PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PROSES SPP-SPM

Widyat Nurcahyo dan Yumniati Agustina, Pengembangan Sistem Informasi PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PROSES SPP-SPM Widyat Nurcahyo Program Studi Teknik Informatika Universitas Tama Jagakarsa [email protected] Yumniati Agustina Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan [email protected] ABSTRACT Government Regulations of the Regional Financial Management requires that the financial statements are decentralized to the local Regional Working Units (SKPD). To achieve a good and effective financial management processes, the role of computer-based information system is the solution. This study developed a web-based information systems for the financial administration processes in the SKPD, with regard to the submission of funding activities through the SPP-SPM procedures. This application is emphasized to minimize human error and increase the accountability of the SKPD's financial statements. From the test results, the application can produce a perfect output, and found no significant deficiencies in terms of speed and accuracy of the system. In the future, applications need to be developed by adding adequate security to be used over the Internet, and expanded to include wider SKPD's financial administration processes. Keywords: Web-based Information System, Regional Working Unit, SPP, SPM 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Organisasi pemerintah yang berbasis kepada Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting dalam abad ke dua puluh satu di era milineum ketiga ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Kekuatan suatu organisasi pemerintahan akan sangat tergantung kepada informasi atau pengetahuan

yang dimilikinya, informasi akan menjadi perekat unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi. Saat ini tidak ada organisasi termasuk organisasi pemerintah yang bisa bertahan hidup tanpa mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber daya keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya mesin yang digunakan untuk membentuk dan mengoperasikan organisasi. Teknologi informasi dalam organisasi akan membantu penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dengan cepat. Sistem

Jurnal Sains dan Teknologi Utama, Volume XI, Nomor 3, Desember 2016

189

Widyat Nurcahyo dan Yumniati Agustina, Pengembangan Sistem Informasi

informasi tersebut digunakan untuk 1.4 meningkatkan kinerja individual dalam organisasi yang pastinya juga akan meningkatkan kinerja organisasi. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat 1. desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini, guna mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer merupakan solusi permasalahan diatas. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. 1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah di SKPD terutama yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan proses pengajuan dana kegiatan, melalui sistem informasi. 1.3 Manfaat Penelitian 1. Meminimalkan kesalahan manusia yang menghambat proses pengajuan dana kegiatan di SKPD 2. Meningkatkan kinerja staf pada khususnya dan SKPD terkait pada umumnya 3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Memungkinkan penyimpanan knowledge organisasi dalam jangka waktu yang sangat lam

Ruang Lingkup Sistem Informasi yang akan dibuat dibatasi pada proses penatausahaan keuangan daerah di SKPD yang berkaitan dengan pengajuan dana kegiatan melalui prosedur SPP-SPM. Seluruh prosedur kerja dan sistem yang akan dibuat akan mengacu pada : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya 1.5 Metode Penelitian Metode Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode gabungan, yaitu: a. Wawancara Peneliti mengadakan tanya jawab kepada staf dan pejabat yang berwenang terutama staf dan pejabat bagian umum dan keuangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan prosedur kerja serta dokumen pendukung. b. Studi Pustaka Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung secara teoritikal mengenai penelitian ini. 2. PERANCANGAN SISTEM 2.1 Identifikasi Masalah Dari identifikasi awal didapatkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu:


190


1. Proses pengajuan dana kegiatan melalui prosedur SPP-SPM merupakan proses yang sangat penting karena menyangkut pembiayaan kegiatan 2. Kesalahan dalam pembuatan dokumen SPP-SPM menempati porsi yang besar sebagai penyebab keterlambatan pembayaran 3. Pembuatan dokumen SPP-SPM dan laporan keuangan yang berkaitan dengannya memakan porsi waktu cukup besar dari waktu staf keuangan 4. Pengendalian dana kegiatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah kebocoran dana, dan hal ini dianggap sebagai proses yang sulit karena jumlah kegiatan yang sangat banyak. 2.2 Analisis Kebutuhan Sistem Berikut akan dijabarkan kebutuhan atas sistem yang akan dibuat. 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) a. DPA merupakan dasar dari seluruh anggaran kegiatan, karenanya perlu ada dalam sistem. b. DPA yang diterima dalam bentuk hardcopy di-input ke dalam sistem secara lengkap. c. DPPA (DPA perubahan) di-input tanpa menghapus DPA murni. d. Sistem harus bisa menampilkan daftar DPA yang sudah di-input serta melakukan proses penambahan dan perubahan data. 2. Surat Penyediaan Dana (SPD) a. SPD merupakan dasar dari tersedianya dana untuk kegiatan, karenanya perlu ada dalam sistem. b. SPD yang diterima dalam bentuk hardcopy di-input ke dalam sistem secara lengkap

c. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPD yang sudah di-input serta melakukan proses penambahan dan perubahan data. 3. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan a. SPP UP dibuat dengan memasukkan data mengenai program, kegiatan dan jumlah anggaran yang diminta. Nomor SPP dibuat otomatis. b. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. c. Permintaan UP dimasukkan ke dalam rekening Uang Persediaan d. (kode:0000000). e. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP UP yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP UP. 4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan a. SPP TU dibuat dengan memasukkan data mengenai program, kegiatan dan jumlah anggaran yang diminta. Nomor SPP dibuat otomatis. b. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. c. Permintaan TU dimasukkan ke dalam rekening Tambahan Uang Persediaan (kode:9999999). d. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP TU yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP TU.


191


5. Surat Permintaan Pembayaran LS Barang & Jasa a. SPP LS Barang & Jasa dibuat dengan memasukkan data mengenai program, kegiatan, PPTK, data Perusahaan Pihak Ke-3, dan jumlah anggaran yang diminta per rekening sesuai SPJ. Nomor SPP dibuat otomatis. b. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. c. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP LS Barang & Jasa yang sudah diinput, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP LS Barang & d. Jasa. 6. Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji & Tunjangan a. SPP LS Gaji & Tunjangan dibuat dengan memasukkan data mengenai program, kegiatan, PPTK, dan jumlah anggaran yang diminta per rekening sesuai SPJ. Nomor SPP dibuat otomatis. b. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. c. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP LS Gaji & Tunjangan yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP LS Gaji & Tunjangan. 7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan & GU Nihil a. SPP GU / GU Nihil dibuat dengan memasukkan data mengenai program dan kegiatan, kemudian memilih UMK dan SPJ yang sudah

b.

c.

8. a.

b.

c.

9. a.

ada namun belum dibuat SPP-nya. Data rekening dan jumlah mengikuti SPJ. Diberi pilihan apakah SPP GU ingin dibuat Nihil. Nomor SPP dibuat otomatis. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP GU / GU Nihil yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP GU / GU Nihil. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil SPP TU Nihil dibuat dengan memasukkan data mengenai program dan kegiatan, kemudian memilih UMK dan SPJ yang sudah ada namun belum dibuat SPP-nya. Data rekening dan jumlah mengikuti SPJ. Nomor SPP dibuat otomatis. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di SPD. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPP TU Nihil yang sudah diinput, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPP TU Nihil. Uang Muka Kegiatan (UMK) GU/TU UMK GU/TU dibuat dengan memasukkan data mengenai program, kegiatan, dan jumlah anggaran yang diminta per rekening. Nomor UMK dibuat otomatis.


192


b. Besarnya jumlah anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang ada di DPA, dan tidak boleh melebihi jumlah sisa UP. c. Sistem harus bisa menampilkan daftar UMK GU/TU yang sudah diinput, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen UMK GU/TU. 10. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) a. SPJ dibuat dengan memilih UMK yang akan dibuat SPJ-nya, memilih rekening dan memasukkan jumlah SPJ. b. Besarnya jumlah SPJ tidak boleh melebihi jumlah UMK ybs, dan tidak boleh melebihi sisa UMK yang belum di SPJ-kan. c. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPJ yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data. 11. Pengembalian UMK a. UMK yang tidak habis dipakai, harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah. b. Pengembalian UMK dibuat dengan memilih UMK yang akan dikembalikan, dan memasukkan jumlah pengembaliannya. c. Besarnya jumlah pengembalian tidak boleh melebihi sisa UMK ybs yang belum di SPJ-kan. d. Sistem harus bisa menampilkan daftar pengembalian yang sudah diinput, melakukan proses penambahan dan perubahan data. 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) a. SP2D menandakan besarnya dana yang sudah dicairkan, karenanya perlu ada dalam sistem.

b. SP2D diinput dengan memilih SPM yang menjadi dasar pengeluarannya. Data kegiatan, rekening, dan jumlah mengikuti SPM tersebut. c. Sistem harus bisa menampilkan daftar SP2D yang sudah di-input serta melakukan proses penambahan dan perubahan data.

13. Penolakan SPP a. SPP dapat ditolak untuk dibuat SPMnya. b. Penolakan SPP dicatat dengan cara memilih SPP yang ditolak dan memasukkan alasan penolakannya. c. SPP yang sudah ditolak bisa dibatalkan penolakannya. 14. Surat Perintah Membayar (SPM) a. SPM dibuat dengan memasukkan memilih SPP yang akan dibuat SPMnya, kemudian menambahkan datadata SPM seperti data Potongan dan Pajak. Nomor SPM dibuat otomatis. Data kegiatan, rekening, dan jumlah mengikuti SPP. b. Sistem harus bisa menampilkan daftar SPM yang sudah di-input, melakukan proses penambahan dan perubahan data, dan mencetak berkas dokumen SPM. 15. Laporan Register SPP/SPM/SP2D a. Laporan Register SPP/SPM/SP2D dibuat sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan b. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Serta Penyamppaiannya, halaman 63. 16. Data SPP/SPM/SP2D diambil dari data yang telah diinput kedalam sistem. Laporan Register SPP. Datadata SPP diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem.


193


17. Laporan Register UMK. Data-data UMK diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 18. Laporan Register SPM. Data-data SPM diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 19. Laporan Register SP2D. Data-data SP2D diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 20. Laporan Rencana Operasional Kegiatan. Data-data ROK diambil dari data DPA yang telah diinput ke dalam sistem. 21. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJB) Administratif Pengeluaran a. LPJB Administratif dibuat sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, halaman 100. b. Data-data yang dibutuhkan diambil dari data yang telah diinput kedalam sistem. 22. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJB) Pengeluaran Fungsional a. LPJB Fungsional dibuat sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, halaman 102. b. Data-data yang dibutuhkan diambil dari data yang telah diinput kedalam sistem. 23. Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan a. LPJB UP dibuat sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, halaman 94. b. Data-data yang dibutuhkan diambil dari data yang telah diinput kedalam sistem. 24. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan a. LPJB TU dibuat sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, halaman 96. c. Data-data yang dibutuhkan diambil dari data yang telah diinput kedalam sistem. 25. Laporan Pajak. Data-data Pajak diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 26. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran. Data-data Anggaran dan Penyerapan Anggaran diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 27. Laporan Kartu Kendali Kegiatan. Data-data Anggaran dan realisasi SP2D diambil dari data yang telah diinput ke dalam sistem. 28. Data-Data Lain Data-data lain yang dibutuhkan sistem, seperti: a. Data Urusan Pemerintah dan SKPD b. Data Rekening c. Data Program dan Kegiatan d. Data Pejabat Pemerintah e. Data Peraturan dan Undang-undang 6 Data Perusahaan Pihak ke-3 Harus ada di dalam sistem.


194


29. Pengguna Sistem a. Sistem yang akan dibangun digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki hak akses berbeda. b. Hak akses pengguna terhadap sistem harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pengguna yang melanggar hak aksesnya. c. Sistem harus dapat diakses dari beberapa tempat berbeda secara bersamaan. 3. DESAIN SISTEM 3.1 Identifikasi Pengguna Beberapa pengguna yang menggunakan sistem: a. Administrator, bertanggung jawab atas sistem secara keseluruhan b. Staff Keuangan, melakukan input data dan mencetak dokumen serta laporan c. Bendahara Pengeluaran, mencetak laporan yang berkaitan dengannya serta melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran d. Pejabat Penatausahaan Keuangan, melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melakukan input data kegiatan seperti UMK dan SPJ 3.2 Desain input Input dirancang untuk memasukkan dua jenis data yaitu: 1. Data Master a. SKPD b. Rekening c. Program dan Kegiatan d. Pejabat Pemerintahan e. Peraturan dan Undang-undang f. Perusahaan Pihak ke-3 g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) h. Surat Penyediaan Dana (SPD)

i. Nomor Surat 2. Data Transaksi a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. Uang Muka Kegiatan (UMK) d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. Pengembalian UMK g. Penolakan SPP 3.3 Desain output Output berupa laporan-laporan yang terdiri dari: a. Dokumen SPP b. Dokumen SPM c. Register SPP/SPM/SP2D d. Dokumen UMK e. Register UMK f. Rencana Operasional Kegiatan g. Realisasi Penyerapan Anggaran h. Kartu Kendali Kegiatan i. Laporan Pertanggungjawaban j. Bendahara Pengeluaran (LPJB) k. Laporan Pajak 3.4 Desain Basis Data Basis data sistem ini memiliki 35 tabel, yaitu: 1. mastercustomer, berisikan data perusahaan pihak ke-3 2. mastercustomerbank, berisikan data rekening bank milik pihak ke3 3. masterdpa, berisikan data DPA 4. masterdpa10, berisikan data detil DPA 5. masterprogram, berisikan data program 6. masterkegiatan, berisikan data kegiatan 7. masterpejabat, berisikan data pejabat pemerintahan 8. masterperaturan, berisikan data peraturan dan undang-undang


195


9.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34.

masterpergubspp, berisikan peraturan yang digunakan untuk jenis laporan tertentu masterrekening, berisikan data rekening masterso, berisikan data SKPD mastersodetail, berisikan detil SKPD - masterspd, berisikan data SPD masterspddetail, berisikan detil SPD sp2d10, berisikan data SP2D sp2d20, berisikan data detil SP2D spj, berisikan data SPJ spj30, berisikan data detil SPJ spjpotongan, berisikan potongan SPJ spm, berisikan data SPM spmdetail, berisikan data detil SPM spmpotongan, berisikan data potongan SPM spp10, berisikan data SPP spp20, berisikan data detil SPP sppseq, berisikan urutan nomor SPP umk10, berisikan data UMK umk20, berisikan data detil UMK umk30, berisikan data penjabaran detil UMK umkretur, berisikan data pengembalian UMK menu, berisikan menu untuk tampilan sistem menuhead, berisikan menu untuk tampilan sistem userid, berisikan nama dan password pengguna sistem akses, berisikan hak akses untuk masing-masing user codemst, berisikan data-data penting lain seperti: nomor surat, jenis SPP, dll. options, berisikan opsi-opsi sistem

3.5 Desain Proses Gambar 1 menunjukkan aliran proses pengajuan dana kegiatan melalui prosedur SPP-SPM:

Penjelasan: a. Seluruh pendanaan atas kegiatan pada tahun anggaran berjalan berpatokan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA bisa berubah sekali dalam setahun melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Anggaran untuk kegiatan di dalam DPA dialokasikan dalam periode bulanan. b. Ketersediaan dana ditunjukkan dengan munculnya Surat Penyediaan Dana (SPD). Tiap SPD menunjukkan ketersediaan dana untuk periode triwulan. Dengan keluarnya SPD, maka kegiatan sudah bisa dimulai. c. Untuk kegiatan yang masuk ke dalam kategori LS, setelah kegiatan diselesaikan, maka dibuatlah Surat


196


d. Pertanggungjawaban (SPJ). e. Berdasarkan SPJ tersebut, dibuatlah dokumen SPP LS dan SPM LS. Setelah pengajuan SPP dan SPM LS, maka keluarlah SP2D LS yang menandakan bahwa dana sudah dicairkan. f. Untuk kegiatan yang pendanaannya dari Kas Umum Daerah, maka proses dimulai dengan membuat dokumen SPP UP dan SPM UP. Setelah pengajuan SPP dan SPM tersebut, maka keluarlah SP2D UP yang menandakan bahwa dana UP sudah dicairkan ke Kas Umum Daerah. Dengan demikian kegiatankegiatan tersebut sudah bisa berjalan. g. PPTK mengajukan Uang Muka h. Kegiatan (UMK) GU. UMK diambil dari Kas Umum Daerah. Setelah kegiatan dilaksanakan, PPTK memberikan SPJ sebagai pertanggungjawaban UMK yang telah dimintanya. Berdasarkan SPJ tersebut dibuat SPP GU dan SPM GU. Setelah pengajuan SPP dan SPM tersebut, maka keluarlah SP2D GU yang menandakan bahwa dana sudah dicairkan ke Kas Umum Daerah untuk mengganti (revolve) UP yang sudah diambil untuk UMK. i. Jika seluruh anggaran kegiatan yang diajukan SPJ-nya sudah habis, maka yang dibuat adalah SPP dan SPM GU Nihil, sehingga yang keluar kemudian adalah SP2D GU Nihil yang menandakan tidak ada lagi dana yang dicairkan. j. Untuk kegiatan yang sifatnya mendesak, dibuatlah SPP dan SPM TU. Setelah diajukan, maka keluarlah SP2D TU yang menandakan bahwa dana TU sudah dicairkan ke Kas Umum Daerah.

Penggunaannya hanya boleh untuk kegiatan sesuai saat pengajuan SPP/SPM. k. PPTK mengajukan Uang Muka l. Kegiatan (UMK) TU. UMK diambil dari Kas Umum Daerah. Setelah kegiatan dilaksanakan, PPTK memberikan SPJ sebagai pertanggungjawaban UMK yang telah dimintanya. Berdasarkan SPJ tersebut dibuat SPP dan SPM TU Nihil. Setelah pengajuan SPP dan SPM tersebut, maka keluarlah SP2D TU Nihil yang menandakan bahwa dana m. TU yang dicairkan sudah dipertanggungjawabkan. Tidak ada dana yang dicairkan. 4.

PERANGKAT LUNAK YANG DIGUNAKAN Sistem Aplikasi SPP-SPM ini dibuat berbasis web, dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Web server yang dipergunakan dalam instalasi adalah Apache 2.2.16. PHP yang dipergunakan adalah PHP 5.3.3, dan MySQL server yang digunakan adalah MySQL 5.1.51. Untuk kebutuhan administrasi Database MySQL digunakan PHPMyAdmin 3.3.7. Sementara untuk menjalankannya, dibutuhkan sebuah Web Browser, seperti misalnya Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome dan lain-lain. Disarankan untuk menggunakan Mozilla Firefox versi terbaru. 5. PERANGKAT KERAS YANG DIPERLUKAN Perangkat keras yang disarankan untuk menjalankan sistem ini adalah sebagai berikut: Server: Client:


197


Prosesor 2 GHz Memori 2 GB HardDisk 10 GB

Prosesor 1 GHz Memori 1 GB

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1 Hasil Penelitian Dalam sistem ini, aplikasi dan database di-install di sebuah server. Jika client terhubung ke jaringan, maka aplikasi tersebut dapat diakses melalui web browser. Lebih jelasnya, arsitektur program ditunjukkan pada gambar berikut.

CLIENTS

DATABASE

Gambar 2. Arsitektur Sistem Aplikasi ini memiliki antarmuka grafis yang memudahkan pengguna dan administrator untuk berinteraksi dengan aplikasi. Aplikasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu: Master, Transaksi, Laporan, dan Administrator. Bagian Master, digunakan untuk melakukan manajemen terhadap data-data master. Bagian Transaksi digunakan untuk melakukan transaksi dan manajemen data transaksi. Bagian laporan digunakan untuk melihat dan mencetak laporan. Bagian Administrator digunakan untuk melakukan manajemen sistem, seperti manajemen user dan opsi-opsi sistem lainnya. Beberapa screenshot sistem dapat dilihat pada lampiran. 6.2 Verifikasi dan Validasi Verifikasi dan validasi dilakukan dengan membandingkan keluaran yang

dihasilkan sistem dengan keluaran perhitungan yang dilakukan manual. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data nyata tahun 2010 sebuah SKPD di Kota Tangerang Selatan, yang karena alasan kerahasiaan tidak dapat ditampilkan disini. Keluaran yang diperbandingkan adalah keluaran akhir tahun yaitu: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJB), Register SPP/SPM/SP2D, dan Realisasi Penyerapan Anggaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keluaran sistem sama dengan keluaran melalui perhitungan manual. 6.3 Kinerja Sistem Secara keseluruhan kinerja sistem sangat baik. Melalui uji coba 3 workstation yang menggunakan sistem secara bersamaan, tidak ditemukan kekurangan baik dari sisi kecepatan maupun keakuratan data. Hingga jumlah record dalam database mencapai 15.000 record, kinerja server dalam melakukan perhitungan belum menunjukkan penurunan. 6.4 Kelebihan Sistem 1. Memudahkan pengguna dalam melakukan proses SPP-SPM dan pembuatan laporan keuangan SKPD, dalam hal mengurangi waktu kerja dan meminimalkan kesalahan. 2. Mendukung multiplatform 3. Browser independent 4. Mendukung multiuser 6.5. Kekurangan Sistem 1. Belum ada mekanisme untuk memeriksa login apakah sudah dipakai atau belum, sehingga masih memungkinkan melakukan login yang sama pada lebih dari satu workstation. 2. Belum ada log file untuk mengetahui history penggunaan sistem.


198


3. Belum dapat digunakan lebih luas melalui Internet karena sistem keamanan yang belum memadai.

6.6. Strategi Implementasi Pemakaian sistem dalam SKPD dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut: 1. Pengguna telah mengerti alur kerja SPP-SPM, penggunaan web browser secara umum, dan perintah-perintah yang digunakan dalam sistem 2. Sistem dapat dipasang dengan menempatkan aplikasi pada sebuah server dengan platform apa saja menggunakan perangkat lunak yang telah disebutkan diatas. 3. Jaringan (LAN) telah terpasang dengan baik. 4. Workstation terhubung pada jaringan dan sudah terpasang sebuah web browser. 7. KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan Aplikasi dirancang untuk mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu proses SPP-SPM. Aplikasi bersifat multiplatform, multiuser, dan browser independent, karena end user tidak memiliki ketergantungan terhadap sistem operasi (multiplatform), dapat digunakan secara bersama-sama (multi user) dan tidak bergantung pada web browser tertentu (browser independent). Aplikasi cukup dipasang pada sebuah server yang sudah memiliki komponen web server secara lengkap, yaitu webserver, php, dan mysql. Client yang terhubung dalam jaringan dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan mengunjungi situs web pada server tersebut melalui web browsernya, sehingga tidak diperlukan instalasi aplikasi di client.

Dari hasil pengujian, aplikasi dapat menghasilkan keluaran yang sempurna, dan tidak ditemukan kekurangan yang berarti dari sisi kecepatan dan keakuratan sistem. 7.2 Saran Beberapa saran untuk pengembangan sistem: 1. Meningkatkan keamanan sistem sehingga dapat digunakan secara lebih luas melalui internet. 2. Melengkapi sistem dengan mekanisme logging yang memadai. 3. Mengembangkan sistem hingga mencakup laporan keuangan lain yang berkaitan dengan proses SPPSPM, seperti pembuatan Buku Kas Umum (BKU) dan proses pengajuanpemeriksaan-pembayaran kegiatan (PHO/FHO). DAFTAR PUSTAKA 1. Elizabeth Naramore, et.al., Beginning PHP5, Apache, and MySQL Web Development., Wiley Publishing, Inc.Indianapolis, Indiana. 2005 2. Michele Davis, Jon Phillips, Learning PHP and MySQL, O'Reilly. June 2006 3. Gary B. Shelly, Harry J. Rosenblatt.Systems Analysis and th Design. 8 Edition. Course Technology. Boston. 2010. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.


199


LAMPIRAN


200

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PROSES SPP-SPM

Recommend Documents