PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP GOOD GOVERNEMENT ( Survei Pada Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya )
Oleh ANNISA RAHMI NURMALIANI 103403014
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
[email protected]
Pembimbing : Euis Rosidah, S.E., M.Ak. Rd. Neneng Rina, S.E., M.M., Ak.
ABSTRACT
The purpose of this research is to know (1) the execution of internal control, role of monetary efforted area and good governemnt at Tasikmalaya government city, (2) the influence by partial and also simultanously of internal control and role of monetary efforted area on good governemnt at Tasikmalaya. The method which used in this research is analytical descriptive method with survey approach. This analysis tools which used in this research is path analysis with inetrval scale measurement. The result of research indicate that: (1) the internal control role of mnetary efforted area and good government at Tasikmalaya government city is well-done, (2) the internal control and role of monetray efforted area both of partial and simultanously are effected on the good governemnt at Tasikmalaya Government City. Keywords: internal control,role of monetary efforted area, goood government
1
ABSTRAK
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pengawasan Intern, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Good Government pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (2) pengaruh secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap good government pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode ini dibantu dengan bantuan software SPSS 16. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur path (path analysis) dengan skala pengukuran interval. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengawasan intern, penatausahaan keuangan daerah dan good government pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan baik; (2) pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap good government pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Kata kunci: pengawasan intern, penatausahaan keuangan daerah,
good
government.
PENDAHULUAN Sejak tahun 2001 Indonesia secara formal telah menjalankan desentralisasi pemerintahan (ekonomi) dengan semangat tunggal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk urusan ekonomi. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan awal terbentuknya desentralisasi pemerintahan dan jawaban atas tingginya tuntutan rakyat terhadap desentralisasi pemerintahan. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
2
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. UU Nomor 22/1999 dibuat oleh pemerintah peralihan sebagai dasar untuk melaksanakan desentralisasi dengan lebih terarah dan diikuti dengan UU Nomor 32/2004. Dalam konsep otonomi daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan negara. Sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, menggerakkan
partisipasi
masyarakat
dan
pertanggungjawaban
kepada
masyarakat. Pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi yang terpenting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan tersebut. hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran, pengukuran kinerja instansi pemerintah lebih menekankan kepada kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran dan pengawasan fungsional belum efektif karena belum dilaksanakan secara profesional. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas
3
Pentingnya penerapan Good Gevernance di beberapa negara sudah meluas mulai tahun 1980, sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan Good Governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Ini berbagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan Governance dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah bukan hanya sekedar laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang bersifat formalitas, tetapi berisi informasi yang kredibel bagi para penggunanya. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya diperlukan suatu penatausahaan keuangan yang efektif sehingga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah sebgai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik yang semakin dituntut oleh masyarakat seiring berjalannya otonomi daerah. Fenomena yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya yaitu angka realisasi anggaran pada Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya menurut LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya temuan kelebihan pembayaran dalam biaya penginapan atas biaya perjalanan dinas luar daerah tidak layak dibayarkan dan realisasi biaya tidak didukung
bukti
yang
memadai
(http://assets.compas.com/data/photo/2013/10/10/0911350IMG-20131010084248780x390.jpg), serta adanya temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat tentang beberapa hal pada kegiatan pelaksanaan pembangunan Asrama Putera SMK Pancatengah Kecamatan Pancatengah yaitu pada pelaksanaan fisiknya sudah terdapat beberapa kerusakan berbagai item pekerjaan sementara menurut
4
laporan realisasi fisik dan keuangan sudah 100%. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan. Juga ditinjau dari SPI, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung terhadap bawahannya sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang
disebabkan
oleh
lemahnya
pengawasan
dan
pengendalian atasan langsung. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung buruk. Sedangkan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya kepemerintahan yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pengawasan langsung oleh atasan terhadap bawahannya yang dilakukan
secara
terus
menerus,
selain
itu
juga diperlukan penatausahaan yang efektif. Pengawasan langsung bertujuan untuk mengamati perkembangan kegiatan yang dilakukan dan menguji kebenaran laporan yang diterima dan mengikuti perkembangan hasil umpan balik dan peninjauan lapangan apabila indikasi penyimpangan untuk diberikan peringatan awal. Sedangkan penatausahaan keuangan yang dalam prakteknya berpedoman pada peraturan dan perundangan bertujuan untuk memberikan sumber dokumen sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Sehingga dengan ddemikian good governance dapat tercapai.
TINJAUAN PUSTAKA Hakekat pelakasanaan Otonomi Daerah yaitu pemberdayaan daerah serta mengurus rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memerlukan pengawasan yang ketat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Peranan pengawasan dibangun dalam kerangka Negara kesatuan, berdasarkan pemahaman tersebut maka pengawasan terhadap Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari sistem pengawasan nasional. Pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan oleh yang diawasi maupun oleh masyarakat umum. Lebih tegasnya lagi
5
pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan
aparatur
negara
dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
umum
pemerintahan yang bersih dan wibawa. Menurut Rama dan Jones (2008:132) dalam bukunya “Accounting Information
System”
yang
diahli
bahasakan
oleh
M.Slamet
Wibowo,
pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Iswandi dalam jurnal “Binus Business Review Vol.2 No.2 November 2011:826”, pengendalian internal (internal control) merupakan suatu teknik pengawasan yaitu pengawasan keseluruhan dari kegiatan operasi perusahaan, baik mengenai organisasinya maupun sistem atau cara-cara yang digunakan untuk menjalankan perusahaan dan juga alat-alat yang digunakan perusahaan. Tujuan pengawasan intern adalah untuk keandalan pelaporan keuangan termasuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, pencurian yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan, dan juga harus memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sehingga memperlancar proses audit jika dilaksanakan. Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” (2011,319.3) adalah sebagai berikut : 1.
Keandalan Laporan Keuangan
2.
Efektivitas dan Efisiensi Operasi
3.
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku Menurut Baldric Siregar dan Bonni Siregar (2000:350) dalam bukunya
yang berjudul “Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana”, menjelaskan bahwa jenis-jenis pengawasan keuangan Negara dapat dibedakan berdasarkan
6
sifat pengawasan, hubungan aparat pengawasan dengan pihak yang diawasi dan metode pengawasan. Adapun penjelasan dari hal di atas menurut Baldric Siregar dan Bonni Siregar adalah sebagai berikut: 1. Sifat Pengawasan a. Pengawasan Preventif b. Pengawasan Represif 2. Hubungan aparat pengawasan dengan pihak yang diawasi a. Pengawasan Eksternal b. Pengawasan Intern 3. Metode Pengawasan a. Pengawasan Melekat b. Pengawasan Fungsional LAN RI (1997: 160), mengemukakan pengertian pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. J.B. Sumarlin (dalam Pontas R. Siahaan, 2004: 3) menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Menurut Mamesah (Halim, 2002:19) menyatakan bahwa “Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku’’. Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 2 (dua), diantaranya: a. Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi
7
1) Angaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 2) Barang-barang inventaris milik daerah b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Konsep mengenai tata usaha terdapat banyak ragam perumusan yang dikemukakan para ahli. Menurut Soedarsosno
(1985:125) dalam
bukunya
yang berjudul
Pengawasan/Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa penatausahaan keuangan diartikan sebagai berikut: a.
Dalam arti sempit : melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran. Penatausahaan ini dikerjakan oleh : pemegang kas daerah, para bendaharawan khusus, bagian/seksi pembukuan sekretariat wilayah daerah dan bendaharawan barang.
b.
Dalam arti luas : pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawan yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksana tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran. Salah satu tujuan tata usaha (akuntansi) adalah menyediakan informasi
keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajkan laporan keuangan yanng handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaaan atas masa yang akan datang. Dokumen yang digunakan pada prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keaungan Daerah, diantaranya sebagai berikut : 1.
Anggaran Kas
2.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)
3.
Buku Kas Umum Daerah
8
4.
Rekening Kas Umum Daerah
5.
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6.
Bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah pengganti UU
No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah 1) Hasil Pajak Daerah 2) Hasil Restribusi Daerah 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5) Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain bersumber dari hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. 2. Dana Perimbangan pinjaman Daerah 1) Bagi Hasil Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan di daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
9
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (BPKP, 2007: 7). Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah: 1.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD)
2.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4.
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB)
5.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD) 6.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang
dapat ditandai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara /daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004: 18). Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan. Anggaran pemerintah merupakan pedoman dalam pembangunan sebagai wujud perealisasian anggaran. Hal tersebut diperlukan untuk meyakinkan publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas kinerjanya dalam hal ini masalah keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan salah satu alat utuk mengukur kinerja pemerintah dalam merealiasasikan anggaran. Penyusunan laporan keuangan harus yang relevan dan dapat diandalkan, oleh karena itu penatausahaan dalam hal ini sangat diperlukan dalam mewujudkn good government governnce. Menurut Ganie Rochman (dalam Sadjijono, 2005:195) good governance memiliki empat unsur utama, yang meliputi accountability, rule of law, informasi dan transparansi.Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.
10
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prinsip utama yang dapat memberi gambaran adminisitrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut : 1.
Akuntabilitas
2.
Transparansi
3.
Keterbukaan
4.
Aturan hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis
dengan pendekatan survei. Metode ini dibantu dengan bantuan software SPSS 16. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur path (path analysis) dengan skala pengukuran interval.
PENGUJIAN HOPOTESIS 1. Adapun perumusan Ho dan Ha adalah sebagai berikut : Ho : ρYX1 = ρYX2 = 0
pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap good government governance
Ha : ρYX1 = ρYX2 ≠ 0
pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap good governemnt governance
Ho : ρYX1 = 0
pengawasan intern tidak berpengaruh terhadap good government governance
Ha : ρYX1 ≠ 0
pengawasan intern berpengaruh terhadap good government governance
Ho : ρYX2 = 0
penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap good government governance
Ha : ρYX2 ≠ 0
penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap good government governance
2. Penetapan Tingkat Signifikansi Sebelum pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikansi/taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana
11
pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara Ho dan Ha. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%). Tarif signifikansi ini adalah tingkat yang umum digunakan untuk penelitian sosial karena dianggap cukup lekat untuk mewakili hubungan tiap variabel yang diteliti. 3. Uji Signifikansi Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian, yaitu: Secara simultan menggunakan uji F Secara parsial menggunakan uji t 4. Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai rs hitung dan rs tabel dengan tingkat signifikansi (α=o,05), dapat dirumuskan sebagai berikut : Terima Ho jika F hitung ≤ F tabel dan Tolak Ho F hitung > F tabel Terima Ho jika -t
α ≤ thitung atau thitung ≤ t
> thitung atau thitung > t
α dan tolak Ho jika t
α
α
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Secara Parsial maupun Simultan Terhadap Good Government pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern terhadap penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, maka dilakukan uji statistik koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini akan menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel pengawasan intern dengan variabel penatausahaan keuangan daerah. Indikator yang digunakan untuk variabel pengawasan
intern
menggunakan
pengorganisasian,
personil,
kebijakan,
perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan dan supervisi dan review intern dan untuk penatausahaan keuangan daerah menggunakan indikator anggaran kas,
12
DPA-SKPD, Buku kas umum daerah, rekening kas umum daerah, surat pertanggungjawaban, dan bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel pengawasan intern dengan penatausahaan keuangan daerah adalah sebesar 0,115, yang mana hubungan antara variabel pengawasan intern dengan penatausahaan keuangan daerah termasuk klasifikasi sangat rendah. Dengan hasil analisis sebagai berikut :
Dari pengolahan SPSS di atas, didapat nilai koefisien korelasi 0,115
dimana korelasi tersebut berdampak positif dalam arti bahwa pengawasan intern akan berdampak baik pada penatausahaan keuangan daerah.
Dari koefisien jalur di atas, (X1X2) dapat diperoleh koefisien
determinasi (PX2X1)2 sebesar 0,013 berarti bahwa 1,3% variabilitas dari variabel penatausahaan keuangan daerah mempunyai
hubungan dengan
variabel
pengawasan intern, dari hasil tersebut tampak bahwa hipotesis penelitian tidak teruji bahwa variabel pengawasan intern mempunyai pengaruh dengan variabel penatausahaan keuangan daerah sebesar 1,3%. Artinya jika pengawasan intern dilaksanakan dengan baik akan baik pula penatausahaan keuangan derah.
Pengaruh Pengawasan Intern Secara Parsial Terhadap Good Government Governance pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Pengaruh pengawasan intern terhadap Good Government Governance pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Untuk menguji hipotesis diatas maka dilakukan pengolahan atas data, dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 5 didapat nilai koefisien jalur YX1 sebesar 0,650 dan YX2 sebesar 0,375. Untuk dapat mengetahui besarnya pengaruh pengawasan intern terhadap Good Government dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pengawasan intern terhadap Good Government yang telah penulis sajikan dalam Tabel 4.38.
13
Tabel 4.38 Analisis Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Good Government No. 1.
Pengaruh Tidak
Pengaruh Langsung Y
X1
Y
=
(0,650)2
Total
pengaruh
Langsung
Total Pengaruh
Y X1 X2 Y x 2
0.423
(0,650. 0,115. 0,375.2)
0.056
X1
0,479
terhadap Y
Pada Tabel 4.38 menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengawasan intern terhadap Good Government (
2 YX1)
sebesar 0,423 sedangkan pengaruh
tidak langsung yang melalui penatausahaan keuangan daerah sebesar 0,056 sehingga total pengaruh pengawasan intern terhadap Good Government sebesar 0,479. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap Good Government sebesar 47,9%. Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > thitung atau thitung > t½ α, maka dengan koefisien beta (
) = 0,650, diperoleh nilai thitung sebesar 3,470 (lampiran
5) dengan mengambil taraf signifikansi
sebesar 5 %, maka nilai ttabel 2,201,
sehingga -t½ α > thitung > t½ α maka tolak Ho atau dengan kata lain pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap Good Government. Artinya bahwa semakin baik pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintahan akan berdampak baik pula terhadap good government. Hal ini sejalan dengan pendapat J.B Sumarlin (dalam Pontas R. Siahaan, 2004 : 3) yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsipprinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan pun akan semakin meningkat. Lebih lanjut Mulyadi (2001:165) menyatakan bahwa pengawasan intern merupakan pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga
14
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Noor Wahid (2008) yang menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap good government governance pada pemerintahan daerah pada Badan, Dinas dan Kantor Kabupaten Tasikmalaya. Lebih lanjut Wawan Sukmanya dan Lia Anggarsari (2009) menyimpulkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Secara Parsial Terhadap Good Government pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Untuk menguji hipotesis diatas maka dilakukan pengolahan atas data, dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 5 didapat nilai koefisien jalur
YX2
sebesar 0,375. Untuk dapat mengetahui besarnya pengaruh
penatausahaan
keuangan
daerah
terhadap
Good
Government
dilakukan
perhitungan pengaruh langsung penatauhsanaan keuangan daerah terhadap Good Government yang telah penulis sajikan dalam Tabel 4.39.
Tabel 4.39 Analisis Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government No.
Pengaruh Langsung
1.
Y X2 Y = (0,375)2
Pengaruh Tidak Langsung
Total Pengaruh 0.141
Total pengaruh X2 terhadap Y
0,141
Pada Tabel 4.39 menunjukkan bahwa pengaruh langsung penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government (
15
2 YX2)
sebesar 0,141. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Good Government sebesar 14,1%. Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > thitung atau thitung > t½ α, maka dengan koefisien beta (
) = 0,375, diperoleh nilai thitung sebesar 2,304 (lampiran
5) dengan mengambil taraf signifikansi
sebesar 5 %, maka nilai ttabel 2,201,
sehingga -t½ α > thitung > t½ α maka tolak Ho atau dengan kata lain penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Good Government, artinya bahwa semakin baik penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pememrintahan Kabupaten Tasikmalaya akan berdampak terhadap good government. Hal ini sejalan dengan pendapat Widjaja (2002 :64) yang menyatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah terdiri dari pengumpulan, pencatatan, pengelompokkan, serta penyimpanan dokumen-dokumen yang diperlukan, secara tertib, sistematis, dan kronologis sehingga akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang tepat waktu, adanya ketepatan dalam pembukuan, tersedianya data, dan penyimpanan dokumen yang tertib sehingga sewaktu-waktu diperlukan akan mudah didapat. Dengan adanya laporan yang tepat waktu, ketepatan dalam pembukuan dan penyimpanan maka pilar-pilar good governmen governance bisa terpenuhi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Deden Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa prosedur pengelolaan penatausahaan keuangan daerah ada hubungan yang sangat kuat dengan good government governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian
ini
juga
mendukung
penelitian
yang
dilakukan
Ruspina (2013) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan good governance. Menurut Halim (2006:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan,
pengawasan keuangan daerah.
16
pertanggungjawaban,
dan
Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Good Government pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Pengujian hipotesis “pengaruh pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government” tersebut menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government, dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS versi 17.0. Untuk pengujian hipotesis dilakukan pengolahan data, dimana dari hasil perhitungan (lampiran 5) di peroleh koefisien jalur sebesar 0,650 dan
X1X2
sebesar 0,115,
YX1
sebesar 0,375, dilakukan analisis melalui pengaruh
YX2
langsung dan tidak langsung pada tabel 4.40 Tabel 4.40 Analisis Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Governance
No.
Pengaruh Langsung
Pengaruh Tidak Langsung
Total Pengaruh
1.
Y X1 Y = (0,650)2
Y X1 X2 Y x 2
0.423
(0,650. 0,115. 0,375.2)
0.056
Total pengaruh X1 terhadap Y 2
0,479
Y X2 Y = (0,375)2
0.141
Total pengaruh X2 terhadap Y
0,141
Total pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 3 4
Pengaruh faktor residu
Y = (PY
Total pengaruh
0,479+0.141=0.619 )2
0.381 1
Dari Tabel 4.40 di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government diperoleh pengaruh sebesar 0,619 atau 61,9%, sedangkan pengaruh faktor luar yang tidak
17
termasuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,381 atau 38,1%. Faktor tersebut diduga antara lain kualitas pegawai, tingkat kejujuran pegawai dan lainlain. Dari hasil perhitungan SPSS (lampiran 5), diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,945 dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, dengan mengambil taraf signifikan
sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F
;k ;
(n-k-1) = 13-2-1 adalah sebesar 4,26 atau cukup melihat sig F yaitu 0,005 yang artinya dengan
lebih kecil dari 5 % masih menunjukan signifikan.
Dikarenakan 8,945 lebih besar dari 4,26 dan sig F sebesar 0,005, maka Ho ditolak atau dengan kata lain pengawasan intern (X1) dan penatausahaan keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Good Government Governance (Y) sebesar koefisien determinasi 0,619 atau 61,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut (pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Good Government. Semakin pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik pula Good Government yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ganie Rochman (dalam Sadjijono, 2005:195) yang menyatakan bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good government governance) merupakan tujuan akhir organisasi pemerintahan. Peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya good governance. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahannya merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya pengawasan intern maka penatausahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Dengan demikian, pilar-pilar good government governance pun bisa terpenuhi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Asih Ristanti dkk (2014) yang menyatakan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan daerah dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan
18
signifikan secara simultan terhadap Penerapan Good Governance (2) Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance, (3) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance, (4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan
pengawasan
intern
pada
Pemerintahan
Kabupaten
Tasikmalaya menurut tanggapan responden ada pada kategori sangat baik, penatausahaan
keuangan
daerah
pada
organisasi
atau
dinas
di
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan sangat baik, dan Good Government pada organisasi atau dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan sangat baik. 2.
Terdapat pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap Good Government pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
Saran 1.
Diharapkan pada setiap Badan, Dinas dan Kantor di Kabupaten Tasikmalaya dapat melaksanakan pengawasan intern, penatausahaan keuangan daerah dan penyelenggaran good government dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2.
Setiap Kepala Badan, Dinas dan Kantor diharapkan dapat melakukan pengawasan secara efektif yang akan membawa perubahan pada pola sistem pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Dengan begitu dapat menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan dan kesalahankesalahan.
19
3.
Pada setiap Badan, Dinas dan Kantor diharapkan dapat menyediakan akses dan informasi yang lebih terbuka sesuai kebijakan yang ada bagi masyarakat luas.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Hafidz Tanjung. 2008. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta. Abdul Halim. 2002. Penatausahaan Keuangan Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YPKN. Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Abdul Halim, Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah,edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Abdul Halim. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Baldric Siregar, Banni Siregar. 2000. Akuntansi Pemerintah dalam Sistem Dana. Bodnar Hopwood. 2006. Accounting Informasi. Dedi Kusmayadi. 2007. Esensi Good Governance dalam kajian Teoritis, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 2007. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. http://firmansyahbelitong.blogspot.com/2011/02/pemerintahan.html?m=1 http://assets.kompas.com/data/photo/2013/10/10/0911350IMG-20131010084248780x390.jpg http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=202692 http://imanph.wordpress.com/2009/02/19/peranan-penatausahaan-keuangandaerah-dalam-meningkatkan-efektivitas-pelaksanaan apbd/http://tasikmalayakab.go.id/new/index.php/explore/profiledaerah/visi -
misi
http://www.gobookee.org/ebook/t-a-s-i-k-m-a-l-a-y-a-peraturan-daerahkabupaten-
tasikmalaya-k51iug/
http://searchglobalonline.blogspot.com/2013/03/sumber-sumber-keuangandaerah.html
20
Ihyaul Ulum. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang: Universitas Muhammadiyah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Pedomn Pengawasan Melekat. Iswandi. 2011. Binus Business Review, Jurnal Vol 2 No 2. James A Hall. 2007. Accounting Informasi Sistem. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Toko Gunung Agung. Lembaga
Administrasi
Negara
dan
Badan
Pengawas
Keuangan
dan
pembangunan. 2004. “Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, Edisi
Kedua Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
Manahan Nasution. 2003. Sekilas Tentang Internal Auditor. Manullang . 1992. Pengawasan Melekat. Bandung: Alfabeta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mohammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghallia Indonesia. Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Nawawi. 2000. Pengawasan Intern. Bandung. Nirwana SK Sitepu. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: FMIPAUNPAD. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pontas R. Siahaan. 2004. Pengawasan dalam Era Otonomi Daerah, Makalah disajikan dalam Diklat Manajerial Pengawasan di Lingkungan Itjen Departemen Setingkat Inspektur (Eselon II). Revrisond Baswir. 1999. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Rama, Jones. 2008. Accounting Informasi System.
21
Skripsi Junies Cherly Nadeak. 2008. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Sumatera Utara. Skripsi Nisa Noor Wahid. 2008. Pengaruh Siklus Anggaran dan Pengaruh Internal terhadap ,,,,,Pemda pada Badan Dinas dan Kantor kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. Skripsi R. Deden Nugraha. 2011. Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Prinsip Good Goverment Governance. Bandung: Universitas
Padjajaran.
Sugiyono. 1999. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian, Revisi Terbaru. Bandung: Alfabeta. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.usudigitallibrary.ac.id Wawan Sukmana, Lia Anggraini. 2009. Jurnal Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah.
Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
22
