PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KEWAJARAN INFORMASI KEUANGAN PADA DINAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA GINA MUTIAROHMAH NPM. 093403040 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penatausahaan asset tetap pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (2) Bagaimana kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (3) Bagaimana pengaruh penatausahaan asset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan studi dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan asset tetap dan kewajaran informasi keuangan pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik, serta terdapat pengaruh signifikan penatausahaan asset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Disarankan kepada instansi untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD agar lebih baik lagi. Selain itu, disarankan untuk mengungkapkan banyak informasi dalam Laporan Keuangan sehingga yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan berguna untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kata kunci: penatausahaan asset tetap, kewajaran informasi keuangan. THE EFFECT OF ADMINISTRATION OF FIXED ASSETS TO FAIRNESS FINANCIAL INFORMATION AT THE REGIONAL OFFICE OF TASIKMALAYA ABSTRACT This research aimed to determine (1) How is the administration of fixed assets at The Regional Office of Tasikmalaya. (2) How is the fairness financial information at The Regional Office of Tasikmalaya. (3) How does the influence of administration of fixed assets to fairness financial information at the regional office of tasikmalaya. The method used in this study was a descriptive analytical. Data was collected through questionnaires and study documentation. The analysis tool is used simple regression analysis. The results showed that the administration of fixed assets and the fairness of the financial information in 11 Tasikmalaya Regional Office were categorized as very good, and there is a significant effect of administration of assets remain on the fairness of financial information on the Regional Office of Tasikmalaya. It is recommended to institutions to further improve the quality of data collection activities, recording and reporting the results of the data collection to better BMD. In addition, it is advisable to disclose a lot of information in the financial statements so that the resulting information can be more complete and useful for decision-making in the future. Keywords: administration
of
fixed
assets,
fairness
financial
information.
1. Latar Belakang Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajeman aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah terdapat beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di
bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran ;pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah. Dinas Daerah Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Adapun Dinas Daerah Kota Tasikmalaya terdiri atas 11 Dinas. Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya terdapat Pengelolaan Aset yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan aset
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk segera menertibkan penatausahaan, melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap daerah. Karena pada akhirnya penyusunan neraca pemerintah daerah yang akuntabel harus didukung dengan dokumen pendukungnya, tidak terkecuali untuk kelompok aset tetap. Masalah yang umum terjadi dalam akuntansi terkait dengan aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 mensyaratkan bahwa aset dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Meskipun peraturan dan sistem akuntansi telah disusun sedemikian rupa, tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai masalah dan kendala dalam pengelolaan aset tetap yang tertib yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) yaitu kejujuran dalam menjelaskan, kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya diantaranya berkaitan dengan objektivitas, konsistensi, daya banding, ketepatan waktu, dan keekonomisan dalam penyajian laporan. Seringkali terjadi masalah objektivitas informasi keuangan disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan dan masyarakat. Selain itu, kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keunagan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu diadakan suatu kajian yang bersifat penelitian mengenai “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.” Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimana penatausahaan asset tetap pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana pengaruh penatausahaan asset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 2. Kerangka Pemikiran Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP Nomor 6 Tahun 2006). Penatausahaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan mengarahkan pada tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Sumini (2010: 17), kegiatan-kegiatan yang ada di dalam penatausahaan sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
1. Pembukuan 2. Inventarisasi 3. Pelaporan Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angkaangka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Hal tersebut dapat menghasilkan informasi keuangan yang wajar dan handal. Menurut Susan (2009:273) “Informasi keuangan merupakan suatu data, fakta dan pengamatan yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya”. Informasi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan bersumber dari laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Informasi laporan keuangan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sumber-sumber informasi bersaing lainnya karena secara langsung dapat lebih dikaitkan pada variable of interest, merupakan sumber informasi yang lebih handal karena telah diaudit oleh auditor independen, dan merupakan sumber informasi yang lebih rendah biayanya dibandingkan sumber informasi lainnya, serta merupakan sumber informasi yang lebih tepat waktu. Menurut Tati (2009), “Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan)” Menurut Rachmat (2010:341), untuk menilai kewajaran informasi
keuangan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: 1. Kesesuaian 2. Kecukupan 3. Kepatuhan Sesuai dengan judul yang diajukan adalah “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan”, maka gambaran Paradigma Penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajaran Informasi Keuangan (Y)
Penatausahaan Aset Tetap (X)
Gambar Paradigma Penelitian 3. Hipotesis Berdasarkan uraian di atas Hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: “Terdapat Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan.” 4. Objek Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu
penatausahaan aset tetap dan kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Penulis meneliti bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 5. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitif. Metode deskripsi analitif adalah analisis data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan pada saat sekarang, yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan data yang diolah dan dianalisis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran. (Sugiyono, 2007: 112). 6. Populasi & Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sebanyak 11 Dinas, yang meliputi:
No 1
Nama Dinas Dinas Koperasi Usaha mikro kecil, menengah perindustrian dan perdagangan
2 3 4
Dinas Kependudukan dan catatan sipil Dinas Pendapatan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Dinas Pertanian Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Cipta Karya tata ruang dan Kebersihan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
5 6 7 8 9 10 11
Teknik penarikan sampel adalah suatu proses seleksi sejumlah elemen yang mengambil dari populasi, agar mengkaji dan memahami karakteristik sampel. Sehingga akan memungkinkan melakukan generalisasi elemen-elemen tersebut pada populasi (Sudjana, 2003: 206). Teknik pengambilan sampel dengan sensus yaitu “Sensus terjadi apabila setiap anggotanya yang ada dalam populasi dikenai penelitian.” Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sama dengan
jumlah populasinya yaitu sebanyak 11 Pimpinan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 7. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai penatausahaan asset tetap pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya kemudian direkap untuk dilihat skor total jawaban responden sebagai berikut:
Rekapitulasi Penatausahaan Asset Tetap No
Uraian
Skor yang ditargetkan
Skor yang dicapai
Kriteria
(1) 1.
(2) Instansi ini melakukan kegiatan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang
(3)
(4)
(5)
55
51
Sangat Baik
Instansi ini melakukan kegiatan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang
55
51
Sangat Baik
Semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang selalu tercatat dengan baik
55
49
Sangat Baik
Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan selalu sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB)
55
51
Sangat Baik
Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
55
49
Sangat Baik
Instansi selalu melakukan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD dengan baik
55
49
Sangat Baik
Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi menurut penggolongan dan kodefikasi barang
55
51
Sangat Baik
Instansi melakukan kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang
55
50
Sangat Baik
Total Skor
440
401
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nilai tertinggi secara keseluruhan = 11 x 5 x 8 = 440 Nilai terrendah secara keseluruhan = 11 x 1 x 8 = 88 Jumlah kriteria pernyataan = 5 Nilai Tertinggi - Nilai Terendah NJI Jumlah Kriteria Pernyataan 440 88 = = 70,4 ≈ 70 5 Klasifikasi penilaian untuk indikator penatausahaan asset tetap pada 11 Dinas daerah Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Tabel Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel X Secara Keseluruhan Nilai 88-157 158-227 228-297 298-367 368-440
Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari penatausahaan asset tetap pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 401. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan penatausahaan asset tetap pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai kewajaran informasi keuangan pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya kemudian direkap untuk dilihat skor total jawaban responden sebagai berikut:
Klasifikasi Penilaian Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik Rekapitulasi Kewajaran Informasi Keuangan
No
Uraian
Skor yang ditargetkan
Skor yang dicapai
Kriteria
(1) 1.
(2) Informasi Keuangan yang dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Informasi Keuangan yang dibuat relevan Informasi Keuangan yang dibuat dapat melengkapi suatu penyajian informasi keuangan Instansi mengungkapkan banyak informasi dalam Laporan Keuangan Instansi mengungkapkan informasi dalam Laporan Keuangan secara detail
(3)
(4)
(5)
55
52
Sangat Baik
55
51
Sangat Baik
55
50
Sangat Baik
55
50
Sangat Baik
55
51
Sangat Baik
55
51
Sangat Baik
330
305
2. 3.
4. 5. 6.
Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Total Skor
Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari kewajaran informasi keuangan pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 305. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kewajaran informasi keuangan pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
Nilai tertinggi secara keseluruhan = 11 x 5 x 6 = 330 Nilai terrendah secara keseluruhan = 11 x 1 x 6 = 66 Jumlah kriteria pernyataan = 5 Nilai Tertinggi - Nilai Terendah NJI Jumlah Kriteria Pernyataan 330 66 = 5 = 52,8 ≈ 53 Klasifikasi penilaian untuk indikator kewajaran informasi keuangan pada 11 Dinas daerah Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Tabel Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Y Secara Keseluruhan Nilai 66-119 120-172 173-225 226-278 279-330
Besarnya pengaruh Penatausahaan asset tetap (X) terhadap Kewajaran informasi keuangan (Y) Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, dapat dilihat dari indikator yang digunakan masing-masing variabel, dengan menggunakan Analisis Regresi. Data yang diperoleh dalam skala ordinal yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari output SPSS mengenai regresi sederhana tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut: 1. Analisis Regresi Sederhana Untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh Penatausahaan asset tetap (X) terhadap Kewajaran informasi keuangan (Y) Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, dapat dilihat dari tabel output SPSS pada Tabel Coefficients.
Klasifikasi Penilaian Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Tabel Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant) Penatausahaan_Aset_Tetap
B
Standardized Coefficients
Std. Error
1.183
3.325
.728
.091
Beta
t
.937
Sig. .356
.730
8.017
.000
a. Dependent Variable: Kewajaran_Info_Keu
Dari Tabel Coefficients maka didapat suatu persamaan regresi, yaitu: Y = 1,183 + 0,728 X Dimana: Y = Kewajaran informasi keuangan
X a b
= Penatausahaan asset tetap = 1,183 = 0,728 Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa variabel X (Penatausahaan asset tetap) memberikan pengaruh pada variabel Y (Kewajaran
informasi keuangan), yang berarti bahwa pengaruh dari Penatausahaan asset tetap terhadap Kewajaran informasi keuangan memiliki kriteria positif (karena tanda +) yaitu sebesar 0,728 untuk setiap peningkatan penatausahaan asset tetap di setiap dinas. Koefisien Regresi positif tersebut menunjukkan semakin baik penatausahaan asset tetap pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya maka informasi keuangan yang dihasilkan pun akan semakin baik dan wajar. Oleh karena itu penatausahaan asset tetap sangat penting dilakukan untuk memberikan kontribusi positif pada kewajaran informasi keuangan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Koefisien Korelasi Untuk mengetahui hubungan penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maka dilakukan uji statistic koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini akan menentukan tingkat keeratan hubungan antar variable penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan. Hubungan penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel correlation berikut ini:
Tabel Correlations Penatausahaan_ Aset_Tetap Penatausahaan_Aset_Tetap
Pearson Correlation
1
Sig. (1-tailed) N Kewajaran_Info_Keu
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N
Kewajaran_Info_ Keu .937
**
.000 11
11
**
1
.937
.000 11
11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 16.0 tabel correlations menunjukkan bahwa koefisien hubungan variabel penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,937 yang mana hubungan antar variable penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan termasuk kategori sangat kuat sesuai dengan tingkat keeratan hubungan dalam tabel 3.4 mengenai interpretasi koefisien korelasi (halaman 76). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hubungan antara variable
penatausahaan asset tetap dengan kewajaran informasi keuangan termasuk kategori sangat kuat sebesar 93,7%. Artinya, penatausahaan asset tetap berhubungan kuat atau erat dengan kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 3. Koefisien Determinasi Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penatausahaan asset tetap (X) terhadap Kewajaran informasi keuangan (Y), dapat menggunakan koefisien determinasi (square/ rd = (r)2) atau menggunakan rumus Kd = r 2 x
100% atau dapat dilihat pada tabel model summary. Tabel Model Summary
Model 1
Adjusted Std. Error of R Square R Square the Estimate
R .937
a
.877
.864
1.00619
a. Predictors: (Constant), Penatausahaan_Aset_Tetap
Dari tabel model summary diperoleh besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh antara Penatausahaan asset tetap (X) terhadap Kewajaran informasi keuangan (Y) yaitu sebesar 0,877 atau 87,7%. Semakin besar angka R square maka akan semakin besar pula pengaruh antar variabel. Dalam hal ini berarti Penatausahaan asset tetap yang dilakukan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya memiliki pengaruh terhadap kewajaran informasi keuangan sebesar 87,7%. Semakin baik Dinas Daerah Kota Tasikmalaya melakukan Penatausahaan asset tetap maka kewajaran informasi keuangan pun cenderung akan semakin meningkat. Sedangkan sisanya yaitu 100% - 87,7% = 12,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penatausahaan asset tetap yang tidak penulis teliti seperti, pengawasan, kualitas dari mekanisme tata kelola eksternal organisasi (seperti: kualitas audit), dan mekanisme tata kelola internal organisasi. 4. Pengujian Hipotesis Dari Tabel Coefficients (halaman 97) diketahui bahwa t hitung adalah sebesar 8,017 sedangkan t tabel sebesar 1,796, nilai t tabel tersebut diperoleh dengan tingkat signifikansi α= 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 11 sehingga didapat angka 1,796. Berdasarkan hasil perhitungan ternyata t
hitung lebih besar daripada t tabel (t tabel < t hitung), atau 1,796 < 8,017 maka Ho ditolak. Hal ini berarti koefisien regresi signifikan. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% terdapat pengaruh signifikan penatausahaan asset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 8. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Penatausahaan asset tetap pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Informasi keuangan pada 11 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi wajar. Artinya, tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yaitu memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan. 3. Terdapat pengaruh signifikan penatausahaan asset tetap terhadap kewajaran informasi keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. 9. Saran Berdasarkan simpulan yang dikemukan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya:
1. Berkaitan dengan poin terendah penatausahaan asset tetap mengenai pendataan, pencatatan dan pelaporan disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD agar lebih baik lagi. 2. Berkaitan dengan poin terendah kewajaran informasi keuangan mengenai pengungkapan informasi keuangan, disarankan kepada instansi untuk mengungkapkan banyak informasi dalam Laporan Keuangan sehingga yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan berguna untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 3. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari factor lain yang dapat mempengaruhi kewajaran informasi keuangan selain penatausahaan asset tetap sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung. CV. Pustaka Setia. Sudjana. 2000. Tarsito.
Statistik.
Bandung:
Sugiyono. 2007. Statistik Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Untuk CV.
Susan Irawati. 2009. Manajemen Keuangan. Bandung: Pustaka. Tati
Susilawati. 2009. http://tatisusilawati.blogspot.com/
Toto Prihadi. 2013. Capital Budgeting & Fixed Asset Management. Jakarta: PPM Manajemen. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Husein Umar. 2002. Metode Riset Bisnis, edisi pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 1999. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
