindustrian, kelokasi transmisgrasi dan pemasaran. Pembukaan dan penigkatan jalan juga merupakan upaya membuka keterisoliran nagari-nagari tertinggal. Dengan dibuka dan ditingkatkannya kondisi jalan diharapkan masyarakat dapat membawa hasil pusat-pusat pemasaran, terbuka akses kelokasi pendidikan, kesehatan serta fasilitas social lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

III - 47

Tabel 3.44 SARANA TERMINAL KENDARAAN No

Tipe Terminal*)

Nama Terminal

1

Bus dan Oplet Pasar Baru

C

2

Bus dan Oplet Sago

B

3

Bus dan Oplet Pasar Painan

C

4

Bus dan Oiplet Silaut

C

Sumber

Luas Kawasan (Ha)

Lokasi**) BAYANG IV JURAI IV JURAI Lunang Silaut

500 m kapasitas 600 unitf 1 Ha kapasitas 206 unit 500 m kapasitas 87 unit 900 m kapasitas 127 unit



Terminal daerah Kabupaten Pesisir Selatan ada 4 buah terminal dengan lokasi di 3 kecamatan, tipe terminal Bus dan oplet Pasar Baru tipe C, Bus Sago Tipe B dan Bus Pasar Painan Tipe C. Terminal bus oplet didaerah Kabupaten Pesisir Selatan selain yang diatas juga terdapat di pasar-pasar kecamatan, namun mereka memparkirkan kendaraan di pinggir jalan. Tabel 3.45 SARANA PELABUHAN LAUT No

Nama Pelabuhan

Jenis Kegiatan*)

Peran dan Fungsi**)

Luas Kawasan (Ha)

1

Pelabuhan Panasahan Painan

Bongkar muat barang,

Pelabuhan Regional

100

2

Pelabuhan Carocok Tarusan

Lelang ikan, bekal nelayan

Mengisi

Penyebrangan

10

3

Pelabuhan Muaro Gadang


Mengisi

Perikanan

9

4

Pelabuhan Muaro Air Haji


Mengisi

Perikanan

15

5

Pelabuhan Muaro Surantih


Mengisi

Perikanan

8

6

Pelabuhan Muara Sakai


Mengisi

Penyebrangan

15

7

Dermaga TPI Kambang


Mengisi

Perikanan

5

Sumber



Sarana transportasi laut, Daerah Pesisir Selatan yang sebagian besar terletah disepanjang pesisir pantai mempunyai mata pencaharian nelayan. Pelabuhan Panasahan Painan sebagai Pelabuhan regional dengan kegiatan bongkar muat barang, Pelabuhan Carocok Tarusan sebagai penyebrangan dan tempat lelang ikan, emngisi bahan bakar nelayan.

III - 48

Tabel 3.46 PERKEMBANGAN USAHA PERIKANAN DI KAB. PESSEL 2001-2007 Produksi Perikanan (ton)

Jumlah Armada Tangkap No

Tahun

Jumlah Nelayan

1

2001

14.074

Perahu tanpa motor 445

2

2002

14.745

3

2003

4

Motor tempel

Kapal Motor

Laut

Darat

340

494

19.782,3

941,1

596

428

511

22.415,3

931,7

16.389

815

506

621

24.028,95

758,6

2004

16.390

1.254

759

325

24.025,58

505,6

5

2005

16.719

951

791

344

25.734

941,06

6

2006

16.439

922

719

326

25.474,21

941,06

7

2007

18.767

1.001

731

492

25.837

1.254

8

2008

18.925

1.034

794

465

26.017

1.314

Sumber

: Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan

data

kependudukan

banyak

nelayan

yang

menggantungkan

kehidupannya dari sumber daya laut. Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu Gambar 3.26 Perbandingan Panjang Jalan

Sumber


Gambar diatas dapat diketahui bahwa Jalan nasional pada tahun 2009 dan 2010 tetap tidak ada pertambahan. Tahun 2010 jalan kabupaten terjadi kenaikan.

III - 49

Analisa Statistik Sederhana Gambar 3.27 Analisis Panjang Jalan

Sumber


Jalan maksimum yang terdapat di daerah adalah jalan Nasional dengan panjang 22.350 km, jalan paling kecil minimum adalah 30.80 km jalan kota. III – I. PARIWISATA Industri pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam penyokong dan mengembangkan perekonomian rakyat. Melalui aspek multiplier yang dihasilkannya, sehingga kepariwisataan di Provinsi Sumataera Barat dan Pesisir Selatna khususnya telah dijadikan salah satu sektor unggulan dalam pelaksanaan pembangunan, namun demikian bukan berarti bahwa pariwisata tidak memiliki masalah, mengingat pengembangan sektor pariwisata menimbulkan jaminan keamanan dan kenyamanan serta iklim usaha yang kondusif dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi Pariwisata yang cukup besar, baik wisata alam, maupun wisata bahari dan wisata budaya meliputi kawasan Mandeh dan sekitarnya yang banyak meiliki pulau-pulau kecil dan dapat dijadikan sebagai peluang investasi bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Secara keseluruhan volume limbah padat dari lokasi objek wisata tidak begitu banyak volumenya, karena jumlah pengunjung musim-musiman dan tidak secara harian, pengolahan sampah padat didaerah wisata dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara yang selanjutnya diangkut oleh Dinas Pasar, Kebersihan dengan truk ke TPA.

III - 50

Gambar 3.28 OBJEK WISATA YANG ADA DI DAERAH KAB. PESISIR SELATAN

Sumber : Dokumentasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

III - 51

Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu Gambar 3.29 Volume Limbah Padat di Daerah Objek Wisata

Sumber : Dinas Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar diatas menunjukan bahwa pada tahun 2010 volume limbah padat lebih banyak dibandingkan pada tahun 2009. Analisa Statistik Sederhana Gambar 3.30 Analisis volume limbah padat

Sumber : Dinas Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Volume sampah limbah padat maksimum terdapat di Pantai pasir putih kambang sebanyak 99 m3/hari. Rata –rata volume limbah padat dengan nilai 55 m3/hari. Jumlah limbah padat minimal adalah objek wisata lukah gilo sebanyak 11 m3/hari. III – J. LIMBAH B3 Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan dibidang industri. Limbah B3 yang dibuang langsung kedalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta mahkluk hidup lainnya.

III - 52

Tabel 3.47 PERUSAHAAN PENGHASIL LIMBAH B3 No 1.

Nama Industri PT. INCASI RAYA

Sumber

Jenis Kegiatan Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit

Jenis Limbah

Volume (Ton/Tahun)

Sisa Oli bekas

42.490

: PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : Olahan Table SP-15

Maksimal lamanya penyimpanan limbah B3 adalah 1 bulan. Selama bulan April 2010 sisa oli bekas sudah mencapai 366 liter. Sisa Limbah B3 di TPS adalah sebanyak 366 liter. Pada bulan Maret oli bekas sebanyak 369 liter. Tabel 3.48 PERUSAHAAN YANG MENDAPAT IZIN UNTUK PENYIMPANAN, PENGUMPULAN, PENGOLAAHAN, PEMANFAATAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 No

Nama Perusahaan

Jenis Izin*)

Nomor Izin

1.

PT. Incasi Raya

Penyimpanan Limbah B3 dari KLH Pusat Jakarta melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Nomor 111 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007

2.

PT. Incasi Raya

Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muara Sakai Inderapura.

Nomor 660/322/Kpts/BPTPS/2010 tanggl 29 Maret 2010

S u m b e Sumber

: PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : Olahan Table SP-16

Belum ada perusahaan yang mendapat rekomendasi dan izin dari Perhubungan untuk pengangkutan limbah B3. Tabel olahan SP-17. Tanah merupakan tempat aktivitas seluruh mahluk hidup, dimana di atas tanah tumbuh berbagai fungsi kegiatan. Masing-masing fungsi kegiatan memiliki peranan yang saling menunjang. Tujuan pengembangan pengelolaan tanah adalah agar tetap terjaganya kualitas tanah dari kondisi kritis atau tandus. Dalam rangka mencegah terjadinya degradasi tanah, maka pada kawasan lindung perlu dikuasai oleh pemerintah (hak pengelolaan dan penguasaannya harus berada pada pemerintah) dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pada wilayah yang memiliki kondisi lahan kritis dan atau sangat kritis diperlukan

III - 53

penangangan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan, serta

diperlukan

memperhatikan

arahan

pengembangan

dukungannya

terhadap

pada

budidaya

resapan air

dan

pertanian

dengan

konservasi, karena

mengemban fungsi lindung.

Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu

Pada tahun 2009 PT.Incasi Raya telah mendapatkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Kemeterian Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2007 karena batas izin telah habis pada tahun 2009 PT. Incasi Raya mengajukan kembali izin Perpanjangan Penyimpanan sementara Limbah B3 pada unit Pengolahan kelapa sawit Muara Sakai di Inderapuran dari Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/322/Kpts/BPTSPS/2010.

Analisa Statistik Sederhana

Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Incasi Raya dari Bupati Pessel 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

III - 54

IV – A. REHABILITASI LINGKUNGAN Rehabilitasi lingkungan perlu dilaksanakan mengingat lingkungan yang sudah dimanfaatkan oleh manusia demi kepentingan yang cukup beragam mulai dari dampak kecil, menengah dan besar terhadap lingkungan. Jika lingkungan tidak direhabilitasi akan berakibat fatal pada masa yang akan datang, karena bumi bukanlah milik kita tapi titipan untuk cucu dimasa yang akan datang, jadi manfaatkanlah bumi dan jaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Selain rehabilitasi upaya paya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan

perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan erusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi terhadap kondisi lahan dan tanah yang mulai kritis dan tandus akibat perbuatan manusia juga, dengan membakar lahan, menebang pohon secara legal, menambang batu bara tanpa rekonstruksi dan melaksanakan perkebunan tidak beraturan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Peranan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal melaksanakan program penghijauana GNRHL ini sangat dituntut demi tercapainya sasaran dari program kegiatan ini.

IV - 1

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penghijauan No

Penghijauan

Luas

Jumlah Pohon

1

Rencana

150

120.000

2

Realisasi

150

120.000

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel

Keterangan : Olahan Tabel UP-1

Gambar : 4.1 RENCANA DAN REALISASI JUMLAH POHON

RENCANA REALISASI 50%

50%


Pada gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pohon dan realisasi dilaksanakan dengan persentase 100 %, hal ini sangat bermanfaat bagi penghijauan pada daerah yang mempunyai lahan kritis cukup tinggi untuk masa yang akan datang.

GAMBAR 4. 2 PENGHIJAUAN JUMLAH POHON PERKECAMATAN

LSB

Tarusan

Tarusan

LSB


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi kegiatan penghijauan tahu 2010 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk menjaga kelestarian lngkungan dan menjaga hutan sebagai bufer zone hutan penyimpanan air. Untuk itu perlu dilakuan budi daya. Kawasan budi daya

yang akan ditetapkan di

Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas : 1. Hutan Produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.

IV - 2

2. Budidaya Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, peternakan perkebunan, dan perikanan. 3. Budidaya Non Pertanian, meliputi kawasan permukiman, pertambangan, industri, pariwisata dsb. GAMBAR 4. 3 LUAS PENGHIJAUAN PERKECAMATAN

LSB

Tarusan

Tarusan

LSB


Gambar 4.3 menunjukan bahwa tahun 2010 luas penghijauan yang paling dominan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti

dengan luas 100 ha dan

kecamatan Koto XI Tarusan 50 ha. Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi No

Penghijauan

Luas

Jumlah Pohon

1

Rencana

150

60.500

2

Realisasi

150

10.000


Keterangan : Olahan Tabel UP-2 Tabel 4.2 menunjukan bahwa rencana dan realisasi kegiatan reboisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, namun setelah reboiasasi dilaksanakan ada permasalahan dilapangan yang ditemukan yakni terbakarnya lahan reboisasi di Kecamatan Koto XI Tarusan. Sangat kan memang hal ini sampai terjadi namun pemerintah daerah telah melakukan penyulaman terhadap pohon yang terbakar. Pembangunan sektor pelestarian dan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat adalah

menjaga

keseimbangan

ekosistem

hutan

dengan

pemberantasan

pembalakan liar (ilegal loging) dengan melaksanakan reboisasi atas lahan kritis dan pengawasan hutan lindung. Permasalahan ilegal loging intinya adalah lemahnya penegakan hukum

terhadap pelaku dan jaringan pendukungnya, mulai dari

IV - 3

pemodal (cukong) yang membiayai dan menjadi otak, oknum aparat, birokrasi dan oknum aparat keamanan serta penegak hukum. Selain itu maraknya kegiatan penebangan liar dipicu oleh tingginya permintaan kayu yang melebihi ketersediaan, sehingga pencarian kayu menjadi bisnis yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, kondisi ini diperparah dengan kondisi kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Adapun kegiatan – kegiatan realisasi reboisasi penghijauan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan dinas terkait lainnya adalah sebagai berikut : -

Perlu Kegiatan reboisasi dan perawatan secara kontinyu untuk meningkatkan penutupan vegetasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan

-

Pembangunan hutan tanaman rakyat

-

Kecil menanam dewasa memanen

-

Program reboisasi dan penghijauan

-

Pemuatan bibit nagari

-

Melaksanakan budi daya terhadap tanaman tidak dilindungi seperti Mangga tarusan, Beringin, gambir, Rotan, Kayu Manis dan Kayu Bayur.

-

Melaksanakan budi daya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan ekonomi seperti tanaman panen, produksi dan palawija diantaranya : Padi, jagung, Kedelai, kacang tanah, Kacang Hijau, ubi kayu, Ubi Jalar, talas, Sorgum.

-

Melaksanakan budi daya tanaman sayuran seperti bawang merah, bawang putih, bawang daun, kacang panjang, cabe besar, cabe kecil, cabe rawit, terung, tomat, Bayam, Bayam Bima, Ketimun, Kangkung.

-

Melaksanakan budi daya tanaman buah-buahan seperti Melon, semangka, Belimbing, Jeruk, Jeruk pantai, Nenas, Pepaya, Salak, sirsak.

-

Melaksanakan budi daya MPTS, seperti duku, durian, Jambu Biji, Jambu air, Mangga, Manggis, Nangka, Rambutan dan Sawo, rambutan, sawo, sukun, melinjo, petai dan jengkol.

-

Melaksanakan penanaman pohon pelindung seperti Mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian, Durian, Bonio dan Pala.

-

Program GNRHL menanam bibit tanaman Kayu-kayuan dan MPTS seluas 2.260 Ha akan berdampak pada bertambahnya penutupan vegetasi dan berkurangnya jumlah lahan kritis.

-

Meningkatnya fungsi dan manfaat hutan.

-

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hutan dan menumbuhkan rasa memiliki. IV - 4

-

Tumbuhnya partisipatif masyarakat dalam pengamanan hutan.

-

Reforestasi (usaha reboisasi pada lahan yang dahulunya ada hutan, namun sudah rusak karena penebangan; Bila merujuk ketentuan internasional kerusakan terakhir adalah 1 Januari 1990); Program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

-

Avoiding deforestasi (pencegahan perusakan pada hutan yang masih ada)

-

Penggunaan tanaman yang tahan kekeringan (adaptasi) ; Penanaman pohon cemara oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kantor Lingkungan Hidup.

-

Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian, Melinjo, Pala dan Durian di Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan

-

Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Kapuah Kecamatan Koto XI Tarusan

-

Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Kecamatan Bayang

-

Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Telatan dan Langang Kecamatan Air Haji

-

Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Limau Manih Kulam Kecamatan Lengayang

IV – B. PENGAWASAN AMDAL Sesuai

dengan

keluarnya

Undang-undang

nomor 32 tahun

2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi IV - 5

lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki Sebelum diperoleh izin usaha. Seiring dengan hal tersebut untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup lebih lanjut, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam pembangunan yang mengarah pada keberlanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, selama Tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup dan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan izin pengelolaan lingkungan kepada pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah sebagai berikut :

IV - 6

TABEL 4.3 REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN No

Jenis Dokumen

Jumlah

1

AMDAL

4

2

UKL/UPL

5

3

DPPL

1

4

SPPL

0


Keterangan : Olahan Tabel UP-4 Dari tabel 4.3 menunjukan bahwa Rekomendasi dokumen pengelolaan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan

Bapedalda Provinsi selaku Komisi Penilai AMDAL, AMDAL 4 buah, UKL/UPL sebanyak 5 buah dan DPPL jumlah 1 buah. Kegiatan pemberian izin Dokumen Pengelolaan lingkungan seperti dokumen UKL/UPL dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sekretariat berada di Kantor Lingkungan Hidup, pembahasan dilakukan dengan melibatkan Tim Teknis dari instansi terkait, Tim Ahli dari

PSLH Unand Padang.

Pemberian izin yang diberikan kepada pemrakarsa pada tahun 2010 adalah kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Siguntur di Kecamatan Koto XI Tarusan oleh CV.Multi Mitra Serasi, Pembangunan Unit Pengolahan dan Pengeringan Daun Gambir Kecamatan Koto XI Tarusan oleh PD. Murni Gambir, Penambangan Batu Bara di Panadah Oleh PT. Pertamina Perkasa Abadi, Pembangunan Pengembangan Jembatan Kincir Nagari Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Visitech Gemilang, Pembangunan Pengembangan Jembatan Kelok Paku

Perbatasan Pasar Baru Bayang

dengan Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Visitech Gemilang. DPLH 1 buah SPBU 14-256-526 Desa Gurun Panjang Nagari Gurun Panjang Kapuh Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pertamina dengan Pimpinan H. Sengaja Budi Syukur, DPLH Stone Crusher dan Asphal Mixing Plant lokasi Painan oleh PT. Dekky Karya Bestari, DPLH Stone Crusher dan Asphal Mixing Plant lokasi Lunang Silaut oleh PT. Dekky Karya Bestari dan DPLH Stone Crusher. Untuk pembahasan dokumen AMDAL belum dapat dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir selatan, hal disebabkan Kantor Lingkungan Hidup belum mempunyai Lisensi Komisi AMDAL, dengan syarat ketua Komisi harus memiliki sertifikat AMDAL Penyusun sebanyak 2 orang, dan AMDAL Penilai 8 orang. IV - 7

Pembahasan AMDAL dilaksanakan pada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, ada taun 2010 ini telah dilakukan sidang AMDAL 4 buah AMDAL, diantaranya AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi seluas 2.560 ha di Kenagarian Silaut Kecamatan Lunang Silaut oleh PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, Rencana Usaha Penambangan Batu Bara Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi KW 96 PP 0323 (Luas wilayah 922,70 ha) oleh PT. Lumpo, Pelabuhan Panasahan oleh PT. Prima Seni Alam Bina. TABEL 4.4 PENGAWASAN UKL/UPL No

Pengawasan

Permasalahan

1

PT. INCASI RAYA

Pengujian limbah cair Pengujian emisi udara

2

PT. SAPTA

Belum ada laporan perbulan air sungai

3

PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI

Belum ada laporan perbulan

4

Penambangan bahan galian golongan C an. Masra Davidtos


5

Penambangan bahan galian golongan C an. Muman DT. Panduko Rajo


6

Penambangan bahan galian golongan C an. M. Rifai ML Sutan


7

PLTMH SALIDO


8

PT. ABDI NAGARI



Keterangan : Olahan Tabel UP-5 1. PT. Incasi Raya Berdasarkan hasil laporan yang dicek ke kantor PT. Incasi Raya selalu ada Laporan Bulanan pengujian kualitas limbah cair, emisi udara selalu dilaporkan secara triwulan. Hasil pengujian yang dilaporkan terdapat beberapa parameter melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Mentri negara lingkungan hidup No.51 tahun 1995 tentang Baku mutu limbah cair industri minyak sawit. Tetap menyampaikan RKL/RPL ke instansi Pengelola Lingkungan Hidup baik pusat maupun daerah. Belum ada menyampaikan kondisi kesuburan tanah sesuai dengan amanat PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Keruksakan

Tanah untuk Produksi Biomassa. Memberikan input pupuk yang

mengandung Ca dan Mg ke tanah sehingga sehingga kandunga ca-dd dab mg-

IV - 8

dd di tanah dapat meningkat, serta mengupayakan untuk menetralkan pH tanah yang berada pada kriteria masam. 2. PT. Sapta Berdasarkan hasil pengawasan ke PT. Sapta dengan keterangan Asisten Kepala Rekson Sibarani, SP titik api ditemukan diluar wilayah PT. Sapta yaitu dilahan garapan masyarakat tepatnya disebelah Barat dan Timur PT. Sapta Silaut. Lokasi yang terbakar diperkirakan 10 Ha dan api sudah ada sejak 5 hari yang lalu, penyebab kebakaran diduga dari kelalaian masyarakat saat membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian diperkirakan api sudah dapat dipadamkan saat tim telah tiba, karena PT. Sapta dan masyarakat terus berupaya mematikan api tersebut. Belum ada laporan perbulan tentang kualitas air sungai yang berada disekitar perkebunan. Untuk tidak terjadinya lagi kebakaran, perlu dilakukan pengawasan lebih intensif terutama pada musim kemarau, karena biasanya cara mudah dan muurah

untuk membuka lahan adalah dengan membakar. Perlu dilakukan

peyuluhan lebih lanjut kepada orang-orang yang berkepentingan mengenai tata cara pembersihan lahan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diperlukan

adanya

kesepakatan

bersama

antara

pemerintah,

masyarakat, tokoh masyarakat untuk tidak membakar lahan dalam pembukaan lahan.

3. PT. Sumatera Jaya Agro lestari Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap PT. Sumatera Jaya Agro Lestari tidak terjadi kebakaran pada wilayah perkebunan kelapa sawit. Belum ada laporan perbulan tentang kualitas air sungai dan kualitas tanah yang berada disekitar perkebunan. 4. Penambangan bahan galian golongan C an. Masra Davidtos Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti. 5. Penambangan bahan galian golongan C an. Muman Dt. Panduko Rajo Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti.

IV - 9

6. Penambangan bahan galian golongan C an. Rifai ML Sutan Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti. 7. PLTMH Salido Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap PLTMH Salido tidak terjadi kebakaran pada wilayah PLTMH. Belum ada laporan pertriwulan tentang kualitas air sungai, udara dan kualitas tanah yang berada disekitar perkebunan.

8. RS. Permata Hati Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Rumah Sakit Permata Hatii tidak terjadi

kejadian yang mencemari lingkungan. Belum ada laporan

pertriwulan tentang kualitas air sungai dan kualitas tanah yang berada disekitar perkebunan.

IV – C.

PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemindahan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hokum pidana, dan pengaturan tindak

pidana

korporasi.

Penegakan

hukum

pidana

lingkungan

tetap

memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Pelestarian lingkungan yang didambakan memang memerlukan suatu usaha yang keras sehingga

terciptalah lingkungan yang asri dan berdaya guna untuk

masyarakat dimasa yang akan datang. Penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran permasalahan lingkungan belum seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik.

IV - 10

TABEL 4.5 PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN No

Masalah

Jumlah Pengaduan

1

Galian C sirtukil Talawi Kenagarian Barungbarung Balantai di Kecamatan Koto XI Tarusan belum ada izin eksplorasi sudah dilakukan eksploitasi

2 kali

2

Tidak terkendalinya Pengrusakan lingkungan di Aliran Batang Bayang dengan pengambilan Galian C SIRTUKIL tanpa ada izin dari instansi terkait serta masyarakat sekitar.

1 kali

3

Pertambangan batu bara di Kecamatan Basa IV Balai Tapan belum ada izin Eksplorasi tapi sudah dilakukan eksploitasi

1 kali

4

Keresahan masyarakat dengan adanya sapi berkeliaran dijalan

2 kali


Keterangan : Olahan Tabel UP-6 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 masalah pencemaran lingkungan yang diadukan masyarakat kepada Kantor Lingkungan Hidup hanya 4 masalah, permasalahan – permasalahan yang timbul bukanlah permasalahan yang besar namun dapat diatas oleh Kantor lingkungan hidup dengan turun kelapangan dan memberikan sosialisasi terhadap dampak yang timbul dari permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi. Sumber pencemaran permasalahan lingkungan dilingkungan masyarakat dengan status pengaduan bersifat umum dan dapat diselesaikan. Keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan pencemaran lingkungan memberikan nilai tambah bagi masyarakat tentang pentingnya manfaat menjaga dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan permasalahan yang timbul, Kantor Lingkungan Hdup segera mengambil tindakan dengan langsung melakukan cros cek kelapangan bersama tim teknis yang berada di kantor serta melibatkan instansi terkait, seperti Kantor Satpol PP, Kantor Kesbang Linmas, Aparat kecamatan setempat, Wali Nagari dan Wali Kampung.

IV - 11

IV – D. PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung pengelolaan Pembangunan lingkungan dalam hal pencemaran air sungai, masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi secara luas dan umum, masyarakat sudah pintar melihat kondisi pencemaran dan pengendalian lingkungan yang merugikan kondisi lingkungan sekitar. Didalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 pasal 5 dijelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama terhadap atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap warga Negara mempunyai kewajiban memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

TABEL 4.6 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKUNGAN (LSM) No

LSM

Alamat

1

Bumi Lestari Lingkungan

Painan

2

WALHI

3

SIGI

Salido

4

Amanah

Painan

Cabang Painan


Keterangan : Olahan Tabel UP-8 Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan sebanyak 4 buah, yakni Bumi Lestari Lingkungan, WALHI, SIGI dan AMANAH. Keempat LSM ini menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah masalah pencemaran lingkungan yang terjadi didaerah Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran LSM lingkungan ini, disamping itu LSM juga mengkritisi masalah pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.

IV - 12

TABEL 4.7 PENGHARGAAN LINGKUNGAN Organisasi

Nama Penghargaan

1

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

Piala Penghargaan Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik I Tingkat Kabupaten/Kota Se – Indonesia

Presiden Bambang KNLH

2

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel

Piala Raksaniyata penghargaan Menuju Indonesia Hijau bagi Pemerintah yang Dinilai berhasil melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk Melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menteri Negara Lingkungan Hidup / KNLH

No

Pemberi Penghargaan RI Susilo Yudoyono /


Keterangan : Olahan Tabel UP-9 Pada gambar 4.4 Kantor lingkungan hidup mendapat banyak penghargaan ditingkat nasional, hal ini merupakan kebanggaan bagi daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus cambuk untuk mempertahankan pada tahun yang akan datang. Prestasi yang diraih adalah berkat kerjasama dengan semua pihak GAMBAR 4. 4 PENGHARGAAN LINGKUNGAN

2006

2007

2008


Kantor

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

2009

2010

SLHD KALPATARU

Pesisir

ADIPURA MIH

Selatan

telah

mendapatkan

penghargaan ditingkat provinsi dan tingkat Nasional sejak tahun 2007 diantaranya adalah : 1.

Pada tahun 2006

mendapatkan penghargaan “ Penyusunan Buku SLHD

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 terbaik Nasional” Piagam Penghargaan diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak

Rachmat Wietolar

dihotel Jakarta. Dengan predikat tingkat Kabupaten. 2.

Pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan “ Piagam ADIPURA 2007 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak

Rachmat Wietolar dihotel Jakarta.

IV - 13

Dengan predikat tingkat Kabupaten.Jakarta” dengan predikat tingkat Kota Kecil. 3.

Pada tahun 2007 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 terbaik II Tingkat Provinsi Sumatera Barat Piagam penghargaan diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gamawan Fauzi” di Padang Panjang.

4.

Pada tahun 2008 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 terbaik Nasional” Piagam Penghargaan diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak

Rachmat Wietolar dihotel Jakarta. Dengan predikat

tingkat Kabupaten. 5.

Pada tahun 2009 “ ADIPURA Tahun 2009” oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara Jakarta” dengan predikat tingkat Kota Kecil.

6.

Pada tahun 2009 “ KALPATARU Tahun 2009 diberikan kepada Bapak Hardiman Hadi Wali Kampung Pasar Baru Kecamatan Bayang, Piagam ini diberikan karena jasa bapak tersebut melestarikan dan menjaga Lingkungan pantai dari abrasi pantai dengan Penanaman Pohon Cemara laut di Pantai Pasar Baru” oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gamawan Fauzi” di Padang Pariaman.

7.

Pada tahun 2009 “ Piagam Menuju Indonesia Hijau Tahun 2009” diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak

Gusti Muhammad Hatta

dihotel

Jakarta. 8.

Pada tahun 2010 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 terbaik I se-Indonesia” Piala Penghargaan diberikan oleh Presiden Repoblik Indonesia di Jakarta. Dengan predikat tingkat Kabupaten.

9.

Pada tahun 2010 “ Piala Menuju Indonesia Hijau Tahun 2010” diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Gusti Muhammad Hatta

dihotel

Jakarta. TABEL 4.8 PENYULUH DAN DAN SEMINAR LINGKUNGAN Nama Kegiatan

No 1

Peserta

Desa Mandiri Energi (DME) Pilot proyek pemanfaatan lingkungan dengan menanam kebun percontohan jarak pagar melalui penyuluhan kelompok masyarakat.

2

Penyuluhan pantai

Lingkungan

mengenai

abrasi

3

Penyuluhan Pemanfaatan Sumber Air Untuk PLTMH

Kelompok Pelaksana Mayarakat Masyarakat nagari di 3 kecamatan seperti Koto XI Tarusan, Sutera dan Linggo Sari Baganti. Masyarakat nagari di 3 kecamatan seperti Koto XI Tarusan, Sutera dan Linggo Sari Baganti.

Waktu

Per tri wulan dalam setahun = 1 x dalam 3 bulan 3 Bulan dari bulan April, Juni dan September 3 Bulan dari bulan April, Juni dan September

IV - 14

Sosialisasi dan Penyuluhan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Penyuluhan dan Sosialisasi Pembangunan Desa Terpadu (PDT)

kegiatan

Kelompok masyarakat dan masyarakat nagari Kelompok masyarakat dan masyarakat nagari

2 bulan Juli dan September 2 bulan Agustus dan Oktober


Keterangan : Olahan Tabel UP-10 Dari table di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan dan seminar lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Nagari bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup melalui program PNPM, PAMSIMAS dan PDT, ketiga program ini berkaitan dengan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan seperti sanitasi lingkungan pembangunan jamban dan sarana air bersih pada masyarakat pedesaan yang membutuhkan. Program ini tidak hanya bersifat sosialisasi akan tetapi juga bersifat fisik dengan pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun kalender berjalan. Program lingkungan ini sangat bermanfaat terhadap masyarakat banyak, karena pembangunan

yang

dilaksanakan

merupakan

kebutuhan

dasar

masyarakat

pedesaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan juga diserahkan langsung kepada masyarakat tersebut. TABEL 4.9 KEGIATAN FISIK PERBAIKAN OLEH MASYARAKAT

No

Nama Kegiatan

Lokasi

1 Penanaman pohon lindung

Kecamatan koto XI Tarusan

Penanaman pohon mangrove

Kecamatan koto XI Tarusan

2

Pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan


Keterangan : Olahan Tabel UP-11 Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada 1 kecamatan, diantaranya kecamatan Koto XI Tarusan penanaman pohon lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan penanaman pohon mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun tujuan dari

pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menangani upaya perbaikan lingkungan abrasi pantai agar terhindar dari kerusakan lingkungan pesisir dan pantai.

IV - 15

IV – E. KELEMBAGAAN Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan kelembagaan saat ini dibawah pimpinan eselon III, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terdapat kendala dalam hal berkoordinasi dengan Dinas instasi yang mempunyai eselon yang lebih tinggi dari Kantor Lingkungan Hidup, namun hal tersebut tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas, meskipun terdapat kendala dapat disikapi dengan bijak oleh pimpinan, oleh karena itu kedepan diharapkan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup. TABEL 4.10 PRODUK HUKUM BIDANG LINGKUNGAN Produk Hukum

No 1

Peraturan Bupati Pesisir Selatan

2

Keputusan Bupati Pesisir Selatan

3

Peraturan Daerah

4

Peraturan Daerah

5


Nomor

Tentang

No. 4 Tahun 2008

Tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian /seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Pelestarian Lingkungan Kawasan Mandeh

No. 9 Tahun 2003

Retribusi Penyedotan Kakus

No. 6 Tahun 2006

Keputusan Bupati Pesisir Selatan

7


Wisata

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No. 5 Tahun 2006

6

Hidup

No. 4 Tahun 2008 Nomor : 660/322/Kpts/BPTPS/2010

No. 272 Tahun 2010

Tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian /seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muaro Sakai Inderapura Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup


Keterangan : Olahan Tabel UP-12 Daerah

Kabupaten

Pesisir

Selatan

telah

mengeluarkan

kebijakan

tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2008 Draf Ranperda Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Namun belum dijadikan sebagai Peraturan Daerah. Sementara Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2008 tentang tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian / seksi pada Kantor Lingkungan Hidup.

IV - 16

Peraturan Pelestarian lingkungan Hidup Wisata di Kawasan Mandeh berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelestarian ingkungan Hidup Wisata Kawasan Mandeh. Peraturan

Daerah

nomor

5

tahun

2005

tentang

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang di prakarsai oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 660/322/Kpts/BPT-PS/2010 Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muaro Sakai Inderapura di prakarsai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 272 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup diprakarsai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. TABEL 4.11 ANGGARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No 1 2

Sumber Anggaran APBD APBN Jumlah Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

122.729.000

172.856.000

515.984.875

537.972.000

626.704.399

956,682,262

0

310.000.000

927.000.000

927.000.000

644.545.455

583,300,000

122.729.000

482.856.000

1.442.984.875

1.464.972.000

1.271.249.854

1,539,982,262


Keterangan : Olahan Tabel UP-13 Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi kenaikan dari sumber anggaran APBD dan DAK, pada tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi kenaikan sumber dana DAK dan dana APBD, dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi kenaikan hanya pada anggaran APBD saja, DAK tidak terjadi kenaikan, pada tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi kenaikan dana APBD sedangkan dana DAK terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, Tahun 2010 peningkatan dana APBD dan penurunan dana DAK dari anggaran APBN.

IV - 17

GAMBAR 4.5 ANGGARAN DAK LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESSEL 927000000

1000000000

927000000

800000000

644545455

583300000

600000000 400000000

310000000

200000000 0 2006

2007

2008 2006


2009 2007

2010

2008

2009

2010

Dana DAK Kantor Lingkungan Hidup dipergunakan untuk pembangunan kegiatan fisik laboratorium lingkungan dengan segala peralatan alat labor serta sarana dan prasarana kelapangan dan sarana penunjang lain. Keberadaan dana DAK bagi Kantor lingkungan sangat dirasakan manfaatnya untuk pengendalian kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengujian kualitas air sungai dan air limbah telah dilakukan pengujian sejak alat-alat laboratorium diadakan dengan dana DAK.

GAMBAR 4.6 ANGGARAN APBD KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESSEL 1200000000 956682262

1000000000 800000000

626704399

600000000

515984875

537972000

400000000 200000000

122729000

172856000

0 2005

2006

2007


2008 2005 2008

2009 2006 2009

2010 2007 2010

Jika dilihat dari table di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 anggaran Kantor Lingkungan Hidup tejadi penurunan dari dana DAK Kementerian Negara lingkungan Hidup sebanyak Rp. 242,454,545,- pada tahun 2008 dana DAK sebanyak Rp. 927.000.000,- pada tahun 2009 sebanyak Rp. 644.545.455,-. Sementara dana APBD mengalami kenaikan dibandingkan papda tahun 2008 sebanyak Rp. 537.972.000,- mengalami kenaikan tahun 2009 dengan Rp. 626.704.399,- artinya terjadi selisih sebnayak Rp. 88.732.399,- juta rupiah. Tahun 2010 anggaran APBD

IV - 18

untuk Kantor Lingkungan Hidup terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp. 329.977.863,-. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kegiatan – kegiatan bidang DAK pada tahun 2010 meliputi kegiatan fisik seperti Pengadaan becak sampah, pengadaan alat laboratorium lingkungan, pengadaan tong sampah, pengadaan biogas dan pengadaan mobiler.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa anggaran DAK dari pusat terjadi fluktuasi, pada tahun 2006, dana DAK Rp. 310.000.000,- pada tahun 2007, 2008 terjadi kenaikan yang cukup signifikan adalah Rp. 927.000.000,- dan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi Rp. 644.545.455,- dan tahun 2010 terjadi penurunan menjadi Rp. 583.300.000,-

TABEL 4.12 JUMLAH PERSONIL LINGKUNGAN HIDUP

No 1

Jumlah Pegawai Pegawai Jumlah Total

2005

2006

2007

2008

10

12

12

14

10

12

12

14

2009

2010

18

21

18

21


Keterangan : Olahan Tabel UP-14 Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah personil pegawai Kantor Lingkungan hidup semakin tahun semakin meningkat jumlah personilnya.

IV - 19

Jumlah personil Kantor Lingkungan hidup mengalami kemajuan baik dari kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2008 jumlah personil sebanyak 13 orang, pada tahun 2009 sebanyak 21 orang. Jumlah personil tersebut yang tingkat pendidikan S2 lingkungan ada 2 orang, S2 manajemen sebanyak 1 orang, Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang, tingkat pendidikan SLTA 9 orang, pada saat ini ada 2 staf yang sedang mengikuti kuliah S1. Kelembagaan Lingkungan hidup kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini adalah berupa Kantor masih berada dibawah pimpinan eselon III, seharusnya untuk meningkatkan kelembagaan Pengelolaan Lingkungan didaerah Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pimpinan Eselon II.

Penguatan kelembagaan ini harus diiringi dengan komitmen Kepala

Daerah terhadap Kelembagaan dan pengetahuan lingkungan hidup. TABEL 4.13 JUMLAH PPNS LINGKUNGAN HIDUP No 1

Jumlah Jabatan Fungsional PPNS Kehutanan

2010 1

Jumlah Total

1


Keterangan : Olahan Tabel UP-15

Dari table diketahui bahwa pejabat fungsional lingkungan PPNS kantor lingkungan hanya ada 1 orang, yakni PPNS dari Kehutanan, sedangkan PPNS dari Lingkungan Hidup belum ada. Jabatan fungsional yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah PPNS Kehutanan, yakni Gumanti Chairul, PPNS lingkungan belum ada Sumber daya Manusianya, maka oleh sebab itu tahun depan direncanakan untuk peningkatan SDM, diikutkan staf yang mempunyai kemampuan diidang lingkungan PPNS lingkungan dan Diklat Penyusun AMDAL (AMDAL B) untuk membentuk KOMISI AMDAL di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan SDM ini sangat mutlak dilaksanakan untuk kelancaran tugas lingkungan hidup dimasa yang akan datang terutama mengenai masalah perizinan AMDAL.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. IV - 20

IV-F. AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010 Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah digunakan sebagai alat perencana program dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2010 yang didukung oleh pimpinan daerah untuk diprogramkan oleh Kantor Lingkungan Hidup : 1. Seksi AMDAL -

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan akan membentuk Komisi AMDAL KabupateN Pesisir Selatan.

-

Kantor Lingkungan Hidup akan membentuk dan melatih serta menerbitkan persetujuan tim terpadu penilai liesensi AMDAL, setelah

dikeluarkannya

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan.

-

Setelah Komisi Lisensi AMDAL Kabupaten telah diterbitkan, maka akan dilaporkan kepada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

-

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan rekomendasi melalui kepala daerah bagi Dokumen Pengelolaan lingkungan berupa UKL/UPL dan SPPL sudah disidangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun selalu melaksanakan kegiatan Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun.

2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum -

PP 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis kegiatan atau usaha

wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan

dengan wilayah Kabupaten merupakan wewenang kabupaten.

-

Kantor Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pencemaran lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, Rumah Sakit, Infrastruktur, Penginapan, dan rumah makan.

IV - 21

-

Disamping pengawasan juga dilaksanakan kegiatan rutin penilaian ADIPURA oleh PPLH Regional Sumatera ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Kecil.

-

Penetapan kawasan pengawasan dengan kondisi lingkungan yang beragam, sehingga perlu dilakukan penetapan, agar memudahkan dalam melakukan pengawasan.

-

Melatih dan mendidik generasi muda yang mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan pada masa yang akan datang melalui program Kalpataru.

3. Seksi Pengendalian, Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

-

Melaksanakan Kegiatan rutin DAK (dana anggaran khusus) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan pengadaan fisik sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari pengadaaan alat labor, gedung labor, IPAL Laboratorium, Alat laboratorium, becak sampah, motor sampah dan sarana penunjang kit accecoris laboratorium dilapangan.

-

Untuk mengatahui kondisi kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan kegiatan pengujian kualitas air sungai di 11 besar sungai besar sepanjang daerah setiap tahun.

-

Pengujian kualitas air limbah pabrik perkebunan kelapa sawit, TPA Gunung Bungkuk, IPAL Rumah Sakit, IPAL Penginapan dan Limbah cair lainnya.

IV - 22

1. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2009. Pedoman Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta. 2. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2008. Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008. KLH. Jakarta. 3. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2006. Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007. KLH. Jakarta. 4. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2005. Pedoman Umum Penyusunan Lapporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006. KLH. Jakarta. 5. KLH. 2000. Buku Pedoman Umum Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLHD) Kabupaten/Kota. KLH. Jakarta. 6. BPS dan Bappeda. 2008. Pesisir Selatan Dalam Angka 2007. Bappeda. Painan. 7. BPS dan Bappeda. 2007. Pesisir Selatan Dalam Angka 2006. Bappeda. Painan. 8. BPS dan Bappeda. 2006. Pesisir Selatan Dalam Angka 2005. Bappeda. Painan. 9. BPS dan Bappeda. 2005. Pesisir Selatan Dalam Angka 2004. Bappeda. Painan. 10. PPLH Regional Sumatera. 2007. Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera 2007. PPLH Regional Sumatera. Pekan baru. 11. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2008. Bapedalda. Padang. 12. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2008. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2008. Bapedalda. Padang. 13. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2007. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2007. Bapedalda. Padang. 14. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2007. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2007. Bapedalda. Padang. 15. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2006. Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2006. Bapedalda. Padang. 16. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2005. Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat 2005. Bapedalda. Padang. 17. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. Painan 18. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. 2008. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. Painan 19. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.

20. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 21. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2006. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 22. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2006. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 23. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2005. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 24. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab.Pessel. 2006. Profil Kebersihan Kota Painan. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab.Pessel. Painan. 25. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Periodik Volume Sampah Tahun 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 26. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Pemantauan Kualitas Air Tahun 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 27. Bappeda. 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008. Bappeda. Painan. 28. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2008. Rencana Kerja Bagian LH Setda Kab. Pessel Tahun 2009. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan. 29. Bupati Pesisir Selatan. 2006. Peraturan Bupati Pessel Nomor 11 Tahun 2006 – 2010. Bappeda. Painan. 30. Kantor Perhubungan, Data Kendaraan Bermotor Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor. 2004. Pemda Kantor Perhubungan. Painan. 31. Kantor Perhubungan, Data Kapal Bermotor

Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan

Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor. 2005. Pemda Kantor Perhubungan. Painan. 32. Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siicincin, Perkiraan Hujan Sumatera Barat Bulan Oktober 2008, 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika. 33. Sunu Pramudya.2005. Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001. Jakarta. 34. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2009. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2008. Painan. 35. Sucipto Badar, Matematika.2001. Lubuk Agung Bandung.2001. Jakarta. 36. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal PPM dan PLP.2000. Materi Pelatihan Instruktur Perbaikan dan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Untuk Mendukung Pendekatan Partisipatori. 2002. Jakarta. 37. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 2007. Data Curah Hujan 2007. Madang. 38. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 2007. Peta Lokasi Pos Klimatologi Wilayah Balai PSDA Batang Hari.2007.Padang.

i

PASIR MUARO BAYANG

PASAR BARU BAYANG

SUMUR GALI PASAR BALAI SELASA

SUMUR GALI KOTO NAN IV BALAI SELASA

SUMUR GALI PASAR LAMO AIR HAJI

SUMUR GALI PASAR BARU AIR HAJI

AIR LAUT MUARO BAYANG

AIR LAUT PELABUHAN CAROCOK TARUSAN

AIR LAUT PASIR PUTIH KAMBANG

AIR LAUT PELABUHAN CAROCOK PAINAN

EMBUNG LUBUK MATO KUCING

EMBUNG LUBUK MATO KUCING

ii

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010

Recommend Documents