ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
Mahasiswa
: Abdul Mukhlis Akuba
Jurusan
: Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAKSI Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga, good governance dapat tercapai Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Gorontalo telah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Dokumentasi dan Studi Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang masih mempengaruhi penerapannya. Pemerintah Kota Gorontalo masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
xiii
1.
PENDAHULUAN Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut
Good Governance. Good Governance merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sebagaimana yang mereka kehendaki. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus dapat mengolah sumber daya yang ada dinegaranya, dan salah salah satu yang terpenting adalah bagaimana usaha pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, (Fauziah, 2011). Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka
xiii
peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga, good governance dapat tercapai, (Silka Hartina, 2009). Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsipprinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: Akuntabilitas, Value for Money, Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik, Transparansi, dan Pengendalian, (Mardiasmo, 2002). Awalnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi
xiii
keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, (Fauziah, 2011). Penerapan basis akrual dalam atmosfir akuntansi pemerintah di Indonesia bukanlah merupakan kesukarelaan semata. Ini merupakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan Negara, sehingga basis akrual pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2014 semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah telah “hijrah” ke basis akrual. Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan Negara adalah pemerintah
berkewajiban
menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pelaksana
APBN/APBD. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Pemerintah pada tahap pertama telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan
xiii
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputin SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual, (PP No. 71 Tahun 2010). 2.
KAJIAN TEORI
Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. Basis Akuntansi Basis Akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa hasil akhir sebuah siklus, akuntansi
xiii
adalah laporan keuangan, maka basis akuntansi menjadi sangat penting karena akan mengisi angka dalam konten pada laporan keuangan yang merupakan ujung dan siklus akuntansi tersebut. Laporan keuangan dimaksud selanjutnya akan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu. 1.
Basis Akrual (Accrual basis)
2.
Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)
3.
Basis Kas (Cash Basis)
4.
Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)
5.
Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual)
PP 71 Tentang SAP Berbasis Akrual Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket UndangUndang keuangan negara. Dalam salah satu Undang-Undang tersebut, yaitu UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tercantum ketentuan yang mengatur secara tegas penerapan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
xiii
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan atau pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan instansi pemerintahan merupakan hal wajib karena standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah dan organisasi lainya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Laporan Keuangan adalah: produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan Daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), (Erlina, 2008: 18).
xiii
Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Erlina (2008: 21), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporakan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas, Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen, Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi, Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-Undangan. 4. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity), Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
xiii
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan umum laporan keuangan adalah: menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, (Erlina, 2008: 20). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah: ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 10), karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. Relevan Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi
xiii
mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan di lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.1.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor
71 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan (financial reports), yang jika diuraikan meliputi: Laporan Realisasi
xiii
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan keuangan adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Neraca f. Laporan Arus Kas g. Catatan atas Laporan Keuangan METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Sumber Data
xiii
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, (Lofland, 1984: 47). Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1.
Data Primer. Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwewenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
2.
Data Sekunder. Data Sekunder berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah data yang diperoleh dari sumber asli DPPKAD Kota Gorontalo berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sumber eksternal adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data Instrumen Instrument adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: pengintaian langsung, pedoman wawancara, memperoleh laporan siap pakai dari DPPKAD Kota Gorontalo. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur poengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: a. Dokumentasi
xiii
Peneliti mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang diperoleh beserta dokumen-dokumen untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. b. Studi Lapangan Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data primer dan sekunder yang diperlukan. Dalam hal ini, teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Observasi. Yaitu pengamatan secara langsung serta mengadakan pencatatan secara sistemetis mengenai hal-hal dan semua kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 2. Wawancara. Mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan atau staf dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis Data Dalam menganalisa data yang terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa: a. Mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo. b. Menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data kualitatif. c. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.
xiii
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil Penelitian 1.
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
A.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2011 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD Kota Gorontalo tahun 2011. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban.Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kagiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2011 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo telah diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut.
xiii
Disamping itu juga Pemerintah Kota Gorontalo tidak mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangannya. B.
Neraca Neraca daerah merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca daerah
menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Gorontalo menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya kedalam pos-pos neraca. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Gorontalo telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta telah mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan neraca dengan cara membandingkan antara neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca Pemerintah Kota Gorontalo telah dicantumkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. C.
Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kota Gorontalo telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.Aktivitas-aktivitas pada laporan arus kas telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Kelompok utama
xiii
pengeluaran dan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi, aktivitas operasi non keuangan, pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Arus kas dari aktivitas operasi telah disajikan dengan metode langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Secara garis besar laporan arus kas pada Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah, demikian pula dengan penyajian halaman muka dari laporan arus kas atau nama laporan telah menggunakan nama sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang awalnya menggunakan nama Laporan Aliran Arus Kas sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. D.
Catatan atas Laporan Keuangan Pendahuluan Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Pemerintah
bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas yang selanjutnya pos-pos dalam Laporan Keuangan diungkapkan secara terinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan, sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
xiii
