ANALISIS KARAKTERISTIK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 ANALISIS KARAKTERISTIK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Zaenal Fanani Universitas Airlangga Surabaya Rizka Mudyanti Didied Poernawan Affandi Universitas Brawijaya Abstract The aim of this research is to examine and find out the empirical evidence of PPK SKPD characteristic analysis (locus of control, work experience, gender, the understanding of system and procedure, equity sensitivity) toward the financial report arranging ethic of SKPD of the local government of Jombang. The population used in this research is the person of accounting function in local goverment of Jombang that consists of treasurer and PPK SKPD. The samples chosen are 47 PPK SKPD of the local government of Jombang in official department, committee, office subdistrict. The validity of the data was tested by implementing Pearson Product Moment. The reliability of the data was tested by implementing the Cronbach Alpha. The normality of the data was tested by implementing the Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test. Mann Whitney U-Test is used for hypothesis test. Statistic package for Social Sciences (SPSS version 15,0). The result of the research shows that there is a significant difference between PPK SKPD with the internal locus of control and PPK SKPD with the external locus of control; there is no significant difference between senior PPK SKPD and junior PPK SKPD; there is no significant difference between the male and female PPK SKPD; there is a significant difference between PPK SKPD which are categorized as the benevolents

Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC01- 1

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 PPK SKPD and the entitleds PPK SKPD toward financial report arranging ethic. Key word: Locus of Control, Work Experience, Gender, Equity Sensitivity, Financial Report Arranging Ethic. I. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 menyatakan secara jelas bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan, sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Selaku entitas akuntansi, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) memiliki pelaku akuntansi yang terdiri dari bendahara dan Pejabat Penatusahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Tugas PPK SKPD dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (f) dan (g). Guna mewujudkan administrasi keuangan yang efektif maka peran PPK

SKPD

sangatlah

vital

dengan

kata

lain

kemampuan

dan

kecakapannya dalam menjalankan fungsi akuntansi sangat menentukan dalam menyusun dokumen Laporan Keuangan SKPD. Berkaitan dengan pegawai maka efektif tidaknya suatu organisasi sangat tergantung dari kemampuan individu. Suatu unit kerja yang kemampuan pegawainya kurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilan akan menghasilkan output yang rendah. Pemerintah harus memperhatikan kemampuan pegawainya karena dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang harus mampu menyusun sistem pelaporan yang baik dan mapan (Mardiasmo, 2002). Para stakeholder sektor publik juga membutuhkan informasi yang relevan dan handal untuk pengambilan keputusan. Oleh


PSAC01 - 2

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 karena itu, tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan

informasi

baik

untuk

memenuhi

kebutuhan

internal

organisasi maupun eksternal organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007, maka pemerintah harus menjalankan program kerjanya secara akuntabilitas. Faktor yang diperlukan untuk menjalankan hal tersebut, yaitu kesiapan sumber daya manusia aparat pemerintah. Sumber

daya

manusia

dan

karakter

individu

aparat

pemerintah

menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Salah satu faktor yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan Indonesia (Yulianti, 2005). Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang ada saat ini melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Perilaku tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah (Ludigdo,1999). Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi akuntan menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine et al. dalam Husein, 2004). Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Pembahasan mengenai perilaku dan keinginan untuk


PSAC01 - 3

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 mengubah perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, perlu diketahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

perilaku

tersebut

dan

seberapa kuat pengaruh-pengaruh tersebut (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998). Pada

sektor

publik

konflik

juga

dapat

timbul

dari

kadar

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan mengharapkan untuk memperoleh semua informasi yang mereka butuhkan dari laporan keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat prilaku PPK SKPD keuangan

SKPD

untuk

memenuhi

menyangkut penyusunan laporan kebutuhan

pengguna

laporan

keuangan. Kualitas laporan keuangan SKPD harus diperhatikan karena merupakan data pokok untuk penyusunan laporan keuangan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan motivasi sebagai berikut; pertama, faktor yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah adalah menyangkut etika dan sikap positif pegawainya. Beberapa bukti empiris tentang faktor-faktor individual menunjukkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Reiss dan Mitra (1998) dalam Nugrahaningsih (2005), mengadakan penelitian tentang efek dari perbedaan faktor individual dalam kemampuan menerima perilaku etis atau tidak etis. Penelitian Fauzi (2001) yang membahas tentang Pengaruh Perbedaan Faktor-Faktor Individual Berupa Locus Of Control, Disiplin Akademis, Pengalaman Kerja dan Equity Sensitivity terhadap Perilaku Etis Mahasiswa. Keberadaan locus of control dalam penelitian Indriantoro (2000) yang telah membuktikan bahwa locus of control merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk penelitian di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugrahaningsih (2005), yang meneliti tentang Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (studi terhadap peran faktor-faktor individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity). Perbedaan pertama, responden penelitian Nugrahaningsih (2005) diambil dari auditor sedangkan pada penelitian ini adalah akuntan


PSAC01 - 4

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 pemerintahan yang disarankan dalam penelitiannya, sehingga akan lebih akurat dan komprehensif. Setiap faktor-faktor individu yang termasuk locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity, masing-masing akan dibedakan terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Kedua, penelitian ini mengambil variabel etika penyusunan laporan keuangan dari penelitian Yulianti (2005) tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Yulianti (2005). Perbedaan pertama, pada penelitian Yulianti (2005) menggunakan mahasiswa sebagai responden, sedangkan pada penelitian ini adalah aparat pemerintah (PPK SKPD). Kompleksitas pada sektor pemerintahan mendorong peneliti ingin mengetahui apakah prinsip akuntansi yang tertera pada Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku telah dijalankan, sehingga penelitian ini mencoba menguji etika penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah (PPK SKPD). Penelitian Yulianti (2005) menggunakan faktor manajemen laba, misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan), disclosure (pengungkapan laporan keuangan),

cost and

benefit, dan responsibility dalam mengukur etika penyusunan laporan keuangan. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu, menghilangkan faktor menajemen laba dalam mengukur etika penyusunan laporan keuangan karena pada sektor publik atau pemerintahan tidak ada motif mencari keuntungan (nonprofit motive). Kuisioner yang berhubungan dengan etika penyusunan laporan keuangan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yulianti (2005). Kalimat dalam kuisioner mempunyai makna sama dengan penelitian Yulianti (2005), namun

ada

perubahan

yang

disesuaikan

dengan

keadaan

di

pemerintahan. Ketiga, peneliti juga menggabungkan dengan penelitian Na’im (1999) tentang Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan : Analisis Empirik Regulasi Informasi di Indonesia. Variabel


PSAC01 - 5

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan diambil juga untuk mengukur etika penyusunan laporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan hal yang penting untuk diuji karena keterlambatan penyelesaian laporan keuangan SKPD akan menghambat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi laporan keuangan menjadi tidak relevan jika waktu penyampaian terlambat. Berdasarkan hasil

penelitian

karakteristik

di

atas,

pejabat

peneliti

termotivasi

penatausahaan

untuk

keuangan

menganalisis

terhadap

etika

penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD dengan internal locus of control dan PPK SKPD dengan

external locus of control

terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD? Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD? dan Apakah terdapat perbedaan signifikan antara PPK SKPD yang termasuk benevolents dan PPK SKPD yang

termasuk

entitleds

terhadap

disclosure,

cost

and

benefit,

responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis untuk menguatkan penelitian sebelumnya

dan

mengembangkan

pengetahuan

tentang

analisis

karakteristik Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terhadap etika penyusunan laporan keuangan SKPD. Kontribusi praktis bagi praktisi akademis yaitu kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini berkenaan dengan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis karakteristik


PSAC01 - 6

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terhadap etika

penyusunan laporan keuangan SKPD, bagi pihak yang berkepentingan. Bagi aparat pemerintah yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperluas wawasan aparat pemerintah tentang karakter yang harus dimiliki dalam meningkatkan sumber daya manusia dilingkup pemerintah. Dan bagi peneliti mendayang, dengan adanya temuan dan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

II. RERANGKA MODEL PENELITIAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 2.1. Rerangka Model Penelitian Peneliti mengajukan model penelitian sebagai berikut, disclosure, cost

and

benefit,

responsibility,

misstate,

dan

ketepatan

waktu

penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai variabel yang akan diukur dan diperbandingkan antara dua kelompok individu (PPK SKPD) yang memiliki faktor-faktor individual yang berbeda (locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity). Faktor-faktor Individu: 1. Locus of control 2. Lama pengalaman kerja 3. Gender 4. Equity sensitivity

Disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD

Gambar 1. Rerangka Model Penelitian

2.2. Perumusan Hipotesis Hasil penelitian Reiss dan Mitra (1998) dalam Nugrahaningsih (2005) menunjukkan bahwa individu dengan internal locus of control cenderung lebih tidak menerima tindakan tertentu yang kurang etis, sedangkan individu dengan external locus of control cenderung lebih menerima tindakan tertentu yang kurang etis. Berdasarkan teori locus of


PSAC01 - 7

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 control, bahwa perilaku seseorang dalam situasi konflik akan dipengaruhi oleh karakteristik locus of control-nya. Individu dengan internal locus of control akan lebih mungkin berperilaku etis dalam situasi konflik dibanding dengan individu dengan external locus of control (Muawanah dan Indriantoro, 2001). Penelitian ini menggabungkan penelitian Yulianti (2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai disclosure, cost and benefit, responsibility, dan misstate

antara mahasiswa baru dan

mahasiswa tingkat akhir. Menambahkan pula variabel dari penelitian Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori tersebut di atas maka peneliti menarik hipotesis dengan model seperti berikut: H1: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD dengan internal locus of control dan PPK SKPD dengan external locus of control terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD. Berdasarkan

hasil

penelitian

Nugrahaningsih

(2005),

dapat

disimpulkan bahwa perilaku etis antara auditor senior dan auditor yunior akan dipengaruhi oleh lama pengalaman kerja. Variabel pada penelitian Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan juga digunakan. Penelitian Yulianti (2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan menyatakan disclosure,

tidak cost

terdapat and

perbedaan

benefit,

yang

responsibility,

signifikan dan

mengenai

misstate

antara

mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengkaitkannya dengan penelitian ini, namun respondennya yaitu PPK SKPD. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai dalam organisasi

berbeda-beda.

Hal

ini

disebabkan

setiap

pegawai

mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang telah diselesaikannya berulang-ulang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:


PSAC01 - 8

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 H2: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD. Pengertian jenis kelamin merupakan kodrat yang ditentukan secara biologis (Trisnaningsih, 2003). Ruegger dan King (dalam Nugrahaningsih, 2005) menemukan bahwa gender merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan perilaku etis dan wanita lebih etis daripada pria dalam persepsi terhadap situasi etika bisnis. Reiss dan Mitra melakukan penelitian tentang efek dari perbedaan faktor-faktor individual dalam kemampuan menerima perilaku etis atau tidak etis. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih etis dibandingkan pria. Penelitian Yulianti (2005) membuktikan bahwa karakter individu, dalam hal ini jenis kelamin hanya memiliki pengaruh pada sikap terhadap manajemen

laba

sedangkan

faktor-faktor

misstate,

disclosure,

responsibility tidak terdapat perbedaan signifikan antara pria dengan wanita. Menambahkan pula variabel dari penelitian Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan.Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menarik hipotesis dengan model seperti berikut: H3: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD. Equity berhubungan dengan fairness (keadilan) yang dirasakan seseoang dibanding orang lain (Sashkin dan Williams dalam Fauzi, 2001). Equity sensitivity mencoba menjelaskan perbedaan perilaku etis dan tidak etis yang disebabkan oleh karakteristik individual (Fauzi, 2001). Huseman (dalam Nugrahaningsih, 2005) menyebutkan pula tiga tipe individual yang memiliki berbagai tingkat sensitivity to equity, yaitu benevolents, equity sensitives, dan entitleds. Penelitian Fauzi (2001) menunjukkan bahwa individu yang termasuk kategori benevolents secara signifikan lebih etis daripada individu yang termasuk kategori entitleds. Penelitian Yulianti


PSAC01 - 9

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 (2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai disclosure, cost and benefit, responsibility, dan misstate antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Menambahkan variabel dari penelitian Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut di atas maka peneliti menarik hipotesis seperti berikut: H 4 : Terdapat perbedaan antara

PPK SKPD yang termasuk kategori

benevolents dan PPK SKPD yang termasuk entitleds terhadap disclosure, cost

and

benefit,

responsibility,

misstate,

dan

ketepatan

waktu

penyusunan laporan keuangan SKPD.

III. METODA PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Berdasarkan sudut pandang tujuan penelitian, maka penelitian ini diklasifikasikan sebaga penelitian komparatif. Yaitu membandingkan antara kelompok internal locus of control dengan external locus of control, antara lama kerja senior dengan junior, antara jenis kelamin pria dengan wanita, dan antara benevolents dengan entitleds

3.2. Definisi Operasional Variabel Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabelvariabel penelitian ini, maka variabel tersebut didefinisikan secara operasional disajikan pada Tabel 1.

3.3. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh orang yang bekerja pada fungsi akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu berjumlah 132 orang. Adapun sampelnya sebanyak 47 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pemerintah daerah kabupaten Jombang pada dinas, badan, kantor dan kecamatan. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling. Adapun kriteria


PSAC01 - 10

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 yang digunakan untuk memilih responden adalah sebagai berikut; 1) Orang yang bekerja pada fungsi akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jombang dan 2) Orang yang bekerja membuat Laporan Keuangan SKPD (tertera pada Permendagri nomor 13 tahun 2006). Berdasarkan kriteria sampel di atas, diperoleh distribusi sampel yang ditunjukan dalam tabel 2.

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya instrumen

terhadap

penelitian

47

yang

responden digunakan

menunjukkan adalah

valid,

bahwa

hasil

dimana

nilai

korelasinya lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002) dan koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0.6 (Sekaran 2003). Untuk selengkapnya hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan Tabel 3.

3.5. Uji Normalitas Teknik uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test. Penghitungan uji normalitas distribusi atas untuk variabel disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) merupakan distribusi normal yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih

kecil dari 0.05 sehingga

dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik non-parametrik (Mann-Whitney Test). Untuk selengkapnya lihat Tabel 4.

3.6. Uji Hipotesis Dalam menguji hipotesis digunakan alat uji statistik, yaitu Mann Whitney U-Test. Uji Mann Whitney U-Test digunakan karena data penelitian tidak berdistribusi normal. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS version 15.0 for windows. Pengambilan keputusan didasarkan pada:


PSAC01 - 11

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 P (Probabilitas)< (taraf signifikansi/α) 0.05 maka Ho ditolak, Ha diterima P (Probabilitas) > (taraf signifikansi/ α) 0.05 maka Ho diterima, Ha ditolak Atau dapat juga dengan melakukan pembandingan antara -Z

hitung

dan -Z

tabel dimana:

Jika -Z hitung < -Z tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima Jika -Z hitung > -Z

tabel,

maka Ho diterima, Ha ditolak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses penelitian ini melibatkan 47 orang sebagai sampel yang dipilih dalam pengisian kuisioner, dan secara keseluruhan telah menjawab pertanyaan kuisioner. Sebelum dilakukan analisis data maka akan dijelaskan deskripsi responden berdasasarkan kusioner yang masuk. Di Kabupaten Jombang diketahui bahwa usia PPK SKPD berkisar antara 30 tahun sampai dengan

54 tahun . Dari 47

responden lebih dari 50%

responden berusia antara 40 sampai dengan 50 tahun, yang merupakan usia yang matang untuk melaksanakan tugas. Jumlah PPK SKPD di Kabupaten Jombang berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya, hampir dapat dikatakan seimbang artinya tidak ada perbedaan yang menyolok antara pria dan wanita. PPK SKPD yang berjenis kelamin wanita sebanyak 23 orang atau 49%, sedangkan PPK SKPD pria sebanyak 24 orang atau 51%. Lama pengalaman kerja ketika menjadi PPK SKPD dari 47 responden, 30 orang atau 63,8% menyatakan bahwa bekerja sebagai PPK SKPD lebih dari 2 tahun, sedangkan yang bekerja menjadi PPK SKPD kurang dari samadengan 2 tahun sebanyak 17 orang atau 36,2%.

4.1. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara internal locus of control dan external locus of control dengan menggunakan MannWhitney Test.


PSAC01 - 12

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008

Pengelompokan data dalam sub bab ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu internal locus of control dan external locus of control. Hasil uji Mannini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil ini

Whitney Test

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1) antara internal locus of control dan external locus of control memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Dengan demikian H11a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan

bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan

antara auditor internal locus of control dan auditor external locus of control. Secara statistik, PPK SKPD internal locus of control cenderung berperilaku lebih etis daripada PPK SKPD external locus of control. Hal ini tampak bahwa PPK SKPD dengan internal locus of control lebih sadar untuk melakukan disclosure dibandingkan PPK SKPD dengan external locus of control. Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Dengan demikian menunjukkan bahwa H12a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara internal locus of control dan external locus of control. Jawaban pertanyaan tentang cost & benefit diukur secara terbalik, artinya sikap positif ditunjukkan oleh ketidaksetujuan responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD dengan internal locus of control memandang pengungkapan bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, internal locus of control memandang biaya yang timbul dari kewajiban pengungkapan informasi adalah sesuatu hal yang wajar. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan bahwa PPK SKPD dengan external locus of control menganggap pengungkapan sebagai beban. Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (. Nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H13a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih


PSAC01 - 13

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 (2005) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara internal locus of control dan external locus of control. Nilai

jawaban

pertanyaan

yang

semakin

tinggi

menunjukkan

kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan responsibility. PPK SKPD dengan internal locus of control tampak memiliki responsibility yang lebih tinggi daripada PPK SKPD dengan external locus of control. Variabel misstate (X4) memiliki memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H14a tidak ditolak. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan (Yulianti, 2005). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD dengan internal locus of control memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji daripada PPK SKPD dengan external locus of control.

Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahaningsih

(2005) yang menyatakan bahwa individu dengan internal locus of control lebih etis daripada individu dengan external locus of control. Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.279 (0.279 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H15a ditolak artinya. Menurut Mc. Clelland dalam Liliweri (2004: 217) menyatakan bahwa, tipologi orang dengan motif prestasi tinggi selalu bekerja keras karena dimotivasi oleh prestasi dan reward. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD internal locus of control dan PPK SKPD dengan external locus of control

terhadap ketepatan waktu (X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini disebabkan karena responden hanya berpikir bagaimana cara membuat laporan keuangan saja dan kurang memperhatikan ketepatan waktu yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh instansi. Pola pikir tersebut terjadi pada responden, karena pada sektor pemerintahan pemberian reward kepada pegawai yang bekerja keras untuk instansi kurang disosialisasi. Dalam sektor pemerintahan juga tidak terdapat sanksi jika terlambat dalam penyusunan laporan keuangan.


PSAC01 - 14

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 4.2. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara lama kerja senior dan junior dengan menggunakan Mann-Whitney Test. Pengelompokan data dalam sub bab ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu lama kerja senior dan junior. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. Variabel disclosure (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.817 (0.817 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H21a ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1) antara lama kerja senior dan yunior. Tidak terdapat perbedaan signifikan tentang disclosure antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior karena masih sama-sama mempelajari peraturan-peraturan yang baru tentang peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi. Meskipun bila dilihat nilai mean rank (jarak rata-rata) tampak terlihat bahwa

disclosure

(X1)

lama

kerja

senior

lebih

rendah

(23.68)

dibandingkan yunior (24.56). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa persepsi antara mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa baru jurusan akuntansi tidak terdapat perbedaan untuk melakukan disclosure. Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.884 (0.884 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H22a ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan tentang cost & benefit antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Pada sektor pemerintahan tidak terdapat perbedaan signifikan tentang disclosure antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD junior karena masih sama-sama mempelajari peraturan-peraturan yang baru tentang peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi. Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.469 (0.469 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H23a ditolak artinya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa baru


PSAC01 - 15

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 dengan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi untuk responsibility. Pada sektor pemerintahan tidak ada perbedaan signifikan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior karena masing-masing menduduki posisi dengan melaksanakan tugas, wewenang dan responsibility yang sama yaitu kepada masyarakat dan pimpinannya. Variabel misstate (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.848 (0.848 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H24a ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan tentang misstate antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Pada sektor pemerintahan tidak terdapat perbedaan signifikan tentang misstate antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior karena masing-masing masih mempelajari perubahan peraturan-peraturan yang mengutamakan prinsip akuntansi. Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.294 (0.294 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H25a ditolak . Menurut Mc. Clelland dalam Liliweri (2004: 217) menyatakan bahwa, tipologi orang dengan motif prestasi tinggi selalu bekerja keras karena dimotivasi oleh prestasi dan reward. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD

tidak

berjalan

dengan

semestinya

karena

pada

sektor

pemerintahan reward kurang disosialisasi. Tidak adanya sesuatu yang dapat

dibanggakan

oleh

PPK

SKPD

jika

dapat

menyelesaikan

penyusunan laporan keuangan tepat waktu, sehingga banyak yang mengesampingkan ketepatan waktu tersebut. Begitu pula tidak adanya sanksi yang dikenakan pada PPK SKPD yang terlambat menyelesaikan laporan keuangan SKPD. 4.3. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis kelamin pria dan wanita dengan menggunakan Mann-Whitney Test. Pengelompokan data dalam sub bab ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu jenis kelamin pria dan wanita. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7. Semua variabel dalam penelitian ini


PSAC01 - 16

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 yaitu disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa H31a s.d H35a ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis kelamin pria dan wanita. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara auditor pria dan auditor wanita dalam berprilaku etis. Penelitian Yulianti (2005) juga sesuai dengan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa faktor disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita. Ketepatan waktu (X5) penyusunan laporan keuangan juga tidak terdapat perbedaan signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya pria dan wanita itu sama, namun perbedaannya adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu ketika menyusun laporan keuangan. 4.4. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds dengan menggunakan Mann-Whitney Test. Pengelompokan data dalam sub bab ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu benevolents dan entitleds. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8. Variabel disclosure (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H41a tidak ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa individu yang termasuk kategori benevolents cenderung lebih etis daripada individu yang termasuk kategori entitleds. Tampak bahwa PPK SKPD yang termasuk benevolents lebih sadar untuk melakukan disclosure dibandingkan PPK SKPD yang termasuk entitleds. Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H42a tidak ditolak.


PSAC01 - 17

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Jawaban pertanyaan tentang cost & benefit diukur secara terbalik, artinya sikap positif ditunjukkan oleh ketidaksetujuan responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD yang termasuk benevolents memandang pengungkapan bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, benevolents memandang biaya yang timbul dari kewajiban pengungkapan informasi adalah sesuatu hal yang wajar. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan bahwa PPK SKPD yang termasuk entitleds menganggap pengungkapan sebagai beban. Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.020 (0.020 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H43a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara benevolents dan entitleds. Nilai jawaban pertanyaan yang semakin tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan responsibility. PPK SKPD yang termasuk benevolents tampak memiliki responsibility yang lebih tinggi daripada PPK SKPD yang termasuk entitleds. Variabel misstate (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H44a tidak ditolak. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan (Yulianti, 2005). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD yang termasuk benevolents memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji daripada PPK SKPD yang termasuk entitleds. Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa individu dengan yang termasuk benevolents lebih etis daripada individu yang termasuk entitleds. Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.217 (0.217 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H45a ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds. Meskipun bila dilihat nilai mean rank (jarak ratarata) tampak terlihat bahwa ketepatan waktu (X5) benevolents lebih tinggi (27.96) dibandingkan entitleds (22.49). Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD tidak berjalan dengan semestinya karena pada sektor pemerintahan reward kurang disosialisasi.


PSAC01 - 18

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

perbedaan

karakteristik PPK SKPD yang meliputi locus of control, lama pengalaman kerja, gender, equity sensitivity terhadap etika penyusunan laporan keuangan SKPD pemerintah kabupaten

Jombang.

Penelitian ini

dilakukan pada 47 responden yang bekerja sebagai PPK SKPD Kabupaten Jombang. Hasil pengujian untuk mengetahui perbedaan masing-masing variabel yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan yang signifikan tentang disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), dan misstate (X4), kecuali ketepatan waktu (X5) penyusunan laporan keuangan SKPD antara PPK SKPD dengan internal locus of control dan PPK SKPD dengan external locus of control. Hasil ini menunjukkan bahwa PPK SKPD internal locus of control cenderung lebih etis daripada PPK SKPD external locus of control, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam sektor pemerintahan reward kurang disosialisasi dan tidak terdapat sanksi jika terlambat dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa internal locus of control cenderung lebih etis daripada external locus of control. 2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility

(X3),

misstate

(X4)

dan

ketepatan

waktu

(X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini terjadi karena masingmasing masih mempelajari peraturan yang baru tentang peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi. Tidak adanya perbedaan yang signifikan tersebut sesuai dengan penelitian Yulianti (2005) yaitu, tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa baru terhadap disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4). Namun,


PSAC01 - 19

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara auditor senior dan auditor yunior dalam berprilaku etis. 3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility

(X3),

misstate

(X4)

dan

ketepatan

waktu

(X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara pria dan wanita terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya pria dan wanita itu sama, namun perbedaannya adalah kemampuan

yang

dimiliki

oleh

masing-masing

individu

ketika

menyusun laporan keuangan. Hasil ini juga mendukung penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita untuk berprilaku etis. 4. Terdapat perbedaan yang signifikan tentang disclosure (X1), cost & T

benefit (X2), responsibility (X3), dan misstate (X4), kecuali ketepatan waktu (X5) penyusunan laporan keuangan SKPD antara PPK SKPD yang termasuk kategori benevolents dan PPK SKPD entitleds. Hasil ini menunjukkan bahwa PPK SKPD benevolents cenderung lebih etis daripada PPK SKPD entitleds, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam sektor pemerintahan reward kurang disosialisasi dan tidak terdapat sanksi jika terlambat dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa benevolents cenderung lebih etis daripada entitleds. 5. 5.2. Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut


PSAC01 - 20

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 adalah

ketidakmampuan peneliti dalam mengontrol subyektifitas dan

faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan responden. Begitu juga karena waktu penelitian yang singkat maka jumlah sampel yang digunakan hanya PPK SKPD dan pada satu pemerintah daerah saja.

5.3. Implikasi Penelitian Dengan beberapa keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) tidak hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif, namun dapat menggabungkan dengan metode penelitian kualitatif dengan wawancara, sehingga dapat menambah argumenargumen yang dapat memunculkan karakter yang sebenarnya, 2) Jumlah sampel diperluas tidak hanya pada PPK SKPD, tetapi juga pada fungsi akuntansi pemerintah yang lain, sehingga penelitian ini diharap dapat memberikan

hasil

yang

bisa

digeneralisasi

secara

keseluruhan

Pemerintah Kabupaten Jombang, dan 3) jangka waktu riset dapat diperpanjang (misalnya selama 1 tahun) dengan jumlah sampel pemerintah daerah yang lebih besar dan lebih beragam. Perpanjangan periode penelitian dan penambahan jumlah sampel diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik dalam proses penyusunan laporan keuangan.


PSAC01 - 21


DAFTAR PUSTAKA Andayani, Wuryan, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Bayumedia, Malang. Cooper, Donald R dan C. William Emory, 1996, Metode Penelitian Bisnis. Jilid 1, Erlangga, Jakarta Dajan, Anto, 1986, Pengantar Metode Statistik, Jilid 1 & 2. LP3ES, Jakarta. Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo,1993, Statistik Induktif, BPFE Yogyakarta. Fauzi, Achmad, 2001, Pengaruh Perbedaan Faktor-Faktor Individual terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. Thesis tidak di publikasikan. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gujarati, D, 1997, Basic Econometrics, 1978, McGraw-Hill, Inc. Sumarno Zain (penterjemah), Ekonometrika Dasar, Penerbit Erlangga, Jakarta. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.


PSAC01 - 22

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Kartika,

Indri dan Provita Wijayanti, 2007, Locus of Control Sebagai Anteseden Hubungan Kinerja Pegawai dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit, (Studi pada auditor pemerintah yang bekerja pada BPKP di Jawa Tengah dan DIY), Simposum Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli, Makasar.

Keraf, Sony. DR.A, 1998, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant dan Terry D. Warfield, 2002, Akuntansi Intermediate, Erlangga, Jakarta. Kuntari,Yeni dan Indra Wijaya Kusuma. 2001, Pengalaman Organisasi, Evaluasi terhadap Kinerja dan Hasil Karir pada Kantor Akuntan Publik: Pengujian Pengaruh Gender, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 16(1), hal 74-8 Kurnia, 2002, Pengaruh Desain Organisasional dan Locus of control terhadap Perilaku Manipulatif dalam Penetapan Harga Transfer: Sebuah Eksperimen Semu, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Juni, Vol 6 No.1. Liliweri, Alo, 2004, Wacana Komunikasi Organisasi, Mandar Maju, Bandung. Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta. Martadi,

Indiana Farid dan Sri Suranta, 2006,

Persepsi Akuntan,

Mahasiswa Akutansi, dan Karyawan Bagian Akutansi Dipandang dari Segi Gender terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi (Studi Di Wilayah Surakarta), Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang , 23-26 Agustus. Muawanah, umi dan Nur Indriantoro, 2001, Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit: Peran Locus of Control, Komitmen Profesi dan Kesadaran Etis, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 4 (2), Mei :133-150.


PSAC01 - 23

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Murtanto dan Marini, 2003, Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan, Simposium Nasional Akuntansi Surabaya, 16-17 Oktober. Na’im, ainun, 1999, Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Analisis Empirik Regulasi Informasi Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,Vol. 14, No. 2, 85-100. Nugrahaningsih, Putri, 2005, Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi terhadap Peran Faktor-Faktor Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender, dan Equity Sensitivity), Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40 Permata

Sari,

Shinta,

2006,

Pengaruh

Kapasitas

Individu

yang

Diinteraksikan dengan Locus of Control terhadap Budgetary Slack. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus. Santoso, Singgih, 2001, Buku Latihan SPSS: Statistik Parametrik, Cetakan 2. Jakarta: Gramedia. Sekaran, Uma, 2003, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fourth Edition, New York: John Willey&Sons, Inc. Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Kedelapan. Alfabeta. Bandung.


PSAC01 - 24

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999, Pengujian Model Turnover Pasewark dan Strawser : Studi Empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.2 (2), Juli : 173-195. Trisnaningsih, Sri dan Sri Iswati, 2004, Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat dari Segi Gender, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 7 (1), Januari : 108-123. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

Dan

Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta Utami, Wiwik dan Fitri Indriawati, 2006, Muatan Etika dalam Pengajaran Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Persepsi Etika Mahasiswa: Studi Eksperimen Semu, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus. Yuwono, Sony dkk, 2008, Memahami APBD dan permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah), Bayumedia, Malang. Yulianti dan Fitriany, 2005, Persepsi

Mahasiswa Akuntansi Terhadap

Etika Penyusunan Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VII Solo, 15-16 September.


PSAC01 - 25

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 KUISIONER

SAYA BERHARAP BAPAK/IBU BERKENAN UNTUK MENGISI KUISIONER INI BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA. KERAHASIAAN TERJAMIN. A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda (centang) pada tempat yang

tersedia sesuai dengan data diri Anda.

Demografi Responden 1. Umur :. . . . . . . . . . Tahun 2. Jenis kelamin :

Pria

Wanita

3. Berapa lama anda menduduki posisi saat ini?...........Tahun 4. Tingkat Pendidikan SMU Diploma (sebutkan

D1,

D2,

D3)

S1 S2 Lain-lain, sebutkan................... 5. Status :

Kawin

Belum Kawin

Kriteria penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) tidak pasti, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.


PSAC01 - 26

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 NO

Etika Penyusunan Laporan Keuangan

SKALA

B.

Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.

1.

Dibutuhkan pengungkapan Laporan Keuangan lebih lengkap

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

keuangan yang lengkap

1

2

3

4

5

Pemendagri 13/2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

agar dapat disajikan secara “wajar” 2.

Sisa kas tidak diungkapkan dalam laporan keuangan.

3.

Pengurangan belanja yang sifatnya diskresioner (besarnya tergantung pada kebijakan dinas seperti pemeliharaan dan kebersihan) di akhir tahun, harus dilaporkan dalam laporan keuangan

4.

Anda sangat dibebani dengan keharusan untuk mengikuti prinsip akuntansi

5. 6.

Anda sangat dibebani keharusan untuk menyajikan laporan

mendorong

untuk

menyajikan

informasi

lebih

banyak

daripada yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan 7.

Anda mempunyai tanggung jawab lebih besar kepada kepala SKPD dibandingkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan)

8.

Anda bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Daerah sebagai tanggungjawab kepada masyarakat

9.

Anda harus mengungkapkan berbagai kesalahan dalam laporan keuangan meskipun merugikan instansi

10.

Pendapatan pegawai selain gaji adalah informasi rahasia sehingga tidak seharusnya di informasikan kepada publik

11.

Anda tidak akan mengungkapkan informasi di dalam laporan keuangan jika merugikan instansi

12.

Anda akan memanipulasi data dalam penyusunan laporan keuangan agar hasilnya menguntungkan instansi


PSAC01 - 27

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Kriteria penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) tidak pasti, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. NO

Locus of Control

C.

Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap

SKALA

paling tepat untuk mewakili pilihan anda. 1.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok , koneksi yang anda miliki lebih penting daripada kemampuan yang anda

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

punyai. 2.

Bekerja adalah merupakan jatidiri anda

3.

Bila anda tau apa yang anda inginkan dari suatu pekerjaan maka anda biasa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan anda.

4.

Pada umumnya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya bila ia memiliki kemauan .

5.

Bila para pegawai merasa kurang senang terhadap keputusan yang dibuat oleh pimpinan maka mereka harus mempertanyakannya.

6.

Pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan yang anda inginkan tergantung pada nasib.

7.

Besar kecilnya penghasilan (gaji) seseorang sangat tergantung pada nasib masing-masing.

8.

Pada umumnya orang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, jika mereka mau berusaha.

9.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus anda harus memilliki koneksi

10.

Kenaikan gaji jabatan (promosi) lebih merupakan masalah nasib bagi seseorang.

11.

Pada umumnya para pimpinan SKPD memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pegawainya daripada apa yang mereka bayangkan selama ini.

12.

Kenaikan jabatan (promosi) akan diberikan pada pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik.


PSAC01 - 28

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 NO

Locus of Control

C.

Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap

SKALA

paling tepat untuk mewakili pilihan anda. 13.

Untuk mendapatkan penghasilan yang banyak Anda harus memiliki koneksi

14.

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Seorang yang bekerja dengan baik akan mendapatkan imbalan yang sesuai.

16.

2

Untuk menjadi seorang pegawai yang menonjol sangat tergantung pada nasib.

15.

1

Perbedaan utama antara orang yang mendapat penghasilan yang banyak dan orang yang mendapat penghasilan yang sedikit adalah keberuntungan

D. Berilah nilai untuk setiap pilihan dalam pernyataan dibawah ini. Setiap pernyataan mempunyai 2 pilihan dengan total nilai 10. Bagilah nilai 10 tersebut kedalam masing-masing pilihan sesuai dengan porsi yang paling tepat menurut preferensi anda. Contoh : 10-0, 9-1, 8-2, .. . . . .2-8, 1-9, 0-10.

# Saya akan memilih patner kerja . (3) . .untuk keuntungan diri sendiri . (7) . .untuk keuntungan instansi Jika dijumlahkan maka nilainya 10 Jika saya bekerja di suatu instansi, maka:


PSAC01 - 29


1. Saya akan lebih mementingkan untuk . . . .membantu orang lain . . . .berhati-hati untuk kebaikan saya sendiri. 2. Saya akan bekerja dengan giat untuk . . . .keuntungan instansi . . . .keuntungan diri saya. 3. Motto hidup saya adalah . . . .kamu harus memperhatikan dirimu sendiri . . . .lebih baik memberi daripada menerima 4. Saya akan lebih mementingkan untuk . . . .mendapatkan sesuatu dari instansi . . . .memberi sesuatu ke instansi 5. Saya akan lebih peduli tentang . . . .apa yang saya dapat dari instansi. . . . .apa yang saya berikan dari instansi.


PSAC01- 30

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Tabel 1. Definisi Variabel No 1

Variabel

Definisi Kecenderungan untuk mengungkapkan Yulianti

Disclosure,

informasi dalam laporan keuangan.

(2005)

terdiri dari tiga pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 2

Cost

and Persepsi mengenai beban untuk melakukan pengungkapan. terdiri dari

benefit,

Yulianti (2005)

tiga pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 4, 5 dan 6 3

Responsibility, Tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan. terdiri dari dua

Yulianti (2005)

pertanyaan yaitu pada nomor 7 dan 8 4

Misstate

Kecenderungan untuk melakukan

Yulianti

salah saji. terdiri dari empat

(2005)

pertanyaan, yang terdapat pada pertanyaan 9, 10, 11 dan 12 5

Locus

of Cara pandang seseorang terhadap

control (LOC)

suatu peristiwa apakah dia dapat atau

Spector (1988)

tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. . Perhitungan internal LOC ditunjukkan oleh nilai jawaban responden yang lebih besar dari 3 dan sebaliknya untuk external LOC diindikasikan oleh nilai jawaban responden lebih kecil sama dengan 3. WLCS menggunakan 16 item pertanyaan dengan 5 poin skala likert 6

Lama

Jangka waktu (tahun) seorang ketika

Widiastuti

pengalaman

bekerja menjadi PPK SKPD

(2003)

kerja


PSAC01- 31

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 7

Gender

Suatu konsep kultural yang berupa

Rahmawati,

membuat perbedaan (distinction)

2003

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara lakilaki dengan perempuan. Gender merupakan variabel dummy dimana 1=laki-laki, 0 wanita 8

Equity

fairness (keadilan) yang dirasakan

Huseman

Sensitivity

seseoang dibanding orang lain.

(1985)

Seorang individu akan masuk kategori entitleds apabila nilai < meanscore, dan kategori benevolents apabila nilai > meanscor. terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai ESI berkisar 0-10 untuk tiap pertanyaan

Tabel 2. Pemilihan Sampel Keterangan

Jumlah

Orang yang bekerja pada fungsi

132

akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jombang. Orang yang tidak bekerja membuat Laporan Keuangan SKPD (tertera pada Permendagri nomor 13 tahun 2006). Jumlah responden


(85) 47

PSAC01 - 32

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Variabel

Validitas

Nome

Probabilitas

r Item

Korelasi (r)

X11

0.945

0.000

X12

0.378

0.009

X13

0.760

0.000

X21

0.999

0.000

X22

0.991

0.000

X23

0.849

0.000

X31

0.808

0.000

X32

0.943

0.000

X41

0.970

0.000

X42

0.924

0.000

X43

0.974

0.000

X44

0.943

0.000

Ketepatan Waktu

X51

0.892

0.000

(X5)

X52

0.959

0.000

Locus Of Control

X61

0.318

0.030

(X6)

X62

0.380

0.008

X63

0.550

0.010

X64

0.370

0.000

X65

0.601

0.000

X66

0.423

0.003

X67

0.527

0.000

X68

0.368

0.011

X69

0.510

0.000

X610

0.527

0.000

X611

0.575

0.000

X612

0.388

0.007

X613

0.739

0.000

Disclosure (X1)

Cost & benefit (X2)

Responsibility (X3)

Misstate (X4)


(p)

Koefisien Alpha

0.668

0.880

0.653

0.952

0.790 0.750

PSAC01 - 33


Equity Sensitivity (X7)

X614

0.540

0.000

X615

0.409

0.004

X616

0.328

0.024

X71

0.680

0.014

X72

0.578

0.000

X73

0.842

0.000

X74

0.768

0.000

X75

0.412

0.004

0.632

Sumber: Data primer (diolah) Tabel 4. Uji Normalitas Distribusi Variabel

2 tailed

Positif

Negatif

K-S Z*

Disclosure (X1)

0.197

-0.347

2.378

0.000

Cost & Benefit (X2)

0.316

-0.215

2.169

0.000

Responsibility (X3)

0.292

-0.474

3.248

0.000

Misstate (X4)

0.401

-0.246

2.751

0.000

ketepatan Waktu (X5)

0.162

-0.090

2.108

0.000

p.**

Sumber data: Data sekunder yang diolah **2 tailed p. Asymp. Sig. 2-tailed

Tabel 5. Hasil Uji Mann-Whitney Test . Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara internal locus of control dan external locus of control


PSAC01 - 34


Rata-rata jarak (Mean

Mann-Whitney

Rank)

Test

Variabel

Internal

external

Z hitung

Sig.

Disclosure (X1)

27.86

7.72

-4.365

0.000

Cost & Benefit (X2)

20.03

40.78

-4.497

0.000

Responsibility (X3)

27.64

8.61

-5.105

0.000

Misstate (X4)

20.05

40.67

-4.379

0.000

25.08

19.44

-1.117

0.279

Ketepatan Waktu (X5)

Sumber: Data Primer Diolah Jumlah data (n) = 47 Nilai Z tabel pada level 5 % dengan jumlah data 47 = 1.960

Tabel 6. Hasil Uji Mann-Whitney Test. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara lama kerja senior dan yunior Rata-rata jarak Variabel

(Mean Rank)

Mann-Whitney Test

senior

yunior

Z hitung

Sig.

Disclosure (X1)

23.68

24.56

-0.232

0.817

Cost & Benefit (X2)

24.20

23.65

-0.146

0.884

Responsibility (X3)

24.80

22.59

-0.724

0.469

Misstate (X4)

24.27

23.53

-0.191

0.848


22.43

26.76

-1.049

0.294

Sumber: Data Primer Diolah Jumlah data (n) = 47 Nilai Z tabel pada level 5% dengan jumlah data 47 = 1.960


PSAC01 - 35

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Tabel 7. Hasil Uji Mann-Whitney Test Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis kelamin pria dan wanita

Variabel

Rata-rata jarak

Mann-Whitney

(Mean Rank)

Test

pria

wanita

Z hitung

Sig.

Disclosure (X1)

24.96

23.00

-0.539

0.590

Cost & Benefit (X2)

22.79

25.26

-0.680

0.497

Responsibility (X3)

24.60

23.37

-0.421

0.674

Misstate (X4)

22.79

25.26

-0.666

0.505


26.33

21.57

-1.201

0.230

Sumber: Data Primer Diolah Jumlah data (n) = 47 Nilai Z tabel pada level 5 % dengan jumlah data 47 = 1.960 Tabel 8. Hasil Uji Mann-Whitney Test. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds Rata-rata jarak (Mean

Mann-Whitney

Rank)

Test

Variabel

Z hitung

Sig.

19.79

-3.747

0.000

13.00

28.21

-3.746

0.000

Responsibility (X3)

29.50

21.90

-2.318

0.020

Misstate (X4)

13.38

28.06

-3.544

0.000


27.96

22.49

-1.235

0.217

benevolent

entitled

s

s

Disclosure (X1)

35.00

Cost & Benefit (X2)

Sumber: Data Primer Diolah Jumlah data (n) = 47 Nilai Z tabel pada level 5 % dengan jumlah data 47 = 1.960


PSAC01 - 36


FENOMENA ILUSI FISKAL DALAM KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Tengah)

Puspa Dewi Ekaristi 1 Priyo Hari Adi 2 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstract

This study aimed to find the tendency the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximizing their own revenue(Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures, in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in large amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is given by central government to the local government.

Key Words

:

Autonomy,

fiscal

illusion,

central

government

transfer,

expenditure manipulation.

1 2

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Email : [email protected] Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Email : [email protected]


PSA02 - 1


PENDAHULUAN Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 25 tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal (Adi, 2006) 3 . Otonomi Daerah mulai dilaksanakan pada awal tahun 2001 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Implementasi otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik dkk, 2002). Kebijakan otonomi disatu sisi disambut baik oleh sebagian pemerintah daerah (kabupaten dan kota) 4 , namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2007 dan Nanga, 2005). Terkait dengan hal itu, pemerintah pusat turut campur tangan melalui pemberian transfer/bantuan (dana perimbangan) bagi daerah, yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem pemerintahannya (Kuncoro, 2007). Pemberian dana transfer ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (disparitas vertikal) dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga terjadi peningkatan kapasitas fiskal, ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin dikurangi dan menjadi semakin lebih mandiri (Sidik dkk, 2002). Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian pemerintah daerah justru tidak mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung mengalami penurunan. 3

Kedua UU ini telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4 Pembahasan selanjutnya dalam artikel, yang dimaksud pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten dan kota.


PSA02 - 2

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) dan Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Penelitian serupa dilakukan oleh Wibowo (2007) yang menunjukkan terdapat kecenderungan yang sama dimana dalam komposisi APBD, penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum. Penerimaan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan penerimaan yang berasal Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun bahkan cenderung menurun. Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) diindikasikan sebagai Ilusi Fiskal (fiscal illusion). Logikanya setiap penerimaan pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran., dan pada gilirannya semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat benefit dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal

meningkatnya

kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal, dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat ‘tidak menyadari’ bahwa mereka memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi daerah)

yang

lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (revenue enhancement) (Bergstrom dkk, 1973; Dollery dan Worthington, 1999) dan melalui pengukuran dengan memanipulasi belanja (expenditure manipulation). Melalui pengukuran pendapatan, belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya


PSA02 - 3

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 mempunyai hubungan yang positif, bila terjadi hal yang sebaliknya, maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Sedangkan pengukuran dengan memanipulasi belanja, deteksi terjadinya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran sendiri (dhi PAD). Komponen belanja dimanipulasi (dihilangkan), sehingga diasumsikan sama (citeris paribus) dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri. Semakin besar penerimaan daerah maka besaran penerimaan sendiri seharusnya juga menjadi semakin besar. Ghamkar dan Oates (1996) memberikan fakta empirik bahwa pemberian transfer mendorong peningkatan pendapatan sendiri (identik dengan PAD).

Pemberian transfer menyebabkan

naiknya belanja layanan publik yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap pendapatan sendiri. Realitas menunjukkan adanya respon asimetris pemberikan transfer (dhi DAU) terhadap PAD (Kuncoro, 2007). Hal ini memberikan indikasi terjadinya ilusi fiskal. Merupakan sebuah ilusi dikarenakan peningkatan penerimaan daerah yang tinggi (dikarenakan mendapat DAU yang besar) untuk membiayai kebutuhan belanja daerah yang juga semakin tinggi, ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang signifikan (yang ditunjukkan dengan meningkatnya PAD). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini terjadi perilaku negatif daerah sebagaimana dipaparkan. Apakah terjadi kecenderungan ilusi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah diberlakukannya Otonomi Daerah melalui pengukuran pendapatan maupun melalui pengukuran dengan memanipulasi belanja daerah ? KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Fenomena Ilusi Fiskal Teori mengenai ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Amilcare Puviani (anonim). Amilcare Puviani menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam institusi menciptakan illusi dalam penyusunan keuangan yang mampu merubah perilaku keuangan. Mueller (1989) sebagaimana dikutip oleh Dollery dan Worthington (1999) memberikan pengertian definisi ilusi fiskal kontemporer sebagai berikut :


PSA02 - 4

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 To bring about an increase in government size, for which citizens are not willing to pay voluntary, the legislative – executive entites must increase citizens tax burdens in such a way that citizens are unaware that they are paying more taxes ..... if tax burdens can be disguished in this way, citizens have the illusion that the government is smaller than it actually is and government can grow beyond the levels citizens prefer Definisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi (penilaian) maupun pada tindakan (perilaku) tertentu 5 . Ilusi fiskal dapat dideteksi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Berkaitan dengan hal itu Dollery dan Worthington (1996) memberikan pengertian lebih mendasar tentang ilusi fiskal sebagai berikut The concept of fiscal revolves around the proposition that the true cost and benefit of government may be consistenly misconstrued by the citizenry of a given fiscal juridictions. ........ The empirical analysis of fiscal illusion has been directed almost exclusively at revenue side of fiscal equation with corresponding neglect benefit of public sector activity. Pendapat yang disampaikan kedua peneliti ini menegaskan bahwa berbagai penerimaan harus memberikan benefit adanya peningkatan aktivitas layanan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Bila realitas yang terjadi justru berlawanan maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Ilusi fiskal ini

terjadi karena asimetri informasi (Hewitt, 1989; Kuncoro, 2007).

Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya kapasitas fiskal daerah dan situasi seperti ini justru dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya (meningkatkan belanja) dalam rangka untuk memperoleh dana transfer yang besar (khususnya DAU).

5

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak ataupun retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan (khususnya DAU) dalam jumlah yang lebih besar. Upaya yang dilakukan dapat berupa perubahan struktur/ pola belanja, maupun menambah jumlah belanja daerah secara signifikan. Kebutuhan fiskal daerah mengalami kenaikan, daerah mempunyai legitimasi (baca : alasan) untuk menaikkan target penerimaan pajak/retribusi, baik melalui peningkatan tarif ataupun mengeluarkan jenis pajak/retribusi baru


PSA02 - 5

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Logan (1986) menjelaskan tujuan pemberian bantuan transfer untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dalam periode mendatang dapat mengurangi transfer. Hal ini berarti pemberian transfer seyogyanya mampu mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaan daerah sehingga berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (dalam konteks Indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan DAU dan kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD) Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003; Adi, 2006). Pada tahun 2001 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari 6,95% menjadi 7,33%, namun kontribusi PAD masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer DAU yaitu sebesar 79,14% (Biro Pusat Statistik, 2004; Adi, 2006). Hal tersebut menjadi indikasi terjadinya ilusi fiskal dalam pemerintah daerah, dimana

terdapat kecenderungan

pemerintah daerah tidak berupaya mengoptimalkan PAD, sebagai salah satu cara agar mendapatkan DAU dalam jumlah yang tetap bahkan dapat meningkat jumlahnya. Scholar dalam Picur (2003) mengembangkan lima konsep yang untuk mengetahui adanya Ilusi Fiskal yaitu kenaikan pendapatan (revenue enchancement), manipulasi pengeluaran (expenditure manipulation), pengakuan kewajiban (liability recognition), pemanfaatan hutang (debt utilization), serta penganggaran dan laporan keuangan (budgeting and financial reporting practices). Pengukuran adanya ilusi fiskal di Indonesia tidak dapat menggunakan pengakuan kewajiban (liability recognition) maupun pemanfaatan hutang (debt utilization) karena tidak semua pemerintah daerah memiliki hutang kepada pihak lain. Demikian halnya pengukuran dengan menggunakan laporan keuangan tidak dapat dilakukan, mengingat tidak semua daerah mempublikasikan laporan keuangan. Jadi penelitian ini hanya memfokuskan pada

pengukuran

ilusi

fiskal

dengan

Pengukuran

Pendapatan

(Revenue

Enchancement) dan Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation).


PSA02 - 6

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) Secara umum (menurut APBD), penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Tujuan dari pemberian dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antar

pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak, 2002; Sidik dkk 2002; Maimunah, 2006). Dengan peningkatan standar pelayanan publik, diharapkan PAD juga mengalami peningkatan. DAU yang besar diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD baik yang berupa pajak maupun retribusi. Dollery dan Worthington (1996) mengindikasikan adanya keuntungan yang didapat pemerintah daerah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan penurunan

pendapatan

pajak.

Oleh

karena

itu,

pemerintah

daerah

akan

mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang lebih besar. Pengukuran peningkatan belanja dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran DAU, untuk melihat kesesuaian alokasi DAU dengan kebutuhan daerah. Untuk melihat adanya indikasi ilusi fiskal dalam anggaran belanja dan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya ilusi fiskal, dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD. Pemerintah pusat dapat mengetahui seberapa efektif dana bantuan yang diberikan untuk meningkatkan PAD, bila dibandingkan dengan belanja daerah. Penelitian terkait ole Holtz-Eakin dkk (1985) menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek lebih ditentukan oleh transfer yang diterima oleh pemerintah pusat. Idealnya semua komponen penerimaan daerah mempunyai korelasi yang positif terhadap besarnya belanja daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek pelayanan publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan pertumbuhan ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi pajak maupun retribusi dari masyarakat Gemmel dkk (1998) menunjukkan naiknya anggaran belanja daerah sebagai upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Diamond (1989) dan Ashworth


PSA02 - 7

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 (1995) dalam Gemmel dkk (1998) menemukan terjadinya ilusi fiskal melalui adanya hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pajak tidak langsung dan rasio pengeluaran yang digunakan untuk belanja.

Deteksi Ilusi Fiskal dengan Memanipulasi Belanja (Expenditure Manipulation) Ilusi fiskal dapat muncul sebagai dampak adanya kepentingan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan

bantuan dari pemerintah pusat dengan cara

meningkatkan anggaran belanjanya, tetapi disisi lain pemerintah daerah tidak mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki (yang salah satunya diindikasikan dengan tidak adanya peningkatan PAD yang signifikan). Dalam era otonomi seharusnya terjadi peningkatan kemandirian daerah, yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah. Kenyataan menunjukkan justru terjadi penurunan peran PAD (Setiaji dan Adi, 2007; Susilo dan Adi, 2007). Nanga (2005) memberikan argumentasi bahwa kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah.

Hal ini disebabkan daerah akan

mendapatkan pemberian DAU yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah tentu saja lebih memilih mengupayakan perolehan DAU yang lebih besar, yang merupakan dana hibah daripada bekerja ekstra keras agar terjadi peningkatan PAD yang signifikan dan mendapatkan pengurangan DAU. Studi yang dilakukan Picur (2003) di Kanada menunjukkan adanya pemisahan pajak pemerintah federal dengan belanja pemerintah daerah (state/negara bagian) yang dapat menimbulkan persepsi mengenai pengurangan pajak dan belanja pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya pemisahan pajak pemerintah federal dengan belanja pemerintah daerah, maka dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya ilusi fiskal dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja. Worthington (1995)

Dollery dan

menyatakan bahwa bila transfer pemerintah pusat memiliki

korelasi negatif dengan pendapatan sendiri, maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal. Penerima transfer terindikasi tidak optimal dalam mengalokasi belanja yang dapat mendorong kemauan publik untuk membayar pajak (willingness to pay) Wagner (1976) memberikan gambaran mengenai ilusi fiskal ke dalam sebuah model diagram (Dollery dan Worthington, 1996). Model tersebut menjelaskan bahwa


PSA02 - 8

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan pajak yang lebih rendah daripada realisasi penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Sehingga dapat terjadi ilusi fiskal dimana pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum untuk memenuhi kebutuhan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal tersebut menyebabkan adanya kelebihan penerimaan pajak dari yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (kesalahan penafsiran penerimaan pajak) dan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang lebih besar dari yang dibutuhkan pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Gemmel dkk (1998) juga menunjukkan hasil yang sama; yaitu terjadi peningkatan transfer pemerintah pusat yang signifikan, namun disisi lain tidak diimbangi dengan penerimaan pendapatan sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Logan

(1986)

menunjukkan

adanya

asimetri

informasi,

pemerintah

daerah

mendapatkan keuntungan dari persepsi yang muncul bahwa penggunaan bantuan pemerintah untuk peningkatan pelayanan pajak demi meningkatkan PAD. Semakin meningkatnya peran DAU dalam pembiayaan sebagaimana temuan Setiaji dan Adi (2007), serta Susilo dan Adi (2007) memberikan indikasi telah terjadi ilusi fiskal.

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah ternyata

belum dapat terwujud sampai dengan saat ini.

METODE PENELITIAN Jenis Data dan Sumber Data Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif mengenai, yaitu data APBD, data angkatan kerja, pengangguran, PDRB kabupaten dan kota Kabupaten dan Kota se Jawa-Tengah untuk kurun waktu 1999 – 2000 (sebelum otonomi) dan kurun 2001 – 2004 (setelah otonomi daerah), Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data sebelum otonomi digunakan sebagai pembanding


PSA02 - 9

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Alat Analisis Ilusi fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) Deteksi terhadap ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan diambil dari model yang digunakan oleh Borcherding dan Deacon (1972) dalam Gemmel dkk(1998). Adapun model ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : ln G = ln a + ln Y + ln Pr + ln N + 1 ln D + 2 ln V + 3 ln H + ln L + u dimana:

G

= Pengeluaran Pemerintah

Y

= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB PengeluaranDaerah

Pr

=

N

= Jumlah Penduduk PenerimaanDaerah PengeluaranDaerah

D

=

V

= Pajak Tidak Langsung.

H

= Herfindahl Concentration Taxes

Herfindahl Concentration Taxes (HTC) terdiri dari beberapa kategori pajak yang bervariasi seperti: pajak sektor personal, pajak perusahaan, peneriman pajak bukan dari penduduk dan beberapa pajak dengan kriteria khusus. Dalam penelitian ini variabel HTC dimodifikasi dengan retribusi daerah mengingat, retribusi daerah ini merupakan komponen terbesar PAD, selain pajak daerah (lihat Adi, 2005) L

= Pajak Daerah

Jika dalam pengukurannya terdapat variabel penerimaan yang mengalami defisit maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Jadi harus ada hubungan yang positif antara variabel penerimaan dan variabel pengeluaran (Gemmel dkk, 1998). Dalam penelitian ini hipotesis diterima jika ada hubungan yang terindikasi ada hubungan negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat.


PSA02 - 10

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Ilusi fiskal dengan Memanipulasi Belanja (Expenditure Manipulation) Pengukuran manipulasi belanja (Expenditure Manipulation) menurut Dollery (1995) dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut :

1 nEg

= 1n δ 0 + 1 n δ 1(1 / Pg ' )Y t + 1n δ 2 (Pr' / Pg ' ) t + 1 n δ 3 (1 / Pg ' ) t +

t

1 n δ 4U + v t dimana: Eg

= Anggaran Pendapatan Asli Daerah (periode t)

Pg '

= Anggaran Dana Alokasi Umum (periode t)

Y

= Penerimaan Daerah (periode t)

Pr'

= Realisasi Dana Alokasi Umum (periode t)

Rr

= Realisasi Pendapatan Asli Daerah (periode t)

U

= Pengangguran (periode t)

(1 / Pg ' )Y

=

Rasio

dari

pendapatan

nasional

yang

diberikan

pemerintah pusat bagi pemerintah daerah (Pr' / Pg ' )

=

Persepsi Relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah (periode t) (1 / Pg ' )

= Kepentingan relatif dari Dana Alokasi Umum terhadap

belanja pemerintah daerah (periode t) Penelitian yang dilakukan oleh Dollery dan Worthington (1995) menyatakan bahwa variabel (1/Pg)Y, (Pr/Pg) serta (1/Pg) harus memiliki hubungan negatif agar tidak terindikasi adanya ilusi fiskal. Sedangkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Logan and Hammes and Wills (Dollery, 1995) menunjukkan variabel U harus memiliki hubungan yang positif agar tidak terindikasi adanya ilusi fiskal karena tingkat pengangguran merupakan variasi dari pengeluaran pemerintah.


PSA02 - 11

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 HASIL DAN PEMBAHASAN Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan Statistik Diskriptif Data perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata setiap variabel pengukuran pendapatan

setelah

otonomi

daerah

secara

keseluruhan

lebih

besar

bila

dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Tabel 1 menunjukkan penerimaan pemerintah dari pajak daerah, pajak tidak langsung, dan retribusi daerah setelah otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan pajak tidak langsung sebesar 96%, Retribusi daerah sebesar 137%, dan Pajak daerah sebesar 136%. Namun terjadi penurunan rasio pendapatan yang digunakan untuk belanja sebesar 7%. Dari analisis pembiayaannya, setelah diberlakukannya otonomi daerah ternyata daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanjanya dengan pendapatan yang diperoleh yang ditunjukkan dengan penurunan rasio pendapatan yang digunakan untuk belanja. Tabel 1 : Statistik Deskriptif Variabel Pengukuran Pendapatan Sebelum

Setelah

Otonomi

Otonomi

Daerah

Daerah

Perubahan

G (Pengeluaran

Rerata

93.805

308.601

229%

Pemerintah)

Minimum

13.124

74.547

468%

dalam jutaan rupiah

Maksimum

203.985

663.888

226%

41.112

102.691

150%

1.171.462

13.357.132

1.040%

245.601

263.644

7%

6.521.550

8.423.945

29%

1.220.939

1.451.238

19%

Deviasi Standar Y (Produk Domestik

Rerata

Regional Bruto/

Minimum

PDRB)

Maksimum

dalam jutaan rupiah

Deviasi Standar

Pr (Rasio

Rerata

0,044

0,101

130%

kemampuan

Minimum

0,007

0,012

71%

PDRB untuk

Maksimum

0,077

0,209

171%

memenuhi

Deviasi

0,016

0,041

156%


PSA02 - 12

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Pengeluaran)

Standar

N ( Jumlah

Rerata

Penduduk)

Minimum

906.471,06

930.386,67

3%

116.800

489.368

76%

1.784.094

2.341.730

24%

384.871,95

354.319,73

-9%

116,798

108,621

-7%

15,977

49,189

208%

575,084

201,263

-65%

Standar

75,022

18,448

-75%

V (Pajak Tidak

Rerata

588.575

1.155.481

96%

Langsung) dalam

Minimum

17.500

13.153

-24%

ribuan rupiah

Maksimum

12.180.309

28.327.000

133%

1.965.149

4.084.256

108%

Maksimum Deviasi Standar D (Rasio dari

Rerata

Pendapatan yang

Minimum

digunakan untuk

Maksimum

Belanja)

Deviasi

Deviasi Standar H (Retribusi Daerah)

Rerata

5.780

13.704

137%

dalam jutaan rupiah

Minimum

1.203

2.744

128%

13.781

47.353

244%

Standar

2.607

7.569

190%

L (Pajak Daerah)

Rerata

3.665

8.639

136%

dalam jutaan rupiah

Minimum

864

639

-26%

29.312

94.174

221%

5.293

12.514

136%

Maksimum Deviasi

Maksimum Deviasi Standar Sumber: data sekunder yang diolah

Realitas ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian pengalokasian Dana Alokasi Umum dengan kebutuhan daerah yang terlihat pada peningkatan pendapatan yang diiringi dengan peningkatan DAU. Sehingga ada indikasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat, walaupun pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pendapatannya.


PSA02 - 13

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Hasil Analisis Hasil pengujian menunjukkan bahwa data variabel pengukuran pendapatan memenuhi berbagai kriteria pengujian asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi dan data bebas dari masalah heterokedastisitas (lihat lampiran 1). Dengan demikian data ini layak untuk diuji dengan menggunakan pendekatan parametrik multivariat. Analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan hasil penghitungan sebagai berikut : Tabel 2 :

Analisis Statistik dengan Regresi Berganda untuk Mendeteksi Ilusi

Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan Adjusted Std. Error of Model

R

1

0,963(a)

R

R

the

Durbin-

Square

Square

Estimate

Watson

0,928

0,924

0,102435

1,642

Unstandardize Mode

d Coefficients

l 1

Std.

t

Sig.

Kesimpulan

B

Error

7,799

0,923

8,448

lnY

0,555

0,050

11,199

0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

lnPr

0,565

0,041

13,769


lnN

0,114

0,028

4,077


lnD

-0,382

0,062

-6,200

0,000 terjadi ilusi fiskal

lnV

-0,055

0,010

-5,385


lnH

0,127

0,021

6,031


lnL

0,132

0,024

5,492


(Constant )

0,000

Sumber : data sekunder yang diolah Hasil nilai F tabel adalah 2,01. Karena Probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengeluaran pemerintah.


PSA02 - 14

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Angka Adjusted R Square adalah 0,924 menunjukkan 92,4% pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memenuhi Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Rasio dari Pendapatan yang digunakan untuk Belanja, Pajak Tidak Langsung, Retribusi Daerah, serta Pajak Daerah. Sedangkan 7,6% dijelaskan oleh variabel yang lain. Standar error of the Estimate (0,1024) lebih kecil daripada Std Deviation Pengeluaran Pemerintah (0,371), maka model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor pengeluaran pemerintah daripada rata-rata pengeluaran pemerintah itu sendiri. Peran seluruh variabel sangat berpengaruh mengingat bahwa variabel itu merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi Pengeluaran, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, serta Retribusi Daerah, memiliki hubungan yang positif dengan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut berarti ada korelasi antara variabel tersebut dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan Rasio dari Pendapatan yang digunakan untuk Belanja dan Pajak Tidak Langsung memiliki hubungan yang negatif, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel tersebut dengan pengeluaran pemerintah. Keseluruhan variabel memiliki pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya ≤ (lebih kecil atau sama dengan) 0,05 . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena ada variabel yang memiliki korelasi yang negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Holtz –Eakin dkk (1985) yang menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja daerah. Realitas menunjukkan sebaliknya , bahwa pemerintah daerah tidak optimal dalam melakukan alokasi belanja untuk penerimaan DAU. Hal ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Gemmel dkk (1998) yang menyatakan bahwa jika terdapat variabel yang memiliki hubungan yang negatif pengeluaran pemerintah maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diamond (1989) dan Ashworth (1995) dalam Gemmel dkk (1998) yang menemukan terjadinya ilusi fiskal melalui adanya


PSA02 - 15

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pajak tidak langsung dan rasio penerimaan yang digunakan untuk belanja.

Ilusi Fiskal dengan Memanipulasi Belanja Statistik Diskriptif Pengukuran

manipulasi

belanja

(Expenditure

Manipulation)

ini

memberikan

gambaran tingkat kesesuaian antara bantuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja dengan kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD.

Tabel 3 : Statistik Diskriptif Variabel Manipulasi Belanja

Egt (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) dalam jutaan rupiah

Rerata Minimum Maksimum Deviasi Standar (1/Pg)Y (Rasio dari Rerata pendapatan yang Minimum diberikan kepada Maksimum Pemerintah daerah) Deviasi Standar Rerata (Pr/Pg) (Persepsi relatif Minimum dari Pemerintah pusat Maksimum Deviasi kepada Pemerintah daerah) Standar Rerata (1/Pg) (Kepentingan relatif dari DAU terhadap Minimum Maksimum belanja Pemerintah daerah) Deviasi Standar Rerata U (Pengangguran) Minimum Maksimum Deviasi Standar Sumber: data sekunder yang diolah

Sebelum Otonomi Daerah 10.209 3.414 53.335

Setelah Otonomi Perubahan Daerah 27.581 170% 8.138 138% 148.708 179%

8.334 5,989 1,04 16,917

19.550 1,381 0,965 2,255

135% -77% -7% -87%

2,218 0,97919 0,239 9,05

0,168 0,999 0,851 1,081

-92% 2% 256% -88%

0,996 6,721 x 10-11 2 x 10-11 15,6 x 10-11

0,0344 0,434 x 10-11 0,3 x 10-11 1 x 10-11

-97% -94% -85% -93%

2,6343 x 10-11 21.501,81 2.891 63.037

0,1597 x 10-11 27.515,37 5.539 82.503

-94% 28% 92% 31%

13.810,03

16.841,02

22%


PSA02 - 16

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Setelah otonomi daerah terjadi peningkatan yang cukup besar pada anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar 170%. Data perhitungan menunjukkan bahwa ada penurunan (1/Pg)Y (rasio pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah) setelah otonomi sebesar 77%, yang menunjukkan bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum yang dianggarkan pemerintah daerah meningkat setelah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut berarti Pendapatan Nasional yang dianggarkan untuk dialokasikan bagi pemerintah daerah juga meningkat. Selain itu juga terjadi penurunan tingkat kepentingan relatif DAU yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja dari sebesar 94%. Artinya prosentase penggunaan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja mengalami penurunan, karena pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan belanjanya melalui PAD yang dihasilkan. Terkait dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan PAD masih tidak mampu memenuhi belanja karena adanya peningkatan belanja, sehingga perlu adanya bantuan pemerintah pusat yang berupa DAU. Realitas ini memberikan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah daerah mampu menjadikan insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan

PAD,

namun

peningkatan

PAD

tidak

mampu

mengurangi

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Karena pada kenyataannya pemerintah daaerah masih tetap membutuhkan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja, walaupun telah mengalami peningkatan PAD.

Hasil Analisis Setelah memenuhi berbagai kriteria asumsi klasik (lihat lampiran 2), kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi berganda sebagai mana tersaji dalam tabel 4. Hasil nilai F tabel adalah 21,807 dengan nilai probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Angka Adusted R Square adalah 0,442 menunjukkan 44,2% Anggaran Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Rasio dari pendapatan Rasio dari pendapatan yang diberikan kepada Pemerintah daerah, Persepsi relatif dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah daerah, serta Pengangguran. Sedangkan 55,8% dijelaskan oleh variabel yang lain. Standar error of


PSA02 - 17

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 the Estimate (0,3645) lebih kecil daripada Std Deviation Pengeluaran Pemerintah (0,4880), maka model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor Anggaran PAD daripada rata-rata Anggaran PAD itu sendiri Tabel 4 :

Analisis Statistik dengan Regresi Berganda untuk Mendeteksi Ilusi

Fiskal dengan Memanipulasi Belanja Mode

Sum of

l

Squares

1

Regressi

Mean df

Square

11,589

4

2,897

Residual

13,419

101

0,133

Total

25,007

105

on

F

Sig.

21,80 7

0,000(a)

Unstandardized Coefficients Model

Sig.

Std. B

1

t

(Constant ) ln(1/Pg)Y ln(Pr/Pg) ln(1/Pg) lnU

Kesimpulan

Error

-0,847 2,204

3,877 -0,219

0,827

0,346


6,376

-1,829

1,036 -1,765

0,081

-0,896

0,166 -5,404

0,000

0,081

0,494

0,056

0,687

tidak terjadi ilusi fiskal tidak terjadi ilusi fiskal tidak terjadi ilusi fiskal

Sumber : data sekunder (diolah)

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa rasio dari pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan Pengangguran, memiliki hubungan yang positif dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut berarti ada korelasi antara variabel tersebut dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Persepsi


PSA02 - 18

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 relatif dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, dan Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah daerah memiliki hubungan yang negatif, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel tersebut dengan Anggaran PAD. Hanya variabel Pengangguran yang tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan variabel yang lain memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi < 0,05. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal dalam era otonomi daerah. Karena variabel rasio dari pendapatan pemerintah (DAU) yang diberikan kepada Pemerintah daerah ((1/Pg)’Y) memiliki korelasi positif dengan anggaran PAD dengan nilai yang signifikan. Hal ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Dollery dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa jika terdapat variabel DAU yang memiliki hubungan yang positif dengan Anggaran PAD maka terindikasi adanya ilusi fiskal . Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan belanja tetapi disisi lain tidak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan PAD. Hal ini bisa jadi memberikan sinyal tidak produktifnya alokasi sumber pembiyaan yang dibiayai oleh pemerintah pusat ini. Penelitian ini sejalan dengan studi Picur (2003) yang menunjukkan bahwa pemerintah sengaja melakukan manipulasi belanja pemerintah untuk menciptakan ilusi fiskal dan mendapatkan keuntungan dari ilusi itu. Keuntungan yang didapat berupa alokasi DAU yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Logan (1986) juga mengindikasikan hal yang serupa dimana pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari persepsi yang muncul dari penggunaan bantuan pemerintah untuk peningkatan pelayanan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Dollery dan Worthington (1996) yang mengindikasikan adanya keuntungan yang didapat pemerintah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak, sehingga bisa memperoleh transfer dalam jumlah yang lebih besar. Hasil penelitian ini memberikan indikasi adanya informasi yang asimetris yang diterima oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Setiaji dan Adi (2007), serta Susilo dan Adi yang menunjukkan tidak adanya perubahan kemandirian daerah dalam era


PSA02 - 19

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 otonomi daerah. Daerah justru lebih mengupayakan untuk mendapatkan DAU dalam jumlah yang besar, namun upaya ini tidak diimbangi dengan pemanfaataan yang optimal untuk belanja layanan publiiknya

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN PENELITIAN MENDATANG Simpulan dan Implikasi Penelitian ini membuktikan bahwa adanya ilusi fiskal dalam APBD kabupaten dan kota se Jawa Tengah. Jadi untuk menentukan seberapa besar Dana Alokasi Umum, pemerintah pusat perlu memperhatikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, ilusi fiskal terdeteksi dari adanya korelasi negatif belanja daerah dengan ratio pendapatan yang digunakan untuk belanja dan pajak tidak langsung.

Hal ini

memberikan indikasi tidak optimalnya pemanfaatan penerimaan daerah, baik yang berasal dari transfer (DAU) maupun dari penerimaan sendiri (PAD).

Daerah

terindikasi berupaya untuk mendapatkan dana transfer dalam jumlah besar dengan cara meningkatkan jumlah belanja., namun demikian pemanfaatan penerimaan daerah ini tidak optimal. Terkait dengan belanja daerah, pemerintah pusat perlu lebih mempertimbangkan tingkat kebutuhan pemerintah daerah terhadap DAU. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ratio pendapatan dan Anggaran PAD. Hal tersebut berarti pemerintah daerah mengalami peningkatan DAU walaupun telah mampu meningkatkan PADnya. Dalam penyusunan APBD termasuk didalamnya Anggaran Dana Alokasi Umum, pemerintah daerah perlu mengetahui dan mempertimbangkan sektor apa saja yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, seberapa besar belanja daerah, serta kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja. Dengan memperhatikan komponen tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah, serta pemerintah daerah mampu mewujudkan kemandirian daerah dan meminimalisasi terjadinya ilusi fiskal


PSA02 - 20

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Keterbatasan dan Penelitian Mendatang Penelitian ini hanya meliputi sampel yang terbatas yaitu pemerintah kabupaten dan kota se Jawa Tengah sehingga belum dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya kecenderungan ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah secara keseluruhan di Indonesia. Penggunaan sampel dengan cakupan wilayah yang lebih luas diperlukan agar diperoleh daya generalisasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran ilusi dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) dan Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation). Penggunaan variabel pengukuran ilusi fiskal yang lebih perlu dilakukan agar diperoleh gambaran fenomena ilusi fiskal secara lebih luas.


PSA02 - 21

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Derah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. ____________. 2007. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: an Australian Test of The Flypaper Hypotesis. Publius: Journal of Federalism 25(1):pp.23-34. _________________________________. 1996. The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. Journal of Economic Surveys: pp. 261-297. _________________________________. 1999. Fiscal Illusion and The Australian Local Government Grants Process: how stickly is the Flypaper effect. Kluwer Academic Publishers. Public Choise 99: 1-13,1999. _________________________________. 1999. Fiscal Illusion at The Local Level: An Empirical Test Using Australian Municipal Data. The Economic Record 75(228): pp. 37-48. Gemmell, N., Oliver Morrissey dan Abuzer Pinar. 1998. Taxation, Fiscal Illusion and The Demand for Government Expenditures in The UK: a Time-Series Analysis. School of Economic Discussion Paper 98/10. ________________________________________. 1998. Fiscal Illusion and The Demand for Local Government Expenditures in England and Wales. School of Economic Discussion Paper 98/19. http://www.sikd.djapk.go.id Ghamkar, Shama dan Wallace Oates. 1996. Asymetries in the Response to Increases and Decreases in Governmental Grants : Some Empirical Evidence. National Tax Journal. Hal : 510 - 512 Hammes, David L. Dan Douglas T. Wills. 2007. Fiscal Illusion and The Grantor Government in Canada. Economic Inquiry; Oct 1987; 25, 4;ABI/INFORM Global 2007. Hewitt, Daniel dan Dennis R. Heffley. 1989. Unfolding the Flypaper: The Effects of Intergovernmental Grants in an Open Local Economy. IMF Working Paper No. 89/58.


PSA02 - 22

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Holtz-Eakin, Douglas. Harvey S Rosen dan Schuyler Tilly. 1985. Intertemporal Analysis of State an Local Government Spending: Theory and Test. Journal of Urban Economics.

.

Kuncoro, Haryo. 2007. Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer pada Kinerja Keuangan Sektor Publik. Logan.R.R 1986. Fiscal Illusion and The Grantor Government. Journal of Political Economy Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik? Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Picur, Ronald D. 2003. CFO as Budget Magician: Fiscal Illusion in Public Finance. Government Finance Review. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah __________________________________, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Sidik, Dr. Machfud, Dr. B. Raksaka Mahi, Dr. Robert Simanjuntak, Dr. Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Kompas. Supramono.

2007.

Sebuah

Catatan:

Peluang

dan

Domain

Studi

Perilaku

Pengelolaan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Wibowo, Sri Muktiono. 2007. Dampak APBD terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Wirawan, Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.


PSA02 - 23

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 LAMPIRAN 1 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK UNTUK VARIABEL PENGUKURAN PENDAPATAN

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: lnG 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: lnG

Regression Studentized Residual

4

2

0

-2

-4

-6 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value


PSA02 - 24


Partial Regression Plot


0.4

lnG

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6 -0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnY



0.4

lnG

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnPr



0.2

lnG

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3 -2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnN


PSA02 - 25




0.2

lnG

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnD



0.2

lnG

0.0

-0.2

-0.4

-0.6 -3

-2

-1

0

1

2

3

4

lnV



0.2

lnG

0.0

-0.2

-0.4

-0.6 -1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnH


PSA02 - 26



Dependent Variable: lnG 0.3 0.2 0.1

lnG

0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -2

-1

0

1

2

lnL

Kesimpulan : Tidak terjadi masalah heterokedastisitas dikarenakan data tersebar dan tidak terkumpul dalam area tertentu

Uji Autokorelasi dan Multikolinearitas Adjusted Model 1

R 0,963(a)

R

R

Std. Error of

Durbin-

Square

Square

the Estimate

Watson

0,928

0,924

0,102435

1,642

Collinearity Model

Statistics

Kesimpulan

Toleran ce 1

VIF

(Constant ) lnY lnPr lnN

0,070

14,26 Tidak terjadi masalah 3 multikolinearitas Tidak terjadi masalah

0,142

7,058

0,312

3,202 Tidak terjadi masalah

multikolinearitas


PSA02 - 27

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 multikolinearitas lnD lnV lnH lnL

0,816

1,226

0,385

2,598

0,592

1,689

0,231

Tidak terjadi masalah multikolinearitas Tidak terjadi masalah multikolinearitas Tidak terjadi masalah multikolinearitas

0,231 Tidak terjadi masalah multikolinearitas


PSA02 - 28

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 LAMPIRAN 2 : PENGUJIAN ASUMSI KLASIK UNTUK VARIABEL MANIPULASI BELANJA Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: lnEgt 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: lnEgt

Regression Studentized Residual

3

2

1

0

-1

-2

-3 -2

-1

0

1

2

3

4

5

Regression Standardized Predicted Value


PSA02 - 29




1.5

lnEgt

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0 -0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnB1



1.0

lnEgt

0.5

0.0

-0.5

-1.0 -0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

lnB2



lnEgt

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

lnB3


PSA02 - 30




1.0

lnEgt

0.5

0.0

-0.5

-1.0 -1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnB4

Kesimpulan : Tidak terjadi masalah heterokedastisitas dikarenakan data tersebar dan tidak terkumpul dalam area tertentu

Uji Autokorelasi dan Multikolinearitas Adjusted Model 1

R 0,698(a)

R

R

Std. Error of Durbin-

Square

Square

the Estimate Watson

0,487

0,456

0,365583

1,991

a Predictors: (Constant), lnB4, lnB2, lnB1, lnB3 Collinearity Model

Statistics Tolerance

1

Kesimpulan

VIF

(Constant ) ln(1/Pg)Y ln(Pr/Pg)

Tidak terjadi masalah

0,988

1,012

0,987

1,013 Tidak terjadi masalah

multikolinearitas


PSA02 - 31

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 multikolinearitas ln(1/Pg) lnU

0,513

1,950

0,518

1,929

Tidak terjadi masalah multikolinearitas Tidak terjadi masalah multikolinearitas


PSA02 - 32

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 VARIABEL ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura)

Denovita Dwi Ellyana Achyar Redy Ardi Hamzah Universitas Trunojoyo

Abstract

The purpose of this research are (1) to gave to empirical evidence that performance expectancy, effort expectancy, sosial factors, fit to task and conditions which fasilitating user will effect level of usage of information system, and (2) to gave to empirical evidence that interest to usage of information system will effect using information system. The respondents of the research are employment that using information technology system in finishing it job. Data has gathered by questionnaires and documentation. Sample total is 50 respondent. The result of research with partial regression indicate that variables of antecedent namely performance expectancy, effort expectancy, and conditions which facilitating using information system significantly effect on interest using information system, while social factors and fit to task not significantly effect on interest using information system. The result of research with partial regression indicate that variable of consequence namely using information system significantly effect by interest using information system.

Key words: performance expectancy, effort expectancy, social factors, fit to task, fasilitating user, usage of information system


PSAC03 - 1

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 1. Latar Belakang Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara dari sistem pemerintahan sentralistik menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efisien dan efektif. Dalam upaya tersebut dilakukan beberapa hal untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, dengan mengimplementasikan sistem informasi pada instansi pemerintahan (e-government). Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Begitu banyak fenomena yang cukup menarik di era globalisasi dan informasi saat ini, salah satunya adalah begitu hebatnya laju perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kehidupan manusia. Begitu pula dalam sektor publik sangat dibutuhkan sekali sistem informasi karena pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja pada organisasi/instansi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pelaksanaan e-government. Berbagai literatur menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi penting bagi organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor swasta karena dapat meningkatkan kinerja organisasi dan merupakan alat potensial untuk menciptakan daya saing. Sebagai suatu instansi pelayanan publik dan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik, dan keadilan (good governance), maka dengan mengakomodasikan kebutuhan informasi yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya maupun publikasi lain yang terkait. Namun demikian, hal ini tidak hanya Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 2

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 ditujukan sekedar memenuhi kebutuhan sebagai sarana hubungan masyarakat dan membangun citra tetapi agar lebih menjadikan masyarakat memahami, peduli, dan mendukung upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatnya pelayanan publik, dan terwujudnya iklim yang mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus

segera

melaksanakan

proses

transformasi

menuju

e-government.

Pengembangan tersebut guna menuju pada kemandirian pemerintah daerah, salah satunya pemerintahan daerah yang ada di Pulau Madura. Untuk menuju pemerintahan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, ekonomis (value for money) dan profesionalisme. Penggunaan sistem informasi yang semula menggunakan sistem informasi manual kemudian diharapkan dengan adanya reformasi menjadi sistem teknologi informasi. Kebutuhan adanya teknologi informasi dan jaringan lebih terasa pada pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan tuntutan untuk mengelola daerahnya dengan baik agar dapat memiliki daya saing dan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi serta pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004, juga menuntut suatu pengendalian dan mengarahkan pembangunan masyarakat secara

umum.

Dilain

pihak,

masyarakat

juga

berharap

pemerintah

dapat

meningkatkan pelayanannya baik dari segi kecepatan, ketepatan dan kemudahan dalam pemberian informasi dan layanan publik. Seperti telah disampaikan sebelumnya, teknologi komputer bermanfaat untuk berbagai keperluan, tidak terkecuali keperluan pengolahan informasi dalam organisasi pemerintahan. Untuk itu, perkembangan teknologi komputer diharapkan dapat membantu tersedianya informasi yang akurat tersebut untuk pengambilan keputusan secara tepat. Tentu saja agar teknologi komputer dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan, perlu adanya kesesuaian antara motivasi pengguna dengan tujuan pemanfaatan teknologi komputer. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 3

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 secara cepat, tepat dan akurat. Pada akhirnya, pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur. Beberapa penelitian terkait dengan pemanfaatan minat sistem informasi dan penggunaan sistem informasi, pernah dilakukan oleh Primasari, Waspodo, dan Rahman (2008), Handayani (2007), Fatmasari (2006), dan Wibowo (2004). Ketiga peneliti tersebut melakukan penelitian pada instansi sektor privat dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian terkait dengan pemanfaatan minat sistem informasi dan pengunaan sistem informasi dengan obyek sektor publik masih begitu jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud meneliti kembali dan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel lain pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah di Pulau Madura. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kesesuaian tugas dan kondisikondisi yang memfasilitasi pemakai akan mempengaruhi tingkat pemanfaatan sistem informasi, dan (2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa minat pemanfaatan sistem informasi akan mempengaruhi penggunaan sistem informasi.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 2.1. Sistem Informasi Menurut Hall (2001:7) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Dalam sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi dan teknologi informasi merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan suatu perangkat kerja dalam mengubah data menjadi informasi yang melalui 3 bagian antara lain input (mengumpulkan), proses (menganalisis) dan output (mengumumkan hasil), yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses tersebut diperlukan bagi instansi untuk mencapai tujuannya. Pertumbuhan instansi yang lebih kompleks membawa sistem informasi akuntansi menjadi lebih luas, yang tidak hanya melibatkan bidang akuntansi saja, Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 4

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 tetapi juga bidang-bidang lain untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi yaitu (Jogiyanto dalam Merianjaya, 2004): 1. analisis tingkah laku; 2. metode kuantitatif; dan 3. teknologi komputer. Faktor-faktor tersebut didasari dengan berbagai teori dalam mengadopsi teknologi informasi. Teori perilaku (behavioral theory) banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir (end users), diantaranya adalah Theory of Reason Action (TRA), Theory of Planned Behaviour (TPB), Task-Technology Fit Theory (TTF), dan Technology Acceptance Model (TAM). TRA adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan (Handayani: 2007). TRA telah berhasil memprediksi dan menjelaskan perilaku pada berbagai wilayah kajian. Teori tersebut paling sering digunakan sebagai model teoritis dalam sistem informasi. TPB merupakan perluasan dari TRA, yaitu dengan penambahan variabel perceived behavioral control selain perilaku dan norma subyektif, untuk menerangkan situasi dimana individu tidak memiliki pengendalian terhadap perilaku yang diinginkannya (Ajzen dalam Hermana: 2007). Peneliti lain sudah menggunakan model yang didasarkan pada teori kognitif yang dikembangkan oleh Badura untuk menguji pengaruh computer self-efficacy, ekspektasi hasil, minat atau perhatian, serta kecemasan terhadap penggunaan komputer (Hermana: 2007). TTF yaitu kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. TAM merupakan model penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti adopsi teknologi informasi. TAM menganggap bahwa 2 keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use), adalah pengaruh utama untuk perilaku penerimaan komputer. Model atau teori yang paling mutakhir adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT Model yang dikemukakan oleh Venkatesh et., all, merupakan model yang disusun berdasarkan teori-teori dasar mengenai perilaku pengguna teknologi dan model penerimaan teknologi yaitu TRA, TAM, TPB, Motivational Model, Model Pemanfaatan Personal Computer, Teori Difusi Inovasi, dan Social Cognitive Theory (SCT). Model ini terdiri dari 4 variabel sebagai determinant terhadap tujuan dan penggunaan teknologi informasi yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung; serta 4 variabel sebagai Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 5

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 moderator antara determinan dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman, dan voluntariness. Ekspektasi kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Venkatesh dalam Hermana 2007 mengungkapkan bahwa konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan perceived usefulness, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan relatif (relative advantage). Manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan ini dengan productivity (produktivitas), job performance atau effectiveness (kinerja tugas atau efektivitas), importance to job (pentingnya bagi tugas), dan overall usefulness (kebermanfaatan secara keseluruhan). Ekspektasi

usaha

(effort

expectancy)

merupakan

tingkat

kemudahan

penggunaan sistem yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaannya. Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru. Kesesuaian tugas adalah konstruk yang disebut kecocokan tugas dengan teknologi atau Task-Technology Fit (TTF), yaitu kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya. Kondisi yang memfasilitasi penggunaan sistem informasi sebagai faktor-faktor obyektif yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan, seperti misalnya adanya rasa nyaman dalam bekerja. Penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi. Penelitian Sebelumnya Penelitian terkait dengan pemanfaatan sistem informasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Primasari, Waspodo dan Rahman (2008) menguji variabel anteseden implementasi sistem informasi keuangan daerah dan konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan variabel anteseden dan konsekuensi berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan daerah. Istianingsih dan Wijanto (2008) menguji Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 6

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan persepsi pengguna terhadap pengguna software akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna dan kepuasan pengguna akhir software akuntansi. Handayani (2007) menguji beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi. Dengan sampel dari karyawan departemen akuntansi dan keuangan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. Disamping itu, minat pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. Fatmasari (2006) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Sampel penelitian adalah dosen dan karyawan dari lima fakultas yang ada di Universitas Bina Dharma yang menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang memfasilitasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi, baik secara parsial maupun secara simultan. Wibowo (2004) melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual, sedangkan kesesuaian tugas dan teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual.

2.3 Hipotesis Penelitian Mengacu pada landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: H1

:

Ekspektasi kinerja mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi H2

:

Ekspektasi usaha mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi H3

:

Faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem

informasi Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 7

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 H4

:

Kesesuaian tugas mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi H5

:

Kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai pengaruh terhadap

minat pemanfaatan sistem informasi H6

:

Minat pemanfaatan sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap

penggunaan sistem informasi

2.4

Desain Penelitian Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan

serta model pengujiannya dapat digambarkan sebagai berikut: Ekspektasi Kinerja Ekspektasi Usaha Minat Pemanfaatan Sistem Informasi

Faktor Sosial

Penggunaan Sistem Informasi

Kesesuaian Tugas Kondisi yang memfasilitasi Pemakai

Gambar 2.1. Desain Penelitian

Regresi

3. Metodologi Penelitian 3.1.

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bagian Keuangan Pemerintah

Kabupaten di Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penentuan sampel dilakukan dengan metode Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03 - 8

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 purposive

sampling.

Persyaratan

menjadi

responden

adalah

pegawai

yang

menggunakan sistem teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dapat pula

yang

menggunakan

teknologi

informasi

berbasis

komputer

untuk

mengidentifikasi, memperoleh, mengintegrasikan dan mengintepretasikan data dalam menjalankan tugasnya. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden.

3.2.

Jenis dan Sumber Data Jenis

data

dalam

penelitian

ini

adalah

data

primer.

Metode

untuk

mengumpulkan data yaitu metode survei melalui penyebaran kuisioner. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi terkait yaitu Pemerintahan Kabupaten yang ada di Pulau Madura.

3.3.

Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel Untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, variabel-variabel

yang diteliti perlu diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Penggunaan Sistem Informasi. Variabel ini ditentukan oleh persepsi individu dan sikap menuju perilaku, misalnya tekanan atau norma sosial (TRA). TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi komputer oleh pemakai ditentukan oleh dua faktor kunci yaitu perceived usefulness (kebermanfaatan) dan perceived ease of use (kenyamanan). 2. Ekspektasi Kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Variabel ini diukur dengan konstruk yang terdiri dari perceived usefulness, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan relatif (relative advantage), productivity (produktivitas), job performance atau effectiveness (kinerja tugas atau efektivitas), importance to job (pentingnya bagi tugas), dan overall usefulness (kebermanfaatan secara keseluruhan). 3. Ekspektasi Usaha (effort expectancy) merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaannya. Ekspektasi usaha diukur dengan tiga konstruk yang membentuk konsep ini antara lain: kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use), kemudahan penggunaan (ease of use), dan kompleksitas.


PSAC03 - 9

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 4. Faktor Sosial merupakan tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru. Pengukuran variabel ini didasarkan atas norma subyektif, faktor sosial dan image. 5. Kesesuaian Tugas yaitu kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Variabel ini diukur berdasarkan konstruk kecocokan tugas. 6. Kondisi-kondisi yang Memfasilitasi Pemakai didefinisikan sebagai faktor-faktor obyektif yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan dan mempunyai pengaruh pada karyawan. 7. Variabel Minat Pemanfaatan Sistem Informasi adalah keyakinan seseorang akan kegunaan sistem informasi akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya individu tersebut akan menggunakan sistem informasi dalam pekerjaannya.

3.4.

Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripif

statistik. Analisis ini untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Selain itu juga digunakan analisis regresi. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, maka dilakukan uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik. Uji validitas diukur dengan menggunakan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor item pertanyaan. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai Cronbach Alpha. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Normalitas diukur dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan normal. Autokorelasi dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut DW dalam model regresi berdasarkan nilai DW yaitu terletak diantara du dan 4 – du. Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,01 atau sama dengan nilai VIF > 10. Heterokedastisitas diuji dengan uji glesjer. Jika nilai signifkan lebih dari 0,05, maka data terbebas dari heteroskedastisitas.


PSAC03- 10

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 4. Hasil dan Pembahasan 4.1.

Analisis Deskriptif Dari 50 responden yang berpartisipasi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki

yaitu sebanyak 36 orang (72%). Dari 50 orang responden mayoritas tingkat pendidikan responden adalah Sarjana Strata 1 (satu) yaitu sebanyak 41 orang (82%). Ditinjau dari masa kerjanya, responden yang berpartisipasi sebagian besar memiliki masa kerja < 5 tahun yaitu sebanyak 36 orang (72%), secara ringkas hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut ini. Tabel 4.1. Statistik Data Responden

Jumlah Responden

Tingkat Pendidikan

Gender

SLTA

Lk

Pr

36

14

6

D3 S1 S2 2

41

1

Masa kerja <5 tahun

≥ 5 tahun

36

14

Sumber: Data Primer Diolah (2008) Adapun gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai variabelvariabel penelitian secara rata-rata ditunjukkan dalam tabel 4.2. berikut ini. Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian Variabel-Variabel Penelitian

Mean

Ekspektasi Kinerja

6.197

Ekspektasi usaha

6.513

Faktor Sosial

4.097

Kesesuaian Tugas

6.210

Kondisi yang memfasilitasi

5.680

Minat Pemanfaatan SI

5.871

Penggunaan SI

5.125

Sumber: Data Primer Diolah (2008) Berdasarkan tabel 4.2. statistik deskriptif menunjukkan nilai mean semua variabel penelitian berada di atas nilai rata-rata 3,5. Ini menunjukkan kecenderungan jawaban responden pada semua variabel penelitian adalah cukup tinggi.


PSAC03- 11

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 4.2.

Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik Hasil uji validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir

pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya. Hasil pengujian dengan Pearson Corellation menunjukkan validitas pada skor masing-masing butir dengan skor totalnya. Hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha menunjukkan data adalah reliabel. Normalitas diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Autokorelasi dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian menunjukkan nilai DW terletak diantara du dan 4 – du, ini menunjukkan bahwa data tidak terkena autokorelasi. Multikolinearitas dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance. Hasi pengujian menunjukkan tidak satu pun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Heteroskedastisitas diuji dengan uji glesjer. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terbebas dari heteroskedastisitas.

4.3.

Analisis Regresi Hasil pengujian dengan regresi untuk variabel anteseden pemanfaatan sistem

informasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.3. Tabel 4.3. Hasil Pengujian Regresi untuk Variabel Anteseden Pemanfaatan Sistem Informasi Variabel Bebas Konstanta

Koefisien Regresi 19.386

thitung 1.761

Sig .085

Ekspektasi Kinerja*

.552

3.325

.002

Ekspektasi Usaha**

.943

-2.161

.036

Faktor Sosial

.067

1.133

.263

Kesesuaian Tugas

.246

.724

.473

Kondisi yang memfasilitasi*

1.362

3.012

.004

Variabel terikat

= Pemanfaatan SI

R (koefisien determinasi)

= 0.255

2

R

= 0.575

Fhitung

= 4.353

N

= 50

Standard Error Sumber: Data Primer Diolah (2008)

= 11.009

Sig. α = 0,01*; α = 0,05**


PSAC03- 12

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Berdasarkan tabel 4.3. tersebut, nilai R2 sebesar 0,255, artinya sebesar 25,5% variasi minat pemanfaatan SI dapat dijelaskan dari lima variabel independen yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kesesuaian tugas, dan kondisi yang memfasilitasi pemakai. Sedangkan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Penyebab lainnya dimungkinkan seperti adanya faktor pengalaman, usia, jabatan, dan adanya pelatihan-pelatihan komputer. Karena dalam perspektif teori sumber daya manusia menurut Martiningsih (2008), adanya pelatihan komputer yang bertujuan untuk memutakhirkan kemampuan pegawai (pengetahuan dan keterampilan) dapat meningkatkan minat pemanfaatan SI karena dengan kemampuan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Dari tabel 4.3. tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y1 = 2,769 + 0,447X1 – 0,404X2 + 0,077X3 + 0,070X4 + 0,389X5 + ε Ini menunjukkan nilai Y1 = 2,769 jika variabel independen yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 dianggap konstan. Jika variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X2, X3, X4, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,447 satuan. Jika variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1, X3, X4, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami penurunan sebesar 0,404 satuan. Jika variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1, X2, X4, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,077 satuan. Jika variabel X4 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1, X2, X3, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,070 satuan. Jika variabel X5 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1, X2, X3, dan X4 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,389 satuan. Jika variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,579 satuan. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y1, dapat dilihat dari nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas. Apabila nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh variabel tersebut adalah signifikan. Berdasarkan pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa variabel ekspektasi kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pemanfaatan SI, Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03- 13

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 maka dengan demikian H1 diterima. Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan minat pemanfaatan SI, maka dapat dilakukan dengan menanamkan keyakinan bagi para pemakai SI. Dengan memanfaatkan SI akan membantu meningkatkan kinerja mereka. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh et al dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007). Pada variabel ekspektasi usaha nilai siginifikansi sebesar 0,002. Ini menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap minat pemanfaatan SI, maka H2 diterima. Hal ini berarti responden (pegawai) akan memanfaatkan SI apabila mereka merasa bahwa sistem informasi tersebut mudah dan tidak memerlukan upaya, seperti misalnya tenaga dan waktu yang banyak dalam mengoperasikannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh et al dan Handayani (2007). Pada variabel faktor sosial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,263. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pemanfaatan SI karena nilai sig melebihi 0,05, maka hasil ini menolak H3. Hal ini berarti responden merasa bahwa lingkungan sosial disekitar responden seperti teman sekerja, pimpinan, orang tua, pasangan dan organisasi (atau bahkan tekanan sosial seorang supervisor kepada bawahannya untuk menggunakan TI) tidak mempengaruhi mereka dalam memanfaatkan SI, begitu juga dalam status sosial mereka. Hal ini diduga karena perangkat daerah (responden) lebih memiliki minat dalam memanfaatkan SI secara pribadi tanpa harus dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh et al dan Handayani (2007). Begitu juga pada variabel kesesuaian tugas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,473. Ini menunjukkan bahwa kesesuaian tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pemanfaatan SI karena nilai signifikansi melebihi 0,05, maka hasil ini menolak H4. Hal ini berarti responden merasa bahwa adanya kecocokan atau tidak antara tugas-tugas yang dibebankan dengan teknologi pada instansi pemerintahan tersebut tidak mempengaruhi mereka dalam memanfaatkan SI. Hal ini dimungkinkan responden lebih menekankan pada tingkat kecepatan terhadap pemanfaatan SI itu sendiri, agar lebih efisien terhadap waktu yang telah ditentukan. Pada variabel kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai terbukti mempunyai pengaruh siginfikan terhadap minat pemanfaatan SI, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, maka H5 diterima. Adanya rasa nyaman dalam bekerja merupakan contoh faktor yang membuat responden memutuskan untuk memanfaatkan SI dalam


PSAC03- 14

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 menyelesaikan pekerjaannya. Dengan semakin banyaknya infrastruktur (sarana dan prasarana) organisasi dan teknis yang ada, maka responden akan semakin cenderung memanfaatkan SI. Hasil pengujian dengan regresi untuk variabel konsekuensi pemanfaatan sistem informasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.4. Tabel 4.4. Hasil Pengujian Regresi untuk Variabel Konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi Variabel Bebas Konstanta Minat Pemanfaatan SI**

Koefisien

thitung

Sig

3.243

2.085

0.042

0.361

9.584

0.000

Regresi

Variabel terikat

= Penggunaan SI

R (koefisien determinasi)

= 0.650

2

R

= 0.657

Fhitung

= 91.862

N

= 50

Standard Error

= 100.938

Sumber: data diolah (2008) Sig. α = 0,01* Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4. tersebut, nilai R2 sebesar 0,650, artinya sebesar 65,0% variasi penggunaan SI dapat dijelaskan dari variabel independen minat pemanfaatan SI. Sedangkan sisanya sebesar 35% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, seperti misalnya adanya faktor kebutuhan pemakai. Berdasarkan tabel 4.4. tersebut persamaan regresi linear adalah sebagai berikut: Y2 = 3,243 + 0,361Y1 + ε Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel Y1 terhadap variabel Y2, dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh variabel tersebut adalah signifikan. Ini mendukung hipotesis H6. Hal ini membuktikan bahwa responden mempunyai minat serta motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan sistem yang ada pada instansi tersebut, yang selanjutnya diharapkan penggunaan sistem akan mencapai hasil yang maksimal.


PSAC03- 15

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 5.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan serta bukti-bukti empiris yang diperoleh,

maka penelitian ini dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. 2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ekspektasi usaha berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. 3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI adalah tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,263. 4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kesesuaian tugas berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI adalah tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,473. 5. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai SI berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. 6. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa minat pemanfaatan SI berpengaruh terhadap penggunaan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036.

5.2.

Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan peneliti untuk menambah lokasi penelitian khususnya di Pulau Madura. 2. Adanya keterbatasan pada objek penelitian yaitu hanya pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di pulau Madura saja.


PSAC03- 16

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 5.3.

Saran Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan, maka beberapa saran untuk

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Dapat mempertimbangkan untuk menggunakan variabel penelitian yang berasal dari faktor intrinsik pemakai SI. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai pemakai SI justru mereka yang menentukan apakah suatu SI dapat beroperasi dengan baik sehingga menghasilkan manfaat bagi pemakai dan institusi yang menyediakannya. Selain itu level jabatan kemungkinan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian oleh sebab itu penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan level manajer sebagai responden. 2. Dapat mempertimbangkan untuk menambahkan objek penelitian, yakni tidak hanya pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah saja, seperti misalnya pada SKPD lain atau pada instansi pelayanan publik lainnya, baik itu di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura atau bahkan di Indonesia yang berkaitan dengan persepsi seseorang dalam pemanfaatan SI dan penggunaan SI. 3. Dapat mempertimbangkan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penellitian tidak hanya dalam sektor publik, seperti pada sektor syariah baik pada instansi yang ada di Pulau Madura maupun di Indonesia.


PSAC03- 17

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 DAFTAR PUSTAKA

Alhusin, Syafri. 2003. Aplikasi Statistik Praktis Edisi 2 Edisi Revisi. Jogjakarta: Graha Ilmu Anonim. “Penyebaran Informasi Publik Depkominfo”, Rabu, 26 Desember 2007, Website Resmi Badan Pengembangan Sistem Informasi Dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat © 2006 ______. Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Transaksi Elektronik Bersifat

Terbuka. https://www.aptel.depkominfo.go.id/download/RPP_TE.doc (diakses 8 Januari 2008) Bodnar, George H. dan William S. Hopward. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi ke-delapan Jilid 1. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Effendi, Taufiq. 2005. “Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Menuju Good Governance, Clean Government, dan Bebas KKN”. Pidato Ilmiah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Diploma 2005 Universitas Darul ‘Ulum Jombang. (Mimeographed) Fatmasari. 2006. Pengaruh Kesesuaian Tugas, Konsekuensi Jangka Panjang dan Kondisi yang Memfasilitasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Universitas Bina Darma. (Perpustakaan Pusat Universitas Gunadarma. On line) Ghozali. 2001. Statistik Multivariat SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research 1 Jilid 1. Yogyakarta: Penerbit ANDI Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Handayani,

Rini.

2007.

Analisis

Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Minat

Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). STIE Atma Bhakti Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi X.


PSAC03- 18

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Hermana, Budi. 2007. Model Adopsi Tekhnologi. Blog Archive (diakses 16 Januari 2008) Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Istianingsih dan Wijayanto, Setyo Hari. 2008. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sotware Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak. Jogiyanto. 2005. Sistem Teknologi Informasi: Konsep Dasar teknologi Informasi, aplikasi, pengembangan dan Pengelolaan Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit ANDI Jumaili, Salman. 2005. Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, hal. 722-735 Komara, Acep. 2005. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, hal. 836-848 Lestari, Baiq Anggun H. dan Zulaikha. 2007. Pengaruh Information Technology Relatedness Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Knowledge Management Capability Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Jawa Tengah). Universitas Mataram. Simposium Nasional Akuntansi X. Martiningsih,

Ida.

2008.

“Bab

6

www.damandiri.or.id./file/idamartiningsihunairbab6.pdf

Pembahasan”. (diakses 16 Januari

2008) Merianjaya, Andry Syamkar. 2004. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Para Pengguna Sistem Informasi Pada PT. Telkom Tbk, Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Airlangga Surabaya. Primasari, Dona, Waspodo, Lego, dan Rahman, Syaiful. 2008. Variabel Anteseden dan

Konsekuensi

Implementasi

Sistem

Informasi

Keuangan

Daerah.

Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak. Bridging the Gap between Theory and Practice

PSAC03- 19

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008 Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). Universitas Diponegoro. Simposium Nasional Akuntansi X Romney, Marshal B. dan Paul John Steinbart. 2004. Accounting Information System 9th Edition (buku satu). Jakarta: Penerbit Salemba Empat Setiawan, R. Haryo. 2006. “Penerapan Teknologi Komunikasi Dan Jaringan Integrasi Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Malang Guna Mewujudkan Good Governance”, Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Airlangga Surabaya. Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfa Beta Thompson, R.L., Higgins, C.A, and Howell, JW. 1991. Personal Computing: Toward a conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly, March, Vol.15, no.1, pp. 124143 Venkatesh V and M.G. Morris. 2000. Age Differences in Technology Adoption Decisions: Implications for a Changing Workforce. Personnel Psychology, 53, 2000, 375-403 Wibowo, Agung Nur. 2007. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (UMS Digital Library. http://www.google.co.id, diakses 16 Januari 2008) Widiatmoko, J.. 2004. Faktor Motivasional Dan Faktor Anteseden Dalam Pemanfaatan Teknologi Komputer. STIE Stikubank Semarang Wilkinson, Joseph W. 1992. Sistem Akunting dan Informasi Edisi ketiga Jilid tiga. Jakarta: Binarupa Aksara


PSAC03- 20

ANALISIS KARAKTERISTIK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Recommend Documents