129
OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Abstract: Function optimization in Financial Supervision Inspectorate. The purpose of this study to determine how the function Inspectorate Indragiri Hulu in implementing the control and supervision of local finance and examines the factors affecting Main Duties and Functions of Inspectorate Indragiri Hulu in the control and supervision of local finance. This study uses the theory of Edward III, which can be affected by the implementation of communication policy, resources, disposition and bureaucratic structures. The method used is qualitative approach. Data was collected through library research, field studies, and observations through interviews. The results showed that the cause of Indragiri Hulu LKPD get a disclaimer opinion due to the weakness of the accounting system and financial reporting areas that do not fit with SAP, lack of qualified human resources, the absence of asset inventory and accounts payable as well as the area and there is still a lack of SPIP and noncompliance the provisions of relevant laws and regulations. Abstrak: Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah serta mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teori Edward III, yaitu pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan observasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab LKPD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan opini disclaimer karena adanya kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, terbatasnya sumber daya manusia yang handal, tidak adanya inventarisasi aset serta hutang maupun piutang daerah dan lemahnya SPIP serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kata Kunci: pengendalian, pengawasan, optimalisasi, pengelolaan, keuangan daerah
spektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), secara umum menyatakan bahwa besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan fungsional pemerintah dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini
PENDAHULUAN Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terutama dari dana yang bersumber dari APBD maupun APBN semakin gencar, maka peranan inspektorat semakin ditingkatkan. In129
130 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218
menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini berarti bahwa peran dan fungsi pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good government). Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan peraturan tersebut Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta malakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memacu perkembangan pembangunan. Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung sumber daya yang memadai, maka
sangat diharapkan akan terjadi pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan jauh dari tindakan penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan deteksi serta dilakukan tindakan penyelesaiannya. Namun kenyatannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang ada, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dihadapkan pada berbagai kendala yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga hasil pengawasan belum memperoleh hasil yang optimal. Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan aparat Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu pada periode satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun kualitas laporan tersebut masih kurang dapat dipercaya. Hal ini disebabkan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat, akan tetapi ditemukan oleh aparat pengawas eksternal yaitu BPK dan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Dari opini tersebut BPK RI menemukan banyaknya kelemahan terutama dalam Sistem Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan serta kecurangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu (Marsono, 2005). Menurut Edward III (1980), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu; (1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?, dan (2) Apakah yang menjadi faktor
Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro)
penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward III mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab LKPD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan opini Disclaimer dari BPK RI dan untuk mengetahui bagaimana fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah serta mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data seteliti mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan. Berkaitan dengan penelitian ini mengambil pendekatan ilmiah sebagai yang utama, meskipun yang non ilmiah masih menjadi alternatif untuk hal-hal tambahannya. Pendekatan non ilmiah yang digunakan adalah yaitu akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran prkatis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena merupakan suatu upaya mendiskripsikan penerapan pelaksanaan aparat pengawas fungsional dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengungkapkan dan memaparkan permasalahan dan faktorfaktor tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat kemudian permasalah tersebut dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Optimlisasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melalui tahapan pengelolaan keuangan daerah,
131
namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal ketepatan waktu pengesahan APBD. Keterlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sumber penelitian menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh ; (1) Keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah, (2) DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya, (3) Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan Kepala Daerah. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksanakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD, dan (3) Keterlambatan evaluasi oleh Provinsi Riau. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK RI. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI yang dalam hal ini BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sebagai sebagai pemeriksa ekternal akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Bentuk pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai dengan peran BPK sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, di mana disebutkan bahwa BPK dapat melakukan tiga
132 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218
macam pemeriksaan, yaitu: 1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam Standar Pelaporan Keempat (IAI, 2001: 508.4) disebutkan bahwa laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Menolak memberikan pendapat atau tidak dapat menyatakan pendapat (disclaimer atau no opinion) yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2006 s.d. 2010 menunjukkan kelemahan Pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan dari sumber penelitian menyatakan opini tersebut didapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; (1) APBD Kabupaten Indragiri Hulu terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari dana kas bon ke kas daerah. Dan pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM dan SP2D, tidak dipertanggungjawabkan tepat waktu, bahkan cendrung dimanipulasi, (2) Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini juga karena peraturan dari pusat sering berubah, (3) SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih kurang, (4) Terdapatnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada anggarannya dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu, (5) Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif, (6) Aspek perpajakan belum dilaksanakan dengan baik oleh bendaharawan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu, (7) Bupati dan pejabatnya membuat berbagai kebijakan yang pada intinya bertujuan untuk memberikan tambahan benefit kepadanya, seperti adanya berbagai tunjangan, honor tim/pokja dll, (8) Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan dan fiktif, (9) Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi penggelapan aset, karena administrasi aset tidak diselenggarakan dengan baik, (10) Bukti kepemilikan aset milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki, (11) Lemah dalam penyelenggaran sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas internal, dan (12) Pelaksanaan tindak lanjut dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang masih lemah. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedu-dukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengendali dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terutama atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya mampu dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro)
Pemerintah; dan dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Secara umum program yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu membantu meningkatkan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala umum yang dihadapi, yaitu adanya keterbatasan SDM dan ketersediaan anggaran/dana yang diperuntukan untuk kegiatan di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Penyelenggaraan pengawasan merupakan bentuk implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implentasi kebijakan pengawasan itu sendiri. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Faktor pertama yang mempengaruhi adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu menerapkan seluruh fungsi dan tanggungjawabnya selaku internal auditor pemerintah Inhu dengan membangun hubungan/ komunikasi secara terus menerus.
133
Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam pengawasan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri staf, kewenangan dan fasilitas. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dankapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pengawas juga merupakan indiktor yang dapat mempengaruhi sumber daya. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Dan indiktor sumber daya selanjutnya yang dapat mempengaruhi adalah fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Variabel ketigayang memperngaruhi tingkat keberhasilan impelemntasi kebijakan pengawasan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan pengawasan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
134 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218
Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dan melakukan manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebagaimana pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintahan, yang secara organisator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati). Namun, dengan kedudukan Inspektorat Kabupaten yang demikian, maka independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya akan sulit dilakukan. SIMPULAN Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal. Ketidakoptimalan peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan
pengendalian dan pengawasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Komunikasi yang terjadi masih sering terjadi miskomunikasi, ketidakjelasan dalam melaksanakan tugas dan kurangnya konsisten dalam memberikan perintah. Sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu secara umum belum optimal baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini terlihat dari jumlah aparat pengawas yang ada di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu yang belum memadai dan rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki serta kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengangkatan jabatan untuk pegawai di Inspektorat Kabupaten tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keterampilan dibidang pengawasan serta belum mempertimbangkan mengenai beban kerja, kebutuhan pengawai yang dibutuhkan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan tugas tidak dapat sepenuhnya independen karena pengaruh dan intervensi dari pemeang otoritas tidak dapat dihindari. DAFTAR RUJUKAN Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali Press Prihartono, Eko. 2009. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja,” Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Siagian, Sodang P., 1990. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2001. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah. Jakarta: Graha Ilmu Suryadinata. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta: LaksBang
