Department of Business Adminstration Brawijaya University
AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARAWAN PENERIMAAN/PENGELUARAN ATAU BADAN YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI UANG/BARANG/KEKAYAAN DAERAH, WAJIB MENYELENGGARAKAN PENATAUSAHAAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 2. PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BUKTI YANG MENJADI DASAR PENERIMAAN DAN/ATAU PENGELUARAN KAS ATAS PELAKSANAAN APBD HARUS BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEBENARAN MATERIAL SERTA AKIBAT YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN SURAT BUKTI TERSEBUT. 3. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DIANGGARKAN DALAM APBD DAN DILAKUKAN MELALUI REKENING KAS DAERAH YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA UMUM DAERAH ; 4. UNTUK SETIAP PENGELUARAN DANA ATAS BEBAN APBD, HARUS DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) OLEH KEPALA DAERAH ATAU SURAT KEPUTUSAN LAIN YANG BERLAKU SEBAGAI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI ; 5. KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD, DAN PEJABAT LAINNYA DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN DAERAH UNTUK TUJUAN LAIN DARI YANG TELAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
B. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA DAERAH MENETAPKAN PEJABAT-PEJABAT YANG MENANGANI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH. 1. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); 2. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SPM; 3. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNG-JAWABAN (SPJ); 4. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SP2D; 5. PEJABAT FUNGSIONAL UNTUK TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN; 6. BENDAHARA PENGELUARAN YANG MENGELOLA BELANJA BUNGA, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TAK TERDUGA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA SKPD; 7. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU; DAN 8. PEJABAT-PEJABAT LAINNYA YANG PERLU DITETAPKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD.
PEJABAT LAINNYA : 1.
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD} DIBERI WEWENANG MELAKSANAKAN FUNGSI TATA USAHA KEUANGAN PADA SKPD;
2.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SKPD DIBERI WEWENANG MELAKSANAKAN SATU ATAU BEBERAPA KEGIATAN DARI SUATU PROGRAM YANG SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA;
3.
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH;
4.
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH; DAN
5. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN/ATAU
PEMBANTU
C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 : PENERIMAAN DAERAH ADALAH UANG YANG MASUK KE KAS DAERAH(KASDA). SEMUA PENERIMAAN DAERAH DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH PADA BANK PEMERINTAH YANG DITUNJUK DAN DIANGGAP SAH SETELAH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH MENERIMA NOTA KREDIT. PENERIMAAN DAERAH YANG DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH DILAKSANAKAN MELALUI CARA-CARA SBB: 1.
DISETOR LANGSUNG KE BANK OLEH PIHAK KETIGA;
2.
DISETOR MELALUI BANK LAIN, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN, DAN/ATAU KANTOR POS OLEH PIHAK KETIGA; DAN
3. UNTUK BENDA BERHARGA SEPERTI KARCIS RETRIBUSI YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI PEMBAYARAN OLEH PIHAK KETIGA MAKA PENYETORANNYA DILAKUKAN DENGAN CARA PENERBITAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERSEBUT YANG DISAHKAN OLEH PPKD.
MENYELENGGARAKAN PENATAUSAHAAN TERHADAP SELURUH PENERIMAAN DAN PENYETORAN ATAS PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN MELAPORKAN
PENGGUNA ANGARAN ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN MELALUI PPKD PALING LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA
MENGGUNAKAN BUKU KAS PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DILAKSANAKAN
BUKU PEMBANTU PER-RINCIAN OBYEK PENERIMAAN BUKU REKAPITULASI PENERIMAN HARIAN
BUKTI PENERIMAAN DAN BUKTI PEMBAYARAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENATAUSAHAAN ANGGARAN ADALAH: 1. 2. 3. 4. 5.
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH); SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR); SURAT TANDA SETORAN (STS); SURAT TANDA BUKTI SETORAN; DAN BUKTI PENERIMAAN LAINYA YANG SAH
E. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH ADALAH SEMUA ARUS UANG YANG KELUAR DARI KAS DAERAH. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
1. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
PPKD BERDASARKAN ANGGARAN KAS Menerbitkan
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Mempertimbangkan jadwal pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yg dimuat dalam DPA-SKPD
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN DITANDATANGANI OLEH PPKD
Disiapkan
2. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) PPKD TERBITKAN SPD
BENDAHARA PENGELUARAN MENGAJUKAN SPP
PENGGUNA ANGGARAN MELALUI PPK-SKPD SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERDIRI DARI: a. b. c. d.
SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP); SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU); SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU); DAN SPP LANGSUNG (SPP-LS).
a. SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Penerbitan dan Penerbitan dan pengajuan dok SPPUP oleh Bendahara pengeluaran utk dpt persetujuan
PENGGUNA ANGGARAN melalui PPK-SKPD
DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN UANG MUKA KERJA YG BERSIFAT PENGISIAN KEMBALI (REVOLVING) UTK PEMBIAYAAN KEGIATAN YG TDK DAPAT DILAKUKAN DGN PEMBAYARAN LANGSUNG.
SURAT PENGANTAR SPP-UP
RINGKASAN SPP-UP; DOKUMEN SPP-UP TERDIRI DARI:
SALINAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); DRAFT SURAT PERNYATAAN UTK DITANDATANGANI OLEH PENGGUNA ANGGARAN YG MENYATAKAN BAHWA UANG YG DIMINTA TDK DIPERGUNAKAN UTK KEPERLUAN LAIN KECUALI BERSIFAT SEBAGAI UANG PERSEDIAAN SAAT PENGAJUAN SP2D KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
b. SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Penerbitan dan Penerbitan dan Penerbitan pengajuandan SPP-GU oleh Bendahara pengeluaran dgn persetujuan
PENGGUNA ANGGARAN melalui PPK-SKPD
DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PERMINTAAN PENGGANTI UANG PERSEDIAAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG
SURAT PENGANTAR SPP-GU
RINGKASAN SPP-GU; DOKUMEN SPP-GU TERDIRI DARI:
SALINAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); DRAFT SURAT PERNYATAAN UTK DITANDATANGANI OLEH PENGGUNA ANGGARAN YG MENYATAKAN BAHWA UANG YG DIMINTA TDK DIPERGUNAKAN UTK KEPERLUAN LAIN KECUALI BERSIFAT SEBAGAI GANTI UANG PERSEDIAAN SAAT PENGAJUAN SP2D KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
C. SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Penerbitan dan Penerbitan dan Penerbitan pengajuan dan SPP-TU oleh Bendahara pengeluaran utk dpt persetujuan
PENGGUNA ANGGARAN melalui PPK-SKPD
DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN GUNA MELAKSANAKAN KEGIATAN SKPD YG BERSIFAT MENDESAK DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG DAN UANG PERSEDIAAN
SURAT PENGANTAR SPP-TU
RINGKASAN SPP-TU; DOKUMEN SPP-TU TERDIRI DARI:
SALINAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); DRAFT SURAT PERNYATAAN UTK DITANDATANGANI OLEH PENGGUNA ANGGARAN YG MENYATAKAN BAHWA UANG YG DIMINTA TDK DIPERGUNAKAN UTK KEPERLUAN LAIN KECUALI BERSIFAT SEBAGAI TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SAAT PENGAJUAN SP2D KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
D. SPP LANGSUNG (SPP-LS)
1) SPP-LS UTK PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN
DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS DASAR PERJANJIAN KONTRAK KERJA ATAU SURAT PERINTAH KERJA LAINNYA SERTA UNTUK PEMBAYARAN GAJI DENGAN JUMLAH, PENERIMA, PERUNTUKAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN TERTENTU YG DOKUMENNYA DISIAPKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK). PENERBITAN DAN PENGAJUAN DOK SPP-LS UTK PEMBAYARAN GAJI, OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK DPT PERSETUJUAN
PENGGUNA ANGGARAN MELALUI PPK-SKPD
•
DOKUMEN SPP-LS UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PENGHASILAN LAINNYA TERDIRI DARI: – SURAT PENGANTAR SPP-LS; – RINGKASAN SPP-LS; – RINCIAN SPP-LS; DAN – LAMPIRAN SPP-LS LAINNYA YANG DIPERLUKAN.
•
LAMPIRAN DOKUMEN SPP-LS UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN SERTA PENGHASILAN LAIN TERSEBUT DIATAS MENCAKUP: – PEMBAYARAN GAJI INDUK; – GAJI SUSULAN; – KEKURANGAN GAJI; – UANG DUKA WAFAT/TEWAS YANG DILENGKAPI DENGAN DAFTAR GAJI INDUK/GAJI SUSULAN/ KEKURANGAN GAJI; – SK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) – SK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS); – SK KENAIKAN PANGKAT; – SK KENAIKAN JABATAN; – SK JABATAN;
• • • • • • • • • • • • • •
KENAIKAN GAJI BERKALA; SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN; SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN; SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS; DAFTAR KELUARGA (KP4); FOTOCOPY SURAT NIKAH; FOTOCOPY AKTE KELAHIRAN; SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKKP) GAJI; DAFTAR POTONGAN SEWA RUMAH DINAS; SURAT KETERANGAN MASIH SEKOLAH/KULIAH; SURAT PINDAH; SURAT KEMATIAN; SSP PPH PASAL 21; DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
2) SPP-LS UTK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENERBITAN DAN PENGAJUAN DOK SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA, DISIAPKAN PPTK DAN DISAMPAIKAN KPD BENDAHARA PENGELUARAN UTK PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
• DOKUMEN SPP-LS UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA TSBTERDIRI DARI: – SURAT PENGANTAR SPP-LS; – RINGKASAN SPP-LS; – RINCIAN SPP-LS; DAN – LAMPIRAN SPP-LS LAINNYA YANG DIPERLUKAN
• LAMPIRAN DOKUMEN SPP-LS UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA TERSEBUT DIATAS MENCAKUP: – SALINAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); – SALINAN SURAT REKOMENDASI DARI SKPD TEKNIS TERKAIT; – SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DISERTAI FAKTUR PAJAK (PPN DAN PPH) YANG DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB PUNGUT; – SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/KONTRAK ANTARA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PIHAK KETIGA SERTA MENCANTUMKAN NOMOR REKENING BANK PIHAK KETIGA; – BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN; – BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BARANG/JASA); – BERITA ACARA PEMBAYARAN; – KWITANSI BERMATERAI, NOTA/FAKTUR YANG DITANDATANGAI PIHAK KETIGA DAN PPTK SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN; – SURAT JAMINAN ATAU YANG DIPERSAMAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK;
– DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK KONTRAK-KONTRAK YANG DANANYA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGRI; – BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIHAK KETIGA (REKANAN) SERTA UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN BARANG BERIKUT LAMPIRAN DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA; – SURAT ANGKUTAN (KONOSEMEN), BILA PENGADAAN BARANG DIADAKAN DI LUAR WILAYAH KERJA; – SURAT PEMBERITAHUAN POTONGAN DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN DARI PPTK (BILA PEKERJAAN MENGALAMI KETERLAMBATAN); – FOTO/BUKU/DOKUMENTASI TINGKAT KEMAJUAN/PENYELESAIAN PEKERJAAN; – POTONGAN JAMSOSTEK (SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU); DAN – KHUSUS UNTUK PEKERJAAN KONSULTAN YANG PERHITUNGAN HARGANYA MENGUNAKAN BIAYA PERSONIL (BILLING RATE), BERITA ACARA PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN DILAMPIRI DENGAN BUKTI KEHADIRAN DARI TENAGA KONSULTAN SESUAI PENTAHAPAN WAKTU PEKERJAAN DAN BUKTI PENYEWAAN/PEMBELIAN ALAT PENUNJANG SERTA BUKTI PENGELUARAN LAINNYA BERDASARKAN RINCIAN DALAM SURAT PENAWARAN.
3. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN/DITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, UNTUK BAHAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS BEBAN PENGELUARAN DPA-SKPD.
(SPP) YANG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN, JIKA LENGKAP DAN SAH
PENGGUNA ANGGARAN SEGERA MENERBITKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PALING LAMBAT 2 HARI SEJAK DITERIMA SPP
DOKUMEN-2 YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA ANGGARANDALAM MENATAUSAHAKAN PENGELUARAN PERINTAH MEMBAYAR MENCAKUP: • REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; DAN • REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM (APABILA TERJADI KEADAAN DIMANA PENGAJUAN SPP TERSEBUT DIANGGAP TIDAK LENGKAP DAN/ATAU SAH OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
4. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENCAIRAN DANA YANG DITERBITKAN OLEH BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) BERDASARKAN SPM YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, DEPARTEMEN KEUANGAN RI NOMOR; PER-66/PB/2005 PROSEDUR PENERBITAN SP2D a. PENYAMPAIAN SPM KPD KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) 1) PENGGUNA ANGGARAN/KUASA-PA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MENYAMPAIKAN SPM BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG DILENGKAPI DENGAN ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) BERUPA SOFT-COPY (DISKET) MELALUI LOKET PENERIMAAN SPM DI KPPN ATAU MELALUI POS; 2) SPM GAJI INDUK HARUS SUDAH DITERIMA KPPN PALING LAMBAT TANGGAL 15 SEBELUM BULAN PEMBAYARAN; 3) PETUGAS KPPN MEMERIKSA KELENGKAPAN SPM; MENGISI CHEK-LIST KELENGKAPAN BERKAS SPM; MENCATAT DALAM DAFTAR PENGAWASAN PENYELESAIAN SPM; DAN MENERUSKANNYA KE SEKSI PERBENDAHARAAN UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.
b. PENERBITAN SP2D OLEH KPPN 1) SPM YANG DIAJUKAN KE KPPN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENERBITAN SP2D; 2) SPM HARUS DILAMPIRI DENGAN BUKTI PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA, MISALNYA SPM UNTUK BELANJA PEGAWAI, BELANJA NONPEGAWAI, ATAU YANG LAINNYA.
5. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN ”UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN” KEPADA KEPALA SKPD MELALUI PEJABAT PENATUSAHAAN KEUANGAN SKPD UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI..
DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD BERKEWAJIBAN : a. MENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEABSAHAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN YANG DILAMPIRKAN; b. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN ATAS PENGELUARAN PER-RINCIAN OBYEK YANG TERCANTUM DALAM RINGKASAN PER-RINCIAN OBYEK; c. MENGHITUNG PENGENAAN PPN/PPH ATAS BEBAN PENGELUARAN PER-RINCIAN OBYEK; DAN d. MENGUJI KEBENARAN LAPORAN SESUAI DENGAN SPM DAN SP2D YANG DITERBITKAN PADA PERIODE SEBELUMNYA. DOKUMEN YG DIGUNAKAN DLM MENATAUSAHAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ADALAH: a. REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ); b. REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ); c. SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (KALAU ADA); d. REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN; DAN E. REGISTER PENUTUPAN KAS.
