BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kab/Kota Provinsi Gorontalo a. Anggota (DPRD) Provinsi Gorontalo Berdasarkan hasil penelitian di kantor sekretariat DEPROV Gorontalo, pada tahun ini jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dari 45 anggota Dewan hanya terdapat 9 Anggota Legeslatif jumlah tersebut hanya sekitar 17,8%. masingmasing berasal dari partrai Golkar 4 Orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Amanat Nasional 2 Orang, dan 1 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Hal ini menggambarkan bahwa ternyata jumlah perempuan tidak mencapai kuota sebagaimana yang telah di tetapakan dalam undang-undang mensyaratkan 30 % untuk perempuan di Legeslatif. Berikut ini daftar nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan Provinsi Gorontalo periode 2009-2014. Tabel I Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Provinsi NO
NAMA
JABATAN
PARTAI
JUMLAH
1 2 3 4 5
Hj LOLA M. YUNUS SUHARTI ISMAIL NURJANAH YUSUF Hj. TIEN SUHARTI MOBILU. SE Hj. AYU TRISNA NASIBU
WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
PAN HANURA GOLKAR HANURA PBN
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG
30
6 7 8 9
Hj. ULFA KOMENDAGI Hj. KONI GOBEL Hj. LISNA ALAMRI Hj. NUN HEMETO OTUHU
ANGGOTA ANGGOTA ANNGOTA ANGGOTA T O T A L
GOLKAR PAN GOLKAR GOLKAR
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 9 ORANG
Sumber : Biro Umum Deprov Berdasarkan data tabel diatas bahwa Keterwakilan politik kaum perempuan masih sangat kurang tidak sesuai dengan apa yang di harapakan meskipun di berikan 30% kuota untuk perempuan. Hal ini sebabkan budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dimana dari hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kondisi keterwakilan perempuan belum memberikan konstribusi yang maksimal
karena masih berada dalam lingkungan
kaum mayoritas (laki-laki) Kita ketahui bahwa perempuan identik dengan pekerjaan ibu rumah tangga oleh sebab itu kehadiran perempuan di dunia politik merupakan salah satu hal yang baru bagi perempuan di Indonesia saat ini. Meski sudah separuh waktu perputaran dunia, namun sampai saat ini perjuangan perempuan untuk menunjukan sikapnya khususnya dalam dunia perpolitikan sudah mulai nampak. Menjadi komunitas yang minim di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, tidaklah menjadikan perempuan untuk berhenti berjuang memajukan sesamanya dalam berpolitik dan bersaing dengan dunia pria. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Ayu Trisna Nasibu setelah di wawancara beliau mengatakan bahwa keterwakilan perempuan, sesuai dengan
31
aturan pemerintah yang memberikan kuota 30% terhadap perempuan, aturan ini ternyata tidak seperti yang di harapkan oleh kaum perempuan dan masyrakat setempat, sebab saat ini keterwakilan perempuan di DEPROV Gorontalo hanya 17,8%, namun biarbgamnapun semua juga tetap kami kembalikan ke masyarakat “Beberapa pernyataan diatas ada sedikit berbeda dengan pernyataan Dedi Hamzah selaku pengurus partai PDIP Provinsi Gorontalo saat diwawancara diruangan komisi III Beliau menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di DEPROV Bukan berarti tidak mendongkrat aspirasi rakyat, karena perempuan telah memberikan warna yang tersendiri bagi politik di Gorontalo maupun Indonesia hal ini diungkapkan bahwa perempuan sudah terbukti salah satu contoh adalah ibu megawati ketika memimpin Negara Indonesia yang di berikan amanat oleh seluruh rakyat,inilah sebagai contoh ketika permpuan berkiprah dalam publik politik,permpuan tidak perlu patah hati dalam persaingan politik sebagai perempuan kami bersyukur telah di berikan dua kekuatan oloh Tuhan yang maha esa yaitu : melayani keutuhan suami sebagai pengurus rumah tangga, dan bisa berkarier dalam hal apapun terutama berkiprah dalam public”. ( Di wawancarai 20/11/2012) b. Anggota DPRD Perempuan Kota Gorontalo Berdasarkan hasil penelitian keterwakilan perempuan Di Kota Gorontalo bahwa dari 25 Anggota Dewan terdapat 19 orang anggota dewan laki-laki dan 6 orang jumlah Anggota Dewan perempuan masing masing berasal dari parati Golkar 2 orang democrat 2 orang dan Partai Amanat Nasional 2 orang . Adapun nama-nama anggota dewan perempuan dapat di lihat melalui tabel sebagai berikut : Tabel II Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Kota Gorontalo NO 1 2 3
NAMA HJ. KETTY MAYULU HJ. SRI RAHMAWATI HJ.FATMAWATI SYARIEF
JABATAN
PARTAI
JUMLAH
WAKIL KETUA ANGGOTA ANNGOTA
PAN PAN DEMOKRAT
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG
32
4 5 6
RAMLA BUMULO,SH HJ. DJAHARA MAUDA HJ.DHARLINA DIHUMA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA TOTAL
GOLKAR GOLKAR
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 6 ORANG
(Biro Umum DPR-D Kota Gorontalo) Hal diatas sesuai dengan keputusan UU No 10/2008 tentang partai politik yang memberikan kuota 30% bagi perempuan tidak terealisasi . “Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota dewan Kota Gorantalo Ibu Ketty mayulu dimana dikatakan bahwa tidak terepilihnya perempuan dilembaga legislative sesuai dengan kuota ini bukan kesalahan dari caleg perempuan namun semua kembali pada rakyat,meskipun partai telang memberikan restu. Sementara itu pengurus PAC Kec Kota utara Ismail Gobel dimana dikataka bahwa sesuai dengan UU yang memberi Kuota 30% kepada perempuan kami tidak membatasi kuota perempuan untuk mencalonkan diri sebagai caleg semua ini tetap kembali dan diserahkan pada masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Jasman Abdjul pengurus DPD II Partai Amanat Nasional bahwa partai telah memberikan kesempatan namun masih kurang yang berminat terhadap perempuan di legeslatif. Namun hal ini berbeda seperti apa yang diungkapkan oleh pimpinan anak cabang PKNU Ismet Saidi bahwa dalam partainya perempuan kurang untuk meminati partai ini sehingga tidak ada representatif dari PKNU di Kota Gorontalo” (Wawancara 29/11/2012 ). Dari beberapa pendapat diatas bahwa keterwakilan perempuan di DPR-D Kota Gorontalo dari 25 orang anggota dewan terdapat 6 orang keterwakilan perempuan yakni sekitar 24% hasil ini hampir memenuhi kuota 30% seperti yang telah ditetapkan dalam UU. Namun belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. c . Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Gorontalo Berdasarkan hasil penelitian tentang keterwakilan perempuan di DPR-D Kab. Gorontalo bahwa dari 40 orang Anggota Dewan terdapat 35 anggota dewan laki-laki
33
dan 5 Orang anggota dewan perempuan dimana perwakilan perempuan di kabupaten Gorontalo dari Partai Bulan Bintang (PBB) 1 Orang, PDIP 1orang, kemudian Partai Bintang Reformasi (PBB) 1 orang, 1 orang dari PPP dan 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk lebih jelas maka dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut Tabel III Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Kab Gorontalo NO
NAMA
JABATAN
PARTAI
JUMLAH
1 2 3 4 5
HJ. SUMARNI ANTULE,Sos HJ.VENY R. ANWAR,SE.MH ASNI U.MENU HJ.SUMARNI R. GANI ERNA USMAN
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA TOTAL
PBB PDIP PBR PPP PKB
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 5 ORANG
Sumber : (Biro Umum DPR-D Kab Gorontalo) Beberapa pendapat dan argument yang diungkapkan oloeh anggota dewan maupun pengurus partai di kabupaten Gorontalo terkait dengan keterwakilan perempuan yang ada. “sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Risna alamri dimana dikatakan bahwa sebagai pengurus DPD II partai Golakar setelah ditemui beliau mengatakan bahwa perempuan sebenarnya dimintai oleh masyarakat namun ada yang kurang yakin dengan kemampuan mereka sehingga membuat perempuan sedikit yang terpilih karena ketidak yakinan tersebut padahal partai memberikan kesempatan. rikanMeskipun konstitusi telah memberikan 30% untuk kuota perempuan dalam partai politik semua keputusan berada dalam partai politik yang melibatkan perempuan dalam partai masing-masing tapi pada intinya kembali pada penilaian masyarakat kata Ibu Veni sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Kab Gorontalo. Salah satu pengurus PBB DPC II Ibu Sumarni mengatakan bahwa dalam partainya pengurus yang terekrut dalam partainya masih sedikit perempuan yang berminat dalam 34
partai politik . Lanjut lagi apa yang telah di ungkapkan Ibu Sumarni bahwa semua ini tergantung masyarkat juga kemudian dilanjutkan sebagai pengurus ”. (Wawancara 01/12/2012 ). Dari hasil wawancara diatas bahwa keterwakilan perempuan Di DPRD Gorontalo jauh dari apa yang menjadi harapan dan ketetapan UU yang telah ada yakni dari 40 orang anggota dewan hanya terdapat 5 Orang, yang berkisar sekitar, 05,3 % hasil ini belum memuaskan bagi seluruh partai yang terlibat dalam pileg 2009 kemarin. d. Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Boalemo Keterwakilan perempuan di Kabupaten Boalemo berdasarkan hasil penelitian dari 25 orang anngota dewan terdapat 23 orang anggota dewan laki-laki dan 2 orang anggota dewan perempuan dimana kedua keterwakilan permpuan tersebut berasal dari Partai DEMOKRAT dan PDIP . Adapun nama-nama anggota dewan perempuan di kab Boalemo dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut : Tabel IV Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Kab Boalemo NO
NAMA
JABATAN
PARTAI
1 2
HJ. ADELIN THALIB MEISKE LAMADLAW
ANGGOTA ANGGOTA
DEMOKRAT PDIP T O T A L
JUMLAH 1 ORANG 1 ORANG 2 ORANG
Sumber : (Biro Umum DPR-D Kab. Boalemo) Hal ini menuaikan kekecewaan bagi anggota dewan karena perempuan sebagai penyeimbang demikian pula dengan pengurus partai salah satu contoh Partai besar yang ada di kab Boalemo partai Golkar.
35
“Sebagaimana yang dikemukakan anggota legeslatif perwakilan partai golkar Oktohari Dalanggo di akui bahwa pengurus Partai Golkar srtukturalnya di dominasi oleh laki-laki sehingga tidak dapat memberikan keterwakilan perempuan di DPRD Boalemo.Sekalipun partai, seperti apa yang di ungkapkan oleh ketua PAC Kec Tilamuta Partrai Gerindra Agus musa bahwa pada saat ini kami kurang memiliki personil perempuan meskipun ketua DPD II Partai Hanura perempuan hal ini di akibatkan oleh kurangnya minat perempuan terhadap partai politik, sehingga tidak ada keterwakilan Perempuan dari partai hanura di dewan Boalemo kendati telah ditetapkan sudah ada UU 30% kuota keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan ungkap Ibu Hana sebagai Ketua DPC . PDI-P memiliki keterwakilan perempuan di DPR-D Boalemo kata Pak Eka sebagai ketua DPD II PDI-P, hal ini belum seperti apa yang diharapkan, pada dasarnya kami mengetahui UU yang ada namun semua tetap akan kembali pada siapa yang memilih yakni masyarakat sendiri”. (Hasil Wawancara 03/12/2012 ). Sesuai dengan beberapa pendapat di atas kabupaten Boalemo adalah daerah yang memiliki represntatif yang rendah yakni hanya 2,5% Aleg perempuan dari 25 anggota legeslatiaf yang ada. e. Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pohuwato Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kab Pohuwato ada 25 anggota dewan, dari 25 anggota dewan tersebut terdapat 19 anggota dewan laki-laki dan 6 orang anggota dewan perempuan adapun ke 6 anggota dewan tersebut masing-masing berasal Dari partai Golkar 2 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (PPP), Hanura dan PDK masing-masing mempunyai 1(satu)
keterwkilan perempuan di DPRD
Pohuwto. .Untuk lebih jelas maka dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut
36
Tabel V Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Kab Pohuwato
NO
NAMA
1 2 3 4 5 6
HJ. SUHARSI IGRISA HJ. SINCE KAJI HJ. NIKMA TAHIR HJ JURIATI USMAN HJ. MARYATI JUNAIDI ENDANG SUYATI
JABATAN
PARTAI
JUMLAH
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA TOTAL
GOLKAR PKB GOLKAR HANURA PPP PDK
1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 1 ORANG 6 ORANG
Sumber : (Biro Umum DPRD Pohuwato) “sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Since kaji dimana dikatakan bahawa hasill pemilu 2009 memuaskan sebagai salah satu anggota dewan dari partai PKB sebagaimana yang ditetapkan oleh UU 30% kuota keterwakilan perempuan. Meskipun belum terwakili secara keseluruhan keterwakilan perempuan di Kab Pohuwato kami dari pengurus DPD II partai Golkar merasa puas dengan hasil Pemilu tahun Kemarin sekalipun di partai Golkar didominasi oleh laki-laki namun perempuan masih ada keterwakilan dari partai Golkar ungkap Ibu Suharsi Sebagai Ketua Dewan. Hal di atas berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Risan sebagai ketua DPII PKNU Kab Pohuwato Bahwa keterwakilan perempuan dari partai PKNU belum ada hal ini di akibatkan kurang tertariknya perempuan di partai ini sehingga tidak ada keterwakilan perempuan dari Partai PKNU”.(Wawancara 05/12/2012 ). Dari berbagai pendapat di atas bahwa dari 25 anggota dewan terdapat 24% keterwakilan Anggota Dewan perempuan di Kab Pohuwato hal ini hamper mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di Legeslatif. f. Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bonebolango Seperti apa yang menjadi hasil penelitian di Kab Bonebolango dari 25 anggota dewan yang ada hanya terdapat 1 anggota dewan perempuan dan anggota
37
dewan laki-laki 24 orang, anggota dewan perempuan di Kab Bonebolango yang berasal dari Partai (PKNU) merupakan representatif yang terendah dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini Tabel VI Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Bonebolango NO
NAMA
1
HJ. YANTI K. ABDULAH, SE
JABATAN ANGGOTA TOTAL
PARTAI PKNU
JUMLAH 1 ORANG 1 ORANG
Sumber Data : Biro Umum DPRD Bonebolngo Dari semua jumlah anggota dewan perempuan di setiap Kabupaten/Kota di Bonebolanga adalah anggota dewan perempuaan yang paling sedikit jumlahnya hanhya terdapat 1 orang dari 25 anggota DPRD Sabagaiman yang diungkapkan ibu Hj. Yanti sebagai pengurus DPC PKNU Kab. Bonebolango.dimana dikatakan bahwa “Hal ini di akibatkan oleh budaya patriarki yang selalu mengedepenkan laki-laki walaupun ada UU tenatang 30% kuota perempuan dilegeslatif persaingan politik di kabupaten Bonebolango berbeda dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo Hal senada di ungkapkan oleh Imran Ahmad saat laki-laki memang menjadi senjata utama dalam setiap partai namun kita tidak boleh menganak tirikan perempuan karena ini telah di atur dalam UU No 10/2008 Tentang partai politik kita lihat perkembangannya dalam perheltan politik akan datang. Fadjar Wartabone Pengruus DPD II Golkar mengakui di kab. Bonebolango target partai Golkar setiap tahun itu harus mengalami peningkatan sementra saat ini perempuan masih kurang diminati oleh masyarakat, sehingga kami partai golkar lebih memprioritaskan laki-laki demi eksistensi partai tapi sejauh ini kami tetap berusaha akan mengorbitkan perempuan dari kader Golkar ke depan”. (Wawancara 07/12/2012 ).
38
Dari 25 anggota dewan yang ada hanya terdapat 1 orang anggota dewan perempuan. Ini merupakan keterwakilan yang terendah di semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yakni hanya 1.5 %. g. Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Gorontalo utara Gorontalo utara adalah kabupaten yang paling bungsu di Provinsi Gorontalo, namun daerah ini tidak mau ketinggalan tentang persoalan politik sekalipun keterwakilan perempuan hanya 2 orang dari 25 anggota dewan yang ada. Dimana dari kedua partai tersebut berasal dari partai Golkar. seperti yang tampak pada tabel berikut ini Tabel VII Daftar Nama – Nama Anggota DPRD Perempuan Gorontalo Utara
NO
NAMA
1
FARIDA Y. MOPILI . SH
2
FATMAWATI BUNIYO
JABATAN
PARTAI
ANGGOT A ANGGOT A
GOLKAR
T
GOLKAR O T A L
JUMLAH 1 ORANG 1 ORANG 2 ORANG
Sumber : (Biro Umum DPR-D Kab. Gorontalo Utara) Berdasarkan tabel diatas maka ada beberpa pendapat responden yang dapat di lihat sebagai berikut : “Hal ini di tegaskann melalui ungkapan Ayub kadir, SE dari pengurus PAC mengatakan Gorut merupakan daerah yang paling bungsu tapi kami mampu mengutus perempuan dalam pentas politik terbukti ada dua anggota dewan dari perempuan yang ada di Gorut berasal dari partai golkar walaupun ini tidak mencapai UU keterwakilan perempuan yang memberikan kuota 30%,kata Iwan koli sebagai anggota dewan, kami mengakui bahwa di partai
39
golkar yang ada di Gorut paling banyak di huni oleh laki-laki. Kemudian Ridwan Riko Arbik dari partai Hanura bahwa dalam partai Hanura kami sudah berusaha untuk merekrut perpuan namun alasan mereka mempunyai beban ganda sehingga partai kami tidak mempunyai keterwakilan. Maka dari itu untuk mendatang kami akan persiapkan kader perempuan”. (Wawancara 09/12/2012 ). Dari beberapa ungkapan informan dari 25 anggota dewan yang ada di Gorut hanya terdapat 2 perempuan yang representatifnya hanya 2,5 %. Hal ini jauh dari apa yang menjadi target UU keterwakilan perempuan yang menginginkan keseimbangan dalam parlemen ketika UU tersebut terwujud. 4.1.2 Hambatan dan Tantangan Perempuan Dalam Politik Perempuan dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan selama ini faktanya memang lebih banyak mengambil peran domestik daripada peran publik. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan yang dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan gemilang. Demikian juga sebaliknya, kaum laki-laki yang selama ini lebih banyak mengambil peran publik bukan tidak mungkin juga mampu mengambil peran domestik dengan sangat baik. Adapun tantangan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam ikut serta meramaikan dunia perpolitikan dewasa ini antara lain. 1. Kurang memahami politik Jumlah yang sangat minim membuat keterwakilan perempuan di masingmasing lembaga legislatif di Provinsi Gorontalo, kurang berperan secara maksimal dalam meningkatkan kinerja Dewan. Hal ini menimbulkan akibat yang kurang baik bagi perkembangan politik di Provinsi Gorontalo sendiri. Dalam hal keterwakilan
40
perempuan di rana politik ada beberapa hal yang menjadi hambatan perimpuan ketika berkiprah dalam politik Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Lola yunus dimana dikatakan bahwakurangnya pengetahuan politik terhadap kaum permpuan, hal inilah yang membuat masyarakat kurang berminat dan secara pribadi juga saya harus mengakui karena pada hakikatnya ini hanya merupakn pekrjaan tambahan bagi perempuan , tapi ada juga sebagian masyrakat yang suka terhadap kaum perempuan karena perempuan idintik dengan persaan,seperti kelmbutan dan lain sebagainya. “Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ayu trisna nasibu salah seorang informan menyatakan bahwa: hambatan perempuan didalam keterwakilan dirana politik adalah kurangnya keprcayaan dari partai yang digeluti oleh perempuan itu sendiri. Hal senada ditambahkan pula oleh ibu Tien Suharti Mobilu, SE bahwa banyak hal yang membuat ketrwakilan perempuan ketika sudah berada di rana politik khususnya di di DEPROV Gorontalo yaitu kurangnya kualitas perempuan dalam menangani budgett (anggaran) karena seluruhnya hampir di kuasai oleh laki-laki dan kurangnya pengetahuan politik bagi perempuan karena realita menyatakan bahwa politik adalah keahlian dari pada kaum laki-laki karena mempunyai pengetahuan yang maksimal tentang politik”. (Hasil wawancara 27/11/2012) Lanjut seperti apa yang telah diungkapapkan oleh Ibu Keti Mayulu sebagai anggota Dewan Kota Gorontalo bahwa perempuan diakui kurang pemahamannya dalam politik sehingga kurang diminati oleh sebagian orang, kemudian lanjut yang di ungkapkan oleh ibu Meyske anggota Dewan Boalemo bahwa strategi politik merupakan bagian dari pemahamn politik untuk mengatur tentang strategi cara menguasai basis lawan politik namun hal ini tidak begitu dikuasai oleh perempuan. Hal yang senada sama seperti yang diungkapakan oleh Ibu Since kaji anggota menlegislatif Pohuwato yang mana strategi adalah hal yang utama,namun semua akan dihalangi oleh sebuah pemahaman perempuan yang kurang dalam politik. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Yanti beliau mengungkapkan kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Bonebolango ini di akibatkan oleh kurangya semangat perempuan untuk belajar politik sehingga hal ini berdampak pada pemahaman perempuan dalam poltik terbatas hal yang demikian pun diungkapkan oleh Ibu Fatmawati anggota legislatif Gorontalo Utara dan Ibu Venti dari Kab Gorontalo.(Hasil wawancara 29/11/12 ) Dari pendapat di atas, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan Provinsi Gorontalo memang masih perlu untuk ditingkatkan pemahaman politiknya kedepan
41
dan mau untuk beraktivitas dalam menjunjung keberhasilan dunia perpolitikan di Gorontalo.. 2. Terbeban aktifitas dalam lingkungan keluarga Perempuan tidak lepas perannya dalam lingkungan keluarga dalam hal ini sebagai ibu rumah tangga dalam memberikan pelayanannya yang baik untuk keluarganya dirumah. “Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Lola yunus setelah di temui dimana dikemukakan bahwa secara pribadi pada awalnya beliu sulit dalam menggeliguti dua peran sekaligus, karena mau tiak mau bahwa pada hakekatnya perempuan adalah orang yang mengurus rumah tangga dan ini adalah kendala dari semua perempuan yang berkiprah dalam politik. Hal ini sebagaimana salah satu tanggapan yang diungkapkan oleh Ibu Ayu nasibu bahwa: “kesibukan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas pada aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan tempat kerjanya, akan tetapi dalam mengurus keperluan keluarga dirumah menjadi salah satu peran dan tanggung jawab seorang perempuan yang telah berkeuarga kemudian sebagai perempuan bahwa kodrat perempuan adalah seorang ibu yang mengurus tugas didalam rumah tangga dan melahirkan, menyusui anak kecuali yang belum menikah. Ditambahkan pula oleh ibu Ulfa Komendangi bahwa: “Aktivitas yang dilakukan sebagai ibu rumah tangga tidak kalah pentingnya dari aktivitas yang dilakukan di kantor, namun sebagai perempuan harus tetap berusaha dan mementingkan mana yang lebih baik untuk dilaksanakan sebagai seorang anggota dewan juga sebagai ibu rumah tangga.” (27/11/2012) 3. Kurang memiliki keahlian Keahlian merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan keahlian yang dimiliki, maka secara langsung seseorang dapat mengatasi satu permasalahan yang akan ditanganinya. Demikiannya dengan perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo, kurangnya memiliki
42
keahlian yang merupakan saah satu penentu terselenggaranya suatu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. “Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ayu Trisna Nasibu bahwa : “tidak semua anngota dewan perempuan yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, sehingganya perlu untuk beradaptasi dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan”. Ditambahkan pula oleh ibu Tien sauharti “perlu untuk beberapa waktu agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya dapat memperlambat proses pekerjaan yang dilakukan, namun tetap berusaha untuk dapat menyelesaikan segala tugas yang telah diberikan oleh pimpinan.” (Hasil wawancara 27/11/2012) Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap keterwakilan yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal ini khususnya perempuan masih belum memiliki keahlian pada bidang yang ditanganinya, akan tetapi dengan usaha dan kerja kerasnya dapat meminimalisir kekurangan tersebut sehingga untuk kedepan setelah mendalami tanggung jawab dan mengasah pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam rana politik secara rasional kedepan mudah-mudahan apa yang menjadi ketentuan KPU tentang keterwakilan perempuan 30% akan bertambah ataupun meningkat. 4.2 Pembahasan 4.2.1 Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Gorontalo
Provinsi
Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai keterwakilan perempuan di Lembaga legislative tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat terutama pada kaum perempuan, kekecawaan masyarakat telah di buktikan dalam pelaksanaan politik penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Goroadntalo pada
43
tahun 2009 kemarin, meskipun konstitusi telah memberikan kesempatan kepada perempuan melalui UU No 02 Tahun 2008 tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatife ternyata regulasi tersebut tidak terealisasi di Provinsi Gorontalo hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DEPROV dan DPR-D Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Gorontalo hanya mencapai 17,8% jika di rata-ratakan. (UU No 02 /2008) Begitu antusias kaum perempuan yang maju dalam pencalegan,namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan setelah ditinjau melalui penelitian oleh penulis. Karena keterwakilan perempuan yang seharusnya memenuhi kuota 30% tetapi jauh dari keinginan karena yang terpilih hanya terdapat 17.8% dari seluruh akumulasi representatif atau keterwakilan yang terpilih baik dimasing-masing kabupaten kota maupun Provinsi yang telah dijelaskan dalam deskripsi
hasil
penelitian diatas. Hal. ini dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya yang menyatakan bahwa perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki, dan menganggap bahwa perempuan adalah makluk kelas dua yang ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut. .(Musdah 2003 : 53) Dalam dunia politik di akui atau tidak bahwa hamper di seluruh daerah di kuasai oleh laki-laki meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai 30% kuota ketrewakilan permpuan dalam politik. Politik bukan hanya milik laki-laki sebab perempuan harus tampil di rana politik bukan untuk menyaingi laki-laki tetapi minimal ada berupa persamaan hak sosial sebagaimana teori yang di kemukakan oleh Gomes ( 2003 : 62 ) dalam bukunya bahwa Dalam sistem manajemen SDM kerapkali 44
terjadi persaingan nilai antara nilai efisiensi, daya tanggap politik, keadilan sosial, persamaan hak individu, yang biasanya berakhir dengan menempatkan nilai keadilan sosial pada posisi yang kurang menguntungkan. Nilai efisiensi dan politik tidak jarang menjadi pemenang utama dalam persaingan itu karena mendominasi pola pikir para manajer, baik di sektor publik maupun swasta. 4.2.2 Faktor-faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Tidak Mencapai Kuota 30% Berdasarkan hasil penelitian diatas dalam deskripsi hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, setelah dilakukan peninjaun di lapangan melalui masyarakat bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan tidak mencapai kouta 30 % adalah sebagai berikut : 1. Kurang memahami politik Jumlah yang sangat minim membuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak terwakili secara keseluruhan yakni kuota 30%, diakibatkan oleh kurangnya pemahaman perempuan dalam hal politik sehingga masyarakat menilai hal tersebut . Dalam dunia politik perempuan harus mampu memhami esensi politik yang sebenarnya dan semua ini tergagntung pada sikap pemahan perempuan ketika berpartisipasi dalam politik karena partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau 45
kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.(Budiardjo 2001 : 183) 2. Terbeban aktifitas dalam lingkungan keluarga Perempuan tidak lepas perannya dalam lingkungan keluarga dalam hal ini sebagai ibu rumah tangga dalam memberikan pelayanannya yang baik untuk keluarganya dirumah hal tersebut juga adalah salah satu faktor tidak tercapianya UU keterwaklian 30% kuota perempuan di lembaga legislative yang ada di Provinsi Gorontalo. Namun beban tersebut di kembalikan kepada kemampuan individu perempuan sebab sebagaiman teori yang di unkgapkan oleh Ali ( 2002 : 886) 3. Kurang memiliki keahlian Keahlian merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan keahlian yang dimiliki, maka secara langsung seseorang dapat mengatasi satu permasalahan yang akan ditanganinya. Demikiannya dengan perempuan di DPRD yang ada di Provinsi Gorontalo, kurangnya memiliki keahlian yang merupakan saah satu penentu terselenggaranya suatu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Keahlian perempuan dalam politik akan di aplikasikan ketika terpilih sehingga masyarakat menilai apa yang akan di lakukan oleh perempuan ketika di dewan sebab menjadi anggota dewan ada tiga hal yang terpenting yang harus di kuasia oleh perempuan Gaffar (2006 :280) mengikhtisari.
46
1. Menurut Rousseau badan legeslatif adalah : Tentang volonte general atau generale will yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai kemauan. 2. Miriam budiardjo badan legeslatif adalah : Dewan Perwakilan Rakyat di anggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat masyarakat.
Undang-Undang
yang
dibuatnya
mencermikan
kebijkasanaan-
kebijaksanaan itu. 4. budaya patriarki Budaya inilah yang selalu mengedepenkan laki-laki walaupun ada UU tenatang 30% kuota perempuan dilegeslatif persaingan politik di berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo Dari berbagai faktor hambatan keterwakilan perempuan dalm politik hal Ini kemudian menjadikan perempuan tidak yakin dan percaya diri untuk berekspresi di dunia public terlebih masalah politik. Selain itu konstitusi dan peraturan tidak ada yang mendukung secara maksimal karena tidak adanya sanksi. (Musdah 2003 : 85)
47
