tedi – last 08/17
A B
C
D
E
Batasan Keuangan Negara Pengelolaan Keuangan Negara Penatausahaan Keuangan Daerah (Contoh Aplikasi)
Keuangan negara adalah : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Hak-hak negara : 1. Hak untuk menarik pajak. 2. Hak untuk menarik iuran. 3. Hak untuk mencetak uang. 4. Hak untuk mengadakan pinjaman. 5. Hak untuk melakukan pinjaman paksa. Kewajiban negara : menyelenggarakan tugas/fungsi negara
Ruang linglup keuangan negara : APBN, APBD, Anggaran BUMN/BUMD, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang hakekatnya seluruh kekayaan negara Dalam pengelolaannya, ruang lingkup keuangan negara tersebut dibagi menjadi : 1. Pengelolaan Fiskal o/Pemerintah secara Langsung 2. Pengelolaan Moneter o/ Bank Sentral 3. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan o/ BUMN/D
BPKP (2007) menjelaskan bahwa penerapan kaidahkaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara berlandaskan kepada asas : 1. Asas Tahunan 2. Asas Universalitas (Kelengkapan) 3. Asas Kesatuan 4. Asas Spesialis 5. Asas Akuntabilitas 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Proporsionalitas 8. Asas Keterbukaan 9. Asas Pemeriksaan Keuangan
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara langsung ini terdapat 2 tipe pengurusan : 1. Peng. Umum/Administratif (Administratief Beheer) 2. Peng. Khusus/Bendaharawan (Comptabel Beheer) Tujuan pengelolaan keuangan negara : 1. Realokasi sumber daya secara adil dan merata. 2. Pemerataan pembangunan 3. Menjaga kestabilan ekonomi, pertahanan dan keamanan negara.
Pengurusan Umum : 1. Otorisator (Penguasa Primer). 2. Ordonatur (Penguasa Sekunder). Dipegang oleh Presiden, dan dilimpahkan kepada Para Menteri/ Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Otorisator Pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan/pengeluaran negara Otorisasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Otorisasi yang bersifat luas/umum. Otorisasi ini dalam pelaksanaannya tidak membawa akibat secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, serta dikeluarkan dalam bentuk peraturan seperti : UU, PP, Kepres. 2. Otorisasi yang bersifat sempit/khusus. Otorisasi ini dalam pelaksanaannya membawa akibat secara langsung terhadap terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, serta dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi/SKO, misalnya : Otorisasi Permanen, Otorisasi Rutin
Ordonator Pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Tugas ordonatur : 1. Mengusahakan agar penerimaan-penerimaan negara masuk ke kas negara tepat pada waktunya (kecuali untuk Pajak, Bea & Cukai) 2. Menerima, menguji dan membebankan tagihantagihan kepada negara sesuai dengan bagian dan mata anggarannya (menerbitkan SPM)
Bendaharawan : Orang/badan hukum yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang, surat berharga, dan barang milik negara di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang lain.
Berdasarkan objek pengurusannya : 1. Bendaharawan Uang. 2. Bendaharawan Barang. Menteri Keuangan bertindak sebagai : Bendahara Umum Negara. Dibantu oleh Kuasa BUN : Dirjen Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Bendaharawan Uang. Bendaharawan uang dikelompokan menjadi 2 : 1. Bendaharawan Umum. Tugas bendaharawan umum ini meliputi : 1. Menerima uang yang berasal dari pemindahbukuan, dan dari setoran penerimaan pajak dan PNBP. 2. Menyimpan uang negara, uang pihak ketiga yang dikuasai negara, dan surat berharga. 3. Membayar berbagai tagihan dari pihak ketiga berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Mencatat semua transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkan pengurusannya.
2. Bendaharawan Khusus. Berdasarkan ruang lingkup tugasnya, bendaharawan khusus dibedakan menjadi : 1.Bendaharawan Penerima/Penyetor Tetap (Bend. Penerima Bea Dan Cukai, Bend. Penerima pada kementrian/lembaga negara yang mempunyai penerimaan non pajak, dan menata-usahakan sendiri penerimaannya Tugas bendaharawan Penerima adalah : 1. Menerima penerimaan-penerimaan negara yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. 2. Menyimpan penerimaan-penerimaan tersebut. 3. Menyetorkan penerimaan-penerimaan negara ke rekening kas negara. 4. Mencatat semua transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkan pengurusannya kepada kementrian/lembaga negara yang membawahinya.
2. Bendaharawan UUDP : Tugas bendaharawan UUDP yaitu menangani pengeluaran-pengeluaran rutin atau pengeluaranpengeluaran pembangunan. Bendaharawan UUDP ini terdiri atas : 1. Bendaharawan Rutin 2. Bendaharawan Proyek 3. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji, 4. Bendaharawan Pensiun 5. Bendaharawan Pemberi Uang Muka Cabang 6. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang 7. Bendaharawan Pemilu
Bendaharawan Barang adalah : bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan, menyalurkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan semua barang milik negara yang berada dalam pengurusannya.
Pejabat yang berkuasa mengadakan barangnya adalah para menteri dan ketua lembaga negara yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Material. Dalam praktek, fungsi ini dilimpahkan kepada Pembantu Kuasa Material yang dijabat oleh para direktur jendral dan panglima TNI.
Dilihat dari ruang lingkup tugasnya, Bendaharawan Barang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 1. Bendaharawan Gudang Pusat : Bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang kepada instansi-instansi lain di daerah. 2. Bendaharawan Gudang Penyalur : Bertugas sebagai perantara gudang pusat dan gudang persediaan, terutama bagi instansi di daerah yg tidak dapat berhubungan langsung dengan gudang pusat. 3. Bendaharawan Gudang Persediaan : Bertugas mengurusi barang untuk instansinya (sebagai gudang pemakai) dan menyalurkan barang kepada instansi seinduk di bawahnya. 4. Bendaharawan Gudang Pemakai : Bertugas mengurusi barang untuk dipakai bagi kepentingan instansinya sendiri.
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah : •. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. PP 58 Pasal 86 PMDN 13 Pasal 184
Lanjutan : …
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Untuk pelaksanaan APBD, sebelum tahun anggaran berjalan, Kepala Daerah (KDH) menetapkan: a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD (Surat Penyediaan Dana) b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar (uang)) c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ (surat pertanggungjawaban) d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) e. Bendahara penerimaan/pengeluaran f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. PP 58 Pasal 87
Lanjutan : …
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 13 menambah 2 ayat untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : Bendahara Pengeluaran 1. Belanja bunga yang mengelola : 2. Belanja subsidi 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bagi Hasil 6. Belanja bantuan Keuangan 7. Belanja Tdk Terduga 8. Pengeluaran pembiyaan pd SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)
.
Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) PMDN 13 Pasal 185
lanjutan : …
Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD dideligasikan oleh Kepala daerah kepada kepala SKPD mencakup: 1. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan SKPD) yg diberi wewenang fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 2. PPTK (Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan) yg diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dgn bidang tugasnya 3. Pejabat yg diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah 4.• Bendahara Pejabat yg penerimaan diberi wewenang menandatangani surat bukti pembantu dan bendahara penerimaan kas dan bukti penerimaan lainya yg sah pengeluaran pembantuSKPD 5. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran PMDN 13 Pasal 185 ayat 3 & 4
lanjutan : …
PP 58 Pasal 88
lanjutan : …
Pembantu Bendahara penerimaan
Melaksanakan fungsi sbg kasir atau pembuat dokumen penerimaan
Pembantu Bendahara pengeluaran
Melaksanakan fungsi sbg kasir, pembuat dokumen pengeluran uang atau pengurusan gaji PMDN 13 Pasal 186
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN • Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, yg terdiri atas : a) BKU (Buku Kas Umum) b) Buku pembantu per rincian objek penerimaan c) Buku rekapitulasi penerimaan harian Dokumen sebagai sumber pencatatan : o SKP–DAERAH (Surat Ketetapan Pajak - Daerah) o SKR (Surat Ketetapan Retribusi) o STS (Surat Tanda Setoran) o Surat tanda bukti pembayaran o Bukti penerimaan lain yg sah PP 58 Pasal 91
Lanjutan : …
•Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. LPJ dilampiri dengan :
•BKU •Buku pembantu per rincian objek penerimaan •Buku rekapitulasi penerimaan harian •Bukti penerimaan lain yg sah
• PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. PP 58 Pasal 91 PMDN 13 Pasal 188 ayat 6
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENYEDIAAN DANA Disiapkan : o/ Kuasa BUD di-ttd o/ PPKD
PENETAPAN ANGGARAN KAS SPD
(Surat Penyediaan Dana)
PENGELUARAN KAS a/ BEBAN APBD
PMDN 13 Pasal 196 & 197
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPP-LS
LPJ PENGGUNAAN UP/GU/TU/LS
LENGKAP &SAH
SPM-UP SPM-GU SPM-TU SPM LS
PENGGUNAAN DANA PEMBUKUAN
- LENGKAP
- SESUAI PAGU - SAH
SP2D-UP/GU/TU SP2P-LS
PMDN 13 Pasal 198,211,216,220
Keterangan naratif Penatausahaan Bendahara Pengeluaran : 1. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPPLS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. 2. PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 3. Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. 4. Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPPTU. 5. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
6. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya. 7. Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 8. Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
9. Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana : o Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau o Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10.Jika Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
PP 58 Pasal 92, 93,94
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)
• Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) yang mengacu kepada SAP yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada perda tentang pengelolaan keuangan daerah. • Kepala daerah berdasarkan SAP menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. • Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi: a. Prosedur akuntansi penerimaan kas b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas c. Prosedur akuntansi aset d. Prosedur akuntansi selain kas Pp 58 pasal 96,97,98
tedi.doc
Disclaimer : Sumber referensi dapat dilihat pada tautan http.//tedirustendi32.wordpress.com/… pada laman yg terkait
