0
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
Nama
: Meri Fransiska Sipayung
Npm
: 10510095
Program Studi
: Akuntansi
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN FAKULTAS EKONOMI MEDAN 2014
i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul : “Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan” ini tepat pada waktunya. Adapun makalah ini saya susun secara pribadi yang dibantu oleh dosen pembimbing saya. Dalam menyusun makalah ini penulis banyak mendapat kesulitan, namun akhirnya dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan serta rekan-rekan mahasiswa. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak : 1.
Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE.,MSi, selaku dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan laporan PKL ini.
2.
Ibu Audrey Siahaan, selaku sekretaris jurusan ekonomi yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses PKL.
3.
Kepada kedua orangtua saya Moris Sipayung (ayah) dan Suarmi (ibu ) yang telah banyak memberikan semangat, dukungan doa dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan baik.
4.
Kepada Ibu Khairunisa,SE,MM dan Bapak Arfan Anshari Rangkuti,SE dan para pegawai Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang telah menolong penulis dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan makalah initeman satu instansi tempat PKL
ii
5.
Kepada teman satu pkl saya yaitu Sarah Dewi Panjaitan dan Sinarihati Fau yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penulisan laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas doa dan
bantuannya, Tuhan menyertai kita semua.
Medan,
Februari 2014
Penulis
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................. iii DAFTAR TABEL .......................................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN.....................................................................1 1.1 Latar Belakang PKL ............................................................................ 1 1.2 Ruang Lingkup PKL ........................................................................... 2 1.3 Tujuan dan Manfaat PKL .................................................................... 2 BAB II. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 2.1 Gambaran Umum Perusahaan ............................................................. 5 2.1.1
Sejarah Umum Perusahaan ................................................... 5
2.1.2
Visi dan Misi Kantor Walikota Medan ................................. 8
2.1.3
Gambar Kota Medan ............................................................ 10
2.1.4
Makna Logo ......................................................................... 11
2.1.5
Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas ............................. 11
2.2 Pelaksanaan Kegiatan PKL ............................................................... 25 2.2.1
Jenis dan Bentuk Kegiatan PKL .......................................... 25
2.2.2
Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.. ................................................................. 26
2.2.3
Kendala dan Upaya Untuk Memecahkan Masalah .............. 45
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan ......................................................................................... 47 3.2 Saran ................................................................................................... 47 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 48
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Laporan Realisasi ............................................................................. 31 Tabel 2.2 Neraca SKPD sebelum konversi ...................................................... 34 Tabel 2.3 Neraca SKPD setelah konversi ........................................................ 43 Tabel 2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan...................................................... 44
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang PKL Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola
dan
menyelenggarakan
pemerintahan
didaerah
harus
mempertanggungjawaban kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarkan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akunatansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No.24 Tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pegelolaan keuangan daerah. Dari sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang
2
menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undngan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode. Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktek dengan judul “SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ”.
1.2 Ruang Lingkup PKL Dalam hal ini penulis melakukan praktek kerja lapangan di BPKD , khususnya bagian pajak. Dalam praktik kerja lapangan ini penulis mendapatkan data mulai tanggal 27 Januari s/d 14 Februari 2014 yaitu selama 4 minggu. Adapun yang menjadi ruang lingkup praktik kerja lapangan ini adalah :
1.3 Tujuan dan Manfaat PKL A. Tujuan penulisan laporan PKL Adapun tujuan dari penulisan laporan PKL ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3
B. Manfaat penulisan laporan PKL 1. Bagi Penulis a. Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi penulis apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, sehingga dapat menyesuaiakan diri dengan dunia kerja. b. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah di peroleh pada masa kuliah dan sekalian dapat menambah wawasan dan pengalaman. c. Dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dilapangan. d. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. 2. Bagi Akademik a. Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan khususnya akademik dengan instansi b. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. c. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang nantinya bisa di terapkan dalam dunia kampus, yang akan membawa dampak yang positif bagi Universitas HKBP Nommensen agar menjadi sumberdaya yang ulet dan kreatif.
4
3. Bagi Instansi a. Dapat meningkatkan kerja sama antara akademik dengan instansi. b. Instansi atau perusahaan dapat membentuk semangat kerja yang tangguh serta ulet pada diri mahasiswa secara dini yaitu sebelum memasuki dunia kerja sehingga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi.
5
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN
2.1 Gambaran Umum Perusahaan 2.1.1. Sejarah Umum Perusahaan Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Melaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura dan yang lain. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai Sungai Ular sampai kesungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaanya tidak mencakup diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissnk tahun 1990 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun1910 bahwa di samping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah yang spesifik. Mengenai curah hujan di Tanah Deli di golongkan dua macam yakni : Maksimal Utama dan Maksimal Tambahan. Maksimal Utama terjadi pada bulan
6
Oktober
s/d
Desember
sedangkan
Maksimal
Tambahan
antara
bulan
Januari/September dengan intentitas rata-rata 4,4 mm/jam. Menurut Volker pada tahu 1980 Medan masih merupakan hutan rimba dan di kelilingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang- orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli. Hari jadi Kota Medan diperingati setiap tahun sejak 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu, Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu di jabat oleh Drs. Sjoerkarni dibentuklah Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi,SH, Seketaris Syahruddin Siwan,MA. Untuk lebih mengindentifikasikan kegiatan kepanitian ini di keluarkan lagi surat Keputusan Walikotanya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggak 28 oktober 1971 tentang pemebentukan panitia penyusunan sejarah. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga mereka membentuk Pansus yang diketahui M.A Harahap dengan anggotanya antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Bandar kamil, dan Mas Sutarjo. Dengan berbagai persidangan dan perjalan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 di usulkan
7
kepada Walikota Medan untuk di jadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian di bawa kesidang DPRD Tk. II Medan untuk di sahkan . Sesuai dengan hal itu oleh Walikotanmadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Untuk lebih mengintensifakan kegiatan kepanitian ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi SH, Seketaris Syahrudin MA dan anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Drs. Payung Bangun. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga mereka membentuk Pansus yang diketahui M.A Harahap dengan anggotanya Drs. M. Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin. Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk di jadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa ke siding DPRD Tk. II Medan untuk di sahkan. Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk
8
mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang di lakukan oleh Pansus Hari jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai landaannya adalah didirikan Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan. Secara DPRD Tk. II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut tanggal 1 Juli sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang di peringati tanggal 1 april setiap tahunnya.
2.1.2 Visi dan Misi Kantor Walikota Medan 1) Visi: secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi: •
Jangka panjang ( Visi 2025) : Perda Nomor 8 Tahun 2009 : Kota Medan yang maju, sejahtera, religious dan berwawasan lingkungan ( indikasi income perkapita Rp. 72/ juta)
•
Jangka menengah (visi 2015) : Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.
•
Jangka pendek (tahun 2011) : Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis, dan berkualitas guna menciptakan
kesempatan
kemiskinan,
meningkatkan
kerja mutu
yang
luas,
pelayanan
mengurangi public
dan
kesejateraan masyarakat (indikasi : income perkapita menjadi Rp. 41,3 juta dari Rp 36 juta tahun 2010)
9
2) Misi Untuk menghujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakn tugas pemerintah. Adapun misi yang akan diwujudkan Pemerintah Kota Medan tahun 2014 yaitu melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota medan terutama pada 6 aspek dasar, yaitu : 1. Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen pendidikan yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul. 2. Perbaikan infrastruktur utamanya perbaikan jalan kota, jalan lingkungan, taman kota, dan drainase serta penataan pasar tradisional secara silmultan. 3. Pelayanaan kesehatan, baik kases, mutu maupun manajemen kesehatan yang semakin baik. 4. Peningkatan pelayanan administrasi public terutama pelayanan KTP/KK/Akte kelahiran dan perizinan usaha. 5. Peningkatan Disiplin pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kapasitas dan prestasi kerja nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 6. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Catatan : misi ini tidak ringan dan pencapaiannya akan di pengaruhi
10
faktor eksternal dan internal. Untuk itu, kita harus bekerja lebih efektif. Dengan terwujud misi kota medan maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan dengan motto Kota Medan “ Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini ”. 2.1.3 Logo Kota Medan
Gambar : Logo Kota Medan
Pengertian logo Kota Medan : 1. Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang melukiskan 5 bahan pokok yang terpenting di export dari kota medan yaitu : the, pohon getah, sawit, dan tembakau. 2. Satu lingkaran yang terdiri dari setangkai padi dan sedahan kapas masing-masing terdiri dari 17 biji padi dab 8 bunga kapas. 3. Satu bamboo runcing yang terletak di belakang perisai. 4. Satu bintang bamboo runcing dan
11
5. Empat tiang yang menjunjung perisai dan lingkaran tersebut dan menghubungkan pita sutera. 2.1.4 Makna logo : 1. 17 biji berarti 17 hari proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 2. 8 bunga kapas berarti bulan ke-8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 3. 4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti tahun 45 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bamboo runcing berarti kemakmuran serta keadilan social yang merata ada dihadapan kita. 2.1.5 Sruktur organisasi dan Deskripsi Tugas Oraginisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari : a. Kepala BPKD BPKD dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Seketaris Daerah. BPKD mempuyai tugas melaksnakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaraan, akuntansi dan pelaporan.
12
BPKD menyelengarakan fungsi: 1. Perumusan
kebijakan
teknis
dibidang
pengelolaan
keuangan daerah. 2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis utama urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan derah 3. Pemeberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangaan 4. Penyusunan dan penyelengraan administasi keuangan, penatausahaan,
pelaporan,
dan
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah 5. Pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah 6. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Bagian Sekreatariat Seketariat mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup keseketariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Seketariat menyelengarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seketariatan 2. Pengkooedinasian penyusunan perencanaan program
13
3. Pelaksaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKD yang meliputi adminisrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPKD 4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia 5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas BPKD 6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang seketariatan 7. Pelaksanaa mentoring evaluasi dan pelaporan seketariat 8. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bagian c. Bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada seketaris. Sub bagian umum mempuyai tugas pokok pelaksaan sebagian tugas seketariat lingkup administrasi umum. Sub bagian umum menyelengarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana program, dan kegiatan Sub Bagian Umum 2. Penyusunan
bahan
petunjuk
teknis
pengelolaan
administrasi umum 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian 4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan 5. Pelaksanaan hubungan masyarakat 6. Pelaksaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas
14
7. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh seketariat d. Sub Bagian Keuangan Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada seketaris, yang mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian akuntansi 2. Penyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan 4. Penyusun laporan keuangan BPKD 5. Pelaksanaan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan SKPD 6. Penyiapan
bahan
pembinaan,
pengawasan,
dan
pengendalian 7. Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa tugas 8. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh seketariat
15
e. Sub Bagian Penyusunan Program Sub bagian penyusunan program mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seketariat lingkup penyusuna program dan pelaporan. Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian penyusunan program 2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis Lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD 3.
Pelaksanaan
mentoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 4. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD 5. Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegaiatan BPKD 6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan. 7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris f. Bidang anggaran Bidang anggaran mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran
16
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembaiyaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung 3. Pengkoordinasian kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) 4. Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usualan SKPD 5. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD 6. Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD 7. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD 8. Penyusunan kinerja program bidang anggaran 9. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas g. Sub Bagian Pendapatan Sub bagian pendapatan di pimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran, yang mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian besar tugas bidang anggran lingkup pendapatan dan pembiayaab. Sub bidang pendapatan menyelenggarkan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pendapatan
17
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan penerimaan pembaiyaan 3. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah 4. Pengkoordinasian RKA pendaptan SKPD 5. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan 6. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD 7. Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD 8. Penyiapan
laporan
realisasi
SPD
pendapatan
dan
pembiayaan 9. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan 10. Pelaksanaan mentoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas h. Sub Belanja Tidak Langsung Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala bidang anggaran, yang melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung. Sub bidang tidak langsung menyelengarakan fungsi:
18
1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung 3. Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD 4. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD 5. Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD 6. Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD 7. Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung 8. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung i. Sub Bidang Belanja Langsung Sub bidang belanja langsung mempuyai tugas pokok melaksanakn sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja langsung. Sub bidang belanja langsung menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja langsung 2. Penyusunan langsung
bahan
petunjuk teknis
lingkup
belanja
19
3. Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD 4. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung SKPD 5. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD 6. Penyiapan SPD belanja langsung sesuia DPA/DPPA SKPD 7. Peyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung 8. Penyunan lapoang anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung j. Bidang perbendaharaan Bidang
perbendaharaan
mempuyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dank kas. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang perbendaharaan 2. Penyusunan teknis lingkup perbendaharaan 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas 4. Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan 5. Pengujian terhadap pengajuan pembayan gaji, belanja, verifikasi, dan kas
20
6. Penyiapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja tidak langsung , belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan 7. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD 8. Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan 9. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas k. Sub Bidang Gaji Sub bidang gaji di pimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan. Sub bidang gaji menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang gaji 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji 3. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji SKPD 4. Penyiapan bahan penerbitan SP2D Gaji 5. Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji 6. Penyelesaian permasalahan lingkup gaji 7. Peyiapan bahan untuk penerbitan surat keputusan perhentin pembayaran (SKPP) gaji
21
8. Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia 9. Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji 10. Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup gaji l. Sub Bidang Belanja Sub bidang belanja menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidanf belanja 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja 3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang belanja 4. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar belanja dai SKPD 5. Penyiapan register penolakan surat perintah membayar SPM belanja 6. Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pecairan Dana 7. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja 8. Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup belanja 9. Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mentoring
22
m. Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang verifikasi da kas 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas 3. Penyiapan bahan penerbitan SP2D bidang verifikasi kas 4. Penyiapan register SP2D bidang verifikasi kas 5. Pemeriksaan
kelengkapan
surat
pertanggungjawaban
belanja 6. Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD 7. Penyusunan laporan arus kas secara periodic 8. Pencatatan dan penerimaan dan belanja kedalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah 9. Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode 10. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verfikasi dan kas 11. Penyusunan
laporan
kinerja
program
perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas n. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akutansi dan Pelaporan menyelenggarakan funsi:
bidang
23
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan 2. Penyusunan
petunjuk
teknis
lingkup
akuntansi
dan
pelaporan 3. Pengkoordinasian pelalaksanaa tugas di bidang akuantansi dan pelaporan 4. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintahan 5. Pengkoordinsian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manejerial dari SKPD 6. Penyajian data dan informasi dibidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan 7. Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah 8. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan 9. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan pelaporan o. Sub Bidang Akutansi Sub bidang akutansi menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang akuntansi
24
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis perumusan lingkup akutansi 3. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit 4. Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka penggelolaan APBD 5. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6. Pengesahan surat pertanggungjwaban pendapatan 7. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi 8. Pelaksanaan
mentoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya p. Sub Bagian Pelaporan Sub bidang pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang pelaporan 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan 3. Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah 4. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPKD
25
5. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksanaan secara integrasi 6. Penyusunan laporan keuangan tahunan 7. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah 8. Penyiapan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 9. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan 10. Pelaksanaan
mentoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas
2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN PKL 2.2.1 Jenis dan Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 1. Jenis Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Selama
melakukan kegiatan pkl di badan pengelola keuangan
daerah , penulis ditempatkan pada bagian akuntansi dan pelaporan. Selama kegiatan pkl ini penulis bertugas membantu melaksanakan tugas pegawai. 2. Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi di . adapun waktu pkl ini dimulai tanggal 27 Januari s/d 14 Februari. Kegiatan pkl yang telah di laksanakn adalah sebagai berikut:
26
1. Jadwal kegiatan pkl di laksanakan selama 4 hari dalam seminggu yaitu senin s/d jumat. Dimulai pukul 07.45 – 12.00 dan 13.00 – 16.30 2. Pada hari pertama masuk, penulis di perkenalkan dengan karyawan yang berada pada bagian Akuntansi dan Pelaporan. 3. Selama melaksanakan pkl, penulis tetap membantu pegawai melaksanakn tugasnya. 4. Penulis juga dibimbing bagaimana penyusunan laporan keuangan
2.2.2 Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP NO.1) paragraph 14 menyatakan komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan:
27
a.
Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan kinerja pemerintah daerah sebagain penyusun dan pelaksana APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan
pemerintah
daerah
selama
satu
periode,
belanja,
surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b.
Neraca; Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang, dan ekuitas dana.
c.
Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
28
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya Pasal 295 ayat 1 Permendragri 13 tahun 2006 menyatakan Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Menutup Buku Besar Secara Periodik PPK-SKPD memposting jurnal atas transaksi-transaksi kedalam buku besar rekening yang berkenaan. Kemudian Buku Besar tersebut di tutup untuk mendapatkan saldonya. 2. Pembuatan kertas kerja PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan.
29
3. Membuat Neraca Saldo PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo buku besar (per 31 Desember ) kedalam kertas kerja. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar di pindahkan ke kolom Neraca Saldo yang terdapat pada Kertas Kerja sesuai posisi debit dan kredit dalam saldo buku besar. 4. Membuat jurnal penyesuaian jurnal penyesuian dibuat dengan tujuan agar nilai dari akun-akun LRA dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuian ini meliputi transaksi penyesuian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi, seperti piutang, pengakuan
persediaan,
akumulasi penyusutan diakhir periode akuntansi dan penyesuian penerimaan hibah berupa asset. Standar jurnal penyesuian di tingkat SKPD adalah sebagai berikut : a.. standar jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang pendapatan : Penyesuian untuk pengakuan piutang Dr. Piutang pendapatan …xxx (SKPD & SKR yang belum di lunasi
Cr. EDL – Cad piutang….. xxx
b. standar jurnal prmyesuian untuk persediaan dari hasil inventarisasi fisik: Penyesuian atas persediaan
Dr. persediaan …………....xxx Cr. EDL- Cad persediaan…xxx
c. standar jurnal penyesuian untuk penyusutan aset tetap Penyesuian atas penyusutan nilai aset Dr. EDL-Aset tetap………xxx tetap denga memperhitungkan umur ekonomisnya
Cr. penyusutan…xxx
Akumulasi
30
d. standar jurnal penyesuian untuk penerimaan hibah aset Pengakuan jenisnya)
aset yang
(sesuia Dr. Aset………………………….xxx diterima
Cr. EDI- diinvestasikan dalam aset..xx
sebagai hibah
Kolom neraca setelah ditambah/ dikurangi dengan akun yang disesuikan akan menjadi angka neraca saldo yang di sesuaikan 5. Indentifikasi akun-akun LRA Berdasarkan
Neraca
Saldo
yang
telah
disesuiakan
PPK-SKPD
mengindetifikasi akun-akun yang termasud dalam komponen Laporan Realisasi Anggran dan memindahkanya ke kolom
“Laporan Realisasi
Anggaran “ yang terdapat pada Kertas Kerja. 6. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum Konversi. Laporan realisasi anggaran (LRA SKPD) disusun setiap semester. laporan ini menyajikan informasi realisasi pendaptan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.
31
TABEL 2.1 PEMERINTAH KOTA MEDAN SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER Nomor Uraian Urut 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1. 3
1.1.4
2 2.1 2.1.1 2.2 2.1.1 2.2.2 2.2.3
Anggaran Realisasi setelah perubahan
Lebih (kurang)
Pendapatan Pendapatan asli daerah Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan derah yang sah Jumlah Belanja Belanja tidak langsung Belanja pegawai Belanja langsung Belanja Pegawai Belanja Barang, Jasa Belanja modal Jumlah Surplus ( deficit)
7. Membuat Jurnal Penutup : Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah di susun LRA SKPD kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me-nol-kan) pendapatan dan belanja SKPD serta menutup surplus/ deficit ke ekuitasnya : Standar jurnal untuk jurnal penutup ini adalah :
32
Jika dalam
Dr Pendapatan pajak daerah… …..xxx
periode tersebut SKPD
Dr. Pendapatan restribusi daerah …xx
mendapatkan surplus
Cr. Surplus …………………………………….xxx
Menutup surplus
Cr. Belanja Tidak langsung……………..xxx Cr. Belanja langsung……………………….xxx Dr. Surplus……………………….xxx
ke SILPA
Cr. SiLPA…………………………xxx
Jika dalam periode tersebut Dr. Pendapatan pajak daerah……xxx SKPD mengalami defisit
Dr. Pendapatan retribusi daerah...xxx Dr. Defisit SKPD………………..xxx Cr. Belanja Tidak langsung……..xxx Cr. Belanaja langsung…………..xxx
Menutup deficit ke SiLPA
Dr. SiLPA……………………....xxx Cr. Defisit………………………xxx
8. Memindahkan saldo Buku Besar setalah Jurnal Penutup ke dalam KertasKerja : setelah melakukan jurnal penutupan, selanjutnya saldo akun-akun buku besar setelah jurnal penutup dipindahkan ke dalam kertas kerja dan dimasukkan dalam kolom “Neraca Saldo seletah Penutupan”.
33
9. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai alat pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan sebagaimana, disiapkan oleh PPKSKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapakan sebagai laporan realisai semester pertama anggran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 bulan berikutnya paling lama 7 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognis untuk
enam bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan akhir. Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya di sesuiakan dengan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. 10. Identifikasi akun-akun neraca : berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan,
PPK-SKPD
mengindentifikasikan akun-akun juga termaksud komponen neraca dan memindahkannya kekolom “ Neraca” yang terdapat pada kertas kerja.
34
11. menyusun neraca SKPD sebelum Konversi : neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. TABEL 2.2 PEMERINTAH KOTA MEDAN NERACA SKPD Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 Uraian ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pndk Investasi dlm Saham Investasi dlm Obligasi Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang lain-lain Persediaan Pesediaan Alat Tulis Persediaan Material Persediaan Benda Pos Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Makanan Pokok Jumlah ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan mesin Alat-alat Berat Alat angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
Jumlah Tahun n Tahun n-1
Kenaikan (Penurunan) Jumlah %
35
Alat Angkutan di Air Bermotor Alat Angkutan Udara Alat Bengkel Komputer Meubelair Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat persenjataan Gedung/ Bangunan Gedung Kantor Rumah Jabatan Rumah Dinas Bangunan Besejarah Bangunan Monumen Tugu Peringatan Jalan, Irigasi Jalan Jembatan Jaringan Air Instalasi listrik, telepon Aset Tetap Lainnya Buku/ Kepustakaan Kontruksi Dalam Penerjaan Kontruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Bunga Utang Pajak EKUITAS DANA
36
LANCAR Silpa Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rekening Koran-PPKD Jumlah Jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana
12. konversi laporan keuangan SKPD : laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang terdiri dari LRA, Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan disusun berdasrkan struktur anggaran APBD sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sehingga terdapat perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah langka konversi . Berikut konversi yang di maksud: Konversi untuk LRA : PENDAPATAN Permandagri No. 13 Tahun 2006 PP. No. 24 Tahun 2005 tentang PENDAPATAN
SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah
1. pajak daerah
1. pajak daerah
2. retribusi daerah
2. retribusi daerahkan
37
3.
hasil
pengelolaan
kekayaan 3.
hasil
pengelolaan
daerah yang dipisah
daerah yang dipisah
4. lain-lain PAD yang sah
4. lain-lain PAD yang sah
kekayaan
Pendapatan asli daerah yang merupkan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA seperti terlihat dalam bagan yang diatas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu PAD tidak memerlukan konversi Konversi untuk LRA : BELANJA Permendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. Tahun 2005 tentang SAP
BELANJA
BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung
A. Belanja Operasi
1.Belanja pegawai
1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Bunga 4. Subsidi 5. Hibah 6. Bantuan Sosial
B. Belanja Langsung
B. Belanja Modal
1. Belanja Pegawai
1. Blanja Tanah
2. Belanja Barang dan Pegawai
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal
3. Belanja Gedung, dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan
38
5. Belanja Aset Tetap lainnya 6. Belanja Aset lainnya
Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA seperti terlihat, dalam bagan diatas, harus di lakukan konversi yaitu : Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belaja Operasi. Sedangkan untuk Belanja langsung konversi sebagai berikut : 1) Dari komponen belanja langsung yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada aku belanja pegawai 2) Dari komponen belanja langsug yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanjaan barang dan 3) Dari komponen belanja langsung yaitu akun belanja modal komponen belanja modal Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus di laporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian perlu dibuat dua versi pelaporan LRA yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan diatas.
39
13. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD setelah Konversi. Setelah melakukan konversi, PPK-SKPD menyusun laporan realisasi anggaran sesuai SAP. Format laporan realisasi anggran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 14. Konversi untuk Neraca : ketika akan melakukan konversi Neraca perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagian dibawah ini
Permadgri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang
ASET LANCAR
SAP ASET LANCAR
1. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Penerimaan
PIUTANG
3. Piutang
1. Piutang Pajak
4.Bagian
KAS
Lancar
Tagihan
Penjualan Angsuran 2. Piutang Restribusi
5.Bagian
Lancar
Tuntutan
Perbendaharaan 3. Piutang lain-lain
6.Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
PERSEDIAAN
7. Piutang lainnya
1. Persediaan Alat Tulis Kantor
8. Persediaan
40
2. Persediaan Alat LIstrik 3. Persediaan Material/ Bahan 4. Persediaan Benda Pos 5. Persediaan Bahan Bakar 6.Persediaan
Bahan
Makanan
Pokok
Perbedaan didalam aset tetap ada pada kelompok jalan, jaringan dan instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah jalan, irigasi dan jaringan. Bila di perhatikan lebih seksama kedalam susunan kode rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksu dengan jaringan termasuk didalamnya adalah jaringan irigasi sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.
Permendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
ASET LAINNYA
ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1. Tagihan Penjualan Angsuran
2.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 2. Tuntutan Ganti Rugi Daerah 3. Aset Tidak Berwujud
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
4. Aset lain-lain
4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset lain-lain
Tidak ada perbedaan pada kelompok Aset lainnya antara PP No. 24 Tahun 2005 dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006
41
Permendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
2. Uang Muka dari Kas Daerah*
2. Utang Bunga
3. Utang Bunga
3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Utang Pajak
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang lainnya
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5. Utang Jangka Pendek Lainnya 6. Pendapatan di Terima Dimuka** 7. Utang Jangka Pendek Lainnya
Perbedaan kelompok kewajiban : •
Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Uang Muka dari Kas
Derah. Bila yang di maksud adalah transfer kas dari
BUD, maka di akui/dicatat sebagai RK-Pusat yang menjadi bagian dari akun ekuitas dana di SKPD •
Dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/ Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belom disetorkan ke Kas Daerah. Akun lebih tepat dimasukkan dalam Kelompok Ekuitas Dana Lancar
42
Permendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang
EKUITAS DANA
SAP EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(SILPA)
2. Cadangan Piutang
2. Cadangan Piutang
3. Cadangan Persediaan
3. Cadangan Persediaan
4. Dana yang harus disediakan untuk 4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek *
pembayaran
Utang
Jangka
Pendek Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
2.Diinvestasikan dalam Aset lainnya 2. Diinvestasikan dalam Aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
(tidak termasuk Dana Cadangan)
Dari bagan diatas dapat diketahui banwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. (*) : akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang jangka Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar.
43
15. Penyusanan Neraca SKPD Setalah Konversi : Setelah melakukan konversi, PPK SKPD menyusun Neraca sesuai SAP.
TABEL 2.3 PEMERINTAH KOTA MEDAN SKPD NERACA Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0 Uraian 20X1 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagia Lancar Tuntutan Ganti Rugi Jumlah aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan jaringan Akumulasi Penyusutan Jumlah aset Tetap Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak berwujud Jumlah Aset lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang jangka pendek lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek Jumlah kewajiban Ekuitas dana Ekuitas dana lancer Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayarn utang jangka pendek
20X0
44
Pendapatan yang ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah ekuitas dana investasi Jumlah ekuitas dana Jumlah kewajiban dana ekuitas dana
16. Penyusunan Catatan Atas laporan Keuangan : Catatan atas laporan
keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan Keuangan.
TABEL 2.4 PEMERINTAH KOTA MEDAN SKPD CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN Bab 1
Bab II
Pendahuluan 1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1 Ekonomi Makro 2.2
Kebijakan Keuangan
2.3
Indikator pencapaian target kinerja APBD
45
Bab III
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2 Bab IV
Hambatan dan kendala yang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi 4.1
Entitas Akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
4.2
Bab V
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berakitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Penjelasan pos-pos laporan Keuangan SKPD 5.1
Rincian dari penjelasan masing-masing keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan
pos-pos pelaporan
5.1.2 Belanja 5.1.3 Aset 5.1.4 Kewajiban 5.1.5 Ekuitas Dana
2.2.3 Kendala dan Upaya Untuk Memecahkan Masalah a. Kendala yang Dihadapi Ada beberapa kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yaitu : 1. Adanya
keterbatasan
mengenai
pengetahuan
tentang
Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
tentang
46
2. Penulis tidak banyak melakukan kegiatan karena banyak yang menjadi privasi Badan Pengelola Keuangan. 3. Dan rasa canggung dalam berkomunikasi cukup menghambat jalanya Praktek Kerja Lapangan. b. Upaya untuk memecahkan kendala yang dihadapi penulis: 1. Penulis meminta bantuan kepada pegawai yang ada untuk penyusunan laporan pkl ini. 2. Dibantunya penulis untuk lebih mengenal penyusunan laporan keuangan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan memotivasi penulis agar tetap semangat dalam menghadapi kendala. 3. Mengenal seluru pegawai yang berada pada Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk mengurangi rasa canggung dalam pelaksanaan PKL dan banyak sekali manfaat yang diterima dari PKL dan sangat berguna bagi penulis untuk memasuki dunia kerja.
47
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan Dari seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan mulai dari Bab I sampai Bab III dan berdasarkan tinjauan yang di lakukan penulis berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyusunan laporan keuangan SKPD telah disusun dengan baik.
3.2 SARAN Saran yang di berikan sebagai rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah tetap menggunakan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD karena telah di susun dengan baik.
48
DAFTAR PUSTAKA
Sinaga, Timbul,dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga, Penerbit Semesta Media, Bandung 2011 http:// www.pemkomedan.go.id Sistem dan Prosedur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
