2014 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 26.317.186.875,00. mencapai 93,59 % dari anggarannya. Realisasi
belanja
dan
transfer
pada
Tahun
Anggaran
2014
adalah
sebesar
Rp.73.648.630.623,00 atau mencapai 69,53 % dari anggarannya.
b. Laporan Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 128.859.552.187,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 12.658.748.874,00, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00., aset tetap sebesar Rp. 116.136.334.091,00, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 64.469.222,00 Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00
Page 1
2014 Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 123.770.619.207,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 7.569.815.894,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 116.200.803.313,00, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,00
c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.
1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun Page 2
2014 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E); 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E); 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Page 3
2014 1.3. Unsur Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain: a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Page 4
2014 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1
Ekonomi Makro Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
2.2
Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.
2.3
Program Pencapaian Target Kinerja Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai 17 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Page 5
2014 m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia o. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Page 6
2014 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 134.047.927.991,00 yang terdiri dari: No
Uraian
Anggaran (Rp.)
1
Pendapatan
28.120.855.880,00
2
Belanja Operasi
87.886.726.642,00
3
Belanja Modal
18.040.345.469,00
Surplus/(Defisit)
(77.806.216.231,00)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.02.01.01 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp.134.047.927.991,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 105.927.072.111,00 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 28.120.855.880,00 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : No
Uraian
1
2
1
Anggaran Rp 3
Realisasi Rp 4
% 5=(4/3x100)
Pendapatan
28.120.855.880,00
26.317.186.875,00
93,59
Pendapatan Asli Daerah
28.120.855.880,00
26.317.186.875,00
93,59
- Pendapatan Retribusi Daerah 10.830.090.880,00
5.771.268.500,00
53,29
20.545.918.375,00
118,83
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2
Belanja
17.290.765.000,00
105.927.072.111,00 73.648.630.623,00
69,53
- Belanja Operasi
87.886.726.642,00 61.846.593.073,00
70,37
- Belanja Modal
18.040.345.469,00 11.802.037.550,00
65,42
Surplus/(Defisit) (77.806.216.231,00) (47.331.443.748,00)
60,83
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Page 7
2014 3.1.1.
Pendapatan Daerah Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2014 mencapai hasil 93,59 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah
yang optimal yaitu sebesar Rp.26.317.186.875,00 dari target sebesar
Rp.1.455.000.000,00 atau 109,00 persen. 3.1.2.
Belanja Daerah Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp.73.648.630.623,00 atau 69,53 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 32.278.441.488,00 atau 30,47 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: NO NAMA KEGIATAN 1 Belanja Tidak Langsung 2 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 Penialaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Puskesmas 6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK & Pendamping DAK) 9 Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK) 10 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 11 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 12 Peningkatan kesehatan masyarakat 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 15 Penyelenggaraan perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan 16 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah
ANGGARAN 37,797,474,000.00 1,038,363,155.00
REALISASI % 35,161,614,088.00 93.03 981,914,254.00 94.56
1,342,251,000.00
1,179,743,580.00
87.89
13,600,000.00 27,540,000.00
13,376,000.00 24,340,000.00
98.35 88.38
45,219,500.00
44,669,500.00
98.78
86,638,000.00
86,519,527.00
99.86
315,052,991.00
205,235,820.00
65.14
3,197,845,385.00
2,829,956,503.00
88.50
1,735,000,000.00
1,711,789,000.00
98.66
525,000,000.00
20,486,000.00
3.90
22,175,500.00
22,175,500.00 100.00
2,079,792,554.00
1,867,952,385.00
89.81
4,396,677,446.00
462,256,300.00
10.51
23,200,000.00
19,390,000.00
83.58
50,000,000.00
31,725,500.00
63.45
56,989,000.00
13,333,500.00
23.40
567,020,000.00
121,067,500.00
21.35
Page 8
2014 19
20 21 22
23 24 25 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Jaminan Kesehatan Daerah Peningkatan Pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Jaminan kesehatanh masyarakat dan Jampersal Peningkatan Kwalitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)
26,407,500.00
26,397,500.00
99.96
22,788,750.00
20,315,750.00
89.15
7,199,000,000.00 621,271,500.00
2,740,807,821.00 432,200,000.00
38.07 69.57
468,643,500.00
430,554,250.00
91.87
645,743,000.00
316,509,550.00
49.01
8,654,761,300.00 352,000,000.00
4,612,705,910.00 232,010,850.00
53.30 65.91
343,116,000.00
222,806,850.00
64.94
435,744,000.00
301,979,050.00
69.30
408,560,000.00
279,633,600.00
68.44
424,560,000.00
305,270,950.00
71.90
676,896,000.00
433,716,300.00
64.07
901,912,000.00
587,761,450.00
65.17
956,480,000.00
547,138,250.00
57.20
608,328,000.00
411,237,050.00
67.60
701,480,000.00
447,507,750.00
63.79
750,199,500.00
523,394,550.00
69.77
385,520,000.00
238,730,950.00
61.92
332,200,000.00
240,344,250.00
72.35
793,200,000.00
451,139,500.00
56.88
Page 9
2014 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52 53 54 55 56 57
58
59 60 61 62
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Lomba Posyandu Pemantapan Taman Posyandu Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Keuangan Propinsi) Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Bantuan Keuangan Propinsi) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Penanggulangan DBD Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
840,000,000.00
454,107,450.00
54.06
324,480,000.00
243,023,650.00
74.90
933,408,000.00
606,625,250.00
64.99
681,340,000.00
474,318,190.00
69.62
1,042,160,000.00
720,639,200.00
69.15
827,040,000.00
559,451,250.00
67.65
324,127,200.00
203,790,330.00
62.86
1,194,432,000.00
828,378,650.00
69.35
573,336,000.00
401,716,450.00
70.07
534,720,000.00
351,838,250.00
65.80
47,478,000.00
47,433,000.00
99.91
28,034,000.00
28,034,000.00 100.00
3,812,502,750.00
69,431,250.00
1.82
491,714,500.00
489,444,500.00
99.54
25,020,000.00 55,000,000.00 80,712,000.00
24,270,000.00 28,585,000.00 74,412,000.00
97.00 51.97 92.19
43,000,000.00
0.00
-
3,847,674,000.00
398,510,235.00
10.36
610,500,000.00 377,640,000.00
93,290,000.00 69,200,000.00
15.28 18.32
17,112,000.00 221,500,000.00
17,112,000.00 100.00 21,500,000.00 9.71
Page 10
2014 63
64 65 66
67
68
69 70 71
3.2
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan di Media Pembangunan dan Rehab puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK dan Pendamping DAK) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (DAU) Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri JUMLAH
44,083,500.00
41,633,500.00
94.44
26,225,000.00
24,079,900.00
91.82
190,000,000.00
96,000,000.00
50.53
3,113,078,608.00
2,638,305,530.00
84.75
383,625,400.00
257,314,200.00
67.07
2,803,303,222.00
2,627,185,000.00
93.72
3,269,946,600.00
3,034,218,000.00
92.79
63,597,000.00
60,297,000.00
94.81
71,632,750.00
64,779,750.00
90.43
105,927,072,111.00 73,648,630,623.00 56,49
Hambatan dan Kendala Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : a.
Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
mengimplementasikan peraturan
b.
Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
c.
Kurang Tertibnya Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyelesaikan SPJ.
d.
Masalah Pencatatan Asset selalu menjadi kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
Page 11
2014 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuansatuan Kerja Perangkat Daerah.
4.2
Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 1.
Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan a. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. d. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut. Page 12
2014 1) Persediaan Persediaan disajikan sebesar: a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2) Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya. 3) Tanah Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 4) Gedungdan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 5) Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Page 13
2014 Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 7) Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 8) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Page 14
2014 e. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. f. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. 4.3
Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain: a.
Pengakuan Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
b.
Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.
c.
Penyusutan Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.
Page 15
2014 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
a.
31 Desember 2014 31 Desember 2013 (Rp) (Rp) Aset 128.859.552.187,00 113.707.244.140,00 Saldo Aset SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp.128.859.552.187,00 dengan rincian sebagai berikut. No
Uraian
(1) Aset Lancar (2) Investasi Jangka Panjang (3) Aset Tetap (4) Dana Cadangan (5) Aset Lainnya Jumlah Aset
Tahun 2014 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
12.658.748.874,00
9.168.022.507,00
0,00
0,00
116.136.334.091,00
104.474.752.411,00
0,00
0,00
64.469.222,00
64.469.222,00
128.859.552.187,00
113.707.244.140,00
31 Desember 2014 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
1) Aset Lancar
12.658.748.874,00 9.168.022.507,00 Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar 12.658.748.874,00, dengan rincian sebagai berikut. No
Uraian
(a)
Kas
(b)
Piutang
(c)
Persediaan Jumlah
Tahun 2014 (Rp) 5.088.932.980,00
0,00
123.000.000,00
4.880.000,00
7.446.815.894,00
9.163.142.507,00
12.658.748.874,00
9.168.022.507,00
31 Desember 2014 (Rp) 5.088.932.980,00
(a) Kas
Tahun 2013 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo Kas SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014sebesar Rp. 5.088.932.980,00 terdiri atas: No (1)
Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah
Tahun 2014 (Rp.) 5.088.932.980,00 5.088.932.980,00
Tahun 2010 (Rp.) 0,00 0,00
Page 16
2014 31 Desember 2014 (Rp) (b) Piutang
123.000.000,00
31 Desember 2013 (Rp) 4.880.000,00
Saldo Piutang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 123.000.000,00 terdiri dari Klaim Pelayanan Non Kapitasi (RITP, Persalinan dan Rujukan) dengan rincian sebagai berikut. No
Jenis
Nilai (Rp)
Klaim Pelayanan Non Kapitasi (RITP, 1
123.000.000,00
Persalinan dan Rujukan) Jumlah
123.000.000,00
31 Desember 2014 (Rp) 7.446.815.894,00
(c) Persediaan
31 Desember 2013 (Rp) 9.163.142.507,00
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.446.815.894,00, dengan rincian sebagai berikut. NO
URAIAN
NILAI (Rp.)
(1)
Alat Tulis Kantor (ATK)
668.060,00
(2)
Suku Cadang Sarana Mobilitas
8.800.00,00
(3)
Obat-obatan
(4)
Bahan Material Lainnya
(5)
Vaksin
(6)
Buku cetak
17.484.650,00
(7)
Alat kesehatan Habis Pakai
60.980.000,00
(8)
6.490.053.216,00 1.500.000,00 576.168.809,00
Bahan Kimia
291.161.159,00
Jumlah
7.446.815.894,00
31 Desember 2014 (Rp) 2) Investasi Jangka Panjang
0,00
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitarper 31 Desember 2013sebesar nihil.
Page 17
2014
3) Aset Tetap
31 Desember 2014 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
116.136.334.091,00
104.474.752.411,00
Komposisi dan nilai saldo Aset TetapSKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 104.474.752.411,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 116.136.334.091,00 dengan rincian sebagai berikut.
No
Uraian
Tahun 2014 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
(a) Tanah
12.511.621.650,00
12.511.621.650,00
(b) Peralatan dan Mesin
42.596.143.300,00
39.428.920.150,00
(c) Gedung dan Bangunan
60.738.925.291,00
52.487.007.461,00
46.509.950,00
46.509.950,00
693.200,00
693.200,00
242.440.700,00
0,00
116.136.334.091,00
104.474.752.411,00
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya (f) Kontruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset
Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.661.581.680,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp. 116.136.334.091,00 – Rp. 104.474.752.411,00)dapat dijelaskan sebagai berikut. 31 Desember 2014 (Rp) 12.511.621.650,00
(a) Tanah
31 Desember 2013 (Rp) 12.511.621.650,00
Saldo TanahSKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.511.621.650,00 dengan perincian sebagai berikut. Saldo Awal Per 1 Januari 2014
12.511.621.650,00
Penambahan Aset Tetap Tanah Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
-
Belanja Modal
-
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan
-
Page 18
2014 Pengurangan Aset Tetap Tanah Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi
(…………………)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan
(…………………) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
12.511.621.650,00
Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014 31 Desember 2014 (Rp) 42.596.143.300,00
(b) Peralatan dan Mesin
31 Desember 2013 (Rp) 39.428.920.150,00
Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 42.596.143.300,00dengan perincian sebagai berikut.Rincian dapat dilihat pada lampiran mutasi asset tetap 2014 Saldo Awal Per 1 Januari 2014
39.428.920.150,00
Penambahan Peralatan dan Mesin Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
Belanja Modal Hibah
3.307.679.020,00 19.700.000,00
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan
3.327.379.020,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………) Page 19
2014 Reklasifikasi
(160.155.870,00)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan
(160.155.870,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
42.596.143.300,00
Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014
31 Desember 2014 (Rp) 60.738.925.291,00
(c) Gedung dan Bangunan
31 Desember 2010 (Rp) 52.487.007.461,00
Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 60.738.925.291,00 dengan perincian sebagai berikut. Saldo Awal Per 1 Januari 2014
52.487.007.461,00
Penambahan Gedung dan Bangunan Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
Belanja Modal
8.494.358.530,00
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- + 8.494.358.530,00
Jumlah penambahan Pengurangan Gedung dan Bangunan Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi Koreksi
(242.440.700,00) (…………………) +
Jumlah Pengurangan Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
(242.440.700,00) + 60.738.925.291,00 Page 20
2014 Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014
31 Desember 2014 (Rp) 46.509.950,00
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi
31 Desember 2010 (Rp) 46.509.950,00
Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitarper 31 Desember 2014 sebesar Rp. 46.509.950,00 dengan perincian sebagai berikut. Saldo Awal Per 1 Januari 2014
46.509.950,00
Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
-
Belanja Modal
-
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi
(…………………)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan
(…………………) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
46.509.950,00
Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014
(e) Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2014 (Rp) 693.200,00
31 Desember 2010 (Rp) 693.200,00 Page 21
2014 Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 693.200,00 dengan perincian sebagai berikut.
693.200,00
Saldo Awal Per 1 Januari 2014 Penambahan Aset Tetap Lainnya Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
-
Belanja Modal
-
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi
(…………………)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
(…………………) + 693.200,00
Rincian perolehan asset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014
Page 22
2014
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan
31 Desember 2014 (Rp) 242.440.700,00
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 242.440.700,00. Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 242.440.700,00,00 dengan rincian sebagai berikut: NO 1
2
NAMA KONSTRUKSI Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Ngadri Kec.Binangun Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Sutojayan JUMLAH
Desember
31 Desember 2014
sebesar
Rp.
31 Desember 2013
174.256.168,00
0,00
68.184.532,00
242.440.700,00
31 Desember 2014 (Rp) 4) Dana Cadangan
2014
0,00
0,00
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Nihil
31 Desember 2014 (Rp) 5) Aset Lainnya
64.469.222,00
31 Desember 2013 (Rp) 64.469.222,00
Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 64.469.222,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 64.469.222,00 dengan rincian sebagai berikut. No
Uraian
Tahun 2014 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
(a)
Aset Tak berwujud
42.775.897,00
42.775.897,00
(b)
Aset Lain-lain
21.693.325,00
21.693.325,00
64.469.222,00
64.469.222,00
Jumlah Aset
Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp. 64.469.222,00 - Rp. 64.469.222,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.
Page 23
2014 31 Desember 2014 (Rp) 42.775.897,00
(a) Aset Tak Berwujud
31 Desember 2010 (Rp) 42.775.897,00
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 42.775.897,00 merupakan software/perangkat lunak dengan perincian sebagai berikut. 42.775.897,00
Saldo Awal Per 1 Januari 2014 Penambahan Aset Tak Berwujud Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
-
Belanja Modal
-
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan Pengurangan Aset Tak Berwujud Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi
(…………………)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
(…………………) + 42.775.897,00
Page 24
2014
31 Desember 2014 (Rp) 21.693.325,00
(b) Aset Lain-lain
31 Desember 2010 (Rp) 21.693.325,00
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 21.693.325,00, terdiri dari : Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 21.693.325, dengan perincian mutasi sebagai berikut. Saldo Awal Per 1 Januari 2014
21.693.325,00
Penambahan Aset Lain-Lain Belanja Pegawai Belanja Jasa
Barang
dan
-
Belanja Modal
-
Hibah
-
Mutasi
-
Reklasifikasi
-
Koreksi
- +
Jumlah penambahan Pengurangan Aset Lain-lain Penghapusan
(…………………)
Mutasi
(…………………)
Hibah
(…………………)
Reklasifikasi
(…………………)
Koreksi
(…………………) +
Jumlah Pengurangan Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
(…………………) + 21.693.325,00
Page 25
2014 Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp. 21.693.325,00 sebagai berikut: Nomor
Aset
1
Alat Kantor dan Rumah Tangga
2 3
Rusak
Hibah
4.040.000,00
0,00
Alat Ke dokteran
14.857.085,00
0,00
Alat Laboratorium
2.796.240,00
0,00
21.693.325,00
0,00
Jumlah
Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2014 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Asset Alat Ukur / Microtoa Garpu Gelas Piring Pisau Dapur Sendok Makan Sendok Sayur Sendok The Reflek Hammer Standar Infus Stetoscope Tas Lansia Kit Tensimeter Air Raksa Tensimeter Aneroid Tensimeter Aneroid Termometer Digital Timbangan Injak Palet Obat Kamar Hitung Tensimeter Aneroid Tensimeter Digital Termometer Digital Exavator Kaca Mulut Pinset gigi Skaler gigi Sonde gigi Stetoskop Stetoskop Stetoskop Tensi Jarum Tensi Jarum Termometer bayi
Jumlah Unit 5 1 1 1 1 1 1 1 1 6 33 24 10 24 3 7 38 321 1 2 1 10 8 8 8 2 8 2 3 3 3 3 3
Rupiah 200,000 49,500 173,400 175,000 6,600 49,500 7,500 38,500 71,500 2,640,000 3,630,000 3,960,000 4,466,000 7,392,000 660,000 808,500 4,180,000 119,883,870 475,000 430,000 475,000 230,000 240,000 400,000 240,000 100,000 400,000 200,000 300,000 300,000 900,000 900,000 195,000 Page 26
2014 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1/2 Kocher Arteri Klem Bak Instrumen Bengkok Sedang Bengkok SS 20 cm Bengkok SS 23 cm Bola Tensimeter Cucing Excavator Gunting AJ Gunting AJ Gunting Episiotomi Gunting Kulit Tumpul Lancip Gunting Plester Gunting Tali Pusar Head Lamp Kaca Mulut Kacamata Google Korem Tang Mess Lancip ( Scalpel ) Pinset Anatomi Pinset Anatomi Pinset Cirrugie Pinset Cirrugie Pinset KG Pinset THT Pispot Regulator Scort Sonde Sound Timer Stetoscope Tempat Kapas Tempat Kasa Alkohol TensiClock Tensimeter Termometer Termometer Axila Termometer Digital Termometer Oral Termometer rectal Tourniquet Jumlah
10 1 1 5 1 1 1 2 2 3 2 10 3 2 10 1 3 15 1 3 5 10 10 5 2 1 10 1 3 2 2 2 1 2 1 1 16 12 10 12 12 1 742
200,000 56,000 94,000 150,000 30,000 40,000 17,500 30,000 100,000 90,000 62,500 300,000 75,000 60,000 300,000 275,000 150,000 285,000 55,000 255,000 75,000 560,000 160,000 75,000 60,000 51,000 330,000 275,000 198,000 100,000 140,000 150,000 51,000 110,000 63,000 90,000 200,000 120,000 250,000 120,000 120,000 56,000 160.155.870,00
Page 27
2014
b.
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Kewajiban
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo KewajibanSKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014adalah NIHIL
1)
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Kewajiban Jangka Pendek
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya.
2)
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Kewajiban Jangka Panjang
31 Desember 2013 (Rp) 0,00
Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 NIHIL
c.
31 Desember 2014 (Rp) 128.859.552.187,00
Ekuitas Dana
31 Desember 2013 (Rp) 113.707.244.140,00
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 128.859.552.187,00 dengan rincian sebagai berikut.
1)
31 Desember 2014 (Rp) 12.658.748.874,00
Ekuitas Dana Lancar
31 Desember 2013 (Rp) 9.168.022.507,00
Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.658.748.874,00 dengan rincian sebagai berikut. No
Uraian
(a)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(b)
Cadangan Piutang
(c)
Cadangan Persediaan Jumlah Ekuitas Dana Lancar
Nilai (Rp) 5.088.932.980,00 123.000.000,00 7.446.815.894,00 12.658.748.874,00
Page 28
2014
2)
31 Desember 2014 (Rp) 116.200.803.313,00
Ekuitas Dana Investasi
31 Desember 2013 (Rp) 104.539.221.633,00
Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 116.200.803.313,00 sebagai berikut. No
Uraian
(a)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
(b)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Nilai (Rp) 116.136.334.091,00 64.469.222,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
116.200.803.313,00
2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
a.
31 Desember 2014 (Rp) 26.317.186.875,00
Pendapatan
31 Desember 2013 (Rp) 3.707.165.331,00
Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran2014 serta realisasi Tahun Anggaran2013, adalah sebagai berikut. Realisasi (Rp) No
Pendapatan Daerah
Anggaran 2014 (Rp) 2014
(1)
Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(2)
Lain-lain
Pendapatan
yang
Sah
2013
28.120.855.880,00
26.317.186.875,00
3.707.165.331,00
10.830.0990.880,00
5.771.268.500,00
2.688.212.175,00
10.000.000,00
0,00
0,00
17.290.765.000,00
20.545.918.375,00
1.018.953.156,00
-
Pendapatan Kapitasi dari Puskesmas
1.945.526.300,00
5.390.425.375,00
1.018.953.156,00
-
Dana Kapitasi JKN FKTP
15.345.238.700,00
15.155.493.000,00
0,00
28.120.855.880,00
26.317.186.875,00
3.707.165.331,00
Jumlah
Page 29
2014
b.
31 Desember 2014 (Rp) 73.648.630.623,00
Belanja
31 Desember 2013 (Rp) 60.795.975.899,00
Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitartersebut merupakan pengguna anggaran. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut. 31 Desember 2014 (Rp) 1)
Belanja Operasi
31 Desember 2013 (Rp)
61.846.593.073,00
48.370.065.199,00
Belanja Operasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp. 61.846.593.073,00dengan rincian sebagai berikut. No
Belanja Operasi
Realisasi (Rp)
Anggaran 2014 (Rp)
2014
2013
(a)
Belanja Pegawai
38.141.479.000,00 35.409.945.088,00 33.874.519.930,00
(b)
Belanja Barang dan Jasa
45.773.387.196,00 26.134.775.985,00 14.495.545.269,00
(c)
Belanja Hibah Jumlah
3.971.860.446,00
301.872.000,00
0,00
87.886.726.642,00 61.846.593.073,00 48.370.065.199,00
Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitarrealisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut: No
Belanja Operasi
Realisasi (Rp)
Anggaran 2014 (Rp)
2014
2013
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
105.927.072.111,00
35.161.614.088,00
33.366.816.930,00
36.764.539.000,00
34.273.364.088,00
32.518.646.930,00
959.685.000,00
888.250.000,00
848.170.000,00
37.797.474.000,00
35.161.614.088,00
31.787.168.965,00
Belanja Pegawai
37.797.474.000,00
35.161.614.088,00
507.703.000,00
Honorarium PNS
320.005.000,00
224.340.000,00
475.005.000,00
19.000.000,00
18.991.000,00
22.700.000,00
49.750.247.642,00
26.441.647.985,00
14.495.545.269,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.973.246.354,00
792.290.852,00
359.055.700,00
Belanja Bahan/Material
4.997.564.667,00
2.914.889.353,00
2.934.611.350,00
24.383.114.275,00
18.419.115.367,00
9.133.301.163,00
712.488.000,00
379.609.140,00
169.423.693,00
1.649.216.100,00
399.650.450,00
242.837.225,00
214.500.000,00
123.355.000,00
114.890.000,00
13.305.000,00
0,00
1.500.000,00
Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS 1.
Jumlah Belanja Tak Langsung (1) Belanja Langsung
Uang Lembur PNS Belanja Barang/Jasa
Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Page 30
2014 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Transport Lokal Non PNS Belanja Uang Untuk diberikan kpd pihak ketiga/masyarakat 2.
Jumlah Belanja Langsung (2) Jumlah 1 dan 2
6.276.863.000,00
1.175.045.235,00
518.663.600,00
430.125.000,00
33.376.000,00
0,00
30.050.000,00
30.050.000,00
6.000.000,00
3.608.821.800,00
1.119.598.238,00
664.803.488,00
3.805.000,00
3.805.000,00
0,00
838.528.000,00
179.251.350,00
111.769.050,00
3.971.860.446,00
301.872.000,00
0,00
641.760.000,00
564.740.000,00
238.690.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
68.129.598.111,00
38.487.016.535,00
15.003.248.269,00
105.927.072.111,00
73.648.630.623,00
48.370.065.199,00
31 Desember 2014 (Rp) 2)
Belanja Modal
31 Desember 2013 (Rp)
18.040.345.469,00
12.425.910.700,00
Belanja Modal SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp. 18.040.345.469,00dengan rinciansebagai berikut. Anggaran 2014 (Rp)
No
Belanja Modal
1.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
Realisasi (Rp) 2014
2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
383.625.400,00
257.314.200,00
449.389.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
0,00
0,00
5.000.000,00
650.000,00
200.000,00
0,00
3.013.175.000,00
3.600.000,00
2.860.000,00
155.875.000,00
151.465.000,00
162.780.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
11.242.000,00
11.242.000,00
14.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.469.388.338,00
930.842.000,00
305.007.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.850.00 0,00
2.850.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat komunikasi
13.436.000,00
9.900.000,00
0,00
3.340.675.301,00
1.920.265.820,00
4.007.890.000,00
8.410.917.039,00
3.307.679.020,00
4.947.477.000,00
Belanja Modal Kedokteran
Pengadaan
Alat-Alat
Jumlah 2 2.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung
Page 31
2014
No
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.406.328.430,00
Realisasi (Rp) 2014
2013
8.494.358.530,00
7.441.898.750,00
223.100.000,00
0,00
0,00
9.629.428.430,00
8.494.358.530,00
7.441.898.750,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
0,00
0,00
36.534.950,00
Jumlah 3
0,00
0,00
36.534.950,00
18.040.345.469,00
11.802.037.550,00
12.425.910.700,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Jumlah 3 3.
Anggaran 2014 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Total Belanja Modal
Jumlah tersebut termasuk: - Realisasi Belanja Modal Rp.11.802.037.550,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 3.307.679.020,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 8.494.358.530,00);
Page 32
2014 BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN SKPD Dinas Kesehatan pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan. Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2.
Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3.
Print Out SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.
Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir
Blitar,
Maret 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Dr. KUSPARDANI NIP.19601212 198701 2 002
Page 33
